)LUME I NOMOR 1 OKTOBER 2012 BestunR · Jurnal Hukum Administrasi Negara ... Dikalangan Pekerja Sektor Informal (PKL) ... standar, dalam bahasa Inggris disebut Stan

)LUME I NOMOR 1 OKTOBER 2012 ISSN : 2302-3783

BestunRJurnal Hukum Administrasi Negara

Elly Kristiani PurwendahPergeseran Asas Point D'interei Point D'action Gugatan Citizen Law Suit DanAction Popularis sebagai Pemenuh Asas Manfaat Daiam Peradilan Perdala

Pius TriwahyudiAspek Desentralisasi dalam Pengelolaan Hutan di Indonesia

Djoko Wahju Winarno dan Olvita WinastesiaPer: ; Hukum Bagi Konsumen Makanan di Sepanjang Jalandr I irta

Wida AstutiPeriindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Melalui Dunia Maya

Yoga FernandesPermasalahan dan Kendala daiam Pel; in Mediasi SengketaPer: anan Kabupaten Boyolali

Rosi DamayantiPelaksanaan i Bermotor Terkatt KeselamatanPen. Perhubungan Komunikasi dan Informatika

tupaten Karanganyar

Randu KiningsihPelak Sosial fenaga Kerja di Luar HubunganKerja (Jamsos Tk - LHK) Dikalangan Pekei >f Informal (PKL)di Malioboro

Agustinus Danan S DPengaturan Periindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pasien Rumah SakilSebagai Konsumen Jasa di Bidang Pelayanan Medis Berdasarkan UndUndang NomorSTahun 1999 Tentang Periindungan Konsumen

Tita Tri YunitaPengamatan Tertutup Ombudsman Republik Indonesia dalam MendukungPerbaikan dan Pemngkatan Layan.ni Publik

Yosep Bayu Satrio WibowoProsedur Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama oleh Senkat Pekerjaandengan Pengusaha dalam Rangka Menciptakan Hubungan Kerja .Harmonis Pekerja dan Pengus, i

Rizky Andrie HariyantoAkibal Uukurn Dan Petugas Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011Terhadap Periindungan Hukum Pekerja pada Pei tan Penyedi.iJasa Pekerja (Outsourcing)

onsumen

BAGIAN III kl VI ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIN ERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

DAFTAR ISI

EditorialDaftarlsi

PergeseranAsas Point DlnteretPoint D'actionD^m Gugatan Citizen Law Suit DanActio PopularisSebagai Pemenuhan Asas Manfaat Dalam Peradilan Perdata.Elly Kristiani Purwendah

Aspek Desentralisasi Dalam Pengelolaan Hutan di IndonesiaPius Triwahyudi

Periindungan Hukum Bagi Konsumen Makanan di Sepanjang Jalan dr. Muwardi SurakartaDjoko Wahju Winarno dan Olvita Winastesia

\^erlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melaui Dunia Maya.WidaAstuti

Permasalahan dan Kendala Dalam Pelaksanaan Mediasi Sengketa Pertanahan di KantorPertanahan Kabupaten BoyolaliYoga Fernandes

Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Terkait Keselamatan Penumpang di DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten KaranganyarRosi Damayanti

Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja (Jamsos TK-LHK)Dikalangan Pekerja Sektor Informal (PKL) di MalioboroRandu Kiningsih

Pengaturan Periindungan Hukum Terhadap Hak-Hak^^^^^1^Jasa di Bidang Pelayanan Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8Tahun lyyy .enxangPeriindungan KonsumenAgustinus Danan S D

Pengamatan Tertutup Ombudsman Republik Indonesia Dalam Mendukung Perbaikan danPeningkatan Layanan PublikTita Tri Yunita

Prosedur Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama Oleh Serikat Pekerja Dengan Pengusaha DalamRangka Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis Pekerja dan PengusahaYosep Bayu Satrio Wibowo

Akibat Hukum Dari Putusan Mahkamah Konsfrtusi Nomor 27/PUU-IX/2011 Terhadap PeriindunganHukum Pekerja Pada Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (Outsourang)Rizky Adrie Hariyanto

