Top Banner
LPPD Tahun 2018 III-208 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran Pengambil Kebijakan a. Ketentraman Dan Ketertiban Umum Daerah; Capaian kinerja pada aspek ketentraman dan ketertiban Umum daerah diukur dengan 3 Indikator Kinerja Kunci yaitu 1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35 Kab/Kota di Jawa Tengah telah menetapkan Perda IMB dengan capaian kinerja 100%. 2) Tersedianya Perda ttg kependudukan di Kab/Kota 35 Kab/Kota di Jawa Tengah telah menetapkan Perda tentang Kependudukan dengancapaian kinerja 100%. 3) Ratio personil SATPOL PP terhadap per 50.000 penduduk. Jumlah Satpol PP 92 personel dibandingkan dengan jumlah penduduk sebanyak 36.364.072 jiwa dengan capaian kinerja 0,00025%. b. Keselarasan Dan Efektivitas Hubungan Antara Pemerintahan Daerah Dan Pemerintah Serta Antar Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Pengembangan Otonomi Daerah Terdapat 5 IKK yang menjadi tolok ukur dalam penilaian yaitu : 1) Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP 3 Tahun 2007 (3 bulan setelah Tahun Anggaran Berakhir). LPPD disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri pada Akhir Maret 2019 dengan capaian kinerja Tepat Waktu. 2) Penyampaian laporan keuangan dan kinerja berdasarkan PP nomor 8/2006 (3 bulan setelah Tahun Anggaran Berakhir). a) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada BPK pada Akhir Maret 2019 dengan capaian kinerja Tepat Waktu. b) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) akan disampaikan kepada Menpan dan RB RI pada akhir Maret 2019, dengan capaian kinerja Tepat Waktu
89

LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

Dec 27, 2019

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-208

C. Indikator Kinerja Kunci

1. Tataran Pengambil Kebijakan

a. Ketentraman Dan Ketertiban Umum Daerah;

Capaian kinerja pada aspek ketentraman dan ketertiban Umum

daerah diukur dengan 3 Indikator Kinerja Kunci yaitu

1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota.

35 Kab/Kota di Jawa Tengah telah menetapkan Perda IMB dengan

capaian kinerja 100%.

2) Tersedianya Perda ttg kependudukan di Kab/Kota

35 Kab/Kota di Jawa Tengah telah menetapkan Perda tentang

Kependudukan dengancapaian kinerja 100%.

3) Ratio personil SATPOL PP terhadap per 50.000 penduduk.

Jumlah Satpol PP 92 personel dibandingkan dengan jumlah

penduduk sebanyak 36.364.072 jiwa dengan capaian kinerja

0,00025%.

b. Keselarasan Dan Efektivitas Hubungan Antara Pemerintahan

Daerah Dan Pemerintah Serta Antar Pemerintahan Daerah Dalam

Rangka Pengembangan Otonomi Daerah

Terdapat 5 IKK yang menjadi tolok ukur dalam penilaian yaitu :

1) Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP 3

Tahun 2007 (3 bulan setelah Tahun Anggaran Berakhir).

LPPD disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri

pada Akhir Maret 2019 dengan capaian kinerja Tepat Waktu.

2) Penyampaian laporan keuangan dan kinerja berdasarkan PP

nomor 8/2006 (3 bulan setelah Tahun Anggaran Berakhir).

a) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada BPK

pada Akhir Maret 2019 dengan capaian kinerja Tepat Waktu.

b) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) akan

disampaikan kepada Menpan dan RB RI pada akhir Maret 2019,

dengan capaian kinerja Tepat Waktu

Page 2: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-209

3) Jumlah urusan yang sudah diterapkan Standar Pelayanan

Minimal (SPM) di Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman

yang diterbitkan oleh Pemerintah.

a) Jumlah urusan yang menjadi standar dalam evaluasi/penilaian

kinerja Pemda adalah 6 Urusan meliputi : Pendidikan,

Kesehatan, PU dan Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan

Permukiman, Trantibum dan Linmas serta Sosial.

b) 35 Kab/ Kota telah menetapkan target capaian ke 6 SPM

tersebut dalam Perda/Perbub/Perwali dengan capaian

kinerja 100%.

4) Kerjasama dengan daerah lain

Kerjasama Daerah antara Provinsi Jawa Tengah dengan Lembaga

Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain yang masih berlaku sampai

dengan tahun 2018 sebanyak 184 MoU dalam bentuk Perjanjian

Kerjasama/Kesepakatan Bersama/Nota Kesepahaman Bersama,

yaitu:

Tabel. 3.6 Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dari 2008-2018

a) Sebelum 2008 : 3 Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

NO BENTUK

KERJASAMA SUBYEK

NOMOR &

TANGGAL TENTANG KET

1 2 3 4 5 6

1. Peraturan

Bersama

Pemprop.

Daerah Tk.

I Jateng

Pemprop.

Daerah Tk

I Jabar

120/235/19

93

19 Tahun

1993

22 Mei 1993

Pokok-Pokok

Kerjasama

Pemerintahan,

Pembangunan

Dan

Kemasyarakata

n Antara

Pemprop. Dati

I Jateng Dg

Pemprop. Dati

I Jabar

25

Tahun

Page 3: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-210

NO BENTUK

KERJASAMA SUBYEK

NOMOR &

TANGGAL TENTANG KET

1 2 3 4 5 6

2. Peraturan

Bersama

Pemprop

DIY

Pemprop

Dati I

Jateng

1/PB/1998

18 Tahun

1998

4 Nopember

1998

Pokok-Pokok

Kerjasama

Antara

Pemprop. DIY

Dg Pemprop.

Dati I Jateng

Di Bidang

Pemerintahan,

Pembangunan

Dan

Kemasyarakata

n

25

Tahun

3. Keputusan

Bersama

Gub

Jateng

Gub Jatim

1 Tahun

2002

42 Tahun

2002

7 Juni 2002

Kerjasama

Pemprop

Jateng Dg

Pemprop.

Jatim

25

Tahun

b) Tahun 2008 : 1 Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

NO BENTUK

KERJASAMA SUBYEK

NOMOR &

TANGGAL TENTANG KET

1 2 3 4 5 6

1. Peraturan

Bersama

Gubernur

Daerah

Istimewa

Yogyakarta

Gubernur

Jateng

6 Tahun

2008

11 Tahun

2008

10 Maret 2008

Kerjasama

Persusuan

10

Tahun

Page 4: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-211

c) TAHUN 2013 : 5 Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

NO BENTUK

KERJASAMA SUBYEK

NOMOR &

TANGGAL TENTANG KET

1. Keputusan

Bersama

10 Gub Anggta

MPU

59/SK/MPU/2

013

8 Oktober

2013

Jadwal

Rapat Kerja

Gubernur

Anggota

FKD MPU

XIII Tahun

2014-2018

5 Th

2. Perjanjian

Kerjasama

Ka. BBWS

Cimanuk

Cisanggarung

Ditjen SDA

Kemen PU

Ka. Dinas

PSDA Jabar

Ka. Dinas

PSDA Jateng

Ka. Dinas

SDA &

Pertambanga

n Kuningan

Ka.

Pengairan

ESDM Brebes

HK.02.03/At

/160

119/623/BM

/DIS. PSDA

611.2/1370/

2013

61.11/421/2

013

611.2/0340/

2013

22 April 2013

Pembangun

an

Bendungan

Kuningan Di

Kab.

Kuningan

Prov. Jabar

5

Tahun

3. Perjanjian

Kerjasama

Dinlutkan Jtg

Dinlutkan

Pati

120.13/162

3/2013

523/088/20

13

22 Juli 2013

Pengelolaan

dan

Pengemban

gan

Pelabuhan

Perikanan

5

Tahun

Page 5: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-212

NO BENTUK

KERJASAMA SUBYEK

NOMOR &

TANGGAL TENTANG KET

Pantai

Bajomulyo

Kab. Pati

4. Perjanjian

Kerjasama

Dir. Sungai &

Pantai Dirjen

SDA Kemen

PU

Ka. Dinas

PSDA Jtg

Ka. Dinas

Cipkataru

Kudus

05/SPRIN/A

d/X/ 2013

611.1/3342/

2013

112 Tahun

2013

Tanggal 16

Sept 2013

Pembangun

an waduk

Logung Di

Kab. Kudus

Prov. Jateng

5

Tahun

5. Perjanjian

Kerjasama

Ka. BBWS

Citanduy

Ka. Dinas

PSDA Prov.

Jabar

Ka. Dinas

PSDA Prov.

Jateng

Ka. Dinas

SDA &

Pertambanga

n Kab.

Kuningan

Ka. Dinas

Bina Marga,

SDA, ESDM

Kab. Ciamis

Ka. Dinas

IK.0102-

Ax0902/

KJS/2013/16

98

611.11/2065

/BM/

Dis.PSDA

611-

2/4867/201

3

611.11/2275

/ Irigasi

611/2707/D

BMSDAESD

M

611/KJS/19/

3682

3 Des 2013

Pembangun

an

Bendungan

Matenggeng

di Kab.

Kuningan

Prov. Jabar,

di kab.

Ciamis prov.

jabar di kab

cilacap prov.

jateng

s/d 31

Des

2018

Page 6: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-213

NO BENTUK

KERJASAMA SUBYEK

NOMOR &

TANGGAL TENTANG KET

Bina Marga,

SDA ESDM

Cilacap

d) TAHUN 2014 : 13 Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

NO BENTUK

KERJASAMA SUBYEK

NOMOR &

TANGGAL TENTANG KET

1. Perjanjian

Kerjasama

PSDA Jateng

BBWS Serayu

Opak

Dinas SDA &

ESDM

Kebumen

Dinas

Kehutanan

Dan

Perkebunan

Kebumen

PU Kebumen

Dinas Parbud

Kebumen

Dinas Lutkan

Kebumen

Kantor

Lingkungan

Hidup

Kebumen

614/206

HK 0203-

Aq/150.1

614/1017/2

014

522/KEP/40

6/V/ 2014

611/542/VI/

2014

556/KEP/46

/V/2014

523/812/20

14

660.1/471/2

014

3 Feb 2014

Pengelolaan

Embung

Sub Daerah

Aliran

Sungai

(DAS)

Kalong

Kabupaten

Kebumen

Provinsi

Jawa

Tengah

5

Tahun

2. Perjanjian

Kerjasama

Dirjen

Kebudayaan

Kementerian

382/F/CB/2

014

556/1410

Peningkatan

Pelayanan

Pengunjung

5

Tahun

Page 7: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-214

NO BENTUK

KERJASAMA SUBYEK

NOMOR &

TANGGAL TENTANG KET

Dikbud

Budpar

Jateng

Dinas Parbud

Pora Sragen

556/2050/0

23/ 2014

25 Maret

2014

Museum

Sangiran

Di

Kabupaten

Sragen

3. Perjanjian

Kerjasama

Pemprov.

Jateng

Pemda DIY

120.13/002

221

2/PERJ/SEK

DA/II/2014

11 Februari

2014

Pembangun

an dan/atau

Pemeliharaa

n Pilar Batas

Daerah

Antara Prov.

Jateng

Dengan DIY

5

Tahun

4. Perjanjian

Kerjasama

Badan

Koordinasi

PM &

Perizinan

Terpadu

Prov. NTB

BPMD Jateng

510/04/BKP

MPT/2014

120/13/604

/I

1 April 2014

Kerjasama

Penanaman

Modal

5

Tahun

5. Perjanjian

Kerjasama

BBWS

Bengawan

Solo Kemen

PU

Dinas PSDA

Jtg

Dinas PU Kra

Dinas PU

Sragen

HK0203-

An/59

611.1/1666/

2014

611/167.13

Tahun 2014

640/268.a-

14/2014

21 April 2014

Pembangun

an

Bendungan

Gondang Di

Kab.

Karanganyar

, Prov.

Jateng

5

Tahun

Page 8: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-215

NO BENTUK

KERJASAMA SUBYEK

NOMOR &

TANGGAL TENTANG KET

6. Perjanjian

Kerjasama

Dinas PSDA

dan ESDM

Semarang

Dir.

Pngmbangn

Penyehatan

Lingkungan

Permukiman

Ditjen Cipta

Karya Kemen

PU

Dinas

Cipkataru

Jateng

050/7131

559/PKS-

CL/2014

612/1890

3 Juni 2014

Pengelolaan

Kolam

Retensi Dan

Rumah

Pompa Kali

Semarang

Pada Sistem

Drainase

Semarang

Tengah

5

Tahun

7. Perjanjian

Kerjasama

BBWS

Bengawan

Solo Kemen

PU

Dinas PSDA

Jtg

Dinas

Pengairan,

ESDM

Wonogiri

HK0203-

An/94

611.1/2820/

2014

610/835/20

14

9 September

2014

Pembangun

an

Waduk/Ben

dungan

Pidekso Di

Kab.

Wonogiri,

Prov. Jateng

5

Tahun

8. Perjanjian

Kerjasama

Ka. BBWS

Serayu Opak

Ka. Dinas

PSDA Jtg

Ka. Dinas PU

Prblngga

HK0203-

AQ/1709.1

611/3243/201

4

1 Okt 2014

Pengemban

gan

Jaringan

Irigasi Pada

Daerah

Irigasi

5 Th

Page 9: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-216

NO BENTUK

KERJASAMA SUBYEK

NOMOR &

TANGGAL TENTANG KET

Slinga Di

Kab.

