MAJELIS ADAT PEKRAMAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN …majelisadatpekraman-lampung.com/gambar/AWIG_AWIG_MAP_Lampung.pdfmengandung makna yang sama yaitu suatu wadah yang mengikat komunitas

Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung

1

MAJELIS ADAT PEKRAMAN

PROVINSI LAMPUNG

TAHUN 2016

Latar Belakang dan Asal-Usul

Om Swastyastu,

Keinginan kami sebagai penggagas berdirinya Majelis Adat Pekraman di wilayah

Lampung, agar cita-cita luhur tentang asal-usul untuk mendirikan Majelis Adat Pekraman

di Provinsi Lampung ini dapat diwariskan kepada anak cucu kita sebagai penerus tradisi,

adat-istiadat dan seni budaya Bali di masa mendatang. Sebagai penggagas dan perumus,

terlebih dahulu kami ingin menyampaikan bahwa apa yang kami lakukan ini bukan karena

kepentingan pribadi atau golongan dan bukan juga karena konspirasi politik serta hal-hal

lain yang berkaitan dengan suksesi yang bersifat individu, tetapi dengan hati yang tulus

ikhlas, hanya karena kami ingin meletakan pondasi yang kuat bagi Adat Pekraman,

sehingga langkah-langkah yang kami lakukan berguna bagi komunitas suku Bali dalam

melestarikan Adat Pekraman yang telah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan

keberadaan umat Hindu asal Bali di Provinsi Lampung.

Menurut pandangan kami sistem ini harus kita ikat menjadi satu kesatuan adat yang utuh

dalam wadah Majelis Adat Pekraman sebagaimana ia tumbuh di daerah asalnya, yaitu di

Bali. Nama Majelis Adat Pekraman adalah nama yang telah diputuskan sebagai wadah adat

Bali di Provinsi Lampung. Ada perbedaan kata “adat” dan “desa” yang terdapat dalam

Majelis Adat Pekraman (di Lampung) dan Majelis Desa Pekraman (di Bali), keduanya

mengandung makna yang sama yaitu suatu wadah yang mengikat komunitas masyarakat

adat Bali dalam kehidupan sehari-hari. Pembentukan majelis ini juga bertujuan agar

nantinya Majelis Adat Pekraman ini terus berkembang menjadi organisasi yang bersifat

Nasional dalam wadah Majelis Adat Pekraman Indonesia.

Majelis ini harus tetap tumbuh dan berkembang sebagai salah satu masyarakat hukum adat

yang ada di Indonesia, seperti yang diamanatkan dalam penjelasan pasal 18B UUD 1945,

Permendagri dan Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2014, yang intinya memberi pengakuan

dan penghormatan kepada sistem masyarakat hukum adat yang tumbuh dan berkembang di

masyarakat dan memberi kedudukan yang sangat kuat dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia.


2

Nama Majelis Adat Pekraman dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan kami kepada

asal-usul desa adat Bali yang diawali oleh umat Hindu yang ada di Provinsi Bali dan saat

ini umat Hindu asal Bali telah berkembang sebagai bagian dari masyarakat daerah lain

yang ada di seluruh wilayah Nusantara termasuk di Provinsi Lampung, tentu saja sistem

adat yang diwariskan leluhur turut terbawa sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan

dalam kehidupan komunitas masyarakat adat Bali. Sedangkan bagi umat Hindu etnis Bali,

pemahaman tentang Majelis Adat Pekraman adalah istilah yang sudah sangat populer dan

sudah membumi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga secara sosiologis istilah Majelis

Adat Pekraman tidak akan menjadi permasalahan sosial yang di nilai berpotensi memecah-

belah kerukunan dan kehidupan masyarakat adat Bali di Indonesia.

Demikian juga secara yuridis formal Desa Adat sebagai mana dinyatakan dalam Undang-

Undang Nomor: 6 tahun 2014, telah memberi legitimasi bagi Majelis Adat Pekraman

Provinsi Lampung, karena Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2014 secara tegas telah

menyatakan tentang kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang desa adat atau yang disebut

dengan nama lain, sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Dalam pasal 1 point 1 menyebutkan: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus masalah pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasar kan prakarsa masyarakat, hal asal usula, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pasal 4 point a menyatakan: Pengaturan Desa bertujuan; memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya, sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan, dalam point b disebutkan; untuk memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketata negaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam pasal 8 ayat (2) dinyatakan: Bahwa pembentukan Desa sebagaimana dinyatakan dalam pasal (1) ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal-usul, adat-istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi Desa. Dalam pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan: Lembaga Adat Desa sebagaimana dimaksud pada a ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat-istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. Dan dalam ayat


3

(3) dinyatakan Lembaga Adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat-istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat-istiadat masyarakat Desa. Dalam pasal 39 ayat (1) dinyatakan: Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Dalam pasal 101 ayat (1) dinyatakan: Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan Desa Adat. Dalam ayat (2) dinyatakan; penataan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam poeraturan daerah. Dan peraturn daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai lampiran pada batas wilayah. Dalam pasal 103 point d dan e tentang wewenang Desa Adat dinyatakan: Point a menyatakan: penyelesaian sengketa hukum adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak azasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah. Poin b menyatakan: penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan: Ayat (1) menyatakan: penugasan dari pemerintah dan/ atau pemerintah daerah kepada desa adat meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa adat, pelaksanaan pembangunan desa adat, pembinaan kemasyarakatan desa adat dan pemberdayaan masyarakat desa adat. Kemudian ayat (2) menyatakan: penugasan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan biaya. Dalam pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan: Ayat (1) menyatakan: ketentuan khusus tentang desa adat sebagai dimaksud dalam pasal 96 sampai dengan pasal 110 hanya berlaku untuk desa adat. Kemudian ayat (2) menyatakan: ketentuan tentang desa berlaku juga untuk desa adat sepanjang tidak diatur dalam ketentuan khusus tentang desa adat.

Gagasan pembentukan Majelis Adat Pekraman di Lampung pada awalnya dicetuskan oleh

seorang Ahli Hukum bernama Dr. I Ketut Seregig, S.H., M.H. pada tanggal 12 September

2012, dihadapan sebelas tokoh adat terdiri dari para bendesa, ketua dan tokoh adat dari

tujuh kabupaten/kota, yaitu:

1. I Nengah Aryata, SE (Bandar Lampung)

2. I Made Pasti (Lampung Selatan)

3. Mangku Misi, S.Pd. (Lampung Tengah)

4. I Ketut Sukerta (Kota Metro)

5. I Gusti Putu Mudita (Tulang Bawang)

6. I Wayan Sudiksa, SIP (Way Kanan)


4

7. I Ketut Yorgel (Lampung Timur)

8. I Putu Suanda (Lampung Timur)

9. I Ketut Rajin (Lampung Timur)

10. I Nyoman Gunawan (Lampung Timur) dan

11. I Nengah Sarwa (Lampung Timur).

Dalam acara“temu tokoh adat”yang diadakan Kampus STAH Lampung, diuraikan tentang

perkembangan sistem adat Bali di Provinsi Lampung, yang menurutnya sangat mendesak

untuk dibentuk Majelis Adat Pekraman sebagai organisasi tradisional yang menjadi wadah

komunitas suku Bali dalam melestarikan tradisi, adat-istiadat dan seni budaya Bali yang

tumbuh dan berkembang di Provinsi Lampung. Pembentukan majelis ini merupakan upaya

konstruktif yang dilakukan oleh para tokoh dan pemerhati adat Bali, untuk melindungi

umat Hindu dari pelemahan tradisi, adat-istiadat dan seni budaya akibat pengaruh budaya

India yang masif dan issue Hindu global dan back to veda, membuat adat pekraman tak

berdaya membendung derasnya pengaruh budaya India yang dianggap oleh kelompok

tertentu di lingkungan umat Hindu sebagai ajaran agama yang modern dan praktis.

Pada hari Jumat tanggal 15 April 2016, issue Majelis Adat Pekraman diangkat kembali

dalam kegiatan pembinaan rohani bagi personil Polri di Polda Lampung, yang kemudian

sepakat agar ditindak lanjuti untuk mengadakan pertemuan dengan para prajuru dan tokoh

adat Kota Bandar Lampung. Hadir dalam acara tersebut adalah:

1. AKBP Dr. I Ketut Seregig, S.H., M.H.

2. AKBP I Made Rasma, S.Ik, M.Si.

3. AKBP I Made Kartika, S.H., M.H.

4. Kompol I Ketut Suma, S.H.

5. Kompol Ida Bagus Gede Adi Putra, S.Psi, M.Psi

6. I Gede Suharto, SE

7. Drs. I Dewa Kadek Artha

8. I Made Pasti

9. drh. AA.Oka Mantera

10. Iptu Pol I Nyoman Parta

11. Kompol I Gusti Wartana

12. I Nyoman Jiwa.


5

Dalam rapat tersebut forum mengevaluasi berbagai issue dan perkembangan kegiatan

keagamaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dan berhasil menyusun kesepakatan

sebagai berikut:

1. Sepakat untuk membentuk wadah lembaga Desa Adat yang disebut dengan Majelis

Adat Pekraman Provinsi Lampung sampai dengan tingkat Desa.

2. Sepakat secara aklamasi menunjuk saudara Dr. I Ketut Seregig, S.H., M.H. sebagai

Ketua Tim Perumus yang bertugas untuk menyusun Awig-Awig Adat Pekraman

Provinsi Lampung, yang akan dibahas dalam Paruman Agung Para Bendesa Adat se-

Provinsi Lampung, dan kemudian akan ditetapkan sebagai pedoman organisasi Majelis

Adat Pekraman Provinsi Lampung.

Pertemuan tokoh adat yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2016 tersebut, adalah

momentum yang sangat berharga dalam mengembangkan dan melestarikan tradisi, adat-

istiadat dalam komunitas masyarakat Hindu untuk menjalankan ajaran Tri Hita Karana.

Harapan yang kami gantungkan ini, sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor: 6

tahun 2014 dan pandangan Prof. Dr. Ida Bagus Gunadha, MSi. Guru Besar UNHI

Denpasar (2008), yang menyatakan “sistem dan struktur masyarakat Hindu suku Bali

dibangun di atas kerangka Tri Hita Karana dan beliau memberikan simpulan bahwa Desa

Pekraman merupakan satu kesatuan harmonis dari tiga gatra, yaitu; krama desa sebagai

gatra pawongan, yang membutuhkan ruang untuk melakukan aktivitas berupa kewajiban

hidup menjalankan dharma sebagai wujud gatra parhyangan, di wilayah desa Pekraman

sebagai wujud gatra palemahan”.

Mempedomani Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2014 dan pandangan Prof. Dr. Ida Bagus

Gunadha, Msi. tersebut, maka ada satu pertanyaan yang perlu dipikirkan bersama; perlukah

dibentuk Majelis Adat Pekraman di Provinsi Lampung ? Pertanyaan ini telah memberi

motivasi kepada kita semua untuk segera menemukan jawabannya, ternyata pemerintah

telah merangkum jawaban yang kita kehendaki melalui UU Nomor: 6 tahun 2014, tentang

Desa. Pemahaman tentang asal-usul desa adat kami temukan dalam buku yang ditulis oleh

Prof. Dr. Ida Bagus Gunadha, M.Si. yang berjudul “Pemberdayaan Desa Pekraman”,

yang menyatakan bahwa:

Sebelum disebut “desa Pekraman”, sistem adat yang ada di Bali dahulu disebut “Desa Adat”. Awig-awig desa Pekraman dijiwai oleh agama Hindu yang merupakan penjabaran dari falsafah Tri Hita karana, yaitu (1) parhyangan sebagai kongkretisasi tempat pemujaan Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang mengatur kegiatan manusia


6

dalam melakukan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa dalam yang diwujudkan melalui kegiatan upacara keagamaan; (2) pawongan sebagai perwujudan dari hubungan manusia dengan sesamanya, yang diwujudkan dalam kegiatan sosial keagamaan; (3) palemahan atau wilayah berupa perwujudan hubungan manusia dengan alam yang menjadi tempat pemukiman dan sumber kehidupan masyarakat. Jadi, sistem dan struktur Desa Pekraman masyarakat Hindu suku Bali dibangun di atas kerangka Tri Hita Karana, yang terdiri atas tiga gatra; parhyangan, pawongan dan palemahan.

Tujuan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2014, tentang Desa dan

pandangan yang disampaikan Prof. Dr. Ida Bagus Gunadha, Msi. intinya sejalan dan

searah, bahwa pemerintah menghormati eksistensi masyarakat hukum adat yang ada di

Indonesia dan bertekad melakukan pembinaan, pengembangan dan pelestarian masyarakat

adat termasuk masyarakat adat Bali yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam konteks pemberdayaan Desa Pekraman tersebut di atas, Prof. Dr. Ida Bagus

Gunadha, Msi. memberi pengertian tentang pemberdayaan sebagai suatu aktivitas untuk

menggali dan mengembangkan segala potensi yang ada di Desa Pekraman sebagai satu

kekuatan dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan, yang

dimaksudkan dalam hal ini adalah pemberdayaan setiap komponen adat dalam membangun

eksistensi desa Pekraman. Pemahaman ini sangat penting untuk melihat secara utuh

keunggulan desa Pekraman yang dapat diberdayakan, untuk melestarikan tradisi, adat-

istiadat dan seni budaya Bali di Indonesia. Catatan: Agama Hindu bagi orang Bali adalah

agama Hindu yang dilaksanakan dalam koridor kebudayaan Bali (Gunadha, 2008: 26).

Dasar Hukum eksistensi Majelis Adat Pekraman sebagai salah satu kesatuan masyarakat

hukum di Indonesia, tertuang dalam penjelasan umum angka 6 Undang-Undang Nomor: 5

tahun 1979, yang menyatakan:

Bahwa undang-undang ini tetap mengakui adanya kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang masih hidup dan berkembang di masyarakat sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional.

Tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1979 ini adalah keluarnya

Permendagri Nomor: 11 tahun 1984, yang memberi penekanan lebih substantif terhadap

arah dan sasaran pembinaan dan pengembangan adat-istiadat antara lain:

semua usaha atau kegiatan dalam rangka memelihara dan memajukan adat-istiadat yang menunjang kelangsungan pembangunan nasional serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


7

Bentuk komitmen pemerintah untuk mengakui eksistensi adat istiadat yang dinilai oleh

pemerintah sangat membantu dan menunjang suksesnya pelaksanaan pembangunan

nasional, dibuktikan dengan dikeluarkannya Permendagri No: 3 tahun 1997, tentang

pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan

masyarakat, dan lembaga adat di daerah. Selanjutnya pada tahun 2014 pemerintah

mengesahkan Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2014, tentang Desa. Undang-undang ini

telah memberikan kepastian hukum terhadap eksistensi Desa Adat sebagai susunan

masyarakat hukum yang telah ada, tumbuh dan berkembang sebelum kemerdekaan

Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pemberdayaan dan pelestarian serta

pengembangan adat pekraman memiliki landasan yuridis yang sangat kuat dan jelas, untuk

itu kami sebagai penggagas dan penyusun berdirinya Majelis Adat Pekraman di Wilayah

Lampung, dengan segenap kemampuan yang kami miliki, mengajak kepada seluruh

bendesa adat yang ada di wilayah Lampung untuk menyamakan visi, misi dan pandangan

untuk segera membangun kesatuan dan persatuan masyarakat hukum adat yang kita warisi

dari para leluhur, dengan membentuk Majelis Adat Pekraman yang dibangun secara

berjenjang mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan yang berbasis pada

sistem Adat Pekraman yang selama ini telah ada dan berkembang secara alami dalam

komunitas Hindu Bali yang ada di desa-desa se-Provinsi Lampung.

Semoga Ida Betara Kuturan sebagai pencipta pertama sistem adat ini yang dilengkapi

dengan kahyangan tiga dan Ida Betara Danghyang Dwijendra yang melengkapi dengan

Padmasana, memberi anugrah sinar suci-Nya kepada kita, sebagai pengikut-Nya, sehingga

ajakan kami ini dapat membangkitkan motivasi saudara-saudara untuk turut serta

memberdayakan dan melestarikan Majelis Adat Pekraman di luar Bali khususnya di

Wilayah Lampung yang kita cintai.

Om, Santih, Santih, Santih, Om

PENGGAGAS & PENDIRI MAJELIS ADAT PEKRAMAN

PROVINSI LAMPUNG

Ketua : AKBP Dr. I Ketut Seregig, SH, MH (Tokoh Adat)

Sekretaris : I Gede Suharto, SE (Tokoh Agama)

Anggota : AKBP I Made Rasma, S.Ik, MSi (Paguyuban ADB)

Anggota : AKBP I Made Kartika, SH, MH (Paguyuban ADB)


8

Anggota : Kompol IBG.Adi Putra, SPsi, MPsi (Paguyuban)

Anggota : Drs. I Dewa Kadek Artha (Bendesa Kota BL)

Anggota : I Ketut Sudama, ST, S.Ag.(Kelian Banjar Satria)

Anggota : Kompol I Ketut Suma, S.H.(Kelian Banjar Tengah)

Anggota : I Ketut Sutika, SH (Kelian Banjar Buana Santi)

Anggota : I Ketut Sudiana

Anggota : Kompol I Gusti Putu Wartana (Paguyuban ADB)

Anggota : drh. A.A Oka Mantera (Tokoh Adat B.Lampung)

Anggota : Iptu Pol I Nyoman Parta (Paguyuban ADB)

Anggota : I Nengah Aryata, SE (Tokoh Adat B.Lampung)

Anggota : I Made Pasti (Tokoh Adat Kab.Lampung Selatan)

Anggota : Mangku Misi, S.Pd. (Tokoh Agama Lamteng)

Anggota : I Ketut Sukerta (Tokoh Adat Kota Metro)

Anggota : I Gusti Putu Mudita (Tokoh Adat Tulang Bawang)

Anggota : I Wayan Sudiksa, SIP (Tokoh Adat Lampung Utara)

Anggota : I Ketut Yorgel (Tokoh Adat Lampung Timur)

Anggota : I Putu Suanda (Tokoh Adat Lampung Timur)

Anggota : I Ketut Rajin (Tokoh Adat Lampung Timur)

Anggota : I Nyoman Gunawan (Tokoh Adat Lampung Timur)

Anggota : I Nengah Sarwa (Tokoh Adat Lampung Timur)

Anggota : I Nyoman Jiwa (Tokoh Adat Lampung Timur)


9

AWIG-AWIG


PROVINSI LAMPUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam awig-awig ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkup Majelis Adat Pekraman adalah Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung

untuk wilayah Provinsi, Majelis Adat Pekraman Kabupaten/Kota untuk wilayah

Kabupaten/Kota, Majelis Adat Pekraman Kecamatan untuk wilayah Kecamatan,

sedangkan Desa Pekraman tidak disebutkan sebagai majelis, karena secara historis

nomen klatur Adat Pekraman tidak berubah.

2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.

3. Bupati dan Walikota adalah Bupati dan Walikota yang ada di wilayah Lampung.

4. Camat adalah Camat yang ada di wilayah Kabupaten/ Kota di wilayah Lampung.

5. Bendesa Adat adalah Ketua Adat yang memimpin dalam wilayah desa dan atau yang

disebut nama lain, yang keanggotaannya terdiri dari Banjar Pekraman, menjadi satu

kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

6. Kelihan Banjar adalah ketua adat yang memimpin satu kelompok umat Hindu dalam

satu dusun/lingkungan yang ada di wilayah desa, memiliki visi dan pandangan yang

sama untuk mencapai tujuan bersama yang menjadi bagian dari sistem pemerintahan

desa yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

7. Palemahan adalah batas wilayah adat pekraman yang meliputi wilayah Provinsi

Lampung, wilayah Kabupaten/ Kota, wilayah Kecamatan dan wilayah Desa dan atau

yang disebut nama lain, yang menjadi wilayah Desa Pekraman sesuai dengan ruang

lingkup wilayah pemerintahan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang dan

menjadi satu kesatuan struktural yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

8. Krama Desa adalah mereka yang terikat dalam ikatan banjar, menjadi anggota dari

desa adat yang mempunyai ikatan lahir batin berdasarkan agama Hindu, menyatukan


10

diri menjadi satu ikatan adat pekraman desa, yang berada dalam satu wilayah

pemerintahan desa tertentu dan atau yang disebut dengan nama lain, dengan azas

salunglung sabayantaka, paras-paros sarpanaya, asah-asih-asuh dan memiliki

tanggungjawab sesuai dengan awig-awig yang ditetapkan oleh adat pekraman desa dan

atau yang disebut dengan nama lain.

9. Krama Banjar adalah mereka yang mempunyai ikatan lahir batin berdasarkan agama

Hindu yang berada di satu wilayah tertentu dalam satu wilayah pemerintahan desa,

menyatukan diri menjadi ikatan Banjar Adat Pekraman dengan azas salunglung

sabayantaka, paras-paros sarpanaya, asah-asih-asuh, dan memiliki tanggungjawab

sesuai dengan awig-awig yang ditetapkan oleh Banjar Adat Pekraman.

10. Pengempon adalah umat Hindu yang berada di wilayah Adat Pekraman, mempunyai

ikatan lahir dan batin berdasarkan agama Hindu yang diikat dalam Banjar Pekraman

atau Adat Pekraman Desa, yang menyungsung Pura Kahyangan Tiga dan/atau pura

kahyangan yang ada di wilayah Adat Pekraman, yang bertanggung jawab untuk

memelihara dan merawat serta melaksanakan setiap kegiatan upacara di pura

kahyangan tersebut.

11. Paguyuban adalah mereka yang mempunyai ikatan lahir batin berdasarkan agama

Hindu yang berada disatu wilayah desa adat, yang menyatukan diri menjadi satu

kelompok paguyuban atas dasar suka-duka, memiliki tanggungjawab sesuai dengan

peraturan yang ditetapkan oleh Paguyuban.

12. Penyungsung adalah mereka yang mempunyai ikatan lahir batin berdasarkan agama

Hindu dan menjalin ikatan dalam Banjar Pekraman atau Adat Pekraman Desa, yang

memiliki kewajiban untuk bersembahyang di Pura yang diempon dan berpartisifasi

dalam pemeliharaan dan pelaksanaan upacara keagamaan di pura tersebut.

13. Awig–awig adalah peraturan yang ditetapkan oleh Adat Pekraman dan/atau Banjar

Pekraman yang disahkan oleh Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung, sesuai

dengan struktur dan tanggungjawabnya secara kelembagaan, dan dipakai sebagai

pedoman dalam pelaksanaan Tri Hita Karana sesuai dengan desa, kala, patra–desa

mawacara– nagara mawatata dan dharma agama.

14. Prajuru adalah mereka yang ditunjuk sebagai pengurus Majelis Adat Pekraman

Provinsi Lampung, pengurus Majelis Adat Pekraman Kabupaten/Kota, pengurus

Majelis Adat Pekraman Kecamatan, dan pengurus Adat Pekraman yang ada di desa dan


11

atau yang disebut dengan nama lain, pengurus Banjar Pekraman untuk wilayah

dusun/lingkungan yang ada di wilayah desa/kampung/ kelurahan.

15. Paruman adalah rapat permusyawaratan Adat Pekraman, Banjar Pekraman dan

Paguyuban adat yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam mengambil keputusan/

kebijakan, yang terdiri dari paruman agung, paruman majelis dan paruman adat.

16. Paruman Agung adalah pemegang keputusan tertinggi dalam sistem adat pekraman,

mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat Nasional.

17. Pecalang adalah petugas keamanan tradisional yang dibentuk oleh Majelis Adat

Pekraman atau Paguyuban Adat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban

wilayah Adat Pekraman atau melaksanakan pengamanan pada waktu kegiatan-kegiatan

upacara keagamaan.

18. Pengayoman adalah memberi perlindungan kepada krama desa Pekraman atau anggota

paguyuban.

19. Pemberdayaan adalah upaya aktif yang dilakukan Majelis Adat Pekraman Provinsi,

Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa dalam ruang lingkup wilayah Lampung, dalam

rangka mengembangkan, membangun eksistensi adat agar berperan positif dalam

pembangunan daerah Lampung.

20. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai adat dan budaya

Bali dan adat budaya Hindu antara lain Hindu Jawa, terutama dalam menjaga nilai

etika, moral dan peradaban masyarakat yang merupakan inti adat-istiadat sebagai

tradisi dalam sistem masyarakat hukum adat, agar keberadaannya tetap terjaga secara

berkesinambungan dan lestari.

Pasal 2

Dasar dan Tujuan

(1) Dasar Hukum Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung adalah:

a. Pancasila

b. UUD 1945

c. UU Nomor: 6 tahun 2014, tentang Desa

d. Hukum Adat Bali

(2) Tujuan didirikannya Majelis Adat Pekraman adalah:


12

a. Majelis Adat Pekraman adalah wadah organisasi Adat yang ada di wilayah

Lampung, wilayah Kabupaten/ Kota dan wilayah Kecamatan yang merupakan salah

satu dari 19 (sembilan belas) masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia.

b. Memberikan pengayoman terhadap organisasi Adat Pekraman yang ada di wilayah

Lampung.

c. Melindungi eksistensi organisasi adat Pekraman yang ada di wilayah Lampung dari

ancaman kemerosotan nilai-nilai tradisi, adat-istiadat dan seni budaya Bali.

d. Memberdayakan dan melestarikan tradisi adat-istiadat dan hukum adat Bali serta

sistem Adat Pekraman sebagai warisan leluhur yang tidak ternilai, yang dilandasi

oleh azas; paras-paros sarpanaya, sagilik-saguluk, salunglung-sabayantaka dan

asah, asih, asuh.

e. Menjaga persatuan kesatuan krama adat, memelihara kedamaian dan ketentraman

dalam suatu wilayah Adat Pekraman dan lingkungan sekitarnya, guna memotivasi

kelancaran pembangunan di Desa, demi suksesnya pembangunan daerah Lampung.

f. Meningkatkan kesejahteraan bersama krama adat dengan cara mengembangkan

sistem koperasi yang selama ini dijadikan sebagai salah satu usaha Adat Pekraman

dalam mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan.

g. Menggali peluang, kesempatan dalam setiap kegiatan usaha dalam meningkatkan

kesejahteraan dan sistem perekonomian keluarga krama adat.

h. Mengupayakan agar pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota

mengakui dan menghormati eksistensi Majelis Adat Pekraman di Lampung secara

yuridis formal dan tercatat pada lembaran peraturan daerah sebagai peraturan

daerah.

Pasal 3

Visi dan Misi

(1) Visi Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung adalah:

a. Membangun persatuan dan kesatuan antar dan intern masyarakat adat dalam

mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kebahagiaan dengan prinsip saling asah-

asih-asuh.


13

b. Menjalin persaudaraan antar masyarakat adat yang ada dilingkungan desa adat

untuk bersama-sama membangun persatuan dan kesatuan bangsa keamanan

lingkungan, saling hormat-menghormati antar warga dan desa adat dan saling

membantu dengan mengamal kan prinsip gotong-royong untuk mensukseskan

penyelenggaraan pembangunan desa yang di program kan pemerintah.

(2) Membantu menyelesaikan sengketa adat yang terjadi di lingkungan internal

masyarakat adat dan/atau sengketa yang terjadi dengan komunitas masyarakat adat

lainnya yang ada di wilayah desa, dengan berpedoman kepada asas-asas musyawarah

dan mufakat untuk mewujudkan perdamaian dan ketentraman bagi pihak-pihak yang

bersengketa.

