Makalah Audit Pendapatan

AUDIT SIKLUS PENDAPATAN

A. PENDAPATAN DAERAH

Pengertian Pendapatan Daerah

Di dalam keuangan daerah terdapat hak-hak daerah yang dapat dinilai dengan

uang yang tercermin dalam pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang dipungut

oleh Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk membiayai berbagai pengeluaran

pemerintah yang berhubungan dengan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik

(public service). Pendapatan daerah pada dasarnya merupakan penerimaan daerah

dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam

periode tahun anggaran yang bersangkutan. Untuk mendapatkan pengertian yang

lebih jelas dan tepat mengenai pendapatan, di bawah ini dikemukakan beberapa

definisi mengenai pendapatan daerah.

1. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 2 tentang Laporan Realisasi

Anggaran, mendefinisikan : “pendapatan sebagai semua penerimaan rekening

Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode

tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu

dibayar kembali oleh pemerintah“.

2. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan

Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan

pendapatan daerah adalah “Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.“

Berdasarkan beberapa definisi mengenai pendapatan daerah di atas dapat

ditarik kesimpulan bahwa pendapatan daerah memiliki beberapa karakteristik, yaitu

sebagai berikut :

1. Pendapatan merupakan arus kas masuk atau penerimaan kas daerah yang

menambah ekuitas dana lancar.

2. Pendapatan yang diterima daerah berdampak pada peningkatan aktiva atau

penurunan utang daerah.

3. Dalam periode tahun anggaran tertentu.

4. Tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Audit Siklus Pendapatan Page 1

Sumber Pendapatan daerah

Penyelenggaraan otonomi daerah membawa dampak dalam pengelolaan

keuangan daerah dimana daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus

keuangannya sendiri. Agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan

dengan lancar maka pemerintah mengaturnya dalam pasal 155 Undang-Undang No.

32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah di

daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.

3. Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana

dimaksud ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan

penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (2).

Selain itu, dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah diberikan

sumber-sumber keuangan untuk pembiayaan berbagai tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang RI

Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan Undang-Undang RI No 33

tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah,

sumber-sumber pendapatan bagi daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) bagi Pemerintah Daerah sangatlah penting karena

PAD menunjukan kemampuan daerah dalam menggali sumber keuangannya

sendiri yang kemudian menjadi sebuah ukuran kinerja bagi Pemerintah Daerah

dalam proses pengembangan ekonomi daerah. Pengertian pendapatan asli daerah

menurut Ketentuan Umum UU RI No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah sebagai

berikut : “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan

yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.“Berdasarkan pengertian di atas, PAD

dipungut/diperoleh berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan. Pasal 6 UU

RI No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah mengungkapkan bahwa :

1. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :


a. Hasil pajak daerah;

b. Hasil retribusi daerah;

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

d. Lain-lain PAD yang sah.

2. Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang dimaksud adalah, seperti :

a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;

b. Jasa giro;

c. Pendapatan bunga;

d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan

e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

2. Dana Perimbangan

Menurut pasal 1 UU RI No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah “Dana Perimbangan adalah dana yang

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk

mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.“

Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang tersebut, dana perimbangan terdiri atas :

a. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana hasil dari pengelolaan sumber daya

alam dan pemungutan pajak, yang dibagi berdasarkan persentase tertentu

antara pusat dan daerah. Dana ini tidak bersifat hibah murni. Dana Bagi Hasil

adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada

daerah dengan angka persentase tertentu didasarkan atas daerah penghasil

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Selanjutnya dana bagi hasil (DBH) ini dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Dana bagi hasil berasal dari pajak, terdiri dari :

a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan, perkotaan,

perkebunan, pertambangan serta kehutanan.

b. Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor

pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan.

2. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumberdaya alam, berasal dari :

a. Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran hak pengusahaan

hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana

reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;


b. Penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan

iuran tetap (landrent) dan penerimaan iuran eksploitasi (royalty)

yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;

c. Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang

dihasilkan dari penerimaan pungutan pengusahaan perikanan dan

penerimaan pungutan hasil perikanan;

d. Penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah

daerah yang bersangkutan;

e. Penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dari wilayah

daerah yang bersangkutan;

f. Penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari

penerimaan setoran bagian Pemerintah, iuran tetap dan iuran

produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

3. Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib

Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21

(UU RI No. 32 tahun 2004 pasal 160) DBH dari penerimaan PBB sebesar 90%

dibagikan kepada Daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. 16,2% (enam belas dua persepuluh persen) untuk daerah provinsi

yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah

provinsi;

2. 64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk

daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke

Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota; dan 3. 9% (sembilan

persen) untuk biaya pemungutan.

Sedangkan sisanya 10% dari penerimaan PBB merupakan bagian Pemerintah

dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas

realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbangan 6,5%

(enam lima persepuluh persen) dibagikan secara merata kepada seluruh daerah

kabupaten dan kota; dan 3,5% (tiga lima persepuluh persen) dibagikan sebagai

insentif kepada daerah kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya

mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.