Purbalingga

Prov. Jateng

9. Perjanjian

Kerjasama

BBWS Serayu

Opak Kemen

PU

Dinas PSDA

Jtg

Dinas SDA &

ESDM

Kebumen

Dinas SDA &

ESDM Prwrjo

HK0203-

Ag/1709.2

611/3242/2

014

614/1846/2

014

050/1087.2

9 Oktober

2014

Pengemban

gan Daerah

Irigasi

Bedegolan

Di Kab.

Kebumen &

Kab.

Purworejo

Prov. Jateng

5

Tahun

10. Perjanjian

Kerjasama

BBWS Serayu

Opak Kemen

PU

Dinas PSDA

Jtg

Dinas SDA &

Bina Marga

Bms

Dinas Cipta

Karya

Kebersihan &

Tata Ruang

Bms

Dinas

Pertanian,

Perkebunan

HK0203-

Ag/1709

614/3244/2

014

610/15439/

2014

027/3582.B

/2014

520/2791/2

014

556/2271.A

/2014

521.34/150

1/2014

660.1/4634/

2014

Pengelolaan

Sungai

Kranji Di

Kab.

Banyumas

Prov. Jateng

5

Tahun

Page 10: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-217

NO BENTUK

KERJASAMA SUBYEK

NOMOR &

TANGGAL TENTANG KET

& Kehutanan

Bms

Dinas

Pemuda

Olahraga

Budpar Bms

Dinas

Peternakan &

Perikanan

Bms

BLH Bms

9 Oktober

2014

11. Perjanjian

Kerjasama

Ka. BP3AKB

Dir. Lembaga

Biologi

Molekuler

Eijkman

119/1900/2

014

716/EIJK/XI

/2014

25 Nov 2014

Perpanjanga

n PKS

BP3AKB

Prov Jateng

Dan

Lembaga

Biologi

Molekuler

Eijkman No

119/1576/2

011, No

414/Eijk/Xi/

2011 Tgl 14

November

2011 Ttg

Penyelengg

araan

Analisis

Deoxyribonu

s/d 31

Des

2019

Page 11: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-218

NO BENTUK

KERJASAMA SUBYEK

NOMOR &

TANGGAL TENTANG KET

cleic Acid

(DNA) u/

Perempuan

& Anak

Korban

Kekerasan &

Tindak

Pidana

Perdaganga

n Orang

12. Perjanjian

Kerjasama

Bappeda Jtg

Bappeda Jbr

125.5/1990

1

119/2206/P

en

20 Oktober

2014

Perencanaa

n Program &

Kegiatan

Pemb

Daerah

Perbatasan

Antara

Pemprov.

Jtg dg

Pemprov.

Jbr Th

2015-2018

s/d 31

Des

2018

13. Perjanjian

Kerjasama

BBWS Pemali

Juana Ditjen

SDA Kemen

PU

Dinas PSDA

Jateng

Dinas PSDA

& ESDM Smg

611.32/161

98

610/06235

910/3821

660.1/1466

/BI/XI/2014

233/1287

26 November

Pengelolaan

Kanal Banjir

Barat Di

Kota

Semarang

Provinsi

Jawa

Tengah

5 Th

Page 12: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-219

NO BENTUK

KERJASAMA SUBYEK

NOMOR &

TANGGAL TENTANG KET

Dinas

Kebersihan&

Pertamanan

Smg

Dinas

Penerangan

Jalan &

Pengelolaan

Reklame Smg

BLH Smg

Satpol PP

Smg

2014

e) Tahun 2015 : 33 Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

NO BENTUK

KERJASAMA SUBYEK

NOMOR &

TANGGAL TENTANG KET

1 2 3 4 5 6

1. 1

.

Keputusan

Bersama

10 Gub

Anggota FKD-

MPU

Program

Prioritas

Forum

Kerjasama

Daerah

Mitra Praja

Utama

Tahun

2016-2020

5

Tahun

2.

Keputusan

Bersama

10 Gub

Anggota FKD-

MPU

Kenaikan

Iuran

Anggota

Forum

s/d

Keputu

san

terbaru

Page 13: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-220

NO BENTUK

KERJASAMA SUBYEK

NOMOR &

TANGGAL TENTANG KET

1 2 3 4 5 6

Kerjasama

Daerah

Mitra Praja

Utama

3. Keputusan

Bersama

Bupati Pati

Bupati Kudus

Bupati

Demak

Bupati Jepara

Bupati

Rembang

Bupati Blora

Pembentuka

n BKAD

antara

Pemkab

Pati, Kudus,

Demak,

Jepara,

Rembang

dan Blora

Keputu

san

Bersa

ma

4. Perjanjian

Kerjasama

Sekretaris

Badan

Geologi,

Kementerian

ESDM

Dinas ESDM

Jtg

Dinas

Budparpora

Wonogiri

95.K/73/B

GL/2015

671/01.A/I

/PKGMB/

2015

556/04a/P

KS/2015

2 Januari

2015

Pengelolaan

Museum

Kars

Indonesia Di

Kab.

Wonogiri,

Prov. Jateng

5 th

s/d 2

Januari

2020

5. Perjanjian

Kerjasama

Dinas

Peternakan

Kalsel

Dinas

Peternakan

524.1/321/

Disnak/201

5

524.21/50

5

Kerjasama

Bidang

Peternakan

dan

Kesehatan

s/d 31

Des

2018

Page 14: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-221

NO BENTUK

KERJASAMA SUBYEK

NOMOR &

TANGGAL TENTANG KET

1 2 3 4 5 6

dan

Kesehatan

Hewan

Jateng

12 Februari

2015

Hewan

6. Perjanjian

Kerjasama

Dinas

Koperasi dan

UMKM Kalsel

Dinas

Koperasi dan

UMKM Jateng

518/125/2

2.1/Diskop

510.72/03

94/2015

12 Februari

2015

Kerjasama

Pembangun

an Daerah

Dalam

Rangka

Pemberdaya

an Koperasi

dan Usaha

Kecil dan

Menengah

s/d 31

Des

2018

7. Perjanjian

Kerjasama

Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan

Kalsel

Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan

Jateng

050/150/P

erindag

510/598

12 Februari

2015

Kerjasama

Industri dan

Perdaganga

n

s/d 31

Des

2018

8. Perjanjian

Kerjasama

Badan

Koordinasi

Penanaman

Modal

Daerah Kalsel

570/11/Bid

-II/BKPMD

120-

13/304/20

Kerjasama

Penanaman

Modal

s/d 31

Des

2018

Page 15: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-222

NO BENTUK

KERJASAMA SUBYEK

NOMOR &

TANGGAL TENTANG KET

1 2 3 4 5 6

Badan

Penanaman

Modal

Daerah

Jateng

15

12 Februari

2015

9. Perjanjian

Kerjasama

Dinas

Perikanan

dan Kelautan

Kalsel

Dinas

Perikanan

dan Kelautan

Jateng

050/0207-

Prog/Diska

nlut

120.13/32

18

12 Februari

2015

Kerjasama

Bidang

Kelautan

dan

Perikanan

s/d 31

Des

2018

10. Perjanjian

Kerjasama

Badan

Pemberdayaa

n Perempuan

dan

Perlindungan

Anak Kalsel

Badan

Pmberdayaan

Perempuan &

Perlindungan

Anak Jateng

263/01-

PKS-

BPPPA/201

5

120.13/19

7

12 Februari

2015

Penyelengg

araan

Pelayanan

Terpadu

Bagi

Perempuan

dan Anak

Korban

Kekerasan

dan Tindak

Pidana

Perdaganga

n Orang

s/d 31

Des

2018

11. Perjanjian

Kerjasama

Dinas

Pertanian

Tanaman

521.3/134-

PPHP

Kerjasama

Bidang

Pertanian

s/d 31

Des

2018

Page 16: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-223

NO BENTUK

KERJASAMA SUBYEK

NOMOR &

TANGGAL TENTANG KET

1 2 3 4 5 6

Pangan dan

Hortikultura

Kalsel

Dinas

Pertanian

Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Jateng

130.12/18

0

12 Februari

2015

Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

12. Perjanjian

Kerjasama

Dinas

Perkebunan

Kalsel

Dinas

Perkebunan

Jateng

525/2260/

PUPHP

252/3025

12 Februari

2015

Kerjasama

Bidang

Perkebunan

s/d 31

Des

2018

13. Perjanjian

Kerjasama

Dinas

Pemuda,

Olahraga,

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Kalsel

Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Jateng

556/001-

PD.1/Dispo

rbudpar/20

1

556/0493

12 Februari

2015

Pengelolaan

dan

Pengemban

gan Potensi

Sumber

Daya Bidang

Kebudayaan

dan

Pariwisata

s/d 31

Des

2018

14. Perjanjian

Kerjasama

Dinas

Kehutanan

69/Kpts/BP

K/Dishut/2

Kerjasama

Pembangun

s/d 31

Des

Page 17: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-224

NO BENTUK

KERJASAMA SUBYEK

NOMOR &

TANGGAL TENTANG KET

1 2 3 4 5 6

Kalsel

Dinas

Kehutanan

Jateng

015.12

522.313/3

942.1

12 Februari

2015

an Daerah

Dalam

Rangka

Pengelolaan

Potensi dan

Sumber

Daya

Kehutanan

2018

15. Perjanjian

Kerjasama

Dir.

Pelestarian

Cagar

Budaya Dan

Permuseuma

n Ditjen

Kebudayaan

Kmnterian

Dikbud

Dinas Budpar

Jtg

Dinas Parbud

& Olahraga

Sragen

Dinas Parbud

Karanganyar

1097/F.2/D

N/2015

432/1634/

2015

556/28/00

2/2015

556/215/2

015

9 April 2015

Perlindunga

n,

Pengemban

gan Dan

Pemanfaata

n Kawasan

Sangiran

Sebagai

Warisan

Budaya

Dunia

s/d 31

Des

2020

16. Perjanjian

Kerjasama

Dinlutkan

Jateng

Dinlutkan

Rembang

120.13/19

9/2015

523.53/19

9/2015

26 Februari

Pengelolaan

&

Pengemban

gan

Pelabuhan

5 th

s/d 26

Februa

ri 2020

Page 18: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-225

NO BENTUK

KERJASAMA SUBYEK

NOMOR &

TANGGAL TENTANG KET

1 2 3 4 5 6

2015 Perikanan

Pantai Tasik

Agung

Rembang Di

Kab.

Rembang

17. Perjanjian

Kerjasama

BPMD Jateng

BKPMD DIY

120.13/12

59/ 2015

11/PERJ/G

UB/

VI/2015

16 Juni

2015

Penanaman

Modal Di

Provinsi

Jawa

Tengah dan

DIY

5 th

s/d 16

Juni

2020

18. Perjanjian

Kerjasama

Dinlutkan

NTT

Dinlutkan

Jateng

Pengemban

gan Potensi

Sumberdaya

Kelautan

Dan

Perikanan Di

Provinsi

Nusa

Tenggara

Timur dan

Provinsi

Jawa

Tengah

19. Perjanjian

Kerjasama

Kepala

DPPAD Prov.

Jateng

973/27.58

8/X/2015

KESMA/27

Pelayanan

Pembayaran

Pajak

5 th

s/d 28

Okt

Page 19: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-226

NO BENTUK

KERJASAMA SUBYEK

NOMOR &

TANGGAL TENTANG KET

1 2 3 4 5 6

Kepala

Ditlantas

Polda Jateng

Kepala

Cabang PT

Jasa Raharja

(Persero)

Jateng

Direktur

Umum PT.

BPD Jateng

Sekda Kab.

Banyumas

/X/2015/P

oldaJaten

g

P/41/SP/2

015

8490/HT.

01.04/

2015

973/28/2

015

28 Oktober

2015

Daerah,

Pembayaran

Sumbangan

Wajib Dana

Kecelakaan

Lalu Lintas

Dan

Angkutan

Jalan Dan

Pengesahan

Surat Tanda

Nomor

Kendaraan

Bermotor

pada

Pelayanan

Administrasi

Terpadu

Kecamatan

(PATEN) di

Kabupaten

Banyumas

2020

20. Perjanjian

Kerjasama

Kepala

DPPAD Prov.

Jateng

Kepala

Ditlantas

Polda Jateng

Kepala

973/27.58

9/X/2015

KESMA/28

/X/2015/P

oldaJaten

g

P/44/SP/2

Pelayanan

Pembayaran

Pajak

Daerah,

Pembayaran

Sumbangan

Wajib Dana

5 th

s/d 28

Okt

2020

Page 20: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-227

NO BENTUK

KERJASAMA SUBYEK

NOMOR &

TANGGAL TENTANG KET

1 2 3 4 5 6

Cabang PT

Jasa Raharja

(Persero)

Jateng

Direktur

Umum PT.

BPD Jateng

Sekda Kab.

Blora

015

8491/HT.

01.04/201

5

28 Oktober

2015

Kecelakaan

Lalu Lintas

Dan

Angkutan

Jalan Dan

Pengesahan

Surat Tanda

Nomor

Kendaraan

Bermotor

pada

Pelayanan

Administrasi

Terpadu

Kecamatan

(PATEN) di

Kabupaten

Blora

21. Perjanjian

Kerjasama

Kepala

DPPAD Prov.

