PENANGGULANGAN PEREDARAAN NARKOTIKA DIKALANGAN PELAJAR ...

1

PENANGGULANGAN PEREDARAAN NARKOTIKA

DIKALANGAN PELAJAR KUTAI TIMUR

Nunuk AndayantiFakultas Hukum,Jurusan Ilmu Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia

ABSTRACT

The progress achieved in thereform era is quite promising, but onthe other hand there are still worryingissues, especially regarding thebehavior of some of our younggeneration who are trapped in drugabuse both consuming and distributingit. Narcotics abuse is a national andinternational problem, because it has anegative impact on the lives of people,nations and countries and their addicts,who are mostly students.

Victims of narcotics abuse inIndonesia are increasing and are notlimited to groups of people who areable, given the high price of narcotics,but also has penetrated the constraintsof low economic society. This canhappen because narcotics commoditieshave many types, from the mostexpensive ones that can only bebought by the elite or celebrities, tothe cheapest ones that are consumedby low economic groups.

Misuse and dangers ofnarcotics Narcotics among adolescentsis undeniable that there are still manyin the environment around us. Theimpact of narcotics on health and thefuture is indeed not insignificant.Many will be sacrificed because ofnarcotics abuse.

Based on the backgrounddescription of the problem above, theproblems in this paper are: (1) What isthe Countermeasure of NarcoticsCirculation in East Kutai Students? (2)

What is the legal process for narcoticsdealers in East Kutai Students?

The conclusions of this paper(1) The handling of narcotics illicittrafficking needs to be donecomprehensively andmultidimensionally. Trying to dispelthe view that the problem of narcoticsabuse and illicit trafficking is not justa matter of the government, but is aproblem that must be tackled together.Prevention and eradication ofnarcotics abuse and illicit trafficking iscarried out by building community-based prevention efforts, includingthrough school and non-schooleducation. electronic and print massmedia, including advances in internettechnology and communication tools,which need to be utilized to themaximum extent possible in providinginformation to the public at large,Criminal Provisions in Law Number35 Year 2009, concerning Narcoticsare regulated in Articles 110 throughArticle 148, as with most CriminalActs outside the Criminal Code theformulation of Criminal provisions inseveral respects is different from thecriminal formulation in the CriminalCode. (2) The implementation of thechild protection law and attention tothe legal process against problematicchildren by referring to law number 11of 2012 as a legal umbrella that mustbe carried out both directors andRestorative Justice efforts, This ishumane and takes into account therights of children by involving variousrelated parties to reach agreement and

2

settlement while still paying attentionto certain criteria. Strictly speaking,law enforcement officials mustcontinue to refer to Article 16paragraph (3) of Law No. 23 of 2002which is amended by Law No. 35 of2016 that protects children, namelythat the arrest, detention or criminaloffenses of children are only carriedout if they are in accordance withapplicable law and can only be doneas a last resort.

Keywords: Countermeasures, Narcotics Circulation, Students

ABSTRAK

Kemajuan-kemajuan yangdicapai diera reformasi cukupmemberikan harapan yang lebihbaik, namun di sisi lain masih adamasalah yang memprihatinkankhususnya menyangkut perilakusebagian generasi muda kita yangterperangkap pada penyalahgunaannarkotika baik mengkonsumsimaupun mengedarkannya.Penyalahgunaan narkotikamerupakan permasalahan nasionaldan Internasional, karenaberdampak negatif terhadapkehidupan masyarakat, bangsa dannegara dan para pecandunya yangsebagian besar adalah pelajar.

Korban penyalahgunaannarkotika di Indonesia semakinbertambah dan tidak terbatas padakalangan kelompok masyarakatyang mampu, mengingat harganarkotika yang tinggi, tetapi jugasudah merambah kekalanganmasyarakat ekonomi rendah. Hal inidapat terjadi karena komoditinarkotika memiliki banyak jenis,

dari yang harganya paling mahalyang hanya dapat beli oleh kalanganelite atau selebritis, sampai yangpaling murah yang dikonsumsi olehkelompok masyarakat ekonomirendah.

Penyalahgunaan dan bahayanarkotika narkotika di kalanganremaja tidak dipungkiri masihbanyak di lingkungan sekitar kita.Dampak akibat narkotika bagikesehatan dan masa depan memangtidaklah sedikit. Akan banyak yangdikorbankan oleh karenapenyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan uraian latarbelakang masalah tersebut di atas,permasalahan dalam penulisan iniadalah : (1) BagaimanakahPenanggulangan PeredaranNarkotika di Kalangan Pelajar KutaiTimur ? (2) Bagaimana proseshukum terhadap pengedar narkotikadi kalangan Pelajar Kutai Timur ?

Kesimpulan dari penulisanini (1) Penanggulangan peredarangelap narkotika perlu dilakukansecara komprehensif danmultidimensional. Berusahamenghilangkan pandangan bahwamasalah penyalahgunaan danperedaran gelap narkotika bukanhanya masalah pemerintah saja,tetapi merupakan masalah yangharus ditanggulangi bersama.Pencegahan dan pemberantasanterhadap penyalahgunaan danperedaran gelap narkotika dilakukandengan membangun upayapencegahan yang berbasismasyarakat, termasuk di dalamnyamelalui jalur pendidikan sekolahmaupun luar sekolah. media massa

3

baik elektronik maupun cetak,termasuk kemajuan teknologiinternet dan alat komunikasi, yangperlu dimanfaatkan semaksimalmungkin dalam memberikaninformasi kepada masyarkat secaraluas, Ketentuan Pidana dalamUndang-Undang Nomor 35 Tahun2009, tentang Narkotika diaturdalam Pasal 110 sampai denganPasal 148, seperti halnyakebanyakan Undang-Undang TindakPidana di luar KUHP rumusanketentuan Pidananya dalambeberapa hal berbeda denganrumusan pidana dalam KUHP.(2)Pelaksanaan undang undangperlindungan anak sertamemperhatikan proses hukumterhadap anak yang bermasalahdengan berpedoman pada undangundang nomor 11 tahun 2012sebagai payunng hukum yang harusdijalankan baik secara direksimaupun upaya Restorative Justice,Hal inibersifat manusiawi danmemperhatikan hak-hak anakdengan melibatkan berbagai pihakterkait untuk mencapai kesepakatandan penyelesaian dengan tetapmemperhatikan kriteria-kriteriatertentu. Secara tegas aparat penegakhukum harus tetap berpedoman padapasal 16 ayat (3) UU No 23 tahun2002 yang dirubah dengan UU No35 tahun 2016 bahwa perlindungananak yaitu bahwa penangkapan,penahanan atau tindak pidanapenjara anak hanya dilakukanapabila sesuai dengan hukum yangberlaku dan hanya dapat dilakukansebagai upaya terakhir.

Kata Kunci : Penanggulangan,Peredaran Narkotika, KalanganPelajar

I. PENDAHULUANA. Latar Belakang

Negara Indonesia secarakonstitusional adalahterwujudnya masyarakatIndonesia yang sejahtera, adil,dan makmur berdasarkanpancasila dan Undang-undangDasar 1945. Oleh karena itukualitas sumber daya manusiaIndonesia sebagai salah satumodal pembangunan nasionalperlu ditingkatkan secara terus-menerus termasuk derajatkesehatannya. Peningkatanderajat kesehatan sumber dayamanusia Indonesia dalamrangka mewujudkankesejahteraan perlu dilakukanupaya peningkatan di bidangekonomi, kesehatan, danhukum. Adapun yang dimaksudanatara lain tercapainyapertumbuhan ekonomi yangberkualitas danberkesinambungan sehinggamencapai kesejahteraan.Terciptanya peningkatan upayakesehatan, sarana danprasarana, pembiayaankesehatan, sumberdayamanusia, pembinaan,pengawasan, pengendalian danpenilaian disertai olehpeningkatan kemandirianmasyarakat. Serta terciptanyasupremasi hukum dan tertatanyasistem hukum daerah yangmencerminkan kebenaran dankeadilan.

4

Kemajuan-kemajuanyang dicapai diera reformasi

cukup memberikan harapanyang lebih baik, namun di sisilain masih ada masalah yangmemprihatinkan khususnyamenyangkut perilaku sebagiangenerasi muda kita yangterperangkap padapenyalahgunaan narkotika baikmengkonsumsi maupunmengedarkannya.Penyalahgunaan narkotikamerupakan permasalahannasional dan Internasional,karena berdampak negatifterhadap kehidupanmasyarakat, bangsa dan negaradan para pecandunya yangsebagian besar adalah pelajar.1

Pada dasarnyaperedaraan narkotika diIndonesia apabila ditinjau dariaspek yuridis adalah sahkeberadaannya. Undang-undangNakotika hanya melarangpenggunaan narkotika tanpaizin undang-undang yangdimaksud. Penggunaannarkotika sering disalahgunakanbukan untuk kepentinganpengobatan dan ilmupengetahuan.