DBH dari penerimaan BPHTB sebesar 80% disalurkan dengan rincian sebagai

berikut :

1. 16% (enam belas persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan

disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi; dan

2. 64% (enam puluh empat persen) untuk daerah kabupaten dan kota

penghasil dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah

kabupaten/kota.

Sisa dana bagi hasil dari penerimaan BPHTB sebesar 20% merupakan bagian

pemerintah dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten

dan kota.

DBH dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 yang merupakan milik daerah adalah 20% dua

puluh persen, yang dibagi dengan rincian sebagai berikut :

1. 8% (delapan persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan

2. 12% (dua belas persen) untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang

bersangkutan

DBH dari penerimaan kehutanan yang berasal dari Iuran Hak Pengusahaan

Hutan (IHPH) dan Propinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) dibagi dengan

imbangan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk daerah. DBH dari

penerimaan kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi dibagi dengan

perimbangan 60% untuk pemerintah dan 40% untuk daerah. Bagian

pemerintah digunakan untuk rehabilitasi hutan dan lahan secara nasional,

sedangkan dana rebiosasi bagian daerah digunakan untuk kegiatan rahabilitasi

hutan dan lahan di kabupaten/kota penghasil.

DBH dari Penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayah

daerah yang bersangkutan dibagi dengan perimbangan 20% untuk pemerintah

dan 80% untuk daerah. Dana bagi hasil dari Penerimaan Pertambangan Umum

yang berasal dari Penerimaan Iuran Tetap (Land-rent) yang menjadi bagian

daerah dibagi dengan rincian 16% untuk propinsi yang bersangkutan dan 64%

untuk kabupaten/kota penghasil. Sedangakan Penerimaan Pertambangan

Umum yang berasal dari Iuran Eksploitasi (Royalty) yang menjadi bagian

daerah dibagi dengan imbangan 16% untuk propinsi, 32% untuk


kabupaten/kota penghasil dan 32% dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya

dalam propinsi yang bersangkutan.

DBH dari Penerimaan Perikanan dibagi dengan imbangan 20% untuk

pemerintah dan 80% untuk seluruh kabupaten/kota. DBH dari Pertambangan

Minyak Bumi setelah dikurangi pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan dibagi dengan imbangan 84,5% untuk

pemerintah dan 15,5% untuk daerah. dana bagi hasil yang menjadi bagian

daerah dibagi dengan imbangan 3% untuk provinsi, 6% untuk kabupaten/kota

penghasil dan 6% dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam propinsi

yang bersangkutan.

DBH dari Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan oleh daerah

yang bersangkutan setelah dikurangi pajak dan pungutan lainnya dibagi

dengan imbangan 69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah.

Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang menjadi bagian daerah dibagi

dengan rincian 6% dibagikan untuk propinsi, 12% dibagikan untuk

kabupaten/kota penghasil dan 12% dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya

dalam propinsi bersangkutan.

DBH dari Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang

menjadi bagian daerah 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran

pendidikan dasar dengan imbangan 0,1% dibagikan untuk propinsi yang

bersangkutan; 0,2% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil dan 0,2%

dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam propinsi yang bersangkutan.

DBH dari Penerimaan Pertambangan Panas Bumi yang dihasilkan oleh daerah

yang bersangkutan dibagi dengan rincian 16% untuk provinsi yang

bersangkutan, 32% untuk kabupaten/kota penghasil dan 32% untuk seluruh

kabupaten/kota lainnya dalam privinsi yang bersangkutan.

b. Dana Alokasi Umum

Kebijakan perimbangan keuangan membawa dampak terhadap semakin

besarnya kesenjangan kemampuan keuangan antar daerah, khususnya karena

setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan daerah yang berbeda-beda.

Dengan kata lain daerah yang mempunyai potensi PBB, BPHTB dan SDA

yang besar akan memperoleh penerimaan yang besar, daerah yang potensinya


kecil tentunya akan mendapatkan pendapatan yang kecil juga. Pengaturan

Dana Alokasi Umum (DAU) diarahkan untuk mengurangi kesenjangan

tersebut, yang berarti daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang relatif

besar akan memperoleh DAU yang relaif kecil demikian pula sebaliknya.

Pasal 1 UU RI No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa : “Dana

Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari

pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan

keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan Desentralisasi”.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut Dana Alokasi Umum ditetapkan

sekurang-kurangnya 26% yang kemudian disalurkan kepada provinsi sebesar

10% dan kabupaten atau kota sebesar 90% dari total DAU. Hal ini sesuai

dengan PP No. 55 tahun 2005 Pasal 37 yaitu:

1. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua

puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto.

2. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari

perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.

