MAKALAH GABUNG

KEBIJAKAN TARIF IMPOR BERAS DI INDONESIA

Oleh :Kelompok Vanda Tricolor

Anesti AdiratnaEnggar NovrizaHabiba Roadissa

Hasami Wakas HarahapMohammad Arief Dharmawan

Muhammad FahrudinPinke Arfianti Dwihapsari

Rizki Rahmadian Miftahul UlaWiratta Rhinaldiko

SEKOLAH PASCASARJANAINSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR2015

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL viDAFTAR GAMBAR viDAFTAR LAMPIRAN vi

PENDAHULUAN 1Latar Belakang 1Perumusan Masalah 1Tujuan 1

TINJAUAN PUSTAKA 1

PEMBAHASAN 1Kebijakan Beras 1Tarif Impor Beras di Indonesia 2Perbandingan Tarif Impor Beras di Luar Negeri 4Tarif Impor di Negara besar dan Negara kecil 6Dampak Kebijakan Tarif Impor Beras 8

SIMPULAN DAN SARAN 8Simpulan 8Saran 8

DAFTAR PUSTAKA 9LAMPIRAN 13RIWAYAT HIDUP 15

DAFTAR TABEL

1 Tingkat kekerasan dan kandungan gula buah pisang ambon pada suhu simpan yang berbeda dan pemberian putresina 3

2 Tingkat kekerasan buah pisang raja pada suhu simpan yang berbeda dan pemberian putresina 3

DAFTAR GAMBAR

1 Diameter bunga krisan cv. Red Granada () dan Gold van Langen (�) pada beberapa tingkat naungan 3

3 Style yang tersedia pada templat 34 Opsi pembuatan bagian Daftar Isi 35 Membuat text box 36 Jendela Layout 37 Pilih Top and Bottom pada jendela Text Wrapping 38 Jendela untuk memasukkan judul ilustrasi 39 Jendela pembuatan Daftar Gambar, Tabel, dan Lampiran 3

10 Menu untuk memasukkan page break 311 Contoh gambar yang memiliki lebar kurang dari 10 cm 3

DAFTAR LAMPIRAN

1 Rata-rata dan simpangan baku beberapa sifat físik dan kimia tanah dari 78 contoh tanah di Kebun Percobaan Ciheuleut 3

12 Umur, indeks luas daun, dan hasil biji kering jagung yang ditanam pada lima ketinggian tempat 3

4

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Beras merupakan makanan pokok sebagian masyarakat Indonesia, dan merupakan salah satu komoditi strategis yang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait beras memiliki pengaruh yang sangat besar pada stabilitas ekonomi dan politik di Indonesia. Beras merupakan salah satu unsur yang sangat penting yang menentukan tingkat inflasi dan pada gilirannya tingkat stabilitas perekonomian normal. Karena itu pemerintah Indonesia selalu berusaha agar persediaan beras nasional selalu memadai dan harganya terkendali (Rahim, 2010).

Indonesia, walaupun dikenal sebagai salah satu Negara produsen beras terbanyak di dunia, namun masih tetap melakukan impor beras untuk memenuhi persediaan dalam negeri.

Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, yaitu kurang optimalnya teknik pertanian yang dilakukan oleh petani-petani dalam negeri hingga hasil panen yang tidak maksimal, juga konsumsi beras perkapitanya yang masih sangat besar. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi beras nasional adalah dengan program swasembada beras. Hal ini juga ditujukan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor yang dilakukan untuk memenuhi persediaan beras di pasar dalam negeri. Importasi yang dilakukan oleh pemerintah walau telah dilakukan oleh pemerintah tetap diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2012 yang mengatur tentang ekspor dan impor beras, impor beras konsumsi hanya dapat dilakukan atas instruksi Presiden (Inpres) dan hanya dapat dilakukan oleh Perum BULOG.

