Makalah Dasar

MAKALAH DASAR-DASAR AGRONOMI

PERAN SARJANA AGROTEKNOLOGI DALAM MENINGKATKAN

SWASEMBADA PANGAN di INDONESIA

Disusun Oleh :

KELOMPOK 7

KHAIRUL MUTTAQIN / G111 14 3

IMA RAHIMA HIDAYATI / G111 14324

TIFANY MARYAM PASAKA / G111 14

PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2015

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT. Shalawat dan salam selalu

tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya

penyusun mampu menyelesaikan tugas makalah ini yang berjudul “Peran

Sarjana Agroteknologi Dalam Meningkatkan Swasembada Pangan di Indonesia”

guna memenuhi tugas mata kuliah Dasar-dasar Agronomi.

Dalam penyusunan tugas atau materi ini, tidak sedikit hambatan yang

penulis hadapi. Namun penulis menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan

materi ini tidak lain berkat bantuan, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak,

sehingga kendala-kendala yang penulis hadapi teratasi.

Makalah ini disusun agar pembaca dapat mengetahui tentang peran sarjana

Agroteknologi dalam meningkatkan swasembada pangan, yang kami sajikan

berdasarkan pengamatan dari berbagai sumber informasi, referensi, dan berita.

Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan menjadi

sumbangan pemikiran kepada pembaca khususnya para mahasiswa Universitas

Hasanuddin. Kami sadar bahwa makalah ini masih banyak kekurangan dan jauh

dari sempurna. Untuk itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat

membangun dari para pembaca demi perbaikan kearah kesempurnaan. Akhir kata

penulis sampaikan terimakasih.

Wassalam.

Makassar, 25 Februari 2015

Penulis

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Agro berasal dari agronomi yaitu ilmu yang mempelajari gejala (fenomena) dalam

hubungannya dengan pertanian atau teori dan praktek dalam pengelolaan tanah

dan produksi tanaman. Teknologi berkaitan erat dengan sains (science) dan

perekayasaan (engineering).

Agroteknologi atau yang disebut Agronomi Teknologi merupakan salah

satu cabang ilmu terapan dalam biologi yang mempelajari pengaruh berbagai

aspek biotik dan abiotik terhadap suatu individu atau sekumpulan individu

tanaman untuk dimanfaatkan bagi kepentingan manusia

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang

dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau

sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan

pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa difahami

orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam, meskipun cakupannya

dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan

produk lanjutan, seperti pembuatan kejudan tempe, atau sekedar ekstraksi semata,

seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan.

Bagian terbesar penduduk Indonesia bermata pencaharian dalam bidang-

bidang di lingkup pertanian. Sejarah Indonesia sejak masa kolonial sampai

sekarang tidak dapat dipisahkan dari sektor pertanian dan perkebunan, karena

sektor - sektor ini memiliki arti yang sangat penting dalam menentukan

pembentukan berbagai realitas ekonomi dan sosial masyarakat di berbagai

wilayah Indonesia.

Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan yang

strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional, sektor ini

merupakan sektor yang tidak mendapatkan perhatian secara serius dari pemerintah

dalam pembangunan bangsa, perjalanan pembangunan pertanian Indonesia hingga

saat ini masih belum dapat menunjukkan hasil yang maksimal jika dilihat dari

tingkat kesejahteraan petani dan kontribusinya pada pendapatan nasional,

pembangunan pertanian di Indonesia dianggap penting dari keseluruhan

pembangunan nasional.

I.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dirumuskan di atas, maka kami mengangkat

beberapa poin rumusan masalah yang akan kami bahas dalam makalah ini,

diantaranya:

1. Masalah apa saja yang di hadapi dalam sektor pertanian di Indonesia?

2. Upaya apa saja yang harus dilakukan dalam meningkatkan swasembada

pangan di Indonesia?

3. Apa peran mahasiswa agroteknologi dalam melakukan swasembada pangan

di Indonesia?

I.2 Manfaat Penulisan

Dari penulisan makalah ini diharapkan pembaca dapat memperoleh beberapa

manfaat yaitu :

1. Mengetahui permasalahan dalam sektor pertanian yang di hadapi oleh bangsa

Indonesia.

2. Mengetahui upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan swasembada

pangan di Indonesia dan dapat menerapkannya.

3. Mengetahui peran mahasiswa agroteknologi dalam melakukan swasembada

pangan guna meningkatkan sektor pertanian di Indonesia.

II. PEMBAHASAN

II.1 Masalah-Masalah dalam Sektor Pertanian di Indonesia

Indonesia adalah negara yang memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga

stabilitas ketahanan pangan global dan juga telah menandatangani Letter of Intent

(LOI) dengan FAO pada bulan Maret 2009 sebagai bentuk dukungan terhadap

berbagai program peningkatan ketahanan pangan global dan pembangunan

pertanian negaranegara berkembang lainnya, terutama dalam kerangka Kerjasama

Selatan-Selatan (South-south Cooperation), kerjasama teknis negara-negara

berkembang (KTNB/ TCDC) dan pencapaian tujuan dari MDGs.

Penandatanganan LOI ini juga diharapkan akan semakin memperkuat peran

Indonesia dalam membantu peningkatan pembangunan pertanian di negara-negara

berkembang, terutama di negara-negara Asia Pasifik dan Afrika yang telah

berjalan sejak tahun 1980.

Pangan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak untuk

ditindaklanjuti dan memerlukan langkah-langkah penanganan dengan pendekatan

yang sistematik, terpadu dan menyeluruh. Upaya-upaya tersebut, harus ditujukan

untuk mengurangi beban masyarakat dan memenuhi hak-hak dasar setiap warga

negara secara layak, sehingga dapat menjalani dan mengembangkan kehidupan

yang bermartabat. Mengingat pentingnya pangan untuk keberlanjutan berbangsa

dan bernegara, maka seluruh pemangku kepentingan harus mampu menyatukan

langkah dan pemikiran serta menempatkan upaya produktivitas pertanian sebagai

prioritas utama.

Jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai 216 juta jiwa dengan angka

pertumbuhan 1.7 % per tahun. Angka tersebut mengindikasikan besarnya bahan

pangan yang harus tersedia. Kebutuhan yang besar jika tidak diimbangi

peningkatan produksi pangan justru menghadapi masalah bahaya latent yaitu laju

peningkatan produksi di dalam negeri yang terus menurun. Sudah pasti jika tidak

ada upaya untuk meningkatkan produksi pangan akan menimbulkan masalah

antara kebutuhan dan ketersediaan dengan kesenjangan semakin melebar.

Keragaan di atas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan produksi pangan

nasional rata-rata negatif dan cenderung menurun, sedangkan laju pertumbuhan

penduduk selalu positif yang berarti kebutuhan terus meningkat. Keragaan total

produksi dan kebutuhan nasional dari tahun ke tahun pada ketiga komoditas

pangan utama di atas menunjukkan kesenjangan yang terus melebar; khusus pada

kedelai sangat memprihatinkan. Kesenjangan yang terus meningkat ini jika terus

di biarkan konsekwensinya adalah peningkatan jumlah impor bahan pangan yang

semakin besar, dan kita semakin tergantung pada negara asing.

Dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian, Indonesia masih

menghadapi berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut dapat dikelompokkan

menjadi permasalahan paradigma, produksi, distribusi, konsumsi, koordinasi dan

keuangan.

Pertama, dari aspek paradigma mencakup: sistem agribisnis harus digeser

menjadi berbasis kepada petani dan pengusaha, sedangkan peran pemerintah

hanya sebagai fasilitator, pendekatan masih bersifat sektoral, dan peran

pemerintah daerah masih kurang,

Kedua, dari aspek produksi mencakup: skala usaha petani masih kecil, alih

fungsi lahan pertanian ke non-pertanian masih tinggi, rusaknya infrastruktur

pertanian di berbagai daerah, melemahnya sistem penyuluhan pertanian, suplai air

semakin berkurang, laju pertumbuhan penduduk relatif tinggi, ketergantungan

masyarakat terhadap beras masih tinggi, produksi beras cenderung berfluktuasi,

adopsi inovasi teknologi relatif rendah, pemilikan lahan sangat kecil (ratarata 0,25

ha per petani), kelembagaan petani masih lemah, pascapanen tergantung alam,

keadaan cuaca dan keadaan geografi setempat.

Ketiga, dari aspek distribusi mencakup: fluktuasi harga/inflasi relatif

tinggi, pengelolaan distribusi yang belum merata di seluruh wilayah, permintaan

dari luar daerah sangat tinggi, cadangan pangan beras belum terdata dengan baik

dan biaya koleksi dan distribusi yang relatif tinggi.

Keempat, dari aspek konsumsi mencakup: keamanan pangan, kerawanan

pangan dan gizi, diversifikasi pangan serta daya beli masyarakat yang belum

memadai.

Kelima, dari aspek koordinasi mencakup: masing-masing instansi hanya

fokus pada tugas pokok fungsinya masing-masing, lemahnya koordinasi antar-

instansi dan lemahnya leadership yang dapat mengkoordinasi berbagai instansi.

Keenam, dari aspek keuangan yaitu terbatasnya akses petani terhadap sumber

permodalan serta belum adanya perlindungan keuangan terhadap petani.

Dari seluruh permasalahan yang dihadapi petani dapat dikelompokan

menjadi (1) Pengaruh lingkungan strategis bersifat global dan (2) Pengaruh

internal. Pengaruh global seperti liberalisasi, climate change, dan global price.

Namun yang sangat besar dan langsung dampaknya adalah climate change.

Climate change atau perubahan iklim global menyebabkan terjadinya anomali

iklim. Perubahan iklim ini menyebabkan meningkatnya suhu udara, musim hujan

lebih panjang atau pendek dan musim kemarau yang lebih panjang atau pendek.

Hal tersebut dapat mengakibatkan banjir, kemarau panjang dan gagal panen.

Meningkatnya suhu udara sering berdampak negatif pada pertumbuhan, seperti

melemahnya daya tahan tanaman, meningkatnya serangan hama dan penyakit

tanaman.

Melihat kenyataan tersebut seakan kita tidak percaya sebagai negara agraris

yang mengandalkan pertanian sebagai tumpuan kehidupan bagi sebagian besar

penduduknya tetapi pengimpor pangan yang cukup besar. Hal ini akan menjadi

hambatan dalam pembangunan dan menjadi tantangan yang lebih besar dalam

mewujudkan kemandirian pangan bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu

diperlukan langkah kerja yang serius untuk mengoptimalkan sumber daya yang

ada dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.

II.2 Upaya dalam Meningkatkan Swasembada Pangan

Faktor dominan penyebab rendahnya produktivitas tanaman pangan adalah (a)

Penerapan teknologi budidaya di lapangan yang masih rendah; (b)Tingkat

kesuburan lahan yang terus menurun (Adiningsih, S, dkk., 1994), (c) Eksplorasi

potensi genetik tanaman yang masih belum optimal (Guedev S Kush, 2002).

Rendahnya penerapan teknologi budidaya tampak dari besarnya

kesenjangan potensi produksi dari hasil penelitian dengan hasil di lapangan yang

diperoleh oleh petani. Hal ini disebabkan karena pemahaman dan penguasaan

penerapan paket teknologi baru yang kurang dapat dipahami oleh petani secara

utuh sehingga penerapan teknologinya sepotong-sepotong (Mashar, 2000). Seperti

penggunaan pupuk yang tidak tepat, bibit unggul dan cara pemeliharaan yang

belum optimal diterapkan petani belum optimal karena lemahnya sosialisasi

teknologi, sistem pembinaan serta lemahnya modal usaha petani itu sendiri. Selain

itu juga karena cara budidaya petani yang menerapkan budidaya konvensional dan

kurang inovatif seperti kecenderungan menggunakan input pupuk kimia yang terus

menerus, tidak menggunakan pergiliran tanaman, kehilangan pasca panen yang masih

tinggi 15 – 20 % dan memakai air irigasi yang tidak efisien. Akibatnya antara lain

berdampak pada rendahnya produktivitas yang mengancam kelangsungan usaha tani dan

daya saing di pasaran terus menurun. Rendahnya produktivitas dan daya saing komoditi

tanaman pangan yang diusahakan menyebabkan turunnya minat petani untuk

mengembangkan usaha budidaya pangannya, sehingga dalam skala luas mempengaruhi

produksi nasional.

Tingkat kesuburan lahan pertanian produktif terus menurun; revolusi hijau

dengan mengandalkan pupuk dan pestisida memiliki dampak negatif pada

kesuburan tanah yang berkelanjutan dan terjadinya mutasi hama dan pathogen

yang tidak diinginkan. Sebagai contoh lahan yang terus dipupuk dengan Urea (N)

cenderung menampakkan respon kesuburan tanaman seketika, tetapi berdampak

pada cepat habisnya bahan organik tanah karena memacu berkembangnya

dekomposer dan bahan organik sebagai sumber makanan mikroba lain habis (<

1%). Pemakaian pupuk kimia, alkali dan pestisida yang terus menerus

menyebabkan tumpukan residu yang melebihi daya dukung lingkungan yang jika

tidak terurai akan menjadi “racun tanah” dan tanah menjadi “Sakit”. Akibatnya

disamping hilangnya mikroba pengendali keseimbangan daya dukung kesuburan

tanah, ketidak-seimbangan mineral dan munculnya mutan-mutan Organisme

Pengganggu Tanaman (OPT) yang kontra produktif. Di lahan sawah/irigasi

dengan berbagai upaya program revolusi hijau yang telah ada tidak lagi

memberikan kontribusi pada peningkatan produktivitas karena telah mencapai

titik jenuh (Levelling Off) dan produktivitas yang terjadi justru cenderung

menurun.

Upaya yang harus dilakukan adalah melakukan Soil Management untuk

mengembali-kan kesuburan tanah dengan memasukkan berbagai ragam mikroba

pengendali yang mempercepat keseimbangan alami dan membangun bahan

organik tanah, kemudian diikuti dengan pemupukan dengan jenis dan jumlah yang

tepat dan berimbang serta teknik pengolahan tanah yang tepat. Telah diketahui

bahwa mikro-organisme unggul berguna dapat diintroduksikan ke tanah dan dapat

diberdayakan agar mereka berfungsi mengendalikan keseimbangan kesuburan

tanah sebagaimana mestinya. Selain itu, sekumpulan mikro-organisme diketahui

menghuni permukaan daun dan ranting. Sebagian dari mereka ada yang hidup

mandiri, bahkan dapat menguntungkan tanaman (Mashar, 2000). Prinsip-prinsip

hayati yang demikian telah diungkapkan dalam kaidah-kaidah penerapan pupuk

hayati (misal : Bio P 2000 Z).