3. Dalam hal penentuan proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi

dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangan 10% (sepuluh persen)

dan 90% (sembilan puluh persen).

4. Jumlah keseluruhan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dalam APBN.

Selanjutnya dari jumlah DAU 90%, yang ditujukan untuk kabupaten dan kota,

maka setiap kabupaten dan kota akan mendapatkan DAU sesuai dengan hasil

perhitungan “Formula DAU” yang ditetapkan berdasarkan Celah Fiskal dan

Alokasi Dasar. Hal ini sesuai dengan PP No. 55 tahun 2005 Pasal 40 yaitu:

1. DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang

terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar.


2. Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih

antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal.

3. Kebutuhan fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dengan

menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks

Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita,

dan Indeks Pembangunan Manusia.

4. Kapasitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur

berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dan DBH.

5. Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung

berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Ketentuan perolehan DAU untuk Kabupaten/Kota menurut PP No.55 tahun

2005 pasal 45 yaitu :

1. Daerah yang memiliki celah fiskal lebih dari 0 (nol), menerima DAU

sebesar alokasi dasar ditambah celah fiskal.

2. Daerah yang memiliki celah fiskal sama dengan 0 (nol), menerima

DAU sebesar alokasi dasar.

3. Daerah yang memiliki celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut

lebih kecil dari alokasi dasar, menerima DAU sebesar alokasi dasar

setelah diperhitungkan nilai celah fiskal.

4. Daerah yang memiliki celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut

sama atau lebih besar dari alokasi dasar, tidak menerima DAU.

c. Dana Alokasi Khusus

Pasal 1 UU RI No. 33tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa : “Dana

Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan

untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah

sesuai dengan prioritas nasional”. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan

bahwa Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus dari APBN

kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk :

1. Mendanai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah atas dasar

prioritas nasional,


2. Mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu. Daerah

penerima Dana Alokasi Khusus wajib menyediakan Dana Pendamping

sekurang-kurangnya 10% dari alokasi DAK yang dianggarkan dalam

APBD.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Menurut Pasal 164 UU RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

menyebutkan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan ”Seluruh

pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana

darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah“. Hibah merupakan

bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah,

masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri. Dana darurat

merupakan bantuan pemerintah dari APBN kepada Pemerintah Daerah untuk

mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan peristiwa tertentu yang tidak

dapat ditanggulangi daerah dengan menggunakan sumber APBD. Dana darurat

diberikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional atau kejadian luar

biasa.

4. Piutang Pajak dan Retribusi

Piutang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak termasuk

sanksi administrasi berupa kenaikan Pajak dan atau Bunga yang tercantum dalam

Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat sejenis berdasarkan peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah. Sedangkan piutang retribusi daerah

adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada surat

ketetapan retribusi daerah, surat tagihan retribusi daerah, surat ketetapan retribusi

daerah kurang bayar dan surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan

yang belum kedaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, Kepala

Daerah dapat menghapuskan piutang pajak dan/atau retribusi apabila sudah

kadaluwarsa. Kondisi kadaluarsa menyebabkan piutang pajak dan/atau retribusi

tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena:

1. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan

dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak ditemukan;

2. Wajib Pajak tidak memiliki kekayaan lagi;

3. Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; atau

4. Sebab lain sesuai dengan hasil penelitian.


B. SIKLUS PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, tata cara pemungutan pajak dilakukan dengan :

a. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan kepala

daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang

dipersamakan (official assessement).

b. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan

menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT (self assessement).

Wajiib pajak melakukan pembayaran pajak pada bank persepsi atau kantor pos yang

telah ditunjuk dan ditujukan kepada Rekening Kas Daerah.

Dana Perimbangan

1. Dana Bagi Hasil

a. DBH Pajak (PBB, BPHTB, PPh WPOPDN, dan PPh pasal 21)

DBH PBB dan BPHTB disalurkan dengan cara pemindahbukukan dari

Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah secara

mingguan. Penyaluran tersebut dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan

tahun anggaran berjalan.

b. DBH Sumber Daya Alam

Penyaluran DBH SDA dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan SDA

tahun anggaran berjalan. Penyaluran tersebut dilaksanakan secara triwulanan

dengan cara pemindahbukukan dari Rekening Kas Umum Negara ke

Rekening Kas Umum Daerah.

2. Dana Alokasi Umum

DAU disalurkan dengan cara pemindahbukukan dari Rekening Kas Umum

Negara ke Rekening Kas Umum Daerah secara bulanan sebesar 1/12 dari alokasi

DAU daerah yang bersangkutan.

