-
5/22/2018 Makalah Badan Hukum Koperasi
1/16
1
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Hukum Koperasi
Tugas Mingguan
Badan Hukum Koperasi
Oleh:
Kelompok 10
Anggota:
No Nama NPM
73 Atharyanshah Puneri 1206253281
74 Putri Letitiya Kusuma Aisyah 1206254271
75 Rania Fairuza Hassan 1206254946
76 Satrio Dwi Mulyaqin 1206263774
77 Fradinta Nadya Laksmita 1206263780
78 Fritz Marlen J.H.T
79 Immanuel Sinaga 1206263875
80 Franz Andrean Bigmono 1206263925
-
5/22/2018 Makalah Badan Hukum Koperasi
2/16
2
Depok 2014
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan
Rahmat, Inayah,
Taufik dan Hinayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan
penyusunan makalah mengenai
badan hukum koperasi ini dalam bentuk maupun isinya yang sangat
sederhana. Semoga
makalah ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan,
petunjuk maupun pedoman bagi
pembaca dalam hal koperasi sebagai badan hukum.
Harapan kami semoga makalah ini membantu menambah pengetahuan
dan
pengalaman bagi para pembaca, sehingga kami dapat memperbaiki
bentuk maupun isi
makalah ini sehingga kedepannya dapat lebih baik.
Makalah ini kami akui masih banyak kekurangan karena pengalaman
yang kamimiliki sangat kurang. Oleh kerena itu kami harapkan kepada
para pembaca untuk
memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun untuk
kesempurnaan makalah ini.
Jakarta, Juli 2014
Kelompok 10
-
5/22/2018 Makalah Badan Hukum Koperasi
3/16
3
Daftar Isi
Halaman Cover 1
Kata Pengantar 2
Daftar Isi 3
BAB I Pendahuluan
1.1Latar Belakang 41.2Rumusan Masalah 51.3Tujuan 51.4Manfaat
5
BAB II Pembahasan
2.1 Pengertian Koperasi Sebagai Badan Hukum dan Urgensinya 6
2.2 Dasar Hukum Koperasi Adalah Badan Hukum 8
2.3 Tanggung Jawab Koperasi kepada Pihak Ketiga setelah Adanya
Status Badan Hukum 8
2.4 Akibat Diperolehnya Status Badan Hukum oleh Koperasi 9
2.5 Cara Koperasi Memperoleh Status Badan Hukum 11
BAB III Penutup
3.1 Kesimpulan 13
Daftar Pustaka 15
-
5/22/2018 Makalah Badan Hukum Koperasi
4/16
4
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang
Koperasi merupakan suatu organisasi yang telah mendunia.
Koperasi adalah suatu
prganisasi yang didirikan dengan tujuan untuk mensejahterakan
seluruh anggotanya.
Dalam UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, disebutkan
bahwa koperasi
adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan
hukum Koperasi
dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi
sekaligus sebagai gerakan
ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi
juga merupakan badan
usaha sebagaimana badan usaha lainnya, tapi yang membedakannya
dengan badan usaha
non-koperasi adalah watak sosial koperasi. Sehingga, koperasi
diharapkan menjadi format
kelembagaan perjuangan anggotanya dan wadah untuk meningkatkan
kesejahteraan
rakyat atas dasar gotong-royong1.
Koperasi sendiri merupakan suatu organisasi yang telah dikenal
di seluruh dunia
sejak adanya Koperasi Rochdale yang didirikan di Inggris pada
tahun 1844 2. Sejak
berdirinya Koperasi Rochdale yang disertai dengan kesuksesannya
mensejahterakan
seluruh anggotanya, bahkan hingga memiliki omset yang sangat
besar dari usaha yang
dilakukan, maka koperasi menjadi semakin terkenal dan mulai
didirikan di berbagai
penjuru dunia, termasuk juga Indonesia.
Di Indonesia, koperasi pertama kali didirikan di Purwokerto pada
tahun 1896 oleh
Raden Aria Wiria Atmadja, yang berupa Hulp en Spaarbank (Bank
Bantuan danTabungan) yang ditujukan untuk para pegawai negeri di
Purwokerto3. Sejak saat itu,
koperasi terus berkembang dan bertahan hingga saat ini. Dengan
berdirinya koperasi di
Indonesia, maka dibuat pula pengaturan khusus mengenai koperasi
ini. Pengaturan-
pengaturan mengenai koperasi ini terus berkembang dan mengalami
perubahan seiring
dengan perkembangan koperasi itu sendiri. Bahkan, sejak
diberlakukannya UU No. 12
Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perkoperasian, koperasi menjadi
memiliki status
sebagai badab hukum. Hak ini kemudian menimbulkan pertanyaan
mengenai urgensi dari
keharusan koperasi memiliki status badan hukum. Hal inilah yang
membuat penulis
tertarik untuk membahas mengenai badan hukum koperasi dalam
makalah ini.