Narkoba adalahsingkatan Narkotika danObat/Bahan berbahaya. Istilahini sangat popular dimasyarakat termasuk mediamassa dan aparat penegakhukum. Masalahpenyalahgunaan narkotika

1 Soedjono,2001, Narkotika dikalanganpelajar, Bandung : Alumni, hlm. 3

merupakan masalah yang sangatkompleks yang memerlukanupaya penanggulangan secarakomprehensif dan melibatkankerja sama multidispliner,multisektor, dan peran sertamasyarakat secara aktif yangdilaksanakaan secaraberkesinambungan, konsekuendan konsisten. Penyalahgunaannarkotika dalam berbagai jenisdapat menyebabkanketergantungan zat narkotika.Kemudian apabila dihentikanpemakaiannya maka pemakainarkotika tersebut akanmengalami sakaw atauketagihan.

Disamping itu,pengguna narkotika yang terlalubanyak atau overdosis akandapat menyebabkan kematiankarena dosis yang digunakanmakin lama makin bertambahbanyak sedangkan daya tahantubuh makin lama makinberkurang. Pemerintah sudahmembuat program-programuntuk mengatasi masalah ini,misalnya membuat Undang-undang tentang penyalahgunaannarkotika yaitu Undang-undangRepublik Indonesia No.39Tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-undang No.5 tahun1997 tentang Psikotropika.Badan Narkotika Nasional(BNN) yang bekerja samadengan Polres Kutai Timurdalam menangani hal-hal yangmenyangkut dengan narkotika,misalnya membuat gerakan-gerakan anti narkotika,

5

penyuluhan ke sekolah-sekolahdan kampus. Namun padakenyataannya masalahnarkotika tetap saja menjadiberita yang setiap hari kitatemui pada berita kriminal ditelevisi.

Penyalahgunaannarkotika di Indonesia semakinmeningkat dan permasalahanyang ditimbulkan juga semakinkompleks. Kejahatan narkotikamerupakan kejahatan lintasnegara (transnational crime),terorganisir (organized crime),dan serius (serious crime) yangdapat menimpa berbagai lapisanmasyarakat. Masalahpenyalahgunaan narkotika dikalangan remaja dan pelajardapat dikatakan sulit di atasi,karena penyelesaiannyamelibatkan banyak faktor dankerjasama dari semua pihakyang bersangkutan, sepertipemerintah, aparat, masyarakat,media massa, keluarga, pelajaritu sendiri. Penyalahgunaannarkotika terjadi karena korbankurang atau tidak memahamiapa narkotika itu sehingga dapatdibohongi oleh pihak yang tidakbertanggung jawab (pengedar).

Perkataan Narkotikaberasal dari bahasa Yunaniyaitu “narke” yang berartiterbius sehingga tidakmerasakan apa-apa. Sebagianorang berpendapat bahwanarkotika berasal dari kata“narcissus” yang berarti sejenistumbuha-tumbuhan yangmempunyai bungan yang dapat

menyebabkan orang menjaditidak sadarkan diri.2

Narkotika ada duamacam yaitu narkotika alamdan narkotika sintetis. Yangtermasuk dalam kategorinarkotika alam adalah berbagaijenis candu, morphine, heroin,ganja, hashish, codein dancocaine. Narkotika ala minitermasuk dalam pengertiannarkotika secara sempitsedangkan narkotika sitetisadalah pengertian narkotikasecara luas dan termasukdidalamnya adalahHallucinogen, Depressant danStimulant.2

Menurut WHO yangdimaksud dengan pengertiandefinisi narkotika ini Adalahsuatu zat yang apabiladimasukkan ke dalam tubuhakan mempengaruhi fungsi fisikdan atau psikologi (kecualimakanan, air, atau oksigen).

Narkotika (nakoba danObat/Bahan Berbahaya),disebut juga NAPZA(Narkotika, Psikotropika danZat Adiktif lain) adalah obatbahan atau zat bukan makananyang jika diminum, diisap,dihirup, ditelan, atau disuntikan,berpengaruh pada kerja otakyang bila masuk kedalam tubuhmanusia akan mempengaruhitubuh terutama otak (susunansaraf pusat), sehinggamenyebabkan gangguan

2 Hari Sasangka, Narkotika danPsikotropika Dalam HukumPidana,Mandar Maju, Bandung, 2003.Hlm, .35

6

kesehatan fisik, psikis, danfungsi sosialnya karena terjadikebiasaan, ketagihan (adiksi)serta ketergantungan(dependensi) terhadap NAPZAtersebut. Berdasarkan jenisnyanarkotika dapat menyebabkan;perubahan pada suasana hati,perubahan pada pikiran danperubahan perilaku.3

Narkotika dan obat-obatan psikotropika sudahmerambah ke segala lapisanmasyarakat Indonesia.Yangmenjadi sasaran bukan hanyatempat-tempat hiburan malam,tetapi sudah merambah kedaerah pemukiman, kampus danbahkan ke sekolah-sekolah.

Korban penyalahgunaannarkotika di Indonesia semakinbertambah dan tidak terbataspada kalangan kelompokmasyarakat yang mampu,mengingat harga narkotika yangtinggi, tetapi juga sudahmerambah kekalanganmasyarakat ekonomi rendah.Hal ini dapat terjadi karenakomoditi narkotika memilikibanyak jenis, dari yangharganya paling mahal yanghanya dapat beli oleh kalanganelite atau selebritis, sampaiyang paling murah yangdikonsumsi oleh kelompokmasyarakat ekonomi rendah.

Penyalahgunaan danbahaya narkotika narkotika dikalangan remaja tidak

3 Hari Sasangka. 2003. Narkotika danPsikotropika Dalam Hukum Pidana.Mandar Maju. Bandung, hlm.20

dipungkiri masih banyak dilingkungan sekitar kita.Dampak akibat narkotika bagikesehatan dan masa depanmemang tidaklah sedikit. Akanbanyak yang dikorbankan olehkarena penyalahgunaannarkotika.

B. Rumusan dan Pembatasanmasalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, permasalahan dalam penulisan ini adalah :1. Bagaimanakah

Penanggulangan PeredaranNarkotika di Kalangan PelajarKutai Timur ?

2. Bagaimana proses hukumterhadap pengedar narkotika dikalangan Pelajar Kutai Timur?

C. Maksud dan Tujuan PenulisanAdapun maksud dan tujuan

penulisan skripsi ini mempunyaimaksud sebagai berikut :1. Untuk mengetahui

Penanggulangan PeredaranNarkotika di KalanganPelajar Kutai Timur.

2. Untuk mengetahui ProsesHukum terhadap pengedarnarkotika di KalanganPelajar Kutai Timur.

Tujuan penelitian yang penulisharapkan adalah :

1. Untuk menentukan alternatifpemecahan masalah untukPenanggulangan PeredaranNarkotika pada Pelajarsehingga permasalahannyasegera dapat diatasi.

7

2. Untuk memberikan saran-saran yang mendukunglangkah-langkah pemecahanmasalah agar masalah proseshukum terhadap pengedarNarkotika di KalanganPelajar dapat diatasi.

II. KERANGKA TEORITIS

A. Tinjauan Umum tentangNarkotika, Psikotropika(NARKOTIKA)1. Pengertian Narkotika dan

PenggolongannyaNarkotika adalah

singkatan dari narkotika,psikotropika dan bahan-bahanberbahaya lainnya, obat-obatberbahaya itu mencakuppsikotropika, alkohol,tembakau, zat adiktif danserta yang memabukkanlainnya. Selain itu dalamkata-kata lain yangmempunyai makna yang samayaitu : NAZA (Narkotika,Alkohol dan Zat Adiktif ) danNAPZA (Narkotika,Psikotropika dan Zat Adiktiflainnya ). Istilah NAPZAlebih tepat karena di dalamsingkatan tersebut terdapatpsikotropika obat yangbiasanya digunakan untukgangguan kesehatan jiwanamun obat ini termasuk obatyang sering disalahgunakandan dapat menimbulkan

adiksi.4 Macam-macamNarkotika antara lain:a. Narkotika

Istilah Narkotikayang dikenal diIndonesia berasal daribahasa Inggris“Narcotics“ yang berartiobat bius, yang samaartinya dengan kata“Narcosis” dalam bahasaYunani yang berartimenidurkan ataumembiuskan. PengertianNarkotika secara umumadalah suatu zat yangdapat menimbulkanperubahan perasaan,suasana pengamatan ataupenglihatan karena zattersebut mempengaruhisusunan syaraf.

