-
5/24/2018 Makalah Etika Dalam Sektor Publik
1/25
KATA PENGANTAR
Puji syukur kelompok kami panjatkan kehadirat ALLAH Subhana Wa
Taala, Pencipta
Alam Semesta, Penguasa seluruh yang ada di langit dan di bumi,
Tempat memohon para mahluk,
Sumber segala Ilmu, yang telah memberikan Karunia, Rahmat dan
Hidayahnya kepada kami,
sehingga makalah tentang Etika dalam Praktik Akuntansi Sektor
Publik ini dapat selesai.
Sebagaimana halnya manusia biasa yang masih dalam tahapan proses
belajar, maka tidak
menutup kemungkinan setiap aktifitas kita akan selalu ada
kekurangan dan kelalaian, begitu puladengan makalah yang kami tulis
ini. Oleh karena itu kami selalu mengharapkan tegur sapa dari
semua pihak demi penyempurnaan penulisan makalah berikutnya.
Namun semoga karya yang
sederhana dan terdapat banyak kekurangan ini tetap bermanfaat
bagi kita semua, Amin. Karena
kekurangan kemampuan, penulis menyadari bahwa masukan dari
pembaca seekalian sangat
bermanfaat bagi kami.
Makassar, 04 Juni 2014
Penulis, Kelompok III
-
5/24/2018 Makalah Etika Dalam Sektor Publik
2/25
BAB I
PENDAHULUAN
Etika secara garis besar dapat didefinisikan sebagai serangkaian
prinsip atau nilai-nilai
moral. Setiap orang memilki rangkaian nilai tersebut, walaupun
kita memperhatikanya atau tidak
memperhatikanya secara eksplisit. Kebutuhan etika dalam
masyarakat sangat mendesak sehingga
lazim memasukkan nilai-nilai etika ini ke dalam undang-undang
atau peraturan yang berlaku.
Banyaknya nilai etika yang ada tidak dapat dijadikan
undang-undang atau peraturan yang
berlaku akibat dari sifat nilai-nilai etika itu yang sangat
tergantung pada pertimbangan seseorang.
Terdapat enam ilustrasi prinsip-prinsip etika yang disarankan.
Antara lain keterpercayaan
(trustworthiness) mencakup kejujuran, integritas, reliabilitas,
dan loyalitas. Penghargaan
(respect) mencakup gagasan-gagasan seperti kesopanan,
kesopansantunan, harga diri, toleransi,
dan penerimaan. Pertanggungjawaban (responsibility) berarti
bertanggung jawab atas tindakan
seseorang serta melakukan pengendalian diri. Kesepadanan
(fairness) dan keadilan mencakup
isu-isu tentang kesejajaran, sikap tidak memihak,
proporsionalitas, keterbukaan, serta
perlindungan hukum.
Perhatian (caring) berarti secara sungguh-sungguh memperhatikan
kesejahteraan
sesamanya. Kewarganegaraan (citizensip) termasuk didalamnya
adalah kepatuhan pada undang-
undang serta melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara agar
proses dalam masyarakat
berjalan dengan baik. Berbicara tentang Etika Birokrasi dewasa
ini menjadi topik yang sangat
menarik dibahas, terutama dalam mewujudkan aparatur yang bersih
dan berwibawa.
Kecenderungan atau gejala yang timbul dewasa ini banyak aparat
birokrasi dalam pelaksanaan
tugasnya sering melanggar aturan main yang telah ditetapkan.
Etika Birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat
terkait dengan moralitas dan
mentalitas aparat birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugas
pemerintahan itu sendiri yangtercermin lewat fungsi pokok
pemerintahan , yaitu fungsi pelayanan, fungsi pengaturan atau
regulasi dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Jadi berbicara
tentang Etika Birokrasi berarti kita
berbicara tentang bagaimana aparat Birokrasi tersebut dalam
melaksanakan fungsi tugasnya
sesuai dengan ketentuan aturan yang seharusnya dan semestinya,
pantas untuk dilakukan dan
sewajarnya dimana telah ditentukan atau diatur untuk ditaati dan
dilaksanakan.
-
5/24/2018 Makalah Etika Dalam Sektor Publik
3/25
Permasalahan yang muncul sekarang ini bagaimana proses penentuan
Etika dalam
Birokrasi itu sendiri, siapa yang akan mengukur seberapa jauh
etis atau tidak, bagaimana kondisi
saat itu dan daerah tertentu yang mengatakan bahwa sesuatu
dianggap etis saja atau dapat
dibenarkan, namun di tempat lain belum tentu. Dapat dikatakan
bahwa Etika Birokrasi sangat
tergantung pada seberapa jauh melanggar di tempat atau daerah
mana, kapan dilakukannya dan
pada saat yang bagaimana, serta sanksi apa yang akan diterapkan
sanksi sosial atau moral
ataukah sanksi hokum.
Semua ini sangat temporer dan bervariasi di negara kita sebab
terkait juga dengan aturan,
norma, adat dan kebiasaan setempat. Oleh karena itu penulisan
akan mencoba membahas
tentang apa yang kode etika yang berlaku di jajaran pegawai yang
bekerja dibawah instansi dan
bagaimana peran etika yang diatur AIPI yang membawahi birokrasi
seperti BPK, BPKP,
Inspektorat Jendral, Inspektorat provinsi, Inspektorat
Kabupaten/Kota dan komisi KPK Serta
kasus-kasus yang berkaitan dengan birokrasi-birokrasi
tersebut.
-
5/24/2018 Makalah Etika Dalam Sektor Publik
4/25
BAB II
PEMBAHASAN
A. ETIKA YANG DIATUR DALAM APARATURSetiap organisasi, misalnya
PNS atau TNI ada usaha untuk membentuk Kode Etik yang
lebih mengikat atau mengatur anggotanya agar lebih beretika dan
bermoral. Namun sampai
sekarang belum diketahui sampai seberapa jauh dan juga belum
dapat dipantau secara jelas
apakah perbuatan seseorang melanggar Etika atau Kode Etik atau
tidak, karena belum jelas
batasannya dan apa sanksinya. Dengan demikian Kode Etik dapat
benar-benar dipergunakan
sebagai ukuran atau kriteria untuk menilai perilaku atau tingkah
laku aparat Birokrasi sehingga
disebut beretika atau tidak.
Saat ini, telah dikembangkan rangka pemikiran untuk membantu
setiap orang
memecahkan dilemma etika. Rangka tersebut dapat membantu
masyarakat mengidentifikasi
masalah etika dan menetapkan tindakan yang tepat sesuai dengan
nilai pribadi yang dimilikinya.