4 Bestuur EdisiOl Oktober 2012 -Januari 2013

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSIJUAL BELI MELALUI DUNIA MAYA

Oleh: Wida Astuti

Fakultas Hukum Universitas Sebeias MaretEmail: [email protected]

Abstract

Use ofthe Internet is increasingly widespreadin business activityandhouseholdindustryhas changedtheoutlook ofman. The sale andpurchase ofanygoods is conventional at first slowly turning to buyingandselling goods electronically. Agreement in the digital age will be using digital data instead ofpaper. Incyberspace transactions using standard chasuble isessential. Consumers in cyberspace transactionshave agreaterrisk ofthe seller. Invite -Invite consumerprotection laws havegivenprotection toconsum-ers who purchasethrough cyberspace.

Keyword: purchase, protection, cyberspace.

Abstrak

Pengunaan internet yang semakin luas dalam kegiatan bisnis industri dan rumah tangga telah mengubahpandangan manusia. Transaksi jual beli barang pun yang pada awalnya bersifat konvensional periahanlahan beralih menjadi transaksi jual beli barang secara elektronik. Perjanjian di era digital akan menggunakandata digital sebagaipengganti kertas. Dalam transaksi dunia maya penggunaan kasula baku adalahhalyang mutlak. Konsumen dalam transaksi dunia maya memiliki resiko yang lebih besar dari penjualnya.Undang - Undang pelindung konsumen telah member periindungan hokum bagi konsumen yang melakukanjual beli melalui dunia maya.

Kata Kunci: jual beli, duniamaya, periindungan.

A. Pendahuluan

Perdagangan merupakan salah satu bidangyang menunjang kegiatan ekonomi dalammasyarakat, disampingitujuga turutmempengaruhikondisi perekonomian nasional.

Peranan perdagangan sangat pentingdalammeningkatkan pertumbuhan ekonomi secaraberkesinambungan, meningkatkan pelaksanaanpembangunan nasional guna mewujudkanpemerataan pembangunan serta memeliharastabilitas nasional.

Perdagangan merupakan transaksi jual belibarang yangdilakukan antara penjual dan pembelidi suatu tempat. Transaksi perdagangan dapattimbul jikaterjadi pertemuanantara penawarandanpermintaan terhadap barang yang dikehendaki.

Penggunaan internetyangsemakin luas dalamkegiatan bisnis, industri dan rumah tangga telahmengubah pandangan manusia. Transaksijualbelibarang punyang pada awalnyabersifatkonvensionalperlahan-lahan beralih menjadi transaksijualbelibarang secara elektronik.

Perdagangan di atas teknologi internet ataudunia maya, lebih dikenal dengan istilah E-Com-merce atau kontrak dagang elektronik. Akhir-akhirini semakinmarakdenganbermunculan penawaranbarang melalui web site di internet. Dengan

Bestuur EdisiOl Oktober2012 -Januari2013

keunggulan internet yang dapat melakukanpelayanan 24 jam.Akses yang mudah dan biayayang relative murah, serta kemudahan-kemudahanlainnya, membuat semakin banyak pelaku bisnisyang merambah ke dalam E-Commerce.

Alvin Toffler (dalam Onno W. Purba) telahmemprediksi bahwa di era millennium ketigateknologi akanmemegang peranan yang signifikandalam kehidupan manusia.

Perdagangan melalui dunia maya atau E-Com-merce berangkat dari hukum perjanjian, dimanaperjanjian ituberlaku ketikapara pihakmencapaikesepakatan, sehingga perjanjian itu berlakulayaknya undang-undang bagi para pihak yangmengikatkan diri. Pada dasamya penerapan hukumperjanjian pada perdaganganE-Commerce hampirsama dengan perdagangan konvensional, hanyaberbeda sarananya saja yaitu menggunakan media elektronik.

B. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Tentang PerjanjianIstilah perjanjian dalam hukum-hukum

perjanjian merupakan kesamaan dari istilah"agreement" dalam bahasa Inggris, atau"overeehkomsf dalam bahasa Belanda.

Periindungan Konsumen dalam Transaksi... 29

Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan. bahwasuatu perjanjianadalah suatu perbuatan

yang dilakukan oleh satu orang atau lebih_ mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain

atau lebih.