Pengaturan ekspor dan impor beras sendiri juga dalam rangka melindungi produsen dalam negeri, dalam hal ini petani. Selain dengan mengatur tentang mekanisme impor beras Pemerintah juga menetapkan besaran tarif beamasuk yang dikenakan untuk beras impor. Berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012, importasi beras dikenakan tarif beamasuk spesifik sebesar Rp450,00/kilogram.

Dari paparan di atas dapat terlihat bahwa pemerintah dalam menentukan kebijakan untuk komoditi beras harus mempertimbangkan dua kepentingan, yaitu:1. Menjaga keterersediaan beras nasional agar selalu memadai dan harganya

terkendali.2. Memberikan perlindungan bagi produsen dalam negeri (petani).

Pertanyaan yang sering timbul di sini adalah, apabila program swasembada belum dapat tercapai, apakah pemerintah hanya menerapkan kebijakan impor beras? Bagaimana perlindungan terhadap petani di saat panen raya dan harga turun hingga di bawah biaya produksi petani? Yang dilakukan dalam rangka menjaga kestabilan harga beras, yang dilakukan pemerintah adalah:1. Pada saat stok beras dalam negeri kurang, maka pemerintah melakukan

impor beras, dan impor beras konsumsi hanya boleh dilakukan oleh Perum BULOG.

5

2. Pada saat stok beras berlimpah di dalam negeri, pemerintah menetapkan HPP semacam harga pembelian minimum, beras dibeli oleh pemerintah dari petani dan disimpan di Perum BULOG

Berdasarkan data historis, dimana suplai beras sangat fluktuatif maka impor beras akan tetap dibuka, akan tetapi impor hanya dapat dilakukan oleh Perum BULOG. Apabila impor beras dibuka oleh pemerintah, maka perlindungan terhadap petani juga harus ditingkatkan seperti meningkatkan subsidi terhadap bahan baku (pupuk, bibit, dll), sarana dan prasarana (system pengairan dan jaringan distribusi) serta pengenaan tarif beamasuk terhadap beras impor.Pengenaan tarif beamasuk sendiri mempunyai fungsi sebagai berikut:1. Instrumen pengembangan daya saing2. Instrumen Perdagangan; liberalisasi tarif merupakan salah satu dalam

kesepakatan perdagangan internasional:3. Instrumen fiskal: penerimaan Negara

Dalam makalah ini penulis ingin mengungkapkan bagaimana kebijakan tarif yang sebaiknya diterapkan pemerintah untuk menjaga keberhasilan program swasembada pangan, berapa besaran tarif dapat diterapkan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap produsen (petani dalam negeri) serta meningkatkan dayasaing komoditi beras dalam negeri, serta bagaimana kebijakan tarif diterapkan oleh Negara-negara produsen beras lainnya.

Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan makalah ini adalah:1. Dapat mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh

pemerintah untuk komoditi beras;2. Menganalisis kebijakan tarif beamasuk impor untuk komoditi beras dan

dampaknya terhadap produksi beras dalam negeri. (atau produktivitas petani.)

Dapat memberikan perbandingan antar kebijakan impor beras dalam negeri dengan kebijakan yang diterapkan oleh Negara produsen beras lainnya.

Perumusan Masalah

Permasalahan yang ingin diangkat dalam makalah ini adalah:1. Apakah perlu adanya penerapan tarif impor beras? 2. Jika diperlukan, berapakah tingkat tarif yang optimal?[3.] Kriteria apa yang digunakan dalam menetapkan tarif yang optimal?

Bagaimana kebijakan impor yang diterapkan oleh negara-negara produsen beras lainnya ?

Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan makalah ini adalah:[1.] Dapat mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah

untuk komoditi beras;

6

[2.] Menganalisis kebijakan tarif beamasuk impor untuk komoditi beras dan dampaknya terhadap produksi beras dalam negeri. (atau produktivitas petani.)

[3.] Dapat memberikan perbandingan antar kebijakan impor beras dalam negeri dengan kebijakan yang diterapkan oleh Negara produsen beras lainnya.