3. Dana Alokasi Khusus

DAK disalurkan dengan cara pemindahbukukan dari Rekening Kas Umum

Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Berdasarkan PMK No 21 tahun 2009

tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah, penyaluran

DAK adalah :


a. Tahap 1 sebesar 30% dari alokasi DAK, paling cepat pada bulan Februari,

setelah peraturan daerah mengenai APBD, laporan penyerapan penggunaan

DAK tahun sebelumnya, dan surat pernyataan penyediaan dana pendamping

diterima DJPK.

b. Tahap 2 sebesar 45% dari alokasi DAK, dilaksanakan selambatnya 15 hari

setelah laporan penyerapan penggunaan DAK tahap 1 diterima oleh DJPK.

c. Tahap sebesar 25% dari alokasi DAK, dilaksanakan selambatnya 15 hari

setelah laporan penyerapan penggunaan DAK tahap 2 diterima oleh DJPK.

Lain-lain Pendapatan yang Sah

1. Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat yang dituangkan

dalam suatu naskah perjanjian antara pemerintah daerah dan pemberi hibah dan

digunakan sesuai dengan naskah perjanjian tersebut.

2. Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk

keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan/atau peristiwa

luar biasa yang tidak ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan APBD.

Pemerintah juga dapat mengalokasikan dana darurat pada daerah yang dinyatakan

mengalami krisis solvabilitas.

C. PEMERIKSAAN SIKLUS PENDAPATAN DAERAH

Tujuan Audit Siklus Pendapatan

Tujuan adanya audit siklus pendapatan adalah mengungkapkan ada atau tidaknya

salah saji material dalam Pos Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain

Pendapatan yang sah.

Pemahaman Atas Pengendalian Internal Pendapatan

Pemahaman atas struktur pengendalian siklus pendapatan daerah meliputi

pertimbangan lingkungan pengendalian,system akuntansi,dan prosedur pengendalian.

Pemahaman atas komponen-komponen ini diperlukan baik menurut strategi audit

substantive yang utama maupun pendekatan penilaian tingkat risiko pengendalian

yang lebih rendah. Pemahaman atas aspek-aspek yang berlaku pada pengendalian

internal diperoleh melalui review pengalaman sebelumnya dengan klien,mengajukan

pertanyaan kepada manajemen atau personil lainnya, memeriksa bagian yang relevan


dari buku pedoman, catatan, dan dokumen lainnya, serta mengobservasi aktivitas

siklus pendapatan.

Pemahaman ini didokumentasikan dalam formulir kuesioner yang lengkap,bagan

arus,dan atau memorandum naratif.

Lingkungan Pengendalian

Dalam lingkungan pengendalian ,auditor harus memahami struktur Organisasi

klien (pemerintah daerah) atas kegiatan penerimaan. Pengajuan pertanyaan

mengenai dan penelaahan terhadap bagan Organisasi sangat membantu

pemahaman terhadap struktur pengendalian internal.

Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi adalah metode pengolahan data dokumen dan catatan. Sistem

akuntansi pendapatan daerah yang terdiri atas pendapatan asli daerah dan

penerimaan pembiayaan harus dapat menyediakan adanya jejak audit yang

lengkap atas setiap transaksi. Pemahaman atas system akuntansi diperoleh

dengan menelaah manual akuntanasi dan diagram alur system. Di samping itu

auditor dapat mengajukan pertanyaan atau melakukan wawancara pada pihak-

pihak yang terkait diantaranya PPKD dan PA selaku BUD.

Apabila suatu penugasan audit merupakan penugasan dari klien lama,maka

auditor dapat menlaah kembali pengalaman terdahulu dengan klien

tersebut,yaitu dengan melihat kembali kertas kerja tahun sebelumnya.

Pemahaman system akuntasni juga dapat diperoleh dengan menilik

pengalaman terdahulu dengan klien.

Prosedur Pengendalian

Prosedur pengendalian terdiri atas :

1. Otorisasi yang memadai

2. Adanya pemisahan tugas

3. Dokumen dan catatan

Kuesioner Pengendalian Internal-Pendapatan

No Pertanyaan Ya Tidak Keterangan

1 Apakah terdapat pengawasan yang

memadai untuk semua surat masuk?

2 Apakah petugas penerima surat juga

melakukan pencatatan?


3 Apakah telah dilakukan rekonsiliasi

secara independen antara catatan

penerimaan dan tanda terima uang

dengan laporan bank?

4 Apakah terdapat daftar tahunan berisi

tarif pajak,bea masuk,bea lainnya dan

tari-tarif layanan tersedia untuk

umum?

5 Apakah semua penerimaan kas disetor

ke bank?

6 Apakah terdapat suatu ikhtisar rutin

berisi semua penerimaan (dengan

perbandingan angka-angka tahun

sebelumnya) dengan SPT yang

penerimaannya belum masuk kas

negara tersedia bagi unit akuntansi

pemerintah atau auditor?

Proses Pemeriksaan

Proses pemeriksaan atas siklus pendapatan mencakup pemeriksaan atas:

1. Pendapatan Daerah, meliputi : pos pajak daerah, retribusi laba, bagian laba usaha

daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah.

