M A T E R I - Portal PPSDM LKPP · Barang/Jasa Visi, Misi dan Sasaran Strategi dan Sasaran Program LKPP Procurement Baseline Indicator Arah Peng- ... Kebijakan Pelatihan PBJ. Reformasi

M A T E R I

ReformasiPengadaanBarang/Jasa

Visi, Misi danSasaran

Strategi danSasaran

Program LKPP

Procurement Baseline Indicator

Arah Peng-embangan

SDM

KebijakanPelatihan

PBJ

Reformasi Pengadaan Barang/Jasa

Aturan

Pengadaan

sebelum tahun

2000

Keppres No. 80

Tahun 2003

Perpres No. 54

Tahun 2010 beserta

perubahannya.

Rezim keuangan negara (pelaksanaan APBN)

“Cross cutting dan multi dimensi”. Dimensi keuangan negara, dimensi perindustrian&perdagangan, dimensi anti korupsi, dan dimensi aparatur negara

•Pasar tertutup/sangat terbatas. Tidak transparan.

•Pasar terbuka. •Transparansi proses. •Penyederhanaan sistem. •E-Procurement (e-tendering)

Reformasi I Reformasi II

•Value for Money. •E- Procurement (e-purchasing).

•Struktur pengelolaan (PPK•ULP.

Panitia lelang yang bersifat ad hoc. •Panitia lelang yang bersifat ad hoc.•Sertifikasi pengelola pengadaan.

•ULP;•Program pelatihan terstruktur/sistematik;•Jabatan Fungsional PPBJ

L K P P

Visi MisiSasaranStrategis

SasaranProgram

Menjadi Pembaharuyang kredibel untukmewujudkanpengadaan yang menghasilkan value for money dalam rangkameningkatkankesejahteraanmasyarakan dan dayasaing bangsa.

– Mewujudkan pasarpengadaan yang efisien

• Meningkatkanprofesionalitas SDM

• Meningkatkanintegritas danakuntabilitas PBJ

• Meningkatkankemudahan dalampelaksanaanpengadaan

– Mendorongpertumbuhan duniausaha yang berdaya saing

– Menjadi lembagapembaharu yang inovatifdan berintegritas

•Meningkatkankompetensi SDMPBJ

•MengembangkanJabatan FungsionalPengelola PBJ

1

2

3

Legislative & RegulatoryFramework

Institutional Framework & Management Capacity

Integrity & Transparancy(Anti Corruption)

Procurement Operation and

Market Practice

• Perpres 54/2010 – Perpres 4/2015

• Berbagai PerKa LKPP (SBD, dsb)1

2

3 4• LKPP

• PA/KPA, PPK, ULP/Pejabat

Pengadaan, PPHP

• LPSE (E-Procurement)

• Sertifikasi Ahli Pengadaan

• Jabfung PB/J

(Professionalizing the Field)

Sistem

Pengadaan

Publik• Kewenangan Pengadaan

Langsung

• E-Procurement (terdiri dari e-

Tendering dan e-Purchasing)

Procurement Baseline Indicator

Regulasi

Sumber Daya Manusia

SistemKelembagaan

• Perka LKPP No. 7 Tahun 2016

(Pengembangan Kompetensi Jabfung);


(Pelatihan PBJ)


(Juknis Operasional Sertifikasi)1

2

3 4

• Peningkatan SDM melalui

Program-Program Pelatihan

• Pusdiklat PBJ

• LPP yang Terakreditasi

Pilar Kelembagaan dan SDM

• Integrasi sistem, keandalan dan

kemudahan sistem

• Portal PPSDM

• Virtual Academy

• e-learning

• e-certification

• e-acreditation

Peran LPP PBJ?

Arah dan Tujuan Pengembangan SDM

PROCUREMENT PROFESSIONAL

SDM Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Faktor Pengaruh Perubahan

Faktor Internal Pemerintah :RPJM 2015 – 2019

(Pembangunan SDM yang berkualitas)

Faktor Eksternal :Asean Economic Community/AEC (Free

flow of goods, Free flow of services)

Peserta

pelatihan

Tenaga

Pelatih/

Pengajar

Kurikulum

dan Materi

Pelatihan

Lembaga

Pelaksana

Pelatihan

PemerintahBadiklat/Pusdiklat/

BKD/ BPSDM.Swasta

Teknik Pembelajaran

E-LearningClassroom

Virtual Academy

LKPP sebagai Quality Assurance

PENJAMINAN MUTU SDM PBJ YANG TELAHDILAKSANAKAN

• Standarisasi Kelembagaan Pengadaan (ULP) denganmenstandarkan tingkat kematangan

• Standarisasi Kompetensi SDM PBJ

• Standarisasi Kurikulum, Silabus dan Materi;• Standarisasi Akreditasi Program Pelatihan pada LPP PBJ (termasuk

standarisasi tenaga kediklatan);• Standarisasi Pengajar/Narasumber Pelatihan

• Standarisasi Sertifikasi Keahlian Dasar• Standarisasi Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Pengelola PBJ

REGULASI

Memastikan bahwa LPP sebagai pelaksanapelatihan dan ujian telah melaksanakanpenyelenggaraan pelatihan dan ujian yang BERKUALITAS, memenuhi standar minimal.

LKPP sebagai Quality Assurance

Memastikan bahwa penyelenggaraanpelatihan dan ujian yang dilaksanakanBERKUALITAS, memenuhi standar minimal.

LPP PBJ sebagai Quality Control

DIREKTORAT PELATIHAN KOMPETENSI

Visi :Mewujudkan Peningkatan Pengetahuan dan Profesionalisme

Sumber Daya Manusia Pengadaan .

Misi :•Menjadi Pusat Pengetahuan Pengadaan Nasional dan Regional.•Menyediakan Program Pelatihan Pengadaan yang tepat sasaran.•Mengembangkan Sumber Daya Pembelajaran Pengadaan.•Mengembangkan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

TUGAS DAN FUNGSIDIREKTORAT PELATIHAN KOMPETENSI

Akreditasi LPP

• Sistem Akreditasi

• Pelatihan Assesor Akreditasi Program PBJ

• Akreditasi Program PBJ

• Survaillance

Instruktur yang Kompeten

•Rekruitmen Narasumber PBJ

•Pembinaan Narasumber PBJ

Kerjasama LPP

•Menyusun Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan

•Pelaksanaan Pelatihan Manajer Pelatihan

•Pengembangan Pendidikan Akademis

tentang Pengadaan

Monev Pelatihan

•Pedoman evaluasi (Instruktur, Materi,

Penyelenggara, dan paska diklat)

•Pelaksanaan Monev di LPP

•Analisis hasil evaluasi oleh LPP

Materi Pelatihan

•Menyusun Program Pelatihan

Mampu Melaksanakan Pelatihan PBJ

(Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Pelatihan)

sesuai dengan Norma, Standar, Pedoman,

Manual LKPP

BADIKLAT K/L/D

LPP

Perguruan Tinggi/

Universitas

LPP

Swasta

LPP

PERKA LKPP NO 5/2016

Para Pihak : Program Pelatihan :

Akreditasi danMonitoring Evaluasi :

Pelaksanaan Pelatihan :

• Meningkatkanmutu, efisiensi, efektivitas danakuntabilitaspenyelenggaraanpelatihan.

• Mencakup : 2 Unsur 6 Standar 19 Klausul.

-Keahlian Dasar;

-Berbasis

Kompetensi;

-Pendukung.

Pengelola

Pelatihan;

-Komite

Pelatihan;

-Komite

Sertifikasi;

-LPP;

-Narasumber;

-Peserta

Pengajuan

Minimal 12 hari

kerja sebelum

pelaksanan

pelatihan.

Pengajuan

pembatalan/peng

unduran jadwal

pelatihan minimal

5 hari kerja.

Dilakukan secara

online melalui

portal PPSDM

atau secara

manual dengan

bersurat

Unsur dan Standar Akreditasi (1)

No Unsur Standar Klausul

1 Organisasi 1.1 Tenaga Pelatihan •Koordinator Pelatihan•Pengelola Kelas

1.2 Sarana Prasarana •Menyediakan sarana prasarana

1.3 Pengelolaan •Dokumentasi Data Pengajar•Mengelola Data Peserta•Implementasi Penjaminan Mutu


No Unsur Standar Klausul

2 Program danPengelolaanProgram

2.1 Program dan Kurikulum •Kurikulum Pelatihan•Jenis Pelatihan

2.2 Proses dan Penilaian •Persentase perencanaan dan realisasi•Media sosialisasi•Kelengkapan personil panitia•Mutu pelayanan•Evaluasi pelatihan dan tindak lanjut hasilevaluasi•Hasil penyelenggaraan pelatihan

2.3 Pendidik •Jumlah pengajar tetap dan kualifikasi

2.4 Media pembelajaran •Bahan ajar yang disediakan.

Unsur dan Standar Akreditasi (2)


Peringkat dan SkorAkreditasi

Masa Berlaku (Tahun)

Pemerintah Swasta

A (62-78) 5 5

B (47-61) 4 4

C (32-46) 3 3

D (17-31) 2 2

Terdaftar 1 1

Peringkat, Skor dan Masa Berlaku Akreditasi


No Program PelatihanPemerintah dan Swasta

A B C D T

1 Pelatihan Keahlian Tingkat Dasar √ √ √ √ √ (*)

2 Pelatihan Berbasis Kompetensi :

A. Kompetensi Tertentu √ √ √ - -

B. Okupasi √ √ - - -

C. Fungsional Pengelola PBJ √ - - - -

3 Pelatihan Pendukung √ √ √ - -

(*) : Khusus LPP PBJ Swasta, pelatihan dilaksanakan bekerjasama dengan

LPP Akreditasi A.

Kewenangan Pelaksanaan Pelatihan


No KewenanganPemerintah

A B C D T

1 Hak penentuanNarasumber/Pengajar

MenentukanNarasumberInternal

MengusulkanNarasumber

NarasumberditentukanLKPP



2 Jumlah Kelas per angkatan TidakTerbatas

Maksimal 4 Maksimal 3 Maksimal 2 Maksimal 1

3 Frekuensi PenyelenggaraanPelatihan (angkatan per tahun)

TidakTerbatas

Maksimal 24 Maksimal 19 Maksimal 14 Maksimal 9

4 Dibawah Supervisi LKPP √ √ √ √ √

5 Mandiri Internal √ √ - - -

6 Peserta Umum(PNBP/ BLU)

√ - - - -

Kewenangan LPP Pemerintah


No KewenanganSwasta

A B C D T

1 Hak penentuanNarasumber/Pengajar

MenentukanNarasumberInternal

Narasumberditentukan LKPP




2 Jumlah Kelas per angkatan

Tidak Terbatas Maksimal 4 Maksimal 3 Maksimal 2 Maksimal 1

3 FrekuensiPenyelenggaraanPelatihan (angkatan per tahun)

Tidak Terbatas Maksimal 20 Maksimal 15 Maksimal 10 Maksimal 5

4 Dibawah Supervisi LKPP √ √ √ √ Kerjasamadengan LPPAkreditasi A

5 Mandiri √ √ - - -

6 Wilayah/Provinsi Seluruh Provinsi 20 Provinsi 10 Provinsi 5 Provinsi Sesuai Domisili

Kewenangan LPP Swasta


L P P P B J

LPP PBJ TerdaftarAkreditasi

A B C D

Pemerintah 101 11 11 4 -

Swasta - 5 8 13 2

Jumlah 101 16 19 17 2

Jumlah LPP PBJ Terdaftar dan Akreditasi s.d 7 April 2017

L P P P B J

LPP PBJ

Januari Februari Maret

Rata-RataJmlh

Pelaksana-an

JmlhPeserta

% Kelulusan

JmlhPelaksana-

an

JmlhPeserta

% Kelulusan

JmlhPelaksana-

an

JmlhPeserta

% Kelulusan

Akreditasi A 2 63 16% 19 634 38,99% 18 643 32,63% 29,20%

Akreditasi B 4 88 14,41% 17 605 29,35% 17 542 29,58% 24,44%

Akreditasi C 6 118 14,80% 13 629 22,61% 23 848 25,35% 20,92%

Akreditasi D - - - 1 31 12,90% 2 34 29,41% 21,15%

Terdaftar - - - 1 107 16,82% 15 732 16,65% 16,73%

Persentase Kelulusan Ujian Sertifikasi pada LPP PBJ (Periode Januari – Maret 2017)

L P P P B J

Standar Klausul Keterangan

Proses dan PenilaianHasil PenyelenggaraanPelatihan

Rata-rata Kelulusan Peserta:Februari : 73,46%Maret : 54,07%

Program danKurikulum

Kurikulum Pelatihan 79 Jam Pelajaran (JP)

Media PembelajaranBahan Ajar yang disediakan

Mengembangkan Modul, BukuKerja, Soal Pre dan Post Test

Salah satu contoh Hasil Akreditasi Program Pelatihan pada :Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

• Banyak LPP PBJ melaksanakan pelatihan 30 Jam Pelajaran (JP).

• Jadwal pelatihan 30 JP :➢Tidak mengakomodir untuk melaksanakan simulasi dan

review materi.

➢Metode pembelajaran hanya bersifat lecture.

Hasil Monitoring Evaluasi Pelatihan :

The Learning Pyramid

Bobot pemahaman/ penguasaan materi pesertamelalui metode lecture(ceramah) hanya 5%.

Mencapai 50%?

Lakukan Diskusi Kelompoksebagai salah satu metodepembelajaran di kelas.

ppsdm.lkpp.go.id

www.lkpp.go.id

http://www.portalppsdm.go.id/

http://www.lkpp.go.id/

M A T E R I - Portal PPSDM LKPP · Barang/Jasa Visi, Misi dan Sasaran Strategi dan Sasaran Program LKPP Procurement Baseline Indicator Arah Peng- ... Kebijakan Pelatihan PBJ. Reformasi

Documents