Narkotika adalahsuatu zat atau obat yangdapat menyebabkanpenurunan atauperubahan kesadaran,hilangnya rasa darimengurangi sampaimenghilangkan rasanyeri seta dapatmenimbulkanketergantungan. Menurutproses pembuatannyaberasal dari Alam, SemiSintetik dan Sintetikdengan uraian sebagaiberikut :b. Narkotika Alam

terdiri dari :

4 Lisa, Julianan, dan Sutrisna, Nengah.2013. Narkoba, Psikotropika danGangguan Jiwa. Yogyakarta.Nuhamedika. Hlm.89

8

� OpiumDiperoleh dari buahtanaman PapaverSomniferum yanggetahnya biladikeringkan akanmenjadi opiummentah.KokaDiperoleh dari dauntumbuhanErythroxylon Coca,dalam peredaranmempunyai efekstimulansia yangdisebut kokain.CanabisDiperoleh daritanaman PerduCannabis Sativa(Ganja) yangmengandungtanaman aktif yangbersifat adiktif.

c. Narkotika Semi SintetikDibuat dari alkaloidopium yangmempunyai intiPhenanthren dandiproses secarakimiawi menjadisuatu bahan obatyang berkhasiatsebagai narkotik.Contoh : Heroin, Codein, Oxymorphondan lain-lain.

d. Narkotika SintetikDibuat dengan suatuproses kimia denganmenggunakan bahanbaku kimia sehingga

diperoleh suatu hasilbaru yangmempunyai efekNarkotik.Contoh : Petidine,Nisentil, Leritine danlain-lain.PenggolonganNarkotika MenurutUndang-undang RINo. 22 Tahun 1997adalah :

Berdasarkanpasal 2 ayat (2) UUNo.22 Tahun 1997Tentang Narkotika,narkotika digolongkanmenjadi 3 yaitu narkotikagolongan I, narkotikagolongan II, dannarkotika golongan III.

a. Narkotika golongan IYang dimaksud dengannarkotika golongan Iadalah narkotika yanghanya dapat digunakanuntuk tujuanpengembangan ilmupengetahuan dan tidakdigunakan dalamterapi, sertamempunyai potensisangat tinggimengakibatkanketergantungan.Beberapa narkotikayang termasuk dalamgolongan I misalnyatanaman PapaverSomniferum L, Opium,Tanaman Koka (DaunKoka, Kokain Merah),

9

Heroin,Morpin, danGanja.

b. Narkotika golongan IIYang disebut narkotikagolongan II adalahnarkotika yangberkhasiat untukpengobatan yangdigunakan sebagaipilihan terakhir dandapat digunakan dalamterapi dan atau untuktujuan pengembanganilmu pengetahuan sertamempunyai potensitinggi mengakibatkanketergantungan.Beberapa narkotikayang termasuk kedalamgolongan II misalnyaAlfasetilmetadol,Benzetidin,Betametadol.

c. Narkotika golongan IIINarkotika golongan IIIadalah narkotika yangberkhasiat pengobatandan banyak digunakandalam terapi dan atautujuan pengembanganilmu pengetahuan sertamempunyai potensiringan mengakibatkanketergantungan.Beberapa narkotikayang termasuk kedalam golongan IIImisalnyaAsetildihidrokodeina,Dokstropropoksifena,Dihidroko-deina,Etilmorfina dan lain-lain.

Narkotika Untuk Pengobatan TerdiriDari :

a) Opium Obatb) Codeinc) Petidind) Fenobarbital

b. PsikotropikaSelain jenis

Narkotika, di berbagaipenjuru dunia terdapatobat-obatan yang bukanNarkotika tetapimempunyai efek danbahaya yang sama denganNarkotika yang disebutdengan istilahPsikotropika Dalam UUNo. 5 Tahun 1997,Psikotropika didefinisikansebagai zat atau obatbukan narkotik tetapiberkhasiat psikoaktifberupa perubahan aktifitasmental atau tingkah lakumelalui pengaruhnya padasusunan syaraf pusat sertadapat menyebabkan efekketergantungan. Dalamartian lain Psikotropikaatau Obat adalah setiapzat yang jika masukorganisme hidup dapatmengadakan ataumenyebabkan perubahanatau mempengaruhihidup.Psikotropika dibedakan

menjadi 4 golongan yaitu :a) Psikotropika

Golongan I

10

Adalah psikotropikayang hanya dapatdigunakan untuktujuan ilmupengetahuan dan tidakdigunakan dalamterapi, sertamempunyai potensiamat kuatmengakibatkansindromaketergantungan.Contoh : LSD,

MDMA, dan Masealin.b) Psikotropika

Golongan IIAdalah psikotropikayang berkhasiatpengobatan dan dapatdigunakan dalamterapi, dan atau untuktujuan ilmupengetahuan sertamempunyai potensikuat mengakibatkansindromaketergantungan.Contoh : Amfetamin

c) PsikotropikaGolongan IIIAdalah psikotropikayang berkhasiatpengobatan danbanyak digunakandalam terapi dan atauuntuk tujuan ilmupengetahuan sertamempunyai potensisedang mengakibatkansindromaketergantungan.

Contoh : KelompokHipnotik Sedatif(Barbiturat).

d) PsikotropikaGolongan IVAdalah psikotropikayang berkhasiatpengobatan dan sangatluas digunakan dalamterapi dan atau untuktujuan ilmupengetahuan sertamempunyai potensiringan mengakibatkansindromaketergantungan.Pengaruh penggunaanPsikotropika terhadapsusunan syaraf pusatdapat dikelompokkanmenjadi :1) Depressant

Yaitu yang bekerjamengendorkan ataumengurangiaktivitas susunansyaraf pusat,contohnya antaralain : Sedatin (PilKB), Rohypnol,Mogadon, Valium,Mandrax.

2) StimulantYaitu yang bekerjamengaktifkan kerjasusunan syarafpusat, contohnya :Amphetamine danturunannya(Ecstacy).

3) HalusinogenYaitu yang bekerjamenimbulkan rasa

11

perasaan halusinasiatau khayalan,contoh : LysergidAcid Diethylamide(LSD.

2. Gejala dan AkibatPenyalahgunaan Narkotika

Perilaku korban akibatpenyalahgunaan narkotikasangat dipengaruhi oleh jeniszat atau obat yang dipakai dandosis yang digunakan,disamping itu juga dipengaruhioleh beberapa faktor, antaralain :a. Derajat kemurnian zatb. Bahan pelarutc. Riwayat pemakai zat atau

obat sebelumnyad. Kepribadian pemakaie. Ada tidaknya rasa sakit

sebelumnyaf. Harapan si pemakai

terhadap zat atau obat sebelumnya

g. Suasana pada waktu memakai

Pada umumnya bagimereka yang baru pertamakali memakai, biasanyatimbul rasa tidak enak,misalnya rasa mual, muntah,kesadaran menurun, gelisah,ketakutan. Bagi mereka yangmemakai untukmenghilangkan rasa sakitakan timbul rasa gembirakarena rasa sakit hilang(euforia). Sebaliknya padapenyalahgunaan obat dapatmenimbulkan rasa senangyang berlebihan, high dan fly,gejala-gejala pada

penyalahgunaan Narkotikabermacam-macam tergantungjenis zat atau obatnya antaralain:a. Narkotika

1) Jenis Opiata) Tanda-tanda

Penyalahgunaan :i. Perasaan

senang dan bahagia

ii. Sering mengantuk

iii. Napas berat dan melemah

iv. Pupil mata mengecil

v. Rasa mualb) Akibat Overdosis

i. Napaspendek dantersengal-sengal

ii. Kulit lembabiii. Tertawa

tidakwajariv. Keadaan

komav. Bisa sampai

meninggaldunia

2) Jenis Cocaa) Tanda-tanda

penyalahgunaani. Lebih

kewaspadaanii. Bergairah

iii. Rasa senangiv. Pupil mata

membesarv. Denyut nadi dan

tekanan darah meningkat

12

vi. Sukar tidurvii. Hilang nafsu

makanb) Akibat over dosis

i. Rasa gelisahii. Suhu badan

naikiii. Berkhayaliv. Tertawa

tidak wajarv. Dapat

meninggal dunia

3) Jenis Canabis (Ganja)a) Tanda-tanda

penyalahgunaani. Rasa senang dan

bahagiaii. Santai dan lemah

iii. Nafsu makan bertambah

iv. Pengendalian diri berkurang

v. Sering menguap dan mengantuk

vi. Mata merahvii. Kurang

konsentrasiviii. Depresi

ix. Sukar tidurx. Disorientasi

ruang dan waktuxi. Hiperaktif

b) Akibat Hiperdosisi. Melemahnya

daya pikerii. Rasa letih

iii. Ketakutaniv. Bisa mengalami

gangguan jiwa

v. Menurun prestasi belajar dan intelektual

vi. Merusak fungsi oragan reproduksi

a. Psikotropika1) Psikotropika

Golongan I, sepertihalusinogen (contoh :LSD, Dob, Psilobisin,dll).1) Tanda-tanda

penyalahgunaana) Berkhayal,

berilusi dan berhalusinasi

b) Disorientasi waktudan tempat

2) Akibat over dosisa) Khayalan

tentang peristiwa yang menyenangkan

b) Gangguan jiwac) Koma sampai

dengan meninggal dunia

2) PsikotropikaGolongan II (contoh :Ampetamin,Metampetamin, dll).1) Tanda-tanda

penyalahgunaana) Lebih

kewaspadaanb) Bergairahc) Rasa senangd) Pupil mata

membesar

13

e) Denyut nadi dantekanan darahmeningkat

f) Sukar tidurg) Hilang nafsu

makan2) Akibat over dosis

a) Rasa gelisahb) Suhu badan

naikc) Berkhayald) Tertawa tidak

waajare) Dapat

meninggaldunia

b. Psikotropika GolonganIII Dan IV, jenisDepresan (contoh :Tranquilizer,Barbiturat,dll).a) Tanda-tanda

