BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang Di setiap Negara tidak dapat lepas dari tindakan-tindakan melanggar hukum baik secara pidana maupun perdata. Namun yang menjadi keresahan masyarakat adalah maraknya tindakan pidana.Tindakan yang dapat mengganggu kepentingan orang lain ini dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Bahkan tindakan ini dapat menghilangkan nyawa orang lain dan mengancam stabilitas Negara. Beberapa tahun terakhir, Indonesia dikejutkan dengan maraknya kasus bom yang terjadi di restoran, hotel, bahkan kedutaan besar pun tak luput dari serangan bom. Hal ini dikategorikan sebagai kasus pidana terorisme dan mulai menjadi trademark bagi Indonesia sebagai Negara teroris. Dengan dalih menjalankan syariat Islam, terror demi terror dilakukan. Tragedi bom Bali I yang terjadi pada 12 Oktober 2002 di kecamatan Kuta, Bali. Telah menewaskan 220 orang dan mencederakan 209 orang lainnya yang kebanyakan merupakan orang asing. Peristiwa ini dianggap sebagai kasus pidana terorisme terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Beberapa warganegara asing yang tengah berlibur di Bali menjadi korban dari aksi ini, antara lain Australia,Britania Raya, Amerika Serikat, Jerman, Swedia, Belanda, Perancis, Denmark, Selandia Baru,Swiss, Brasil, Kanada, serta beberapa Negara lainnya.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Di setiap Negara tidak dapat lepas dari tindakan-tindakan melanggar hukum baik secara
pidana maupun perdata. Namun yang menjadi keresahan masyarakat adalah maraknya tindakan
pidana.Tindakan yang dapat mengganggu kepentingan orang lain ini dapat terjadi kapan saja dan
dimana saja. Bahkan tindakan ini dapat menghilangkan nyawa orang lain dan mengancam
stabilitas Negara.
Beberapa tahun terakhir, Indonesia dikejutkan dengan maraknya kasus bom yang terjadi
di restoran, hotel, bahkan kedutaan besar pun tak luput dari serangan bom. Hal ini dikategorikan
sebagai kasus pidana terorisme dan mulai menjadi trademark bagi Indonesia sebagai Negara
teroris. Dengan dalih menjalankan syariat Islam, terror demi terror dilakukan.
Tragedi bom Bali I yang terjadi pada 12 Oktober 2002 di kecamatan Kuta, Bali. Telah
menewaskan 220 orang dan mencederakan 209 orang lainnya yang kebanyakan merupakan
orang asing. Peristiwa ini dianggap sebagai kasus pidana terorisme terbesar yang pernah terjadi
di Indonesia. Beberapa warganegara asing yang tengah berlibur di Bali menjadi korban dari aksi
ini, antara lain Australia,Britania Raya, Amerika Serikat, Jerman, Swedia, Belanda, Perancis,
Denmark, Selandia Baru,Swiss, Brasil, Kanada, serta beberapa Negara lainnya.
Tindakan cepat segera diambil oleh kepolisian guna mengungkap sindikat yang ada di
balik tragedi berdarah ini. Ditetapkan 3 pelaku utama, yakni Imam Samudra, Amrozi, dan Ali
Gufron diikuti oleh anak buah mereka.
Dengan adanya kejadian ini, Indonesia dirundung masalah yang berat terkait dengan
masalah keamanan. Sebagai dampaknya kecaman terus berdatangan dari negara- negara lainnya
dengan mengeluarkan travel warning dan secara tegas melarang warganya untuk datang ke
Indonesia.
1
Oleh sebab itu, dalam makalah ini akan dianalisa mengenai Tragedi Bom Bali secara
menyeluruh, dengan menitikberatkan pada pelaku bom Bali yakni Trio Bom Bali, dengan
keputusan-keputusan akhir yang membawa mereka pada hukuman mati. Namun setelah divonis
hukuman mati masih terdapat permintaan terdakwa trio bom Bali untuk peninjauan kembali
terhadap eksekusi hukuman mati yang akan dijalankan terpidana.