Jateng

Kepala

Ditlantas

Polda Jateng

Kepala

Cabang PT

Jasa Raharja

(Persero)

Jateng

973/27.59

0/X/2015

KESMA/29

/X/2015/P

oldaJaten

g

P/40/SP/2

015

8492/HT.

01.04/201

5

Pelayanan

Pembayaran

Pajak

Daerah,

Pembayaran

Sumbangan

Wajib Dana

Kecelakaan

Lalu Lintas

Dan

Angkutan

5 th

s/d 28

Okt

2020

Page 21: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-228

NO BENTUK

KERJASAMA SUBYEK

NOMOR &

TANGGAL TENTANG KET

1 2 3 4 5 6

Direktur

Umum PT.

BPD Jateng

Sekda Kab.

Brebes

28 Oktober

2015

Jalan Dan

Pengesahan

Surat Tanda

Nomor

Kendaraan

Bermotor

pada

Pelayanan

Administrasi

Terpadu

Kecamatan

(PATEN) di

Kabupaten

Brebes

22. Perjanjian

Kerjasama

Kepala

DPPAD Prov.

Jateng

Kepala

Ditlantas

Polda Jateng

Kepala

Cabang PT

Jasa Raharja

(Persero)

Jateng

Direktur

Umum PT.

BPD Jateng

Sekda Kab.

973/27.59

1/X/2015

KESMA/30

/X/2015/P

oldaJaten

g

P/45/SP/2

015

8493/HT.

01.04/201

5

28 Oktober

2015

Pelayanan

Pembayaran

Pajak

Daerah,

Pembayaran

Sumbangan

Wajib Dana

Kecelakaan

Lalu Lintas

Dan

Angkutan

Jalan Dan

Pengesahan

Surat Tanda

Nomor

5 th

s/d 28

Okt

2020

Page 22: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-229

NO BENTUK

KERJASAMA SUBYEK

NOMOR &

TANGGAL TENTANG KET

1 2 3 4 5 6

Grobogan Kendaraan

Bermotor

pada

Pelayanan

Administrasi

Terpadu

Kecamatan

(PATEN) di

Kabupaten

Grobogan

23. Perjanjian

Kerjasama

Kepala

DPPAD Prov.

Jateng

Kepala

Ditlantas

Polda Jateng

Kepala

Cabang PT

Jasa Raharja

(Persero)

Jateng

Direktur

Umum PT.

BPD Jateng

Sekda Kab.

Jepara

973/27.59

2/X/2015

KESMA/31

/X/2015/P

oldaJaten

g

P/43/SP/2

015

8494/HT.

01.04/201

5

28 Oktober

2015

Pelayanan

Pembayaran

Pajak

Daerah,

Pembayaran

Sumbangan

Wajib Dana

Kecelakaan

Lalu Lintas

Dan

Angkutan

Jalan Dan

Pengesahan

Surat Tanda

Nomor

Kendaraan

Bermotor

pada

Pelayanan

5 th

s/d 28

Okt

2020

Page 23: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-230

NO BENTUK

KERJASAMA SUBYEK

NOMOR &

TANGGAL TENTANG KET

1 2 3 4 5 6

Administrasi

Terpadu

Kecamatan

(PATEN) di

Kabupaten

Jepara

24. Perjanjian

Kerjasama

Kepala

DPPAD Prov.

Jateng

Kepala

Ditlantas

Polda Jateng

Kepala

Cabang PT

Jasa Raharja

(Persero)

Jateng

Direktur

Umum PT.

BPD Jateng

Sekda Kab.

Purbalingga

973/27.59

3/X/2015

KESMA/32

/X/2015/P

oldaJaten

g

P/42/SP/2

015

8495/HT.

01.04/201

5

180/10.

Purbaling

ga

28 Oktober

2015

Pelayanan

Pembayaran

Pajak

Daerah,

Pembayaran

Sumbangan

Wajib Dana

Kecelakaan

Lalu Lintas

Dan

Angkutan

Jalan Dan

Pengesahan

Surat Tanda

Nomor

Kendaraan

Bermotor

pada

Pelayanan

Administrasi

Terpadu

Kecamatan

(PATEN) di

5 th

s/d 28

Okt

2020

Page 24: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-231

NO BENTUK

KERJASAMA SUBYEK

NOMOR &

TANGGAL TENTANG KET

1 2 3 4 5 6

Kabupaten

Purbalingga

25. Perjanjian

Kerjasama

Kepala

DPPAD Prov.

Jateng

Kepala

Ditlantas

Polda Jateng

Kepala

Cabang PT

Jasa Raharja

(Persero)

Jateng

Direktur

Umum PT.

BPD Jateng

Sekda Kab.

Purworejo

973/27.59

4/X/2015

KESMA/33

/X/2015/P

oldaJaten

g

P/46/SP/2

015

8496/HT.

01.04/201

5

973/7988

/2015

28 Oktober

2015

Pelayanan

Pembayaran

Pajak

Daerah,

Pembayaran

Sumbangan

Wajib Dana

Kecelakaan

Lalu Lintas

Dan

Angkutan

Jalan Dan

Pengesahan

Surat Tanda

Nomor

Kendaraan

Bermotor

pada

Pelayanan

Administrasi

Terpadu

Kecamatan

(PATEN) di

Kabupaten

Purworejo

5 th

s/d 28

Okt

2020

26. Perjanjian

Kerjasama

Kepala

DPPAD Prov.

973/27.59

5/X/2015

Pelayanan

Pembayaran

5 th

s/d 28

Page 25: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-232

NO BENTUK

KERJASAMA SUBYEK

NOMOR &

TANGGAL TENTANG KET

1 2 3 4 5 6

Jateng

Kepala

Ditlantas

Polda Jateng

Kepala

Cabang PT

Jasa Raharja

(Persero)

Jateng

Direktur

Umum PT.

BPD Jateng

Sekda Kab.

Rembang

KESMA/34

/X/2015/P

oldaJaten

g

P/37/SP/2

015

8497/HT.

01.04/201

5

019.6/216

5/2015

28 Oktober

2015

Pajak

Daerah,

Pembayaran

Sumbangan

Wajib Dana

Kecelakaan

Lalu Lintas

Dan

Angkutan

Jalan Dan

Pengesahan

Surat Tanda

Nomor

Kendaraan

Bermotor

pada

Pelayanan

Administrasi

Terpadu

Kecamatan

(PATEN) di

Kabupaten

Rembang

Okt

2020

27. Perjanjian

Kerjasama

Kepala

DPPAD Prov.

Jateng

Kepala

Ditlantas

Polda Jateng

973/27.59

6/X/2015

KESMA/35

/X/2015/P

oldaJaten

g

Pelayanan

Pembayaran

Pajak

Daerah,

Pembayaran

Sumbangan

5 th

s/d 28

Okt

2020

Page 26: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-233

NO BENTUK

KERJASAMA SUBYEK

NOMOR &

TANGGAL TENTANG KET

1 2 3 4 5 6

Kepala

Cabang PT

Jasa Raharja

(Persero)

Jateng

Direktur

Umum PT.

BPD Jateng

Sekda Kab.

Sragen

P/38/SP/2

015

8498/HT.

01.04/201

5

973.1/51/

002/2015

28 Oktober

2015

Wajib Dana

Kecelakaan

Lalu Lintas

Dan

Angkutan

Jalan Dan

Pengesahan

Surat Tanda

Nomor

Kendaraan

Bermotor

pada

Pelayanan

Administrasi

Terpadu

Kecamatan

(PATEN) di

Kabupaten

Sragen

28. Perjanjian

Kerjasama

Kepala

DPPAD Prov.

Jateng

Kepala

Ditlantas

Polda Jateng

Kepala

Cabang PT

Jasa Raharja

(Persero)

973/27.59

7/X/2015

KESMA/36

/X/2015/P

oldaJaten

g

P/39/SP/2

015

8499/HT.

01.04/201

Pelayanan

Pembayaran

Pajak

Daerah,

Pembayaran

Sumbangan

Wajib Dana

Kecelakaan

Lalu Lintas

Dan

5 th

s/d 28

Okt

2020

Page 27: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-234

NO BENTUK

KERJASAMA SUBYEK

NOMOR &

TANGGAL TENTANG KET

1 2 3 4 5 6

Jateng

Direktur

Umum PT.

BPD Jateng

Sekda Kab.

Wonogiri

5

4/PKS/20

15

28 Oktober

2015

Angkutan

Jalan Dan

Pengesahan

Surat Tanda

Nomor

Kendaraan

Bermotor

pada

Pelayanan

Administrasi

Terpadu

Kecamatan

(PATEN) di

Kabupaten

Wonogiri

29. Perjanjian

Kerjasama

Kepala

Dinlutkan

Prov. Jateng

Kepala

Dinlutkan

Kab.

Pemalang

Pengelolaan

dan

Pengemban

gan

Pelabuhan

Perikanan

Asem

Doyong

Kab.

Pemalang

30. Perjanjian

Kerjasama

Dirjen

Penyiapan

Kawasan &

Pembanguna

KEP.118/

DPKP2Tra

ns/II/201

5

Pelaksanaan

Transmigras

i Di Satuan

Permukiman

5 th

Page 28: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-235

NO BENTUK

KERJASAMA SUBYEK

NOMOR &

TANGGAL TENTANG KET

1 2 3 4 5 6

n

Permukiman

Transmigrasi

Dirjen

Pengembang

an Kawasan

Transmigrasi

Kepala Dinas

Nakertransdu

k Prov.

Jateng

Kepala Dinas

Sosial

Nakertrans

Prov. Kaltara

Kepala Dinas

Nakertrans

Kab.

Bulungan

1094/DPD

TT/DPKT/

09/2015

475/1335

4/09/201

5

003/DSKT

/IX/2015

475.1/668

/DTKT-

SEK/IX/20

15

22

September

2015

Sepunggur

Desa Utama

Kawasan

Transmigras

i Salim Batu

Kab.

Bulungan

Prov.

Kaltara

31. Perjanjian

Kerjasama

Kepala

Dinlutkan

Prov. Jateng

Kepala

Dinlutkan

Kab.

Pemalang

Pengelolaan

dan

Pengemban

gan

Pelabuhan

Perikanan

Asem

Doyong

Kab.

Pemalang

Page 29: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-236

NO BENTUK

KERJASAMA SUBYEK

NOMOR &

TANGGAL TENTANG KET

1 2 3 4 5 6

32. Perjanjian

Kerjasama

Ka. BP3AKB

Jateng

Ka. BPKB PA

Prov. Bangka

Belitung.

119/2192

/BP3AKB/

XII/2015

120.2/359

/BPKBPA/

XII/2015

17

Desember

2015

Penanganan

Korban

Kekerasan

terhadap

Perempuan

dan Anak

serta Tindak

Pidana

Perdaganga

n Anak

Tahun 2015

– 2020.

5 Th.

33. Perjanjian

Kerjasama

Kepala Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Prov. Jateng

Kepala Dinas

Pariwisata

Dan

Kebudayaan

Kab. Demak

556/7294

556/902.1

/XII/2015

17

Desember

2015

Pelayanan

Penunjang

Kepariwisata

an Di

Kompleks

Masjid

Agung

Demak Dan

Makam

Sunan

Kalijaga

Kabupaten

Demak

5 th

Page 30: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-237

f) Tahun 2016 : 17 Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

NO BENTUK

KERJASAMA SUBYEK

NOMOR &

TANGGAL TENTANG Ket

1 2 3 4 5 6

1. Perjanjian

Kerjasama

Ka. Satpol PP

Prov Jateng

Ka. Satpol PP

Prov Jatim

120.23/265

6/2016

120.1/229/0

12/2016

3 Juni 2016

Penangana

n

Pelanggara

n

Peraturan

Daerah

Serta

Gangguan

Ketertiban

Umum Dan

Ketentram

an

Masyara-

kat Di

Wilayah

Perbatasan

2. Perjanjian

Kerjasama

Kepala Dinas

Budpar Prov.

Jateng

Kepala Dinas

Pariwisata

Pemda

Daerah

Istimewa

Yogyakarta

Kepala Dinas

Budpar Prov.

Jatim

16 Februari

2016

Pengemba

ngan Dan

Pelestarian

Gunung

Sewu

UNESCO

Global

Geopark

Dalam

Bidang

Kepariwisa

taan

Page 31: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-238

NO BENTUK

KERJASAMA SUBYEK

NOMOR &

TANGGAL TENTANG Ket

1 2 3 4 5 6

Kepala Dinas

Pariwisata

Kabupaten

Gunung Kidul

Kepala Dinas

Pariwisata

Kabupaten

Wonogiri

Kepala Dinas

Pariwisata

Kabupaten

Pacitan

3. Perjanjian

Kerjasama

PemdaDiy

Dinas

Pendidikan

Prov. Jateng

Dinas

Pendidikan

Prov. Jatim

Dinas

Pendidikan

Pemuda Dan

Olahraga

Kab.

Gunungkidul

Dinas

Pendidikan

Kab.