Rangka tersebut dikenal sebagai the six step approach yang
meliputi langkah-langkah sebagai
berikut:
a. Identifikasikan kejadian.b. Indentifikasikan masalah etika
berkaitan dengan kejadian tersebut.c. Tetapkan siapa saja yang akan
diterima/ditanggungnya berkaitan dengan kejadian
tersebut.
d. Identifikasikan alternative-alternatif tindakan yang dapat
ditempuh pihak yang terkaitdengan dilemma tersebut.
e. Identifikasikan konsekuensi dari tiap-tiap alternative
tersebut.f. Tetapkan tindakan yang tepat berdaasarrkan pertimbangan
tentang nilai-nilai etika yang
dimiliki dan konsekuensinya serta kesanggupan menanggung
konsekuensi atas pilihan
tindakan tersebut sifatnya sangat individual sehingga sangat
tergantung pada nilai etika
yang dimiliki oleh yang bersangkutan serta kesanggupannya
menanggung akibat dari
pilihan tindakanya.
Langkah tersebut akan mengarah padda ketidak seragaman perilaku
karena nilai yang
diyakini oleh masing-masing individu mungkin berbeda. Oleh
karena itu, untuk tercapainya
-
5/24/2018 Makalah Etika Dalam Sektor Publik
5/25
keseragaman ukuran perilaku, apakah suatu tindakan etis atau
tidak etis, maka perlu ditetapkan
bersama oleh seluruh anggota profesi.
Apapun maksud yang hendak dicapai dengan membentuk dan
,menanamkan Kode Etik
tersebut adalah demi terciptanya Aparat Birokrasi lebih jujur,
lebih bertanggung jawab, lebih
berdisiplin, dan lebih rajin serta yang terpenting lebih
memiliki moral yang baik serta terhindar
dari perbuatan tercela seperti korupsi, kolusi, nepotisme dan
sebagainya. Adapun aturan-aturan
pokok yang melekat pada seorang Pegawai Negeri atau Aparat
Birokrasi yang dapat dijadikan
acuan Kode Etiknya dapat dilihat sebagai berikut :
1. Aturan mengenai Pembinaan Pegawai Negeri Sipil
Untuk menjamin terselenggaranya tugas-tugas umum pemerintahan
secara berdayaguna
dan berhasilguna dalam rangka usaha mewujutkan masyarakat adil
dan makmur baik material
maupun spiritual, diperlukan adanya Pegawai Negeri sebagai unsur
aparatur negara yang penuh
kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar
1945, bersih, berwibawa
bermutu tinggi dan sadar akan tugas serta tanggungjawabnya.
Dalam hubungan ini Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 telah
meletakkan dasar yang
kokoh untuk mewujudkan Aparat Birokrasi atau PNS seperti
dimaksud di atas dengan cara
mengatur kedudukan dan kewajiban bagi Aparat Birokrasi sebagai
salah satu kewajiban dan
langkah usaha penyempurnaan aparatur negara di bidang
kepegawaian.
2. Aturan mengenai kedudukan Pegawai Negeri sipil
Pegawai Negeri sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara
dan abdi masyarakat yang
dengan kesetiaan dan ketaatan kepada pancasila, UUD 1945, Negara
dan Pemerintah,
menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, pelayanan
kepada masyarakat,
mengatur masyarakat atau regulasi dan memberdayakan masyarakat.
Kesetiaan dan ketaatan
penuh tersebut mengandung pengertian bahwa pegawai negeri berada
sepenuhnya dibawah
aturan yang telah ditentukan.
-
5/24/2018 Makalah Etika Dalam Sektor Publik
6/25
3. Penghargaan Pegawai Negeri sipil
Kepada Pegawai negeri dapat diberikan penghargaan apabila telah
menunjukkan
kesetiaan dan prestasi kerja dan memiliki etika kerja yang baik,
dianggap berjasa bagi negara dan
masyarakat. Bentukpenghargaan kepada Pegawai Negeri yang
bersangkutan berupa tanda jasa,
kenaikan pangkat istimewa yang secara otomatis kenaikkan gajinya
sesuai pangkat. Tujuan
penghargaan ini diharapkan agar menjadi contoh kepada yang lain
dalam melaksanakan tugas.
4. Keanggotaan Pegawai Negeri dalam Partai Politik
Untuk menjaga netralitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
agar lebih beretika
dan bermoral dan agar terhindar dari kepentingan partai politik,
maka sebaiknya Pegawai Negeri
tidak masuk dalam politik praktis demi menjaga moralitas yang
merupakan etika aparat
birokrasi.
5. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Ketentuan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur dalam
Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 1980. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut antara
lain diatur hal-hal sebagai
berikut : kewajiban, larangan, sanksi, tata cara pemeriksaan,
tata cara pengajuan keberatan
terhadap hukuman disiplin yang kesemuanya dapat menjadi acuan
dalam beretika bagi seorang
aparat Birokrasi atau Pegawai Negeri. Peraturan Disiplin Pegawai
Negeri yang menjadi
kewajiban dan harus ditaati sesuai Pasal 2 Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 1980, antara
lain mengatur tentang :
Kesetiaan terhadap Pancasila dan UUD 1945, Negara dan
Pemerintah. Mengangkat dan mentaati sumpah/ janji Pegawai Negeri
Sipil dan sumpah/ janji jabatan
berdasarkan peraturan yang berlaku serta siap menerima
sanksinya.
Menyimpan rahasia negara dan atau rahasia jabatan dengan
sebaik-baiknya. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, bersemangat
untuk kepentingan negara. Segera melaporkan kepada atasannya,
apabila mengetahui ada hal yang dapat
membahayakan atau merugikan negara/ pemerintah, terutama di
bidang keamanan,
keuangan, dan material.
Mentaati ketentuan jam kerja.
-
5/24/2018 Makalah Etika Dalam Sektor Publik
7/25
Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Bersikap
adil dan bijaksana terhadap bawahannya. Menjadi atau memberikan
contoh teladan terhadap bawahannya. Memberikan kesempatan kepada
bawahannya untuk meningkatkan kariernya. Berpakaian rapi dan sopan
serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap
masyarakat, sesama pegawai dan atasannya.
Sementara larangan bagi aparat Birokrasi atau pegawai Negeri
menurut Pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun1980, yang juga dapat dijadikan sebagai
Kode Etik Birokrasi, yaitu
larangan seperti :
o Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau
martabat Negara,Pemerintah atau Pegawai Negeri sipil.
o Menyalahgunakan wewenangnya.o Menyalahgunakan barang-barang,
uang atau surat-surat berharga milik negara.o Menerima hadiah atau
sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun yang diketahui
atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan dengan
jabatan atau pekerjaan
Pegawai Negeri yang bersangkutan.
o Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau
martabat pegawainegeri sipil, kecuali kepentingan jabatan.
o Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya.o Bertindak
selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk
mendapat
pekerjaan atau peranan dari kantor/ instansi pemerintah.
o Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam
melaksanakan tugasnyauntukkepentingan pribadi, golongan atau pihak
lain.