Batasan Masalah

Pembahasan dalam makalah ini dibatasi pada komoditi beras yang diimpor sebagai beras untuk dikonsumsi, yaitu beras yang termasuk dalam kelompok HS 1006.30.30.00 ( beras ketan setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh, dikilapkan atau pun tidak), 1006.30.40.00 (beras Thai Hom Mali), 1006.30.91.00 (beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh, dikilapkan ataupun tidak yang tidak, setengah matan), 1006.30.99.00 (beras japonica, beras basmati dan beras dengan tingkat kepecahan maksimal 25%), diimpor oleh Importir Terdaftar (IT).

TINJAUAN PUSTAKA

PEMBAHASAN

Kebijakan Beras

Salah satu masalah kurangnya kemampuan petani Indonesia dalam menghasilkan beras dan bahan makanan lainnya untuk memenuhi kebutuhan penduduk ialah kurangnya lahan bagi pertanian rakyat produsen bahan makanan, rendahnya produktivitas tenaga kerja, sempitnya luas usaha tani, keterbatasan modal dan tekhnologi, tingginya persentase penduduk yang hidup dari pertanian.

Kebijakan pertanian khususnya penanganan produksi beras oleh pemerintah di Indonesia, turut menentukan identitas Indonesia. Pemerintah bertujuan untuk mencapai swasembada produksi makanan pokok pilihan. Makanan pokok tersebut antara lain, beras, jagung kedelai, gula, dan daging sapi. Pemerintah ingin menjamin harga pangan terjangkau oleh konsumen dan terdistribusi secara merata ke seluruh wilayah Indonesia.

Kebijakan berupa penerapan harga pembelian minimum untuk beras, pengalokasian anggaran substansial untuk input, dan kompensasi untuk penyediaan jasa bidang pertanian umumnya, dan secara khusus untuk irigasi, penelitian dan pengembangan, pemasaran dan promosi. Berbagai subsidi input untuk pupuk, benih dan kredit dipakai untuk mendukung para produsen pertanian. Pada gilirannya, RASKIN, suatu program dengan target "beras untuk kaum miskin" didasarkan pada distribusi beras dengan harga murah untuk menunjang konsumen miskin, termasuk penduduk daerah pedesaan yang memberi pemerintah fleksibilitas untuk memperbolehkan kenaikan yang konsisten untuk para produsen beras, yang lalu dibebankan pada pengeluaran anggaran untuk pembiayaannya. BULOG (Badan Logistik Nasional Indonesia), suatu badan publik, wajib membeli

7

beras dengan harga minimum yang dijamin oleh pemerintah, untuk menstabilkan harga beras domestik melalui operasi pasar, untuk mengelola cadangan beras pemerintah, dan untuk mendistribusikan beras kepada konsumen melalui RASKIN (OECD 2012).

Untuk meningkatkan efektifitas kebijakan harga pembelian minimum untuk beras, maka perlu disertai kebijakan pembatasan impor. Kebijakan impor beras bertujuan untuk mencegah beras murah masuk ke Indonesia. Hal yang sangat fatal akan terjadi apabila impor beras tidak dibatasi, terutama ketiga harga beras dunia anjlok. Dengan menggunakan cara ini, banjir beras impor beras dapat ditangani sehingga harga beras domestik tidak turun dan petani memperoleh keuntungan yang memadai.