1.2.Rumusan Masalah
1. Apa pengertian koperasi sebagai badan hukum dan apa
urgensinya koperasi sebagaisebuah badan huku?
2. Apa saja dasar hukum dari status badan hukum yang dimiliki
koperasi?1Jhonny W. Situmorang,Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM
(Uji Keragaman Koperasi Berprestasi
Berdasarkan Skala Usaha Uji Keragaman Koperasi Berprestasi
Berdasarkan Skala Usaha Tahun 2009),
(Jakarta: Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK, 2006)
hal.3
2Andjar Pachta W, dkk,Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman,
Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha,(Jakarta: Prenada Media, 2005),
hal 29.3Ibid.
-
5/22/2018 Makalah Badan Hukum Koperasi
5/16
5
3. Bagaimana tanggung jawab koperasi terhadap pihak ketuga
dengan adanya statusbadan hukum yang melekat padanya?
4. Apa saja akibat hukum dari status badan hukum yang dimiliki
koperasi?5. Bagaimana cara koperasi untuk mendapatkan status badan
hukum?
1.3.Tujuan
Tujuan dari penulisan makalah ini antara lain:
1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan koperasi sebagai
dasar hukum dan apaurgensinya koperasi adalah sebuah badan
hukum;
2. Untuk mengetahui apa saja dasar hukum dari status badan hukum
yang dimilikikoperasi;
3. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab koperasi terhadap
pihak ketuga denganadanya status badan hukum yang melekat
padanya;
4. Untuk mengetahui apa saja akibat hukum dari status badan
hukum yang dimilikikoperasi;
5. Untuk mengetahui bagaimana cara koperasi untuk mendapatkan
status badan hukum.1.4.Manfaat
Manfaat dari penulisan ini adalah agar mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas
Indonesia yang mengambil mata kuliah Hukum Koperasi mendapatkan
pemahaman
mengenai status badan hukum yang melekat pada koperasi.
-
5/22/2018 Makalah Badan Hukum Koperasi
6/16
6
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Koperasi Sebagai Badan Hukum dan Urgensinya4
Pengaturan tentang koperasi terdapat dalam UU No.25/1992 tentang
perkoperasian
kemudian telah diundangkan UU perkopersian yang baru yaitu
No.17/2012 tentang
perkoperasian. UU No.17/2012 lebih rinci mengatur mengenai
kegiatan perkoperasian,
seperti adanya aturan lebih lengkap tentang perubahan anggaran
dasar, kewajiban pengurus,
modal penyertaan, dan praktek investasi pada koperasi, definisi
dari Ps.1 butir 1 UU
Perkopersian menyebutkan bahwa Badan usaha yang beranggotakan
orang seorang atau
badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan
prinsip koperasisekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang
berdasar atas asas kekeluargaan.
Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha berbadan hukum
sebab akta
pendiriannya disahkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah, serta
pengesahan tersebut diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia sesuai dengan
Pasal 9 UU Perkoperasian. Berdasarkan bentuk koperasi yang
merupakan badan hukum,
maka koperasi merupakan subyek dalam hubungan hukum yang dapat
menjadi pembawa hak
dan kewajiban hukum. Badan hukum tidak dapat melakukan
perbuatan-perbuatan hukum
sendiri, melainkan harus dengan perantaraan manusia atas nama
badan hukum, sehingga
koperasi memerlukan organ dalam kegiatannya. Pembagian organ
koperasi yang tercantum
dalam Pasal 21 UU Perkoperasian terdiri dari:
1. Rapat anggota2. Pengurus3. PengawasKoperasi didasarkan pada
kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.
Berdasarkan pendekatan menurut lapangan usaha dan atau tempat
tinggal para anggotanya
terdapat jenis koperasi simpan pinjam. Koperasi dengan jenis
simpan pinjam adalah koperasi
yang anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai
kepentingan langsungdalam soal-soal perkreditan atau simpan
pinjam.