Wonogiri Dan

Pengemba

ngan Dan

Pelestarian

Gunung

Sewu

UNESCO

Global

Geopark

Dalam

Bidang

Pendidikan

Page 32: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-239

NO BENTUK

KERJASAMA SUBYEK

NOMOR &

TANGGAL TENTANG Ket

1 2 3 4 5 6

Pemerintah

Kab. Pacitan

4. Perjanjian

Kerjasama

Pemda DIY

Pemprov.

Jateng

Pemprov.

Jatim

540/00752

540/40/PLS/

III/2016

120.1/176/0

12/2016

22 Maret

2016

Pengemba

ngan Dan

Pelestarian

Gunung

Sewu

UNESCO

Global

Geopark

Dalam

Bidang

ESDM

5. Kesepakatan

Bersama

Bupati Kendal

Bupati Demak

Bupati

Semarang

Walikota

Salatiga

Walikota

Semarang

Bupati

Grobogan

Kerjasama

Bidang

Pemerinta

han,

Pembangu

nan dan

Kemasyara

katan

diwilayah

Kab.

Kenda;,

Kab.

Demak,

Kab.

Semarang,

Kota

Page 33: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-240

NO BENTUK

KERJASAMA SUBYEK

NOMOR &

TANGGAL TENTANG Ket

1 2 3 4 5 6

Salatiga,

Kota

Semarang

Kab.

Grobogan

6. Kesepakatan

Bersama

Gubernur

Jateng

Walikota

Semarang

Kerjasama

Penangana

n Piutang

Pajak

Kendaraan

Bermotor

7. Perpanjangan

Perjanjian

Kerjasama

BPPAMKB

Provinsi

Kalimantan

Barat

BP3AKB

Provinsi Jawa

Tengah

Nomor

357/2343

Nomor

800/590/BP

3AKB/2016

19-9-2016

Penangana

n Korban

Kekerasan

Terhadap

Perempuan

Dan Anak

Serta

Tindak

Pidana

Perdagang

an Orang

Antara

Provinsi

Kalimantan

Barat Dan

Provinsi

Jawa

Tengah

Page 34: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-241

NO BENTUK

KERJASAMA SUBYEK

NOMOR &

TANGGAL TENTANG Ket

1 2 3 4 5 6

8. Perjanjian

Kerjasama

Dinas PSDA

Provinsi Jateng

Dinas Bina

Marga Dan

Sumber Daya

Air Kabupaten

Batang

Dinas PU

Kabupaten

Kendal

Dinas PU

Kabupaten

Temanggung

Dinas PU

Kabupaten

Semarang

Nomor :

610/

Pengelolaa

n Sumber

Daya Air di

Wilayah

Sungai

Bodri Kuto

9. Perjanjian

Kerjasama

Dinas PSDA

Provinsi Jateng

Dinas

Pengairan

Energi Dan

Sumber Daya

Mineral Kab.

Brebes

Dinas PU Kab.

Tegal

Dinas PU Kota

Tegal

Dinas PU Kab.

Pengelolaa

n Sumber

Daya Air di

Wilayah

Sungai

Pemali

Comal

Page 35: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-242

NO BENTUK

KERJASAMA SUBYEK

NOMOR &

TANGGAL TENTANG Ket

1 2 3 4 5 6

Pemalang

Dinas

Pengelolaan

Sumber Daya

Air Dan Energi

Sumber Daya

Mineral Kab.

Pekalongan

Dinas PU Kota

Pekalongan

Dinas Bina

Marga dan

Sumber Daya

Air Kab.Batang

10. Keputusan

Bersama

10 Anggota

FKD-MPU

Program

dan

Kegiatan

Kerjasama

Pembangu

nan Tahun

2017

11. Keputusan

Bersama

10 Anggota

FKD-MPU

Rekomend

asi Kepada

Pemerinta

h

12. Keputusan

Bersama

10 Anggota

FKD-MPU

Pemberian

Kewenang

an Kepada

Ketua

Page 36: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-243

NO BENTUK

KERJASAMA SUBYEK

NOMOR &

TANGGAL TENTANG Ket

1 2 3 4 5 6

Sekber

FKD-MPU

untuk

menerima

Hibah dan

Penerimaa

n lainnya

yang sah

dari

anggota

FKD-MPU

atau Pihak

Lain bagi

Kepentinga

n FKD-MPU

13. Keputusan

Bersama

10 Anggota

FKD-MPU

Penyeleng

garaan

Promosi

Bersama

TTI FKD-

MPU yang

diselengga

rakan di

Gedung

ITIC Kuta

Bali

14. Keputusan

Bersama

10 Anggota

FKD-MPU

Penyediaa

n

Informasi

Page 37: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-244

NO BENTUK

KERJASAMA SUBYEK

NOMOR &

TANGGAL TENTANG Ket

1 2 3 4 5 6

Pangan

dan

Pengendali

an Inflasi

Daerah

15. Perjanjian

Kerjasama

BP3AKB Prov.

Jateng

BP3AKB Prov.

Riau

Penangana

n Korban

Kekerasan

Terhadap

Perempua

n Dan

Anak Serta

Tindak

Pidana

Perdagang

an Orang

16. Perjanjian

Kerjasama

BP3AKB Prov.

Jateng

BP3AKB Prov.

Sumut

Penangana

n Korban

Kekerasan

Terhadap

Perempua

n Dan

Anak Serta

Tindak

Pidana

Perdagang

an Orang

Antara

Provinsi

Page 38: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-245

NO BENTUK

KERJASAMA SUBYEK

NOMOR &

TANGGAL TENTANG Ket

1 2 3 4 5 6

Sumatera

Utara Dan

Provinsi

Jawa

Tengah

17. Perjanjian

Kerjasama

BPBD PROV.

JABAR

BPBD PROV.

JATENG

BPBD KAB.

KUNINGAN

BPBD KAB.

CIAMIS

BPBD KAB.

CILACAP

KPBD DAN

PEMADAM

KEBAKARAN

KOTA

CIREBON

DINSOS KAB.

CIREBON

BPBD KAB.

BREBES

BPBD KOTA

BANJAR

BPBD KAB.

MAJALENGKA

BPBD KAB.

Penyeleng

garaan

Penanggul

angan

Bencana Di

Wilayah

Perbatasan

Provinsi

Jawa Barat

Dengan

Provinsi

Jawa

Tengah

Page 39: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-246

NO BENTUK

KERJASAMA SUBYEK

NOMOR &

TANGGAL TENTANG Ket

1 2 3 4 5 6

PANGANDARA

N

g) Tahun 2017 : 28 Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

NO URAIAN NOMOR/HARI/

JNGKA WAKTU TENTANG

1 2 3 4

1. Perjanjian

Kerjasama

Ka. Satpol

PP Jtg dan

Ka. Satpol

PP DIY

300/308/2017

300/01486

20 Maret 2017

5 Tahun (21

Maret 2022)

Penegakan Perda dan

Peraturan Kepala Daerah,

Penyelenggaraan Ketertiban

Umum dan Ketentraman serta

Penyelenggaraan Perlindungan

Masyarakat di Wilayah

Perbatasan Prov. Jateng dan

DIY.

2. Kesepakatan

Bersama

Dirjen Bina

Marga

Kemen

PUPR

Gubernur

Jawa

Tengah

Bupati

Cilacap

Bupati

Kebumen

Bupati

08/PKS/Dd/20

17

010/2017

590/17/1/201

7

2 Tahun 2017

019.5/3148

5/KSB/2017

19 Maret 2017

1 Tahun (19-

4-2018)

Pembangunan Jaringan Jalan

Lintas Selatan (JJLS) Pulau

Jawa Di Wilayah Pulau Jawa

Page 40: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-247

NO URAIAN NOMOR/HARI/

JNGKA WAKTU TENTANG

1 2 3 4

Purworejo

Bupati

Wonogiri

3. Perpanjangan

Perjanjian

Kerjasama

Kepala

Badan

Pengelolaan

Keuangan

Dan Aset

Daerah

Provinsi

Jawa

Tengah

Kepala

Badan

Pengelolaan

Pendapatan

Keuangan

Dan Aset

Daerah

Kabupaten

Brebes

032/508

032/2060/V/2

017

Tanggal 2 Mei

2017

Peningkatan Pelayanan

Masyarakat Dalam Penyediaan

Sarana Perekonomian di Pasar

Kalierang Kecamatan Bumiayu

Kabupaten Brebes

4. Perjanjian

Kerjasama

Ka. Satpol

PP Jtg dan

Ka. Satpol

019.5/000731

9

27 Juni 2017

5 Tahun (27

Juni 2022)

Penegakan PERDA dan

Peraturan Kepala Daerah,

Penyelenggaraan Ketertiban

Umum dan Ketentraman serta

Penyelenggaraan Pelindungan

Page 41: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-248

NO URAIAN NOMOR/HARI/

JNGKA WAKTU TENTANG

1 2 3 4

PP Jbr Masyarakat di Wilayah

Perbatasan Provinsi Jawa

Tengah dan Provinsi Jawa

Barat

5. Perjanjian

Kerjasama

Balai Besar

Pelaksanaan

Jalan

Nasional VII

Direktorat

Jenderal

Bina Marga

Kementerian

PUPR,

DPU Bina

Marga Dan

Ciptakaru

Prov.

Jateng,

DPU PR Kab.

Cilacap,

DPU PR Kab.

Kebumen,

DPU PR Kab.

Purworejo

DPU PR Kab.

Wonogiri

HK.02.03-

Bb7/324

620/5649

900/1645/17

590/0623

391/555/2017

620/978

5 juni 2017/ 5

tahun

Pembangunan Jaringan Jalan

Lintas Selatan Pulau Jawa Di

Wilayah Jawa Tengah

Page 42: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-249

NO URAIAN NOMOR/HARI/

JNGKA WAKTU TENTANG

1 2 3 4

6. Kesepakatan

Bersama

Gubernur

Jawa

Tengah

Gubernur

Sumatera

Selatan

031 TAHUN

2017

Tanggal 21 Juli

2017/1 tahun

Kerjasama pelaksanaan

Transmigrasi Antar Pemerintah

Daerah

7. Kesepakatan

Bersama

Gubernur

Jawa

Tengah

Gubernur

Kalimantan

Utara

032 TAHUN

2017

Tanggal 21 Juli

2017/1 tahun

Kerjasama pelaksanaan

Transmigrasi Antar Pemerintah

Daerah

8. Kesepakatan

Bersama

Gubernur

Jawa

Tengah

Gubernur

Gorontalo

033 TAHUN

2017

Tanggal 21 Juli

2017/1 tahun

Kerjasama pelaksanaan

Transmigrasi Antar Pemerintah

Daerah

9. Kesepakatan

Bersama

Gubernur

Jawa

Tengah

Gubernur

034 TAHUN

2017

Tanggal 21 Juli

2017/1 tahun

Kerjasama pelaksanaan

Transmigrasi Antar Pemerintah

Daerah

Page 43: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-250

NO URAIAN NOMOR/HARI/

JNGKA WAKTU TENTANG

1 2 3 4

Sulawesi

Tenggara

10. Kesepakatan

Bersama

Gubernur

Jawa

Tengah

Gubernur

Sulawesi

Barat

035 TAHUN

2017

Tanggal 21 Juli

2017/1 tahun

Kerjasama pelaksanaan

Transmigrasi Antar Pemerintah

Daerah

11. Kesepakatan

Bersama

Gubernur

Jawa

Tengah

Gubernur

Sulawesi

Tengah

036 TAHUN

2017

Tanggal 21 Juli

2017/1 tahun

Kerjasama pelaksanaan

Transmigrasi Antar Pemerintah

Daerah

12. Kesepakatan

Bersama

Gubernur

Jawa

Tengah

Bupati

Banyumas

120/41

900/624

Tanggal 25 Juli

2017 /1 tahun

Pendanaan Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Jawa Tengah dan

Bupati dan Wakil Bupati

Banyumas Tahun 2018

13. Kesepakatan

Bersama

Gubernur

Jawa

120/42

050/4/VII/201

7/1 tahun

Tanggal 25 Juli

Pendanaan Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Jawa Tengah dan

Bupati dan Wakil Bupati

Page 44: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-251

NO URAIAN NOMOR/HARI/

JNGKA WAKTU TENTANG

1 2 3 4

Tengah

Bupati

Temanggun

g

2017 /1 tahun Temanggung Tahun 2018

14. Kesepakatan

Bersama

Gubernur

Jawa

Tengah

Bupati

Kudus

120/43

27 Tahun

2017

Tanggal 25 Juli

2017/1 tahun

Pendanaan Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Jawa Tengah dan

Bupati dan Wakil Bupati Kudus

Tahun 2018

15. Kesepakatan

Bersama

Gubernur

Jawa

Tengah

Bupati

Karanganyar

270/17/MOU/

VII/2017

900/624

Tanggal 25 Juli

2017 /1 tahun

Pendanaan Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Jawa Tengah dan

Bupati dan Wakil Bupati

Karanganyar Tahun 2018

16. Kesepakatan

Bersama

Gubernur

Jawa

Tengah

Bupati Tegal

120/45

10 Tahun

2017

Tanggal 25 Juli

2017 /1 tahun

Pendanaan Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Jawa Tengah dan

Bupati dan Wakil Bupati Tegal

Tahun 2018

17. Kesepakatan

Bersama

Gubernur

Jawa

Tengah

120/46

019.6/12/01.0

1/2017

Tanggal 25 Juli

2017 /1 tahun

Pendanaan Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Jawa Tengah dan

Bupati dan Wakil Bupati

Magelang Tahun 2018

Page 45: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-252

NO URAIAN NOMOR/HARI/

JNGKA WAKTU TENTANG

1 2 3 4

Bupati

Magelang

18. Kesepakatan

Bersama

Gubernur

Jawa

Tengah

Walikota

Tegal

120/47

270/00/Tahun

2017

Tanggal 25 Juli

2017 /1 tahun

Pendanaan Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Jawa Tengah dan

Walikota dan Wakil Walikota

Tegal Tahun 2018

19. Kesepakatan

Bersama

Menteri

Pekerjaan

Umum Dan

Perumahan

Rakyat

Gubernur

Jawa Tengah

Bupati

Pekalongan

Walikota

Pekalongan

041/2017

Tanggal 10

Agustus

2017/1 Tahun

Pengendalian banjir dan rob di

Kabupaten Pekalongan dan

Kota Pekalongan

20. Kesepakatan

Bersama

Bupati

Lamandau Prov.

