makalah

JUNI GULTOM

Fakultas Teknik Universitas Antakusuma Pangkalan Bun Kabupaten

Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah

Abstracts:The purposes of the research were to study of spatial structure

Kotawaringin Barat regency. The research was held from June-October 2010

in Kotawaringin Barat Regency. It covered : (1) administratve preparation;

(2) observation; (3) data collection (primary and secondary data); (4) data

processing and analysis, and (5) report writing. The research data included:

(1) Field work research ; and (2) Library research. The data analisys

employed yuridis-normative methodes. Result of the research revealed that:

(1) Regional Activities Centre;As a centre of activities of urban settlements with

hierarchies regional/regency scale services (hierarchy I), located in Pangkalan

Bun City as a Local activities centre (PKL) as a centre of urban settlements

located in the capital of district in Kotawaringin Barat regency (2) Local

activities centre I , has infrastructure facilities for regional development as lower

as Local activities centre I that included in the Local activities centre I are entire

area in Kumai District, the centre of Local activities centre I in Kumai; (3)Local

activities centre II is the centre of Local activities centre II in Kotawaringin

Lama; (4) Local activities centre III is the centre of Local activities centre III in

Pangkalan Lada, Pangkalan Banteng, Pangkut and Karang Mulia;(5) Zona

activities centre are all village that have potential to develop.

STRUKTUR RUANG DALAM RANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007

( STUDI KASUS DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT)

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Kebijakan penataan ruang menurut UU No 24 tahun 1992, Jo UU No 26 Tahun 2007, menggariskan bahwa keseluruhan kegiatan pembangunan di daerah harus terkoordinasi secara keruangan guna mewujudkan pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan pertumbuhan kawasan. Koordinasi rencana kegiatan diwujudkan dalam rencana tata ruang, baik mengenai pola pemanfaatan ruang maupun struktur pemanfaatan ruang. Dengan demikian pada implementasi rencana tidak muncul kendala dalam pemanfaatan ruang dan pada akhir akan tercipta perkembangan kawasan yang merata serta tidak ada ketimpangan pertumbuhan antar daerah dan intra wilayah.

Rencana Tata Ruang merupakan hasil perencanaan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang. Yang dimaksud dengan wujud struktural pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan buatan yang secara hirarkis dan struktural berhubungan satu dengan lainnya membentuk tata ruang, diantaranya meliputi hirarki pusat pelayanan dan hirarki prasarana jalan. Secara hirarkis, produk rencana tata ruang terdiri dari:

Untuk tingkat nasional terdapat RTRWN (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional),

Untuk tingkat propinsi terdapat RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi),

Untuk tingkat kabupaten / kota terdapat RTRWK (Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota).

Terjadinya pemekaran wilayah di Kalimantan Tengah sesuai dengan Undang-undang No. 5 tahun 2002 dimana Kabupaten Kotawaringin Barat dimekarkan menjadi tiga Kabupaten, yaitu menjadi Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara, tentunya membawa dampak khusus, bahwa areal penataan ruang wilayah semakin mengecil menjadi 10.759 Km2.

Dalam lingkup internal kabupaten, terdapat pemekaran wilayah kecamatan dan pembangunan jalan baru yang berpengaruh terhadap rencana tata ruang. Kecamatan yang dimekarkan adalah Kecamatan Pangkalan Lada dan Pangkalan Banteng. Sedangkan pembangunan jalan baru adalah ruas yang menghubungkan Pangkalan Bun – Kotawaringin Lama yang melintasi hutan produksi.

Metoda Penelitian

Waktu, Lokasi, dan Kegiatan penelitianPenelitian dilaksanakan dari bulan Juni – Otober 2010 dengan lokasi penelitian di Kabupaten Kotawaringin Barat. Kegiatan penelitian yang

dilakukan yaitu antara lain: (1) persiapan penelitian dan mengurus perijinan; (2) Observasi lapangan; (3) pengambilan data primer dan sekunder; (4) pengolahan dan analisis data; dan, (5) penyusunan laporan penelitian.