(3) Misi Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung adalah:

a. Menjalin komunikasi yang baik antar masyarakat adat yang satu dengan adat

lainnya di dalam satu komunitas adat Bali.

b. Menjalin komunikasi yang baik antar masyarakat adat yang satu dengan

masyarakat adat lainnya yang ada di lingkungan pemerintahan desa untuk hidup

damai dalam bingkai toleransi kehidupan sosial masyarakat adat.

c. Melaksanakan kegiatan adat secara terencana dengan melakukan kunjungan

persaudaraan, dalam rangka acara-acara tradisi adat yang diselenggarakan oleh

masyarakat adat.

d. Melaksanakan kegiatan adat melalui tradisi saling berkunjung di lingkungan

pengurus adat, baik pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa

Adat.

Pasal 4

Lambang

Lambang Majelis Adat Pekraman dibuat diatas kain berwarna hitam berukuran 70 cm x

108 cm dengan rumbai-rumbai berwarna kuning emas, lambang berbentuk kembang

astadala (teratai daun delapan) berwarna putih, di dalamnya terdapat Ongkara berwarna

hitam yang dilingkari oleh rantai tidak terputus berwarna merah.

Pasal 5

Setempel

Setempel Majelis adat Pekraman berbentuk bulat adalah sebagai berikut:


14

menyesuaikan dengan lambang MAP

BAB II

PARHYANGAN, PAWONGAN DAN PALEMAHAN

Bagian Pertama

Parhyangan

Pasal 5

(1) Hubungan antara manusia sebagai krama adat dengan Tuhan, wajib dilaksanakan

secara harmonis disebut sebagai hubungan yang berkaitan dengan parhyangan.

(2) Pura kahyangan yang berstatus sebagai Kahyangan Tiga dan/atau Kahyangan Desa

serta Kahyangan Jagat yang disungsung oleh anggota Majelis Adat Pekraman, menjadi

tanggung jawab secara materiil dan immateriil dari krama Adat Pekraman dan anggota

Paguyuban, yang pelaksanaan nya diatur dalam awig-awig Adat Pekraman.

(3) Pura Kahyangan Jagat Kerthi Bhuana Bandar Lampung yang berstatus sebagai Pura

Kahyangan Jagat di Provinsi Lampung, wajib disungsung oleh seluruh krama Adat

Pekraman se-Provinsi Lampung, dalam pemeliharaannya dikoordinasikan oleh Majelis

Adat Pekraman Provinsi Lampung dengan Majelis Adat Pekraman Kota Bandar

Lampung.

(4) Pura Kahyangan yang berstatus sebagai Pura Kahyangan Jagat di Wilayah Kabupaten/

Kota wajib disungsung oleh seluruh krama adat yang ada di wilayah Kabupaten/Kota

dan dalam pemeliharaannya dikoordinasikan sepenuhnya oleh Majelis Adat Pekraman

Kabupaten/Kota dengan Parisada Kecamatan.

(5) Parhyangan adalah Pura yang dijadikan sebagai tempat suci oleh umat Hindu di

wilayah Adat Pekraman untuk memuja Ida Sanghyang Widhi Wasa. Pemeliharaan

pura ini wajib dilaksanakan secara bersama oleh krama Adat Pekraman dan umat

Hindu lainnya yang ada di wilayah tersebut atas dasar toleransi dan kerukunan serta


15

saling hormat menghomati dalam rangka membangun persatuan dan kesatuan bangsa

Indonesia untuk mewujudkan NKRI

Bagian Kedua

Pawongan

Pasal 6

(1) Hubungan intern krama disebut pawongan.

(2) Krama yang bertempat tinggal di wilayah Banjar lama dalam wilayah Adat Pekraman,

kemudian masuk menjadi krama banjar ditempat yang baru sesuai dengan ketentuan

yang diatur dalam awig-awig banjar, yang bersangkutan disebut sebagai warga banjar

baru.

(3) Krama Adat Pekraman yang telah mempunyai ikatan kahyangan tiga/kahyangan desa

dan tinggal di wilayah Adat Pekraman atau Banjar Pekraman lain, sebagaimana

dimaksud ayat (2), tetap memiliki ikatan parhyangan, pawongan dan palemahan di

tempat tinggalnya yang lama, sedangkan hak dan kewajiban krama Adat tersebut

dikoordinasikan oleh Prajuru Adat Pekraman kedua belah pihak.

(4) Krama Adat Pekraman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat melepaskan dan

atau tetap menjadi anggota krama Adat Pekraman pada wilayah Adat Pekraman

ditempat yang lama, sedangkan hak dan kewajibannya diatur dalam awig-awig

berdasarkan koordinasi kedua Adat Pekraman dan kesanggupan dari krama Adat

Pekraman.

(5) Krama Adat Pekraman sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) pasal ini di dalam

wilayah Adat Pekraman yang baru disebut sebagai krama dura desa.

(6) Krama Adat Pekraman yang tinggal dalam satu wilayah desa bersama-sama dengan

umat lainnya, wajib menjaga hubungan kekerabatan dalam rukun tetangga (RT), rukun

warga (RW), saling hormat-menghormati dan menjaga kedamaian serta menjunjung

tinggi azas persatuan kesatuan yang dilandasi dengan ajaran tat tvam asi.

(7) Tata cara dan syarat-syarat untuk menjadi Krama dalam wilayah Adat Pekraman

diatur dalam awig-awig Adat Pekraman masing-masing.


16

Bagian Ketiga

Palemahan

Pasal 7

(1) Hubungan krama dengan lingkungan dalam wilayah Adat Pekraman disebut dengan

Palemahan.

(2) Palemahan Adat Pekraman merupakan wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang

mempunyai batas-batas tertentu dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa.

(3) Perubahan palemahan dalam wilayah Adat Pekraman dilakukan berdasarkan

kesepakatan para prajuru Adat Pekraman yang berbatasan, melalui keputusan paruman

Majelis Adat Pekraman Kecamatan dan perubahan tersebut dilaporkan kepada Majelis

Adat Pekraman Kabupaten/Kota secara berjenjang untuk dicatat dan dilaporkan

kepada pemerintah daerah.

BAB III

NAMA ORGANISASI, KEDUDUKAN, STRUKTUR,

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

Nama Organisasi dan Kedudukan

(1) Nama organisasi di wilayah Provinsi adalah Majelis Adat Pekraman Provinsi

Lampung, yang berkedudukan di Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi

Lampung.

(2) Nama organisasi di wilayah kabupaten/kota adalah Majelis Adat Pekraman kabupaten/

kota, berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.

(3) Nama organisasi di wilayah kecamatan adalah Majelis Adat Pekraman Kecamatan,

yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.

(4) Nama organisasi di wilayah Desa dan/atau disebut dengan nama lain, adalah Adat

Pekraman, yang berkedudukan di wilayah desa dan/atau disebut dengan nama lain

Pasal 9

Struktur Kepengurusan

Struktur Kepengurusan Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung terdiri dari:


17

a. Satu orang Ketua merangkap sebagai Ketua Majelis Hakim Perdamaian, yang

bertanggungjawab atas seluruh bidang kegiatan meliputi; bidang perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

b. Satu orang Wakil Ketua merangkap Anggota Majelis Hakim Perdamaian, yang

mengurusi Bidang Upacara Keagamaan (Panca Yadnya).

c. Satu orang Wakil Ketua merangkap Anggota Majelis Hakim Perdamaian, yang

mengurusi Bidang organisasi, hukum dan sengketa adat.

d. Satu orang wakil Ketua merangkap Anggota Majelis Hakim Perdamaian, yang

mengurusi Bidang sosial budaya dan pemberdayaan krama adat.

e. Satu orang Wakil Ketua merangkap Anggota Majelis Hakim Perdamaian, yang

mengurusi Bidang Ekonomi, Keuangan, Usaha Koperasi dan usaha-usaha lainnya

f. Satu orang Sekretaris dan satu orang Wakil Sekretaris, merangkap Sekretaris Majelis

Hakim Perdamaian.

g. Satu orang Bendahara dan satu orang Wakil Bendahara.

Pasal 10

Struktur Kepengurusan Majelis Adat Pekraman Kabupaten/ Kota terdiri dari:




b. Satu orang wakil Ketua merangkap Anggota Majelis Hakim Perdamaian, yang


c. Satu orang wakil Ketua merangkap Anggota Majelis Hakim Perdamaian, yang

mengurusi Bidang organisasi, Hukum dan sengketa adat.


mengurusi Bidang sosial budaya dan pemberdayaan adat.


mengurusi Bidang Ekonomi, Keuangan, Usaha Koperasi dan usaha-usaha lainnya.


Hakim Perdamaian.


18


Pasal 11

Setruktur Kepengurusan Majelis Adat Pekraman Kecamatan terdiri dari:




b. Satu orang wakil Ketua merangkap Anggota Majelis Hakim Perdamaian, yang


c. Satu orang wakil Ketua merangkap Anggota Majelis Hakim Perdamaian, yang

mengurusi Bidang organisasi, hukum dan sengketa adat.


mengurusi Bidang sosial budaya dan pemberdayaan adat.


mengurusi Bidang Ekonomi, Keuangan, usaha Koperasi dan usaha-usaha lainnya.


Hakim Perdamaian.


Pasal 12

Struktur Kepengurusan Adat Pekraman yang ada di Desa terdiri dari:


bertanggung jawab atas seluruh bidang kegiatan meliputi; bidang keagamaan (Panca

Yadnya), bidang organisasi, hukum, sengketa adat, bidang ekonomi, keuangan, usaha

koperasi dan usaha-usaha lainnya.

b. Dua orang wakil Ketua merangkap anggota Majelis Hakim Perdamaian.

c. Satu orang Sekretaris dan satu orang Wakil Sekretaris merangkap Sekretaris Majelis

Hakim Perdamaian.

d. Satu orang Bendahara dan satu orang Wakil Bendahara.


19

Pasal 13

Tugas dan Tanggungjawab Pengurus Majelis

Tugas dan tanggungjawab Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung adalah:

a. Menyusun, menetapkan dan mengesahkan awig-awig yang akan dijadikan sebagai

pedoman kerja bagi prajuru Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung.

b. Mengesahkan awig-awig Majelis Adat Pekraman Kabupaten/Kota, Kecamatan dan

Adat Pekraman.

c. Mengatur penyelenggaraan upacara keagamaan yang berkaitan dengan upacara dewa

yadnya dan bhuta yadnya dalam lingkup Provinsi Lampung, sesuai dengan sastra

agama dan tradisi dan adat-istiadat.

d. Mewakili dan bertindak atas nama majelis melakukan tindakan hukum di dalam

peradilan atas persetujuan Paruman Prajuru Majelis Adat Pekraman Provinsi

Lampung.

e. Menyelenggarakan sidang perdamaian dalam upaya majelis menyelesaikan sengketa

adat yang tidak dapat diselesaikan oleh Majelis Hakim Perdamaian pada tingkat

kabupaten/kota.

f. Memberi penghargaan, gelar adat bagi orang-orang yang di nilai berjasa dalam

menegakan dharma dan telah berbuat kebajikan untuk kemajuan perkembangan adat-

istiadat dan agama Hindu, yang ditetapkan/diputuskan dalam paruman agung Majelis

Adat Pekraman Provinsi Lampung dan ditindak lanjuti dengan surat keputusan yang

ditandatangani oleh Ketua Majelis.

g. Mengurus, mengatur dan mengawasi pengelolaan harta kekayaan adat, usaha koperasi

dan segala jenis usaha yang dijalankan oleh Majelis Adat Pekraman Provinsi

Lampung.

h. Menyusun juklak/juknis, HTCK, Job Discription Majelis Adat Pekraman Provinsi

Lampung.

i. Melaksanakan pembinaan organisasi, tradisi, adat-istiadat, hukum adat, dan seni

budaya Bali baik secara langsung atau secara berjenjang sesuai dengan wilayah dan

tanggung jawab nya masing-masing.


20

j. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan, meliputi; pelatihan pemangku, serati banten,

sangging, undagi, koperasi dan organisasi adat, organisasi kepemudaan (Karang

Taruna).

k. Memberikan pembinaan terhadap majelis tingkat kabupaten/kota dan kecamatan

terkait dengan tatacara penyelesaian sengketa adat yang berpedoman pada hukum adat

Bali, yurisprudensi yang dilandasi oleh azas-azas; desa mawacara dan nagara

mawatata serta mengusahakan agar penyelesaian berjalan damai, penuh kesadaran

yang dilandasi ajaran dharma.

l. Menyalurkan aspirasi krama adat terutama dalam kaitannya dengan pengembangan

tradisi, adat-istiadat dan seni budaya serta turut serta berperan aktif dalam

mensukseskan program-pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang ada di

Provinsi Lampung terutama dalam hal pelaksanaan sistem demokrasi yang

berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

m. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Majelis Adat Pekraman Provinsi

Lampung dipimpin oleh seorang Ketua yang diberi nama adat Jro Bendesa Agung.

n. Ketua Majelis Adat Pekraman Provinsi atau Jro Bendesa Agung dalam melaksanakan

tugasnya dibantu 4 orang wakil, 2 orang sekretaris dan 2 orang bendahara, yang

diangkat berdasarkan ketentuan dan tatacara yang diatur dalam awig-awig Majelis

Adat Pekraman Provinsi Lampung.

o. Ketua Majelis Adat Pekraman Provinsi atau Jro Bendesa Agung wajib menyampaikan

laporan hasil pelaksanaan tugas nya dihadapan paruman agung para bendesa adat se

Provinsi Lampung minimal satu tahun sekali.

p. Dalam akhir masa jabatannya Ketua Majelis Adat Pekraman Provinsi atau Jro

Bendesa Agung membuat laporan pertanggungjawaban Pengurus Majelis untuk masa

bhakti sebagaimana diatur dalam masa jabatan pengurus.

Pasal 14

Tugas tanggungjawab Majelis Adat Pekraman Kabupaten/ Kota adalah:

a. Memberikan persetujuan atas awig-awig yang diusulkan secara berjenjang oleh Desa

Pekraman yang ada di wilayah kabupaten/kota.

b. Mengatur penyelenggaraan upacara keagamaan antar Kecamatan sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam awig-awig Majelis Adat Pekraman Kabupaten/kota.