Koperasi terdiri atas dua bentuk seperti yang termuat dalam
Pasal 6 UU
Perkoperasian, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder.
Koperasi primer, baru dapat
didirikan apabila ada minimal 20 orang yang secara bersama-sama
mempunyai tujuan untuk
mendirikan suatu koperasi, sehingga hubungan antara berbagai
perangkat dalam badan usaha
koperasi tersebut menimbulkan suatu hubungan hukum yang akan
terus terjadi selama ada
interaksi internal maupun eksternal. Adapun memberikan sesuatu,
berbuat sesuatu dan tidak
berbuat sesuatu dinamakan prestasi. Perikatan yang dilakukan
oleh para anggota koperasi
4R.T Sutantya Rahardja Hadhikusum. Hukum Koperasi Indonesia,
Raja Grafindo Persada, 2005. Jakarta.
-
5/22/2018 Makalah Badan Hukum Koperasi
7/16
7
tersebut dituangkan ke dalam anggaran dasar koperasi sebagai
dasar formal bagi persetujuan
atau kesepakatan para anggota untuk bekerja sama yang merupakan
fondasi bagi koperasi.
Persetujuan yang telah dibuat tersebut sah berlaku menjadi
undang-undang bagi para
anggota dan semua unsur koperasi yang telah membuatnya, dan
tidak dapat ditarik kembalikecuali dengan sepakat oleh kedua belah
pihak, serta harus didasarkan pada itikad baik,
sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata. Persetujuan di dalam
sebuah anggaran dasar
membuat hak dan kewajiban masing-masing organ koperasi jelas
serta sebagai tata tertib ke
dalam koperasi yang mengikat semua organ koperasi. Pengelolaan
kegiatan koperasi oleh
pengurus dalam praktek tidak selalu sesuai dengan tugas yang
diamanatkan oleh undang-
undang, sebab mungkin saja terjadi suatu kelalaian. Kelalaian
yang dilakukan oleh pengurus
koperasi dapat menyebabkan adanya wanprestasi.
Sedangkan Urgensi dari Koperasi sebagai Badan Hukum yaitu
meliputi, mendirikan
serta membentuk badan usaha merupakan dasar penting apabila kita
akan membangun suatubisnis sendiri. Keberadaan badan usaha yang
berbadan hukum dalam suatu perusahaan baik
perusahaan kecil, menengah atau besar akan melindungi perusahaan
dari segala tuntutan
akibat aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Saya
pribadi berpandangan dalam
menjalankan suatu usaha tidak diwajibkan bagi seorang Pengusaha
untuk mendirikan sebuah
badan hukum. Hal tersebut merupakan suatu pilihan bagi Pengusaha
untuk menentukan
bentuk dari penyelenggaraan usaha yang cocok untuk kegiatan
usaha yang dijalankannya.
Namun, untuk beberapa jenis usaha tertentu yang memang
diwajibkan menurut peraturan
perundang-undangan harus berbentuk badan usaha yang merupakan
badan hukum seperti
Bank, Rumah Sakit, penyelenggara satuan pendidikan formal.
Tetapi yang paling penting yang harus dilihat dari Urgensi
sebagai badan hukum yaitu
benefitnya, Sebagai sarana perlindungan hukum dengan mendirikan
badan usaha berarti
bisnis Anda telah memiliki izin usaha. Dengan izin usaha,
seorang pengusaha telah sedini
mungkin menjauhkan kegiatan usahanya dari tindakan pembongkaran
dan penertiban. Hal
tersebut berefek memberikan rasa aman dan nyaman akan
keberlangsungan usahanya.
Legalisasi merupakan sarana yang disediakan oleh pemerintah agar
kenyamaan dalam
melakukan kegiatan usaha dirasakan oleh para pelakunya. Serta
mempermudah mendapatkan
suatu proyek ada beberapa jenis usaha seperti usaha bidang
produksi atau developerperumahan tidak terlepas dari proses
pemenangan tender suatu proyek, baik dari perusahaan
swasta maupun pemerintah. Dalam suatu tender, mensyaratkan bahwa
para peminat harus
memiliki dokumen-dokumen hukum. Tentunya unsur-unsur legalitas
yang terkait dengan
kepemilikan suatu badan usaha guna mengikuti pelelangan suatu
sarana perlindungan hukum
tender. Kemudian dalam hal pengembangan usaha akan terasa lebih
mudah, adanya surat izin
dan kejelasan legalitas usaha, akan dapat mempermudah Anda untuk
mendapatkan tambahan
modal dari lemabaga keuangan/Bank yang dibutuhkan bagi
pengembangan usaha
-
5/22/2018 Makalah Badan Hukum Koperasi
8/16
8
2.2 Dasar Hukum Koperasi Sebagai Badan Hukum
Pada awalnya, koperasi sebagai badan hukum diatur pada
undang-undang Nomor 12
Tahun 1967 tentang Perkoperasian. Hal tersebut disebutkan dalam
2 pasal, yaitu:5
1. Pasal 41, yang berbunyi: Koperasi yang akta pendiriannya
disahkan menurutketentuan undang-undang ini adalah badan hukum.