Metoda pengumpulan data dan Analisis data

Data penelitian yang dikumpulkan terdiri atas: (1) Field work reserch yaitu penelitian langsung dilakukan di lapangan; (2) Library research yaitu kegiatan yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan mempelajari literatur, peraturan yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metoda yuridis normatif terhadap ketentuan dan standar-standar perencanaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Wilayah Kabupaten

Secara administratif, luas Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 10.759 Km2 yang terdiri dari 6 Kecamatan meliputi : Kecamatan Arut Selatan, Kumai, Kotawaringin Lama, Arut Utara, Pangkalan Lada dan Pangkalan Banteng. Untuk lebih jelasnya mengenai luasan Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada Tabel 1.1, sedangkan untuk lebih jelasnya mengenai lokasi study dan sebaran wilayah administrasinya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Tingkat kepadatan penduduk kabupaten Kotawaringin barat pada tabel 1.2.

Tabel 1. 1 Luas Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan

No. KecamatanLuas (Km2)

Prosentase Luas Terhadap

Kabupaten

1. Arut Selatan 2.400 22,31

2. Kumai 2.921 28,13

3. Kotawaringin Lama 1.218 11,32

4. Arut Utara 2.685 24,96

5. Pangkalan Lada 229 3,08

6. Pangkalan Banteng 1.306 10,21

Kotawaringin Barat 10.759 100,00

Sumber : Penduduk Kotawaringin Barat, BPS Tahun 2007

Sementara itu, data selama 6 tahun terakhir, menunjukkan bahwa perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat selalu bertambah tiap tahunnya, dengan laju pertumbuhan sebesar 4,24 %.

Apabila dilihat per kecamatan, Kecamatan Pangkalan Lada merupakan wilayah yang mempunyai kepadatan penduduk tertinggi sebesar 112,40 jiwa/Km2, sedangkan tingkat kepadatan terendah terdapat

di Kecamatan Arut Utara sebesar 4,40 jiwa/Km2. Tingginya tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Pangkalan Lada karena luas wilayah yang sangat kecil sedangkan jumlah penduduk cukup besar. Gambar 1.2 akan merinci jumlah dan tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2007.

Gambar 1. 1 Peta Administrasi kabupaten Kotawaringin Barat

Gambar 1. 2 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten

Kotawaringin Barat

Kebijakan Dasar Pembangunan Kabupaten

Kebijakan dasar pembangunan kabupaten Kotawaringin Barat yang menjadi dasar penyusunan penentuan struktur ruang Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari :

1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pulau Kalimantan2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Tahun 20033. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Tahun 20094. Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Kotawaringin Barat tahun

20045. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Kotawaringin Barat Tahun 2006 – 2025

1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pulau KalimantanDalam kaitannya dengan Kabupaten Kotawaringin Barat, kebijakan

penataan ruang yang terkait dengan penataan ruang Pulau Kalimantan adalah:

Mendorong upaya pemanfaatan ruang kawasan yang memberikan perlindungan kawasan pada Sungai Lamandau dan Sungai Arut.

Pengembangan budidaya perkebunan. Pembangunan kawasan budidaya kehutanan dan sentra produksi

kehutanan. Mendorong pertumbuhan Kota Pangkalan Bun menjadi Pusat Kegiatan

Wilayah. Meningkatkan sistem jaringan jalan darat lintas selatan Banjarmasin-

Palangka Raya – Pangkalan Bun – Kalimantan Barat. Pengembangan transportasi sungai pada Sungai Lamandau. Pengembangan Bandar Udara sebagai pusat pelayanan skala

regional. Pengembangan sistem prasarana energi dan tenaga listrik melalui

pembangunan PLTD di Pangkalan Bun. Peningkatan kapasitas Pelabuhan Kumai sebagai pelabuhan Nasional.

2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Tahun 2003Dalam RTRWP tahun 2003, luas kawasan hutan yang diusulkan

RTRWP Kalteng naik (bertambah) dari fungsi hutan yang sama pada TGHK up date adalah HL (16,99%), HPT (0,79%), HPK (1,41%), dan APL (186,80%); sedangkan KSA/KPA dan HP diusulkan masing-masing berkurang luasnya sebesar 2,45 dan 53,53%. Akan tetapi, hasil paduserasi yang juga menunjukkan kenaikan adalah HL (5,23%) dan APL (110,88%), sedangkan HP, HPT dan HPK terjadi penurunan, yaitu masing-masing 13,86; 5,24 dan 21,52% dibandingkan dengan luas TGHK up date.

3. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Tahun 2009Sebelum RTRWP Kalteng 2009, dilakukan padu serasi dengan dengan

tata guna kesepakan/Departemen Kehutanan yang memperoleh titik temu

dan disepakati luasan kawasan lindung sebesar 11,14 % dan kawasan budidaya sebesar 88,86 %, sesuai dengan Surat Gubernur Kalimantan Tengah No. 008/965/IV/Bapp, tanggal 14 Mei 1999. Peruntukan kawasan berdasarkan padu serasi adalah sebagai berikut:

a. Kawasan lindung sebesar 11,14 %, terdiri dari hutan lindung, taman nasional, taman wisata, cagar alam, cagar budaya, danau, perlindungan pelestarian hutan, suaka margasatwa dan perlindungan setempat tidak dirinci.

b. Kawasan budidaya sebesar 88,86 %, terdiri dari kawasan hutan produksi, hutan produksi biasa, hutan pendidikan dan penelitian, hutan tanaman industri, areal transmigrasi, kawasan pengembangan produksi, kawasan permukiman dan penggunaan lain serta kawasan khusus.

c. Rencana sistem kota-kota, permukiman dan rencana sistem prasarana wilayah tidak mengalami perubahan.

4. Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2004

Dalam hal pola ruang, substansinya menjelaskan rencana fungsi kawasan yang terdiri dari kawasan lindung dan budidaya. Pola ruang Kabupaten Kotawaringin Barat yang diolah dari RTRW Provinsi 2003 dapat disimak pada Tabel berikut ini.

No.

PEMANFAATANJumlah

(Ha)Prosentase

(%)I. Kawasan Lindung    

1.Kaw. Hutan Lindung

8.568,90

0,08

2.Kaw. Taman Nasional

190.145,00

1,77

3.Kaw. Suaka Margasatwa

37.397,31

3,48

4.Kaw. Taman Wisata

13.006,00

1,21

5.Lain-Lain*)

21.681,61

2,02

Jumlah I 270.798

,82 25,17

II. Kawasan Budidaya    

1.Hutan Produksi (HP)

264.222,98

24,56

2.Hutan Produksi Tetap (HPT)

92.404,22

8,59

3.Kaw. Pengembangan Produksi (KPP)

353.802,53

32,88

4. Kaw. Permukiman & Penggunaan Lain (KPPL)

60.490,27

5,62

5.Areal Transmigrasi (T1)

34.181,18

3,18

6. Rencana Areal Transmigrasi (T2) -

-

Jumlah II 805.101

,18 74,83

 Luas Kawasan Lindung dan Budidaya1.075.900,

00100

Sumber : fakta dan analisis, Draft RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2004

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 – 2025

Berdasarkan kondisi dan permasalahan umum daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan dengan memperhatikan amanat pembangunan, yaitu cita-cita nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, sejarah pembentukan Kabupaten, nilai-nilai luhur, serta kesepakatan bersama dalam forum MUSRENBANG, maka visi Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2006 – 2005 adalah :

KOTAWARINGIN BARAT YANG AMAN, MAJU DAN SEJAHTERA, MANDIRI, DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN

Dalam mewujudkan masyarakat Kotawaringin Barat yang Aman, Maju dan Sejahtera, Mandiri, Demokratis dan Berkeadilan secara garis besar dapat ditempuh melalui misi pembangunan daerah sebagai berikut :1) Mewujudkan masyarakat Kotawaringin Barat yang aman ;2) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik ;3) Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang demokratis ;4) Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara

integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah ;

5) Mewujudkan pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan ;

6) Meningkatkan akselerasi perkembangan koperasi (sebagai urat nadi perekonomian) dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait dengan sistem berjaringan antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan.

7) Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, bermoral , cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat ;

8) Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas hidup secara berkelanjutan ;

9) Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan masalah sosial kemasyarakatan dan

peningkatan kecepatan penanggulangannya secara berkesinambungan ;

10) Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga diseluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat ;

11) Mewujudkan fungsi sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan;

12) Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Strategi Pemanfaatan Ruang Kabupaten

Dalam pemanfaatan ruang kabupaten, strategi pembangunan wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang digunakan adalah konsep Satuan Wilayah Pengembangan (SWP). Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) adalah suatu konsep pengelompokan wilayah berdasarkan kesamaan karakteristik yang dilihat dari berbagai aspek. Tujuan pengelompokan ini adalah sebagai dasar dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar tercipta keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan dalam satuan wilayah dan antar wilayah pengembangan. Agar terwujud pola pelayanan yang terpadu dan pemerataan dalam hal pembangunan dan pengembangan wilayah, maka Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

a. SWP I dengan pusat pengembangan di Kota Pangkalan Bun. Wilayah termasuk kedalam SWP ini adalah Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Kotawaringin Lama. Pangkalan Bun disamping sebagai pusat pelayanan kabupaten, juga berfungsi sebagai pusat pengembangan wilayah bagian barat Propinsi Kalimantan Tengah. Fungsi SWP ini sebagai pusat pemerintahan skala kabupaten, perdagangan, pertanian, perkebunan dan pariwisata sejarah.