Selanjutnya, tarif spesifik. Pada model spesifik, bea masuk dikenakan dengan menentukan besaran bea masuk setiap satuan barang yang diimpor. Pada beras dikenakan bea masuk sebesar Rp. 550,- per kilogram. Maka untuk mengetahui berapa bea masuk yang harus dibayar, cukup mengalikan besarnya tarif per satuan barang dengan jumlah satuan barang. Secara konsepsional, alasan utama suatu barang dikenakan tarif spesifik adalah untuk memudahkan penghitungan pungutan pabeannya, dengan pertimbangan harga barang yang dikenakan tarif spesifik ini tidak akan berubah signifikan dalam waktu yang relatif lama. (Pusdiklat BC, oleh Mohamad Jafar (Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai))

Tarif Impor Beras di Indonesia

Salah satu kebijakan dalam perberasan di Indonesia adalah pengenaan bea masuk terhadap impor beras yang masuk ke Indonesia. Kebijakan tarif impor beras ini merupakan salah satu elemen kebijakan perberasan Nasional berdasarkan Inpres No. 13 tahun 2015. Satu paket kebijakan perberasan Nasional berdasarkan Inpres tersebut terdiri dari 5 elemen, yaitu:1. Elemen peningkatan produksi2. Elemen diversifikasi3. Elemen kebijakan harga4. Elemen kebijakan impor5. Elemen distribusi beras untuk keluarga miskin

Berdasarkan hukum permintaan dan penawaran, pengenaan bea masuk impor beras akan mengurangi jumlah beras yang beredar di Indonesia. Menurut Cahyono (2001), penetapan tarif impor akan membuat beras impor dan stok beras turun, harga gabah dan beras meningkat. Sehingga terjadi surplus pada produsen (petani) yang dapat membuat gairah petani menanam padi pada masa tanam selanjutnya tetap terjaga. Penetapan tarif impor yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia merupakan instrumen kebijakan yang cukup penting untuk membatasiapasokan impor beras dari luar negeri dengan tujuan untuk melindungi petani dari kejatuhan harga (Sitepu, 2002).

Menurut Nopirin (1990), kebijakan tarif maupun non-tarif mempunyai dampak pada perubahan surplus konsumen dan surplus produsen. Pemberlakuan tarif impor secara umum akan menyebabkan:1. Penurunan volume impor beras karena harganya kurang kompetitif2. Kenaikan harga beras di Indonesia karena berkurangnya jumlah beras yang

8

beredar di Indonesia3. Penurunan konsumsi beras karena harganya lebih mahal4. Peningkatan produksi beras di Indonesia karena petani terpacu untuk

menanam padi5. Adanya penerimaan pemerintah dari pengenaan tarif impor tersebutGambar di bawah ini menunjukkan dampak kebijakan tarif impor terhadap surplus konsumen dan surplus produsen.

Titik keseimbangan pada pasar domestik adalah P0 dan Q0. Pada kondisi sebelum tarif ditetapkan, surplus konsumen sebesar P1HA dan surplus produsen adalah P1CB, dimana P1 merupakan harga beras dunia. Sedangkan setelah diberlakukannya tarif impor sebesar t, maka surplus konsumen berkurang menjadi P2FA sedangkan surplus produsen meningkat menjadi P2DB. Pemerintah melakukan impor sebesar Q3-Q2 untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri sebesar Q4. Besarnya tarif impor adalah P1-P2, sehingga memberikan penerimaan pemerintah sebesar DEFG. Namun perekonomian secara keseluruhan mengalami kehilangan sosial (dead weight loss) sebesar CDE dan FGH.

Penurunan tarif impor pada beras mnjadi 0% akan menyebabkan membanjirnya beras impor di Indonesia sehingga harga beras domestik pun akan turun. Hal ini akan mempengaruhi keputusan petani apakah tetap menanam beras pada musim selajutnya atau tidak. Menurut Bambang Sayaka (2007). Penurunan tarif impor dari 30 menjadi 0% akan mengakibatkan peurunan harga beras domestik sehingga akan mengurangi produksi beras domestik (-2,1%) dan kenaikan jumlah beras domestik (+1,8%). Akibat lainnya, petani akan mengubah komoditas pertaniannya menjadi kedelai sehingga produksi kedelai meningkat 6%. Jika harga beras murah maka konsumsi gandum akan menurun 2,8%.