Pada dasamya dalam transaksi jual belimelalui atau secara elektronik (dunia maya),harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatuperjanjian sebagaimana ditentukan dalampasal 1320 KUH Perdata yaitu :a. Kesepakatan

Kesepakatan para pihak artinya, bahwapara pihakyang membuat perjanjian jualbeli secara elektroniktelah sepakat ataumemiliki persesuaian kemauandansalingmenyetujui kehendak masing-masingyang dinyatakan secara tegas ataupunsecara diam-diam, tanpa ada paksaan,kekeliruan ataupun penipuan.

b. Kecakapan untuk membuat suatuperikatan

Menurut pasal 1329 KUH Perdata bahwasetiaporangadalahcakap untukmembuatperikatan-perikatan, jikaiaolahundang-undang tidak dinyatakantidak cakap.Menurut pasal 1330 KUHPerdata bahwasemua orangcakap membuat perjanjiankecuali:

1) Orang yang belum dewasa2) Orang yang ditempatkan di bawah

pengampunan

c. Suatu hal tertentu

Dalam perjanjian yang dimaksud suatu haltertentu adalah barang yang menjadiobyek perjanjian.

d. Suatu sebab yang halalMerupakan syarat terakhir untuksahnyaperjanjian menurut KUH Perdata pasal1335, bahwa suatuperjanjian tanpasebabatau yang telah dibuat, karena sesuatusebab yang palsu atau terlarang tidakmempunyai kekuatan. 1

Dalam pasal 1337 KUH Perdata, dijelas-kan bahwa sesuatu sebab dalam perjanjiantidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Hukum perjanjian mengenal beberapaasas pentingyang merupakan dasar kehendakpihak-pihak dalam mencapaitujuan. Beberapaasatersebut.

a. Asas Konsensualisme

Asas ini dapat ditemukandalam pasal1320 KUH Perdata. Asas ini sangaterathubungannya dengan asas kebebasanmengadakan perjanjian. Dalam asas ini

memberikan batasan bahwa suatuperjanjian terjadi sejak tercapainya katasepakatantara pihak-pihak, dengan katalain perjanjian itusudah sah dan membuatakibat hukum sejaksaattercapainya katasepakat antara pihak-pihak mengenaipokok perjanjian.

b. Asas KepercayaanAsas kepercayaan yaitu suatu asas

yang menyatakan bahwa seseorang yangmengadakan perjanjian dengan pihak lainmenumbuhkan kepercayaan di antarakedua pihak bahwa satu sama lain akanmemegang janjinya atau melaksanakanprestasinya masing-masing.

c. Asas Kekuatan Memikat

Asas ini mengatur bahwa para pihakpara suatu perjanjian tidak semata mataterikat pada apayang diperjanjikan dalamperjanjian, akan tetapi juga terhadapbeberapa unsurlain sepanjang dikehen-daki oleh kebiasaan, kepatutan, sertamoral.

d. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak didalam persamaan derajat, tidak adaperbedaan yang menyangkut perbedaankulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan danjabatan. Masing-masing pihak wajibmelihat adanya persamaan ini danmengharuskan kedua pihak untukmenghormati satu sama lain sebagaimanusia ciptaan tuhan.

e. Asas KeseimbanganAsas ini merupakan lanjutan dari asa

persamaanhukum. Kredituratau pelakuusaha mempunyai kekuatan untukmenuntut prestasi dan jika diperlukandapat menuntut pelunasan prestasimelalui kekayaan debitur, namun krediturmemikul pula beban untuk melaksanakanperjanjian itu dengan itikad baik. Di siniterlihat bahwa kedudukan kreditur dandebitur menjadi seimbang.

f. Asas Kepastian HukumPerjanjian merupakan suatu figure

hukum sehingga harus mengandungkepastian hokum.Asas kepastian hokumdisebut juga asas pacta sunt servanda.Asas pacta sunt servanda merupakanasas dalam perjanjian yangberhubungandengan daya mengikat suatu perjanjian.Perjanjian yang dibuat secara sah olehpara pihak mengikat bagi mereka yangmembuatnya seperti Undang-Undang.

30 Bestuur EdisiOl Oktober2012-Januari2013 Periindungan Konsumen dalam Transaksi

- d

Besu

g. Asas MoralAsas moral teriihat pada perikatan

wajar, dimana suatu perbuatan sukareladari seseorang tidak menimbulkan hakbaginya untukmenggugatkontra prestasidari pihakdebitur. Asas moral teriihat puladari zaakwarneming, dimana seseorangyang melakukan perbuatan suka rela(moral) mempunyai kewajiban untukmeneruskan dan menyelesaikanperbuatannya.

h. Asas KepatutanAsas ini berkaitan dengan isi

perjanjian, dimana perjanjian tersebutjugamengikat untuk segala sesuatu yangmenurut sifat perjanjian diharuskan olehkepatutan, kebiasaan atau Undang -Undang. Asas kepatutan dapatdisimpulkan dari Pasal 1339 KUHPerdata.

i. Asas Kebiasaan

Asas inimenyatakan bahwa hal - halyang menurut kebiasaan secara diam -diam selamanya dianggap di perjanjikan.Asas initersimpul dari pasal 1339 juncto1347 KUH Perdata.

Ada empat (4) akibat hukum yang timbuldari suatu perjanjian yang dibuat secara sah,yaitu:a. Perjanjian mengikat para pihak sebagai

undang-undang t,

b. Asas janji itu mengikatc. Asas kebebasan berkontrak

d. Perjanjian tak dapat dibatalkan secarasepihak

Tentang Transaksi Jual Beli Melalui DuniaMaya

Konsumen dalam transaksi melalui dunia

maya (E-Commerce) memilikiresiko yanglebihbesar dari pada penjualnyaatau merchantnya.Dengan kata lain hak-hak konsumen dalamtransaksi E-Commerce lebih rentan untuk

dilanggar. Hal ini disebabkan karenakarakteristik dari E-Commerce, yakni tidakterjadi pertemuan secara fisik antarakonsumen dengan penjualnya.

Didalam transaksi secara elektronik parapihak dalam melakukan perjanjian tidakmemerlukan tatap muka secara langsung, parapihak dalam melaksanakan perjanjian tidakakan bertemu sebelum perjanjian atau bahkansama sekali tidak akan pernah bertemu.

Perjanjiandiera digitalmenggunakan datadigital sebagai pengganti kertas. Penggunaan

Bestuur EdisiOl Oktober 2012-Januari2013

data digital sebagai media dalam melakukanperjanjian akan memberikan efisiensi yangsangat besar bagi perusahaan-perusahaanyang menjalankan bisnisnya di internet.

Suatu transaksi E-commerce jugamerupakan suatu perjanjianjualbeliyang samadengan jual beli konvensional pada umumnya.Di dalam suatu transaksi E-commerce jugamengandung suatu asas konsensualisme,yang berarti kesepakatan dari kedua belahpihak.

Dalam transaksi E-commerce penggunaan klausula baku adalah hal mutlak. Dalam

pasal 1 ayat (10) Undang PeriindunganKonsumen, yang dimaksud dengan klausulabaku adalah setiap aturan atau ketentuan dansyarat-syarat yang telah dipersiapkan danditetapkan terlebih dahulu secara sepihak olehpelaku usaha yang dituangkan dalam suatudokomen dan/atau perjanjian yang mengikatdan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Tujuan dibuatnya klausula baku adalahuntuk memberikan kemudahan dari pihak yangbersangkutan. Pada saat sekarang sangatlahtidak mungkin bagi pelaku usaha untukmembuat perjanjian dengan konsumen satupersatu, karena jumlah konsumen sangatbanyak, jika harus membuat satu persatuperjanjiannya akan menyita banyak waktu,tenaga dan biaya. Oleh karena itu, pelakuusaha membuat suatu perjanjian yang telahdibuat sebelumnya lalu diberikan kepadakonsumen dalam bentuk formulir dan

konsumen hanya tinggal menanda tanganitanpa bias mendiskusikannya terlebih dahuluisi dari perjanjian tersebut (Muliadi Nur, AsasKebebasan Berkontrak dalam Kaitannyadengan Perjanjian Baku (Standard Contract)http: //pojok hukum.blogspot.com/2008/03/standard-constract- html).

Perjanjian baku disebut juga perjanjianstandar, dalam bahasa Inggris disebut Standard Contract, atau standard Agreement. Katabaku atau standard artinya tolok ukur yangdipakai sebagai patokan atau pedoman bagisetiap konsumen yang mengadakan hubunganhukum dengan pengusaha. Yang dibakukandalam perjanjian baku meliputi model,rumusan, dan ukuran (Abdul KadirMuhammad, 1992,6).

Perjanjian baku dapat dibedakan menjadidalam tiga jenis yaitu:a. PerjanjianBaku Sepihak

Perjanjian yang isinyaditentukan olehpihak yang kuat kedudukannya di dalamperjanjian itu. Pihak yang kuat dalam hal

Periindungan Konsumen dalam Transaksi... 31

ini ialah pihak kreditur yang lazimnyamempunyai posisi kuat dibandingkan

vsssr

, b. Perjanjian Baku yang ditetapkan olehpemerintah

Misalnya perjanjian baku yangmempunyai obyek hak-hak atas tanahdalam bidang agraria misalnya dapatdilihat formulir-formulir perjanjiansebagaimana yang diatur dalam SKMenteri Dalam Negeri tanggal6Agustus1977 No. 104/DJA/1977, yang berupaantara lainakta jual beli model 1156 727,Akta Hipotik Model 104 5055.

c. Perjanjian Baku yang ditentukan dilingkungan Notaris atauAdvokat

Terdapat perjanjian-perjanjian yangkonsepnya sejak semula sudah disedia-kan untuk memenuhi perniagaan darianggota masyarakat yang memintabantuan notaris atau advokat yangbersangkutan yang dalam kepustakaanbelanda biasa disebut dengan "contrakmodel" (Muliadi Nur, Asas KebebasanBerkontrak dalam Kaitannya denganPerjanjian Baku (Standard Contract) http://pojok hukum.blogspot.com/2008/03/standard-constract- html)

Dalam perjanjian baku terdapat ciri-ciriyang harus sesuai dengan perkembangankebutuhan masyarakat dengan caramengikutidan menyesuaikan perkembangan tuntutanyang adadalam masyarakat.Akan tetapi dalamperjanjian baku lebih sering mencerminkankepentingan pelaku usaha bukan darikepentingan konsumen. Hal ini karenaposisiyang tidak seimbang antara konsumen denganpelaku usaha.

Dengan pembakuan syarat-syaratperjanjian, kepentingan ekonomi pelaku usahalebih terjamin karena konsumen hanyamenyetujui syarat-syarat yang disodorkanolehpelaku usaha. Di sini pihak konsumen tidakbisamemprotes isi dari padaperjanjian, karenadalam website yang menampilkan perjanjiantersebuttidak mempunyai opsi(pilihan) untukmerubah perjanjian. Apabila dalamperdagangan konvensional persetujuanterhadap klausula baku tersebut dilakukandengan perbuatan penandatanganan, makadalam transaksi dunia maya persetujuandilakukan dengan mengklik pilihan setuju/OK/yes. Perbuatan mengklik tersebut dapatdiartikan akseptasi atau sama denganpenandatangan.

Bisnis secara on-line tersebut memangsebuah bisnis yang mengandalkan aksesinternet dan menjacjfjfcarcdunia maya sebagaipasaruntuk promos! d^in berjual beli.

Dengan cara kerjaseperti itu, maka adakemungkinan terjadi sengketa antarakonsumen dengan produsen misalnya:a. Barang atau jasa diterima tidak tepat

waktu. Hal seperti ini jelas bisa sangatmerugikan konsumen bila barang/jasatersebut diperiakukan secepatnya olehkonsumen.

b. Pembayaran telah dilakukan namunbarang atau jasa tidak diperoleh dalamperdagangan on-line, kasus yang seringterjadi adalah ketika konsumen telahmembayar atau mentransver sejumlahuang kepada produsen, namun barangatau jasayang dikehendaki tersebutjustrutidak diterimaoleh pembeli, bahkan seringkali produsen tiba-tiba menghilang.

c. Barang atau jasa yang diterima tidaksesuai dengan yang ditawarkan. Seringkali konsumen dirugikan karena barangdan jasayang diterima dari produsen tidaksesuai dengan yang dijanjikan. Misalnya:barang cacat/rusak, barang palsu, barangtidak sesuai dengan kwalitas yangdijanjikan.

C. Hasil Pembahasan

1. Periindungan Konsumen Dalam TransaksiJual Beli Melalui Dunia Maya

Dalam Undang-undang PeriindunganKonsumen penggunaan klausula baku padaprinsipnya tidak dilarang. Namun yang periudikhawatirkan adalah pencantuman klausulaeksonerasidalamperjanjian tersebut.

Klausula eksonerasi adalah klausula yangmengandung kondisi membatasi atau bahkanmenghapus sama sekali tanggungjawab yangsemestinya dibebankan kepada pihakprodusen.

Karena itu dalam pasaM8Undang-undangPeriindungan Konsumen memberikanpersyaratan bahwa:

a. Pelaku usaha dalam menawarkan barangdan jasa yang ditujukan untukdiperdagangkan dilarang membuat ataumencantumkan klausula bakupadasetiapdokumen dan/atauperjanjian apabila:1) menyatakan pengalihan tanggung

jawab pelaku usaha;2) menyatakan bahwa pelaku usaha

32 BestuurEdisiOl Oktober2012 -Januari2013 Periindungan Konsumen dalam Transaksi...

1

b

E

Bestu

berhak menolak penyerahan kembalibarang yang dibeli konsumen;

3) menyatakan bahwa pelaku usahaberhak menolak penyerahan kembaliuang yang dibayarkan atas barangdan/atau jasa yang dibeli olehkonsumen;

4) menyatakan pemberian kuasa darikonsumen kepada pelaku usaha,baik secara langsung maupun tidaklangsung untuk melakukan segalatindakan sepihak yang berkaitandengan barang yang dibeli olehkonsumen secara angsuran;

5) mengatur perihal pembuktian atashilangnya kegunaan barang ataupemanfaatan jasa yang dibeli olehkonsumen;

6) memberi hak kepada pelaku usahauntuk mengurangi manfaat jasa ataumengurangi harta kekayaankonsumen yang menjadi obyek jualbeli jasa;

7) menyatakan tunduknya konsumenkepada peraturan yang berupa aturanbaru, tambahan, lanjutan dan/ataupengubahan lanjutan yang dibuatsepihak oleh pelaku usaha dalammasa konsumen memanfaatkan jasayang dibelinya;

8) menyatakan bahwa konsumenmemberi kuasa kepada pelaku usahauntuk pembebanan hak tanggungan,hak gadai, atau hak jaminan terhadapbarang yang dibeli oleh konsumensecara angsuran.

b. Pelaku usaha dilarang mencantumkanklausula baku yang letak atau bentuknyasulit teriihatatau tidak dapat dibaca secarajelas, atau yang pengungkapannya sulitdimengerti.

c. Setiap klausula baku yang telahditetapkan oleh pelaku usaha padadokumen atau perjanjian yang memenuhiketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demihukum.

d. Pelaku usaha wajib menyesuaikanklausula baku yang bertentangan denganUndang-undang ini.

Kemudian juga harus diperhatikan pasal16 Undang-undang Periindungan Konsumenbagi pelaku usaha dalam transaksi dunia maya/E-commerce, dimana pelaku usaha dalam

Bestuur EdisiOl Oktober 2012-Januari2013

menawarkan barang dan/atau jasa melaluipesanan dilarang untuk:a. tidak menepati pesanan dan/atau

kesepakatan waktu penyelesaian sesuaidengan yang dijanjikan.

b. tidak menepatijanji atas suatu pelayanandan/atau prestasi.

Meskipun hak-hak konsumen di Indonesia telah diatur secara jelas dalam Undang-undang No.8tahun 1999tentang Periindungankonsumen, kenyataannya masih banyakkasus-kasus penipuan perdagangan secaraonline yang masuk dalam laporan kepolisian.

DalamUndang-undang No. 8 tahun 1999penyelesaian sengketa konsumen dibagimenjadi 2 macam yaitu:a. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan,

yaitu:

1) penyelesaian sengketa secara damaioleh para pihak.