penyalahgunaana. Berbicara kacaub. Tidak dapat

mengendalikan diric. Tingkah laku

seperti mabukb) Akibat over dosis

a. Nafas tersengal-sengal

b. Kulit lembab dandingin

c. Pupil matamembesar

d. Denyut nadi cepatdan sampai mati

e. Keadaan koma bisasampai mati

B. Tinjauan Tindak PidanaNarkotika1. Tindak Pidana Narkotika

Landasan hukumbagi Polri untuk menanganikejahatan ini adalahundang-undang No. 35tahun 2009 tentangNarkotika, dimana dalamundang-undang tersebutmenyebutkan dengan jelashal-hal yang tidakdiperbolehkan dan sanksi-sanksi dalam pelanggaranini. Pasal yang pentingtentang Narkotika adalahpasal 78, 79, 80, 81 yangketentuan pidananyasebagai berikut :a. Barangsiapa tanpa

hak dan melawanhukum menanam,memelihara,mempunyai,menyimpan narkotika(Golongan I dalambentuk tanaman dangolongan I bukantanaman) dipidanapaling lama 10 tahundan denda palingbanyak Rp. 500 juta.

b. Barangsiapa tanpahak dan melawanhukum memiliki,menyimpan, untukmemiliki ataumenguasai narkotikagolongan II dipidanapaling lama 7 tahundan denda palingbanyak Rp. 250 juta,golongan III palinglama 5 tahun dendapaling banyak Rp.100 juta.

14

c. Barangsiapa tanpahak dan melawanhukum memproduksi,mengolah,mengekstraksi,mengkonversi,merakit ataumenyediakannarkotika, Golongan Idipidana paling lamamati atau seumurhidup denda palingbanyak 1 milyardrupiah. Golongan IIdipidana paling lama15 tahun denda palingbanyak Rp. 500 juta,Golongan III pidanapaling lama 7 tahundenda paling banyakRp. 200 juta.

d. Barangsiapa tanpahak dan melawanhukum membawa,mengirim,mengangkut ataumentransitonarkotika, golongan Ipaling lama 15 tahundenda Rp. 750 juta,golongan II pidanapaling lama 10 tahundenda paling banyakRp. 500 juta,golongan III pidanapaling lama 5 tahundan denda palingbanyak Rp. 250 juta.Pasal 84 yangketentuan pidananyasebagai berikut :Barangsiapa tanpahak dan melawan

hukum,menggunakannarkotika terhadaporang lain ataumemberikan untukdigunakan orang lain,golongan I dipidanapaling lama 15 tahundenda paling banyakRp. 750 juta,golongan II dipidanapaling lama 10 tahundenda paling banyakRp. 500 juta,golongan III dipidanapaling lama 5 tahundan denda palingbanyak Rp. 250 juta.Pasal 85Barangsiapa tanpahak dan melawanhukum menggunakannarkotika terhadapdirinya sedirigolongan I dipidanapaling lama 4 tahun,golongan II palinglama 2 tahun dangolongan III palinglama 1 tahun.Pengelompokkan

Kejahatan di bidangNarkotika

Dari Ketentuan-ketentuan pidana yangdiatur Dalam Bab XII UUNarkotika dapatdikelompokkan dari segiperbuatannya sebagaiberikut: a. Kejahatan yang

menyangkut produksinarkotika.

15

b. Kejahatan yangmenyangkut jual belinarkotika.

c. Kejahatan yangmenyangkutpengangkutan dantransito narkotika.

d. Kejahatan yangmenyangkutpenguasaan narkotika.

e. Kejahatan yangmenyangkutpenyalahgunannarkotika.

f. Kejahatan yangmenyangkut tidakmelaporkan pecandunarkotika.

g. Kejahatan yangmenyangkut label danpublikasi narkotika.

h. Kejahatan yangmenyangkut jalannyaperadilan narkotika.

i. Kejahatan yangmenyangkut penyitaandan pemusnahannarkotika.

j. Kejahatan yangmenyangkut keteranganpalsu.

k. Kejahatan yangmenyangkutpenyimpanan fungsilembaga.

2. Tindak Pidana Psikotropika

Maraknyaperedaran obatpsikotropika jenis ecstacydalam pasaran bebas diIndonesia akhir-akhir ini

makin membuat was-waspetugas, apalagi bagipengedar obat-obatan initidak dapat dijaring denganpasal-pasal yang ada dalamUU nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika, karenadalam pasal-pasalnya tidakmenyebutkan bahwaecstacy termasuk golongannarkotika. Sebenarnyamasalah ecstacy dapatdiajukan kepengadilandengan dasar hukum :1) Pengedar atau Penjual

a. Pasal 80 (4b), 81(2) dan UUNomor 36 tahun2009 tentangkesehatan, sanksipidana 15 tahundan atau dendaRp.300.000.000,-(tiga ratus jutarupiah).

b. Pasal 204KUHP, sanksipidana 15 tahunmenyebabkanorang matisanksi pidanaseumur hidupatau denda 20tahun.

2) Sedangkanpenindakan padaprinsipnya ketentuanpidana dalam UUNomor 5 tahun 1997tentang Psikotropikalebih berat

16

dibandingkan denganpidana obat keras :a. Pasal 59, Barang

siapa :1) Menggunakan

psikotropika Iselaindimaksuddalam pasal 4ayat (2) ataumemproduksidan / ataumenggunakandalam prosesproduksipsikotropikagolongan Isebagaimanadimaksuddalam pasal 6atau

2) Mengedarkan psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau

3) Secara tanpahak memiliki,menyimpandan ataumembawapsikotropikagolongan Idipidanadengan pidanapenjara palingsingkat 4(empat) tahun,paling lama 15(lima belas)

tahun danpidana dendapaling sedikitRp.150.000.000,-(Seratus limapuluh jutarupiah). Danpaling banyakRp.750.000.000,-(Tujuh ratuslima puluh jutarupiah). Jikatindak pidanadimaksud padaayat (1)dilakukansecaraterorganisasidipidanadengan pidanapenjara selama20 (dua puluh)tahun dandenda sebesarRp.75.000.000,-(Tujuh puluhlima jutarupiah). Jikapidana dalampasal inidilakukan olehkorporasi,makadisampingdipidananyapelaku tindakpidana, kepadakorporasidikenakanpidana denda

17

Rp.5.000.000.000,- (LimaMilyard)rupiah.

b. Pasal 62, Barangsiapa :

Secaratanpa hak,memiliki,menyimpandan / ataumembawapsikotropikadipidanadengan pidanapenjara palinglama 5 (Lima)tahun danpidana dendapaling banyakRp.100.000.000,-(Seratus jutarupiah).1) Membant

upengedar /pemakaisepertidiskotik,pasal 55atau 56KUHP.

2) PenyelundupPasal 102UUNomor 7tahun1995tentangkepabeana

n sanksipidana 8tahun dandenda Rp.500 juta.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANA. Penanggulangan Peredaran

Narkotika di Kalangan PelajarPeredaran Narkotika dan

obat-obat bahaya (narkoba) diIndonesia beberapa tahun terakhirini menjadi masalah serius dantelah mencapai keadaan yangmemprihatinkan dan menjadimasalah nasional yang padaakhir-akhir ini pertumbuhannyasangat cepat dan patut mendapatperhatian bersama terutama pihakKepolisian. Pada kenyataannyakasus penyalahgunaan Narkotikadi Kabupaten Kutai Timur sudahditangani oleh pihak Kepolisianyaitu Polres Kutai Timur, hal itusudah sesuai dengan Pasal 15 ayat(1) point c No. 2 Tahun 2002Tentang Kepolisian Negara RIyang berbunyi “KepolisianNegara RI secara umumberwenang untuk mencegah danmenanggulangi tumbuhnyapenyakit masyarakat”.Berdasarkan kondisi riil di KutaiTimur dalam kenyataannyabahwa menurut teori yang adaterdapat keseusaian .