2. Dana Perimbangan, mencakup : bagi hasil pajak, bukan pajak, DAU, DAK, dana

perimbangan dari pusat.

3. Lain-lain pendapatan yang sah

Materialitas Dan Risiko Audit

Transaksi-transaksi dalam siklus pendapatan sangat berpengaruh terhadap laporan

keuangan. Kesalahan dalam membedakan antara pendapatan yang diterima secara

tunai dengan pendapatan yang diterima secara kredit (piutang) akan menimbulkan

salah saji dalam laporan keuangan. Risiko bawaan dari sikus bawaan dapat

disebabkan oleh tingkat volume transaksi. Tingginya volume transaksi akan

memperbesar kemungkinan terjadinya salah saji. Semakin tinggi volume transaksi


maka semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pencatatan

transaksi tersebut.

Jenis Koreksi Atas Pembukuan Pendapatan

1. Kesalahan pembukuan/penyajian saldo awal tahun anggaran/sisa perhitungan

anggaran tahun lalu.

2. Kesalahan pembukuan/ penyajian pendapatan daerah.

3. Kesalahan pembukuan/penyajian saldo akhir tahun anggaran/sisa perhitungan

anggaran tahun anggaran perhitungan.

4. Kesalahan penyajian dalam daftar lampiran perhitungan anggaran Tahun

Anggaran Perhitungan.

5. Kesalahan yang wajib dikoreksi oleh auditor, yang terdiri atas:

a. Kesalahan pembukuan.

b. Kesalahan pembebanan.

c. Kesalahan penjumlahan dan pengurangan angka.

Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Menyusun Koreksi Pembukuan

Pendapatan

1. Bahwa system pembukuan keuangan daerah sebagai mana diatur dalam

Kepmendagri No 29 Tahun 2003 (yang belum mengikuti perubahan sesuai dengan

Permendagri No 13 Tahun 2006) adalah pembukuan yang menggunakan system

pencatatan tunggal.

2. Perbedaan antara perkiraan dengan penerimaan yang sebenarnya, serta perbedaan

antara perkiraan dengan pengeluaran yang sebenarnya, dengan menyebutkan

selisih kurang atau lebih.

Petunjuk Pemeriksaan Pos Per Pos

1. Pemeriksaan atas pos pendapatan asli daerah.

a. Lakukan pengujian untuk menentukan apakah nilai realisasi pos pendapatan

pajak daerah dan pos retribusi daerah yang dibukukan telah mencakup seluruh

hak daerah yang telah diterima oleh kas daerah pada tahun anggaran

perhitungan. Untuk itu, salinan rekening Koran kas daerah yang diperoleh

kemudian diteliti untuk menentukan apakah terdapat setoran melalui transfer

atas pajak dan retribusi daerah yang dilakukan pada tahun anggaran

perhitungan dan telah diterima oleh kas daerah, tercantum pada sisi kredit

rekening Koran kas daerah dan telah dibukukan pada sisi debit, tetapi belum

dibukukan pada ayat bersangkutan dan belum disajikan dalam lampiran


perhitungan anggaran pendapatan. Apabila terjadi hal demikian, lakukan

koreksi tambah sejumlah storan yang belum dibukukan dan belum disajikan

dalam lampiran tersebut. Lakukan koreksi kurang apabila terjadi hal yang

sebaliknya.

b. Lakukan verifikasi atas bukti-bukti penerimaan berupa surat tanda setoran

untuk menentukan apakah posting atas penerimaan pajak dan retribusi daerah

telah sesuai dengan ayat pendapatan yang bersangkutan dan telah disajikan

sesuai dengan ayat tersebut. Apabila terjadi kesalahan pembebanan, lakukan

koreksi tambah dan koreksi kurang pada masing-masing ayat jurnal tersebut.

c. Lakukan konfirmasi kepada instansi yang terkait dengan pemungutan pajak

daerah, seperti PT. PLN atas pemungutan PPJU.

d. Dari hasil konfirmasi tersebut, apabila terjadi kesalahan, lakukan koreksi

tambah/kurang

e. Lakukan pengujian untuk menentukan apakah pengembalian pajak daerah

kepada wajib pajak yang dilakukan dengan penerbitan SPMU pada tahun

anggaran perhitungan telah diperhitungkan dengan mengurangi nilai realisasi

penerimaan pajak daerah yang disajikan dalam lampiran pada ayat yang

bersangkutan. Bila belum dikurangkan, lakukan koreksi kurang sebesar

pengembalian pajak tersebut.