Semua kewajiban dan larangan yang diuraikan diatas kiranya dapat
dipahami oleh
Pegawai Negeri sipil selaku aparat birokrasi sebagai pagar atau
norma dan aturan yangmerupakan bagian dari Etika atau kode etik
Pegawai Negeri. Selain Kewajiban dan Larangan
yang harus ditaati oleh Pegawai Negeri, juga yang tidak kalah
penting dalam pembentukan Etika
Birokrasi adalah sanksi atau hukuman yang setimpal dengan
pelanggaran atas ketentuan tersebut
di atas.
-
5/24/2018 Makalah Etika Dalam Sektor Publik
8/25
Jenis sanksi atau hukuman yang dapat dijatuhkan kepada Pagawai
Negeri sangatlah
bervariasi sesuai tingkat pelanggaran, adapun jenis sanksi
tersebut menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 30 tahun 1980 terdiri dari :
1. Hukuman disiplin ringan antara lain teguran lisan, teguran
tertulis dan pernyataan tidakpuas secara tertulis.
2. Jenis hukuman disiplin sedang, antara lain penundaan
kenaikkan gaji berkala untukpaling lama satu tahun, penurunan gaji
sebesar satu kali gaji berkala untuk paling lama
satu tahun dan Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu
tahun.
3. Jenis hukuman disiplin berat, terdiri dari penurunan pangkat
pada pangkat yang setingkatlebih rendah paling lama satu tahun,
Pembebasan dari jabatan, Pemberhentian dengan
hormat tidak atas permintaan sendiri selaku pegawai negeri sipil
dan Pemberhentian
dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil.
Dari sanksi hukuman yang diberikan dan patut diterima bagi siapa
saja pelanggar Etika
atau peraturan yang turut mengatur moralitas para aparat
birokrasi di atas, jelaslah bagi kita
beratnya sanksi atau hukuman yang telah ditentukan. Permasalahan
sekarang kembali lagi
kepada penegakkan sanksi atas pelanggaran
Etika tersebut, betul-betul dilaksanakan atau ditegakkan kepada
mereka yang melanggar
atau hanya sebatas retorika ataupun sanksi sosial saja. Sanksi
sosial hanya efektif apabila aparat
Birokrasi itu berada di tengah-tengah masyarakat, sementara
apabila dalam organisasi Birokrasi
harus tegas berupa sanksi hukuman sesuai peraturan
perundang-undangan tersebut di atas.
Tata Cara Pemanggilan, Dan Pemeriksaan Terkait pelanggaran
Etika
Sebelum pengenaan sanksi moral, Majelis Kode Etik wajib
memeriksa terlebih dahulu
pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Sidang
Majelis Kode Etik, biasanya
Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, dipanggil
secara tertulis oleh Majelis
Kode Etik.dan digambarkan sebagai berikut alur tatacara
pemanggilan
-
5/24/2018 Makalah Etika Dalam Sektor Publik
9/25
Gambaran skema tata cara pemanggilan 1.1
Setelah penetapan bahwa terbukti pegawai telah melakukan
pelanggaran kode etik maka
proses tidak selanjutnya sebagai berikut :
Gambaran skema tata cara Pemeriksaan 1.2
-
5/24/2018 Makalah Etika Dalam Sektor Publik
10/25
B . Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP)
Auditor APIP adalah pegawai negri yang mendapatkan tugas
antara
lain
1. Landasan HukumKode etik APIP ditetapkan oleh Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara No. PER/04/M. PAN/03/2008 Tanggal 31 Maret 2008. Landasan
ketentuan hukum:
1. Undang-undang RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersihdan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-undang RI No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.3.
Undang-undang RI No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.4.
Undang-undang RI No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan
Tanggungjawab Keuangan Negara.
5. Peraturan Presiden RI No. 7 Tahun 2005 Tentang Rencana
Pembangunan JangkaMenengah.
6. Peraturan Presiden RI No 9 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi ,dan Tata kerja Kementrian Negara RI sebagaimana
telah beberapakali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden No. 94 Tahun 2006.
7. Intruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi.8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/03. 1/M.
PAN/03/2007 Tentang Kebijakan Pengawasan Intern Pemerintah Tahun
2007-2008.
1. Prinsip dan Aturan perilaku
Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berdasarkan
pada Peraturan
Menteri Negara Pendaya gunaan Aparatur Negara Nomor
PER/04/M.PAN/03/2008, Kode Etik
APIP ini terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu: Prinsip-prinsip
perilaku auditor dan aturanperilaku yang menjelaskan lebih lanjut
prinsip-prinsip dan aturan perilaku auditor :
-
5/24/2018 Makalah Etika Dalam Sektor Publik
11/25
1. Integritas
Auditor harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur
jujur, berani, bijaksana,
dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna
memberikan dasar bagi
pengambilan keputusan yang andal.
melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab
dan bersungguh-sungguh;
menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan
profesi danorganisasi dalam melaksanakan tugas;
mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan
mengungkapkansegala hal yang ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan dan profesi yang
berlaku;
menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi; tidak
menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada
tindakan-
tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau
organisasi;
menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama auditor dalam
pelaksanaanaudit;
saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama
auditor.2. Obyektivitas.
Auditor harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional
dalam
mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditi.
Auditor APIP
membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan
tidak dipengaruhi oleh
kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil
keputusan.
mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang
apabila tidakdiungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan
kegiatan-kegiatan yang diaudit;
tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang
mungkinmengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak
memihak atau yang
mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;
menolak suatu pemberian dari auditi yang terkait dengan
keputusan maupunpertimbangan profesionalnya.
-
5/24/2018 Makalah Etika Dalam Sektor Publik
12/25
4. Kerahasiaan
Auditor harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang
diterimanya dan
tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang
memadai, kecuali
diharuskan oleh peraturan perundang-undangan
secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang
diperolehdalam audit;
tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk
kepentinganpribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau
dengan cara yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
5. Kompetensi,Auditor harus memiliki pengetahuan, keahlian,
pengalaman dan keterampilan yang
diperlukan untuk melaksanakan tugas.
melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit; terus
menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas
hasil
pekerjaan;
menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan
pengetahuan,keahlian, dan keterampilan yang dimiliki.