Dari hasil penelitianPenulius dapat disimpulkanbahwa faktor-faktor penyebabterjadinya Peredaran Narkotikayang ada di wilayah Kutai Timuradalah sebagai berikut:

18

a. Berlakunya hukum ekonomi(pasar) “supply anddemand”. Berdasarkan data dan faktaBadan Narkotika Nasional diIndonesia menginformasikanbahwa 1,5% dari jumlahpenduduk Indonesia (sekitar3,2 juta orang) adalahpenyalahguna narkotika.Menurut data SatResnarkotika Polres Kutimuntuk tahun 2018 penggunanarkotika mencapai 116orang. Sekitar 40 orang perhari telah meninggal duniasecara sia-sia karenanarkotika. Hampir 70% darisemua penghuni LembagaPemasyarakatan atauRumah Tahanan Negaraadalah narapidana atautahanan dalam perkaranarkotika. Dapat dipertegasuraian diatas yang berkaitandengan peredaran narkotikabahwa Selama permintaanmasih ada, maka selama itupenyediaan akan berusahaada. Dengan kata lain bahwaselama pemakai dan pembelimasih ada, maka selama itupenjual akan selalu ada.Adapun prinsip yang diakuipenulis bahwa siapa yangbisa mencegah keinginanseseorang atau masyarakatuntuk memakai Narkotikamaka jawabnya adalah orangatau masyarakat itu sendiri,namun ada atau tidaknyaperedaran gelap danpenyalahgunaan narkotika di

Indonesia, adalah tergantungdari masyarakat itu sendiri. Ada yang menilai bahwasalah satu penyebabmasyarakat terjebak tindakkejahatan narkotika adalahfaktor ekonomi. Dengan katalain bahwa merekamenggeluti dunia itu, baiksebagai pelaku, pengedar,kurir, pemasok, maupunsebagai bandar narkotika,didorong oleh kondisiekonomi mereka yang rendahapalagi penghasilan daripenjualan narkotika tentusangat menggoda banyakorang. Hal ini berakibatbahwa semakin banyakorang yang tergodamasuk ke jaringan haramitu dipastikan para korbandi sekitar kita akan semakinbanyak. Harus disadaribersama terhadap peredarannarkotika di masyarakatyaitu; dengan semakinmudahnya orangmendapatkan narkotika,muncul gejala sosialberupa: 1. kejahatan -kejahatan yang meresahkanmasyarakat. 2. Kejahatannarkotika ialah kejahatankemanusiaan. 3. kejahatannarkotika merupakanpayung dari segala kejahatan.

b. Hukum dan kekuatan -kekuatan sosial. Kekuatanuang sangatlah berpengaruh,untuk menutupi keperluanhidup yang tidakmencukupi dari gaji yang

19

didapat, dan sebagian untukmenyamakan gaya hidupnyadengan gaya hidup orang lainyang lebih mapan. Jikadiperhatikan dari fakta socialyang ada bahwa, adanyahukum di Indonesia belumsepenuhnya professionaldalam menjalankan tugas danfungsinya dan tidak jarangterjadi aparat penegak hukumyang menyalah gunakankedudukan dan wewenangnyauntuk kepentingan pribadi,banyak diantara aparatpenegak hukum membukajalan untuk melanggar hukumdan menimbulkan korupsidan pungli. Penulismengangkat contoh kasusJaksa Esther Tanak dan DaraVeranita yang didugamenggelapkan barang buktisebanyak 343 butir ekstasi.Dalam kasus inikenyataannya aparat hukumtersebut merugikan Negarademi mencari keuntunganpribadi untuk memenuhi gayahidupnya dan sangat ironisbahwa seorang penegakhukum di Indonesia yangseharusnya menjadi penegakhukum justru melakukantindakan yang mencorengcitra dan kewibawaanlembaga penegak hukum.

Adapun proses hukumterhadap kasus tersebutadalah Kasus penggelapanbarang bukti yang didugadilakukan Jaksa Ester Thanakdan Dara Verenita ternyata

hanyalah fenomenagunung es dari sekianbanyak pelanggaran yangpernah dilakukan olehoknum jaksa di berbagaidaerah. Temuan tersebutdilansir Indonesia CorruptionWatch (ICW) atas auditBadan Pemeriksa Keuangan(BPK) dalam kurun waktu2004-2007.

c. Efektivitas hukum dalammasyarakat. Membicarakanefektivitas hukum dalammasyarakat berartimembicarakan daya kerjahukum itu dalam mengaturdan atau memaksamasyarakat untuk taat danpatuh terhadap hokum, dalamhal ini timbul pertanyaanyaitu: sejauh mana hukum ituditerapkan dan apakah sanksiyang diberikan oleh aparatpenegak hukum sudahmempuanyai efek jera kepadapara pelaku kejahatannarkotika dan berapa tahunsanksi yang diberikan kepadaorang yang terlibat dalamkasus narkotika sebagaipemakai maupun pengedar.Hal ini terbukti bahwahukum belum berjalanefektif karena banyaknyasanksi yang dijatuhkantidak semuanya tegas,karena proses hukum dapatterjadi terlalu lamban dandisisi lain prosesnya cepatselesai sebelum dipengadilan.

20

Berbicara mengenaiefektivitas hukum yangditentukan oleh tarafkepatuhan warga masyarakatterhadap hukum termasukpara penegaknya, maka pakarhukum Soerjono Soekantoberpendapat ‘‘ bahwa tarafkepatuhan hukum yang tinggimerupakan suatu indicatorberfungsinya suatu sistemhukum. Dan berfungsinyahukum merupakan pertandabahwa hukum tersebut telahmencapat tujuan hukum yaituberusaha untukmempertahankan danmelindungi masyarakatdalam pergaulan hidup”.Hukum sebagai pengaturkehidupan masyarakat,setidaknya memilikikepastian hukum,memberikan jaminankeadilan bagi masyarakat danberlaku secara umum.Penerapan hukum menjadiefektif apabila kaidah hukumitu sendiri sejalan dengan hatinurani masyarakat.Sebaliknya hukum seringkalitidak dipatuhi olehmasyarakat, ketika kaidahhukum itu sendiri tidaksejalan dengan keinginan atauharapan masyarakat.

Secara konseptual polapenanggulangan penyalahgunaanNarkotika adalah denganmelibatkan seluruh golongan danlapisan masyarakat untukberperan serta penanggulanganterhadap penyalahgunaan dari

peredaran gelap Narkotika.Adapun strategi penanggulanganpenyalahgunaan Narkotika yangdilakukan Resnarkotika PolresKutai Timur melalui cara sebagaiberikut:1. Upaya pencegahan

Dapat dilakukan secara Pre-empetif dan Preventif

a. Pre-empetifDalam mencegah terjadinyapenyalahgunaan Narkotikadi Kabupaten Kutai Timur,bahwa Resnarkoba PolresKutim telah mengadakanupaya pre-empetif denganpre-empetif ini mengadakankegiatan berbagai programprioritas yaitu sebagaiberikut :1) Mengadakan

penyuluhan danpembinaan yangdilakukan oleh SatuanNarkotikabekerjasama denganBagian BinamitraPolres Kutai Timurdengan sasaran adalahmasyarakatKabupaten KutaiTimur yaitu pelajarSMP, SMA,Mahasiswa dariberbagai PerguruanTinggi Negeri atauSwasta, danmengadakan tanyajawab denganmasyarakat melaluimedia radio, sehinggamasyarakat bisa ikutberpartisipasi.

21

2) Kegiatan pemberianbrosur dilakukan padasaat kegiatanpenyuluhan danpembinaan Narkotika.

3) Pemasangan spandukyang berisi ajakanuntuk menghindarinarkotika, spanduk itudipasang di tempat-tempat yang strategisdan yang mudahdilihat olehmasyarakat.Pemasangan spandukyang dilakukan olehSatuan ReserseNarkotika PolresKutai Timur dipasangsetiap memperingati“Hari InternasionalMelawanPenyalahgunaanNarkotika” danbekerjasama denganpihak sponsor.Upaya pre-empetif

dapat dipertegas bahwayang dilakukan ResnarkobaPolres Kutai Timur PadaHari Rabu Tanggal 06Maret 2019 di SekolahSMK 1 Negeri SangattaUtara, yang dilakukanadalah berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengansasaran mempengaruhifaktor-faktor penyebabpendorong dan faktorpeluang yang disebut faktorkorelatif kriminogen (fkk)dari kejahatan Narkotika,sehingga dapat tercipta

suatu kesadarankewaspadaan, daya tangkaldan terciptanya kondisiperilaku atau norma hidupbebas Narkotika termasukkewaspadaan instansi terkaitdan seluruh lapisanmasyarakat khususnya diKabupaten Kutai Timur.

Kegiatan ini padadasarnya berupa pembinaandan pengembanganlingkungan pola hidupsederhana dan kegiatanpositif terutama bagi pelajaratau pemuda dengankegiatan atau kegiatan yangbersifat produktif,konstraktif dan kreatif,sedangkan kegiatan yangbersifat preventif edukatifdilakukan dengan metodekomunikasi informasiedukatif yang dapatdilakukan melalui berbagaijalur antara lain keluarga,pendidikan, lembagakeagamaan dan organisasikemasyarakatan. Jadi dapatdisimpulkan penulis bahwaantara teori dengankenyataan yang ada didalammasyarakat sudah terdapatkesesuaian.

b. PreventifBerdasarkan Tugas dan

wewenang Polres KutaiTimur selain mengadakanupaya pre-empetif dalammencegah terjadinyapenyalahgunan narkotikaPolres Kutai Timur jugamengadakan upaya

22

preventif antara lain dengantindakan nyata yaitu :1) Mengadakan

pengawasan di tempat-tempat yang dianggaprawan terjadinyapenyalahgunaanNarkotika, misalnya : ditempat-tempat Hiburan,Hotel ,Kafenya dantempat untuk Karaoke,Terminal, Pasar dantidak menutupkemungkinan dipemukiman pendudukyang dianggap amanuntuk melakukanpenyalahgunaanNarkotika.