Jika tarif impor dinaikkan menjadi 50% maka impor beras tidak akan ada lagi. Hal ini akan mengakibatkan harga beras menjadi mahal sehingga petani lebih tertarik menanam beras dibandingkan kedelai. Akibatnya produksi kedelai akan turun -2,9% dan konsumsi gandum akan meningkat 1,6%.

Pengenaan tarif impor beras dilakukan melalui penerbitan peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan sejarahnya tari impor beras bias bervariasi tergantung kondisi saat itu, bisa 0 rupiah/kg, 430 rupiah/kg, 450 rupiah/kg maupun 550 rupiah/kg.

Pada saat krisis moneter 1997, tarif impor beras di Indonesia ditetapkan 0 rupiah. Produksi beras nasional pada saat itu sangat kurang. Bahkan negara

9

Vietnam membantu Indonesia dalam bentuk hibah beras maupun pinjaman beras. Sejak tahun 1999. Setelah kondisi Indonesia mulai stabil berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI no: 568/KMK.01/1999 tarif impor beras dinaikkan menjadi 430 rupiah/kg.

Per tanggal 7 Januari 2007 tarif impor beras dinaikkan menjadi 450 rupiah/kg berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan no. 180/PMK.011/2007. Dan sempat diturunkan lagi menjadi 0 rupiah/kg berdasarkan Peraturan menteri Keuangan no. 241 tahun 2010. Karena diprotes oleh masyarakat, per tanggal 1 April 2011 tarif impor beras dinaikkan lagi menjadi 450 rupiah/kg berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan no. 65/PMK.011/2011 dengan pos tarif 1006.30.90.00.Semenjak itu, tidak ada perubahan tarif impor beras di Indonesia. Di bawah ini adalah ranguman kebijakan tarif impor beras di Indonesia.

Tarif Impor di Negara besar dan Negara kecil

Kariyasa (2002) menjelaskan tarif akan berbeda dampaknya apabila dikenakan di “negara besar” atau di “negara kecil”. Manfaat dan biaya atau dampak tarif di masing-masing negara dikaji pada gambar 1. Tanpa tarif maka harga dunia sebesar Pw. Apabila negara pengimpor (Domestik) merupakan negara yang dapat mempengaruhi harga dunia, maka setelah ada tarif sebesar t maka akan mengakibatkan kenaikan harga domestik dari Pw ke Pt serta menurunkan harga ekspor (Asing) dari Pw ke Pt. Produksi dalam negeri meningkat dari S1dan S2, Sedangkan konsumsi dalam negeri turun dari D1ke D2.

10

Biaya dan manfaat bagi kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda dapat dinyatakan sebagai penjumlahan bidanga,b,c,d,e.

Dampak tarif untuk “negarakecil” dimana negara tidak dapat mempengaruhi harga ekspor berakibat meningkatkan harga barang yang diimpor sebesar tarif, dari Pw kePw+t, produksi meningkat dari S1dan S2 , sedangkan konsumsi turun dari D1 ke D2. Bedanya dengan negara besar, kasus penerapan tarif di negara kecil kehilangan Bidang ,yaitu bidang yang mencerminkan keuntungan nilai tukar perdagangan, dan ini jelas menunjukkan bahwa tarif menurunkan kesejahteraan. Tarif merusak rangsangan bagi produsen maupun konsumen dalam mengambil keputusan karena impor menjadi lebih mahal dari pada yang sebenarnya terjadi jika tiada hambatan perdagangan.

Perbandingan Tarif Impor Beras di Luar Negeri

Salah satu kegiatan perdagangan internasional adalah kegiatan impor yang secara umum merupakan kegiatan untuk memasukkan/membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat. Adapun ketentuan impor tiap negara untuk tiap jenis komoditi berbeda-beda. Kebijakan

11

pemerintah untuk menekan impor misalnya dengan tarif dan non-tarif misalnya dengan menerapkan kuota impor sehingga produsen dalam negeri bisa meningkatkan daya saingnya.