21

c. Mewakili dan bertindak atas nama Majelis Adat Pekraman Kabupaten/Kota untuk

melakukan tindakan hukum di dalam peradilan atas persetujuan Jro Bendesa Agung

secara lisan atau tertulis dalam Paruman Bendesa Adat se Kabupaten/ Kota.

d. Mengurus, mengatur dan mengawasi pengelolaan harta kekayaan (asset) dan segala

jenis usaha yang dilakukan oleh Majelis Adat Pekraman Kabupaten/Kota.

e. Melaksanakan Juklak dan Juknis, HTCK, Job Discription Madat Pekraman

Kabupaten/Kota yang telah disahkan oleh Jro Bendesa Agung.

f. Melaksanakan pembinaan organisasi adat meliputi bidang; adat-istiadat, hukum adat,

ekonomi dan koperasi yang ada di wilayah Madat Pekraman Kabupaten/Kota.

g. Menyelesaikan sengketa adat yang tidak selesai pada tingkat kecamatan, berdasarkan

hukum adat Bali dan yurisprudensi yang dilandasi oleh azas-azas; desa mawa cara

nagara mawa tata dan mengusahakan penyelesaian tersebut berjalan damai, penuh

kesadaran yang dilandasi ajaran dharma.

h. Membina Majelis Adat Pekraman ditingkat Kecamatan dalam memelihara,

mengembangkan dan melestarikan tradisi, adat-istiadat, dan seni budaya Bali yang

menjadi warisan leluhur didasarkan azas paras paros sarpanaya, sagilik-saguluk,

salunglung-sabayantaka,asah-asih-asuh.

i. Menjaga persatuan dan kesatuan krama Adat Pekraman dalam rangka memelihara

kedamaian krama di wilayah Kabupaten/Kota, guna memperlancar pembangunan yang

ada di wilayah Majelis Adat Pekraman Kabupaten/Kota.

j. Menyalurkan aspirasi krama desa pekraman, terutama dalam hal memajukan adat-

istiadat dan seni budaya Bali, dan turut berperan aktif dalam mensukseskan program

pemerintah pusat maupun daerah yang dilaksanakan di wilayah Majelis Adat

Pekraman Kabupaten/Kota.

k. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya Majelis Adat Pekraman Kabupaten/

Kota dipimpin oleh seorang Ketua yang diberi nama jabatan adat Jro Bendesa Madya.

l. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Ketua Majelis Adat Pekraman Kabupaten/Kota,

Jro Bendesa Madya dibantu oleh 4 orang wakil, 2 orang sekretaris dan 2 orang

bendahara yang diangkat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam awig-awig.


22

m. Ketua Majelis Adat Pekraman Kabupaten/Kota atau Jro Bendesa Madya wajib

menyampaikan laporan kegiatan nya dihadapan paruman majelis Pengurus Majelis

Adat Pekraman Kabupaten/Kota dalam waktu satu tahun sekali.

n. Dalam akhir masa jabatan Ketua Majelis Adat Pekraman Kabupaten/Kota, Jro

Bendesa Madya wajib membuat laporan pertanggungjawaban untuk masa bhakti

sebagai mana diatur dalam masa jabatan pengurus.

Pasal 15

Tugas dan tanggungjawab Majelis Pekraman Kecamatan adalah:

a. Memberikan persetujuan awig-awig yang diusulkan secara berjenjang oleh Desa

Pekraman yang ada di wilayah majelis kecamatan.

b. Mengatur penyelenggaraan upacara keagamaan sesuai dengan tradisi, adat-istiadat dan

awig-awig yang berlaku di wilayah Majelis Adat Pekraman Kecamatan.

c. Mewakili Majelis Adat Pekraman Kecamatan atas persetujuan dan saran dari Bendesa

Madya untuk melakukan tindakan hukum di dalam peradilan atas nama Majelis Adat

Pekraman Kecamatan.

d. Mengurus, mengatur dan mengelola harta kekayaan yang dimiliki oleh Majelis Adat

Pekraman Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam awig-awig dan

ketentuan khusus yang dibuat untuk kegiatan tersebut.

o. Melaksanakan Juklak/Juknis, HTCK dan Job discription Majelis Adat Pekraman

Kecamatan yang telah disahkan oleh Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung.

e. Menyampaikan petunjuk-petunjuk majelis atasan kepada majelis dibawahnya secara

berjenjang atau langsung bila diperlukan, meliputi: bidang organisasi, adat-istiadat,

sosial budaya, ekonomi, keuangan, koperasi dan hukum adat.

f. Menyelesaikan sengketa adat yang terjadi di lingkungan Majelis Adat Pekraman

Kecamatan, yang berpedoman pada hukum adat Bali dan yurisprudensi yang dilandasi

oleh azas-azas desa adat, desa mawacara, nagara mawa tata dan mengusahakan agar

penyelesaian tersebut berjalan damai, penuh kesadaran yang dilandasi ajaran dharma.

g. Memelihara, mengembangkan melestarikan adat-istiadat, hukum adat dan sistem Desa

Pekraman yang menjadi warisan leluhur yang tidak ternilai berdasarkan pada azas;

paras-paros sarpanaya, sagilik-saguluk, salunglung-sabayantaka, asah-asih-asuh.


23

h. Menjaga persatuan dan kesatuan, memelihara kedamaian wilayah Majelis Adat

Pekraman Kecamatan dan lingkungan sekitarnya, guna meningkatkan kelancaran dan

suksesnya pembangunan Majelis Adat Pekraman di wilayah Kecamatan.

i. Menyalurkan aspirasi krama desa pekraman di wilayah Majelis Adat Pekraman

Kecamatan, terutama dalam hal memajukan adat-istiadat dan seni budaya serta

berperan aktif mensukseskan program pemerintah daerah maupun pusat yang ada di

wilayah Majelis Adat Pekraman Kecamatan terutama pelaksanaan sistem demokrasi

yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

j. Ketua Majelis Adat Pekraman Kecamatan diberi nama adat Jro Bendesa Alit, wajib

menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tugas dan kewajibannya dihadapan

paruman setahun dalam satu kali.

k. Dalam akhir masa jabatannya Jro Bendesa Alit membuat laporan pertanggungjawaban

pengurus untuk masa bhakti sebagaimana diatur dalam masa jabatan pengurus.

Pasal 16

Tugas dan tanggungjawab Adat Pekraman Desa adalah:

a. Menyusun awig-awig yang dibahas dan diputuskan dalam paruman krama adat

pekraman, dihadiri oleh seluruh krama adat dan/atau menggunakan sistem

keterwakilan berdasarkan kesepakatan bersama.

b. Mengatur penyelenggaraan upacara keagamaan di wilayah desa pekraman sesuai

dengan tradisi, adat-istiadat dan awig-awig yang berlaku dalam wilayah adat

pekraman.

c. Mewakili adat pekraman atas persetujuan dan saran dari Bendesa Alit untuk

melakukan tindakan hukum di dalam peradilan.

d. Mengurus, mengatur dan mengelola harta kekayaan yang dimiliki adat pekraman

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam awig-awig dan ketentuan khusus yang

dibuat untuk kegiatan tersebut.

e. Melaksanakan Juklak/Juknis, HTCK dan Job discription adat pekraman yang telah

disahkan oleh Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung.

f. Menyampaikan petunjuk-petunjuk majelis atasan kepada krama adat meliputi, bidang

organisasi, adat-istiadat, sosial budaya, ekonomi, keuangan, koperasi dan hukum adat.


24

g. Menyelesaikan sengketa adat yang terjadi dilingkungan adat pekraman, yang

berpedoman pada hukum adat Bali dan yurisprudensi yang dilandasi azas desa

mawacara, nagara mawatata dan mengusahakan agar penyelesaian tersebut berjalan

damai, penuh kesadaran yang dilandasi ajaran dharma.

h. Memelihara, mengembangkan melestarikan adat-istiadat, dan seni budaya dalam Adat

Pekraman yang menjadi warisan leluhur berdasarkan azas paras-paros sarpanaya,

sagilik-saguluk, salunglung-sabayantaka, asah-asih-asuh.

i. Menjaga persatuan dan kesatuan, memelihara kedamaian wilayah adat pekraman dan

lingkungan sekitarnya, guna meningkatkan kelancaran dan suksesnya pembangunan di

wilayah adat pekraman.

k. Menyalurkan aspirasi krama desa pekraman, terutama dalam hal memajukan adat-

istiadat dan seni budaya serta berperan aktif mensukseskan program pemerintah

daerah maupun pusat yang ada di wilayah adat pekraman, terutama pelaksanaan sistem

demokrasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

l. Bendesa Adat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tugas dan

kewajibannya dihadapan paruman dua kali dalam setahun.

m. Pada akhir masa jabatannya Bendesa Adat membuat laporan pertanggungjawaban

pengurus untuk masa bhakti sebagaimana diatur dalam masa jabatan pengurus.

BAB IV

WEWENANG, SYARAT-SYARAT DAN TATACARA

PEMILIHAN PRAJURU/KRAMA

Pasal 17

(1) Wewenang Majelis Adat Pekraman ditetapkan secara berjenjang mulai dari Adat

Pekraman Desa dan/atau yang disebut dengan nama lain, sampai pada tingkat Majelis

Adat Pekraman Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

a. Menjadi Hakim Perdamaian dan menyelenggarakan persidangan untuk

menyelesaikan sengketa-sengketa adat sesuai dengan lingkup wilayah Adat

Pekraman yang dilakukan secara berjenjang.

b. Menyelenggarakan persidangan untuk menentukan pembagian harta gono-gini

(druwe gabro) dan harta warisan yang ditinggalkan oleh seorang suami yang telah

meninggal dunia.


25

c. Menyelenggarakan persidangan untuk mengesahkan perkawinan dan/atau

persidangan untuk mengetahui perceraian atas kehendak suami/isteri tanpa

tekanan atau pengaruh dari pihak lain.

d. Menyelenggarakan persidangan untuk menentukan hak asuh dalam suatu

perceraian yang dikehendaki oleh suami/isteri.

e. Mengadakan upacara sudhiwadani atas permohonan seseorang atau sekelompok

orang yang mengajukan permohonan kepada Bendesa Adat atau Ketua Majelis,

dengan melampirkan surat pernyataan di atas meterai 6000.

(2) Membuat keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayah adat

pekraman atau di wilayah majelis pada tingkat yang lebih tinggi. terutama yang terkait

dengan pembangunan pura kahyangan.

(3) Membina dan memelihara kerukunan, toleransi antar krama adat dengan umat lainnya

dalam bingkai toleransi antar umat beragama.

(4) Melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu, termasuk langkah-langkah

hukum yang bertanggung jawab apabila prajuru adat berdasarkan kewenangannya

sudah tidak mampu menyelesaikan sengketa adat yang sedang ditangani.

Pasal 18

Syarat-Syarat Menjadi Prajuru/Krama

(1) Syarat-syarat menjadi prajuru Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung, Kabupaten/

Kota, Kecamatan dan Adat Pekraman diatur sebagai berikut:

a. Sehat jasmani dan rohani.

b. Beragama Hindu dan dalam ikatan keluarga Hindu yang utuh (isteri, anak beragama

Hindu).

c. Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup dalam bidang adat-istiadat dan

agama Hindu.

d. Berprilaku patuh dan taat terhadap awig-awig adat, jujur dan konsisten.

e. Memiliki jiwa pengabdian tinggi dalam memajukan kepentingan krama adat dalam

mengemban ajaran agama Hindu, dan memiliki motivasi untuk pengembangan dan

pelestarian tradisi, adat-istiadat dan seni budaya Bali yang diwariskan leluhur.


26

f. Menjadi pelopor dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat adat, dalam

rangka pengamalan, pemberdayaan, pelestarian adat-istiadat, dan seni budaya Bali.

(2) Syarat-syarat menjadi Krama Adat adalah:

a. Beragama Hindu.

b. Bertempat tinggal di wilayah adat pekraman tertentu.

c. Telah berkeluarga dan atau janda/duda/bujangan.

d. Bersedia mentaati awig-awig yang telah ditetapkan oleh Adat Pekraman.

(3) Syarat-syarat menjadi Krama Banjar adalah:

a. Beragama Hindu.

b. Bertempat tinggal di wilayah banjar adat tertentu.

c. Telah berkeluarga dan atau janda/duda/bujangan.

d. Bersedia mentaati awig-awig yang telah ditetapkan oleh Banjar Pekraman.

Pasal 19

Tatacara Memilih Prajuru/Pengurus

(1) Tatacara pemilihan Bendesa Agung diatur dalam tata tertib sebagai berikut:

a. Sebelum memilih Bendesa Agung, calon Bendesa Agung diusulkan terlebih

dahulu sebagai kandidat oleh sekurang-kurangnya 20% dari jumlah bendesa adat

yang hadir dalam Paruman Agung dan telah dinyatakan quorum sesuai dengan

ketentuan tata tertib pemilihan yang telah disepakati, atau dapat disepakati dengan

sistem keterwakilan melalui pengurus Majelis Adat Pekraman Kabupaten/Kota

yang menjadi peserta paruman, dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

tata tertib pemilihan Jro Bendesa Agung.

b. Dalam proses pemilihan calon yang memperoleh suara tertinggi minimal 50%

plus satu dari jumlah quorum, dinyatakan sebagai pemenang dalam proses

pemilihan dan berhak dikukuhkan oleh majelis adat sebagai Jro Bendesa Agung.

c. Apabila calon hanya satu, maka langsung ditetapkan sebagai Jro Bendesa Agung

dan dinyatakan terpilih secara aklamasi dan kemudian dikukuhkan sebagai Jro

Bendesa Agung.

d. Apabila dalam proses pemilihan diikuti minimal 3 orang calon, kemudian tidak

ada yang memperoleh suara minimal 50% plus 1, maka dua calon yang


27

memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon yang akan maju dalam

proses pemilihan selanjutnya.

e. Pemilihan dilakukan secara bebas, langsung, umum dan rahasia, dalam rangka

menjamin kemurniannya dalam memberikan dukungan kepada kandidat yang

disukai, sehingga ketua terpilih nantinya memiliki akuntabilitas yang dapat

dibanggakan.

f. Calon Jro Bendesa Agung yang diusulkan oleh krama, harus memenuhi syarat-

syarat sebagaimana diatur dalam awig-awig ini, apabila calon ternyata tidak

memenuhi syarat, ketua panitia berwenang melakukan langkah-langkah bijaksana,

antara lain; melakukan paruman terbatas dengan para pihak untuk mengambil

keputusan yang terbaik dan memberikan penjelasan serta saran kepada calon yang

tidak memenuhi syarat-syarat pencalonan agar yang bersangkutan memahami

ketentuan/tatatertib yang telah ditetapkan.