Kalteng

Gubernur Jawa

Tengah

039/2017

Tanggal 1

Agustus

2017/1 Tahun

Pengembangan Sumber Daya

Aparatur di Kabupaten

Lamandau

Page 46: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-253

NO URAIAN NOMOR/HARI/

JNGKA WAKTU TENTANG

1 2 3 4

21. Kesepakatan

Bersama

Gubernur Jawa

Tengah

Gubernur

Kalimantan

Barat

054/2017

10/KB-PEM

22. Keputusan

Bersama

Gubernur

Anggota FKD –

MPU

19 Oktober

2017

Program Dan Kegiatan

Kerjasama Pembangunan

Tahun 2017

23. Keputusan

Bersama

Gubernur

Anggota FKD –

MPU

19 Oktober

2017

Jadwal Rapat Kerja Gubernur

Anggota FKD – MPU 2019 -

2023

24. Peraturan

Bersama FKD –

MPU

19 Oktober

2017

Organisasi Dan Tata Kerja

Sekretariat Bersama FKD -

MPU

25. Keputusan

Bersama

Gubernur

Anggota FKD –

MPU

19 Oktober

2017

Rekomendasi kepada

Pemerintah

26. Perjanjian

Kerjasama

Pemda DIY

dengan

7 Desember

2017

Pengembangan perpustakaan

dan kearsipan

Page 47: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-254

NO URAIAN NOMOR/HARI/

JNGKA WAKTU TENTANG

1 2 3 4

Pemprov.

Jateng

27. Kesepakatan

Bersama

anggota Badan

Kerjasama

Antar Daerah

KUNCIBERSAMA

28 Desember

2017

Kerjasama Pembangunan

Daerah Perbatasan Provinsi

Jawa Barat dan Provinsi Jawa

Tengah

28. Keputusan

Bersama

anggota Badan

Kerjasama

Antar Daerah

KUNCIBERSAMA

28 Desember

2017

Tempat Kedudukan Hukum

Sekretariat Kerjasama Kunci

Bersama Dan Penetapan Ketua

Sekretariat Kerjasama Kunci

Bersama Periode Tahun 2018

– 2020

h) Tahun 2017 : 28 Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

NO URAIAN NOMOR/HARI/

JNGKA WAKTU TENTANG

1 2 3 4

1. Peraturan Bersama Satpol PP

Prov. Jateng Satpol PP

Dan Pemadam Kebakaran Kab. Purworejo

Nomor: 300/048

Tanggal 24 Januari 2018

Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023

2. Peraturan Bersama

Satpol PP Prov. Jateng

Nomor: 300/086.33.05/POLPP/I/2018 dan

Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah

Page 48: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-255

NO URAIAN NOMOR/HARI/

JNGKA WAKTU TENTANG

1 2 3 4

Satpol PP Kab. Kebumen

Nomor: 280/71/2018

24 Januari 2018

Periode 2018-2023

3. Peraturan Bersama

Satpol PP Prov. Jateng

Satpol PP Kab. Banjarnegara

Nomor: 300/086.33.04/POLPP/I/2018 dan Nomor: 300/012/2018

24 Januari 2018

Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023

4. Peraturan Bersama

Satpol PP Prov. Jateng

Satpol PP Kab. Banjarnegara

Nomor: 300/086.33.14/POLPP/I/2018 dan Nomor: 300/012/2018 tanggal 24 Januari 2018

Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023

5. Peraturan Bersama

Satpol PP Prov. Jateng

Satpol PP Kab. Sragen

Nomor: 300/086.33.16/POLPP/I/2018 dan Nomor: 271/24-32/I/2018 tanggal 24 Januari 2018

Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023

6. Peraturan Bersama

Satpol PP Prov. Jateng

Satpol PP Kab. Blora

Nomor: 300/066/2018

tanggal 24 Januari 2018

Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023

7. Peraturan Bersama Satpol PP

Prov. Jateng Satpol PP

Kab. Purbalingga

Nomor: 300/086.33.75/POLPP/I/2018

Nomor: 300/99/2018

tanggal 24 Januari 2018

Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023

8. Peraturan Bersama

Satpol PP

Nomor: 300/086.33.24/POLPP/I/2018

Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil

Page 49: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-256

NO URAIAN NOMOR/HARI/

JNGKA WAKTU TENTANG

1 2 3 4

Prov. Jateng

Satpol PP Kota Pekalongan

Nomor: 300.3/02/01

tanggal 24 Januari 2018

Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023

9. Peraturan Bersama

Satpol PP Prov. Jateng

Satpol PPDan Pemadam Kebakaran Kab. Kendal

Nomor: 300/086.33.27/POLPP/I/2018

Nomor: 027/048

tanggal 24 Januari 2018

Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023

10. Peraturan Bersama

Satpol PP Prov. Jateng

Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Semarang

Nomor: 300/086.33.22/POLPP/I/2018

Nomor: 300/040/2018

tanggal 24 Januari 2018

Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023

11. Peraturan Bersama Satpol PP

Prov. Jateng Satpol PP

Kab. Rembang

Nomor: 300/086.33.17/POLPP/I/2018

Nomor: 300/067/2018

tanggal 24 Januari 2018

Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023

12. Peraturan Bersama

Satpol PP Prov. Jateng

Satpol PP Dan Penaggulangan Bencana Kab. Magelang

Nomor: 300/086.33.08/POLPP/I/2018

Nomor: 300/021/I/2018 tanggal 24 Januari 2018

Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023

Page 50: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-257

NO URAIAN NOMOR/HARI/

JNGKA WAKTU TENTANG

1 2 3 4

13. Peraturan Bersama Satpol PP

Prov. Jateng Satpol PP

Dan Penaggulangan Bencana Kab. Temanggung

Nomor: 300/086.33.23/POLPP/I/2018

Nomor: 300/043.33.23/POLPP/2018 tanggal 24 Januari 2018

Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023

14. Peraturan Bersama Satpol PP

Prov. Jateng

Satpol PP Kab. Wonosobo

Nomor: 300/086.33.07/POLPP/I/2018

Nomor: 300/0045/I/2018 tanggal 24 Januari 2018

Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023

15. Peraturan Bersama Satpol PP

Prov. Jateng Satpol PP

Kab. Klaten

Nomor: 300/086.33.10/POLPP/I/2018

Nomor: 027/36/28

tanggal 24 Januari 2018

Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023

16. Peraturan Bersama

Satpol PP Prov. Jateng

Satpol PP Kab. Wonogiri

Nomor: 300/086.33.12/POLPP/I/2018

Nomor: 300/087/2018

tanggal 24 Januari 2018

Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023

17. Peraturan Bersama

Satpol PP Prov. Jateng

Satpol PP Kab. Brebes

Nomor: 300/086.33.29/POLPP/I/2018

Nomor: 300/0022/I/2018 tanggal 24 Januari 2018

Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023

18. Peraturan Bersama

Nomor: 300/086.33.09/P

Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala

Page 51: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-258

NO URAIAN NOMOR/HARI/

JNGKA WAKTU TENTANG

1 2 3 4

Satpol PP Prov. Jateng

Satpol PP Kab. Boyolali

OLPP/I/2018

Nomor: 300/196/31/2018 tanggal 24 Januari 2018

Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023

19. Peraturan Bersama Satpol PP

Prov. Jateng Satpol PP

Kota Semarang

Nomor : 300/086.33.74/POLPP/I/2018

Nomor: 300/82

tanggal 24 Januari 2018

Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023

20. Peraturan Bersama Satpol PP

Prov. Jateng Satpol PP

Kota Tegal

Nomor: 300/086.33.76/POLPP/I/2018

Nomor: 300/001.33.76POLPP/I/2018 tanggal 24 Januari 2018

Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023

21. Peraturan Bersama Satpol PP

Prov. Jateng

Satpol PP Kab. Pati

Nomor: 300/086.33.18/POLPP/I/2018

Nomor: 300/303/2018

tanggal 24 Januari 2018

Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023

22. Peraturan Bersama

Satpol PP Prov. Jateng

Satpol PP Kab. Karanganyar

Nomor: 300/086.33.13/POLPP/I/2018

Nomor: 300/096/I/2018 tanggal 24 Januari 2018

Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023

23. Peraturan Bersama

Satpol PP Prov. Jateng

Satpol PP PP Kota Surakarta

Nomor: 300/086.33.72/POLPP/I/2018

Nomor: 300/180/1/2018 tanggal 24 Januari 2018

Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023

Page 52: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-259

NO URAIAN NOMOR/HARI/

JNGKA WAKTU TENTANG

1 2 3 4

24. Peraturan Bersama Satpol PP

Prov. Jateng Satpol PP

dan Kebakaran Kab. Pekalongan

Nomor: 300/086.33.26/POLPP/I/2018

Nomor: 300/12.33.26/POLPP/I/2018 tanggal 24 Januari 2018

Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023

25. Peraturan Bersama

Satpol PP Prov. Jateng

Satpol PP Kab. Batang

Nomor: 300/086.33.25/POLPP/I/2018

Nomor: 300/224.33.25

tanggal 24 Januari 2018

Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023

26. Peraturan Bersama

Satpol PP Prov. Jateng

Satpol PP Kab. Tegal

Nomor: 300/086.33.09/POLPP/I/2018

Nomor: 300/08/101/2018 tanggal 24 Januari 2018

Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023

27. Peraturan Bersama

Satpol PP Prov. Jateng

Satpol PP Kab. Kudus

Nomor: 300/086.33.19/POLPP/I/2018

Nomor: 300/065/24.02/2018 tanggal 24 Januari 2018

Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023

28. Peraturan Bersama

Satpol PP Prov. Jateng

Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Jepara

Nomor: 300/086.33.20/POLPP/I/2018

Nomor: 300/48/2018

tanggal 24 Januari 2018

Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023

29. Peraturan Bersama Satpol PP

Nomor: 300/086.33.01/P

Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil

Page 53: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-260

NO URAIAN NOMOR/HARI/

JNGKA WAKTU TENTANG

1 2 3 4

Prov. Jateng

Satpol PP Kab. Cilacap

OLPP/I/2018

Nomor: 300/0073/21/2018 tanggal 24 Januari 2018

Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023

30. Peraturan Bersama Satpol PP

Prov. Jateng Satpol PP

Kab. Sukoharjo

Nomor: 300/086.33.11/POLPP/I/2018

Nomor: 300/138/I/2018 tanggal 24 Januari 2018

Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023

31. Peraturan Bersama Satpol PP

Prov. Jateng Satpol PP

Kab. Demak

Nomor: 300/086.33.21/POLPP/I/2018

Nomor: 300/36/2018

tanggal 24 Januari 2018

Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023

32. Peraturan Bersama Satpol PP

Prov. Jateng

Satpol PP Kab. Grobogan

Nomor: 300/086.33.15/POLPP/I/2018

Nomor: 300/061/2018

tanggal 24 Januari 2018

Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023

33. Peraturan Bersama

Satpol PP Prov. Jateng

Satpol PP Kota Salatiga

Nomor: 300/086.33.73/POLPP/I/2018

Nomor: 300/059/404

tanggal 24 Januari 2018

Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023

34. Peraturan Bersama

Satpol PP Prov. Jateng

Satpol PP Kab. Banyumas

Nomor: 300/086.33.02/POLPP/I/2018

Nomor: 300/102/2018

tanggal 24 Januari 2018

Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023

Page 54: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-261

NO URAIAN NOMOR/HARI/

JNGKA WAKTU TENTANG

1 2 3 4

35. Peraturan Bersama Satpol PP

Prov. Jateng Satpol PP

Kota Magelang

Nomor: 300/086.33.71/POLPP/I/2018

Nomor: 300/076/800/2018 tanggal 24 Januari 2018

Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023

36. Kesepakatan Bersama Gubernur

Jawa Tengah

Gubernur Kalimantan Tengah

Nomor: 120.13/004 Tahun 2018

Nomor: 01/KB/KSAD-KTG/2018 tanggal 5 Pebruari 2018

Kerja sama Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan

37. Kesepakatan Bersama Gubernur Seluruh Indonesia Selaku Anggota APPSI

Nomor: 001/APPSI/II/2018 tanggal 22 Pebruari 2018

Kerjasama Perdagangn Komoditas Dan Produk Unggulan Antar Daerah

38. Perjanjian Kerjasama Dinas

Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Nomor:188/127/I/DP3AP2KB-01/ 2018