Eksplorasi potensi genetik tanaman yang masih belum optimal tampak

pada kesenjangan hasil petani dan hasil produktivitas di luar negeri atau hasil

dalam penelitian. Dalam hal ini teknologi pemuliaan telah mengalami kemajuan

yang cukup berarti dalam menciptakan berbagai varietas unggul berpotensi

produksi tinggi. Meskipun upaya breeding modern, teknologi transgenik dan

hibrida dirancang agar tanaman yang dikehendaki memiliki kemampuan genetik

produksi tinggi (Gurdev S Kush, 2002), tetapi jika dalam menerapkannya di

lapangan asal-asalan, maka performa keunggulan genetiknya tidak nampak. Hasil

penggunaan varietas unggul di lapangan seringkali masih jauh dari harapan.

Penyebabnya adalah masih belum dipahaminya teknik budidaya sehingga hasil

yang didapat belum menyamai potensinya, apalagi melebihi.

Untuk mendapatkan performa hasil maksimal dari tanaman unggul baru

yang diharapkan memerlukan persyaratan-persyaratan khusus “Presisi” dalam

budidayanya seperti kesuburan lahan, pemupukan, mengamankan dari OPT

dan/atau perlakuan spesifik lainnya. Pada kenyataannya baik tanaman unggul

seperti padi VUB, Hibrida dan PTB; dan kedelai serta Jagung hibrida akan

mampu berproduksi tinggi jika pengawalan manajemen budidayanya dipenuhi

dengan baik, tetapi jika tidak justru terjadi sebaliknya. Hasilnya lebih rendah dari

varietas lokal. Hal ini berarti bakal calon penerapan varietas unggul

berproduktivitas tinggi harus dilakukan pengawalan dan manajemen teknologi

penyerta dengan baik dan diterapkan secara paripurna. Untuk hal tersebut petani

harus diberikan dampingan dan memanejemen budidaya secara intensif.

Dari sisi perluasan areal lahan tanaman pangan ini upaya yang dapat

ditempuh adalah: (1) Memanfaatkan lahan lebak dan pasang surut termasuk di

kawasan pasang surut (Alihamsyah, dkk, 2002) (2) Mengoptimalkan lahan tidur

dan lahan tidak produktif di pulau Jawa. Kedua pilihan di atas mutlak harus di

barengi dengan menerapkan teknologi produktivitas mengingat sebagian besar

lahan tersebut tidak subur untuk tanaman pangan.

Luas lahan pasang surut dan Lebak di Indonesia diperkirakan mencapai

20,19 juta hektar dan sekitar 9,5 juta hektar berpotensi untuk pertanian serta 4,2

juta hektar telah di reklamasi untuk pertanian (Ananto, E.,2002). Memanfaatkan

lahan lebak dan Pasang Surut dipandang sebagai peluang terobosan untuk

memacu produksi meskipun disadari bahwa produktivitas di lahan tersebut masih

rendah. Produktivitas rata-rata tanaman pangan padi, Jagung dan Kedelai di lahan

lebak/pasang surut dengan penerapan teknologi konvensional hasilnya masih

rendah yaitu : secara berturut turut sekitar 3,5 ton/ha; 2,8 ton/ha dan 0,8 ton/ha.

Kendala utama pengembang di lahan ini adalah keragaman sifat fisiko-kimia

seperti pH yang rendah, kesuburan rendah, keracunan tanah dan kendala Bio fisik

seperti pertumbuhan gulma yang pesat, OPT dan cekaman Air (Moeljopawiro, S.,

2002).

Membangun Ketahanan pangan berbasis Agribisnis pangan rakyat di

Indonesia perlu mendapatkan perhatian serius. Pada tahun 1984 swasembada

pangan pernah tercapai yang diukir sebagai prestasi gemilang saat itu, namun

tahun-tahun selanjutnya semakin merosot sehingga upaya-upaya mempertahankan

dan mencukupi kebutuhan pangan nasional semakin terancam. Proyek pembukaan

lahan pertanian sejuta hektar lahan gambut di Kalimantan Tengah, implementasi

BIMAS, INSUS, SUPRA INSUS; tampaknya tidak memberikan manfaat bahkan

dalam dasawarsa terakhir kita terjebak dalam kesejangan pangan dan dengan

produksi pangan nasional semakin terancam dan impor pangan dijadikan sebagai

solusi instan. Seharusnyalah dibangun kembali kerangka pembangunan pertanian

berkerakyatan dan berorientasi kemandirian dan kesejahteraan yang merata di

dalam sistem agribisnis yang terpadu. Masalah penyediaan pangan untuk

penduduk harus dipandang secara utuh, bukan sekedar dinilai secara untung rugi

saja tetapi lebih jauh dicermati pada aspek politik, dan sosialnya karena di dalam

pandangan nasional ketahanan pangan harus merupakan bagian dari ketahanan

nasional.

Menempatkan pangan sebagai bagian menempatkan kepentingan rakyat,

bangsa dan negara serta rasa nasionalisme untuk melindungi, mencintai dan

memperbaiki produksi pangan lokal harus terus dikembang-majukan. Pertanian

pangan termasuk di kawasan transmigrasi hendaknya jangan dipandang sebagai

lahan untuk menyerap tenaga kerja atau petani dikondisikan untuk terus

memberikan subsidi bagi pertumbuhan ekonomi sektor lain dengan tekanan nilai

jual hasil yang harus rendah dan biaya sarana produksi terus melambung. Tetapi

seharusnya petani pangan mendapatkan prioritas perlindungan oleh pemerintah

melalui harga jual dan subsidi produksi karena petani membawa amanah bagi

ketahanan pangan, petani pangan perlu mendapatkan kesejahteraan yang layak.

Dalam hal ini adalah wajar jika pemerintah berpihak kepada petani dan pelaku

produksi pertanian pangan karena merupakan golongan terbesar dari masyarakat

Indonesia .

Kebijakan Impor pangan yang menonjol sebagai program instant untuk

mengatasi kekurangan produksi justru membuat petani semakin terpuruk dan

tidak berdaya atas sistem pembangunan ketahanan pangan yang tidak tegas.

Akibat over suplai pangan dari impor seringkali memaksa harga jual hasil panen

petani menjadi rendah tidak sebanding dengan biaya produksinya sehingga petani

terus menanggung kerugian. Hal ini menjadikan bertani pangan tidak menarik lagi

bagi petani dan memilih profesi lain di luar pertanian, sehingga ketahanan pangan

nasional mejadi rapuh.