Kebijakan tarif adalah kebijakan melindungi barang–barang produksi dalam negeri dari ancaman membanjirnya barang–barang sejenis yang diimpor dari luar negeri, dengan cara menarik/mengenakan pungutan bea masuk kepada setiap barang impor yang masuk untuk dipakai/dikomsumsi habis di dalam negeri.

Kebijakan non-tarif adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi, sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional (Dr. Hamdy Hady). Salah satu kebijakan non tarif yang sering digunakan sebagai kebijakan impor adalah kuota impor (pembatasan impor). Kuota impor adalah pembatasan fisik secara kuantitatif yang dilakukan atas pemasukan barang.

Korea Selatan menerapkan kuota impor beras ke negaranya selama dua dekade terakhir dan akan berakhir pada akhir tahun 2014 di bawah kesepakatan yang dijamin Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) kemungkinan akan membuka pasar impor beras yang selama ini dibatasi ketat. Namun, tarif bea masuk beras impor itu diusulkan sebesar 513 persen menurut Menteri PertanianKorea Selatan, Lee Dong-Phil, di depan pertemuan komite pertanian parlemen, Kamis (18/9/2014). Usulan ini masih harus menjalani verifikasi dan konfirmasi oleh WTO, yang prosesnya bisa makan waktu berbulan-bulan.

Perjanjian Korea Selatan dengan WTO tentang kewajiban impor beras pada tahun ini akan mencapai kuota mendekati 410.000 ton, setara sekitar 10 persen konsumsi beras dalam negeri. Setiap kali ada perubahan kebijakan terkait pertanian, organisasi petani di dalam negeri langsung berkumpul, menyampaikan protes berisi kemarahan.

Masa depan kebijakan Korsel danJepang yang tetap fokus pada produktivitas dan menjamin dukungan politik yang pro petani lokal. Menghindari intervensi pemerintah dan mempercayai mekanisme pasar, serta meningkatkan kualitas beras sesuai tuntutan konsumen. Sedangkan negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina berupaya keras pada upaya swa sembada beras, pemerintahnya ikut berperan dalam menstabilkan harga beras, serta mendorong produktifitas melalui pemberian subsidi dan pengenalan akan teknologi pertanian baru. Kebijakan pangan di Myanmar, Kamboja dan Laos ternyata masih berkutat pada kegiatan pembangunan infrastruktur pertanian seperti fasilitas irigasi dan upaya perluasan lahan persawahan.

Lain halnya dengan Indonesia, dengan alasan klasik seperti serangan wereng, musim kemarau dan banjir menjadi justifikasi untuk membuka keran impor. Seakan serangan wereng tidak bisa diatasi dan banjir tak bisa ditangani. Masalah ini terus dikloning dan cara cerdik pun tidak ditemukan untuk solusi. Pasar pangan di Indonesia kian dibanjiri pangan impor. Pemerintah nyaris tidak punya kekuatan untuk menghempangnya. Indonesia menjadi negara yang membangun ketahanan pangan berbasis impor.

Sampai saat ini, kegiatan impor juga masih dilakukan oleh Indonesia, khususnya impor beras. Impor sama dengan membeli hanya saja uangnya masuk pendapatan negara lain. Impor beras Indonesia seperti yang dikatakan oleh media neraca.co.id (27/03/2013), masih mengimpor dari negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand. Baru-baru ini seperti yang diberitakan oleh kompas.com

12

menyebutkan bahwa Indonesia masih mengimpor beras, padahal produksi padi Indonesia mengalami surplus. Dalam hal ini, di kalangan pemerintah, terutama di kementrian pertanian saling lempar tanggung jawab.

Konsep Tarif di Indonesiadalam Undang-undang No 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, istilah tarif didefinisikan sebagai klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk atau bea keluar. Terdapat dua muatan utama dalam pengertian tarif, yang pertama adalah klasifikasi barang. Muatan kedua adalah besarnya pembebanan bea masuk atau bea keluar yang dinyatakan dalam persentase (%) tertentu atau dalam rupiah tertentu.

Cara pengenaan tarif bea masuk ditentukan menggunakan salah satu pendekatan yaitu Tarif spesifik. Pada model spesifik, bea masuk dikenakan dengan menentukan besaran bea masuk setiap satuan barang yang diimpor. Misalnya beras dikenakan bea masuk sebesar Rp. 550,- per kilogram. Maka untuk mengetahui berapa bea masuk yang harus dibayar, cukup mengalikan besarnya tarif per satuan barang dengan jumlah satuan barang. Secara konsepsional, alasan utama suatu barang dikenakan tarif spesifik adalah untuk memudahkan penghitungan pungutan pabeannya, dengan pertimbangan harga barang yang dikenakan tarif spesifik ini tidak akan berubah signifikan dalam waktu yang relatif lama.

Dasar hukum pengenaan tarif spesifik atas barang impor berupa beras adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.011/2011 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.

Bea masuk menggunakan tarif spesifik dikenakan atas beberapa jenis barang impor dengan tujuan untuk membatasi pemasukannya ke dalam daerah pabean. Salah satu jenis barang impor yang dikenakan tarif spesifik adalah beras. Secara umum beras dikategorikan menjadi dua, yaitu beras biasa (medium) dan beras

13

kualitas tinggi (premium). Saat ini beras dikenakan dengan satu jenis tarif bea masuk yang sama yaitu sebesar Rp. 450,- per kilogram. Dampak dari pengenaan tarif atas beras premium yang relatif rendah menyebabkan banyaknya beras premium yang masuk dengan harga yang murah sehingga beras lokal terancam. Pengenaan tarif yang sama untuk seluruh jenis beras menimbulkan dampak tertekannya produk beras dalam negeri kualitas medium karena beras impor premium dijual seharga harga beras medium produk dalam negeri. Dengan demikian tujuan pengenaan bea masuk untuk melindungi produk pertanian khususnya beras tidak tercapai.

Tarif Impor di Negara besar dan Negara kecil

Kariyasa (2002) menjelaskan tarif akan berbeda dampaknya apabila dikenakan di “negara besar” atau di “negara kecil”. Manfaat dan biaya atau dampak tarif di masing-masing negara dikaji pada gambar 1. Tanpa tarif maka harga dunia sebesar Pw. Apabila negara pengimpor (Domestik) merupakan negara yang dapat mempengaruhi harga dunia, maka setelah ada tarif sebesar t maka akan mengakibatkan kenaikan harga domestik dari Pw ke Pt serta menurunkan harga ekspor (Asing) dari Pw ke Pt. Produksi dalam negeri meningkat dari S1dan S2, Sedangkan konsumsi dalam negeri turun dari D1ke D2.

Biaya dan manfaat bagi kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda dapat dinyatakan sebagai penjumlahan bidanga,b,c,d,e.

14

Dampak tarif untuk “negarakecil” dimana negara tidak dapat mempengaruhi harga ekspor berakibat meningkatkan harga barang yang diimpor sebesar tarif, dari Pw kePw+t, produksi meningkat dari S1dan S2 , sedangkan konsumsi turun dari D1 ke D2. Bedanya dengan negara besar, kasus penerapan tarif di negara kecil kehilangan Bidang ,yaitu bidang yang mencerminkan keuntungan nilai tukar perdagangan, dan ini jelas menunjukkan bahwa tarif menurunkan kesejahteraan. Tarif merusak rangsangan bagi produsen maupun konsumen dalam mengambil keputusan karena impor menjadi lebih mahal dari pada yang sebenarnya terjadi jika tiada hambatan perdagangan.

Dampak Kebijakan Tarif Impor Beras

15

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Saran

16

DAFTAR PUSTAKA