2. Pelanggaran
Tindakan yang tidak sesuai dengan Kode Etik tidak dapat diberi
toleransi meskipun
dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan
organisasi, atau diperintahkan oleh
pejabat yang lebih tinggi. Auditor tidak diperbolehkan untuk
melakukan atau memaksa karyawan
lain melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis. Pimpinan
APIP harus melaporkan
pelanggaran Kode Etik oleh auditor kepada pimpinan
organisasi.
Pemeriksaan, investigasi dan pelaporan pelanggaran Kode Etik
ditangani oleh Badan
Kehormatan Profesi, yang terdiri dari pimpinan APIP dengan
anggota yang berjumlah ganjil dan
disesuaikan dengan kebutuhan. Anggota Badan Kehormatan Profesi
diangkat dan diberhentikan
oleh pimpinan APIP.
-
5/24/2018 Makalah Etika Dalam Sektor Publik
13/25
3. Pengecualian
Dalam hal-hal tertentu yang menurut pertimbangan profesionalnya,
seorang auditor
dimungkinkan untuk tidak menerapkan aturan perilaku tertentu.
Permohonan pengecualian atas
penerapan Kode Etik tersebut harus dilakukan secara tertulis
sebelum auditor terlibat dalam
kegiatan atau tindakan yang dimaksud. Persetujuan untuk tidak
menerapkan Kode Etik hanya
boleh diberikan oleh pimpinan APIP.
4. Sanksi Atas Pelanggaran
Auditor APIP yang terbukti melanggar Kode Etik akan dikenakan
sanksi oleh pimpinan
APIP atas rekomendasi dari Badan Kehormatan Profesi.
Bentuk-bentuk sanksi yang
direkomendasikan oleh Badan Kehormatan Profesi antara lain
berupa :
a. teguran tertulis;
b. usulan pemberhentian dari tim audit;
c. tidak diberi penugasan audit selama jangka waktu
tertentu.
Dalam beberapa hal, pelanggaran terhadap Kode Etik dapat
dikenakan sanksi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Seperti :
a. hukuman ringan berupa teguran tertulis dan dicatat dalam
Daftar Induk Pegawai(DIP);
b. hukuman sedang yang terdiri dari:1. penangguhan kenaikan
peran Pemeriksa dan tidak melaksanakan pemeriksaan
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima)
tahun;
2. penurunan peran Pemeriksa dan tidak melaksanakan pemeriksaan
paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;
atau
3. diberhentikan sementara sebagai peran Pemeriksa paling
singkat 1 (satu) tahundan paling lama 5 (lima) tahun;
c. hukuman berat yang terdiri dari:
-
5/24/2018 Makalah Etika Dalam Sektor Publik
14/25
1. diberhentikan sementara sebagai Pemeriksa paling singkat 1
(satu) tahun, palinglama 5 (lima) tahun; atau
2. diberhentikan sebagai Pemeriksa.5. Lembaga-Lembaga APIP
Lembaga-lembaga yang berwenang melalukakn fungsi sistem
pengendalian internal di
Indonesia disebut Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP),
antara lain:
A. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) adalah KPK sebagai Lembaga
yang dibentukoleh pemerintah yang mempunyai tugas berdasarkan UU No
20 tahun 2002, yaitu
mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya
koordinasi, supervisi,
monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di
sidang pengadilan,
dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan
yang berlaku. Ada 8
nilai-nilai dasar yang diharapkan dimiliki oleh pegawai KPK,
yaitu;
4. IntegritasAdapun ciri-ciri dari sikap integritas yang harus
dimiliki Pegawai Komisi adalah:
a. Bersikap, berprilaku dan bertindak jujur terhadap diri
sendiri danlingkungan
b. Konsisten dalam bersikap dan bertindakc. Memiliki komitmen
terhadap visi dan misi Komisid. Objektif terhadap permasalahane.
Berani dan tegas dalam mengambil keputusan dan resikof. Disiplin
dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan amanah
5. Profesionalismea. berpengetahuan luasb. berketerampilan
tinggic. bekerja sesuai dengan kompetensid. konsistensi dan
bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas
6. Inovasia. kaya akan ide-ide barub. selalu meningkatkan
kemampuan daalam pencegahan dan pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi
-
5/24/2018 Makalah Etika Dalam Sektor Publik
15/25
7. Transparansia. Setiap pelaksanaan tugas dapat terukur dan
dapat dipertanggungjawabkanb. Pelaksaaan tugas senantiasa
dievaluasi secara berkalac. Hasil tugas terbuka untuk semua
stakeholder Komisi
8. Produktivitasa. mampu bekerja kerasb. mampu menggunakan
sumber daya yang tersedia secara efektif dan
efesien
c. berorientasi teradap hasil kerja yang sistematis, terarah dan
berkualitasd. bekerja sesuai standar kinerjae. hasil kerja dapat
dipertanggungjawabkan
9. Religiusitasa. Berkeyakinan bahwa setiap tindakan yang
dilakukan berada di bawah
pengawasan Sang Pencipta
b. Tekun melaksanakan ajaran agamac. Mengawali setiap tindakan
dengan niat ibadahd. Apa yang diilakuakan harus sealu lebih baik
dari yang kemarin
10.Kepemimpinana.
berani menjadi pelopor dan penggerak perubahan dalam
pemberantasankorupsi
b. dapat dipercaya untuk mencapai kinerja yang melebihi
harapan11.Independensi
a. Berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan
terdakwa,tersangka dan calon tersangka atau keluarganya atau pihak
lain yang
terkait, yang penanganan kasusnya sedang diproses Komisi,
kecuali oleh
Pegawai yang melaksanakan tugas karena perintah jabatan
b. Melakukan kegaitan lainnya dengan pihak-pihak yang secara
langsungatau tidak langsung yang patut diduga menimbulkan benturan
kepentingan
dalam menjalankan tugas, kewenangan dan posisi sebagai
Pegawai
Komisi
c. Rangkap jabatan yang dilarang bagi anggota Pegawai Komisi
adalah:
-
5/24/2018 Makalah Etika Dalam Sektor Publik
16/25
1. menjabat sebagai komisaris atau direksi suat perseroan,
organ
yayasan, pengawas atau pengurus koperasi
2. memiliki jabatan profesi lainnya yangberhubungan dengan
jabatan
tersebut diatas
3. menjadi anggota maupun simpatisan aktif partai politik
B. BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) adalah
aparat pengawasanintern pemerintah yang bertanggung jawab langsung
kepada Presiden. BPKP melakukan
pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas
kegiatan tertentu yang
meliputi: a. kegiatan yang bersifat lintas sektoral; b. kegiatan
kebendaharaan umum
negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara;
dan c. kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. Isi
dari kode etik APIP ini
memuat 2 (dua) komponen, yaitu:
1. Prinsip-prinsip perilaku auditor yang merupakan pokok-pokok
yang melandasiperilaku auditor yaitu Integritas, Obyektivitas,
Kerahasiaan, Kompetensi.