2) penyelesaian sengketa melaluiBadan Penyelesaian SengketaKonsumen dengan mempergunakanmekanisme konsiliasi, mediasi atauarbitrase.

b. Penyelesaian melalui pengadilan baikperdata maupun pidana.

Haltersebut jelas diatur dalam pasal23 Undang-undang No. 8 tahun 1999 yangmenyatakan pelaku usaha yang menolakdan/atau tidak member tanggapan danatau tidak memenuhi ganti rugi atastuntutan konsumen sebagaimanadimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat(2), ayat (3) dan ayat (4) dapat digugatmelalui Badan Penyelesaian SengketaKonsumen atau mengajukan ke BadanPeradilan di tempat kedudukankonsumen.

Dalam pasal 45 Undang-undang tersebutjuga menyatakan bahwa:a. Setiap konsumen yang dirugikan dapat

menggugat melalui lembaga yangbertugas menyelesaikan sengketa antarakonsumen dan pelaku usaha atau melaluiperadilan yang berada di lingkunganperadilan umum.

b. Penyelesaian sengketa konsumen dapatditempuh melalui pengadilan atau di luarpengadilan berdasarkan pilihan suka relapara pihak yang bersengketa.

c. Penyelesaian sengketa di luar pengadilansebagaimana dimaksud pada ayat (2)tidak menghilangkan tanggung jawab

Periindungan Konsumen dalam Transaksi... 33

pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

d. Apabila telah dipilih upaya penyelesaiansengketa konsumen di luar pengadilan,gugatan melalui pengadilan hanya dapatditempuh apabila upaya tersebutdinyatakan tidak berhasil oleh salah satupihak atau oleh pihak yang bersengketa.

Dalam pasal 1 angka 2 Undang - Undangnomer 8 tahun 1999 tentang periindungankonsumen memberikan pengertian badanpenyelesaian sengketa konsumen adalahbadan yang bertugas menangani danmenyelesaikan sengketa antara pelaku usahadan konsumen. Secara khusus fungsi badanpenyelesaian konsumen(BPSK) adalahsebagai alternatif penyelesaian sengketakonsumen diluar pengadilan, dan lembaga inidibentuk di kabupaten atau kota. Adapun tugasdan wewenang BPSK seperti yang tercantumdalam pasal 52 Undang - Undang periindungankonsumen yaitu:a. Melaksanakan] penanganan dan

penyelesaian sengketa konsumen,dengan cara melalui mediasi atauarbitrase atau konsiliasi

b. Memberikan konsultasi periindungankonsumen

c. Melakukan pengawasan terhadappencantuman klausula baku

d. Melaporkan kepada penyidik umumapabila terjadi pelanggaran ketentuandalam Undang - Undang ini

e. Menerima pengaduan, baik tertulismaupun tidak tertulis, dari konsumententang terjadinya pelanggaran terhadapperiindungan konsumen

f. Melakukan penelitian dan pemeriksaansengketa periindungan konsumen

g. Memanggil pelaku usaha yang didugatelah melakukan pelanggaran terhadapperiindungan konsumen

h. Memanggil dan menghadirkan saksi,saksiahli dan/atau setiap orang yang dianggapmengetahui pelanggaran terhadapUndang-Undang ini

i. Meminta bantuan penyidik untukmenghadirkan pelaku usaha, saksi, saksiahli atau setiap brang sebagaimana dimaksud pada huruf g, dan huruf h, yangtidak bersedia melnenuhi panggilan badanpenyelesaian sengketa konsumen

j. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilaisurat, dokumen, atau alat bukti lain gunapenyelidikan dan pemeriksaan

k. Memutuskan dan menetapkan ada atautidak adanya kerugian dipihak konsumen

I. Memberitahukan putusan kepada pelakuusaha yang melakukan pelanggaranterhadap periindungan konsumen.

Sesuai ketentuan pasal 52 huruf (a)Undang -Undang nomer 8 tahun 1999ditegaskan bahwatugas dan wewenang BPSKmelaksaanakan penanganan dan penyelesaiansengketa dengan cara melalui mediasi atauarbitrasi atau konsiliasi.Tata cara penyelesaiansengketa konsumen melalu BPSK diaturdalam Surat Keputusan Menteri Perindustriandan Perdagangan nomer 350/MPP/Kep/2002.

Penyelesaian sengketa konsumen olehBPSK melalui cara mediasi atau konsiliasiatau arbritasi dilakukan atas pilihan danpersetujuaan para pihak yang bersengketa.Penyelesaian sengketa konsumen ini bukanmerupakan proses penyelesaian sengketasecara berjenjang.

Mediasi sebagai salah satu alternatifpenyelesaian diluarpengadilan, ditempuh atasinisiatif salah satu pihak atau para pihakdimana majelis BPSK bersifat aktif sebagaipemerantara dan atau penasehat. Padadasamya mediasi adalah suatu proses dimanapihak ketiga atau pihak luar yang netralterhadap sengketa, mengajak pihak yangbersengketa untuk menyelesaikan sengketasesuai dengan yang telah di sepakati, peranmediator disana sangat terbatas padahakekatnya hanya menolong untuk mencarijalan keluardari persengketaan yang merekahadapi sehingga hasil penyelesaiansepenuhnya pada kesepakatan para pihaksehingga semua tergantung pada etikat baikpara pihak untuk mematuhinya.

Arbritasi adalah proses penyelesaiansengketa konsumen diluar pengadilan yangdalam hal ini para pihak yang bersengketamenyerahkan sepenuhnya penyelesaiansengketa kepada BPSK. Dalam penyelesaiankonsumen dengan cara arbritasi, para pihakmemilih arbitrator dari anggota BPSK yangberasal dari unsur pelaku usaha,unsurepemerintah dan konsumen sebagai anggotamajelis. Kelebihan penyelesaian sengketamelalui arbritasi ini, keputusannya langsungfinal dan mempunyai kekuatan hukum tetapdan memikat para pihak. Putusan arbritasimemiliki kekuatan eksekutorial, sehinggaapabila ada pihak yang dikalahkan tidakmematuhi putusan secar sukarela, maka pihakyang menang dapat meminta eksikusi kepengadilan.

34 Bestuur EdisiOl Oktober2012-Januari2013 Periindungan Konsumen dalam Transaksi...

Konsiliasi adalah proses penyelesaiankonsumen yang ditempuh atas inisiatif salahsatu pihak atau para pihak dimana majelisBPSK bertugas sebagai pemerantara antarapara pihak yang bersengketa. Dalam konsiliasi,seorang konsiliator akan mengklarifikasikanmasalah-masalah yang terjadidan bergabungditengah tengah para pihak, tetapi kurang aktifdibandingkan dengan seorang mediatr dalammenawarkan pilihan pilihan penyelesaian suatusengketa.

D. Simpuian

Dari uraian yang telah dipaparkan tersebutmaka Undang-undang Periindungan Konsumentelah memberi periindungan hukum bagikonsumenyang"melakukan jual beli melalui dunia maya,dengan telah diatumya

1. Penggunaan klausula baku, dalam jual belimelalui dunia maya/E-commerce harusmemperhatikan Pasal 16 dan 18 Undang-undang Periindungan Konsumen.

2. Upaya hokumyang biasdilakukan bila terjadisengketa

a. melalui Badan Penyelesaian SengketaKonsumen dengan cara mediasi, arbitrasedan konsiliasi.

b. melalui peradilan umum baik perdatamaupun pidana.

Meskipun demikian penulis tetapmenyarankansikap kehati-hatian dari konsumen untukmenghindari dari hal-hal yang tidak diharapkan,ketika melakukan transaksi diduniamaya.

DaftarPustaka

Abdul Kadir Muhammad, 1992. Hukum Perikatan. Bandung. PTCitra Aditya Bakti.

1992. Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan. Bandung Lampung. PTCitra Aditya Bakti

Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani 2003, Hukum Tentang Periindungan Konsumen Jakarta. PTGramediaPustakaUtara

Onno W Purba. 2001. Mengenai Elektronik Commerce. Jakarta. PT Elex Media Komputindo

Bestuur EdisiOl Oktober2012-Januari2013 Periindungan Konsumen dalam Transaksi... 35