(2) Tata cara dalam pemilihan Bendesa Madya diatur dalam tata tertib sebagai berikut:

a. Sebelum memilih Jro Bendesa Madya, calon Bendesa Madya diusulkan terlebih

dahulu sebagai kandidat oleh sekurang-kurangnya 20% dari jumlah bendesa adat

yang hadir dalam Paruman Madya dan telah dinyatakan quorum sesuai dengan

ketentuan tata tertib pemilihan yang telah disepakati, atau dapat disepakati dengan

sistem keterwakilan melalui pengurus Majelis Adat Pekraman Kecamatan dan/atau

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam tata tertib pemilihan Jro Bendesa

Madya.

b. Dalam proses pemilihan calon yang memperoleh suara tertinggi minimal 50% plus

satu dari jumlah quorum, dinyatakan sebagai pemenang dalam proses pemilihan

dan berhak dikukuhkan sebagai Jro Bendesa Madya.

c. Apabila calon hanya satu, maka langsung ditetapkan sebagai calon terpilih yang

dikukuhkan secara aklamasi sebagai Bendesa Madya.

d. Apabila dalam proses pemilihan diikuti minimal 3 orang calon, kemudian tidak ada

yang memperoleh suara minimal 50% plus 1, maka dua calon yang memperoleh

suara terbanyak ditetapkan sebagai calon yang akan maju dalam proses pemilihan

selanjutnya.


28

e. Pemilihan dilakukan secara bebas, langsung, umum dan rahasia untuk menjamin

kemurnian dalam memberikan dukungan kepada kandidat yang disukai, sehingga

Bendesa Madya yang telah terpilih akan memiliki akuntabilitas yang dapat

dibanggakan.

f. Calon Jro Bendesa Madya yang diusulkan oleh krama, harus memenuhi syarat-

syarat sebagaimana diatur dalam awig-awig ini, apabila calon ternyata tidak

memenuhi syarat, maka ketua panitia berwenang melakukan langkah-langkah

bijaksana, antara lain; melakukan paruman terbatas dengan para pihak untuk

mengambil keputusan yang terbaik dan memberi penjelasan/saran kepada calon

yang tidak memenuhi syarat pencalonan agar memahami ketentuan/tata tertib yang

ditetapkan.

(3) Tata cara pemilihan Bendesa Alit adalah sebagai berikut:

a. Sebelum memilih Jro Bendesa Alit, calon Bendesa Alit diusulkan terlebih dahulu

sebagai kandidat oleh sekurang-kurangnya 20% dari jumlah bendesa adat yang

hadir dalam Paruman Alit dan telah dinyatakan quorum sesuai dengan ketentuan

tata tertib pemilihan yang telah disepakati, atau dapat disepakati dengan cara

perwakilan melalui pengurus Bendesa Adat Pekraman sesuai dengan ketentuan

yang diatur dalam tata tertib pemilihan Jro Bendesa Alit.

b. Dalam proses pemilihan calon yang memperoleh suara tertinggi minimal 50% plus

satu dari jumlah quorum, dinyatakan sebagai pemenang dalam proses pemilihan

dan berhak dikukuhkan sebagai Jro Bendesa Alit.

c. Apabila calon hanya satu, maka langsung ditetapkan sebagai calon terpilih yang

dikukuhkan secara aklamasi sebagai Bendesa Alit.

d. Apabila dalam proses pemilihan diikuti minimal 3 orang calon, kemudian tidak ada

yang memperoleh suara minimal 50% plus 1, maka dua calon yang memperoleh

suara terbanyak ditetapkan sebagai calon yang akan maju dalam proses pemilihan

selanjutnya.



Bendesa Alit terpilih akan memiliki akuntabilitas yang dapat dibanggakan.


29

f. Calon Jro Bendesa Alit yang diusulkan oleh krama, harus memenuhi syarat-syarat

sebagaimana diatur dalam awig-awig ini, apabila calon ternyata tidak memenuhi

syarat, maka ketua panitia berwenang melakukan langkah-langkah bijaksana, antara

lain; melakukan paruman terbatas dengan para pihak untuk mengambil keputusan

yang terbaik dan memberi penjelasan/saran kepada calon yang tidak memenuhi

agar memahami ketentuan yang telah ditetapkan.

(4) Tata cara pemilihan Bendesa Adat diatur dalam tatatertib sebagai berikut:

a. Sebelum memilih Bendesa, calon Bendesa diusulkan terlebih dahulu sebagai

kandidat oleh sekurang-kurang nya 20% dari jumlah perwakilan Banjar Pekraman

yang hadir dalam paruman dan telah dinyatakan quorum sesuai dengan ketentuan

tata tertib pemilihan yang telah disepakati.

b. Calon yang memperoleh suara terbanyak minimal 50% plus satu dinyatakan

sebagai pemenang dalam pemilihan dan berhak dikukuhkan sebagai Bendesa.

c. Apabila calon hanya satu, maka langsung ditetapkan dan dikukuhkan sebagai

Bendesa.

d. Apabila dalam pemilihan yang diikuti oleh minimal 3 calon dan dalam proses

pemilihan tersebut tidak ada yang mencapai suara 50% plus satu, maka dua calon

yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon yang berhak maju

dalam proses pemilihan selanjutnya.



Bendesa terpilih memiliki akuntabilitas yang dapat dibanggakan.

(5) Tata cara pemilihan Kelihan Banjar diatur dalam tata tertib sebagai berikut:

a. Sebelum proses pemilihan, calon Kelihan Banjar diusulkan terlebih dahulu

sebagai kandidat Kelihan Banjar oleh sekurang-kurangnya 20% dari jumlah

Krama Banjar Pekraman yang hadir dalam paruman dan telah dinyatakan quorum

sesuai dengan ketentuan tata tertib pemilihan yang telah disepakati.

b. Calon yang memperoleh suara terbanyak minimal 50% plus satu dinyatakan

sebagai pemenang dalam pemilihan dan berhak dikukuhkan sebagai Bendesa.

c. Apabila calon hanya satu, maka langsung ditetapkan dan dikukuhkan sebagai

Kelihan Banjar.


30

d. Apabila dalam pemilihan diikuti minimal 3 calon, dan dalam proses pemilihan

tersebut tidak ada yang mencapai suara 50% plus satu, maka dua calon yang

memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon yang berhak maju dalam

proses pemilihan selanjutnya.



Kelihan Banjar terpilih memiliki akuntabilitas yang dapat dibanggakan.

Pasal 20

(1) Setelah dilaksanakan pemilihan Pengurus Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung,

pengurus terpilih pada priode pertama pembentukan pengurus Provinsi, wajib

melaporkan dan mendaftarkan Majelis Adat Pekraman yang telah terbentuk ini kepada

Badan Legislatif Daerah (BALEGDA) Provinsi Lampung untuk ditetapkan dalam

Perda Provinsi Lampung.

(2) Laporan sebagaimana tersebut pada ayat (1) tembusan nya disampaikan kepada

Gubernur Lampung, Badan Otonomi Daerah dan Kesbanglinmas.

(3) Pengurus terpilih pada periode kedua dan seterusnya, cukup hanya melaporkan

susunan kepengurusan baru yang terpilih pada periode berikutnya.

Pasal 21

(1) Setelah dilaksanakan pemilihan Pengurus Majelis Adat Pekraman Kabupaten/Kota,

pengurus yang terpilih pada periode pertama pembentukan pengurus Kabupaten/ Kota,

wajib melaporkan dan mendaftarkan Majelis Adat Pekraman yang telah terbentuk ini

kepada (BALEGDA) Kabupaten/kota untuk ditetapkan dalam peraturan daerah

Kabupaten/Kota.

(2) Laporan sebagaimana tersebut pada ayat (1) tembusan nya disampaikan pada

Bupati/Walikota, Badan Otonomi Daerah dan Kesbanglinmas.

(3) Pengurus terpilih pada periode kedua dan seterusnya, cukup hanya melaporkan

kepengurusan baru yang terpilih pada periode berikutnya.


31

BAB V

PENGANGKATAN DAN

PEMBERHENTIAN PENGURUS

Pasal 22

Pengangkatan Pengurus

(1) Pengurus Majelis Adat Pekraman Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan Bendesa

Adat diangkat untuk masa jabatan selama 6 (enam) tahun dan selanjutnya dapat dipilih

kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak 2 periode.

(2) Untuk dapat diangkat menjadi Pengurus Majelis Adat Pekraman, syarat-syarat yang

harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia

b. Beragama Hindu

c. Memiliki status sebagai krama adat banjar.

d. Memiliki status sebagai keluarga Hindu yang utuh.

e. Memahami tradisi adat-istiadat dan seni budaya Bali

f. Memahami Menawa Dharma Sastra sebagai Hukum Hindu, Hukum Adat Bali dan

Awig-Awig Adat Bali.

g. Memahami dan mengamalkan Tri Kerangka Dasar Agama Hindu sebagai susastra

agama Hindu.

Pasal 23

Pemberhentian Pengurus

(3) Pemberhentian prajuru/pengurus Majelis Adat Pekraman Provinsi, Kabupaten/Kota,

Kecamatan dan Bendesa Adat, dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai

berikut:

a. Habis masa jabatan.

b. Meninggal dunia.

c. Mengundurkan diri dari jabatan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawab

kan, yang disampaikan melalui surat kepada majelis dan atau secara lisan

dihadapan paruman.


32

d. Diberhentikan berdasarkan keputusan paruman agung, karena terbukti telah

melakukan perbuatan tindak pidana.

e. Melanggar ketentuan awig-awig adat pekraman yang menjadi pedoman organisasi

Majelis Adat Pekraman

f. Melanggar etika agama Hindu dan berperilaku tidak sesuai dengan sesananya

sebagai prajuru/pengurus.

g. Terbukti berperilaku asusila dan amoral, misalnya melakukan perilaku sex

menyimpang, berselingkuh dengan isteri orang lain (atau memitra), melakukan

hubungan seksual dengan orang yang bukan istrinya.

BAB VI

HARTA KEKAYAAN

Pasal 24

(1) Harta kekayaan Majelis Adat Pekraman adalah kekayaan masing-masing yang telah

ada maupun yang akan ada, berupa harta bergerak dan tidak bergerak, serta benda-

benda pusaka yang bersifat religius magis yang menjadi milik masing-masing Majelis

Adat Pekraman wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Adat Pekraman

Desa.

(2) Pengelolaan harta kekayaan Majelis Adat Pekraman dilakukan oleh Prajuru Adat

masing-masing Majelis Adat Pekraman dan Adat Pekraman Desa.

(3) Setiap pengalihan atau perubahan status harta milik Majelis Adat Pekraman harus

mendapat persetujuan paruman.

(4) Pengawasan harta kekayaan Majelis Adat Pekraman dilakukan secara umum oleh

anggota atau krama.

(5) Asset milik Majelis Adat Pekraman, berupa tanah, kendaraan bermotor dan barang-

barang lainnya, tidak dapat diatasnamakan secara pribadi, kecuali dilakukan

pengalihan hak berdasarkan transaksi jual-beli.


33

BAB VI

SUMBER PENDAPATAN

DAN SISTEM EKONOMI

Pasal 25

Sumber Pendapatan

Sumber Pendapatan dari Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

a. Usaha-usaha yang diperoleh dari hasil pengembangan kegiatan koperasi dalam sistem

perekonomian Hindu, usaha-usaha lainnya di bidang kesehatan dan perbankan yang

berkaitan dengan sistem ekonomi modern dan usaha lainnya yang tidak bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan.

b. Bantuan dari Pemerintah Daerah Provinsi.

c. Bantuan Pemerintah Pusat.

d. Bantuan para donatur yang tidak mengikat.

e. Usaha-usaha lain yang sah.

Pasal 26

Sumber Pendapatan Majelis Adat Pekraman Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

a. Usaha yang dilaksanakan secara terpusat oleh Majelis Adat Pekraman Provinsi

Lampung yang meliputi; usaha-usaha koperasi dan usaha lainnya di bidang kesehatan

dan perbankan yang berkaitan dengan sistem ekonomi modern.

b. Bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

c. Bantuan Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI.

d. Bantuan donatur yang tidak mengikat.


Pasal 27

Sumber Pendapatan dari Majelis Adat Pekraman Kecamatan adalah sebagai berikut:

a. Usaha yang dilaksanakan secara terpusat oleh Majelis Adat Pekraman Provinsi

Lampung yang meliputi; usaha-usaha koperasi dan usaha lainnya di bidang kesehatan

dan perbankan yang berkaitan dengan sistem ekonomi modern.

b. Bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.


34

c. Bantuan Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI.

d. Bantuan donatur yang tidak mengikat.


Pasal 28

(1) Sumber Pendapatan Desa Pekraman adalah sebagai berikut:

a. Hasil pengelolaan kekayaan Desa Pekraman.

c. Pelaksanaan usaha-usaha koperasi simpan pinjam secara terpusat dari Majelis Adat

Pekraman Provinsi Lampung.

d. Bantuan pemerintah daerah dan Dirjen.

e. Sumbangan donatur yang tidak mengikat

f. Pendapatan lainnya yang sah.

(2) Pendapatan Desa Pekraman sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, dipergunakan

untuk memenuhi kebutuhan anggaran penyelenggaraan kegiatan Adat Pekraman.

(3) Tata kelola dan pengunaan pendapatan tersebut ayat (1) diatas, diatur lebih lanjut

berdasarkan awig-awig Adat Pekraman.

Pasal 29

Sistem Ekonomi

(1) Sistem ekonomi yang akan dijalankan oleh Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung

antara lain Sistem Ekonomi Koperasi dan usaha-usaha lain yang dapat meningkatkan

kesejahteraan krama Adat Pekraman.

(2) Usaha Koperasi dilaksanakan secara terpusat mulai dari Majelis Adat Pekraman

Provinsi Lampung sampai ke tingkat desa dan/atau disebut dengan nama lain.

(3) Hasil kegiatan usaha koperasi yang dilaksanakan Majelis Adat Pekraman

dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan seluruh krama Adat Pekraman.

(4) membentuk badan-badan usaha lainnya.


35

BAB VII

MEKANISME PENYUSUNAN AWIG-AWIG

DAN PARUMAN-PARUMAN

Pasal 30

Mekanisme Penyusunan Awig-Awig

(1) Awig-Awig Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung, disusun oleh Majelis Adat

Pekraman Provinsi Lampung atas usul Majelis Adat Pekraman Kabupaten/Kota secara

berjenjang.

(2) Awig-Awig Majelis Adat Pekraman Kabupaten/Kota, disusun oleh Majelis Adat

Pekraman Kabupaten/Kota atas usul dari Majelis Adat Pekraman Kecamatan secara

berjenjang.

(3) Awig-Awig Majelis Adat Pekraman Kecamatan, disusun oleh Majelis Adat Pekraman

Kecamatan atas usul dari Adat Pekraman Desa dan/atau disebut dengan nama lain

secara berjenjang.

(4) Awig-Awig Adat Pekraman Desa dan/atau disebut dengan nama lain, disusun oleh

Adat Pekraman Desa dan/atau disebut dengan nama lain atas usul dari Banjar

Pekraman secara berjenjang.

(5) Awig-Awig Banjar Pekraman disusun oleh pengurus yang dibantu oleh Tim perumus

yang ditunjuk Krama Banjar.

(6) Awig-Awig Adat Pekraman tidak boleh bertentangan dengan ajaran Agama,

Pancasila, UUD 1945, Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2014 dan Hak Azasi Manusia.

(7) Awig-Awig Majelis Adat Pekraman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai

dengan ayat (6) diatas, disusun dan disahkan berdasarkan atas keputusan Paruman

sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

(8) Awig-awig Majelis Adat Pekraman yang telah disahkan, agar dilaporkan kepada

pemerintah sesuai dengan tingkat kewilayahannya masing masing, untuk disahkan

sebagai peraturan adat yang berlaku bagi krama adat pekraman.


36

Pasal 31

Paruman-Paruman

(1) Paruman Agung adalah pemegang keputusan tertinggi Adat Pekraman tingkat desa,

tingkat kecamatan, tingkat Kabupaten dan tingkat Provinsi.

(2) Pelaksanaan Paruman Agung sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaksanakan sekali

dalam satu tahun, atau secara insidentil bila diperlukan dan dalam hal-hal yang sangat

penting untuk dilakukan.

(3) Paruman Majelis adalah rapat-rapat yang dilaksanakan oleh para pengurus Majelis

Adat Pekraman Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan yang secara rutin wajib

dilaksanakan oleh pengurus paling lama 6 bulan sekali.

(4) Paruman Adat Desa adalah rapat yang dilaksanakan oleh pengurus Adat Pekraman dan

perangkatnya, yang secara rutin dilaksanakan paling lama satu bulan sekali.

BAB VIII

PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN


Pasal 32

(1) Pemberdayaan dan pelestarian tradisi, adat-istiadat dan seni budaya Bali yang tumbuh

dan berkembang di Provinsi Lampung diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

a. Sistem pembangunan Parhyangan, Pawongan dan Palemahan dilaksanakan sesuai

dengan tradisi, adat-istiadat dan seni budaya Hindu suku Bali sesuai dengan asta

kosala-kosali dan astabumi.

b. Mewujudkan pelestarian tradisi, adat-istiadat dan seni dan budaya Bali yang ada

di wilayah Adat Pekraman.

c. Pemberdayaan potensi adat yang telah berkembang di wilayah Majelis Adat

Pekraman bertujuan untuk mewujudkan pelestarian tradisi, adat-istiadat dan seni

budaya Bali, dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat Hindu yang memiliki

daya tangkal dari pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang

menjiwai kepribadian umat Hindu Indonesia.

d. Mendorong terciptanya suatu kondisi yang mampu meningkatkan peran dan

fungsi Adat Pekraman dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat serta


37

jatidiri umat Bali dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan di

segala bidang.

(2) Dalam upaya melakukan pemberdayaan dan pelestarian sistem Adat Pekraman

sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, krama adat wajib mendorong terciptanya:

a. Sikap demokratis, adil dan objektif dikalangan prajuru dan krama adat masing-

masing.

b. Pelestarian tradisi, adat-istiadat dan seni budaya Bali dengan tidak menganggu

tradisi, adat-istiadat dan seni budaya lainnya yang berkembang di wilayah Adat

Pekraman, yang menjadi warisan budaya Nusantara yang tidak ternilai dan bersifat

positif.

BAB IX

SANKSI HUKUM ADAT

Pasal 33

(1) Pelanggaran terhadap awig-awig Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung,

dikenakan sanksi minimal tegoran tertulis dan setinggi-tingginya diberikan tegoran

keras berturut sebanyak 3 kali, kemudian diberikan ketegasan apakah yang

bersangkutan akan mengundurkan diri atau pindah.

(2) Pelanggaran terhadap awig-awig Majelis Adat Pekraman Kabupaten/Kota, dikenakan

sanksi sesuai dengan awig-awig yang diatur tersendiri oleh Majelis Adat Pekraman

Kabupatan/Kota, sepanjang aturan yang disusun tidak bertentangan dengan ketentuan

yang mengatur diatasnya, Pancasila dan UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor: 6

tahun 2014.

(3) Pelanggaran terhadap awig-awig Majelis Adat Pekraman Kecamatan, dikenakan

sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam awig-awig Majelis Adat Pekraman

Kecamatan, sepanjang ketentuan itu tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya,

Pancasila dan UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2014.

(4) Pelanggaran terhadap awig-awig Adat Pekraman Desa dan/atau yang disebut dengan

nama lain, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan awig-awig yang disusun oleh

Adat Pekraman Desa dan/atau yang disebut dengan nama lain, sepanjang tidak

bertentangan dengan aturan diatasnya.


38

(5) Pelanggaran terhadap awig-awig Banjar, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan

awig-awig yang disusun oleh masing-masing banjar, sepanjang tidak bertentangan

dengan aturan diatasnya.

BAB X

PECALANG

Pasal 34

(1) Tugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Adat Pekraman dilaksanakan

oleh Pecalang.

(2) Pecalang melaksanakan tugas-tugas pengamanan dalam hubungan dengan pelaksanaan

upacara keagamaan.

(3) Pecalang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus/ prajuru berdasarkan keputusan

paruman adat.

BAB XI

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 35

(1) Umat Hindu diluar suku Bali yang ada di wilayah adat pekraman dalam melaksanakan

aktivitas keagamaan, wajib turut serta menyungsung pura desa dan atau pura

kahyangan tiga, pura kahyangan tunggal dan atau pura kahyangan jagat yang ada di

wilayah Majelis Adat Pekraman.

(2) Dalam melaksanakan aktivitas keagamaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas,

disesuaikan dengan tradisi, adat-istiadat dan budaya yang diwarisi dari leluhur yang

bersangkutan, selama tidak bertentangan dengan ajaran veda.

BAB XI

PERUBAHAN AWIG-AWIG

Pasal 36

Perubahan awig-awig Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung dapat dilaksanakan atas

usul krama adat minimal 50% plus satu dari jumlah perwakilan dari Majelis Adat

Pekraman kabupaten/kota se Provinsi Lampung yang hadir dalam paruman agung.


39

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

(1) Dengan disahkan dan ditandatanganinya awig-awig ini oleh Bendesa Agung dan

Bendesa Madya se Provinsi Lampung maka secara de fakto (hukum materiil)

kedudukan fungsi dan peranan adat pekraman sebagai salah satu kesatuan masyarakat

hukum adat yang ada di Provinsi Lampung dinyatakan telah berlaku secara resmi bagi

krama adat yang ada di Provinsi Lampung.

(2) Untuk mendapat pengakuan secara de yure (hukum formal), maka awig-awig majelis

adat pekraman ini setelah disahkan dan ditanda tangani, wajib dilaporkan kepada

Pemda Provinsi Lampung dan didaftarkan dalam lembaran daerah Provinsi Lampung

serta diundangkan sebagai Perda Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung yang

berlaku sebagai peraturan khusus bagi masyarakat hukum Adat Pekraman di Provinsi

Lampung.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada Tanggal : 22 Mei 2016

TIM PERUMUS AWIG-AWIG DAN PENGGAGAS

BERDIRINYA MAJELIS ADAT PEKRAMAN

Ketua : AKBP Dr. I Ketut Seregig, S.H., M.H.

Sekretaris : I Gede Suharto, SE

Anggota : AKBP I Made Rasma, S.Ik, M.Si

Anggota : AKBP I Made Kartika, S.Ag, S.H., M.H.

Anggota : Kompol I Ketut Suma, S.H.

Anggota : Kompol IBG.Adi Putra, S.Psi, M.Psi

Anggota : Drs. I Dewa Kadek Artha

Anggota : I Made Pasti

Anggota : drh.Anak Agung Oka Mantera

Anggota : Iptu Pol I Nyoman Parta

Anggota : I Nengah Aryata, SE

Anggota : I Made Pasti

Anggota : Mangku Misi, S.Pd.


40

Anggota : I Ketut Sukerta

Anggota : I Gusti Putu Mudita

Anggota : I Wayan Sudiksa, SIP

Anggota : I Ketut Yorgel

Anggota : I Putu Suanda

Anggota : I Ketut Rajin

Anggota : I Nyoman Gunawan

Anggota : I Nengah Sarwa

Anggota : I Nyoman Jiwa

PENJELASAN

Tentang

AWIG-AWIG


PROVINSI LAMPUNG

I. Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2914, tentang Desa, memberikan

pedoman yang jelas terhadap eksistensi desa adat yang tumbuh dan berkembang di

seluruh wilayah Indonesia, termasuk Majelis Adat Pekraman yang semula bernama

Desa Adat Bali. Undang-Undang No: 6 tahun 2014 tentang Desa, juga memberikan

kebebasan bagi masyarakat hukum adat di Indonesia untuk mengembangkan prinsip-

prinsip demokrasi dan peran sertanya dalam proses pembangunan negara secara

merata dan berkeadilan dengan memperhatikan potensi dan keaneka ragaman tradisi,

adat-istiadat dan budaya masyarakat, dengan senantiasa menjaga persatuan dan

kesatuan antar dan inter masyarakat hukum yang memiliki hak asal-usul yang bersifat

istimewa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung adalah suatu kesatuan masyarakat hukum

yang ada di wilayah Lampung, mempunyai susunan asli dan hak asal-usul yang

bersifat istimewa bersumber pada agama Hindu dan kebudayaan Bali yang

berdasarkan ajaran Tri Hita Karana, mempunyai Kahyangan Tiga sebagai tempat

melakukan ibadah bersama, mengamalkan, memelihara hubungan harmonis antara

manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam yang

bersifat universal.


41

Majelis Adat Pekraman memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan

krama desa atau anggotanya sendiri, sedangkan prajuru adat bertanggungjawab kepada

paruman adat. Dalam sistem kehidupan sehari, Majelis Adat Pekraman berwenang

melakukan perbuatan hukum di luar dan di dalam peradilan, mengatur dan

menetapkan keputusan adat, memiliki asset atau harta kekayaan, bangunan dan dapat

melakukan gugatan dimuka pengadilan, untuk hal tersebut, Bendesa Adat Pekraman

memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan atau mengadakan

perjanjian-perjanjian yang saling menguntungkan.

Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung memiliki sumber pembiayaan berupa

pendapatan desa, bantuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pendapatan lain-

lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa. Berdasarkan atas hak asal

usul sistem Adat Pekraman tersebut, majelis-majelis desa adat berwenang sebagai

mediator dalam penyelesaian sengketa adat dan prajuru desa berwenang mendamaikan

perkara/sengketa dari anggota/atau kramanya. Hal-hal yang mendasar dari sistem Adat

Pekraman adalah memberi dorongan untuk memberdayakan krama adat untuk

meningkatkan peran sertanya dalam mengembangkan fungsi dan peran Adat

Pekraman, oleh karena itu sistem Adat Pekraman tidak bertentangan dengan maksud

dan tujuan undang-undang Nomor: 6 Tahun 2014, tentang Desa.

Awig-Awig ini merupakan payung hukum bagi Majelis Adat Pekraman yang ada di

Lampung. Disamping itu, sistem Desa Pekraman berakar pada budaya Bali yang

secara historis semula bernama Desa Adat Bali yang menjadi ruh atau jiwa dari Desa

Pekraman.

Dasar dari Sistem Adat Pekraman adalah Pancasila, UUD 1945 dan UU Nomor: 6

tahun 2014, tentang Desa, yang telah memberi kepastian hukum tentang eksistensi

Desa Adat di Indonesia, termasuk Majelis Adat Pekraman yang ada di Lampung.

Secara filosofis undang-undang ini menjadi nilai-nilai dasar keadilan dan kebenaran

bagi Adat Pekraman dalam menetapkan peraturan atau awig-awig dan tindakan hukum

yang dilakukan dalam lingkungan tugas dan wewenang Majelis Adat Pekraman.

Majelis Adat Pekraman Lampung berazaskan Budaya Bali yang memiliki karakter

etika hukum yang bersifat konstitutif, menjadi sumber dari materi hukum yang telah

ditetapkan dan Tri Hita Karana yang mengandung karakter etika religius yang menjadi


42

sumber dari prinsip-prinsip kesucian diri yang akan dijadikan pedoman bagi Krama

Adat Pekraman di Lampung.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1 : Cukup jelas












Pasal 13 : Jro Bendesa Agung adalah Nama Adat dari Jabatan Ketua Majelis Adat

Pekraman pada tingkat Provinsi.

