BAB I PENDAHULUAN 1.1. Pendahuluan Di tahun 2000-an berbagai usaha mulai dilakukan untuk menginternetkan pemerintah baik di sisi proyek, maupun karena desakan masalah transparansi pada masyarakat. E-Government merupakan urat nadi pemerintahan. Meskipun masih relatif muda, namun tidak sedikit uang rakyat digunakan bagi pengembangan teknologi informasi bagi operasionalisasi pemerintahan dan pelayanan umum. Namun demikian, E-Government belum menunjukkan manfaat yang signifikan bagi efektifitas dan efisiensi jalannya pemerintahan dan pelayanan umum yang terbaik. Pulau-pulau E-Government terbentuk dalam NKRI dan memperlebar jurang integrasi database nasional. Otonomi daerah melahirkan persepsi & komitment yang sangat bervariasi dalam pengembangan E-Government daerah dan nasional. Kondisi ini menciptakan kesadaran bahwa dalam pengembangan e-government, panji2 otonomi tetap harus berjalan pada koridor nasional. 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Pendahuluan
Di tahun 2000-an berbagai usaha mulai dilakukan untuk menginternetkan
pemerintah baik di sisi proyek, maupun karena desakan masalah transparansi pada
masyarakat. E-Government merupakan urat nadi pemerintahan. Meskipun masih
relatif muda, namun tidak sedikit uang rakyat digunakan bagi pengembangan
teknologi informasi bagi operasionalisasi pemerintahan dan pelayanan umum.
Namun demikian, E-Government belum menunjukkan manfaat yang signifikan
bagi efektifitas dan efisiensi jalannya pemerintahan dan pelayanan umum yang
terbaik. Pulau-pulau E-Government terbentuk dalam NKRI dan memperlebar
jurang integrasi database nasional.
Otonomi daerah melahirkan persepsi & komitment yang sangat bervariasi dalam
pengembangan E-Government daerah dan nasional. Kondisi ini menciptakan
kesadaran bahwa dalam pengembangan e-government, panji2 otonomi tetap harus
berjalan pada koridor nasional.
1
1.2 LATAR BELAKANG
Saat ini perkembangan teknologi Internet sudah mencapai perkembangan
yang sangat pesat. Aplikasi Internet sudah digunakan untuk e-commerce dan
berkembang kepada pemakaian aplikasi Internet pada lingkungan pemerintahan
yang dikenal dengan e-government. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah
berlomba-lomba membuat aplikasi e-government. Pengembangan aplikasi e-
government memerlukan pendanaan yang cukup besar sehingga diperlukan
kesiapan dari sisi sumber daya manusia aparat pemerintahan dan kesiapan dari
masyarakat. Survei di beberapa negara menunjukkan bahwa ada kecenderungan
aparat pemerintah untuk tidak melaksanakan kegiatan secara online, karena
mereka lebih menyukaimetoda pelayanan tradisional yang berupa tatap langsung,
surat-menyurat atau telepon. Kita harus belajar dari penyebab-penyebab
kegagalan e-government di sejumlah negara yangdisebabkan oleh beberapa faktor,
yaitu: ketidaksiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana teknologi
informasi, serta kurangnya perhatian dari pihak-pihak yang terlibat langsung.
E-government adalah penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi
untuk administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif, serta memberikan
pelayanan yang transparan dan memuaskan kepada masyarakat. Semua organisasi
pemerintahan akan terpengaruh oleh perkembangan e-government ini. E-
government dapatlah digolongkan dalam empat tingkatan. Tingkat pertama adalah
pemerintah mempublikasikan informasi melalui website. Tingkat kedua adalah
interaksi antara masyarakat dan kantor pemerintahan melaui e-mail. Tingkat
ketigaadalah masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi dengan kantor
pemerintahan secara timbal balik. Level terakhir adalah integrasi di seluruh kantor
pemerintahan, di mana masyarakat dapat melakukan transaksi dengan seluruh
kantor pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian data base bersama.
2
1.3. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup dari penggunaan e-goverment secara menyeluruh mencakup
pada :
Government to citizent (pemerintah ke masyarakat)
Pemerintah membangun dan menerapkan berbagai aplikasi tennologi informasi
untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat.
Government to Business (Pemerintah ke pelaku usaha)
Contoh pada proses perizinan pendirian usaha dan investasi,pengadaan lelang oleh
pemerintah,dan kegiatan lain yang membutuhkan informasi secara online bagi
pelaku uasaha.
Government to Government (Pemerintah ke Pemerintah)
Memperlancar kerja sama antara negara dengan di umumkannya
komunikasi ,seperti kepentingan diplomasi, atau berbagai infomasi yang di
anggap penting oleh negara yang satu dan lainnya.