2. Pemeriksaan atas pos dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

a. Lakukan pengujian untuk menentukan apakah neilai realisasi pendapatan pos

bagi hasil pajak telah mencakup seluruh hak daerah yang telah diterima oleh

kas daerah pada tahun anggaran perhitungan. Untuk itu, salinan rekening

Koran kas daerah yang diperoleh kemudian diteliti untuk menentukan apakah

terdapat transfer atas bagi hasil, DAU, DAK, dan Dana darurat yang dilakukan

pada tahun anggaran perhitungan dan telah diterima kas daerah, tercantum

pada sisi kredit rekening Koran kas daerah, serta telah dibukukan pada sisi

debit, tetapi belum dibukukan pada ayat bersangkutan dan belum disajikan

dalam lampiran perhitungan anggaran pendapatan. Apbila terjadi hal

demikian, lakukan koreksi tambah sejumlah transfer yang belum dibukukan

dan belum disajikan dalam lampiran tersebut. Lakukan koreksi kurang apabila

terjadi hal yang sebaliknya.

b. Lakukan verifikasi atas bukti-bukti penerimaan bagi hasil, DAU, DAK, dan

Dana Darurat berupa bukti transfer untuk menentukan apakah posting atas


penerimaan transfer tersebut telah sesuai dengan ayat pendapatan yang

bersangkutan. Apabila terjadi kesalahan pembebanan, lakukan koreksi tambah

dan koreksi kurang pada masing-masing ayat dimaksud.

c. Lakukan konfirmasi pada instansi yang terkait dengan penyaluran bagi hasil

PBB, seperti KPP, dan kantor cabang BI setempat, untuk menentukan apakah

jumlah bagi hasil PBB yang diterima oleh kas daerah dan dibukukan pada ayat

pendapatan bagi hasil PBB yang adalah pendapatan bruto, termasuk upah

pungut PBB yang menjadi hak daerah. Apabila pendapatan tersebut disajikan

neto, maka lakukan koreksi tambah pada ayat pendapatan bagi hasil PBB

sebesar upah pungut PBB sekaligus lakukan juga koreksi tambah pada pasal

belanja lain-lain biaya upah pungut PBB.

d. Apabila terjadi penyaluran bagi hasil PBB yang bukan haknya, dan apabila

sampai akhir tahuan anggaran bagi hasil tersebut belum dikembalikan dan

tidak disajikan sebagai pendapatan dalam perhitungan UKP tahun anggaran

perhitungan pemerintah daerah yang bersangkutan, lakukan koreksi kurang

pada lampiran ayat pendapatan bagi hasil PBB sebesar pendapatan bagi hasil

PBB yang bukan haknya dan lakukan pula koreksi tambah pada pendapatan

UKP sebesar bagi hasil PBB yang bukan haknya.

e. Berdasarkan kasus pada poin D, dan oleh pemerintah penerima bagi hasil PBB

yang tidak semestinya, pada tahun anggaran perhitungan bagi hasil PBB

tersebut telah dikembalikan kepada pemda yang seharusnya, tetapi nilainya

lebih dari jumlah yang menjadi haknya, dan ternyata kelebihan pengeluaran

tersebut tidak dimuat dalam belanja, maka lakukan koreksi tambah sebesar

kelebihan tersebut atas belanja dan lakukan pula koreksi pada sisi pendapatan

sejumlah bagi hasil PBB yang menjadi hak pemda yang semestinya dan pada

sisi belanja sejumlah yang dikembalikan (termasuk kelebihannya).


3. Pemeriksaan piutang pajak dan retribusi

a. Meminta atau membuat daftar umur piutang pada akhir tahun berjalan.

b. Memeriksa kebenaran penjumlahan dan menelusuri ke neraca saldo.

c. Menelusuri saldo piutang individual ke kartu piutang.

d. Melakukan pengujian terhadap umur piutang.

e. Melakukan konfirmasi positif untuk semua piutang yang bersaldo diatas

10.000.000 dan mengirimkan konfirmasi negative untuk semua piutang yang

bersaldo 10.000.000 ke bawah.

f. Memeriksa surat konfirmasi yang dikembalikan oleh kantor pos.

g. Memeriksa semua pengecualian yang dilaporkan dalam jawaban konfirmasi.

h. Jika terdapat konfirmasi positif yang tidak dijawab, tempuhlah prosedur

alternative.

i. Periksalah transaksi penjualan dan pengiriman barang untuk beberapa hari

sebelum dan setelah tanggal neraca untuk menentukan ketepatan batas waktu

penjualan


j. Tentukan apakah terdapat penjaminan dan penjualan piutang untuk memenuhi

kebutuhan kas

k. Periksalah apakah tercatat piutang kepada pejabat, karyawan atau pihak lain.