2) Melakukan operasi-operasi Kepolisian yangbersifat rutin maupunyang mendadak dengancara berpatroli, razia ditempat-tempat yangdianggap rawanterjadinyapenyalahgunaannarkotika yang bersifatrutin. Adapun operasirutin dilaksanakansetiap hari yaitu melaluipengawasan ataupengamatan di tempat-tempat yang rawanterjadinyapenyalahgunaanNarkotika.Berbagai macam operasi Kepolisian yangdilakukan di Kutai Timur antara lain:

a. Operasi Antikdengan sasaranpenyalahgunannarkotika.

b. Operasi Pekat(PenyakitMasyarakat)

c. Operasi Nilad. Operasi Ketupat

diadakanmenjelang HariRaya Idul Fitri

e. Operasi Lilindiadakanmenjelang HariRaya Natal danTahun Baru Upayapreventif yangdilakukan PolresKutai Timur untukmencegahterjadinyakejahatanNarkotika melaluipengadilan danpengawasan jalur-jalur peredarangelap dengantujuan agar policehazard (ph) tidakberkembangmenjadi ancamanfaktual.Berbagai

pencegahan seperti pre-empetif dan preventifharus dilakukan secaraintegral dan dinamisantara unsur-unsuraparat dan potensimasyarakat, upaya iniharus dilakukan secaraterus menerus dan

23

berkesinambungan, halini bertujuan adalahuntuk merubah sikap,perilaku, cara berfikirdari kelompokmasyarakat yang sudahmempunyaikecenderunganmenyalahgunakan, sertamelakukan tindakpidana perdaganganatau peredaran gelapNarkotika.

c. Upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika

1. Upaya RepresifUpaya represif adahubungannyadengan tindakkantegas Polisi dalammenghadapi suatupelanggaran maupunkejahatan. Hal inidilakukan sebagaiupaya penegakanhukum. Sebagaipenegakan hukumdilapangan, polisiselalu menentangberbagai macamresiko, oleh karenaitu polisi bukanhanya dituntut agarmampumengembangkanprofesionalismeyang bermutu tinggisaja tetapi jugamembutuhkan ruanggerak yang lebihlapang dalam

melakukan berbagaidiskresi.Adapun represifyang dilakukan olehResnarkoba PolresKutai Timur secarateoritis bahwa upayarepresif merupakanupaya penindakandan penegakanhukum terhadapancaman faktualdengan sanksi tegasdan konsisten sertadapat membuat jeraterhadap para pelakupenyalahgunaan danpengedar narkotika.Fakta di lapanganmenunjukkn bahwaoleh kepolisiandalam usaha represifantara lain sebagaiberikut yaitu :a. memutuskan

jalur gelap Narkotika

b. mengungkap jaringan sindikat

c. mengungkap motivasi atau latar belakang dari kejahatan penyalahgunaan Narkotika.

Dengan Demikiandapat disimpulkanpenulis bahwaberdasarkan kondisiriil yang ada antarateori dan kenyataanyang ada dimasyarakat ternyata

24

sudah adakesesuaian.Keberhasilan PolresKutai Timur denganmelaksanakanberbagai upanyanyatadalammenanggulangiberbagai kejahatantermasuk tindakpidana Narkotikabukan sajaditentukan olehupaya-upayapenegakan hukumsaja, tetapi jugasangat dipengaruhioleh sejauh manakemampuan PolresKutai Timur dalammenatamasyarakatnya, baikdari segi kehidupanbermasyarakatmaupun bernegara.

2. Treathment dan Rehabilitasi

Treathment danrehabilitasimerupakan upayapenanggulanganpenyalahgunaannarkotika yangdilakukan oleh pihakDepartemen Sosial,DepartemenKesehatan danInstansi swastalainnya danbekerjasama denganpihak Polri. AdapunTreathmentmerupakan tempat

untuk perawatanatau pengobatanpasien, sedangkanyang dimaksuddengan rehabilitasidi sini adalahsebagai tempatpenampungan untukmemulihkan kembaliorang-orang yangterlibat kasuspenyalahgunaannarkotika maupunkenakalan pelajar.Di tempatrehabilitasi akandiberikan pendidikan(agama, moral danolah raga) sertadiberikan bekalketrampilan-ketrampilan yangberguna untukmendorong danmemulihkan kembalimental orang-orangyang terlibat dalamkasuspenyalahgunaannarkotika dankenakalan pelajaragar menjadi baikdan supaya merekabisa kembali hidupnormal di dalammasyarakat. Upaya treathmentdan rehabilitasi yangdilakukan olehPolres Kutai Timursecara teori, bahwaupaya treathmentdan rehabilitasi

25

dilaksanakan olehinstansi di luar Polri,khususnya denganDepartemen Sosial ,DepartemenKesehatan danInstansi swastalainnya. Dapatdipertegas bahwakerjasama denganinstansi terkaitmemberikan hasilyang berdampakpositif di kalanganmasyarakat dan halini sebagai kebijakanPemerintahPusat/Daerahsetempat dan dapatdibuktikan denganadanya IPWL(Institut PenerimaWajib Lapor) yangada di Puskesmasyang ditunjuk.

B. Proses hukum terhadapPengedar Narkotika dikalangan Pelajar

Perlindungan anakmerupakan perwujudan darikeadilan dalam suatu masyarakat,dengan demikian makaperlindungan anak harusdiusahakan dalam berbagaibidang kehidupan bernegara danbermasyarakat. Secara yuridisusaha pemberian perlindunganhak-hak anak Indonesia olehdunia internasional telah dimulaisejak deklarasi PBB Tahun 1959tentang hak-hak anak dan terakhirKonvensi Hak Anak (Convention

of the right of the child) tahun1989 yang kemudian dituangkankedalam resolusi PBB tanggal 5Desember 1989, Konvensi iniberisi tentang pengesahan hak-hak anak, perlindungan anak olehNegara, dan peran serta berbagaipihak (Negara, masyarakat danswasta) dalam menjaminperlindungan anak yangberlakunya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak mengaturperlindungan anak dalam proseshukum dari Penyidikan, Penuntutdan Persidangan yaitu :a. Aparat penegak hukum yang

khusus seperti, penyidik anak,penuntut umum anak, hakimbidang, dan hakim kasasi anak.

b. Pemeriksaan perkara anakdilakukan secara tertutup.

c. Pidana penjara, kurungan,denda yang akan dijatuhkankepada anak yang berkonflikdengan hukum paling lama ½(satu perdua) dari maksimumancaman pidana penjara orangdewasa, jika tindak pidanayang diancam denganhukuman mati, maka pidanapenjara yang dijatuhkan palinglama 10 tahun.

d. Pengawasan tertinggi sidanganak mahkamah agung.

e. Putusan pengadilan mengenaiperkara anak berkonflikdengan hukum yang telahmemperoleh kekuatan hukumtetap dapat dimohonkanpeninjauan kembali oleh anakatau orang tua wali, orang tuaasuh atau penasehat hukumnya

26

kepada Mahkamah Agungsesuai Undang-Undang yangberlaku.

f. Bentuk hukum yang dijatuhkankepada anak yang berkonflikdengan hukum adalahhukuman pidana dan tindakan.

g. Pemeriksaan tersangka harusdengan suasana kekeluargaan,meminta pertimbangan atausaran pembimbingkemasyarakatan dan ahlipendidikan, ahli kesehatanjiwa, ahli agama atau petugaskemasyarakatan dan lain-lainyaselama proses berlangsungdihindarkan dalam publikasi.

h. Penahanan boleh dilakukandengan mempertimbangkankepentingan anak danmasyarakat, tempat penahananharus dipisahkan dari tempattahanan dewasa dan selamapenahanan pihak kepolisianharus menjamin kebutuhanjasmani, rohani, dan sosialanak.