Nomor: 119/1058/IV/2018 tanggal 11 April 2018

Penangan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Serta Tindak Pidana Perdagangan Orang

Page 55: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-262

NO URAIAN NOMOR/HARI/

JNGKA WAKTU TENTANG

1 2 3 4

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

39. Perjanjian Kerjasama

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Nomor: 119/1152/IV/2018 dan Nomor: 119/1152/IV/2018 tanggal 25 April 2018

Penangan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Serta Tindak Pidana Perdagangan Orang

40. Addendum Perjanjian Kerjasama

Pusat Air Tanah Dan Air Baku Direktorat

Nomor: 15/PKS-SPAM/V/2018

Nomor: 690/3546

Nomor: 060/690/15/V/2018

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Wosusokas Prov Jateng

Page 56: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-263

NO URAIAN NOMOR/HARI/

JNGKA WAKTU TENTANG

1 2 3 4

Jendral Kementrian PUPR

Direktorat Pengembangan SPAM Direktorat Jendral Cipta Karya Kementrian PUPR

Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov Jateng dan PDAB Tirta Utama Prov Jateng

PDAB Giri Tirta Sari Kab. Wonogiri dan Perumda Air Minum Tirta Makmur Kab. Sukoharjo

PDAM Kota Surakarta

PDAM Tirta Lawu Kab. Karang Anyar

Nomor:690/007/PKS/V/2018 tanggal 17 Mei 2018

41. Perjanjian Kerjasama

Kepala Dinas Perhubungan Prov. Jateng

Nomor: 551.2/258/2018

Nomor: 551.2/6868/2018 tanggal 5 Juni 2018

Pengelolaan Bersama Sarana Dan Prasarana Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jawa Tengah Dan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang

Page 57: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-264

NO URAIAN NOMOR/HARI/

JNGKA WAKTU TENTANG

1 2 3 4

Kepala Dinas Perhubungan Semarang

42. Perjanjian Bersama

Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Jateng

Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat

Andong Penangkapan Ikan

43. Kesepakatan Bersama

Pemerintah Kabupaten Pemalang

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Nomor: 139/06/KB/TAPEM/2018

Nomor: 120/060/2018

tanggal 31 Juli 2018

Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pada Pemerintah Kabupaten Pemalang

44. Addendum Perjanjian Kerjasama Pusat Air

Tanah Dan Air Baku Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR,

Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

tanggal 26 Juni 2018

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Kabupaten Kebumen Dan Kabupaten Purworejo (SPAM Regional Keburejo) Provinsi Jawa Tengah

Page 58: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-265

NO URAIAN NOMOR/HARI/

JNGKA WAKTU TENTANG

1 2 3 4

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR,

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Prov. Jawa Tengah

PDAB Tirta Utama Prov. Jawa Tengah,

PDAM Tirta Bumi Sentosa Kab. Kebumen,

PDAM Tirta Perwitasari Purworejo

45. Addendum Perjanjian Kerjasama

Pusat Air Tanah Dan Air Baku Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR,

Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Direktorat Jenderal

tanggal 26 Juni 2018

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan (SPAM Regional Petanglong) Provinsi Jawa Tengah

Page 59: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-266

NO URAIAN NOMOR/HARI/

JNGKA WAKTU TENTANG

1 2 3 4

Cipta Karya Kementerian PUPR,

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Prov. Jawa Tengah,

PDAB Tirta Utama Prov. Jawa Tengah,

PDAM Tirta Kajen Kabupaten Pekalongan,

PDAM Kab. Batang,

PDAM Pekalongan

46. Nota Kesepahaman Kepolisian

Negara RI, Kementrian

Dalam Negeri RI,

PT. Jasa Raharja (Persero),

Pemerintah Daerah Prov. Banten,

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Page 60: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-267

NO URAIAN NOMOR/HARI/

JNGKA WAKTU TENTANG

1 2 3 4

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat,

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah,

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta,

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur,

Pemerintah Daerah Provinsi Bali,

PT Bank Pembangunan Daerah Banten,

PT Bank DKI,

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk.,

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah,

PT. Bank Pembangungan DIY,

PT. Bank Pembangunan Daerah

Page 61: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-268

NO URAIAN NOMOR/HARI/

JNGKA WAKTU TENTANG

1 2 3 4

Jawa Timur Tbk,

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali,

PT. Bank Mandiri (Prsero)

47. Nota Kesepahaman

Komisi Nasional HAM RI,

Kantor Staf Presiden RI,

Pemprov Jateng,

Pemkab Wonosobo,

International NGO Forum On Indonesian Development (INFID)

Nomor: 008/NKBKH/X/2018 Nomor: NK-03/KSP/10/2018 Nomor: 300/070/2018

Nomor: 180.4/10/2018

Nomor: 139/003/INFID/X/2018

tanggal 3 Oktober 2018

Penyelenggaraan Festival HAM Indonesia 13-15 November 2018 Di Kabupaten Wonosobo

48. Kesepakatan Bersama Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah,

Pemerintah Kabupaten Purbalingga,

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

Pembangunan Jembatan Kedung legok - Dermasari yang menghubungkan Kabupaten Purbalingga Dengan Kabupaten Banjarnegara

49. Perjanjian Kerjasama

Dinas Kesehatan

tanggal 28 Desember 2018

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Yang

Page 62: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-269

NO URAIAN NOMOR/HARI/

JNGKA WAKTU TENTANG

1 2 3 4

Provinsi Jawa Tengah,

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang

Didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

50. Perjanjian Kerjasama

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah,

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang

28 Desember 2018

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penerima Kartu Jawa Tengah Sejahtera Dan Anggota Keluarga Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

51. Perjanjian Kerjasama

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah,

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang,

Dinas Kesehatan Kota Salatiga

28 Desember 2018

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kota Salatiga Tengah Tahun 2019

52. Perjanjian 28 Desember Pelaksanaan Jaminan

Page 63: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-270

NO URAIAN NOMOR/HARI/

JNGKA WAKTU TENTANG

1 2 3 4

Kerjasama

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah,

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang,

Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang

2018 Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Semarang Tengah Tahun 2019

53. Perjanjian Kerjasama

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah,

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang,

Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal

28 Desember 2018

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Kendal Tengah Tahun 2019

54. Perjanjian Kerjasama Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Tengah,

Badan

28 Desember 2018

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Grobogan Tengah Tahun 2019

Page 64: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-271

NO URAIAN NOMOR/HARI/

JNGKA WAKTU TENTANG

1 2 3 4

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang,

Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan

55. Perjanjian Kerjasama

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah,

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang,

Dinas Kesehatan Kabupaten Demak

28 Desember 2018

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Demak Tengah Tahun 2019

56. Perjanjian Kerjasama Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Tengah,

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang,

Dinas

28 Desember 2018

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Kudus Tengah Tahun 2019

Page 65: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-272

NO URAIAN NOMOR/HARI/

JNGKA WAKTU TENTANG

1 2 3 4

Kesehatan Kabupaten Kudus

57. Perjanjian Kerjasama

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah,

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang,

Dinas Kesehatan Kabupaten Pati

28 Desember 2018

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Pati Tengah Tahun 2019

58. Perjanjian Kerjasama

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah,

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang,

Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara

28 Desember 2018

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Jepara Tengah Tahun 2019

59. Perjanjian Kerjasama Dinas

Kesehatan

28 Desember 2018

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Provinsi Jawa

Page 66: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-273

NO URAIAN NOMOR/HARI/

JNGKA WAKTU TENTANG

1 2 3 4

Provinsi Jawa Tengah,

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang,

Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang

Dari Kabupaten Rembang Tengah Tahun 2019

60. Perjanjian Kerjasama Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Tengah,

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang,

Dinas Kesehatan Kabupaten Blora

28 Desember 2018

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Blora Tengah Tahun 2019

61. Perjanjian Kerjasama

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah,

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Provinsi Jawa DariKota Surakarta Tengah Tahun 2019

Page 67: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-274

NO URAIAN NOMOR/HARI/

JNGKA WAKTU TENTANG

1 2 3 4

Kesehatan Cabang Semarang,

Dinas Kesehatan Kota Surakarta

62. Perjanjian Kerjasama

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah,

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang,

Dinas Kesehatan Kota Magelang

28 Desember 2018

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Provinsi Jawa DariKota Magelang Tengah Tahun 2019

63. Perjanjian Kerjasama Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Tengah,

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang,

Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri

28 Desember 2018

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Wonogiri Tengah Tahun 2019

Page 68: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-275

NO URAIAN NOMOR/HARI/

JNGKA WAKTU TENTANG

1 2 3 4

64. Perjanjian Kerjasama Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Tengah,

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang,

Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen

28 Desember 2018

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Sragen Tengah Tahun 2019

65. Perjanjian Kerjasama

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah,

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang,

Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten

28 Desember 2018

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Klaten Tengah Tahun 2019

66. Perjanjian Kerjasama

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah,

28 Desember 2018

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Boyolali Tengah Tahun 2019

Page 69: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-276

NO URAIAN NOMOR/HARI/

JNGKA WAKTU TENTANG

1 2 3 4

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang,

Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

67. Perjanjian Kerjasama Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Tengah,

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang,

Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Karanganyar Tengah Tahun 2019

68. Perjanjian Kerjasama

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah,

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang,

28 Desember 2018

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Sukoharjo Tengah Tahun 2019

Page 70: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-277

NO URAIAN NOMOR/HARI/

JNGKA WAKTU TENTANG

1 2 3 4

Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

69. Perjanjian Kerjasama

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah,

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang,

Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang

28 Desember 2018

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Magelang Tengah Tahun 2019

70. Perjanjian Kerjasama

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah,

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang,

Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo

28 Desember 2018

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Purworejo Tengah Tahun 2019

71. Perjanjian Kerjasama Dinas

28 Desember 2018

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan

Page 71: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-278

NO URAIAN NOMOR/HARI/

JNGKA WAKTU TENTANG

1 2 3 4

Kesehatan Provinsi Jawa Tengah,

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang,

Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen

Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Kebumen Tengah Tahun 2019

72. Perjanjian Kerjasama

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah,

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang,

Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

28 Desember 2018

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Temanggung Tengah Tahun 2019

73. Perjanjian Kerjasama

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah,

Badan Penyelengga

28 Desember 2018

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Wonosobo Tengah Tahun 2019

Page 72: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-279

NO URAIAN NOMOR/HARI/

JNGKA WAKTU TENTANG

1 2 3 4

ra Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang,

Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo

74. Perjanjian Kerjasama Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Tengah,

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang,

Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

28 Desember 2018

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Banyumas Tengah Tahun 2019

75. Perjanjian Kerjasama

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah,

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang,

Dinas Kesehatan

28 Desember 2018

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Cilacap Tengah Tahun 2019

Page 73: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-280

NO URAIAN NOMOR/HARI/

JNGKA WAKTU TENTANG

1 2 3 4

Kabupaten Cilacap

76. Perjanjian Kerjasama

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah,

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang,

Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga

28 Desember 2018

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Purbalingga Tengah Tahun 2019

77. Perjanjian Kerjasama Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Tengah,

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang,

Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara

28 Desember 2018

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Banjarnegara Tengah Tahun 2019

78. Perjanjian Kerjasama Dinas

Kesehatan

28 Desember 2018

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Provinsi Jawa

Page 74: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-281

NO URAIAN NOMOR/HARI/

JNGKA WAKTU TENTANG

1 2 3 4

Provinsi Jawa Tengah,

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang,

Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes

Dari Kabupaten Brebes Tengah Tahun 2019

79. Perjanjian Kerjasama

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah,

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang,

Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang

28 Desember 2018

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Pemalang Tengah Tahun 2019

80. Perjanjian Kerjasama Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Tengah,

Badan Penyelenggara Jaminan

28 Desember 2018

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Tegal Tengah Tahun 2019

Page 75: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-282

NO URAIAN NOMOR/HARI/

JNGKA WAKTU TENTANG

1 2 3 4

Sosial Kesehatan Cabang Semarang,

Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal

81. Perjanjian Kerjasama Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Tengah,

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang,

Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan

28 Desember 2018

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Pekalongan Tengah Tahun 2019

82. Perjanjian Kerjasama

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah,

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang,

Dinas Kesehatan

28 Desember 2018

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Batang Tengah Tahun 2019

Page 76: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-283

NO URAIAN NOMOR/HARI/

JNGKA WAKTU TENTANG

1 2 3 4

Kabupaten Batang

83. Perjanjian Kerjasama

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah,

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang,

Dinas Kesehatan Kota Tegal

28 Desember 2018

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kota Tegal Tengah Tahun 2019

84. Perjanjian Kerjasama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang, Dinas Kesehatan Kota Pekalongan

28 Desember 2018

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kota Pekalongan Tengah Tahun 2019

Page 77: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-284

c. Keselarasan Antara Kebijakan Pemerintahan Daerah Dengan

Kebijakan Pemerintah.