Jika ada, hatus diungkapkan dalam laporan keuangan

l. Periksa apakah terdapat piutang bersaldi kredit untuk mempertimbangkan

perlu atau tidaknya reklasifikasi

4. Pemeriksaan cadangan kerugian piutang

a. Minta atau buatkan suatu analisis tentang beban kerugian piutang dan

cadangan kerugian piutang untuk tahun berjalan

b. Temukan apakah penghapusan piutang telah dilakukan dengan tepat

c. Periksalah persetujuan penghapusan piutang

d. Periksalah jumlah penghapusan piutang

e. Tentukan kelayakan saldo cadangan kerugian piutang pada akhir tahun

berjalan




SIMPULAN

1. Pendapatan daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk

membiayai berbagai pengeluaran pemerintah yang berhubungan dengan tanggung

jawabnya sebagai pelayan publik (public service). Pendapatan daerah pada dasarnya

merupakan penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan

utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan.Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 2 tentang Laporan

Realisasi Anggaran, mendefinisikan : “pendapatan sebagai semua penerimaan

rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam

periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu

dibayar kembali oleh pemerintah“. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 32 tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang

dimaksud dengan pendapatan daerah adalah “Hak Pemerintah Daerah yang diakui

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.“

2. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang RI

Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan Undang-Undang RI No 33

tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah,

sumber-sumber pendapatan bagi daerah terdiri atas:(1) Pendapatan Asli Daerah

(PAD);(2)Dana Perimbangan;(3)Lain-Lain Pendapatan yang sah:(4)Piutang Pajak dan

Retribusi.

3. Tujuan adanya audit siklus pendapatan adalah mengungkapkan ada atau tidaknya

salah saji material dalam Pos Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain

Pendapatan yang sah.

4. Pemahaman atas struktur pengendalian siklus pendapatan daerah meliputi

pertimbangan lingkungan pengendalian,system akuntansi,dan prosedur

pengendalian.Pemahaman atas aspek-aspek yang berlaku pada pengendalian internal

diperoleh melalui review pengalaman sebelumnya dengan klien,mengajukan

pertanyaan kepada manajemen atau personil lainnya, memeriksa bagian yang relevan

dari buku pedoman, catatan, dan dokumen lainnya, serta mengobservasi aktivitas

siklus pendapatan.Pemahaman ini didokumentasikan dalam formulir kuesioner yang

lengkap,bagan arus,dan atau memorandum naratif.

5. Risiko bawaan dari sikus bawaan dapat disebabkan oleh tingkat volume transaksi.

Tingginya volume transaksi akan memperbesar kemungkinan terjadinya salah saji.


Semakin tinggi volume transaksi maka semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya

kesalahan dalam pencatatan transaksi tersebut.

6. Jenis Koreksi Atas Pembukuan Pendapatan adalah kesalahan pembukuan/penyajian

saldo awal tahun anggaran/sisa perhitungan anggaran tahun lalu,esalahan pembukuan/

penyajian pendapatan daerah,kesalahan pembukuan/penyajian saldo akhir tahun

anggaran/sisa perhitungan anggaran tahun anggaran perhitungan,esalahan penyajian

dalam daftar lampiran perhitungan anggaran Tahun Anggaran Perhitungan.Kesalahan

yang wajib dikoreksi oleh auditor, yang terdiri atas kesalahan pembukuan,kesalahan

pembebanan,dan kesalahan penjumlahan dan pengurangan angka.

7. Petunjuk pemeriksaan pos per pos

Pemeriksaan atas pos Pendapatan Asli Daerah

a. Verifikasi atas bukti-bukti penerimaan

b. Konfirmasi kepada instansi terkait

c. Dari hasil konfirmasi tersebut, dapat diketahui adanya kesalahan

penyetoran atas pendapatan

d. Koreksi tambah sebesar kelebihan

e. pengujian untuk menentukan apakah pengembalian pajak daerah

kepada wajib pajak yang dilakukan dengan penerbitan SPMU pada

tahun anggaran perhitungan telah diperhitungkan dengan mengurangi

nilai realisasi penerimaan pajak daerah yang disajikan dalam lampiran

pada ayat yang bersangkutan

Pemeriksaan atas pos Dana Perimbangan

a. Verifikasi atas bukti-bukti penerimaan

b. Konfirmasi kepada instansi terkait

c. Dari hasil konfirmasi tersebut, dapat diketahui adanya kesalahan

penyaluran

d. Koreksi tambah sebesar kelebihan

HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENDAPATAN DAERAH


TAHUN ANGGARAN 2004 DAN 2005

PADA KABUPATEN SIDOARJO DI SIDOARJO

Semester II Tahun 2005

GAMBARAN UMUM

1. Tujuan Pemeriksaan

Tujuan Pemeriksaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2004 dan 2005 adalah untuk

mengetahui, menguji, dan menilai apakah :

a. Pendapatan Daerah Kabupaten yang seharusnya menjadi hak daerah yang

bersangkutan telah diterima tepat waktu, dan dalam jumlah yang menjadi haknya

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pengelolaan Anggaran Pendapatan Daerah telah ditatausahakan atau dicatat secara

tertib, dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. Sistem pengendalian menajemen pengelolaan anggaran pendapatan daerah telah

cukup memadai.

2. Sasaran Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan terhadap pendapatan daerah yang berasal dari :

a. Pajak Daerah;

b. Retribusi Daerah;

c. Hasil/Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah;

e. Dana Perimbangan.

3. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan secara uji petik atas dokumen-dokumen yang berkaitan dengan

pendapatan daerah, melakukan konfirmasi dengan pejabat satuan kerja dan pelaksana

pendapatan yang terkait serta pengecekan di lapangan.

4. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilaksanakan dari Tanggal 7 September 2005 sampai dengan 1 Oktober

2005.

5. Obyek yang diperiksa

a. Pemeriksaan dilakukan atas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran

2004 dan 2005.

b. Anggaran dan realisasi

c. Anggaran dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran

2004 dan 2005 (s.d. Juli) adalah sebagai berikut:


HASIL PEMERIKSAAN


Berdasarkan ketentuan pasal 23E Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973, Badan

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah melakukan pemeriksaan atas

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2004 dan 2005 pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di

Sidoarjo. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan berpedoman pada Standar Audit

Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan oleh BPK-RI.

Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2004 dan 2005 terdiri dari Pendapatan

Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Realisasi Pendapatan

Asli Daerah pada tahun 2004 melebihi target yang ditetapkan, yaitu pada tahun 2004

dianggarkan sebesar Rp115.924.633.310,00 dan terealisasi sebesar Rp128.834.195.079,68

atau 111,14% dan tahun 2005 dianggarkan sebesar Rp125.251.789.300,00 realisasinya

sampai dengan Juli 2005 sebesar Rp69.675.219.280,80 atau baru mencapai 55,63% dari

anggaran. Bagian Dana Perimbangan Tahun 2004 dianggarkan sebesar

Rp466.486.041.000,00 dan terealisasi sebesar Rp504.497.383.005,00 atau 108,15%.

Sedangkan tahun 2005 (s.d Juli) dianggarkan sebesar Rp491.477.399.000,00 dan terealisasi

sebesar Rp278.148.260.786,00 atau baru mencapai 56,59%. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Tahun 2004 dianggarkan sebesar Rp20.180.000.000,00 terealisir sebesar

Rp25.180.000.000,00 atau 125%, sedangkan tahun 2005 dianggarkan sebesar

Rp18.320.000.000,00 namun sampai dengan pemeriksaan berakhir belum teralisir.

Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern menunjukkan bahwa sistem

pengendalian intern telah dirancang dan diterapkan secara memadai. Pengendalian intern

memberikan keyakinan memadai kepada manajemen bahwa penerimaan pendapatan telah

dilaksanakan dengan otorisasi manajemen dan dicatat semestinya. Karena adanya

keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern, kekeliruan atau ketidakberesan dapat

saja terjadi dan tidak terdeteksi. Hal tersebut tercermin dalam temuan-temuan pemeriksaan.

Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai, hasil pemeriksaan menunjukkan ada

kelemahan, sehingga menghasilkan temuan sebagai berikut:

1. Penerimaan daerah dari sumber daya alam berupa gas alam kurang diterima sebesar

Rp23.489.026.528,00.

2. Pengelolaan Terminal Bungurasih dilaksanakan tidak sesuai perjanjian kerjasama.

3. Penetapan target Retribusi Parkir di Jalan Umum tidak didasarkan potensi yang

sebenarnya (riil).

4. Ketetapan Pajak Parkir tidak sesuai ketentuan sebesar Rp89.370.300,00.


5. Penerimaan Retribusi Pasar Krian tidak dapat direalisasikan sebesar

Rp615.572.500,00.

6. Sebanyak 14 pasar belum ditingkatkan menjadi pasar kelas I.

7. Pemberian keringanan ketetapan pajak dan retribusi belum diatur dengan ketentuan.

8. Pendapatan Puskesmas Tarik yang berasal dari pelayanan unit kamar operasi belum

diatur dengan Peraturan Daerah.


REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

2. Undang-undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

3. Undang-undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan.

5. Bastian, Indra. Audit Sektor Publik. Salemba Empat. Jakarta. 2007.

6. Mahmudi. Manajemen Keuangan Daerah. Erlangga. Jakarta. 2010

7. Murwanto, Rahmadi; Adi Budiarso; Fajar Hasri Ramadhana. Audit Sektor Publik :

Suatu Pengantar Bagi Pembangunan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Lembaga

Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntabilitas Pemerintah.Badan Pendidikan dan

Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan RI.2008.

8. Boynton,William.C dkk.Modern Auditing.Erlangga.Jakarta.2003.

9. Badan Pemeriksa Keuangan.Hasil Pemeriksaan Atas Pendapatan Asli Daerah Tahun

Anggaran 2004 dan 2005 Pada Kabupaten Sidoarjo di Sidoarjo.[online]

(http://www.bpk.go.id/doc/hapsem/2005ii/apbd/137.pdf,diakses tanggal 25 Maret

2013)


http://www.bpk.go.id/doc/hapsem/2005ii/apbd/137.pdf

Makalah Audit Pendapatan

Documents