b. SWP II dengan pusat pengembangan di Kota Kumai. Wilayah termasuk kedalam SWP ini adalah Kecamatan Kumai. Fungsi wilayah adalah sebagai outlet masuk wilayah kabupaten/propinsi melalui laut, industri pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan.

c. SWP III dengan pusat pengembangan di Kota Karang Mulya. Wilayah termasuk kedalam SWP ini adalah Kecamatan Pangkalan Lada, Kecamatan Pangkalan Banteng dan Kecamatan Arut Utara. Wilayah ini relatif memiliki kesamaan sumberdaya alam. Fungsi wilayah diarahkan sebagai Agropolitan Area.

Struktur Ruang Kabupaten

Sistem Pusat Perkotaan/ Pusat Kegiatan Kabupaten Kotawaringin Barat

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) merupakan pusat kegitan permukiman perkotaan dengan hirarki pelayanan skala regional/kebupaten (hirarki I), terletak di Kota Pangkalan Bun yang merupakan Ibukota Kabupaten Kotawaringin barat dengan arahan pengembangan kegitan utama yaitu sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan publik, perekonomian dan regional, pusat distribusi dan koleksi barang dan jasa, pusat jasa pendukung kegiatan perekonomian (pengolahan dan pemasaran). Sedangkan untuk kegiatan penunjang utama yaitu sebagai pusat kegiatan pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan, dan permukiman.

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan pusat permukiman perkotaan denngan skala pelayanan kecamatan (hirarki II) dengan orientasi kegiatan berupa pemerintahan, perdagangan dan jasa, pelayanan masyarakat dan lain-lain. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ini terletak di ibukota kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) I merupakan kawasan perkotaan dengan fungsi sebagai outlet masuk wilayah kabupaten/propinsi melalui laut, industri pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan dengan skala perlayanan beberapa kecamatan. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) I mempunyai kelengkapan sarana dan prasarana pengembangan wilayah lebih rendah dari Pusat Kegiatan Lokal (PKL) I. Yang termasuk pada lingkup Pusat Kegiatan Lokal (PKL) I adalah seluruh wilayah Kecamatan Kumai, dengan pusat PKL II di Kota Kumai.

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) II merupakan kawasan perkotaan dengan fungsi sebagai pusat pertumbuhan pertama dengan orientasi kegiatan berupa pusat pemerintahan skala kecamatan, perdagangan dan jasa, pelayanan masyarakat, pertanian, perkebunan dan pariwisata sejarah dan lain-lain yang termasuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL) II ini adalah wilayah Kec. Kotawaringin Lama, dengan pusat PKL II di Kota Kotawaringin Lama.

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) III merupakan kawasan perdesaan yang ditingkatkan menjadi kawasan perkotaan dengan fungsi sebagai pusat produksi pertanian dan perkebuanan (agropolitan area) dengan skala pelayanan beberapa kecamatan serta menunjang kota dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) II diatasnya. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) III mempunyai kelengkapan sarana dan prasarana pengembangan wilayah lebih rendah dari Pusat Kegiatan Lokal (PKL) II. Kecamatan yang termasuk ke dalam lingkup Pusat Kegiatan Lokal (PKL) III adalah Kec.Pangkalan Lada, Kec.Pangkalan Banteng, dan Kec.Arut Utara, dengan pusat PKL III di Kota Karang Mulya.

Pusat Kegiatan Kawasan (PKK) merupakan pusat permukiman/kegiatan dengan skala kecamatan atau beberapa

desa/kelurahan (hirarki III) dengan arahan pengembangan dan pelayanan sesuai dengan fungsi dan potensi yang dimilikinya.

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman/kegaitan dengan skala desa/kelurahan atau beberapa kampung (hirarki IV) dengan arahan pengembangan sakala pelayanan sesuai dengan fungsi dan potensi yang dimilikinya. Pusat pengembangan kegiatan terletak di seluruh pusat desa di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sistem Pusat Perkotaan/ Pusat Kegiatan Kabupaten Kotawaringin Barat Sistem Transportasi Darat

Jenis Jalan Ruas Jalan Lokasi Status Jalan

Jalan Arteri Primer

Jalan Negara Pangkalan Bun ke Amin jaya - kabupaten Seruyan

Kec.Arut Selatan Nasional

Jalan Negara Pangkalan Bun ke Nangabulik

Kec.Arut Selatan Nasional

Arteri sekunder Jalan Pangkalan Bun- Kotawaringin Lama

Jalan Pangkalan Bun – Kumpai Batu – Tanjung Putri.