Pada aspek ini terdapat 10 IKK sebagai dasar dalam capaian

kinerja yaitu :

1) Kesesuaian prioritas pembangunan antara Pusat dan Provinsi

Capaian kinerja 100% dikarenakan 5 prioritas pembangunan

Nasional telah dijabarkan dalam prioritas Pembangunan Provinsi Jawa

Tengah yaitu : (1) Pembangunan Manusia dan Masyarakat; (2)

Pembangunan Sektor Unggulan; (3) Pemerataan dan Kewilayahan; (4)

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan; (5)

Pembangunan Ekonomi.

2) Jumlah Urusan Wajib yang dilaksanakan Kab./Kota

35 Kab/Kota melaksanakan 24 urusan wajib.

3) Pengelolaan keuangan

a) Ketepatan waktu penetapan Perda APBD dengan Capaian

kinerja tepat dikarenakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

ditetapkan tanggal 28 Desember 2017 (sebelum 31 Desember

2017).

b) Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah

berdasarkan PP 58/2005 dengan capaian kinerja Ada yaitu

Perda nomor : 1 Tahun 2008 tentang penatausahaan

pengelolaan keuangan daerah.

c) Ratio belanja pelayanan dasar (Urusan pendidikan,

kesehatan, PU dan Tata Ruang, Perakim, Trantibum dan

Linmas serta Sosial) dibandingkan dengan total Belanja

APBD.

Jumlah Belanja Pelayanan Dasar Rp14.907.737.900.534,00

atau 60% dari Belanja APBD Tahun 2017

Rp24.660.589.888.921,00, terdiri dari (a) Urusan

Pendidikan sebesar Rp10.064.803.450.061,00 (termasuk

Page 78: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-285

belanja bantuan pendidikan); (b) Urusan Kesehatan sebesar

Rp2.295.869.949.038,00; (c) Urusan PU dan Tata Ruang

sebesar Rp2.168.489.731.491,00; (d) Urusan Perakim sebesar

Rp28.502.271.018,00; (e) Urusan Trantibum dan Linmas

sebesar Rp95.658.595.357,00; (f) Urusan Sosial sebesar

Rp254.413.903.569,00.

4) Ratio belanja urusan pendidikan dan kesehatan terhadap

total Belanja APBD

Belanja urusan pendidikan dan kesehatan

Rp12.360.673.399.099,00 atau 50,12% dari total belanja APBD

Rp24.660.589.888.921,00.

5) Keberadaan Peraturan di daerah tentang Standar Pelayanan

Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Capaian Kinerja Ada. Sebagai upaya meningkatkan kualitas

pelayanan publik kepada masyarakat, Pemprov Jateng telah

menetapkan Pergub nomor : 100 sd 118 tanggal 30 Desember

2009 tentang Standar Pelayanan Publik Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Hortikultura, DPPAD, Dinas Sosial, Dinas Nakertransduk,

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Peternakan dan Keswan,

Dinas Perkebunan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas

Pemuda dan Olahraga, Dinas PSDA, Dinas Perindustrian dan

Perdagangan, Dinas Perhub. & Kominfo, Dinas Perikanan dan

Kelautan, Disyankop & UKMK, Dinas Bina Marga, Dinas ESDM dan

Dinas Kehutanan Prov. Jateng.

6) Ratio PNS terhadap jumlah penduduk.

Capaian kinerja sebesar 0,11. Jumlah PNS Provinsi tahun 2018

sebanyak 41.671 orang dibandingkan dengan Jumlah penduduk

sebanyak 36.364.072 orang.

7) Keberadaan Sistem Informasi Kepegawaian

Capaian Kinerja Ada. Untuk meningkatkan pelayanan

kepegawaian telah dibangun Sistem Informasi Kepegawaian yang

terintegrasi, dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa

Page 79: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-286

Tengah (http://simpeg.bkd.jatengprov.go.id/).

8) Jumlah pembentukan SKPD berdasarkan PP 18/2016

Sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan

PERGUB Nomor : 54-93 Tahun 2016 yang terkait dengan SOTK

Perangkat Prov. Jateng sebanyak 83 unit yang terdiri dari 8 Biro,

22 unit Dinas, 7 unit Badan, - unit Kantor, 7 unit Rumah Sakit, 4

unit lembaga daerah lainnya (termasuk Sekretariat DPRD dan

Inspektorat) serta 35 Kabupaten/Kota.

d. Efektivitas Hubungan Antara Pemerintah Daerah Dan DPRD.

Pada aspek ini, difokuskan pada produk peraturan per UU dan

pengajuan Raperda yaitu :

1) Perda tahun 2018

Dengan capaian kinerja 14 perda yaitu:

a) Perda nomor :1 Tahun 2018, Tentang Peningkatan Produktivitas

Tanaman Tebu tanggal 14 Februari 2018;

b) Perda nomor : 2 Tahun 2018, Tentang Penyelenggaraan

Pembangunan Ketahanan Keluarga tanggal 14 Februari 2018;

c) Perda nomor : 3 Tahun 2018, Tentang Pengelolaan Air Tanah

tanggal 23 Maret 2018;

d) Perda nomor : 4 Tahun 2018, Tentang Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa tanggal 23 Maret 2018;

e) Perda nomor : 5 Tahun 2018, Tentang Perusahaan Perseroan

Daerah Bank Perkreditan Rakyat Cadan Kredit Kecamatan

tanggal 26 Juni 2018;

f) Perda nomor : 6 Tahun 2018, Tentang Pertanggungjawaban

APBD TA 2017 tanggal 6 Agustus 2018;

g) Perda nomor :7 Tahun 2018, Tentang Pencabutan Beberapa

Ketentuan Dalam Perda Prov. Jateng No 9 Tahun 2009 Tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil tanggal 15

Oktober 2018;

Page 80: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-287

h) Perda nomor : 8 Tahun 2018, Tentang Pencabutan Perda Prov.

Jateng No 4 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan Dan

Pengambilan Air Permukaan Di Provinsi Jawa Tengah tanggal

15 Oktober 2018;

i) Perda nomor : 9 Tahun 2018, Tentang Pencabutan Beberapa

Ketentuan Dalam Perda Prov. Jateng No 8 Tahun 2013 Tentang

Penyelenggaraan Perhubungan Di Prov. Jateng tanggal 15

Oktober 2018;

j) Perda nomor :10 Tahun 2018, Tentang Pencabutan Perda Prov.

Jateng No 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang

Menjadi Kewenangan Pemda Prov. Jateng tanggal 15 Oktober

2018;

k) Perda nomor :11 Tahun 2018, Tentang Perubahan APBD Prov.

Jateng TA 2018 tanggal 19 Oktober 2018;

l) Perda nomor :12 Tahun 2018, Tentang Rencana Umum Energi

Daerah tanggal 19 Desember 2018;

m) Perda nomor :13 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah

Pesisir Tahun 2018-2038 tanggal 21 Desember 2018

n) Perda nomor :14 Tahun 2018 Tentang APBD Prov. Jateng TA

2019 tanggal 28 Desember 2018

2) Raperda yang disetujui DPRD tahun 2018.

Capaian kinerja sebesar 100% dikarenakan tahun 2018

diusulkan 14 Raperda yang selanjutnya dibahas dan ditetapkan oleh

DPRD Provinsi Jateng sebanyak 14 Perda.

e. Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan Oleh DPRD Beserta

Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan.

Keputusan DPRD Tahun 2018 yang ditetapkan sebanyak 67 Keputusan

yang ditindaklanjuti dengan capaian kinerja 100%.

f. Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan Oleh Kepala Daerah

Beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan.

Capaian kinerja sebesar 100%. Dari 828 Keputusan Gubernur dan 97

Peraturan Gubernur yang telah ditetapkan tahun 2018, seluruhnya

Page 81: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-288

ditindak lanjuti oleh SKPD terkait.

g. Ketaatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pada Peraturan Perundang-Undangan.

Jumlah Perda yang dibatalkan, dengan capaian kinerja 0%

dikarenakan 14 Perda yang ditetapkan DPRD tidak ada yang dibatalkan

oleh Pemerintah.

h. Intensitas Dan Efektivitas Proses Konsultasi Publik Antara

Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat Atas Penetapan

Kebijakan Publik Yang Strategis Dan Relevan Untuk Daerah.

1) Keberadaan perda atau Pergub tentang konsultasi publik

Capaian kinerja ada yaitu Perda nomor 8 tahun 2006 tentang Tata

Cara Penyusunan Perencanan Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Jawa Tengah

2) Keberadaan Media Informasi Pemda yang dapat diakses

publik.

Capaian Kinerja Ada. Media informasi yang dapat akses oleh

masyarakatantara lainWeb Site Jateng Online

(www.jatengprov.go.id) yang ditetapkan dengan Keputusan

Keputusan Gubernur nomor : 6 tahun 2003 tentang

Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Prov. Jateng dan

Keputusan Gubenur Nomor : 060.05/35/2009 tentang Pembentukan

Tim Pengkaji Sistem Informasi Manajemen Prov. Jateng

i. Transparansi Dalam Pemanfaatan Alokasi, Pencairan Dan

Penyerapan DAU, DAK, Dan Bagi Hasil.

Pada aspek ini difokuskan pada penyeran dana perimbangan serta

ratio belanja publik/belanja langsung terhadap DAU dan total belanja

APBD , sebagai berikut :

1) Dana perimbangan yang terserap dibanding yang

direncanakan.

Capaian kinerja 96,22%. Anggaran Perimbangan sebesar

Rp11.363.269.415.000,00 terserap Rp10.933.776.831.696,00.

Page 82: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-289

2) Belanja Publik terhadap DAU.

Capaian kinerja sebesar 176,33%. Realisasi belanja publik

(belanja langsung) pada APBD sebesar Rp6.440.517.069.517,00

dibandingkan dengan DAU sebesar Rp3.652.586.431.000,00.

3) Belanja Publik terhadap total APBD

Capaian kinerja sebesar 26,12%. Realisasi anggaran belanja

publik (belanja langsung) sebesar Rp6.440.517.069.517,00

dibandingkan dengan realisasi belanja APBD sebesar

Rp24.660.589.888.921,00.

j. Intensitas, Efektivitas, Dan Transparansi Pemungutan Sumber-

Sumber Pendapatan Asli Daerah Dan Pinjaman/Obligasi Daerah;

Realisasi PAD sebesar Rp13.847.810.579.335,00 atau sebesar

55,75% dibandingkan dengan total pendapatan sebesar

Rp24.837.095.411.031,00.

k. Efektivitas Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha,

Pertanggung Jawaban, Dan Pengawasan APBD;

Tolok ukur penilaian pada aspek ini difokuskan pada 5 Indikator

Kinerja Kunci sebagai berikut :

1) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah

Opini terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

pada tahun 2017 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

sedangkan tahun 2018 masih dalam proses audit BPK.

2) Besaran SILPA terhadap Pendapatan.

SILPA sebesar Rp1.547.755.188.543,00 atau sebesar 6,23% dari

total pendapatan sebesar Rp24.837.095.411.031,00.

3) Rasio realisasi PAD thd anggaran pendapatan

Realisasi PAD sebesar Rp13.847.810.579.335,00 atau sebesar

55,80% dari anggaran pendapatan sebesar

Rp24.815.550.076.000,00.

4) Ratio Realisasi Belanja terhadap anggaran belanja

Realisasi Belanja sebesar Rp24.660.589.888.921,00 atau sebesar

94,17% dari anggaran belanja Rp26.186.587.329.000,00.

Page 83: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-290

5) Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti

Temuan hasil pemeriksaan BPK sebanyak 1.435 temuan, dan telah

ditindak lanjuti 1.157 temuan dengan capaian kinerja sebesar

81%.

l. Pengelolaan Potensi Daerah.

Dari aspek pengelolaan potensi daerah terdapat 2 IKK yang menjadi

tolok ukur dalam penilaian yaitu :

1) Realisasi PAD tahun 2018 sebesar Rp13.847.810.579.335,00 atau

sebesar 103,37% dibandingkan proyeksi potensi PAD tahun 2018

dalam RPJMD Tahun 2015 – 2018 sebesar

Rp13.396.772.661.000,00.

2) Realisasi PAD tahun 2018 sebesar Rp13.847.810.579.335,00

meningkat sebesar 10,36% dibandingkan tahun 2017 sebesar

Rp12.547.513.389.400,00.

m. Terobosan/Inovasi Baru Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah.

Dari aspek Terobosan/Inovasi Baru Dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah difokuskan pada 3 IKK yaitu :

1) Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda

dalam tahun 2018

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerima 74 Penghargaan

Tingkat Nasional sebagai berikut :

NO NAMA PENGHARGAAN PEMERINTAH

PUSAT SKPD

1 Investment Award dari Pemerintah Pusat sebagai Penyelenggaraan PTSP Provinsi Terbaik Pertama di Indonesia

Badan Koordinasi

Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Perindustrian

DPMPTSP

2

TOP 10 dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2018 dengan Inovasi SIAP INDEKOST (Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Izin Penelitian dari Kamar Kost)

DPMPTSP

Page 84: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-291

NO NAMA PENGHARGAAN PEMERINTAH

PUSAT SKPD

3 Penghargaan Menpan RB sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik KATEGORI SANGAT BAIK Tahun 2018

KEMENPAN RB DPMPTSP

4 Provinsi Terbaik dalam Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dengan predikat BB

KemenPAN-RB Biro Organisasi

5 Penerima Penghargaan Pemenang Lomba Wana Lestari Tingkat Nasional Tahun 2018

DLHK

6 Penghargaan Kampung Iklim Tahun 2018 Tingkat Nasional DLHK

7

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagai Mitra Inovasi SDPPI Terbaik 2018 pada ajang Apresiasi Mitra Inovasi SDPPI Kategori Dukungan Penggunaan Perangkat dan Frekuensi Maritim Legal Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

DINLUTKAN

8

Juara III Menu Balita Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Nasional ke-16 dalam rangka Hari Ikan Nasional ke-5 yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 7 Desember 2018 di JCC Senayan Jakarta.