2. Pasal 45, yang berbunyi: Sejak tanggal pendaftaran dimaksud
dalam pasal 44 ayat(3) UU no.12 Tahun 1967, koperasi yang
bersangkutan adalah badan hukum,
sehingga hak dan kewajiban yang timbul serta ikatan yang
diadakan atas namana
sebelum tanggal pendaftaran tersebut, seketika itu beralih
kepadanya.
Setelah keluarnya Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian,
Undang-undang ini yang sampai sekarang yang menjadi acuan bahwa
koperasi adalah sebuah
badan hukum. Hal tersebut tercantum pada pasal:
1. Pasal 9, yang berbunyi: Koperasi memperoleh status badan
hukum setelah aktapendiriannya disahkan oleh pemerintah.
2.3 Tanggung Jawab Koperasi Kepada Pihak Ketiga Setelah Adanya
Status Badan
Hukum
Pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga dalam koperasi apabila
koperasi tersebut
belum menjadi badan hukum maka tidak terdapat pemisahan harta
kekayaan antara pengurusdengan koperasi itu sendiri sehingga
apabila terjadi wanprestasi pada koperasi dapat dituntut
sampai dengan harta pribadi pengurusnya apabila harta kekayaan
koperasi itu sendiri tidak
mencukupi. Namun apabila dapat dibuktikan lain yaitu terjadi
oleh karena salah satu
pengurus melakukan tindakan diluar kewenangannya maka
pertanggungjawaban tersebut
dapat dilimpahkan kepada salah satu pengurus itu saja tidak
melibatkan pengurus yang lain.
Lain hal nya setelah berstatus badan hukum, koperasi telah
menjadi subjek hukum
yang memiliki hak dan kewajiban. Dalam hal ini, maka status
hukum serta harta kekayaan
koperasi dan pendirinya telah terpisah. Adanya status badan
hukum ini juga berkaitan dengan
pertanggungjawaban ketika koperasi melakukan wanprestasi. Tidak
hanya itu, apabila terjadi
suatu hal yang menyebabkan koperasi bangkrut, maka kreditur
hanya dapat menuntut sebatas
pada kekayaan yang dimiliki koperasi, sepanjang pengurus maupun
anggota telah melakukan
tindakan bagi kepentingan koperasi, yang mana tindakan tersebut
tidak melanggar hukum,
kesusilaan dan ketertiban umum.6
Secara konsep teroritis, tanggung jawab Pengurus koperasi adalah
tidak terbatas.
Berbeda dengan tanggung jawab persero dalam Perseroan Terbatas,
dimana hanya terbatas
pada saham yang dimilikinya. Tanggung jawab Pengurus koperasi
diatur dalam Pasal 34 UU
5H. M.N. Purwosutjipto, Pokok Hukum Dagang Indonesia 2,
Jakarta:Penerbit Djambatan, 1992, hlm. 223.
6 Drs Arifin Sitio, M.Sc., Ir. Halomoan Tamba, M.B.A., Koperasi
Teori dan Praktik, Jakarta:Erlangga, 2001
-
5/22/2018 Makalah Badan Hukum Koperasi
9/16
9
Perkoperasian7 yang menyatakan bahwa Pengurus, baik
bersama-sama, maupun sendiri-
sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena
tindakan yang dilakukan
dengan kesengajaan atau kelalaiannya (ayat 1). Dan disamping
penggantian kerugian
tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan,
tidak menutup kemungkinan
bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan (ayat 2).
Dari ketentuan tersebut jelas bahwa tanggung jawab yang harus
dipikul oleh setiap
pengurus koperasi adalah tanggung renteng (bersama-sama),
walaupun dalam keadaan
tertentu tanggung jawabnya adalah secara individual. Tanggung
jawab tanggung renteng
tersebut merupakan manifestasi dari asas kekeluargaan yang
dianut dalam kegiatan koperasi,
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UU Perkoperasian.
Berdasarkan pemahaman dari maksud tanggung jawab Pengurus
koperasi tersebut,
maka dapat diidentifikasikan menjadi beberapa bagian penting,
antara lain:
Jika kelalaian itu mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan
beberapa orang anggotapengurus, maka mereka bersama-sama menanggung
kerugian;
Seorang anggota pengurus bebas dari tanggung jawabnya, jika ia
dapat membuktikanbahwa kerugian itu bukan akibat dari kelalaian
atau kesengajaannya. Juga harus dapat
membuktikan bahwa ia telah berusaha dengan secepatnya untuk
mencegah timbulnya
kerugian itu;
Penggantian kerugian oleh anggota/anggota-anggota pengurs yang
melakukankelalaian atau kesengajaan, tidak menutup kemungkian bagi
penuntut umum untuk
menuntut anggota pengurus yang bersangkutan dari sudut hukum
pidana
Atau dalam bahasa sederhananya adalah bahwa terhadap kerugian
yang diderita oleh
Koperasi, pengurus secara bersama-sama (renteng) maupun
sendiri-sendiri (pribadi)
menanggung kerugian tersebut, jika kerugian itu terjadi atau
timbul karena tindakannya yang
disengaja atau akibat kelalaiannya. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa jika kerugian
tersebut bukan akibat dari tindakan sengaja ataupun bukan akibat
dari kelalaian pengurus dan
pengurus bersangkutan dapat membuktikannya, maka dia bebas dari
tanggung jawab tersebut.
Sehingga dalam hal ini koperasi itu sendirilah yang bertanggung
jawab dalam
kedudukannya sebagai suatu badan hukum. Tetapi apabila kerugian
tersebut sebagai akibat
tindakan sengaja dari pengurus disamping dia bertanggung jawab
untuk mengganti kerugian,maka tidak menutup kemungkinan bagi
penuntut umum untuk melakukan tuntutan pidana.
Misalnya dalam hal: penyalahgunaan uang organisasi, melalaikan
tugas, melakukan tugasnya
dan dengan tidak hati-hati.8
2.4 Akibat Hukum Diperolehnya Status Badan Hukum Oleh
Koperasi
7Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang
Perkoperasian8Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, 2001. Koperasi Teori
dan Praktek, Erlangga, Jakarta.
-
5/22/2018 Makalah Badan Hukum Koperasi
10/16
10
Di Indonesia, koperasi meruakan salah satu bentuk badan usaha
yang memiliki status
sebagai badan hukum. Status badan hukum yang dimiliki koperasi
ini merupakan amanat dari
pasal 9 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Dengan
diperolehnya status badan
hukum oleh koperasi, maka koperasi pun merupakan subjek hukum
dan menjadi pengemban
hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, layaknya manusia.
Dengan diperolehnya status badan hukum oleh koperasi juga akan
memiliki sifat-sifat
yang dimiliki oleh badan hukum pada umumnya, yaitu, adanya
kepentingan yang bukan
kepentingan orang perorangan, melainkan kepentingan suatu
gerombolan orang-orang yang
merupakan kesatuan9. Selain itu, badan hukum juga memiliki harta
kekayaan sendiri yang
terpisah dari harta kekayaan orang perorangan yang secara de
factobertindak, sehingga tidak
dapat terjadi bahwa orang-perorangan dapat mengambil tindakan
sesuai kehendak hatinya
terhadap kekayaan badan hukum tersebut10. Lebih lanjut, karena
koperasi memiliki status
sebagai badan hukum, maka koperasi dapat melakukan perikatan,
dan semua parikatan yang
dibuat atas nama koperasi tersebut menjadi tanggung jawab
koperasi.11
Sebagaimana yang telah dituliskan di atas, dengan mendapatkan
status badan hukum,
maka koperasi menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan
kewajiban, sehingga terhadap
pihak ketiga, apabila diperlukan, dapat dengan jelas mengetahui
siapa yang dapat dimintai
bertanggung jawab atas jalannya usaha badan hukum koperasi
tersebut12. Dengan demikian,
apabila di kemudian hari ternyata koperasi melakukan
wanprestasi, misalnya dalam
memenuhi kewajiban untuk membayar utang kepada pihak ketiga,
maka dengan status badan
hukum yang demikian menjadi jelas bahwa dapat ditentukan siapa
yang akan bertanggung
jawab secara hukum terhadap wanprestasi tersebut, apakah badan
hukum koperasi, manajer,
atau para anggotanya.13 Untuk mengetahui siapa yang bertanggung
jawab, tentu harus
diadakan pemeriksaan dan selanjutnya dapat dibuktikan. Dalam hal
ini, adanya pemisahan
harta kekayaan antara badan hukum koperasi dengan para anggota
dan pengurusnya menjadi
suatu hal yang sangat penting sebab apabila di kemudian hari
koperasi mengalami
kebangkrutan, maka pihak ketiga, termasuk kreditor, tidak dapat
menuntut para anggota
pendiri atau anggota koperasi itu secara pribadi untuk
bertanggung jawab melunasi semua
utang-utang atau kewajiban-kewajiban, apabila tidak terbukti
bahwa anggota pendiri atau
anggota koperasi itulah yang menyebabkan kerugian.14 Dengan kata
lain, tanggung jawab
dari anggota kopreasi adalah tanggung jawab terbatas, yaitu
apabila tidak dapat dibuktikan
bahwa anggota koperasi menyebabkan kebangkrutan yang dialami
oleh koperasi, makaanggota tersebut hanya diminta bertanggung jawab
sesuai dengan jumlah simpanan yang
disetorkan.
9Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi
di Indonesia, (Jakarta: Dian Rakyat,
1985), hal. 910
Ibid.11
H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2,
(Jakarta: Djambatan, 1992), hal.22412
Andjar Pachta W dkk, Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman,
Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha,
(Jakarta : Prenada Media, 2005) hal.92.13Ibd.
14Ibid.
-
5/22/2018 Makalah Badan Hukum Koperasi
11/16
11
2.5 Cara Koperasi Memperoleh Status Badan Hukum
Perolehan status badan hukum dimulai sejak salah satu koperasi
yang didirikan
mendapatkan pengesahan atas akta pendirian atau anggaran dasar
di hadapan notaris,
walaupun pengesahan yang dilakukan adalah hanya bertujuan
sebagai registrasi atau
pencatatan di lembaga pemerintahan dan pengumuman dalan Berita
Negara RI untuk
memudahkan kantor urusan koperasi dalam melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap
koperasi-koperasi yang didirikan di Indonesia. Maka dengan
dapatnya status badan hukum,
koperasi menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban.
Karena itu, telah jelas dan
tegas dalam mengetahui siapa yang dapat diminta bertanggung
jawaban atas jalannya badan
hukum koperasi. Pertanggungjawaban tersebut adalah tingkat
keterlibatan kesalahan setiap
anggora maupun pengurus sebagai organ sendiri dalam koperasi.
Sedangkan anggota
koperasi hanya akan bertanggung jawab terhadap kerugian yang
diderita oleh koperasi itu
sendiri.15
Di Indonesia, koperasi merupakan suatu badan hukum. Dalam UU
No.25 Tahun 1992
Tentang Perkoperasian pasal 9 menyatakan bahwa Koperasi akan
memperoleh status badan
hukum apabila akta pendirian dari koperasi disahkan oleh
Pemerintah. Dalam UU No. 12
Tahun 1967 menyebutkan bahwa perkumpulan koperasi ini merupakan
badan hukum. Hal ini
dicantumkan dalam pasal 45 undang-undang ini menyebutkan bahwa
sejak tanggal
pendaftaran sebagai dimaksud dalam pasal 44 UU No. 12 1967 ayat
(3), koperasi yang
bersangkutan merupakan badan hukum, sehingga hak dan kewajiban
yang timbul serta iktana
yang diadakan atas namanya sebelum tanggal pendaftaran tersebut,
seketika itu beralih. Dari
pasal ini dapat diambil kesimpulan bahwa perkumpulan koperasi
adalah badan hukum,
karena badan hukum ini merupakan subjek hukum, maka koperasi
dapat memilii hak dan
kewajiban16. Status badan hukum yang dimaksudkan ini adalah
berupa registrasi atau
pencatatan dilembaga pemerintahan dan pengumuman dalam Berita
Negara RI17.
Koperasi akan mendapatkan status badan hukum setelah mendapatkan
pengesahan
dari Menteri Koperasi. Agar mendapat pengesahan tersebut, maka
para pendiri atau kuasa
pendiri mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada
Menteri Koperasi danPKM c.q. Kepala Kantor Departemen Koperasi dan
PKM setempat. Dalam pengajuan
permintaan pengesahan, para pihakjuga harus melampirkan:
1. dua rangkap akta pendirian koperasi yang dilampiri anggaran
dasar koperasi, satudiantaranya bermaterai cukup;
2. berita acara rapat pembentukan koperasi, termasuk pemberian
kuasa untukmengajukan permohonan pengesahan apabila ada;
15http://keuanganlsm.com/dasar-dasar-dan-syarat-pembentukan-koperasi/
16Pengertian Pokok Hukum Dagang, H.M.N Purwosutjipto. Djambatan.
Jakarta;2007. Hal 224.
17Hukum Koperasi Indonesia, Andjar Pachta. Kencana. Jakarta;
2007. Hal 92.
http://keuanganlsm.com/dasar-dasar-dan-syarat-pembentukan-koperasi/http://keuanganlsm.com/dasar-dasar-dan-syarat-pembentukan-koperasi/http://keuanganlsm.com/dasar-dasar-dan-syarat-pembentukan-koperasi/http://keuanganlsm.com/dasar-dasar-dan-syarat-pembentukan-koperasi/
-
5/22/2018 Makalah Badan Hukum Koperasi
12/16
12
3. surat bukti penyetoran modal, sekurang-kurangnya sebesar
simpanan pokok; Suratbukti penyetoran modal dapat berupa surat
keterangan yang dibuat para pendiri
koperasi dan harus menggambarkan jumlah sebenarnya; jumlah yang
telah disetor
berupa copy kuitansi pembayaran simpanan pokok dan atau simpanan
wajib; bukti
penyetoran uang ke bank, apabila jumlah modal yang telah disetor
tersebutdisimpan di bank;
4. rencana awal kegiatan usaha koperasi. Rencana awal kegiatan
badan usahakoperasi yang dilampirkan dalam pengajuan permintaan
pengesahan akta
pendirian koperasi adalah program kerja dan anggaran yang layak
secara
ekonomi.
Dalam kurun waktu maksimal 3 (tiga) bulan terhitung sejak
diterimanya pengajuan
permintaan pengesahan, pejabat yang berwenang harus menetapkan
pendapatnya apakah
pengajuan permintaan pengesahan tersebut diterima atau tidak.
Apabila akta pendirian
koperasi diterima pengesahaannya, maka status badan hukum pun
akan melekat kepada
koperasi.
-
5/22/2018 Makalah Badan Hukum Koperasi
13/16
13
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Urgensi dari Koperasi sebagai Badan Hukum yaitu meliputi,
mendirikan serta
membentuk badan usaha merupakan dasar penting apabila kita akan
membangun suatu bisnis
sendiri. Keberadaan badan usaha yang berbadan hukum dalam suatu
perusahaan baikperusahaan kecil, menengah atau besar akan
melindungi perusahaan dari segala tuntutan
akibat aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan tersebut.
Dasar Hukum koperasi adalah badan hukum adalah pasal 9
Undang-Undang nomor
25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang berbunyi:Koperasi
memperoleh status badan
hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah.
Pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga dalam koperasi apabila
koperasi tersebut
belum menjadi badan hukum maka tidak terdapat pemisahan harta
kekayaan antara pengurus
dengan koperasi itu sendiri sehingga apabila terjadi wanprestasi
pada koperasi dapat dituntutsampai dengan harta pribadi pengurusnya
apabila harta kekayaan koperasi itu sendiri tidak
mencukupi. Lain hal nya setelah berstatus badan hukum, koperasi
telah menjadi subjek
hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Dalam hal ini, maka
status hukum serta harta
kekayaan koperasi dan pendirinya telah terpisah. Dalam hal
tanggung jawab pengurus
koperasi setelah berstatus badan hukum, ada beberapa hal
penting, yaitu:
Jika kelalaian itu mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan
beberapa orang anggotapengurus, maka mereka bersama-sama menanggung
kerugian;
Seorang anggota pengurus bebas dari tanggung jawabnya, jika ia
dapat membuktikanbahwa kerugian itu bukan akibat dari kelalaian
atau kesengajaannya. Juga harus dapatmembuktikan bahwa ia telah
berusaha dengan secepatnya untuk mencegah timbulnya
kerugian itu;
Penggantian kerugian oleh anggota/anggota-anggota pengurs yang
melakukankelalaian atau kesengajaan, tidak menutup kemungkian bagi
penuntut umum untuk
menuntut anggota pengurus yang bersangkutan dari sudut hukum
pidana
Dengan diperolehnya status badan hukum oleh koperasi, maka
koperasi pun
merupakan subjek hukum dan menjadi pengemban hak dan kewajiban
dalam lalu lintashukum, layaknya manusia. Dengan diperolehnya
status badan hukum oleh koperasi juga akan
-
5/22/2018 Makalah Badan Hukum Koperasi
14/16
14
memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh badan hukum pada
umumnya, yaitu, adanya
kepentingan yang bukan kepentingan orang perorangan, melainkan
kepentingan suatu
gerombolan orang-orang yang merupakan kesatuan.