2. Aturan perilaku yang mengatur setiap tindakan yang harus
dilakukan oleh auditordan merupakan pengejawantahan prinsip-prinsip
perilaku auditor. Dalam prinsip
ini auditor dituntut agar:
a. Dapat melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung
jawab danbersungguh-sungguh;
b. Dapat menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan
dengan profesidan organisasi dalam melaksanakan tugas;
c. Dapat mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan
danmengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan
perundang-
undangan dan profesi yang berlaku;
d. Dapat menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi;e.
Tidak menjadi bagian kegiatan ilegal atau mengikatkan diri pada
tindakan-
tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau
organisasi;
f. Dapat menggalang kerjasama yang sehat diantara sesama auditor
dalampelaksanaan audit; dan
g. Saling mengingatkan, membimbing, mengoreksi perilaku sesama
auditor
-
5/24/2018 Makalah Etika Dalam Sektor Publik
17/25
C. BPK (Badan pemeriksa keuangan) adalah lembaga negara yang
bertugas untukmemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yaitu; (1) Nilai
Dasar merupakan kristalisasi moral yang Primus Inter Pares dan
melekat pada diri
manusia serta menjadi patokan dan ideal (cita-cita) dalam
kehidupan sehari-hari.(2) Nilai
Dasar Kode Etik BPK terdiri dari Integritas, Independensi, dan
Profesionalisme.
Kode Etik harus diwujudkan dalam sikap, ucapan, dan perbuatan
Anggota BPK,
Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya selaku Aparatur
Negara/Pejabat Negara dalam
melaksanakan pemeriksaan dan dalam kehidupan sehari-hari, baik
selaku Individu dan
Anggota Masyarakat, maupun selaku Warga Negara. (1) Anggota BPK,
Pemeriksa, dan
Pelaksana BPK Lainnya wajib:
a. mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap
manusia;b. menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan hidup
bermasyarakat;c. bersikap jujur dan bertingkah laku sopan; dand.
menjunjung tinggi nilai moral yang berlaku dalam masyarakat.
(2) Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya
dilarang:
a. menunjukkan keberpihakan dan dukungan kepada
kegiatan-kegiatanb. politik praktis;c. memaksakan kehendak pribadi
kepada orang lain dan/atau masyarakat;d. melakukan kegiatan baik
secara sendiri-sendiri maupun dengan orang lain
yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan
negara;
dan
e. melakukan kegiatan yang dapat menguntungkan kelompoknya
denganmemanfaatkan status dan kedudukannya baik langsung maupun
tidak
langsung.
D. Inspektorat Jenderalatau nama lain yang secara fungsional
melaksanakan pengawasanintern adalah aparat pengawasan intern
pemerintah yang bertanggung jawab langsung
kepada menteri/pimpinan lembaga. Inspektorat Jenderal atau nama
lain yang secara
fungsional melaksanakan pengawasan intern melakukan pengawasan
terhadap seluruh
kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi
kementerian negara/lembaga
yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
-
5/24/2018 Makalah Etika Dalam Sektor Publik
18/25
E. Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawasan intern
pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada gubernur.
Inspektorat Provinsi melakukan pengawasanterhadap
seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi
satuan kerja perangkat
daerah provinsi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah provinsi.
F. Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawasan intern
pemerintah yangbertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota.
Inspektorat Kabupaten/Kota
melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka
penyelenggaraan tugas
dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang
didanai dengan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
CONTOH KASUS PELANGGARAN DITINGKAT LEMBAGALEMBAGA :
1. KPK Uji Kebenaran Data Dari Elang Hitam (Kasus
Hambalang)JAKARTA, KOMPAS.com -- Komisi Pemberantasan Korupsi akan
memvalidasi atau
menguji terlebih dahulu kebenaran informasi dan data yang
disampaikan Tim Elang Hitam, tim
bentukan Rizal Mallarangeng. Bersamaan dengan pemeriksaan
Menteri Pemuda dan Olahraga
nonaktif Andi Mallarangeng, Jumat (11/1/2013) pagi tadi, Tim
Elang Hitam menyerahkan
kepada KPK informasi dan data yang mereka kumpulkan terkait
kasus dugaan korupsi
Hambalang.
"Setiap masyarakat punya hak untuk memberikan informasi dan data
kepada KPK. Apakah
dia punya hubungan keluarga atau tidak, ya silakan. Yang pertama
KPK lakukan adalah telaah
terlebih dahulu apakah valid atau tidak," kata Juru Bicara KPK
Johan Budi di Jakarta, Jumat
(11/1/2013). Menurut Johan, informasi dan data yang disampaikan
Tim Elang Hitam tersebut
bisa saja digunakan KPK untuk membuat kasus Hambalang lebih
terang sepanjang kebenarannya
memang teruji. Mengenai nama-nama yang disebut Tim Elang Hitam,
Johan mengatakan, KPK
masih mengembangkan penyidikan Hambalang. Nama-nama itu pun,
katanya, ada yang sudah
dimintai keterangan KPK.
"Kalau belum ada dua alat bukti yang cukup, tidak bisa dijadikan
tersangka," ujarnya. Tim
Elang Hitam mendesak KPK untuk memeriksa Presiden Komisaris
Utama Bank Mandiri,
Muchayat terkait penyidikan Hambalang. Rizal menduga, Muchayat
yang pernah menjadi Deputi
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang membawahi
pengawasan BUMN
-
5/24/2018 Makalah Etika Dalam Sektor Publik
19/25
konstruksi itu terlibat dalam mengatur pemenangan PT Adhi Karya
sebagai pelaksana proyek
senilai Rp 2,5 triliun tersebut.Muchayat merupakan ayah kandung
Munadi Herlambang, Wakil
Sekretaris Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Demokrat, yang
juga menjadi komisaris di
PT Dutasari Citralaras. Seperti diketahui, PT Dutasari
Citralaras menjadi salah satu perusahaan
yang menjadi subkontraktor PT Adhi Karya dalam pelaksanaan
proyek Hambalang.