Pasal 14 : Jro Bendesa Madya adalah Nama Adat dari Jabatan Ketua Majelis Adat

Pekraman pada tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 15 : Jro Bendesa Alit adalah Nama Adat dari Jabatan Ketua Majelis Adat

Pekraman pada tingkat Kecamatan.

Pasal 16 : Jro Bendesa Adat adalah Nama Adat dari Jabatan Ketua Adat Pekraman

yang ada di Desa, apabila dalam satu desa hanya ada satu Banjar, maka

Jabatan Bendesa Adat dapat dirangkap oleh Ketua Adat Banjar.




Pasal 19 : Masa jabatan 6 (enam) tahun merujuk pada ketentuan yang diatur dalam

pasal 39 ayat (1) undang-undang Nomor: 6 tahun 2014.






43


Pasal 25 : Usaha-usaha lainnya yang dijadikan sebagai sumber pendapatan MAP

adalah koperasi dan perdagangan




Pasal 29 : Sistem Ekonomi Majelis Adat Pekraman ini khususnya koperasi dan

perdagangan akan dijalankan secara terpusat dari Provinsi hingga

kedaerah-daerah, secara transparan, dengan sistem pengawasan digital,

yang dapat diakses oleh seluruh krama adat yang akan dijadikan sebagai

anggota koperasi.



Pasal 33 : Yang dimaksud dengan Sanksi Adat dalam hal ini adalah sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam ketentuan Hukum Adat Bali, yaitu: Sanksi

Prayascita Desa, Jiwa Danda dan Artha Danda.


Pasal 35 : Yang dimaksud dengan umat Hindu di luar suku Bali adalah umat Hindu

lainnya antara lain; umat Hindu Jawa, dan lain-lain yang ada di wilayah

Adat Pekraman wajib ikut serta dalam menyungsung pura di wilayah

adat pekraman.


Pasal 37 : Cukup Jelas

***


44

Dokumen:

PERATURAN (PESWARA)

TANGGAL 13 OKTOBER 1900

Tentang

HUKUM WARIS

BERLAKU BAGI PENDUDUK HINDU BALI

DARI KABUPATEN BULELENG

Dikeluarkan oleh:

Residen Bali dan Lombok

dengan permusyawarahan bersama-sama

Pedanda-pedanda dan Punggawa-Punggawa.

Pasal 1

(1) Apabila seseorang meninggal dunia, maka harta pening galannya setelah pelunasan

hutang-hutangnya pertama-tama harus dipergunakan untuk pembiayaan Pengabenan

(Upatjara Pembakaran Djenasah).

(2) Sebelum pengabenan diselenggarakan, dilarang melakukan pembagian atas harta

peninggalan itu atau melepaskan (mendjual, menggadaikan, dsb), kecuali untuk

keperluan tersebut.

Pasal 2

(1) Sisa harta warisan setelah dipakai untuk pembiayaan pengabenan sebelum dilakukan

pembagian, harus disediakan dulu untuk keperluan-keperluan hidup dari keluarga yang

ditinggalkan.

(2) Pengurusan atas harta itu dijalankan secara damai bersama-sama oleh mereka yang

bersangkutan. Seorang djanda yang tidak mempunyai anak lelaki dewasa dalam

pengurusan itu dibantu oleh anggota keluarga lelaki seluruh yang paling dekat dan

yang paling dewasa dalam pantjar lelaki sebagai wali dari anak-anaknya.

(3) Pelepasan tanggan/penggadaian dari barang-barang itu hanya dapat dilakukan dengan

persetujuan dari semua mereka yang berkepentingan dan hal itu sama sekali tidak

boleh dilakukan selama diantara mereka terdapat anak-anak yang berlum dewasa.


45

Pasal 3

(1) Jika terhadap suatu bundel akan dilaksanakan pembagian maka tjara-tjara untuk itu

diserahkan kepada pemusya warahan setjara damai dari yang bersangkutan. Pem

bagian yang telah dilakukan mengenai tanah-tanah harus segera dilaporkan kepada

pengurus sawah atau pamong desa bagi kepentinggan tata usaha.

(2) Apabila oleh seorang atau beberapa orang anak-anak lelaki yang sudah kawin dalam

pembagian itu diminta kan perantara pemerintah maka pembagian akan diatur

demikain rupa, sehingga si janda mendapat satu bagian, masing-masing anak lelaki

dua bangian dan masing-masing anak perempuan setengah bagian. Bila tidak anak-

anak lelaki maka setiap warisan akan jatuh kepada wanita-wanita yang masih ada

seperti yang disebutkan tadi itu.

Pasal 4

Apabila sijanda kawin lagi atau salah seorang dari anak-anak perempuannya menikah

maka bagian warisan itu, begitu pula mas kawin (uang pembelinjah) yang diatur untuk

mereka itu dibagi antara mereka yang lainnya berhak menerima harta warisan sesuai

dengan peraturan pembagian seperti yang diamksudkan dalam pasal diatas.

Pasal 5

(1) Apabila seorang janda meninggal maka anak-anaknya menyelenggarakan

pengabenannya dan seterusnya bersama-sama secara damai meneruskan pengurusan

harta peninggalan itu ataupun atas persetujuan bersama-sama mengadakan pembagian.

(2) Jika dalam pembagian itu dimintakan perantara peme rintah, maka masing-masing anak

lelaki menerima dua bagian dan masing-masing anak perempuan setengah bagian.

(3) Dalam hal nak-anak lelaki itu belum dewasa, maka yang menguruskan harta

peninggalan ialah anggota keluarga lelaki terdekat yang sedarah dan yang sudah

dewasa dalam keturunan lelaki, yang akan tetapi tidak berhak melepaskan atau

menggadaikan barang barang warisan tersebut kecuali untuk kepentingan pengabenan

dari yang meninggal.

Pasal 6

(1) Apabila seorang anak yang kawin dari seorang janda mati maka harta warisan

setengah dikurangi ongkos-ongkos pengabenan, jatuh pada anggota-anggota lain dari


46

keluarga itu sesuai dengan ketentuan seperti yang dimuat dalam pasal 2 dan pasal 3

tersebut diatas.

(2) Jika seorang anak lelaki yang kawin meninggal, maka keluarganya menggantikan

dalam hak atas sebagian dari harta warisan si ayah dari anak lelaki itu.

Pasal 7

(1) Apabila serang duda atau seorang janda yang tidak mempunyai anak-anak lelaki atau

anak-anak perempuan ayang belum kawin ataupun seorang wanita yang tidak pernah

kawin meninggal dunia, maka harta warisan diwarisi oleh anggota-anggota keluarga

lelaki sedarah yang terdekat dalam pantjar lelaki sampai derajat kedelapan, akan tetapi

pemerintah berkuasa memberikan rumah dan pekarangan kepada mereka yang

dianggap peling berhak atas barang-barang itu.

(2) Para ahli waris wajib pertama-tama dengan memakai harta peninggalan itu membiayai

(ongkos-ongkos) pengabenan dari si mati yang dalam jangka waktu tiga tahun harus

dilakukan kalau upacara itu tidak (segera) diselenggarakan, sesudah meninggalnya.

Pasal 8

(1) Jika simendiang tidak mempunyai anggota-anggota keluarga seperti yang dimaksud

kan pada pasal 7 di atas itu, maka dengan permusyawarahan punggawa yang

bersangkutan dan pedanda-pedanda, ditunjuk seorang untuk menyelenggarakan

pengabenan, dalam hal mana harus pula diingat kepada anak-anak perempuan yang

telah kawin dan seterusnya kepada anggota-anggota keluarga dalam keturunan

perempuan.

(2) Setelah pembiayaan dari pengabenan tersebut, maka sisa dari harta warisan diterima

oleh penyelenggara-penye lenggara pengabenan itu.

Pasal 9

Apabila seorang wanita bertingkah laku tidak baik dan meninggal pekarangan rumah

keluarganya, maka sesudah mendapatkan izin dari pemerintah barang-barang yang

mungkin diberikan kepadanya berasal dari harta warisan harus dicabut dari tangannya dan

selanjutnya barang-barang itu diperlakukan seolah-olah dia itu meninggal dunia.


47

Pasal 10

(1) Seorang wanita tidak boleh melepaskan atau menggadai kan barang-barang yang

diterimanya sebagai warisan tanpa izin dari ahli waris – ahli warisnya.

(2) Jika ahli waris–ahli waris itu semua wanita maka izin itu harus juga ada dari anggota-

anggota keluarga lelaki se darah yang terdekat sebagai yang disebut dalam pasal 7.

Pasal 11

Tentang pengangkatan anak atau sentana peperasan adalah:

(1) Apabila seorang anak tergolong dalam kasta maupun juga yang tidak mempunyai anak

laki-laki, berkehendak mengangkat seorang anak (memeras sentana) maka karena itu

harus menjatuhkan pilihannya atas seorang dari anggota keluarga sedarah yang

terdekat dalam keturunan lelaki sampai derajat kedelapan .

(2) Orang boleh menyimpang dari peraturan ini dengan izin sejelas-jelasnya dari anggota-

anggota keluarga yang lebih dekat hubungan kekeluargaannya dengan anak yang ingin

dijadikan sentana dibandingkan dengan mereka yang berhak melakukan pengangkatan

itu, atau setelah mendapat izin dari pemerintah apabila peme rintah berpendapat bahwa

cukup terdapat alasan untuk menyimpang dari peraturan seperti yang disebutkan

dalam pasal ini ayat (1).

(3) Apabila tidak terdapat anggota-anggota keluarga yang sedarah sampai derajat tersebut

diatas, amak pilihannya adalah bebas dengan pengertian (akan tetapi), bahwa baik

didalam hal pertama maupun didalam hal yang kedua seorang tudak boleh diangkat

menjadi anak sentana dengan siapa orang itu telah pernah berperkara yang

diselesaikan dengan pengangkatan sumpah.

(4) Bagi tiap-tiap transaksi tentang pengangkatan anak sentana harus dibuatkan surat

dikantor kepala kabupaten (controlir).

(5) Seorang anak sentana mempunyai hak dan kewajiban-kewajiban terhadap mereka

yang mengangkatnya sama sebagai anak kandung, akan tetapi ia kehilangan hak-

haknya atas bagian harta peninggalan di rumah keluarga nya sendiri.

Demikianlah dibuat di Singaraja

Pada hari sabtu tanggal 13 oktober 1900.


48

YURISPRUDENSI

PUTUSAN RAAD KERTHA DI BALI

SEBAGAI SUMBER HUKUM ADAT BALI

Beberapa catatan tentang keputusan pengadilan (Raad Kertha) di Bali mengenai

beberapa kasus yang muncul dan keputusannya tersebut telah dijadikan Yurisprudensi

(sumber hukum tetap) dalam memutuskan kasus-kasus serupa yang terjadi dilingkungan

masyarakat Bali, yaitu:

1. Putusan Raad Kerta Denpasar 9 Juni 1938 Nomor: 93/civil, dikuatkan dengan putusan

Raad Kerta Tabanan 7 Agustus 1947 Nomor: 17/civil, menyatakan “anak itu

menerima/mempunyai hak waris dari kakek pancar wadu bapak ibunya”.

2. Putusan PN Klungkung 4 Nopember 1955 Nomor: 121/pdt/1955, menyatakan “harta

warisan yang ditinggalkan oleh orang tua, dibagi sama rata oleh anak-anaknya”.

3. Putusan PN Tabanan 30 Desember 1955 Nomor: 141/pdt/1955, menyatakan “antara

para ahli waris lelaki dan perempuan, besar kecilnya pembagian warisan sama”.

4. Putusan PN Singaraja Nomor: 135/Pdt/1955 yang menyatakan “nyumbah mayat orang

yang tidak termasuk tunggal sembah disebut “ngelung sentana”, adalah tidak wajar

yang mengakibatkan gugurnya hak waris”.

5. Putusan PN Singaraja 29 September 1960 Nomor: 110/Pdt/1960, Putusan PT

Denpasar tanggal 20 Mei 1966 Nomor: 225/PTD/1965/Pdt, yang menyatakan “Harta

peninggalan suami dapat dinikmati oleh jandanya, bahkan untuk biaya pengabenan

janda itu setelah ia meninggal dunia, apabila selama hidupnya sijanda itu tetap

melaksanakan dharmanya sebagai janda”.

6. Surat Edaran MA RI 2 Nopember 1960 Nomor: 302 K/SIP/1960, yang dengan tegas

menyatakan bahwa “Janda adalah ahli waris”, tindak lanjut dari surat edaran ini,

maka timbul hasil keputusan diskusi hukum adat waris Bali tanggal 4 Maret 1971,

yang menyatakan “Janda bukan sebagai ahli waris, ia hanya berhak menikmati harta

bagian suami”.

7. Dampak dari hasil keputusan diskusi hukum adat waris Bali, maka selanjutnya muncul

putusan-putusan yang menyatakan bahwa “Janda adalah bukan ahli waris, tetapi ia


49

hanya berhak menikmati harta warisan itu”, jumlah putusan serupa sebanyak 14

putusan antara lain yang dapat dituangkan dalam tulisan ini adalah :

Putuan PN Singaraja Nomor: 28/pdt/1965, tanggal 2 Maret 1965.

Putusan PT Denpasar Nomor: 385/PTD/1966/Pdt, tanggal 2 Mei 1967.

Putusan PT. Denpasar Nomor: 31/PTD/1967/Pdt, tanggal 22 Agustus 1969.

Putusan MA Nomor: 32/K/Sip/1971.

Putusan PN Denpasar Nomor: 102/PDT/1967.

Putusan MA Nomor: 358/K/Sip/1971.

Putusan PT Denpasar Nomor: 28/PTD/1971/Pdt.

8. Putusan PT. Singaraja 1 Nopember 1961 Nomor: 215/Pdt/1960, menyatakan “seorang

anak tidak berhak menuntut warisan mendiang kakeknya, apabila ayah dari anak

tersebut kawin nyeburin dirumah istrinya”.