Melihat kondisi saat ini dan trend produksi pangan yang semakin

tergantung impor dan bergesernya pola konsumsi masyarakat maka untuk

mencapai kemandirian pangan ke depan harus dilakukan melalui upaya-upaya

terpadu secara terkonsentrasi pada peningkatan produksi pangan nasional yang

terencana mulai “presisi” di sektor hulu – proses (on farm) dan hilirnya. Yang

perlu ditekankan adalah: peningkatan produktivitas dan penerapan teknologi

bio/hayati organik, perluasan areal pertanian pangan dan optimalisasi

pemberdayaan sumber daya pendukung lokalnya, kebijakan tataniaga pangan

dan pembatasan impor pangan, pemberian kredit produksi dan subsidi bagi

petani pangan, pemacuan kawasan sentra produksi dan ketersediaan silo untuk

stock pangan sampai tingkat terkecil dalam mencapai swasembada pangan di

setiap daerah. Untuk itu pemacuan peningkatan produksi pangan nasional harus

ditunjang dengan kesiapan dana, penyediaan lahan, teknologi, masyarakat dan

infrastrukturnya yang dijadikan sebagai kebijakan ketahanan pangan nasional.

II.2.1 Bidang-bidang Pertanian yang Perlu Diperhatikan

Peran utama Departemen Pertanian dalam membina hubungan kerja sama

dengan pemerintah daerah. Departemen Pertanian secara jelas mempunyai

peranan penting dalam usaha menjawab tantangan di atas. Program-program dari

Departemen Pertanian harus dilengkapi dengan bermacam-macam inisiatif dari

badan pemerintahan nasional lainnya, pemerintahan lokal yang akan berada di

garis depan dalam pemgimplementasian program, organisasi produsen di

pedesaan yang bergerak di bidang agribisnis, dan para petani yang harus menjadi

partner penting demi mendukung proses perubahan ini. Cara ini memerlukan

usaha terpadu lebih besar dan kerjasama dari Departemen Pertanian dan

Departemen pemerintah lainnya yang menangani infrastruktur, pemasaran

pertanian, proses pertanian, fasilitas perdagangan. Dengan desentralisasi, staf

dinas di kabupaten telah dipindahkan ke tingkat pemeritahan lokal, bersamaan

dengan implementasi fungsi-fungsi pemerintahan, seperti penyuluhan, regulasi

(contoh: standar input, kualitas produk [pemeriksaan mutu daging], karantina),

dan pelaporan statistik. Departemen Pertanian pusat sedang mengkaji ulang

peranannya dalam menanggapi permasalahan, dengan fokus yang lebih besar pada

penyediaan fasilitas, rangka kerja kebijakan dan penggunaan sumber daya.

Departemen Pertanian mempunyai peranan penting dalam menjamin bahwa

sistem nasional tersebut dapat dipertahankan dan dibentuk khusus untuk

penyediaan barang-barang publik, terutama dalam rangka penyuluhan, regulasi

dan penelitian dalam bidang pertanian. Setiap sistem ini berada di bawah tekanan

yang berat.

Perlu meningkatkan pendapatan petani melalui diversifikasi lebih

lanjut. Diperkirakan sekitar 24 juta hektar lahan kering memiliki potensi yang

belum dikembangkan. Rumah tangga miskin di daerah ini memiliki tingkat

ketergantungan lebih tinggi pada pertanian, karena sektor perekonomian yang

bukan berasal dari pertanian tidak dapat berkembang. Diversifikasi di dalam hal

ini menjadi penting, begitu pula berbagai kebijakan yang merangsang tumbuhnya

usaha peternakan, tumpang sari sayuran, penanaman kembali hutan-hutan di

daerah-daerah kecil dengan tumbuhan berkayu dengan nilai tinggi, serta

difersifikasi kacang mete atau buah-buahan. Seluruh usaha tersebut dapat

berperan serta untuk mencapai penghasilan yang lebih stabil, dan mengurangi

tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Terdapat bermacam-macam kesempatan

untuk menunjang pertumbuhan di daerah-daerah tersebut. Sebagai contoh, antara

tahun 1996-2002, walaupun terjadi krisis ekonomi, konsumsi makanan per kapita

di Indonesia meningkat sebanyak 8% secara riil. Peningkatan tersebut dialami

oleh bahan makanan dengan nilai tinggi seperti produk peternakan, buah-buahan,

sayur-mayur, ikan, lemak dan minyak, dan makanan siap saji. Di lain pihak,

konsumsi per kapita bahan makanan dengan nilai rendah malah menurun.

Perubahan ini telah mendorong perkembangan pesat supermarket, yang mana

telah mempengaruhi struktur produksi pertanian, penyiapan, penanganan dan

pemasaran. Hal yang serupa terjadi dalam ekspansi pesat hasil pertanian biji

coklat, kacang mete dan biji kopi, terlebih lagi setelah tahun 1997. Perkembangan

ini menunjukan adanya kebutuhan untuk membentuk kerjasama dengan sektor

swasta baik lokal maupun internasional yang menciptakan kesempatan untuk

mengurangi beban penyediaan pelayanan dari badan pemerintah. Aspek penting

bagi pertanian di daerah-daerah tersebut adalah meningkatnya fokus pada usaha

pertanian yang menghasilkan uang dan akhirnya ketertarikan dari pihak swasta

untuk membiayai pengembangan ini. Hal ini memerlukan kualitas produksi yang

lebih baik. Hal ini tentunya memerlukan mekanisme regulasi pemerintah yang

lebih baik (dalam kerjasama dengan pihak swasta), dan juga akses lebih mudah

untuk mendapatkan pinjaman bank. Departemen Pertanian dapat mendukung

agribisnis dan sistim pemilikan pertanian skala kecil yang kompetitif dan efisien

melalui pengembangan rangka kerja efektif yang legal diatur oleh regulasi

(misalnya untuk mengamankan hak properti, dan pelaksanaan kontrak) dan

institusional, untuk mempromosikan komersialisasi dan integrasi vertikal.

Memperkuat kapasitas regulasi. Departemen Pertanian mengatur dan

mengawasi berbagai standar yang mempengaruhi produktifitas petani (misalnya

mencegah agar pupuk palsu, bibit bermutu rendah, dan pestisida berbahaya tidak

beredar di pasar; melaksanakan sistim karantina untuk mencegah penularan

penyakit binatang ternak dan tanaman dari luar) dan melindungi konsumen

produk pertanian (misalnya melalui inspeksi mutu daging). Kerangka regulasi

Indonesia untuk hal-hal tersebut telah cukup berkembang, akan tetapi diperlukan

perhatian untuk pembangunan kapasitas, pemeliharaan integritas sistim nasional

dengan desentralisasi, dan fokus pada penyediaan bantuan bagi pemilik skala kecil

untuk memenuhi ketentuan spesifikasi perdagangan. Pasar swasta tergantung pada

lingkungan yang memiliki regulasi efektif dan efisien, termasuk didalamnya

pengelompokan kelas mutu dan standar, keamanan makanan, bio-safety, dan

regulasi lingkungan hidup, untuk mengurangi harga transaksi. Akan tetapi,

regulasi saja tidak mencukupi, harus juga disertai dengan kerjasama bersama para

pedagang, pengolah dan penghasil dalam suatu sistim regulasi diri. Departemen

Pertanian perlu mendukung adanya sistim regulasi produk pertanian yang

kompeten dan fungsional, yang mana juga penting tidak hanya untuk

perlindungan dan keamanan konsumer domestik, tetapi juga untuk mendapatkan

dan memelihara akses ke pasar internasional, terutama karena negara pengimpor

secara bertahap terus memperketat persyaratan kualitas/ keamanan produk

makanan. Tanpa adanya perhatian yang khusus, fokus peningkatan hasil

produktivitas petani demi peningkatan kesejahteraan petani akan gagal apabila ada

pembatasan jalur ke pasar.