Government to Employees (Pemerintah ke Aparatnya)
Keadaan internal juga menjadi tempat di terapkanya e-goverment dalam
kemudahan informasi atau akses berbagai tugas/hasil kerja dan lainya.Contoh nya
bisa diumpamakan seperti sistem KRS online yang di mana di berlakukan
universitas di mana rektorat menjadi pemeritah dan dosen serta mahasiswa/i
menjadi aparat yang berada dalam suatu organisasi.
3
1.4. Manpaat dan Tujuan
Manpaat
1.Memberikan pengetahuan baru bagi mahasiswa/i.
2. Agar mahasiswa/i semakin memahami manpaat e-government serta
penerapannya di indonesia sendiri.
Tujuan
Untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah etika profesi teknologi informasi dan
komunikasi.
4
BAB II
PENGENALAN E-GOVERNMENT
2.1. Pengertian E-Government
E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan,
seperti menggunakan intranet dan internet, yang mempunyai kemampuan
menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya. Bisa
merupakan suatu proses transaksi bisnis antara publik dengan pemerintah melalui
sistem otomasi dan jaringan internet, lebih umum lagi dikenal sebagai world wide
web. Pada intinya e-government adalah penggunaan teknologi informasi yang
dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain.
penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk
baru seperti: G To C (Governmet to Citizen), G To B (Government to Business),
dan G to G (Government to Government) G to E (Goverment to Employees).
1. Memudahkan warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik dan
untuk berinteraksi dengan jajaran pemerintah.
2. Memperbaiki kepekaan dan respon Pemda terhadap kebutuhan warga.
3. Meningkatkan efisiensi,efektivitas dan accountability dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
18
2.11. Contoh E-Government
Contoh dari E-Government adalah E-KTP
Apa dan Mengapa e-KTP ?
Apa itu e-KTP ?
e-KTP atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem
keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi
dengan berbasis pada database kependudukan nasional.
Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor
Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk
dan berlaku seumur hidup
Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan
Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis
Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya
(Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk)
Quote:
Autentikasi Kartu Identitas (e-ID) biasanya menggunakan biometrik yaitu
verifikasi dan validasi sistem melalui pengenalan karakteristik fisik atau tingkah
laku manusia. Ada banyak jenis pengamanan dengan cara ini, antara lain sidik jari
(fingerprint), retina mata, DNA, bentuk wajah, dan bentuk gigi. Pada e-KTP, yang
digunakan adalah sidik jari.
Penggunaan sidik jari e-KTP lebih canggih dari yang selama ini telah diterapkan
untuk SIM (Surat Izin Mengemudi). Sidik jari tidak sekedar dicetak dalam bentuk
gambar (format jpeg) seperti di SIM, tetapi juga dapat dikenali melalui chip yang
terpasang di kartu. Data yang disimpan di kartu tersebut telah dienkripsi dengan
algoritma kriptografi tertentu. Proses pengambilan sidik jari dari penduduk sampai
dapat dikenali dari chip kartu adalah sebagai berikut:
19
Sidik jari yang direkam dari setiap wajib KTP adalah seluruh jari (berjumlah
sepuluh), tetapi yang dimasukkan datanya dalam chip hanya dua jari, yaitu jempol
dan telunjuk kanan. Sidik jari dipilih sebagai autentikasi untuk e-KTP karena
alasan berikut:
1. Biaya paling murah, lebih ekonomis daripada biometrik yang lain
2. Bentuk dapat dijaga tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan kembali
ke bentuk semula walaupun kulit tergores
3. Unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orang kembar
Quote:
Struktur e-KTP terdiri dari sembilan layer yang akan meningkatkan pengamanan
dari KTP konvensional. Chip ditanam di antara plastik putih dan transparan pada
dua layer teratas (dilihat dari depan). Chip ini memiliki antena didalamnya yang
akan mengeluarkan gelombang jika digesek. Gelombang inilah yang akan dikenali
oleh alat pendeteksi e-KTP sehingga dapat diketahui apakah KTP tersebut berada
di tangan orang yang benar atau tidak. Untuk menciptakan e-KTP dengan
sembilan layer, tahap pembuatannya cukup banyak, diantaranya:
1. Hole punching, yaitu melubangi kartu sebagai tempat meletakkan chip
2. Pick and pressure, yaitu menempatkan chip di kartu
3. Implanter, yaitu pemasangan antenna (pola melingkar berulang menyerupai
spiral)
4. Printing,yaitu pencetakan kartu
5. Spot welding, yaitu pengepresan kartu dengan aliran listrik
6. Laminating, yaitu penutupan kartu dengan plastik pengaman
e-KTP dilindungi dengan keamanan pencetakan seperti relief text, microtext, filter
image, invisible ink dan warna yang berpendar di bawah sinar ultra violet serta
anti copy design.