9. Putusan PN Denpasar di Tabanan 27 Oktober 1961 Nomor: 541/Pdt/1960, putusan PT.

Denpasar 8 Maret 1969 Nomor: 334/PTD/1966/Pdt, menyatakan “anak laki-laki

menurut Hukum Adat Bali adalah ahli waris dari almarhum ayahnya, apabila ia

dilahirkan dari perkawinan yang sah”.

10. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, 14 Januari 1965 Nomor: 453/Pdt/1965, PT

Denpasar 22 Agustus 1969 Nomor: 31/PTD/ 1967/Pdt, menyatakan “tanah ayahan

tidak boleh di rangkap satu orang”.

11. Putusan PN Singaraja 2 Maret 1965 No: 28/Pdt/1965, PT. Denpasar 2 Mei 1967

Nomor: 385/PTD/1966/Pdt, menyatakan “Janda berhak menikmati hasil segala harta

peninggalan suaminya, selama ia tidak meninggalkan kedudukannya selaku janda

sah”.

12. Putusan PN Singaraja 12 Maret 1965 Nomor: 28/Pdt/1965, dikuatkan putusan

PT.Denpasar 2 Mei 1967 Nomor: 385/ PTD/Pdt, menyatakan “menurut hukum adat

Bali, harta peninggalan seseorang baru bisa dibagi oleh para ahli warisnya apabila

jenazah sipeninggal waris tersebut sudah diabenkan”.

13. Putusan PT.Denpasar 15 Desember 1965 Nomor: 33/PTD/1965/Pdt, yang menyatakan

“harta warisan dari sipeninggal dapat dijual, asalkan untuk kepentingan pengabenan

dari sipeninggal waris”.


50

14. Putusan PN Denpasar 12 Juli 1966 Nomor: 82/Pdt/1965, PT. Denpasar tanggal 30

April 1971 Nomor: 72/PTD/ 1978/Pdt, menyatakan “harta warisan hanyalah dapat

diwarisi oleh ahli waris kepurusa/keturunan dari pancar laki-laki”.

15. Putusan PN Denpasar di Gianyar 3 Oktober 1966 No: 84/Pdt/1966, yang menyatakan

“menurut Hukum adat Bali, angkat sentana mengutamakan famili purusa sampai

sejauh delapan derajat”.

16. Putusan PN Klungkung 15 Desember 1966 Nomor: 28/ pdt/1966, menyatakan “semua

harta pusaka dibagi sama rata diantara ahli waris”.

17. Putusan PN Singaraja Nomor: 18/pdt/1966, menyatakan “bahwa ahli waris laki-laki

mendapat bagian sama.

18. Putusan PN Denpasar 21 Juni 1967 Nomor: 169/Pdt/1966, menyatakan “seorang ahli

waris belum dapat menggantikan ahli waris dalam garis lurus keatas, apa bila ahli

waris dalam lurus keatas tersebut masih ada”.

19. Putusan PN Denpasar 21 Juni 1967 Nomor: 169/Pdt/1966, menyatakan “seorang

wanita yang telah mulih dehe (dikembalikan secara baik-baik oleh keluarga pihak

suami kerumah asalnya), kembali memperoleh status hukum seperti wanita yang

belum kawin keluar”.

21. Putusan PT.Denpasar 7 Nopember 1967 Nomor: 228/PTD/1966/Pdt, yang menyata

kan “seorang janda adalah ahli waris dari suaminya yang meninggal dunia, apabila

tidak meninggalkan anak”.

22. Putusan PN Denpasar 16 Desember 1967 Nomor: 102/ Pdt/1967, yang menyatakan

“pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang janda untuk mewarisi almarhum

bekas suaminya/mertua, dianggap tidak berhak apabila janda telah kawin keluar”.

23. Putusan PN Singaraja 26 Desember 1967 Nomor: 98/Pdt/1966, menyatakan “tuntutan

janda untuk minta bagian warisan peninggalan suaminya, dapat dikabulkan apabila

ternyata si janda tersebut tidak kawin lagi”.


51

24. Putusan PT Denpasar 9 September 1968 Nomor: 82/ PTD/1967/Pdt, yang menyatakan

“penyerahan tanah kepada orang lain sebagai ganti biaya pengabenan oleh pihak ahli

waris yang diabenkan, menjadi hak milik yang meng abenkan”.

25. Putusan PT Denpasar 8 Pebruari 1969 Nomor: 54/PTD/1967/Pdt, menyatakan

“seorang janda berhak untuk mengurusi harta peninggalan almarhum suaminya selama

ia masih menjalankan dharmanya sebagai janda”.

26. Putusan PT. Denpasar 15 Juni 1969 Nomor: 339/PTD/1969/Pdt, menyatakan “barang-

barang yang diperoleh sebagai perseorangan sebelum atau selama perkawinan,

sesudah tiga tahun dianggap harta pencaharian bersama diantara suami istri “druwe

gabro”.

27. Putusan PT Denpasar 15 Juni 1969 Nomor: 339/PTD/1969/Pdt, menyatakan

“meskipun seorang janda telah meninggal kan rumah bekas suaminya dan telah

berzinah, hal itu tidak menghilangkan haknya atas sebagian dari harta pencaharian

bersama si janda dan bekas suaminya itu”.

28. Putusan PT Denpasar 16 Juni 1969 Nomor: 339/PTD/1969/Pdt, menyatakan “seorang

janda kehilangan haknya untuk mewarisi harta pusaka warisan mendiang suami nya,

apabila ia menyalahi dharmanya sebagai janda”.

29. Putusan PT Denpasar 19 Juni 1969 Nomor: 81/PTD/1967/Pdt, yang menyatakan

bahwa “seorang wanita yang kawin keceburin, menurut hukum adat Bali menjadi ahli

waris dari orang tuanya dan atau keluarga kepurusa”.

30. Putusan PT Denpasar 19 Juli 1969 Nomor: 63/PTD/1966/Pdt, menyatakan

“penyerahan ayahan tidak berarti penyerahan hak milik atas tanah melainkan hanyalah

penyarahan kekuasaan untuk mengerjakan dan menghasili”.

31. Putusan PT Denpasar 19 Juli 1969 Nomor: 63/PTD/ 1966/Pdt, menyatakan “harta

warisan baru bisa dibagi waris, setelah selesai pengabenan”.

32. Putusan MA 21 Januari 1970 Nomor: 227.K/Sip/1969, menyatakan “angkat sentana

yang dilakukan dengan membuat akte dihadapan punggawa tanpa hadirnya yang

mengangkat sentana dan tiada persetujuan dari keluarga kepurusa yang mengangkat

sentana, maka akte dianggap tidak syah menurut hukum”.


52

33. Putusan PN Tabanan 19 Januari 1970 Nomor: 97/Pdt/ Tbn/1969 dan PT Denpasar 1

Maret 1971 Nomor: 106/ PTD/1970/Pdt, menyatakan “seseorang tidak dikaruniai anak

setelah suaminya meninggal dunia, diperbolehkan meng angkat anak (sentana) yaitu

dengan maksud untuk melanjutkan garis keturunan dari mendiang suaminya”.

34. Putusan Mahkamah Agung 21 Januari 1970 Nomor: 22 K/Sep/1969, menyatakan

“apabila seseorang meninggal dengan meninggalkan harta warisan dan tidak

meninggal kan sentana/turunan atau disebut “camput”, maka harta peninggalannya

diwarisi oleh keluarga kepurusa”.

35. Putusan PT Denpasar 31 Maret 1970 Nomor: 13/PTD/1967/Pdt, menyatakan “anak

perempuan yang telah kawin keceburin, tetap mempunyai hak penuh terhadap harta

warisan orang tuanya seperti seorang anak-anak laki-laki”.

36. Putusan PT Denpasar 31 Maret 1970 Nomor: 13/PTD/1967/Pdt, yang menyatakan

“harta peninggalan suami hanya untuk diurusi, digunakan dan diambil hasilnya oleh si

janda selama si janda menepati dharmanya sebagai janda”.

37. Putusan PT Denpasar 20 April 1970 Nomor: 206/PTD/1968/Pdt, menyatakan seorang

laki-laki yang kawin nyeburin dengan seorang wanita yang berkedudukan sebagai

nyeburi sentana, sehingga setelah wanita/isteri nya meninggal, maka kedudukan laki-

laki tersebut adalah hanya sebagai janda berbadan wanita”.

38. Putusan PT Denpasar 21 September 1970 Nomor: 226/PTD/1969/Pdt, yang

menyatakan “menurut hukum adat Bali, beberapa anak wanita dapat dijadikan sentana

rajeg, apabila dikehendaki dan dilakukan oleh orang tuanya atau ahli waris yang

terdekat”.

39. Putusan PT Denpasar 8 Pebruari 1971 Nomor: 138/PTD/1970/Pdt, menyatakan

“menurut hukum waris peswara (erfrechtipawara) yang kini di Bali masih dijadikan

pedoman bahwa yang masih berhak menerima warisan ialah keluarga laki-laki sampai

derajat kedelapan saja dari orang yang meninggal dunia”

40. Putusan Mahkamah Agung 24 Maret 1971 Nomor: 32 K/Sip/1971, menyatakan

“menurut hukum adat Bali seseorang buyut (anak dari cucu) berdasarkan garis

keturunan laki-laki (garis kepurusan) adalah ahli waris yang berhak menerima/

mewarisi harta peninggalan dari almarhum kakeknya”.


53

41. Putusan Mahkamah Agung 10 April 1971 Nomor:770.K/ Sip/1970, menyatakan “harta

peniggalan seorang suami yang telah meninggal dunia masih belum dapat dibagi waris

diantara para ahli warisnya selama handanya sendiri belum diaben”.

42. Putusan Mahkamah Agung 14 Juli 1971 Nomor: 338K/Sip/1971, menyatakan “ahli

waris dari pihak kepurusa yang tidak ikut menggugat yang diakui oleh para penggugat,

setidak-tidaknya tidak dibantah oleh para tergugat maka ia melalui putusan pengadilan

berhak pula mendapatkan warisan”.

43. Putusan PN Denpasar di Tabanan 11 Desember 1971 Nomor: 126/Pdt/Tbn/1971,

menyatakan “anak-anak yang lahir dari seorang ibu yang dikawin keceburin adalah

satu-satunya ahli waris dari ibunya”.

44. Putusan MA Nomor: 358.K/Sip/1971, yang menyatakan “seorang janda yang kawin

lagi tanpa ijin/persetujuan keluarga dekat suami/isteri dianggap menyalahi dharma nya

sebagai janda, maka ia tidak berhak mewarisi dan juga tidak berhak tinggal dirumah

suami/isterinya lagi”.

45. Putusan PN Denpasar 17 Pebruari 1972 Nomor: 136/Pdt/1971, PT Denpasar 24 Juli

1972 Nomor: 63PTD/1972/Pdt, putusan Mahkamah Agung 14 Maret 1973 Nomor:

229/K/Sip/1972, menyatakan “barang-barang yang di dapat selama perkawinan yang

disebut barang gunakaya (druwe gabro) harus dibagi dua sama rata, apabila terjadi

perceraian”.

46. Putusan PN Karangasem 28 Peberuari 1972 Nomor: 1/Pdt/1972, menyatakan “seorang

yang tidak berhak sebagai pewaris atau mengambil alih kewajiban pewaris tidak

menimbulkan hak waris terhadapnya dari yang diabenkan apabila dia melakukan

pengabenan itu”.

47. Putusan PN Tabanan 10 April 1972 Nomor: 29/Pdt/Tbn/1972, dikuatkan oleh putusan

PT.Denpasar 22 Juli 1972 Nomor: 105/PTD/1972/Pdt, menyatakan “keluarga sedarah

dalam garis kesamping yang terdekat, tidak berhak menghalang halangi seorang anak

perempuan dijadikan sentana rajeg atau kawin keceburin, apabila masih ada keluarga

sedarah dalam garis lurus keatas yang lebih berhak menentukan”.


54

48. Putusan PT Denpasar 22 Juli 1972 Nomor: 105/PTD/1972/Pdt, menyatakan “seorang

anak perempuan mendapat status hukum sebagai anak laki-laki dan mempunyai hak

mewaris seperti anak laki, apabila ia dijadikan sentana rajeg atau dikawin keceburin”.

49. Putusan PT.Denpasar 8 Agustus 1972 Nomor: 108/PTD/1972/Pdt, mengatakan “anak

perempuan yang telah kawin keluar menurut ahli waris dari oang tuanya, oleh karena

itu tuntutan harta warisan oleh pihak bukan ahli waris adalah tidak mempunyai hak

untuk menggugat”.

50. Putusan PT Denpasar 30 Desember 1972 Nomor: 258/PTD/1971/Pdt, yang

menyatakan “janda bukanlah ahli waris, tetapi hanyalah berhak menikmati bagian

harta peninggalan almarhum suaminya saja, dengan demikian janda tidak dapat

dipertanggung jawabkan terhadap utang almarhum suaminya”.***


55

STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS MAJELIS ADAT PEKRAMAN, PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN DAN DESA ADAT

Ketua MAP Provinsi Lampung Gelar: Jro Bendesa Agung

Bendahara Wakil bendahara

Sekretaris Wakil Sekretaris

Bendahara Wakil Bendahara

Waket Bid.Upacara Panca Yadnya

Waket Bid.Ekonomi dan Koperasi

Waket Bid.Berdaya Adat & Seni budaya

Waket Bidkum dan Sengketa Adat


Ketua MAP Kabupaten/Kota Gelar: Jro Bendesa Madya







Ketua MAP Kabupaten/Kota Gelar: Jro Bendesa Madya












Ketua MAP Kecamatan Gelar: Jro Bendesa Alit

Ketua Desa Adat Pekraman Gelar: Jro Bendesa Adat







56

MAJELIS ADAT PEKRAMAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN …majelisadatpekraman-lampung.com/gambar/AWIG_AWIG_MAP_Lampung.pdfmengandung makna yang sama yaitu suatu wadah yang mengikat komunitas

Documents