Menurut Undang-UndangNo.23 tahun 2002 tentangPerlindungan Anak yangdimaksud dengan perlindungananak adalah segala kegiatan untukmenjamin dan melindungi anakdan hak-haknya agar dapat hidup,tumbuh, berkembang, danberpartisipasi secara optimalsesuai dengan harkat dan martabatkemanusiaan, serta mendapatperlindungan dari kekerasan dandiskriminasi. Pihak yangmemberikan perlindunganterhadap anak adalah Negara,

masyarakat, keluarga, dan orangtua.Berkaitan dengan perlindunganHak Anak secara rinci termuatdalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002yaitu :a. Setiap anak berhak

mendapatkan perlindungan daripenganiayaan, penyiksaan ataupenjatuhan hukuman yangtidak manusiawi.

b. Setiap anak berhak untukmemperoleh kebebasan sesuaidengan hukum.

c. Penangkapan, penahanan, atautindakan pidana penjaraterhadap anak hanya bolehdilakukan apabila tidak adaupaya terakhir lagi dan harussesuai dengan hukum yangberlaku.

d. Anak yang terpaksa harusdipidana penjara berhakmendapatkan bantuan hukumuntuk setiap tahapan upayahukum yang berlaku.

e. Anak yang terlibat tindakpidana berah mendapatkanbantuan hukum untuk setiaptahapan upaya hukum yangberlaku.

f. Negara dan pemerintahberkewajiban danbertanggungjawab memberikandukungan dan prasarana dalampenyelnggaraan perlindungananak.

g. Negara dan pemerintahberkewajiban danbertanggungjawabmenghormati dan menjaminhak asasi anak tanpa

27

membedakan suku, agama,jenis kelamin, ras golongan,etnik, budaya dan bahasa,status hukum anak, urtankelahiran anak, dan kondisifisik atau mental.

h. Perlindungan khusus bagi anakyang berhadapan denganhukum merupakan kewajibanmasyarakat. Perlindungantersebut meliputi perlakuansecara manusiawi sesuaidengan martabat dan hak-hakanak, tersedianya petugaspendamping khusus anak,penjatuhan sanksi yang tepatsesuai dengan kepentinganterbaik buat anak, pemantauandan pencatatan tentangperkembangan anak.

Kita berpartisipasi untukmemulai dan merintis kearah yanglebih bijaksana mengenaikejahatan anak dengan menunjuklembaga secara khusus yangmenangani perkara anak, sepertimemberikan perlindungan hukumterhadap anak, memberikanbantuan hukum dan bantuan-bantuan lainya dalam ketentuanini bantuan moral, sosial, medis,rehabilitasi, vokasional, danpendidikan. Karena memberikanperlindungan hukum bagi anakmerupakan salah satu caramelindungi tunas bangsa di masadepan.1. Penyidikan Anak Yang

Berkonflik Dengan HukumPenyidikan anak yang

berhadapan dengan hukumdilakukan oleh penyidik yangditetapkan berdasarkan Surat

Keputusan Kepala KepolisianRepublik Indonesia (Pasal 26 ayat(1) Undang-Undang No. 11Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak).Penyidikan yang terlibat dalamproses peradilan anak disebutpenyidikan anak. Syarat-syaratuntuk dapat ditetapkan sebagaipenyidik anak adalah sebagaiberikut :a. Telah berpengalaman sebagai

penyidik tindak pidana yangdilakukan oleh orang dewasa

b. Mempunyai minat, perhatian,dedikasi, dan memahami masalahanak. Ketentuan diatas dipandangperlu, tugas penyidik dapatdibebankan kepada:a. Penyidik yang melakukan tugas

penyidikan bagi tindak pidanayang dilakukan oleh orangdewasa;

b. Penyidik lain yang ditetapkanberdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.Berdasarkan ketentuan Pasal

30 Undang-Undang No. 11 Tahun2012 bahwa penangkapan anakyang berhadapan dengan hukumpada dasarnya masih diperlukanketentuan Kitab Undang-UndangHukum Acara Pidana. Namundemikian yang perlu diperhatikandalam masalah penangkapan anakyang berhadapan dengan hukumadalah kapan dan bilamanapenangkapan itu dimungkinkanoleh undang-undang.Selanjutnya dapat dipertegasdengan Pasal 18 ayat (1) KUHAPbahwa pelaksanaan penangkapan

28

dilakukan oleh polri dengan suratperintah penangkapan secaratertulis; dan Pasal 18 ayat (2)KUHAP mengatur dalam haltertangkap tangan, penangkapandilakukan tanpa surat perintahdengan catatan harus segeramenyerahkan tertangkap besertabarang bukti yang ada kepadayang berwenang yaitu penyidik.

Adapun tujuan penahanandilakukan untuk kepentinganpemeriksaan, namun penahananterhadap anak harus pulamemperhatikan kepentingan anakyang menyangkut pertumbuhandan perkembangan anak, baikfisik, mental, maupun sosial anakdan kepentingan masyarakat.Tempat tahanan anak harusdipisahkan dari tempat tahananorang dewasa. Hal ini dimaksuduntuk menghindarkan anak daripengaruh-pengaruh buruk yangdapat diserap melalui kontekscultural dengan tahanan lain.Pemeriksaan atau penyidikanyang dilakukan terhadap anak,penyidik harus memperhatikanhal-hal seperti yang diatur dalamPasal 27 Undang-Undang No. 11Tahun 2012 sebagai berikut:1. Penyidik wajib memeriksa

tersangka dalam suasana kekeluargaan.

2. Dalam melakukan penyidikanterhadap anak, penyidik wajibmeminta pertimbangan atausaran dari pembimbingkemasyarakatan, dan apabilaperlu juga dapat memintapertimbangan atau sarana dariahli pendidikan, ahli kesehatan

jiwa, ahli agama, atau petugaskemasyarakatan lainya.

3. Proses penyidikan terhadapanak wajib dirahasiakan.

Proses pemeriksaan ataupenyidikan terhadap pelakutindak pidana dibawah umursangat diharapkan agar hati danperasaan aparat penegakhukum khususnya penyidikanak untuk memperhatikan danmempertimbangkankepentingan serta perlindunganbagi anak. Namun yangterpenting, diharapkan agarpenyidik anak harusmelakukan proses penyidikananak sesuai dengan pasal 27Undang-Undang No. 11 Tahun2012. Sebagai payunh hukumdalam mengakomodirkepentingan hak-hak AnakIndonesiaBeberapa hal yang harusdiperhatikan dalam perkaraanak tertuang dalam SuratEdaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 1959 dan SuratEdaran Pengadilan TinggiJakarta berisi tentang :a. Perkara anak yangdisidangkan :

1.Terpisah dari orang tua2. Pada hari tertentu sajaoleh hakim tertentu yangdiajukan oleh ketuapengadilan negeri masing-masing

b. Hakim, Jaksa, dan Polisidalam sidang anak tidak bolehmemakai toga atau pakaiandinasnya masing-masing.

29

c. Sidang pelaku bersifattertutup, wartawan tidakdiperbolehkan hadir danputusanya diucapkan dalamsidang tertutup, publikasi pundilarang.d.Orang tua/ wali/ penanggungjawab anak harus hadir agarhakim dapat mengetahui jugakeadaan yang meliputi anak,misalnya keadaan rumah,bahan mana yang perlu untukdipertimbang hakim dalammemutuskan penmpatan anak.e. Sejak dari penyidikan olehkepolisian telah diambillangkah-langkahpengkhususan, misalnya:

1. Pemeriksaan dilakukanoleh bagian tersendiri yangterpisah dari bagian orangdewasa

2. Tempat penahananterpisah pula dari tempatpenahanan orang dewasa.

f. Oleh kejaksaan telah puladitunjuk Jaksa khusus sebagaipenuntut untuk perkara anak.

g. Dalam sidang perkara anakdiikutsertakan seorang socialworker probation officer yaitupekerja sosial dibidangkehakiman RepublikIndonesia.5

Undang-undang peradilananak mengatur baik mengenaipidana dan tindakan (hukumpidana materil). Ketentuanberacara dari tahapan penyidikan,penuntutan, dan pemeriksaandisidang pengadilan (hukum

5 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun1959 dan Surat Edaran Pengadilan TinggiJakarta.

pidana formal) maupun tatacarapenempatan dan pembinanan anakdalam lembaga maupun non-lembaga setelah dijumpai putusanhakim (hukum pelaksanaanpidana). Kesemua ketentuan yangada dalam Undang-UndangPrngadilan Anak berbeda denganketentuan pidana yang ada selamaini, yaitu KUHP dan KUHAP.2. Konsep Diversi Dan

Restorative justice1. Pengertian konsep Diversi

Konsep diversi adalah konsepuntuk mengalihkan suatu kasusdari proses formal ke prosesinformal7. Proses pengalihanditunjukan untuk memberikanperlindungan terhadap anakyang berkonflik denganhukum. Selanjutnya secaraintern kelembagaan masing-masing membicarakan kembalitentang konsep diversi dalammemberikan perlindunganterhadap anak pelaku tindakpidana. Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Pasal 6 tujuandari konsep diversi yaitu:a. Mencapai perdamiaan antarakoraban dan anak;b. Menyelesaikan perkara anakdi luar pengadilan;c. Menghindarkan anak dariperampasan kemerdekaan

d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e. Menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak

Proses diversi dilakukanmelalui musyawara denganmelibatkan anak dan orang tua

30

atau walinya, korban dan atauorang tua atau walinya,kemasyarakatan, dan pekerjasosial profesional berdasarkanpendekatan keadilan restoratif.

Di sebagian wilayahIndonesia konsep diversi sudahmulai diterapkan dengan cukupbaik. Namun masih adahambatan dalam pelaksanaankonsep diversi.