Meningkatkan pengeluaran untuk penelitian pertanian. Pertumbuhan

produktifitas di daerah pedesaan adalah dasar utama bagi pengentasan kemiskinan

di daerah tersebut. Hal ini membutuhkan sistim yang solid dalam proses produksi,

adaptasi dan pemerataan teknologi yang dibutuhkan oleh produser berskala kecil.

Penelitian pertanian yang kuat dan sistim penyuluhan sangat penting untuk

menggerakan produktivitas ke jalur pertumbuhan yang lebih pesat. Sistim

penelitian pertanian di Indonesia terdiri dari pusat penelitian komoditas nasional

dan institut adaptasi di tingkat wilayah. Akan tetapi, pengeluaran utnuk penelitian

pertanian di Indonesia turun secara drastis sejak awal tahun 1990an dibandingkan

dengan negara tetangga. Pengeluaran riil untuk penelitian pertanian umum di

2001 tidak lebih besar dari tahun 1995. Saat ini, kedudukan tingkat pengeluaran

untuk penelitian pertanian tersebut, dihitung dalam persentasi dari PDB dan total

pengeluaran negara untuk pertanian, termasuk paling rendah di antara negara asia

lainnya. Indonesia menyediakan sekitar 0,1% dari PDB sektor pertanian untuk

membiayai penelitian pertanian di dalam negeri (bahkan lebih rendah

dibandingkan dengan Bangladesh, dan jauh dibawah tingkat rekomendasi 1%);

dan, jika dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand yang menyediakan lebih

dari 10% dari total pengeluaran negara untuk sektor pertanian untuk mendukung

penelitian pertanian, maka porsi di Indonesia kurang dari 4%. Tantangan yang

langsung dihadapi di dalam sistim penelitian pertanian adalah untuk: (i)

menaikkan tingkat total pengeluaran umum untuk membiayai penelitian berskala

nasional walaupun saat ini terdapat berbagai proyek penelitian yang dibatalkan;

(ii) menjelaskan tanggung jawab pembiayaan publik untuk institusi adaptasi di

tingkat wilayah; (iii) melawan efek desentralisasi atas kenaikan biaya operasional

administrasi di tingkat lokal; (iv) meremajakan proporsi besar peneliti senior yang

akan segera pensiun; (v) mengintegrasi kapasitas penelitian pertanian sektor

swasta sebagai bagian dari strategi nasional; (vi) memperkuat strategi penelitian

bioteknologi; dan (vii) sementara menggalakan penggunaan dan penelitian pada

berbagai jenis beras, perlu pula menyeimbangkan pengembangan komoditas

selain beras.

Mendukung cara-cara baru dalam penyuluhan pertanian. Seperti halnya

sistim penyuluhan di negara-negara lainnya, Indonesia menghadapi tantangan

besar dalam pengembangan mekanisme institusional yang efektif dalam

menyalurkan teknologi yang sesuai bagi produsen berskala kecil. Walaupun

pengalaman dalam pelayanan bantuan pertanian masih sangat minim, bukti-bukti

kuat yang mendukung manfaat desentralisasi penyuluhan terus bertambah,

termasuk yang melibatkan pihak swasta maupun masyarakat umum. Serangkaian

debat dan ekperimen pengelolaan yang positif telah diadakan. Termasuk

didalamnya pergeseran ke metode partisipasi, penyaluran input dan teknologi

sampai dengan pembagian pasar dan awal informasi serta teknologi. Terlihat pula

adanya perluasan pelayanan yang dikelola secara terpusat sampai pelayanan yang

didesentralisasi, serta pergeseran ke arah privatisasi penyuluhan. Privatisasi

pelayanan penyuluhan akan memainkan peranan lebih penting di sub-sektor lahan

kering penghasil pertanian yang mendatangkan uang di daerah timur Indonesia,

serta produksi komoditas ekspor yang lebih didukung oleh sektor swasta. Staf

penyuluhan umum saat ini bertanggung jawab kepada pemerintahan propinsi yang

sekarang bekerja berdasarkan 2 model: (1) servis penyuluhan umum dibawah

suatu organisasi perwakilan, dan (2) kapasitas penyuluhan yang dipilah-pilah ke

beberapa badan yang berorientasi ke produk dan independent. Model yang

pertama didukung oleh Proyek Desentralisasi Penyuluhan Pertanian dan

Kehutanan (DAFEP) dengan dana dari Bank Dunia, akan tetapi kurang dari

sepertiga pemerintahan propinsi yang memilih model tersebut sampai saat ini.

Tingkat kualifikasi pendidikan untuk penyuluh-penyuluh publik sedang

ditingkatkan, tetapi tampaknya kompensasi jauh menurun sejak adanya

desentralisasi, dengan turunnya jumlah personel berkualifikasi yang mencari

lapangan pekerjaan di tempat lain. Iklim politik dewasa ini di Indonesia juga

berperan serta dalam penyediaan lingkungan yang kondusif bagi serangkaian

organisasi produsen pedesaan (RPOs) dibandingkan dengan keadaan sebelumnya.

Pemerintah, khususnya pemerintah setempat, terus mencari jalan untuk menjalin

kerja sama dengan organisasi-organisasi tersebut, tetapi juga menghadapi

kesulitan, karena cepatnya perubahan yang terjadi di dalam organisasi berorientasi

keanggotaan tersebut. Untuk semua inisiatif diperlukan cara-cara untuk

menentukan hubungan mana yang lebih baik antara penelitian pertanian dan

penyuluhan; pemisahan fungsi di dalam organisasi di Departemen Pertanian

(antara IAARD dan AAHRD) telah menghambat usaha dalam memusatkan

perhatian atas berbagai masalah yang diahadapi petani dan juga menentukan

agenda penelitian, serta penyebaran hasil penelitian yang efektif. Proposal

Pengerjaan Petani melalui proyek Teknologi dan Informasi Pertanian (FEATI),

yang dikembangkan oleh Departemen Pertanian dan didukung oleh Bank,

menjawab serangkaian masalah-masalah di atas, dan akan bertujuan untuk

menggiatkan penelitian pertanian dan penyuluhan, dan dengan demikian,

memperkokoh hubungan antara agribisnis dan komunitas pertanian.

Mendukung pertumbuhan ICT. Inisiatif untuk mengembangkan

teknologi informasi dan komunikasi (ICT) di daerah rural membuka kesempatan

bagi penyaluran informasi ke komunitas pedesaan, memperbaiki hubungan antar

penelitian dan penyuluhan, serta mendukung pengembangan daerah pedesaan.

Banyak pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman-pengalaman di negara lain.

Contohnya, India telah melalui proses pengembangan inisiatif informasi dan

komunikasi di daerah pedesaan beberapa tahun terakhir. Berbagai macam model,

didukung baik oleh sektor umum maupun swasta, telah diuji-coba dengan sukses.

Misalnya adalah satu model dari ITC, perusahaan swasta besar, yaitu e-choupal

initiative, adalah intervensi informasi teknologi terbesar yang dimiliki suatu

perusahaan di daerah pedesaan India. Dengan menyampaikan informasi secara

langsung dan pengetahuan yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk

meningkatkan kemampuan petani dalam membuat keputusan, e-choupal

membantu menyelaraskan antara hasil pertanian dan kebutuhan pasar, serta

menuju tercapainya perbaikan kualitas, produktifitas, dan meningkatkan

pendeteksian harga. Dimulai tahun 2000, e-choupal sekarang ini telah mencakup 6

negara bagian, 25.000 desa, dan melibatkan 2,5 juta petani. Di dalam 10 tahun

kedepan, ITC memperkirakan akan dapat mencapai 15 negara bagian dengan lebih

dari 100.000 desa (1/6 dari total desa-desa di India) dan membantu 10 juta petani.

Tantangan yang dihadapi dalam mengembangan ICT di India sama dengan di

Indonesia - jaringan yang buruk, infrastruktur rural yang lemah dan kapasitas

sumber daya manusia yang rendah. Akan tetapi, inisiatif ICT di daerah pedesaan

telah melambung di India dalam kurun waktu 5-8 tahun terakhir ini. Kios di

daerah pedesaan berfungsi sebagai pusat komunikasi, pusat pelatihan virtual,

pusat bantuan untuk pengusaha di daerah pedesaan, tempat perdagangan, pusat

layanan finansial dan asuransi, dan lain-lain. Proyek-proyek ini memberikan

pengaruh penting untuk kawula muda, wanita dan anak-anak secara tidak

langsung. Dengan adanya desentralisasi dan lingkungan politik serta institutional

yang baru di Indonesia, kemungkinan pengembangan ICT di Indonesia untuk

mendukung pembangunan daerah pedesaan sangatlah besar.

Usaha Departemen Pertanian untuk menyediakan bantuan dana yang

sesuai melalui dana APBN yang didekonsentrasikan adalah langkah menuju arah

yang tepat; selain itu juga harus mengembangkan alat DAK untuk bekerja sama

dan membantu pemerintah daerah. Departemen Pertanian telah menggunakan asas

desentralisasi, tetapi pengembangan alat-alat bantu baru saja dimulai, seperti

insentif fiskal yang memudahkan kerja kolaborasi dengan pemerintah sub-

nasional untuk mendukung program pertanian. Walau begitu, cara pendekatan ini

tidak digunakan secara proaktif dalam memantau reformasi. Yang digunakan

adalah dana terdekonsentrasi yang diserahkan ke distrik-distrik dengan beberapa

syarat. Jenis kerjasama dana bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan ini

adalah pendekatan praktis yang dapat digunakan untuk melakukan eksperimen.

Sementara itu, Departemen Pertanian harus melaksanakan manajemen yang kuat

dan tetap mengacu kepada cara pendekatan tersebut. (misalnya pondasi strategi

yang matang, tujuan hasil yang jelas, pengawasan dan pertanggungan-jawaban).

Disamping itu, inisiatif Departement Pertanian baru-baru ini yaitu

mengembangkan DAK untuk memenuhi kebutuhan pertanian harus didukung

secara penuh, dengan tujuan untuk menetapkan standar nasional dalam

memperbaiki mutu pelayanan.

Sumber daya Departemen Pertanian dialokasi ulang agar pemutaran dana

bagi grup petani dapat lebih efektif digunakan jika diarahkan melalui penyaluran

dana yang sesuai ataupun mekanisme DAK. Unit Departemen Pertanian pusat

secara agresif juga telah menggunakan transfer langsung dana APBN ke rekening

bank milik grup petani untuk membiayai kegiatan produksi yang dibantu oleh unit

teknis. Diperkirakan sekitar 40% dari APBN Departemen Pertanian 2002

menggunakan mekanisme transfer tersebut. Dukungan untuk penyaluran dana ini

berasal dari para reformis di dalam Departemen Pertanian itu sendiri, serta dari

DPR, yang memandang cara ini sebagai satu jalan untuk menyalurkan dana

tersebut langsung kepada yang berhak dan secara bersamaan menghindari

penyalahgunaan dan kebocoran dana yang selalu terjadi di dalam usaha publik

memperoleh penyaluran proyek tersebut. Sumber-sumber ini umumnya

disediakan dalam bentuk dana bantuan sebagai mekanisme pemutaran kredit di

tingkat grup petani. Akan tetapi, sumber-sumber dana tersebut di alokasikan ke

hasil produksi tertentu saja, tanpa adanya perhatian yang cukup untuk mencapai

finansial mikro yang stabil. Hal ini berdampak pada pembayaran kredit yang

buruk, dan penurunan mutu dana bantuan yang diputarkan. Kepentingan nasional

akan terpenuhi dengan cara terbaik jika program transfer langsung dikurangi dan

sumber-sumber Departemen Pertanian pusat disalurkan langsung untuk

memfasilitasi sistim nasional yang kuat dalam penyediaan kepentingan umum

(penelitian, regulasi, dan penyuluhan) berbentuk suatu kerjasama dengan provinsi,

dengan menggunakan dana bantuan sesuai sebagai insentif atau mekanisme DAK.

Menjamin berlangsungnya manajemen irigasi. Departemen Pertanian

berperanan penting dalam kerjasama dengan institusi terkait lainnya dalam

menghadapi masalah utama ini yaitu bertambah langkanya sumber air yang

mengakibatkan lambatnya pertumbuhan hasil pertanian yang teririgasi. Tantangan

dalam menghadapi langkanya sumber air diperbesar dengan terus bertambahnya

biaya dalam penyediaan sumber air yang baru, pencemaran tanah di daerah irigasi,

penipisan persediaan air tanah, polusi air dan penurunan mutu ekosistem yang

berhubungan dengan air, serta pemborosan penggunaan air di tempat suplai air

yang telah selesai dibangun. Kelalaian pemeliharaan melalui pembiayaan O&M

secara sistematik telah mengakibatkan sedikitnya sepertiga dari 3 juta hektar

skema irigasi hasil rancangan pemerintah, telah direhabilitasi sebanyak 2 kali

selama 25 tahun teakhir ini, serta penggunaan sumber air yang tidak

memperhatikan prinsip keberlanjutan. Batas air bagian atas di Indonesia juga

mengalami penurunan mutu sebagai akibat hilangnya lapisan tumbuhan pelindung

karena penggundulan hutan dan praktek pengelolaan tanah yang buruk. Erosi

bagian atas lereng yang curam, terutama di Jawa di asosiasikan dengan hilangnya

lapisan tumbuhan pelindung dan menyebabkan pendangkalan sungai-sungai,

waduk dan kanal irigasi, yang pada akhirnya menimbulkan bencana banjir.

Beberapa tahun terakhir ini, pemerintah Indonesia telah mengembangkan model

pengelolaan air lokal yang menempatkan perkumpulan pengguna sumber air

sebagai pusat pengambilan keputusan, di dalam suatu kerjasama yang erat dengan

pemerintah setempat. Pengalaman menunjukan bahwa jenis asosiasi tersebut

efektif dalam meningkatkan efektifitas penggunaan air, yang mengakibatkan

produktivitas lebih tinggi, penggunaan air yang inovatif (diversifikasi pertanian,

pengembangan perikanan, dan lain-lain); kesempatan lebih baik untuk

menciptakan penghasilan; mempertahankan usaha pencegahan; dan kerjasama

yang lebih positif antara pemerintah setempat, komunitas petani dan perwakilan di

tingkat nasional. Model ini telah diuji-coba dan disebarkan secara bertahap ke

banyak propinsi di Indonesia. Walau begitu, karena aktivitas ini mempunyai

karakter antar-sektor, Departemen Pertanian didorong untuk mengembangkan

lebih jauh keberhasilan tersebut, serta memperluas kerjasama dan koordinasi

dengan perwakilan lainnya yang memiliki otoritas per sektor dalam pertanian

irigasi dan dukungan terhadap pemerintah setempat, khususnya dengan

Departemen Pekerjaan Umum, serta Departemen Dalam Negeri. Selain itu,

jaminan keamanan dan hukum untuk melindungi hak kebiasaan informal setempat

atas sumber air akan menjadi syarat demi terciptanya proses yang teratur, adil dan

transparan dalam mengalokasi ulang sumber air, agar dapat secara terus menerus

memenuhi kebutuhan masyarakat yang berubah-rubah. Hal ini akan memerlukan

pemantapan manajemen sumber air melalui organisasi yang sedang berkembang

(Balai PSDAs) agar dapat mengelola sumber air yang langka dan

mengalokasikannya secara optimal.

Memperbaiki infrastruktur rural. Sementara tanggung jawab untuk

penyediaan infrastruktur pedesaan, khususnya jalan raya di daeral rural, bukanlah

tanggung jawab Departemen Pertanian, jelas terlihat bahwa investasi infrastruktur

daerah setempat yang menjadi penghubung penting antara pasar dan pusat

pelayanan, telah melambat secara tajam, mengakibatkan deteriosasi fasilitas yang

telah dibangun. Walaupun titik berat pembangunan telah ditempatkan pada

pembangunan jalan penghubung penting, pengembangan dan perbaikan jaringan

jalan di daerah pedesaan dibutuhkan dengan segera. Jalan penghubung antara desa

dan pasar sangat dibutuhkan di daerah pedesaan untuk mendukung intensifikasi

pertanian. Jalan-jalan di kabupaten berjumlah sekitar 72% dari jaringan jalan

terdaftar; hampir separuhnya berada di kondisi buruk atau ditelantarkan, dan

hanya sekitar 19% berada dalam kondisi bagus. Bukti dari Indonesia dan negara-

negara berkembang lainnya menunjukan bahwa di daerah rural, pendapatan lebih

tinggi dari hasil nonagraris terjadi di daerah-daerah yang memiliki infrastruktur

pedesaan yang baik yang disebabkan oleh hubungan kuat antara pertanian-bukan

pertanian, rural-urban, dan pengembangan usaha kecil menengah.2 Terlebih lagi,

hasil studi mengindikasikan bahwa tingginya biaya transaksi di Indonesia, yang

disebabkan oleh berbagai faktor termasuk infrastruktur rural yang buruk,

mengakibatkan rendahnya bagian petani. Hanya sebesar 25%-30% dari nilai kotor

untuk hasil produk yang memiliki nilai tinggi.

II.3 Peran Mahasiswa Agroteknologi dalam Melakukan Swasembada

Pangan di Indonesia

Indonesia sebagai salah satu negara agroindustri yang sangat potensial. Hal ini

dibuktikan dengan metamorfosa kemakmuran pertanian dan keasrian alam yang

terhampar luas di dataran bumi pertiwi Indonesia. Realita tersebut

bersinambungan dengan banyaknya jumlah penduduk di Indonesia yang

melimpah-ruah pula. Sehingga dengan kemakmuran sumber daya tersebut

seyogyanya mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan seluruh penduduknya. 

Letak geografis Indonesia yang tepat berada di jalur katulistiwa juga

menguntungkan bagi varietas-varietas bahan pertanian di Indonesia. Sehingga

hampir semua jenis varietas pertanian bisa dibudidayakan secara berkelanjutan

dengan penerapan tradisional maupun penerapan teknologi (Agroteknologi) di

ranah Indonesia. Realita sumber daya alam yang melimpah ruah seperti itu

sewajarnya mampu membangkitkan Indonesia dari limbung negara miskin

menjadi negara kaya karena hasil pertaniannya. 

Hal-hal ini yang seharusnya menjadi titik acuan kita terutama sebagai

mahasiswa. Ironis memang, menilik kondisi perekonomian bangsa yang kritis

dengan hutang negara terhadap Bank Dunia yang menumpuk. Bangsa yang

dahulu bangga akan alamnya yang disebut agraris dan lohjenawi. Sekarang,

bagaimana lagi Indonesia dikatakan negara agraris kalau petani semakin merintih

karena bahan pangan saja harus bergantung pada impor. Dan bagaimana juga

Indonesia masih bisa dikatakan sebagai negara yang lohjenawi kalau dari Sabang

sampai Merauke masih banyak rakyatnya yang mati kelaparan? termasuk berbagai

permasalahan bangsa berhubungan dengan krisis pangan dan energi yang tidak

sinkron dengan realita potensi sumber daya alam di bumi pertiwi ini yang sangat

melimpah. Ini adalah sebuah bukti anomali. Seperti uraian pak Edi Santosa, dosen

Agronomi dan Hortikultura, saat memberi materi mengenai Swasembada Pangan

Berkelanjutan. Beliau mengutip pernyataan Tejo Pramono, “coba tunjukkan

apakah ada satu negara pun di dunia yang alamnya kaya tetapi petaninya

miskin...’’ jawabnya ada satu, yaitu Indonesia. 

Pada tahun 2003 Indonesia mengikatkan diri ke dalam perdagangan bebas

AFTA. Tahun 2005 dengan WTO (World Trade Organization). Sedangkan pada

tahun 2020 dengan AFEC. Dan esok hari Indonesia bergelut dengan ACFTA. Era

ACFTA (Asean China Free Trade Area) yang juga merupakan situasi krusial bagi

negara-negara berkembang seperti negara Indonesia. Karena komoditi pertanian

dalam negeri harus mampu bersaing dengan komoditi luar. 

Inti dari permasalahan tersebut terkandung dalam ketidakstabilan ekonomi negara

karena fakirnya kesadaran masyarakat mengenai masih banyaknya potensi-potensi

alam yang senantiasa diacuhkan begitu saja. Nyatanya sumber daya alam

Indonesia merupakan satu-satunya harta yang paling besar dan nyata yang dimilki

oleh Indonesia dan berpotensi besar mengangkat sektor ekonomi negara. Alih-alih

berbicara mengenai ACFTA, Indonesia pun kini masih belum bisa

memaksimalkan SDA sendiri. 

Solusi real dalam usaha memaksimalkan SDA adalah berwirausaha

berbasis pertanian modern. Membangun negeri ini menjadi negara agroindustri

dengan memaksimalkan SDA. Berwirausaha di bidang pertanian merupakan

apresiasi nyata yang bisa diwujudkan oleh segenap masyarakat serta sebagai

tantangan bagi generasi muda, khususnya mahasiswa dalam mengaplikasikan

potensi akademiknya untuk berwirausaha dalam bidang pertanian.

Pangan, benang kehidupan. Dan solusi kemandirian pangan. 

Beranjak dari semangat juang yang dituangkan oleh presiden Soekarno, pada saat

peresmian kampus IPB, yang pada intinya beliau menyampaikan bahwa dengan

memaksimalkan fungsi pertanian sebuah negara mampu memenuhi kebutuhan

fundamental negara yaitu berupa kesejahteraan pangan dan perekonomian. 

Sektor pertanian merupakan satu-satunya sektor yang mampu bertahan bahkan

mengalami surplus atau swasembada pada tahun 1998 dan 2008. Hal tersebut

mengindikasikan bahwa potensi yang sangat besar yang bisa dijadikan benteng

pada saat era ACFTA adalah sektor pertanian. Sehingga, meskipun ACFTA tetapi

Indonesia tidak mengalami keterpurukan pangan.

Direktur Jenderal Organisasi Pangan dan Pertanian FAO, Dr. Jacques

Diouf, mengemukakan bahwa setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan

kelangkaan pangan dunia hingga menyebabkan melambungnya harga pangan di

berbagai negara termasuk Indonesia. Pertama, meningkatnya kebutuhan bahan

pangan di negara-negara yang sedang tumbuh ekonominya seperti China dan

India, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Faktor kedua, rendahnya stok

pangan dunia. Diperkirakan stok pangan dunia akan turun menjadi 405 juta ton

pada akhir 2008. Kenyataan ini tentu mengejutkan sebab jika hal ini terjadi, maka

akan menyebabkan stok pangan dunia menyusut, stok terendah setelah tahun

1982. Ketiga, banyaknya peristiwa bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan

badai yang terkait dengan adanya perubahan iklim global. Sementara itu, melalui

data statistik diperoleh bahwa produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia

mengalami penurunan sebanyak 11,1% selama empat tahun terakhir. Hal ini jelas

menggambarkan berkuranganya ketersediaan pangan.

Sehingga diperlukannya inovasi agroindustri yang mengedepankan

pemuliaan sumber daya hayati tanaman, menekankan penarapan dan

pengembangan teknologi sebagai basis dalam mengembangkan pertanian untuk

mewujudkan kemandirian pangan. Teknik-teknik pemuliaan tanaman baik berupa

hidroponik, green house sangat potensional bila diterapkan di tanah Indonesia

yang memilki iklim basah.

Budidaya varietas secara ilmiah dan kompleks dengan metode

bioteknologi kultur jaringan mampu menambahkan keragaman genetasi varietas.

Secara tidak langsung memperkokoh ketahanan pangan negeri sehingga mampu

berswasembada. Menjadi penunjang devisa negara dari pondasi produk-produk

pertaniannya yang mencakup Hortikultura, Perikanan, Kehutanan, Peternakan

yang memilki nilai jual tinggi atau laris manis saat dipasarkan secara global

melalui agribisnis Multinasional maupun Internasional.  Inovasi baru

agroteknologi sebagai dasar pengembangan agroindustri juga merupakan hal yang

essensial lain bagi perkembangan pertanian. Salah satu penerapan agroteknologi

ialah menambah daya guna produk pertanian menjadi alat-alat yang sangat

berguna bagi kehidupan sehari-hari yang dikenal dengan Bioenergi. Seperti

penemuan tentang batang pohon karet yang mengandung daya hantar listrik dan

bisa dijadikan sebagai charger pada kondisi darurat. Dan penemuan mengenai

energi alternatif yang banyak dihasilkan dari produk pertanian. Bila

dikembangkan dengan penelitian yang berkelanjutan, penemuan-penemuan ini

merupakan potensi baru sebagai penambah devisa negara. 

Namun, siapa menduga karena kebijakan ini nyatanya semakin

menekankan masalah pangan. Menggerogoti petani dan menambah jumlah

kelaparan. Ini adalah sebuah kesalahan prespektif dalam memposisikan peranan

agroteknologi. Secara besar-besaran pemerintah menerapkan agroteknologi dari

produk pertanian untuk memproduksi energi tanpa memperhatikan situasi pangan

dan menyebabkan merosotnya ketersediaan pangan. 

Berawal dari niat pemerintah meningkatkan National net production

(NNP) dan Personal income (PI), akan tetapi semakin meningkatkan food crisis.

Seperti itulah sketsa Indonesia dewasa ini. Pangan merupakan benang kehidupan

bagi rakyat. Apabila skenario menyedihkan itu tidak dihentikan, maka terjadilah

kehancuran struktural pangan Indonesia.

Essensinya, agroteknologi dalam penafsiran yang lebih bijaksana bisa

menjadi alat bantu untuk meningkatkan produktivitas pangan. Seorang ilmuan

pemuliaan tanaman asal rusia, Vavilov, mengatakan, “Sebuah tanaman tidak

hanya mengandung energi terpenting dalam kehidupan berupa glukosa, tetapi

setiap unsur dan molekul yang terdapat dalam sebuah tanaman bisa dimanfaatkan

untuk kesejahteraan umat..”. Dari filosofi Vavilov bisa ditarik sebuah kesimpulan

membangun bahwa sumber daya alam harus senantiasa dilestarikan dengan

mengembangkan subtansi-subtansi teknologi. Sehingga secara tidak langsung

mewujudkan kemandirian pangan. 

III. PENUTUP

III.1 Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa masih

banyak permasalahan yang ada dalam bidang pertanian di Indonesia antara lain

permasalahan paradigma, produksi, distribusi, konsumsi, koordinasi dan

keuangan.

Oleh sebab itu mahasiswa Agroteknologi mempunyai peran yang sangat

penting dalam mengatasi permasalah yang ada saat ini.

III.2 Saran

Mahasiswa agroteknologi seharusnya lebih peka terhadap permasalahan bidang

pertanian yang terjadi di sekitar kita. Namun, permasalahan ini bukan semata-

mata hanya menjadi tanggung jawab mahasiswa Agroteknologi tetapi juga untuk

semua kalangan yang ada dinegeri ini.

DAFTAR PUSTAKA

Agriculture Sector Review Indonesia. Agustus 2003. Prioritas Masalah Pertanian

di Indonesia. The world bank. http://siteresources.worldbank.org. Diakses

pada tanggal 26 Februari 2015

Baidowidi Muhammad. Agribisnis Berlandaskan Pendewasaan Agorindustri

sebagai Basis Pertanian Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian Pangan

Bangsa.http://muhammadbaidowi.blogspot.com/2010/05/essay-solusi-

pangan.html. Diakses tanggal 18 Maret 2015.

Bambang Sukamto. 2012. Intensifikasi Produksi Pertanian Dalam Perspektif

Ketahanan Nasional Dapat Mewujudkan Kemandirian Pangan.

http://www.lemhannas.go.id/portal/attachments. Diakses pada tanggal 29

Maret 2015

Mei 2013. Meningkatkan Produktivitas Pertanian guna Mewujudkan Ketahanan

Pangan dalam Rangka Ketahanan Nasional. Jurnal Kajian Lemhannas RI.

Edisi 15. http://www.lemhannas.go.id. Diakses pada tanggal 25 Februari

2015.