Perusahaan ini memperoleh dua pekerjaan yang di-subkontrak-kan
oleh Adhi Karya dan
Wijaya Karya, yakni mekanikal elektrikal pada Desember 2010
senilai Rp 324,5 miliar dan
penyambungan daya listrik PLN pada Juni 2011 senilai Rp 3,5
miliar. Selain Muchayat dan
Munadi, Rizal meminta KPK mengusut keterlibatan pihak lain
seperti Komisaris PT Dutasari
Citralaras, Machfud Suroso. Dia juga menilai, Menteri Keuangan
Agus Martowardojo dan Dirjen
Anggaran 2010, Anny Ratnawati, patut dimintai
pertanggungjawaban.Sementara Johan
memastikan, KPK tidak berhenti pada penetapan Andi Mallarangeng
dan Deddy Kusdinar
sebagai tersangka. Lembaga antikorupsi itu pun tengah
menyelidiki indikasi tindak pidana
korupsi lain, yakni suap menyuap terkait Hambalang.
Analisis: Dari kasus hambalang ini banyak sekali para pejabat
yang terlibat kasus tersebut.
Ini menandakan bahwa para pejabat telah melanggar kode etik
akuntansi, dimana para pejabat
telah melanggar jalannya operasi pembangunan tempat olahraga
yang berada di palembang.
Dengan cara menadang dana operasional pembangunan hambalang. Ini
termasuk melanggarkode etik publik karena tidak terbuka dengan
publik mengenai pembangunan sarana olahraga
tersebut sehingga jalannya pembangunan tersebut tidak berjalan
lancar karena para pejabat telah
menyalahgunakan dana tersebut. Serta melanggar kode etik
tanggungjawab, karena para pejabat
tidak menjalankan prosedur yang ada malah menyalahgunakan dana
dan tidak bertanggungjawab
atas profesi sebagai seorang pejabat yang menjadi contoh
dimayarakat.
Sumber: kompas.com
2. Penyelesaian Kasus Mobiler Terhambat Audit BPKPMAMUJU, FO --
Penyelesaian kasus dugaan korupsi pengadaan mobiler di rumah
jabatan
(Rujab) gubernur Sulbar, terhambat. Hingga Minggu, 20 Januari,
Kejaksaan Negeri (Kejari)
Mamuju belum menerima hasil audit kerugian negara dari Badan
Pengawas Keuangan dan
Pembangunan (BPKP). Kepala Kejari Mamuju, Andi Murji Machfud
mengatakan jika pihaknya
-
5/24/2018 Makalah Etika Dalam Sektor Publik
20/25
masih menunggu hasil hitungan dari BPKP sebagai ahli.
Menurutnya, pihaknya membutuhkan
keterangan ahli karena memang diminta sejak awal.
"Jadi kita tunggu hasil hitungan dari BPKP. Kalau memang
mengatakan disitu ada kerugian
negara, maka kita akan sampaikan," ujar Murji. Kejari Mamuju
memang belum dapat
melimpahkan kasus dugaan korupsi pengadaan mobiler ini ke
pengadilan. "Jadi, kelanjutan
penyelesaian kasus mobiler sangat tergantung dari hasil audit
dari BPKP," kata Murji. (far)
Analisis: dari kasus korupsi ini termasuk kode etik auditor
karena proses yang berjalan telah
menggunakan kode etik auditor mengingat apa saja yang termasuk
dalam kasus korupsi mobiler.
Dan telah sesuai dengan kode etik profesi dalam akuntansi.
Sumber: http://www.fajar.co.id
3. Kasus Dugaan Korupsi Simulator SIMJAKARTA, KOMPAS.com Langkah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang
menjerat tersangka Inspektur Jenderal Djoko Susilo dengan tindak
pidana pencucian uang
(TPPU) diapresiasi. Langkah itu dinilai efektif untuk
mengembalikan harta negara."Sejatinya,
pengusutan kasus-kasus korupsi memang harus ditujukan untuk
mengembalikan kerugian negara
yang disebabkan tindakan korupsi selain memberikan sanksi pidana
bagi yang melakukan," kata
anggota Komisi III DPR, Ahmad Basarah, di Jakarta, Selasa
(15/1/2013 ).
Sebelumnya, selain dijerat dugaan korupsi terkait proyek
pengadaan simulator ujian surat
izin mengemudi (SIM) saat masih menjabat Kepala Korps Lalu
Lintas Polri, Djoko juga dijerat
TPPU. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Pasal itu mengatur soal
pidana tambahan berupa penggantian uang kerugian negara.
Perampasan barang bergerak atau
tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari
tindak pidana korupsi oleh
seorang terdakwa.
Basarah mengatakan, Djoko tak perlu gusar atas penetapan pasal
baru itu jika merasa
hartanya sah secara hukum. Sebagai penegak hukum, kata politisi
PDI-P itu, Djoko tentu tahu
betul cara melindungi hartanya yang memang menjadi haknya.
"Djoko juga berhak mendapat
keadilan atas hartanya yang dia peroleh secara sah, baik dalam
kapasitasnya sebagai perwira
-
5/24/2018 Makalah Etika Dalam Sektor Publik
21/25
tinggi Polri maupun kegiatan usaha lain yang sah. Jadi,
biarkanlah proses hukum yang sudah
dijalankan KPK berjalan sesuai koridornya," kata dia.
Basarah menambahkan, terkait penggunaan Pasal 18 UU
Pemberantasan Tipikor, KPK harus
belajar dari proses hukum terdakwa Angelina Sondakh alias Angie.
Dalam vonis Angie, majelis
hakim Pengadilan Tipikor tak sependapat dengan jaksa KPK terkait
penggunaan pasal tersebut.
"Putusan itu (Angie) dapat dijadikan pelajaran bagi KPK untuk
mengubah strategi
penuntutannya dalam kasus Djoko agar tidak mengulangi
kegagalannya pada tingkat pertama
itu," kata Basarah.
Seperti diberitakan, Djoko diduga menyembunyikan, menyamarkan,
mengubah bentuk
hartanya yang ditengarai berasal dari. Dalam kasus simulator
SIM, Djoko diduga melakukan
perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang untuk
menguntungkan diri sendiri
atau pihak lain sehingga merugikan keuangan negara. Kerugian
negara yang muncul dalam kasus
ini mencapai Rp 100 miliar. Selain itu, Djoko juga diduga
menerima aliran dana Rp 2 miliar dari
pihak rekanan proyek simulator SIM. Pihak Djoko membantah semua
sangkaan itu.
Analisis: Dari kasus diatas telah melanggar kode etik publik.
Karena telah menyembunyikan,
menyamarkan, mengubah bentuk hartanya yang ditengarai berasal
dari pengadaan simulator
SIM. Dalam kasus simulator SIM, Djoko diduga melakukan perbuatan
melawan hukum dan
penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri atau
pihak lain sehingga
merugikan keuangan negara. Jelas telah menyalah gunakan harta
negara dan membohongi publik
karena ulah yang diperbuat sendiri.
4. Pengadaan Drying CentreKasus ini melibatkan 3 tersangka,
yaitu Mucharror (mantan Kepala Sub Divre XI Bulog
Jember), Ali Mansyur (karyawan Sub Bulog Jember), dan Gunawan Ng
(rekanan Sub Bulog
Jember yang juga direktur PT Agung Pratama Lestari, Jember ).
Tersangka Mucharror dan Ali
Mansyur ditengarai bukan pelaku utama. Konseptor pembangunan
mesin DC I dan II maupun
pengadaan gabah fiktif adalah petinggi Bulog di Jakarta,
termasuk G, pengusaha rekanan bisnis
Bulog.
-
5/24/2018 Makalah Etika Dalam Sektor Publik
22/25
Widjan disebut-sebut terlibat dalam kasus ini juga, yaitu
pengadaan alat pengering gabah
senilai Rp 62 miliar. Pengadaan itu tersebar di Jawa Timur, Jawa
Tengah, Bali, dan Sulawesi
Selatan pada tahun 2004. Selain Widjanarko, kasus tersebut juga
melibatkan Dirut Utama PT
Agung Pratama Lestari (APL), Gunawan. Widjan dan Gunawan
merupakan para pihak yang
menandatangani dalam kontrak.Kasus ini ditangani oleh Kejagung
karena locus delicti (tempat
terjadinya tindak pindana) pencairan dana pengadaannya
dilaksanakan di Jakarta, tepatnya di
kantor pusat Bulog.
Sedang bank yang mendanai pengadaan alat pengering tersebut
adalah Bank Bukopin.
Kasus ini terjadi sekitar tahun 2004. Saat itu, Bukopin
mengucurkan kredit kepada sebuah
perusahaan swasta, untuk pembelian mesin alat pengering buatan
Jepang guna operasionalisasi
pusat pengeringan gabah (drying center) di Sub Divre XI Bulog,
Jember, Jawa Timur. Namun,
lantaran pencairan tersebut menyalahi prosedur (tidak ada
jaminan kredit), kredit sebesar Rp 65
miliar macet. Kredit itu diberikan kepada pengusaha di Surabaya,
Saudara NG. Ternyata ada 2
masalah prosedur dilanggar sehingga kreditnya pun macet.
Mesin pengering gabah itu dibeli koperasi Bulog Subdivre XI
Jember bekerja sama
dengan PT Agung Pratama Jember namun dalam perjalanannya ada
persoalan. Akhirnya Bulog
memberi kompensasi pada PT tersebut untuk memasok gabah 7.200
ton per tahun selama tiga
tahun. Tim penyidik Kejati Jawa Timur telah menetapkan Mucharor
(kepala kantor Bulog
Jember) dan Gunawan (bos PT Agung Pratama Lestari/APL) sebagai
tersangka.
Dari hasil penyidikan, Mucharror diduga juga terlibat kasus
pengadaan gabah fiktif dan
menerima upeti terkait pengadaan alat pengering gabah tersebut.
Mucharror menerima komisi
dari Gunawan. Mucharror menjelaskan bahwa pengadaan drying
machine atau mesin pengering
gabah merupakan kebijakan Perum Bulog pada tahun 2004 yang
dilaksanakan tahun 2005
terhadap seluruh Bulog daerah.
Untuk itu, menurut Mucharror, bila tindakan itu dinyatakan
salah, seharusnya semua
pimpinan Bulog di daerah juga harus ditahan karena juga
mengerjakan program tersebut. Hal ini
beralasan, sebab ide pembangunan mesin DC dan pengadaan gabah
merupakan keputusan Bulog
Jakarta yang tidak diketahui Bulog Jatim maupun Bulog Divre XI
Jember. Ini berarti, Mukharor
-
5/24/2018 Makalah Etika Dalam Sektor Publik
23/25
dan Ali Mansyur hanya melaksanakan perintah. Untuk itu, melalui
kuasa hukumnya Cholili, SH,
pihaknya akan melakukan eksepsi atau keberatan atas surat
dakwaan JPU. (Arum, 2009)
Analisis: Kasus Bulog Jember itu adalah dugaan korupsi yang
dilakukan mantan Kepala Bulog
Sub Divisi Regional XI Jember Mucharror. Mucharror diduga
terlibat dalam 3 kasus dengan
tuduhan pengadaan gabah fiktif, pengadaan alat pengering gabah
dan kasus raibnya 8.569 ton
beras serta over kuota uji giling gabah, dan dugaan
penyelewengan modal kerja.
-
5/24/2018 Makalah Etika Dalam Sektor Publik
24/25
BAB III
KESIMPULAN
Etika Birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat
terkait dengan moralitas dan
mentalitas aparat birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugas
pemerintahan itu sendiri yang
tercermin lewat fungsi pokok pemerintahan , yaitu fungsi
pelayanan, fungsi pengaturan atau
regulasi dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Jadi berbicara
tentang Etika Birokrasi berarti kita
berbicara tentang bagaimana aparat Birokrasi tersebut dalam
melaksanakan fungsi tugasnya
sesuai dengan ketentuan aturan yang seharusnya dan semestinya,
pantas untuk dilakukan dan
sewajarnya dimana telah ditentukan atau diatur untuk ditaati dan
dilaksanakan.
Pokok kode etika yang berlaku di jajaran pegawai yang bekerja
dibawah instansi danbagaimana peran etika yang diatur AIPI yang
membawahi birokrasi seperti BPK, BPKP,
Inspektorat Jendral, Inspektorat provinsi, Inspektorat
Kabupaten/Kota dan komisi KPK. Oleh
karena itu, untuk tercapainya keseragaman ukuran perilaku,
apakah suatu tindakan etis atau tidak
etis, maka perlu ditetapkan bersama oleh seluruh anggota
profesi.
Apapun maksud yang hendak dicapai dengan membentuk dan
,menanamkan Kode Etik
tersebut adalah demi terciptanya Aparat Birokrasi lebih jujur,
lebih bertanggung jawab, lebih
berdisiplin, dan lebih rajin serta yang terpenting lebih
memiliki moral yang baik serta terhindar
dari perbuatan tercela seperti korupsi, kolusi, nepotisme dan
sebagainya.
-
5/24/2018 Makalah Etika Dalam Sektor Publik
25/25
DAFTAR PUSTAKA
http://andryanisme.wordpress.com/2013/02/18/kode-etik-aparat-pengawasan-intern-pemerintah-
apip/
http://anggaardiana.blogspot.com/2013/02/aparat-pengawasan-interen-pemerintah.html
http://sigit-rh.blogspot.com/2011/12/kode-etik-dan-standar-audit.html
http://makalainet.blogspot.com/2014/01/etika-pemerintahan-2.html
http://www.blogster.com/adywirawan/kode-etik-kpk
https://sites.google.com/site/zainurisite/Home/bpkp-lembagaku/standar-audit-kode-etik-auditor-
pemerintah-apip
http://ppknsalasiah.blogspot.com/2013/04/v-behaviorurldefaultvmlo.html
http://metyug.blogspot.com/p/kode-etik.html
http://binabkdgunungkidul.wordpress.com/2014/05/09/contoh-format-sk-kode-etik-pns/
http://ririn21.blogspot.com/2011/11/kasus-etika-profesi-akuntansi.html
http://inspektoratdaerahdiindonesia.blogspot.com/2013/07/kode-etik-aparat-pengawasan-
internal.html
http://stdln.blogspot.com/2011/07/pengawasan-intern-oleh-apip_1229.html
http://www.bpk.go.id/page/kode-etik-bpk-ri
http://piskaarum.blogspot.com/2009/11/etika-dalam-akuntansi-sektor-publik.html
http://septianidwii.blogspot.com/2013/01/penyimpangan-etika-profesi-akuntansi_5497.html
http://windablog-klorofil.blogspot.com/2010/11/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html
http://andryanisme.wordpress.com/2013/02/18/kode-etik-aparat-pengawasan-intern-pemerintah-apip/http://andryanisme.wordpress.com/2013/02/18/kode-etik-aparat-pengawasan-intern-pemerintah-apip/http://andryanisme.wordpress.com/2013/02/18/kode-etik-aparat-pengawasan-intern-pemerintah-apip/http://anggaardiana.blogspot.com/2013/02/aparat-pengawasan-interen-pemerintah.htmlhttp://anggaardiana.blogspot.com/2013/02/aparat-pengawasan-interen-pemerintah.htmlhttp://sigit-rh.blogspot.com/2011/12/kode-etik-dan-standar-audit.htmlhttp://sigit-rh.blogspot.com/2011/12/kode-etik-dan-standar-audit.htmlhttp://makalainet.blogspot.com/2014/01/etika-pemerintahan-2.htmlhttp://makalainet.blogspot.com/2014/01/etika-pemerintahan-2.htmlhttp://www.blogster.com/adywirawan/kode-etik-kpkhttp://www.blogster.com/adywirawan/kode-etik-kpkhttps://sites.google.com/site/zainurisite/Home/bpkp-lembagaku/standar-audit-kode-etik-auditor-pemerintah-apiphttps://sites.google.com/site/zainurisite/Home/bpkp-lembagaku/standar-audit-kode-etik-auditor-pemerintah-apiphttps://sites.google.com/site/zainurisite/Home/bpkp-lembagaku/standar-audit-kode-etik-auditor-pemerintah-apiphttp://ppknsalasiah.blogspot.com/2013/04/v-behaviorurldefaultvmlo.htmlhttp://ppknsalasiah.blogspot.com/2013/04/v-behaviorurldefaultvmlo.htmlhttp://metyug.blogspot.com/p/kode-etik.htmlhttp://metyug.blogspot.com/p/kode-etik.htmlhttp://binabkdgunungkidul.wordpress.com/2014/05/09/contoh-format-sk-kode-etik-pns/http://binabkdgunungkidul.wordpress.com/2014/05/09/contoh-format-sk-kode-etik-pns/http://ririn21.blogspot.com/2011/11/kasus-etika-profesi-akuntansi.htmlhttp://ririn21.blogspot.com/2011/11/kasus-etika-profesi-akuntansi.htmlhttp://inspektoratdaerahdiindonesia.blogspot.com/2013/07/kode-etik-aparat-pengawasan-internal.htmlhttp://inspektoratdaerahdiindonesia.blogspot.com/2013/07/kode-etik-aparat-pengawasan-internal.htmlhttp://inspektoratdaerahdiindonesia.blogspot.com/2013/07/kode-etik-aparat-pengawasan-internal.htmlhttp://stdln.blogspot.com/2011/07/pengawasan-intern-oleh-apip_1229.htmlhttp://stdln.blogspot.com/2011/07/pengawasan-intern-oleh-apip_1229.htmlhttp://piskaarum.blogspot.com/2009/11/etika-dalam-akuntansi-sektor-publik.htmlhttp://piskaarum.blogspot.com/2009/11/etika-dalam-akuntansi-sektor-publik.htmlhttp://septianidwii.blogspot.com/2013/01/penyimpangan-etika-profesi-akuntansi_5497.htmlhttp://septianidwii.blogspot.com/2013/01/penyimpangan-etika-profesi-akuntansi_5497.htmlhttp://windablog-klorofil.blogspot.com/2010/11/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.htmlhttp://windablog-klorofil.blogspot.com/2010/11/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.htmlhttp://windablog-klorofil.blogspot.com/2010/11/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.htmlhttp://septianidwii.blogspot.com/2013/01/penyimpangan-etika-profesi-akuntansi_5497.htmlhttp://piskaarum.blogspot.com/2009/11/etika-dalam-akuntansi-sektor-publik.htmlhttp://stdln.blogspot.com/2011/07/pengawasan-intern-oleh-apip_1229.htmlhttp://inspektoratdaerahdiindonesia.blogspot.com/2013/07/kode-etik-aparat-pengawasan-internal.htmlhttp://inspektoratdaerahdiindonesia.blogspot.com/2013/07/kode-etik-aparat-pengawasan-internal.htmlhttp://ririn21.blogspot.com/2011/11/kasus-etika-profesi-akuntansi.htmlhttp://binabkdgunungkidul.wordpress.com/2014/05/09/contoh-format-sk-kode-etik-pns/http://metyug.blogspot.com/p/kode-etik.htmlhttp://ppknsalasiah.blogspot.com/2013/04/v-behaviorurldefaultvmlo.htmlhttps://sites.google.com/site/zainurisite/Home/bpkp-lembagaku/standar-audit-kode-etik-auditor-pemerintah-apiphttps://sites.google.com/site/zainurisite/Home/bpkp-lembagaku/standar-audit-kode-etik-auditor-pemerintah-apiphttp://www.blogster.com/adywirawan/kode-etik-kpkhttp://makalainet.blogspot.com/2014/01/etika-pemerintahan-2.htmlhttp://sigit-rh.blogspot.com/2011/12/kode-etik-dan-standar-audit.htmlhttp://anggaardiana.blogspot.com/2013/02/aparat-pengawasan-interen-pemerintah.htmlhttp://andryanisme.wordpress.com/2013/02/18/kode-etik-aparat-pengawasan-intern-pemerintah-apip/http://andryanisme.wordpress.com/2013/02/18/kode-etik-aparat-pengawasan-intern-pemerintah-apip/