1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mengemban fungsi tersebut pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam rangka pembaharuan sistem pendidikan nasional telah ditetapkan visi, misi dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, diperlukan adanya usaha pemerintah di dalam peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olahhati, olahpikir, olahrasa, dan olahraga agar memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global. Peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dilakukan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah dan pembaharuan pengelolaan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Dalam rangka mengendalikan/meningkatkan mutu suatu pendidikan, sesuai dengan standar nasional pendidikan, maka pemerintah menetapkan Permendiknas RI
23
Embed
Makalah Assesmen Dan Evaluasi Hasil Belajar_pencapaian Kompetensi Dan Pelaporan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mengemban fungsi tersebut
pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana
tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
Dalam rangka pembaharuan sistem pendidikan nasional telah ditetapkan visi,
misi dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional adalah
terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk
memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang
berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu
berubah.
Untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, diperlukan
adanya usaha pemerintah di dalam peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan mutu
pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya
melalui olahhati, olahpikir, olahrasa, dan olahraga agar memiliki daya saing dalam
menghadapi tantangan global. Peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dilakukan
melalui penerapan manajemen berbasis sekolah dan pembaharuan pengelolaan
pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.
Dalam rangka mengendalikan/meningkatkan mutu suatu pendidikan, sesuai
dengan standar nasional pendidikan, maka pemerintah menetapkan Permendiknas RI
2
No 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Standar Penilaian Pendidikan
adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan
instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Standar penilaian ini digunakan oleh
pendidik untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik dalam suatu
proses pembelajaran.
Penilaian yang dilakukan oleh guru didalam pencapaian kompetensi peserta
didik mencakup aktivitas penilaian untuk mendapatkan nilai kualitatif maupun
aktivitas pengukuran untuk mendapatkan nilai kuantitatif. Disamping hal itu, penilaian
kelas dilakukan terutama untuk memperoleh informasi tentang hasil belajar siswa yang
berbentuk laporan yang dapat digunakan sebagai diagnosis dan masukan dalam
membimbing siswa dan untuk menetapkan tindak lanjut yang perlu dilakukan guru
dalam rangka meningkatkan pencapaian kompetensi siswa.
Dengan demikian, sangatlah penting seorang guru untuk memahami dan
mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan dalam pencapaian kompetensi peserta
didik dan pelaporan yang akan kami bahas pada makalah ini.
1.2 Rumusan Masalah
1.2.1 Apa saja yang menjadi perhatian dalam pencapaian kompetensi peserta didik
dalam pembelajaran?
1.2.2 Apa pengertian dari pelaporan hasil belajar?
1.2.3 Bagaimana bentuk laporan proses dan hasil belajar?
1.2.4 Bagaimana teknik melaporkan hasil belajar?
1.2.5 Apa manfaat informasi hasil penilaian proses dan hasil belajar?
1.2.6 Apa pengertian dari laporan sebagai akuntabilitas publik?
3
1.3 Tujuan
1.3.1 Untuk mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik dalam pembelajaran
1.3.2 Untuk mengetahui pengertian dari pelaporan hasil belajar.
1.3.3 Untuk mengetahui bentuk laporan proses dan hasil belajar.
1.3.4 Untuk mengetahui teknik dalam melaporkan hasil belajar.
1.3.5 Untuk mengetahui manfaat dari informasi hasil penilaian proses dan hasil
belajar
1.3.6 Untuk mengetahui pengertian dari laporan sebagai akuntabilitas publik
1.4 Manfaat Penulisan
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini adalah sebagai berikut.
1.4.1 Memberikan informasi tentang pencapaian kompetensi peserta didik dalam
pembelajaran.
1.4.2 Memberikan pemahaman tentang pelaporan hasil belajar.
1.4.3 Memberikan informasi tentang bentuk laporan proses dan hasil belajar.
1.4.4 Memberikan informasi tentang manfaat dari informasi hasil penilaian proses
dan hasil belajar
1.4.5 Memberikan pemahaman tentang laporan sebagai akuntabilitas publik.
4
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar
Kompetensi merupakan kecakapan hidup yang mencakup pengetahuan, sikap,
dan keterampilan. Kecakapan hidup merupakan kecakapan yang dimiliki seseorang
untuk berani menghadapi problem hidup dan kehidupan secara wajar dan merasa
tertekan, kemudian secara kreatif mencari solusinya. Sedangkan Standar adalah arahan
atau acuan bagi peserta didik tentang kecakapan dan keterampilan yang menjadi fokus
dalam proses pembelajaran dan penilaian. Dengan demikian Standar Kompetensi
adalah batas dan arah kemampuan minimal yang harus dimiliki peserta didik yang
menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan
dicapai pada setiap kelas dan/atau semester pada suatu mata pelajaran.
Acuan yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran dan memantau mutu
perkembangan mutu pendidikan yaitu standar kompetensi. Berdasarkan pengertian
standar kompetensi yang dimuat pada Permendiknas RI No 41 tahun 2007, standar
kompetensi memiliki dua aspek yaitu: standar isi dan standar penampilan. Standar
kompetensi yang menyangkut aspek isi berupa pernyataan tentang pengetahuan,
keterampilan dan sikap yang harus dikuasai siswa dalam mempelajari mata ajar
tertentu. Sedangkan pada aspek standar penampilan yakni berupa pernyataan tentang
kriteria untuk menentukan tingkat penguasan siswa terhadap standar isi. Dari uraian
tersebut dapat disimpulkan, standar kompetensi mempunyai dua penafsiran yaitu:
Pernyataan tujuan yang menjelaskan apa yang harus diketahui siswa dan
kemampuan melakukan sesuatu dalam mempelajari mata ajar tertentu.
Spesifikasi skor atau peringkat kinerja yang berkaitan dengan kategori
pencapaian seperti lulus atau tuntas.
Standar isi yang ditinjau dari cakupan materi dan kata kerja yang digunakan
bersifat umum, sehingga perlu dijabarkan menjadi sejumlah kompetensi dasar, dimana
istilah ini sering disebut dengan kemampuan minimal. Cakupan materi pada
kompetensi dasar lebih sempit dan kongkrit dibandingkan dengan standar kompetensi.
5
Sedangkan kata kerja yang digunakan adalah kata kerja operasional diantaranya