20
Penyimpanan data di dalam chip sesuai dengan standar internasional NISTIR
7123 dan Machine Readable Travel Documents ICAO 9303 serta EU Passport
Specification 2006. Bentuk KTP elektronik sesuai dengan ISO 7810 dengan form
factor ukuran kartu kredit yaitu 53,98 mm x 85,60 mm.
Mengapa harus e-KTP?
Quote:
Proyek e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di
Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal
ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk
dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin
berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasi KTP-nya. Beberapa
diantaranya digunakan untuk hal-hal berikut:
1. Menghindari pajak
2. Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat di seluruh kota
3. Mengamankan korupsi
4. Menyembunyikan identitas (misalnya oleh para teroris)
Quote:
Kartu identitas elektronik telah banyak digunakan di negara-negara di Eropa
antara lain Austria, Belgia, Estonia, Italia, Finlandia, Serbia, Spanyol dan Swedia,
di Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Maroko, dan di
Asia yaitu India dan China.
Mendagri Gamawan Fauzi membeberkan keunggulan Kartu Tanda Penduduk
Elektronik (e-KTP) yang akan diterapkan di Indonesia, dibandingkan dengan e-
KTP yang diterapkan di RRC dan India. Gamawan menyebut, e-KTP di Indonesia
lebih komprehensif.
Di RRC, Kartu e-ID tidak dilengkapi dengan biometrik atau rekaman sidik jari. Di
sana, e-ID hanya dilengkapi dengan chip yang berisi data perorangan yang
terbatas. Sedang di India, sistem yang digunakan untuk pengelolaan data
kependudukan adalah sistem UID (unique Identification), yang di Indonesia
namanya NIK (Nomor Induk Kependudukan).
21
“UID diterbitkan melalui register pada 68 titik pelayanan, sedangkan program
KTP elektronik di Indonesia akan dilaksanakan di 6.214 kecamatan,” ujar
Gamawan.
“Dengan demikian, KTP elektronik yang akan diterapkan di Indonesia merupakan
gabungan e-ID RRC dan UID India, karena KTP elektronik dilengkapi dengan
biometrik dan chip,”
(http://www.e-ktp.com/2011/06/hello-world/)
Contoh 2
Situs resmi pemeritah daerah.
Web Site : http://www.karawangkab.go.id
22
2.12. Ciri E-Government berjalan Baik
1. Masyarakat bebas memilih kapan dan darimana yang bersangkutan ingin berhubungan dengan pemerintahnya untuk melakukan berbagai transaksi atau mekanisme interaksi yang diperlukan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu (non-stop);
2. Saat pemerintah menjalankan pelayanan, masyarakat dan stakeholder dapat dan boleh memilih berbagai kanal akses (multiplechannels), baik yang sifatnya tradisional/konvensional maupun yang paling modern, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun kerja sama antara pemerintah dengan sektor swasta atau institusi non komersial lainnya
3. Pemerintah berperan sebagai koordinator utama yang memungkinkan berbagai hal yang diinginkan masyarakat terwujud, artinya yang pemerintah akan membuat sebuah suasana yang kondusif agar tercipta sebuah lingkungan penyelenggaraan pemerintahan seperti yang dicita-citakan rakyatnya tersebut.
23
BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN
4.1. Kesimpulan
Penerapan electronic government memberikan dampak peningkatan terhadap kualitas
pelayanan publik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan kualitas prosedur,
efisiensi dan ketepatan waktu serta kesetaraan perlakuan layanan. Dengan berbagai
layanan dan fasilitas yang diberikan kepada para pengguna layanan, Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dikatakan cukup berhasil dalam menjalankan
fungsinya yakni memberikan pelayanan yang menunjang penyelenggaraan
pemerintah, khususnya memberikan pelayanan kepada masyarakat dan
menyebarluaskan informasi untuk pembangunan daerah. Hal tersebut tak terlepas dari
adanya penerapan electronic government yang memudahkan para pegawai dalam
melaksanakan tugasnya sehingga dapat meningkatkan kinerja mereka. Selain itu
kualitas pelayanan public Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga dapat terlihat
dari minimnya keluhan baik yang berasal dari masyarakat ataupun pemerintah.
Dengan minimnya keluhan yang dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah
menandakan bahwa Kualitas Pelayan publik yang dilakukan memuaskan para
pengguna layanan sehingga dapat mendorong minat masyarakat untuk mengurus
perizinan dan surat-surat lainnya semakin besar.
4.2. Saran
mengingat teknologi informasi berubah secara cepat maka perlu adanya upaya untuk
mengikuti laju perkembangan tersebut agar kualitas pelayanan tetap terjaga terutama
untuk memastikan agar sumber daya aparatur senantiasa mempunyai kapasitas yang
memadai dalam mengontrol perkembangan teknologi tersebut.