Koperasi akan mendapatkan status badan hukum setelah mendapatkan
pengesahan
dari Menteri Koperasi. Agar mendapat pengesahan tersebut, maka
para pendiri atau kuasa
pendiri mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada
Menteri Koperasi dan
PKM c.q. Kepala Kantor Departemen Koperasi dan PKM setempat.
Dalam pengajuan
permintaan pengesahan, para pihakjuga harus melampirkan:
5. dua rangkap akta pendirian koperasi yang dilampiri anggaran
dasar koperasi, satudiantaranya bermaterai cukup;
6. berita acara rapat pembentukan koperasi, termasuk pemberian
kuasa untukmengajukan permohonan pengesahan apabila ada;
7. surat bukti penyetoran modal, sekurang-kurangnya sebesar
simpanan pokok; Suratbukti penyetoran modal dapat berupa surat
keterangan yang dibuat para pendirikoperasi dan harus menggambarkan
jumlah sebenarnya; jumlah yang telah disetor
berupa copy kuitansi pembayaran simpanan pokok dan atau simpanan
wajib; bukti
penyetoran uang ke bank, apabila jumlah modal yang telah disetor
tersebut
disimpan di bank;
8. rencana awal kegiatan usaha koperasi. Rencana awal kegiatan
badan usahakoperasi yang dilampirkan dalam pengajuan permintaan
pengesahan akta
pendirian koperasi adalah program kerja dan anggaran yang layak
secara
ekonomi.
Dalam kurun waktu maksimal 3 (tiga) bulan terhitung sejak
diterimanya pengajuan
permintaan pengesahan, pejabat yang berwenang harus menetapkan
pendapatnya apakah
pengajuan permintaan pengesahan tersebut diterima atau tidak.
Apabila akta pendirian
koperasi diterima pengesahaannya, maka status badan hukum pun
akan melekat kepada
koperasi.
-
5/22/2018 Makalah Badan Hukum Koperasi
15/16
15
DAFTAR PUSTAKA
Hadhikusum, R.T Sutantya Rahardja. 2005. Hukum Koperasi I
ndonesia. Jakarta: Raja
Grafindo Persada
http://keuanganlsm.com/dasar-dasar-dan-syarat-pembentukan-koperasi/
Pachta W, Andjar dkk. 2005. Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman,
Regulasi, Pendiriandan Modal Usaha. Jakarta: Prenada Media
Prodjodikoro, Wirjono. 1985. Hukum Perkumpulan Perseroan dan
Koperasi di Indonesia.
Jakarta: Dian Rakyat
Purwosutjipto, H.M.N. 1992. Pengertian Pokok Hukum Dagang
Indonesia 2. Jakarta:
Djambatan
Sitio, Drs Arifin, M.Sc., Ir. Halomoan Tamba,
M.B.A..2001.Koperasi Teori dan Praktik.
Jakarta: ErlanggaSitumorang, Jhonny W. 2006. Jurnal Pengkajian
Koperasi dan UKM (Uji Keragaman
Koperasi Berprestasi Berdasarkan Skala Usaha Uji Keragaman
Koperasi Berprestasi
Berdasarkan Skala Usaha Tahun 2009). Jakarta: Deputi Bidang
Pengkajian
Sumberdaya UKMK
http://keuanganlsm.com/dasar-dasar-dan-syarat-pembentukan-koperasi/http://keuanganlsm.com/dasar-dasar-dan-syarat-pembentukan-koperasi/
-
5/22/2018 Makalah Badan Hukum Koperasi
16/16
16