DINLUTKAN

9 Juara III Stand Terbaik Kategori Pemerintah Daerah pada Hari Pangan Sedunia/HPS (World Food Day) Tingkat Nasional ke-36 Tahun 2018 di Provinsi Kalimantan Selatan

DINHANPAN

10 Penghargaan Dari Museum Rekor - Dunia Indonesia atas Pemrakarsa dan Penyelenggara Gelar Kuliner dengan Mobil Niaga Terbanyak

DINKOP

11 Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit lulus dengan predikat Paripurna

RSJD Dr.AMINO GONDOHUTOMO Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta

12 Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH) Terbaik II, kategori pemerintah provinsi.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

(HAM) RI

Biro Hukum

13 Pemprov yang seluruh Kab/Kota di Wilayah Binaannya masuk kategori Peduli HAM

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

(HAM) RI

Biro Hukum

14 Terbaik I Kategori Provinsi Peduli HAM

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

(HAM) RI

Biro Hukum

15 Nasional procurement Award katagori Komitment LPSE Dalam Penerapan SPSE CA kepada LPSE Pemprov Jateng oleh LKPP

DINKOMINFO

16 Best Comunicators 2018 Katagori Gubernur pada Public Relation Award 2018

DINKOMINFO

17 PR Indonesia Award 2018 katagori Terpopuler di Media Subkatagori Provinsi

DINKOMINFO

Page 85: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-292

NO NAMA PENGHARGAAN PEMERINTAH

PUSAT SKPD

18 The Best Leader IT Tahun 2018 kepada Gubernur Jawa Tengah dari Data Gov Ai dalam Best IT & Data Tech Governance

DINKOMINFO

19

Pemerintah Daerah dengan Kinerja dan Tata Kelola SANGAT BAIK kepada Pemprov. Jateng Tk. Provinsi oleh Indonesian Institute for Public Governance (IIPG) dalam Penganugrahan Pandu Negeri 2018 IIPG

DINKOMINFO

20 Pemimpin Inovatif Tingkat Provinsi Pada Penganugrahan Pandu Negeri 2018 IIPG kepada Gubernur Jawa Tengah

DINKOMINFO

21 Penghargaan Pemerintah Peduli Penyiaran kepada Pemerintah Prov. Jawa Tengah dari Komisi Penyiaran Indonesia dalam Anugerah KPI 2018

DINKOMINFO

22

Penghargaan Badan Publik Informatif dengan Nilai Terbaik kepada Pemerintah Provisi Jawa Tengah dari Komisi Informasi Pusat dalam Penganugrahan Informasi Badan Publik 2018

DINKOMINFO

23 Penghargaan Top 10 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 2018 kepada Pemerintah Prov. Jawa Tengah dari Kementerian PAN-RB

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi (Kemenpan RB)

DINKOMINFO

24 Penghargaan Tingkat Nasional Paritrana Terbaik Ke 1 Tahun 2018 dalam perlindungan kepada tenaga kerja melalui BPJS ketenagakerjaan

DISNAKER

25

Penghargaan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Tingkat Nasional untuk perusahaan kategori Zero Accident, SMK3, Penanggulangan HIV AIDS di tempat kerja dan Gubernur sebagai Pembina terbaik dari Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Kementerian Ketenagakerjaan

DISNAKER

26 Penghargaan Integra 2018 Indeks Prestasi Pembangunan Ketenagakerjaan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI.

DISNAKER

27 Penghargaan Dan Terima Kasih Atas Partisipasinya Dalam Penarikan Pekerja Anak Tahun 2018 Kementerian Ketenagakerjaan RI.

DISNAKER

28 Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha (peringkat III) Kementerian Dalam Negeri

Biro Pemotdaker

29 OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017

BPK RI BPKAD

30 Terbaik nasional penggerak pengembangan kabupaten/ kota layak anak

Kementerian PPPA RI

DPPPADALDUKKB

31 Penghargaan provinsi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA terbaik

Kementerian PPPA RI

DPPPADALDUKKB

32 Penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terbaik nasional se-Jawa-Bali.

Bank Indonesia

33 Juara I Paritrana Award Tahun 2017 kategori Pemerintah Provinsi

BPJS Kesehatan Dinas Kesehatan

Page 86: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-293

NO NAMA PENGHARGAAN PEMERINTAH

PUSAT SKPD

34 Pemerintah Daerah Terbaik I dalam Bidang Pemanfaatan Teknologi Informasi Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2018.

LAN RI

35 Anugerah Iptek Budhipura 2018 Kementerian

Ristek dan Dikti

36 Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi (Kemenpan RB)

Si Terpa Daya RSJD Dr. RM. Soedjarwadi

37 Penghargaan Peringkat dan Status Kinerja Pemda Secara Nasional Terbaik

Kemendagri

38 Penghargaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) secara tuntas atau 100 persen

Kemendagri

39 Penghargaan Bapeten (Badan Pengawas Tenaga Nuklir) Safety and Security Award (BSSA) 2018 kategori Pemerintah Daerah

Bapeten

40 Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2018 KPI

41 Pemerintah Provinsi Kualifikasi Informatif dengan nilai terbaik (96,95)

Komisi Informasi Pusat

42 Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018 (Piala Anggakara Birawa)

KemenPAN-RB Si Terpa Daya RSJD Dr. RM. Soedjarwadi

43 Top 10 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Kemenpan RB

44 Provinsi Dengan Indikator Utama Kondisi Lingkungan Kerja Terbaik & terbaik ketiga nasional Provinsi dengan Urusan Ketenagakerjaan Besar.

Kementerian Ketenagakerjaan

45 Predikat Sangat Baik kategori penyelenggara pelayanan publik

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

dan RB

46 Instansi dengan penerapan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Terbaik Tahun 2018.

KPK Inspektorat

47 Instansi dengan penerapan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Terbaik Tahun 2018 kategori DPRD.

KPK Inspektorat

48 Kementerian PU PR memberikan penghargaan peringkat dua kategori Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Kementerian PU PR

49 Anugerah Parahita Ekapraya (APE), kategori mentor (ketiga kali)

Kementerian PPPA RI

50 Anugerah Kencana 2018 Kementerian Kesehatan RI

51 Survey ulang ISO HACCP/FOOD SAFETY (22000:2007 dari BSI

Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta

Page 87: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-294

NO NAMA PENGHARGAAN PEMERINTAH

PUSAT SKPD

52 TOP 3 cerita inovasi International TBLIS, Georgia 'bridging Tiga Sistem (SIM RSMS, BPJS, dan INA-CBG,s)

RSUD Prof. Dr.

MARGONO SOEKARJO

53

TOP 20 Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Prov.Jateng 'RINDU Sipenjinak Nyeri, Penggugah senyum' Jaringan inovasi pelayanan publik provinsi Jawa Tengah tahun 2018

RSUD Prof. Dr.

MARGONO SOEKARJO

54

TOP 15 dari Komite Akreditasi Rumah Skait Indonesia "Pengaruh Aplikasi TELE APIK terhadap kepatuhan jam pelayanan dokter di poliklinik RSUD Prof.Dr Margono Soekarjo Purwokerto " MAKALAH CALL FOR ABSTRACT (PITSELNAS IV) TAHUN 2018

RSUD Prof. Dr.

MARGONO SOEKARJO

55

TOP 50 dari komite akreditasi rumah sakit Indonesia "hubungan Excessive day time Sleepines (EDS) terhadap tingkat Depresi pada pasies Stroke di ruang adenium RSUD Prof.Dr Margono Soekorjo Purwokerto" MAKALAH CALL FOR ABSTRACT (PITSELNAS IV) TAHUN 2018

RSUD Prof. Dr.

MARGONO SOEKARJO

56

TOP 50 dari komite akreditasi rumah sakit Indonesia " Efektifitas penerapan clinic pathway untuk menurunkan lama rawat dan biaya rawat pada kasus cedera kepala ringan di RSUD Prof.Dr Margono Soekorjo Purwokerto" MAKALAH CALL FOR ABSTRACT (PITSELNAS IV) TAHUN 2018

RSUD Prof. Dr.

MARGONO SOEKARJO

57 TOP 20 dari Komite Akreditasi Rumah Sakit Indonesia "TELE APIK (TEYENG NDELENG ANTRIAN PENDAFTARAN DI HATI PASIEN)" KARS AWARD TAHUN 2018

RSUD Prof. Dr.

MARGONO SOEKARJO

58 TOP 20 dari Komite Akreditasi Rumah Sakit Indonesia "NURSE COACH (PERAWAT PENDAMPING DI HATI PASIEN )" KARS AWARD TAHUN 2018

RSUD Prof. Dr.

MARGONO SOEKARJO

59 Juara II lomba Posyantek Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2018, posyantek terbaik antar desa Mijen dalam rangka gelar tepat Guna Nasional XX di Bali

Dinas

Permadesdukcapil

60

Piagam penghargan kepada Gubernur Jawa Tengah sebagai kepala Daerah yang melakukan pembinaan POSYANTEK Berprestasi dalam gelar TTG Nasional XX di Bali

Dinas

Permadesdukcapil

61 Indonesia Sustainable Tourism Award (ISTA) 2018 Kategori Tata Kelola

Dinas Porapar

62 Sayembara Desain Pusat Cenderamata Pariwisata 2018 Dinas Porapar

63 Anugrah Pesona Indonesia Kategori Festival Terpopuler Dinas Porapar

64 Indonesia's Attractiveness Award (IAA) 2018, penghargaan di Bidang Investasi Pariwisata

Dinas Porapar

65 Penghargaan atas Provinsi Terbaik dalam Pelaporan dan Pencapaian SPM

Kemenkes RI Dinas Kesehatan

66 Provinsi Terbaik dalam Pemanfaatan Data dan Litbangkes Nasional Tahun 2018

Kemenkes RI Dinas Kesehatan

Page 88: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-295

NO NAMA PENGHARGAAN PEMERINTAH

PUSAT SKPD

67 Penghargaan Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik kategori Pelayanan Prima Tahun 2018 kepada RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah

Kemenpan RB RI Dinas Kesehatan

68 Penghargaan Efisiensi Energi Nasional (PEEN) Sebagai Juara I Kategori Penghematan Energi dan Air Pemerintah Daerah Tahun 2018

ESDM

69 Juara II Nasional Lomba Daerah Irigasi Permukaan Teladan

Kementerian PUPR Direktorat Jendral Sumber

Daya Air

Dinas PU SDA TARU

70 Juara I Nasional OP Irigasi Partisipatif Perkumpulan Petani Pemakai Air

Kementerian PUPR Direktorat Jendral Sumber

Daya Air

Dinas PU SDA TARU

71 Juara I Petugas OP Irigasi Permukaan Teladan Tingkat UPTD Tingkat Nasional

Kementerian PUPR Direktorat Jendral Sumber

Daya Air

Dinas PU SDA TARU

72 Juara I Nasional Petugas OP Irigasi Permukaan Teladan Tingkat Kemantren

Kementerian PUPR Direktorat Jendral Sumber

Daya Air

Dinas PU SDA TARU

73 Juara I Kemantren Peduli Sungai Tingkat Nasional

Kementerian PUPR Direktorat Jendral Sumber

Daya Air

Dinas PU SDA TARU

74 Inovasi Penerapan Teknologi Penyelenggaraan Infrastruktur PUPR

Kementerian PUPR Direktorat Jendral Sumber

Daya Air

Dinas PU SDA TARU

2) Keberadaan E-procurement

Capaian Kinerja Ada. Sebagai upaya mendukung transparansi

Pengadaan barang dan jasa serta peningkatan pelayanan prima,

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membentuk lembaga Layanan

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan Peraturan Gubernur

Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi

Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Jawa Tengah

3) Jumlah persetujuan investasi

Persetujuan ijin investasi/penanaman modal dalam negeridi Jawa

Tengah pada Tahun 2018 sebanyak 54 ijin.

Page 89: LPPD Tahun 2018 C. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran ...humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1572485307107-BAB III C IKK 21 Maret 2019.pdf1) Tersedianya Perda IMB di Kab./ Kota. 35

LPPD Tahun 2018

III-296

2. Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum

Pada tataran pelaksana kebijakan yang merupakan kinerja satuan kerja

perangkat daerah (SKPD) meliputi 8 aspek umum yaitu Kebijakan teknis

penyelenggaraan urusan pemerintahan; Ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan; Penataan kelembagaan daerah; Pengelolaan

kepegawaian daerah; Perencanaan pembangunan daerah; Pengelolaan

keuangan daerah; Pengelolaan barang milik daerah; dan Pemberian fasilitasi

terhadap partisipasi masyarakat, sebagaimana terlampir.

3. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan

Wajib, Pilihan dan Fungsi Penunjang

Pada Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan

Wajib dan Pilihan meliputi capaian 24 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan,

sebagaimana terlampir.