BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Kepailitan merupakan suatu keadaan yang acap kali dialami oleh perusahaan-perusahaan. Masalah kepailitan tentunya tidak pernah lepas dengan masalah utang-piutang. Dikatakan perusahaan pailit apabila perusahaan tidak mampu membayar utangnya terhadap perusahaan (kreditor) yang telah memberikan pinjaman kepada perusahaan pailit. Perusahaan yang pailit kita namakan debitor. Tentunya ada syarat-syarat khusus dalam mengajukan kasus kepailitan di dalam suatu perusahaan.Kasus pailitnya PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia atau yang lebih dikenal sebagai channel TPI dengan slogan Milik Kita Bersama ini merupakan salah satu contoh dari beribu-ribu perusahaan yang dikatakan pailit oleh kreditornya. Berawal dari tuntutan Crown Capital Global Limited (CCGL), perseroan yang berkedudukan di British Virgin Islands terhadap TPI dalam dokumen resmi yang diperoleh di pengadilan, permohonan pernyataan pailit itu diajukan Crown Capital melalui kuasa hukumnya Ibrahim Senen, dengan perkara No.31/PAILIT/ 2009/PN.NIAGA.JKT.PST, tertanggal 19 Juni 2009. Pemohon, dalam permohonan pailitnya, mengklaim termohon mempunyai kewajiban yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih US$53 juta (nilai pokok saja), di luar bunga, denda, dan biaya lainnya. 1
Ini adalah makalah Hukum Bisnis yang membahas tentang kasus kepailitan. Penulis mencoba menghadirkan satu kasus yang tengah hangat di era 2009 di mana stasiun televisi TPI diduga pailit oleh Crown Capital Global Limited. Proses peradilan kasus pailit tengah penulis coba paparkan di dalam makalah ini berikut bagaimana penyelesaian hukum untuk perkara dugaan pailit TPI yang dinyatakan batal pada tahapan peninjauan kembali di tingkat kasasi. Selengkapnya dapat anda baca. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembahasan makalah ini. Semoga berguna! Selamat menikmati.
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Kepailitan merupakan suatu keadaan yang acap kali dialami oleh
perusahaan-perusahaan. Masalah kepailitan tentunya tidak pernah lepas
dengan masalah utang-piutang. Dikatakan perusahaan pailit apabila
perusahaan tidak mampu membayar utangnya terhadap perusahaan (kreditor)
yang telah memberikan pinjaman kepada perusahaan pailit. Perusahaan yang
pailit kita namakan debitor. Tentunya ada syarat-syarat khusus dalam
mengajukan kasus kepailitan di dalam suatu perusahaan.Kasus pailitnya PT
Cipta Televisi Pendidikan Indonesia atau yang lebih dikenal sebagai channel
TPI dengan slogan Milik Kita Bersama ini merupakan salah satu contoh dari
beribu-ribu perusahaan yang dikatakan pailit oleh kreditornya. Berawal dari
tuntutan Crown Capital Global Limited (CCGL), perseroan yang berkedudukan
di British Virgin Islands terhadap TPI dalam dokumen resmi yang diperoleh di
pengadilan, permohonan pernyataan pailit itu diajukan Crown Capital melalui
kuasa hukumnya Ibrahim Senen, dengan perkara No.31/PAILIT/
2009/PN.NIAGA.JKT.PST, tertanggal 19 Juni 2009. Pemohon, dalam
permohonan pailitnya, mengklaim termohon mempunyai kewajiban yang telah
jatuh tempo dan dapat ditagih US$53 juta (nilai pokok saja), di luar bunga,
denda, dan biaya lainnya.
Untuk terpenuhinya unsur-unsur pasal 2 (1) UU No.37/2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), pemohon
juga menyertakan kreditur lainnya yakni Asian Venture Finance Limited
dengan tagihan US$10,325 juta, di luar bunga, denda, dan biaya lainnya.
Pasal 2 (1) UU Kepailitan memuat ketentuan bahwa debitur yang
mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu
utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan
putusan pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun permohonan dari
krediturnya.
1
Melihat laporan CCGL, pihak Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat mengabulkan permohonan tuntutan dari CCGL untuk
memailitkan TPI pada 14 Oktober 2009. Namun, rupanya Pengadilan Niaga
melakukan kesalahan ketika memutuskan untuk memailitkan TPI. Pengadilan
Niaga tidak melakukan proses verifikasi utang-piutang secara lebih jeli,
sehingga akhirnya banyak pihak yang seakan-akan menyalahkan keputusan
Pengadilan Niaga yang tidak member kesempatan untuk TPI membela diri.
Kejanggalan ini kemudian disangka sebagai akibat munculnya Markus
(Makelar Kasus) yang tidak beritikad baik dan berencana merugikan TPI.
Merasa tidak bersalah, TPI melakukan kasasi untuk permohonan peninjauan
kembali kasus tersebut kepada Mahkamah Agung. Dari kasus tersebut,
diperlihatkan bagaimana proses peradilan Indonesia berjalan. Setelah proses
verifikasi oleh Mahkamah Agung, kesalahan-kesalahan yang belum
teridentifikasi oleh Pengadilan Niaga mulai Nampak. Sedikit demi sedikit bukti
pembayaran tagihan utang oleh TPI dimunculkan dalam setiap persidangan
kasasi. Dalam laporan keuangan tersebut dikatakan, bahwa surat utang
(obligasi) milik TPI sebesar US$53 juta yang jatuh tempo pada tanggal 24
Desember 2006 telah berhasil dibayar. Lagipula, ada masalah lain yang lebih
kompleks tentang keberadaan surat-surat utang itu.
Keadaan yang rumit itu seharusnya tidak dilanjutkan dalam urusan hukum.
Dikatakan bahwa, persyaratan pengajuan kepailitan adalah apabila transaksi
yang berjalan berlangsung dengan sederhana, bukan kompleks seperti
masalah dugaan pailitnya TPI. Apalagi dikatakan juga dari hasil pengkajian
ulang, bahwa hanya ada 1 kreditor yang merasa punya masalah utang piutang
dengan TPI, sementara dalam persyaratan dikatakan bahwa harus ada lebih
dari 1 kreditor yang merasa dirugikan yang boleh mengajukan kasus ini ke
pengadilan.
Melihat 2 kekeliruan di atas, pada tanggal 15 Desember 2009 akhirnya
diputuskan bahwa TPI tidak Pailit. TPI masih produktif dalam memberikan
informasi, pendidikan, inspirasi, dan hiburan kepada berjuta-juta pemirsa di
2
seluruh Indonesia. Hal ini tentu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi TPI dan
pekerja-pekerjanya.
Kejadian ini menurut penulis adalah unik dan sangat menarik perhatian
banyak orang. Seseorang yang sudah dituduh pailit oleh Pengadilan Negeri
kemudian karena merasa tidak bersalah dan harus berjuang diri, TPI
membawa kasus ini ke lembaga peradilan tertinggi, yaitu Mahkamah Agung
untuk mejalani kasasi. Tentu bukan proses yang singkat untuk mengurus
masalah ini. Maka itu, perlu kita cari tahu bagaimana proses peradilan
masalah kepailitan dan siapa saja yang terlibat di dalamnya.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang bisa diambil
adalah :
1. Apakah yang dimaksud dengan kepailitan itu?
2. Bagaimanakah proses pengajuan kasus kepailitan melalui hukum?
3. Siapa sajakah yang terlibat dalam masalah kepailitan?
4. Bagaimana kelanjutan kasus Pailitnya TPI?
5. Mengapa TPI dinyatakan tidak jadi pailit? Apa yang terjadi?
1.3. Tujuan Penulisan
1. Tujuan Objektif :
a. untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan kepailitan;
b. untuk mencari tahu proses pengajuan kasus kepailitan melalui
hukum;
c. untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam masalah kepailitan;
d. untuk mencari tahu kelanjutan kasus pailitnya TPI; dan
e. untuk mengetahui penyebab TPI tidak jadi pailit.
2. Tujuan Subjektif :
untuk menambah pengetahuan dan cara berpikir penulis dalam
menyelesaikan masalah Hukum Bisnis khususnya masalah kepailitan.
3
BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Pendahuluan
Kepailitan tak pernah lepas dari masalah utang-piutang. Salah satu sarana
hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang sebelum tahun 1998
kepailitan diatur dalam Faillissement Verordening Stb. Tahun 1905 No.217
Yo.Stb. Tahun 1906 Nomor 348, tetapi sejak tahun 1998, kepailitan diatur
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1998 tentang Kepailitan, kemudian ditetapkan dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1998, lalu diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor
37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang.1
Sementara itu, undang-undang tentang kepailitan dan penundaan
kewajiban ini didasarkan pada asas-asas antara lain asas keseimbangan,
asas kelangsungan usaha, asas keadilan, dan asas integrasi.
1. Asas Keseimbangan
Asas keseimbangan adalah di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat
mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan
oleh debitor yang tidak jujur, sedangkan pihak lain dapat mencegah
terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor
yang tidak beritikad baik.
2. Asas Kelangsungan Usaha
Asas kelangsungan usaha adalah terdapat ketentuan yang
memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.
3. Asas Keadilan
Asas keadilan adalah untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan
pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tiap-tiap tagihan
terhadap debitor dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.
4. Asas Integrasi
1 Sari,Elsi Kartika dan Advendi Simangunsong,S.H,,M.H. 2008. Hukum dalam Ekonomi. Jakarta: Grasindo, hal.183-184
4
Asas integrasi adalah sistem hukum formil dan hukum materiilnya
merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan
hukum acara perdata nasional.
Dengan demikian, undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban
pembayaran utang merupakan perlindungan bagi kepentingan para kreditor
umum/konkuren yang perlunasannya didasarkan pada ketentuan dalam Pasal
1131 Yo Pasal 1132 KUH Perdata, terdapat kelemahan dalam perlunasan
utang piutang. Diketahui dalam Pasal 1131 KUH Perdata menentukan bahwa
seluruh harta benda seseorang baik yang telah ada sekarang maupun yang
akan ada, baik bergerak maupun tidak bergerak menjadi jaminan bagi seluruh
perikatannya, sedangkan Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan kebendaan
menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan
padanya. Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut
keseimbangan besar kecilnya tiap-tiap piutang, kecuali apabila di antara para
berpiutang itu ada alasan yang sah untuk didahulukan.
Dengan adanya ketentuan kedua pasal tersebut di atas, memungkinkan
kreditor-kreditor tidak akan mendapat perlunasan 100% sehingga dengan
adanya undang0undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran
utang akan memberikan keadilan bagi kreditor-kreditor untuk memperoleh hak-
haknya dalam perlunasan utang-piutangnya.
2.2. Definisi Pailit
Pengertian pailit atau bangkrut menurut Black’s Law Distionary adalah
seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang
cenderung mengelabui pihak kreditornya.
Sementara itu, dalam Pasal 1 butir 1, kepailitan adalah sita umum atas
semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya
dilakukan oleh curator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana
diatur dalam undang-undang ini.
Pasal 1 butir 4, debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit
dengan putusan pengadilan.
5
Dalam hal ini, kurator merupakan balai harta peninggalan (BHP) atau
orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan
membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawasa
sesuai dengan undang-undang ini.
Dalam pasal 1 butir 7 yang dimaksud dengan utang adalah kewajiban
yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, dalam mata uang
Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan
timbul di kemudian hari atau kontinjen, timbul karena perjanjian atau undang-
undang dan wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak
kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.2
2.3. Mengajukan Kepailitan
Adapun syarat-syarat yang dapat mengajukan permohonan kepailitan
berdasarkan Pasal 2 adalah sebagai berikut.
1. Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar
lunas, sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih
dinyatakan pailit oleh pengadilan, baik atas permohonannya sendiri
maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
2. Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk
kepentingan umum. Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah
kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas,
misalnya :
a. debitor melarikan diri;
b. debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
c. debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
d. debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari
masyarakat luas;
e. debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan
masalah utang piutang yang telah jatuh waktu;
2 Sari,Elsi Kartika dan Advendi Simangunsong,S.H,,M.H. op.cit. hal.185
6
f. dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.
3. Debitor adalah bank maka permohonan pernyataan pailit bagi bank
sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia.
4. Debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan
penjaminan, lembaga penyimpan dan penyelesaian permohonan hanya
dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasal Modal (BPPM) karena
lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana
masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan BPPM.
5. Debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana
pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang
kepentingan publik maka permohonan pernyataan pailit sepenuhnya ada
pada Menteri Keuangan.
Putusan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap
putusan diajukan suatu upaya hukum.
Namun, selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum
ditetapkan/diucapkan setiap kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan
Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan dapat mengajukan
permohonan kepada pengadilan untuk :
1. meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor;
2. menunjuk kurator sementara untuk mengawasi
a. pengelolaan usaha debitor, dan
b. pembubaran kepada kreditor dan pengalihan atau penggunaan
kekayaan debitor dalam kepailitan merupakan kewenang kurator.
Dengan demikian, dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat kurator
dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan.
Hakim pengawas ditunjuk oleh hakim pengadilan niaga yang berkewajiban
mengawasi pengurusan dan pemberesan hata pailit yang dilakukan oleh
kurator.
Kedudukan hakim pengawas sangat penting karena selain mempunyai
kewenangan pengawasan juga memimpin pelaksanaan kepailitan dan
7
berbagai kewenangan yang ada padanya sebagaimana diatur dalam pasal
UUK.
Pengadilan wajib mendengar pendapat hakim pengawas sebelum
mengambil suatu putusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta
pailit.
Sementara itu, kurator berdasarkan Pasal 16 berwenang melaksanakan
tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal
putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi
atau peninjauan kembali.
Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya
kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh
kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang
putusan pembatalan tetap sah dan mengikat debitor. Artinya, perbuatan
kurator tidak dapat digugat di pengadilan mana pun.
Apabila kreditor atau debitor tidak mengajukan usul pengangkatan kurator
ke pengadilan maka Balai Harta Peninggalan (BHP) bertindak selaku kurator,
namun apabila diangkat kurator yang bukan Balai Harta Peninggalan maka
kurator tersebut haruslah independen dan tidak mempunyai benturan
kepentingan dengan pihak kreditor atau debitor.
2.4. Keputusan Pailit dan Akibat Hukumnya
Dalam Pasal 21, Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat
putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh
selama kepailitan.
Dengan demikian, demi hukum debitor telah kehilangan haknya untuk
menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit.
Apabila debitor adalah perseroan terbatas, organ perseroan tersebut tetap
berfungsi dengan ketentuan jika dalam pelaksanaan fungsi tersebut
menyebabkan berkurangnya harta pailit maka pengeluaran uang yang
merupakan bagian harta pailit adalah wewenang kurator. Putusan dihitung
sejak tanggal pernyataan pailit diucapkan, sejak pukul 00.00 waktu setempat.
8
Dalam pada itu, debitor demi hukumnya telah kehilangan haknya untuk
menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit,
sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
Namun, ketentuan sebagaimana dalam Pasal 21 di atas tidak berlaku
terhadap barang-barang sebagai berikut :
1. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor
sehubungan dengan pekerjanya, perlengkapannya, alat-alat medis yang
dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang
digunakan oleh debitor dan keluarganya,
2. segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai
penggajian dari suatu jabatan atau jasa sebagai upah, pensiun, uang
tunggu, atau uang tunjangan sejauh yang ditentukan oleh hakim
pengawas,
3. uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban
memberi nafkah menurut undang-undang.
Pada intinya, tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut
harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Dalam hal tuntutan
yang diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitor pailit maka apabila
tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitor pailit
dan penghukuman tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit.
Dengan demikian, putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala
penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan
debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan seketika dan
sejak itu tidak ada putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga
dengan menyandera debitor.
2.5. Pihak-pihak yang Terkait Dalam Pengurusan Harta Pailit
Dalam penguasaan dan pengurusan harta pailit yang terlibat tidak hanya
kurator, tetapi masih terdapat pihak-pihak lain yang terlibat adalah hakim
pengawas, kurator, dan panitia kreditor.
9
1. Hakim pengawas bertugas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan
harta pailit.
2. Kurator bertugas melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit.
Dalam Pasal 70, kurator dapat dilakukan oleh :
a. balai harta peninggalan;
b. kurator lain, sebagai berikut:
1) orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia memiliki
keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan
atau membereskan harta pailit;
2) terdaftar pada kementrian yang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, sejak mulai pengangkatannya, kurator harus
melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan
menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat
berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.
3. Panitia kreditor dalam putusan pailit atau penetapan pengadilan dapat
membentuk panitia kreditor, terdiri atas tiga orang yang dipilih dari kreditor
yang telah mendaftarkan diri untuk diverifikasi, dengan maksud
memberikan nasihat kepada kurator.
Kreditor yang diangkat dapat mewakilkan kepada orang lain terhadap
semua pekerjaan yang berhubungan dengan tugas-tugasnya dalam
panitia. Dalam hal diperlukan, kurator dapat mengadakan rapat dengan
panita kreditor untuk meminta nasihat.
Sementara itu, kurator tidak terikat oleh pendapat panitia kreditor. Oleh
karena itu, dalam hal kurator tidak menyetujui pendapat panitia kreditor
maka kurator dalam waktu tiga hari wajib memberitahukan hal itu kepada
panitia kreditor.
Dalam rapat kreditor, hakim pengawas bertindak sebagai ketua,
sedangkan kurator wajib hadir dalam rapat kreditor. Rapat kreditor, seperti
rapat verifikasi, rapat membicarakan akur (accord), rapat luar biasa, dan
rapat pemberesan harta pailit.
10
2.6. Kasus Dugaan Pailit PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) 3
Tuduhan pailit oleh perusahaan Crown Capital Global Limited (CCGL)
terhadap PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dikabulkan oleh Pengadilan
Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Oktober 2009.
Putusan tersebut menuai banyak protes oleh para ahli hukum, DPR, Komisi
Penyiaran Indonesia, pekerja TPI, dan semua konsumen siaran TPI di
Indonesia. Hal ini disinyalir adanya campur tangan Makelar Kasus (Markus),
sehingga kasus ini aneh sekali jika dikabulkan dengan mudahnya oleh
Pengadilan Niaga.
Menurut Sang Nyoman, Direktur Utama TPI, keberadaan makelar kasus
dalam perkara ini disinyalir sangat kuat mengingat sejumlah fakta hukum yang
diajukan ke persidangan tidak menjadi pertimbangan majelis hakim saat
memutus perkara ini Ketika didesak siapa makelar kasus yang dimaksud,
Nyoman mengatakan bahwa ada pihak yang disebut- sebut mendapat tugas
pemberesan sengketa ini dan mengaku sebagai pengusaha batu bara
berinisial RB. Inisial ini pernah terungkap ketika ada rapat pertemuan antara
hakim pengawas, tim kurator, dan direksi TPI di Jakarta Pusat pada Rabu
(4/11/2009).
Hal tersebut dirasa aneh oleh pihak TPI sendiri karena pihak TPI tidak
merasa memiliki utang yang belum terbayar kepada CCGL. Menurut
Pengadilan Niaga, tuduhan kepailitan dikabulkan dengan alasan didasarkan
pada asumsi majelis hakim bahwa TPI tidak bisa memenuhi kewajiban
membayar utang obligasi jangka panjang (sub ordinated bond) senilai USD53
juta kepada Crown Capital Global Limited (CCGL). Sementara dalam
kenyataannya yang terjadi adalah :
1. Pada 1996, TPI yang masih dipegang Presiden Direktur Siti Hardiyanti
Rukmana alias Mbak Tutut mengeluarkan sub ordinated bond (Sub Bond)
sebesar USD53 juta. Utang dalam bentuk sub ordinated bond tersebut
dibuat sebagai rekayasa untuk mengelabuhi publik atas pinjaman dari BIA.3 Artikel kumulatif diambil dari : www.okezone.com kolom Ekonomi