1.2 Rumusan Masalah
Mengapa MK menerima PK (Peninjauan Kembali) yang diajukan tim kuasa hukum Trio
Bom Bali sehingga berpengaruh pada jangka waktu eksekusi mati yang harus dilaksanakan dan
bagaimana pula keputusan akhirnya?
1.3 Tujuan Penelitian
Seperti yang telah dibahas pada latar belakang , bahwa tindakan pemboman yang terjadi
di Indonesia khususnya di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 yang telah menewaskan
masyarakat pribumi maupun wisatawan asing merupakan salah satu tindakan pidana , yang para
terpidana terdiri dari : Imam Samudera , Amrozi , dan Ali Gufron yang telah dijatuhkan
hukuman mati. Kemudian timbul fenomena baru mengenai PK (Peninjauan Kembali ) yang
diajukan tim kuasa hukum terpidana Trio Bom Bali karena dianggap eksekusi mati yang berlaku
di Indonesia bertentangan dengan UU pasal 28 I ayat 1 UUD 1945.
Adapun tujuan dari kami dalam memilih topik ini , karena :
- Untuk meninjau lebih lanjut apa alasan MK menerima peninjauan kembali (PK) yang
diajukan oleh tim kuasa hukum trio Bom Bali sehingga berpengaruh pada jangka waktu
eksekusi yang harus dilaksanakan?
- Untuk mengetahui keputusan akhir dari MK mengenai PK yang diajukan oleh tim kuasa
trio Bom Bali.
2
1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Akademik
Untuk memperkaya pengetahuan mengenai kasus hukum dalam hal ini mengenai
kasus pidana Bom Bali I dimana menitikberatkan pada peninjauan kembali (PK)
oleh MK mengenai tata cara eksekusi mati terpidana.
1.4.2 Praktis
Untuk memberitahukan kepada masyarakat mengenai prosesi peninjauan kembali
oleh MK mengenai tata cara eksekusi terpidana mati.
1.5 Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
Dalam bab pendahuluan ini, tim penulis akan membahas latar belakang
dari kasus pidana Bom Bali I dengan sudut pandang “Peninjauan Kembali
Mahkamah Konstitusi terhadap Eksekusi Mati Bom Bali I ”. Selain itu dijelaskan
pula alasan dari tim penulis memilih topik ini dan manfaat serta sistematika
penulisan dari makalah ini,
BAB II KERANGKA TEORITIS
Dalam Bab II ini akan dijabarkan teori hukum pidana beserta UU yang
berkaitan dengan kasus pidana Bom Bali ini dengan teori-teori terkait lainnya.
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Dalam Bab III ini akan dianalisa dan dibahas secara mendalam mengenai
hal-hal berkaitan yang dapat menjawab daripada rumusan masalah yang telah
dibentuk oleh tim penulis berdasarkan teori hukum pidana dan teori terkait
lainnya.
3
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
Pada Bab ke- IV ini akan diulas kesimpulan dan saran di mana diharapkan
dapat memberikan informasi dan manfaat bagi masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
4
BAB II
KERANGKA TEORITIS
2.1 HUKUM PIDANA
2.1.1 Pengertian Hukum Pidana
Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan
kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan
hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan (keistimewaan dan unsur
yang terpenting dalam hukum pidana).
Adapun yang termasuk dalam pengertian kepentingan umum ialah :
1. Badan dan peraturan perundangan Negara, seperti Negara, lembaga-lembaga
Negara,pejabat Negara, pegawai negeri, UU peraturan pemerintah dan sebagainya.
2. Kepentingan hukum tiap manusia yaitu : jiwa, raga/tubuh, kemerdekaan, kehormatan
dan hak milik/harta benda.
Perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan :
- Pelanggaran adalah mengenai hal-hal kecil atau ringan yang diancam hukuman
denda
- Kejahatan ialah mengenai soal-soal yang besar
Menurut KUHP pasal 10 hukuman atau pidana terdiri atas :
5
1. Pidana pokok (utama) :
a. Pidana mati
b. Pidana penjara
Pidana seumur hidup
Pidana penjara selama waktu tertentu(setinggi-tingginya 20
tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun )
c. Pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 hari dan setinggi-tingginya
1 tahun.
d. Pidana denda
e. Pidana tutupan
2. Pidana tambahan
a. Pencabutan hak-hak tertentu
b. Perampasan (penyitaan barang-barang tertentu)
c. Pengumuman keputusan hakim.
2.1.2 Pembagian Hukum Pidana
Hukum pidana dapat dibagi sebagai berikut :
1. Hukum Pidana Obyektif (Jus Punale ), yang dapat dibagi ke dalam :
a. Hukum Pidana Material
Adalah peraturan-peraturan yang menegaskan :
Perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum
Siapa yang dapat dihukum
6
Dengan hukuman apa menghukum seseorang.
Hukum Pidana Material membedakan adanya :
(a) Hukum Pidana Umum
(b) Hukum Pidana Khusus
b. Hukum Pidana Formal ( Hukum Acara Pidana)
Adalah hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar
peraturan pidana merupakan pelaksanaan dari Hukum Pidana Material.
2. Hukum pidana subyektif (Jus Puniendi)
Adalah hak Negara atau alat-alat untuk menghukum berdasarkan Hukum Pidana Obyektif
3. Hukum pidana umum
Adalah Hukum Pidana yang berlaku terhadap setiap penduduk(berlaku terhadap siapa
pun juga di seluruh Indonesia) kecuali anggota ketentaraan.
4. Hukum pidana khusus,
Adalah Hukum Pidana yang berlaku khusus untuk orang-orang tertentu.
Hukum Pidana dibagi ke dalam :
a. Hukum pidana militer
b. Hukum pidana pajak (fiscal)
2.2 MAHKAMAH KONSTITUSI
7
Setelah reformasi, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki satu lembaga
tinggi Negara, yaitu Mahkamah Konstitusi, tetapi disisi lain menghapuskan Dewan
pertimbangan Agung yang dianggap tidak efektif.
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga pemegang kekuasaan
kehakiman disamping Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang berada di
bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan
peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara.
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi,
memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara, yang kewenangannya diberikan
UUD, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang
hasil pemilihan umum.
Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai
dugaan pelanggaran oleh presiden dan wakil presiden menurut UUD.
Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang
ditetapkan oleh presiden yang diajukan masing-masing 3 orang yang masing-masing
diajukan Mahkamah Agung, 3 orang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, 3 orang
diusulkan Presiden.
2.3 PROSEDUR DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI
(PK)
8
2.3.1 PROSEDUR
Langkah langkah yang harus dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (PK):
1. Mengajukan permohonan PK kepada Mahkamah Agung secara tertulis atau lisan
melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah.
2. Pengajuan PK dalam tenggang waktu 180 hari sesudah penetapan atau putusan
pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau sejak di ketemukan bukti adanya
kebohongan atau bukti baru, dan bila alasan pemohon PK berdasarkan bukti baru
(Novum) maka bukti baru tersebut di nyatakan di bawah sumpah dan di sahkan oleh
pejabat yang berwenang (Pasal 69 UU No. 14 tahun 1985, yang telah di ubah
dengan UU No. 5 tahun 2004).
3. Membayar biaya perkara PK (Pasal 70 UU No. 14 tahun 1985, yang telah di ubah
dengan UU No. 45 tahun 2004, pasal 89 dan 90 UU No. 7 tahun 1989).
4. Panitera Pengadilan tinggi tingkat pertama memberitahukan dan menyampaikan
salinan memori PK kepada pihak lawan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya
14 (Empat Belas) hari.
5. Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori PK dalam
tenggang waktu 30 (Tiga Puluh) hari setelah tanggal di terima salinan permohonan
PK.
6. Panitera Pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas PK ke Mahkamah Agung
selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (Tiga Puluh) hari.
7. Panitera Mahkamah Agung menyampaikan salinan putusan PK kepada pengadilan