2. Pengertian Restorative justiceRestorative justice adalah suatuproses pengalihan perkaratindak pidana denganmelibatkan pelaku, korban,keluarga, pelaku/korban, danpihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencaripenyelesaian yang adil denganmenekankan pemulihankembali pada keadaan semula,dan bukan pembalasaan (Pasal1 Angka 6 UUSPPA).Kuhsusnya tindak pidana yangdilakukan oleh anak, dilihatsebagai suatu pelanggaranterhadap manusia danhubungan antara manusia,pelaku dan masyarakat dalammencari solusi perbaikan,rekonsiliasi danmenentaramkan hati.6

Restorative justice merupakanupaya untuk mendukung danmelaksanakan ketentuan yangdiatur dalam Pasal 16 ayat (3)Undang-Undang No.23 Tahun2002 tentang perlindungananak, yaitu bahwa “

6 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia,Pengembangan Konsep Diversi dan RestorativeJustice, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 85

penangkapan, penahanan atautindak pidana penjara anakhanya dilakukan apabila sesuaidengan hukum yang berlakudan hanya dapat dilakukansebagai upaya terakhir. Adanya pelaksanaan upayaRestorative justice tidak berartibahwa semua perkara anakharus dijatuhkan putusanberupa tindakan dikembalikankepada orang tua, karenahakim harus menentukan danmemperhatikan kriteria-kriterianya yaitu:a. Anak tersebut baru pertama kali melakukan tindak pidanab. Anak tersebut masih sekolah

c. Tindak pidana yangdilakukan bukan tindakpidana kesusilaan yangserius, tindak pidana yangmengakibatkan hilangnyanyawa, luka berat atau cacatseumur hidup, atau tidakpidana yang menggangguatau merugikan kepentinganumum.

d. Orang tua atau wali masihsanggup untuk mendidikdan mengawasi anaktersebut secara baik.7

Solusi yang dapat ditempuh dalampenanganan perkara tindak pidanaanak adalah pendekatanrestorative juctice, yangdilaksanakan dengan carapengalihan (diversi). Restorativejustice merupakan prosespenyelesaian yang dilakukan diluar sistem peradilan pidana

7 Marlina Op. Cit. Hlm.205

31

(Criminal Justice System) denganmelibatkan korban, pelaku,keluarga korban dan pelaku,masyarakat serta pihak-pihakyang berkepentingan dengansuatu tindak pidana yang terjadiuntuk mencapai kesepakatan danpenyelesaian.8

Restorative justice dianggap caraberfikir/paradigma baru dalammemandang sebuah tindakkejahatan yang dilakukan olehseorang.9

Konsep restorative justicemengemuka di antara kondisimemudarnya model pembinaandari pendekatan kesejahteraanyang dianggap stigmatis danpaternalistis karena terlalu fokuspada usaha untuk meralat perilakupelaku dianggap gagal dalamkerangka perlindungan publik. Hal ini juga ditambah denganmunculnya tuntutan untukmenekankan pentingnya fungsisanksi dan tanggung jawab hukumdari pelaku sebagaimana yangmenjadi ciri dalam pendekatanhukum atau keadilan yang dalamhal ini hukuman yang diberikanadalah penjara.10

Pendekatan ini menekankan akanadanya kebutuhan dan pentingnyamelakukan reintegrasi anak yangtelah berhadapan dengan hukum.Penyelesaian perkara dengan

8 Maidin Gultom, 2008, Perlindungan HukumTerhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anakdi Indonesia, Bandung, Refika Aditama, hlm., 19 Hadi Supeno, 2010, Kriminalisasi Anak TawaranGagasan Radikal Peradilan Anak TanpaPemidanaan, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,Hlm.. 198.10 M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, Aspek HukumPerlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi HakAnak, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 11

mekanisme Restorative justicelebih bersifat informal danpersonal dan pada umumnyadilaksanakan dengan melakukanmediasi melalui komunitas secarakekeluargaan. Pada kasus- kasusdimana dianggap perlu menjalaniproses hukum secara formal,keputusan yang diambil dapatberupa penangguhan penahanan,anak dikembalikan kepada orangtua, pidana bersyarat, pidanapercobaan, atau penempatan anakdalam lembaga (panti sosial).11

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan 1. Penanggulangan peredaran gelap

narkotika perlu dilakukan secarakomprehensif danmultidimensional. Berusahamenghilangkan pandangan bahwamasalah penyalahgunaan danperedaran gelap narkotika bukanhanya masalah pemerintah saja,tetapi merupakan masalah yangharus ditanggulangi bersama.Pencegahan dan pemberantasanterhadap penyalahgunaan danperedaran gelap narkotikadilakukan dengan membangunupaya pencegahan yang berbasismasyarakat, termasuk didalamnya melalui jalurpendidikan sekolah maupun luarsekolah. media massa baikelektronik maupun cetak,termasuk kemajuan teknologiinternet dan alat komunikasi, yang

11 Mohammad Kemal Dermawan. 2007. AnalisisSituasi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum diIndonesia. Jakarta: Unicef dan Pusat KajianKriminologi FISIP UI, Hlm.. 62.

32

perlu dimanfaatkan semaksimalmungkin dalam memberikaninformasi kepada masyarkatsecara luas, Ketentuan Pidanadalam Undang-Undang Nomor 35Tahun 2009, tentang Narkotikadiatur dalam Pasal 110 sampaidengan Pasal 148, seperti halnyakebanyakan Undang-UndangTindak Pidana di luar KUHPrumusan ketentuan Pidananyadalam beberapa hal berbedadengan rumusan pidana dalamKUHP.

2. Pelaksanaan undang undangperlindungan anak sertamemperhatikan proses hukumterhadap anak yang bermasalahdengan berpedoman pada undangundang nomor 11 tahun 2012sebagai payunng hukum yangharus dijalankan baik secaradireksi maupun upaya RestorativeJustice, Hal inibersifat manusiawidan memperhatikan hak-hak anakdengan melibatkan berbagai pihakterkait untuk mencapaikesepakatan dan penyelesaiandengan tetap memperhatikankriteria-kriteria tertentu. Secarategas aparat penegak hukum harustetap berpedoman pada pasal 16ayat (3) UU No 23 tahun 2002yang dirubah dengan UU No 35tahun 2016 bahwa perlindungananak yaitu bahwa penangkapan,penahanan atau tindak pidanapenjara anak hanya dilakukanapabila sesuai dengan hukumyang berlaku dan hanya dapatdilakukan sebagai upaya terakhir.

B. Saran

1. Pelaksanaan penegakkanhukum harus dilakukansecara tegas konsisten dansungguh-sungguh sesuaidengan ketentuanperundang-undangan danperaturan-peraturan yangberlaku. Perlu mengusulkankepada Pemerintah danDPR agar dalam undang-undang ditetapkan sanksihukuman minimum bagipara pelaku khususnyapengedar dan produsen,disamping sanksimaksimum, serta bagipenyalahguna narkotikadiberikan kewajiban untukmenjalani terapi danrehabilitasi yang disediakanoleh pemerintah.Pengawasan danpengendalian narkotika danprekursor legal perludiperketat dan ditingkatkanuntuk mencegah terjadinyapenyalahgunaan danpenyelewengan kepasarangelap narkotika.

2. Peran generasi muda dalampenanggulangan narkotikamerupakan bentukkepedulian terhadap kondisibangsa terkini di tengahmaraknya peredarannarkotika. Dalampenanggulangan narkotika,generasi muda perlumemiliki kemampuanmanajerial organisasikelompok sebaya danpengetahuan dasar seputarnarkotika. Oleh karena itu,

33

langkah awal adalahpendidikan narkotika padagenerasi muda secara dinidan terus-menerus.

DAFTAR PUSTAKA

Soedjono,2001, Narkotika dikalangan pelajar, Bandung : Alumni,

Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana,Mandar Maju,

Bandung, 2003.

Hari Sasangka. 2003. Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana. Mandar Maju. Bandung

Lisa, Julianan, dan Sutrisna,Nengah. 2013. Narkotika,Psikotropika dan Gangguan Jiwa.Yogyakarta. Nuhamedika.

Sunarso, Siswantoro. 2004.Penegakan Hukum PsikotropikaDalam Kajian SosiologiHukum. Jakarta. PT Raja GrafindoPersada.

Surat Edaran Mahkamah AgungNo. 3 Tahun 1959 dan Surat EdaranPengadilan Tinggi Jakarta.

Marlina, Peradilan Pidana Anak diIndonesia, Pengembangan KonsepDiversi dan Restorative Justice,Refika Aditama, Bandung, 2009.

Maidin Gultom, 2008,Perlindungan Hukum TerhadapAnak dalam Sistem

Peradilan Pidana Anak diIndonesia, Bandung, RefikaAditama.

Hadi Supeno, 2010, KriminalisasiAnak Tawaran Gagasan RadikalPeradilan Anak TanpaPemidanaan, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama

.