Jalan Pangkalan Bun – Kumai – Kubu- Teluk Bogam – Tanjung Putri -Perbatasan Kabupaten Sukamara.

Propinsi/ Kabupaten

Jenis Jalan Ruas Jalan Lokasi Status Jalan Jalan Pangkut – Rantau

Pulut Jalan Pangkut – Aspek

Paper – Nangabulik Jalan Angkutan khusus

(pertambangan, perkebunan dan kehutanan): 1) Nanga Mua – Semanggang- pabrik Pulp; 2) Rangda – Sungai Rangit jaya – P. Bumi Harjo; 3) rantau Pulut/Seruyan – Semanggang – S.Rangit jaya- P. Bumi Harjo

Kolektor primer Jalan Pangkut – Runtu –Sulung Kenambui – Rangda – Lalang – Kotawaringin.

Rangda – Medang Sari – Simpang Runtu

Purbasari– Pelabuhan Roro –Kumai

Pangkalan Banteng – Sungai Bedaun – Kumai Sebrang

Sp Kotawaringin lama/P.bun – Simpang Runtu

Pembangunan jalan Palih Baru – Kondang – Rungun – Lalang.

Propinsi/ Kabupaten

Kolektor sekunder

jalan antar desa di sepanjang Sungai Arut ataupun Sungai Lamandau

Propinsi/ Kabupaten

Lokal primer Seluruh ruas jalan kabupaten

Kabupaten

Lokal sekunder Seluruh ruas jalan kabupaten

Kabupaten

PENUTUPSimpulan

1. Dalam UU Nomor 26 tahun 2007, tentang penataan ruang struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.

2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) merupakan pusat kegitan permukiman perkotaan dengan hirarki pelayanan skala regional/kebupaten (hirarki I), terletak di Kota Pangkalan Bun Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan pusat permukiman perkotaan terletak di ibukota kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) I Pusat Kegiatan Lokal (PKL) I mempunyai kelengkapan sarana dan prasarana pengembangan wilayah lebih rendah dari Pusat Kegiatan Lokal (PKL) I. Yang termasuk pada lingkup Pusat Kegiatan Lokal (PKL) I adalah seluruh wilayah Kecamatan Kumai, dengan pusat PKL I di Kota Kumai.

4. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) II Pusat Kegiatan Lokal (PKL) II ini adalah wilayah Kec. Kotawaringin Lama, dengan pusat PKL II di Kota Kotawaringin Lama.

5. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) III Kecamatan yang termasuk ke dalam lingkup Pusat Kegiatan Lokal (PKL) III adalah Kec.Pangkalan Lada, Kec.Pangkalan Banteng, dan Kec.Arut Utara, dengan pusat PKL III di Kota Karang Mulya.

6. Pusat Kegiatan Kawasan (PKK) merupakan pusat permukiman/kegiatan dengan skala kecamatan atau beberapa desa/kelurahan (hirarki III) dengan arahan pengembangan dan pelayanan sesuai dengan fungsi dan potensi yang dimilikinya.

7. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Pusat pengembangan kegiatan terletak di seluruh pusat desa di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Saran1. Dalam pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat agar

memperhatikan konsep struktur ruang yang secara hirarkis akan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Jaringan jalan yang merupakan salah satu pembentuk struktur ruang dengan fungsi arteri, kolektor dan lokal sangat berpengaruh terhadap perencanaan kelas jalan, daya dukung jalan dan perencanaan teknis jalan. Oleh sebab itu agar perencana jalan benar benar memperhatikan struktur wilayah dalam design teknis struktur jalan.

3. Seyogianya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat segera membuat peraturan Bupati tentang jalan di kabupaten dengan memperhatikan fungsi dan skala pelayanan jalan

DAFTAR PUSTAKA

Rondinelly , 2000. Applied Methodes of regional Anaysis The Spatial Dimensions of Development Policy

Undang-undang No. 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang; Undang-undang No. 5 Tahun 2002, tentang Pemekaran Wilayah Kalimantan Tengah;Undang-undang No. 22Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan; Undang-Undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan