LPPD DARI FLASDISK 2014

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrohim

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Puji dan Syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT,

karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahNya, Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Slamet Akhir Tahun

Anggaran 2014 yang merupakan amanat konstitusil dapat diselesaikan.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada pemerintahan

daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi,

pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman

daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyusunan

LPPD Tahun 2014 ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 35 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan

Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Penyampaian LPPD kepada Pemerintah pada dasarnya mengetengahkan

gambaran kinerja Pemerintah Desa secara utuh sepanjang tahun 2014,

berdasarkan tolok ukur Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

tentang Desa. Dengan demikian gambaran kinerja tahun ini merupakan

sebuah implementasi kebijakan dalam penyelenggaraan urusan

desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Sudah pasti dengan segala keterbatasan, kekurangan, kelemahan

yang menyebabkan belum optimalnya beberapa hal dalam proses

pencapaian target kinerja pada tahun 2014, akan kami jadikan sebagai

salah satu bahan evaluasi untuk dijadikan pedoman bagi penyempurnaan

kinerja pada tahun mendatang. Segala saran, pendapat maupun kritik

yang bersifat konstruktif, sangat kami harapkan untuk meningkatkan

bobot pelaksanaan tugas kami ke depan.

i

Kepada segenap panitia pelaksana pembangunan, lembaga desa,

perangkat desa, serta seluruh masyarakat Desa Slamet sebagai sasaran

kegiatan, kami menyampaikan hormat dan terima kasih yang tak

terhingga atas bantuan dan kerjasamanya baik dalam perumusan

kegiatan, pelaksanaan kegiatan maupun pasca pelaksanaan, dengan

iringan do’a semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas amal ibadah kita.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dan

berpartisipasi aktif dalam penyelesaian laporan ini, kami

menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar besarnya,

semoga segala upaya kita dalam berkiprah membangun Desa Slamet

senantiasa mendapatkan Petunjuk serta Ridho Allah SWT. Amin Ya Robbal

‘alamiin.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Slamet, Desember 2014

KEPALA DESA SLAMET

SUMIYATI

ii

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

B. GAMBARAN UMUM DESA

1. KONDISI GEOGRAFIS

2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

3. KONDISI EKONOMI

BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. Visi dan Misi

B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa

C. Prioritas Desa

BAB III : KEWENANGAN DESA

A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

1. Pelaksanaan Kegiatan

2. Tingkat Pencapaian

3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa

4. Data Perangkat Desa

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

6. Proses Perencanaan Pembangunan

7. Sarana dan Prasarana

8. Permasalahan dan Penyelesaian

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN


2. Tingkat Pencapaian

3. Realisasi Program dan Kegiatan





iii

BAB IV : TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. ...................................Dasar Hukum

2. .............Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

3. ..........................Pelaksanaan Kegiatan

4. ....Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

5. .....Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan

6. ..............Satuan pelaksanaan kegiatan Desa

7. ..........................Sarana dan prasarana

8. .................Permasalahan dan penyelesaian

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

1. ...................................Dasar Hukum

2. Urusan pemerintahan yang dituagas pembantuankan

3. ....................Sumber dan Jumlah anggaran

4. ..........................Sarana dan prasarana

BAB VI : URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. ....................Desa yang diajak kerjasama

2. ...................................Dasar Hukum

3. ..............................Bidang Kerjasama

4. .................................Nama Kegiatan

5. ................Satuan pelaksana kegiatan Desa

6.Data Perangkat Desa

7. ....................Sumber dan jumlah anggaran

8. ........................Jangka Waktu Kerjasama

9. ...............................Hasil Kerjasama

10. Permasalahan dan penyelesaian

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KE TIGA

1. ...................Mitra yang diajak Kerjasama

2. ...................................Dasar Hukum

3. ..............................Bidang Kerjasama

4. .................................Nama Kegiatan


iv

6. ....................Sumber dan jumlah anggaran

7. ........................Jangka Waktu Kerjasama

8. ...............................Hasil Kerjasama

9. .................Permasalahan dan penyelesaian

C. BATAS DESA

1. ...........................Sengketa Batas Desa

2. ...................Penyelesaian yang Dilakukan

3. .....................Satuan Pelaksana Kegiatan


D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. ....Bencana yang terjadi dan penanggulangannya

2. ................................Status bencana

3. ....................Sumber dan Jumlah Anggaran

4.Antisipasi Desa

6. ................Satuan Pelaksana Kegiatan Desa

6. .....................Kelembagaan yang Dibentuk

7.Potensi bencana yang terjadi

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. .........................Gangguan yang terjadi


3. .................Penanggulangan dan Kendalanya

4.Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

5.Sumber dan Jumlah Anggaran

BAB VI : PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. SARAN

v

1

Desember 2014 [LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014]

PENDAHULUAN

Sejalan dengan telah berlakunya Undang Undang Nomor 8 Tahun

2005 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagaimana telah diubah dengan

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, dalam penyelenggaraan otonomi

daerah lebih ditekankan lagi pada penguatan prinsip prinsip

demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta

sudah barang tentu memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.

Dengan kehidupan bernegara yang semakin terbuka tersebut, Pemerintah

selaku perumus dan pelaksana kebijakan berkewajiban untuk lebih

transparan dan bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan

pembangunan di wilayah Desa yang merupakan bagian dari wilayah

Kecamatan yang tak terpisahkan dari pembangunan wilayah Kabupaten

dan merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional yang

dilaksanakan secara serasi, seimbang dan berkesinambungan untuk

mencapai tujuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Visi dan Misi

Pemerintah Kabupaten Malang.

Salah satu bentuk tanggungjawab itu diwujudkan dengan

penyampaian pelaksanaan Tugas Kepala Desa selaku Perangkat Daerah

yang merupakan pencerminan kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana

sampai akhir bulan desember 2014 berupa kegiatan penyelenggaraan

Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan kehidupan

bermasyarakat dan Sosial Kepemudaan di Desa Slamet Kecamatan Tumpang

Kabupaten Malang.

Dalam era otonomi daerah wilayah Desa Slamet berupaya untuk

selalu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai

kegiatan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya

Alam serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pasar global guna

mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Adapun pembangunan yang dilaksanakan bersifat keberpihakan

kepada masyarakat dengan diawali proses perencanaan, pelaksanaan

sampai dengan evaluasi yang melibatkan seluruh stakeholder agar

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Slamet Akhir Tahun Anggaran 2014

2


pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien,

berhasil guna dan berdaya guna.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang

Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Kepala Desa mempunyai fungsi:

1. Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa

berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan

Permusyawaratan Desa (BPD)

2. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban, Kepala Desa :

a. Bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan

Desa (BPD), dan

b. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada

Bupati.

3. Pertanggungjawaban dan laporan mengenai pelaksanaan tugas Kepala

Desa sebagaimana dimaksud disampaikan sekurang-kurangnya sekali

dalam setahun.

4. Laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kepala Desa berfungsi

sebagai mobilisator dan motivator pada pembangunan dalam segala

bidang di desa dan sekaligus sebagai administrator tunggal di desa

yang dibantu oleh semua perangkat desa dalam melaksanakan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2005 yang dikelola dan disajikan dalam bentuk

data untuk suatu informasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Selanjutnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini

disusun dan dilaporkan sesuai dengan Program Kerja Kepala Desa

selama satu tahun yaitu dalam tahun 2013.

Laporan ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai

pertanggungjawaban Kepala Desa dalam satu tahun kepada rakyat

melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Materi dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan

pembangunan daerah selama tahun 2014, dengan ruang lingkup urusan


3


desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan, dalam

upaya mewujudkan visi Pemerintah Desa Slamet, yaitu ” Desa Slamet

Berhati Mulia” (Bersih, Sehat, Indah, Mutu Berkualitas, Tata Lingkungan, dan

Agamis).

A. DASAR HUKUM

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun

Anggaran 2013 ini adalah suatu proses pembelajaran kinerja yang

harus dilaksanakan oleh Kepala Desa berkaitan dengan hak,

wewenang dan kewajiban yang telah dilaksanakan serta

mengimplementasikan segala perundang-undangan dan peraturan; baik

Peraturan Daerah, Peraturan Desa maupun pembantuan Pemerintah

lebih tinggi dalam kurun waktu satu tahun.

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah

penduduk yang merupakan suatu kesatuan masyarakat termasuk di

dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi

pemerintah terendah dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya

sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut

kaidah ketatanegaraan struktur pemerintahan di Indonesia

mempunyai 4 tingkatan pemerintahan:

1. Pemerintah Pusat dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden.

2. Pemerintah Propinsi dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur

3. Pemerintah Kabupaten/kota dipimpin oleh Bupati/Walikota dan

wakil Bupati/Wakil Walikota.

4. Pemerintah Desa dipimpin Kepala Desa

Pemerintah Desa dengan segala ketentuan yang mengaturnya

dalam segi tugas dan kewajibannnya mempunyai persamaan yakni

sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara, sebagaimana yang

digariskan dalam pembukaan UUD 1945.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah harus menempuh

kebijakan- kebijakan yang merupakan pola pemikiran yang

dituangkan dalam suatu Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa


4


serta Keputusan Kepala Desa sebagai implementasi dari Peraturan

Daerah dan Peraturan Bupati.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan daya

dukung untuk melahirkan berbagai Peraturan Desa, Peraturan Kepala

Desa dan merupakan wujud nyata berjalannya roda Pemerintahan

Desa dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan peraturan

yang berlaku bagi Desa.

Dasar pertanggungjawaban Kepala Desa Slamet Kecamatan

Tumpang Kabupaten Malang ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan

Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pembinaan

dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001, tentang Pedoman Umum

Pengaturan Mengenai Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007, tentang

Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001, tentang

Pengawasan Represif Kebijakan Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000, tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa;

8. Peraturan Dearah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2000, tentang

Tata Cara pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian

Kepala Desa;

9. Keputusan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2001, tentang Pedoman

Umum Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang

Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Maksud pembuatan pertanggungjawaban ini adalah untuk

memberikan gambaran secara umum tentang penyelenggaraan


5


Pemerintahan di Desa Slamet selama periode 1 tahun jabatan

Kepala Desa terhitung sejak bulan 31 Mei 2013 hingga 31 Desembe

2014.

Sedangkan tujuan daripada penyusunan LPPD akhir Tahun

Anggaran ini antara lain:

a. Untuk memberikan laporan kepada masyarakat tentang

penyelenggaraan pemerintahan selama masa jabatan kepala desa

melalui BPD.

b. Untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa Slamet selama 1

tahun.

c. Sebagai bahan koreksi terhadap jalannya Pemerintah di Desa

Slamet.

d. Untuk memberikan gambaran dan acuan tentang pelaksanaan

program yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang.

B. GAMBARAN UMUM DESA

1. Kondisi Geografis

a.Luas Wilayah

Luas Desa Slamet : 242,255 Ha

Tanah persawahan :150,000 ha.

Tanah Tegalan : 17,322 ha.

Tanah Pekarangan : 60,214 ha

Lain-lain : 4,367 ha.

Gambar. 1.2Luas wilayah dalam grafik


6


242.25551%

15032%

17.3224%

60.21413%

4.3671%

· Luas Desa Slamet

b.Batas Wilayah

Sebelah utara : Desa Pucangsongo, dan

Desa Sukoanyar Kecamatan Pakis.

Sebelah Timur : Desa Bokor Kecamatan

Tumpang.

Sebelah Selatan : Desa Pandanajeng

Kecamatan Tumpang.

Sebelah Barat : Desa Banjarejo

Kecamatan Pakis.

Keseharian masyarakat desa Slamet adalah bertani, buruh

tani, peternak sapi dan peternak Kambing, pekerja bangunan dan

buruh yang lainya. Mengingat keadaan wilayah desa Slamet

persawahan 85 % dari luas Desa Slamet. Di sepanjang jalan raya

dan Jalan Pedesaan tersebut masyarakat sudah aktif bertani

menanam Padi dengan menggunakan cara yang baik. Namun hasil panen

belum seutuhnya menemukan harga yang sebanding dengan pekerjaan

tersebut. Kendalanya yang utama adalah naik turunnya perdagangan

tanaman padi terutama pada saat panen raya. Jarak tempuh ke

Ibukota Kecamatan sejauh 4 Km dengan lama tempuh 10 menit. Jalan

Raya sudah bagus karena telah di Perbaiki di tahun 2014

sedangkan Jalan desa sudah aspal dan dalam kondisi bagus karena

adanya dana kemitraan di tahun 2014.


7


Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten Malang sejauh 17 km

dengan lama tempuh sekitar 30 Menit.

Gambar 1.1PETA DESA SLAMET

2. Gambaran umum Demografis

3.

a.Perkembangan Penduduk

No

NamaDesa

JumlahPendudukAkhirTahun2013

Jumlah Perkembangan Penduduk JumlahPendudukAkhirTahun2014 (Akhirbulandes2014)

Lahir Mati Datang Pindah

L P L P L P L P L P L P

SLAMET 2.069

2.128 0 2 0 0 2 4 1 0 2.0

692.128

JUMLAH 4.197 2 0 6 1 4.197


8


Gambar

Grafik Perkembangan Mutasi Penduduk Desa SlametTahun 2014

L P L P L P L P L P L P

Jumlah Penduduk Akhir

Tahun 2012

Lahir Mati Datang Pindah umlah Penduduk Akhir

Tahun 2013

01,0002,0003,0004,000

2,069 2,128

0 2 0 0 2 4 1 0

2,069 2,128

4197

2 0 6 1

4197

b.Jalan Desa

Panjang Jalan Kabupaten : 4.250 m

Panjang Jalan Desa : 2.300 m

Panjang Jalan Aspal : 6.550 m

c.Ekonomi Masyarakat

Jumlah angkatan Kerja [ 18-56 th ] :

1.799 jiwa

Jumlah Usia sekolah [ 7-18 th ] :

175 jiwa

Jumlah Ibu Rumah tangga [ 18-56 th ] : 420

jiwa

Jumlah pekerja penuh [ 18-56 th ] :

963 jiwa

Jumlah pekerja tidak menentu [ 18-56 th] : 25

jiwa

Jumlah Rumah tangga Petani : 640

KK

Jumlah Anggota Rumah tangga petani : 1.280

jiwa


2013 2014

9


Jumlah Rumah tangga Buruh tani : 546 KK

Jumlah Anggota Rumah tangga buruh tani : 1.092 jiwa

d.Profesi

Pedagang : 97 jiwa

PNS : 25 jiwa

Montir : 13 jiwa

Sopir : 13 jiwa

Karyawan Swasta : 35 jiwa

Tukang Kayu : 372 jiwa

Tukang Ojek : 15 jiwa

Petani : 640 jiwa

e.Produk Domestik Desa

Padi : 780 Ton pertahun

Jagung : 640 Ton pertahun

Cabe rawit : 6 Ton pertahun

Cawe besar : 8 Ton pertahun

Kelapa :150.000 butirpertahun

Sawi / Bayam : 180 Ton pertahun

Tomat : 160 Ton pertahun

Kacang panjang : 8 Ton pertahun

f.Pendidikan

Jumlah Gedung sekolah

1. TK : 2 Buah

2. SD : 2 Buah

3. Paud : 2 Buah

Jumlah Buta huruf : 38 jiwa

Tidak tamat SD : 12 jiwa

Tamat SD : 1.562 jiwa

Tamat SMP : 912 jiwa

Tamat SMA : 842 jiwa

D-1 / D-2 / D-3 : 205 jiwa

S-1 : 45 jiwa

Secara lebih terinci diuraikan dalam tabel sebagai berikut:


10


Tabel 1.3Tingkat Pendidikan Penduduk

Jenjang Pendidikan Laki-laki Perempuan JumlahTidak Sekolah Usia > 12 thn 2 0 2Tamat SD/Sederajat 700 862 1.407Belum Tamat SD/Sederajat 280 301 581SLTP/Sederajat 456 456 912SLTA/Sederajat 234 187 842Diploma IV/Strata I 20 25 45Diploma I/II 2 4 205

Gambar 1.4Struktur Pendidikan Penduduk dalam grafik

g.Wajib belajar 9 Tahun

Usia 7 – 15 tahun : 581 jiwa

Masih sekolah 7 – 15 tahun : 580 jiwa

Tidak sekolah usia 7 – 15 : 2 jiwa

h.Kesehatan Masyarakat

Puskesmas Pembantu : 1 buah

Bidan Desa : 1 orang

Balita : 221 anak

Balita Gizi Buruk : anak

Balita Gizi Baik : 221 anak

i.Penduduk

Jumlah Kepala Rumah Tangga : 1.004 kk

Jumlah Penduduk : 4.197 jiwa

Laki-laki : 2.069 jiwa


11


Perempuan :2.128 jiwa

j.Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa

Perangkat Desa : 11 Orang

BPD : 5 Orang

RT : 32 RT

RW : 10 Wilayah

LPMD : 16 Orang

LINMAS : 34 Anggota

TP.PKK : 5 Pengurus

k.Komplek Balai Desa

Bangunan Kantor Desa : 1 unit

Jumlah Masjid : 4 buah

Musholla : 23 Buah

Jumlah Gardu Siskamling : 4 buah

4. KONDISI EKONOMI

Desa Slamet adalah desa pertanian, karena masyarakatnya

sebagian besar bekerja dalam bidang pertanian, sedangkan yang

lainnya adalah wiraswasta, jasa, dan lain- lain, sebagaimana

dalam tabel Struktur mata pencaharian penduduk sebagai berikut :

Tabel 1.4Struktur Mata Pencaharian Penduduk

Jenis Pekerjaan Lk Pr Jumlah %

PETANI 726 414 1140 33,71BURUH TANI 540 350 890 26,32BURUH HARIAN LEPAS 237 140 377 11,15BURUH PETERNAKAN 6 0 6 0,18PEGAWAI NEGERI SIPIL 10 15 25 0,74PENGRAJIN IRT 6 0 6 0,18PEDAGANG KELILING 9 2 11 0,33PETERNAK 6 0 6 0,18NELAYAN 0 0 0 0,00MONTIR 13 0 13 0,38DOKTER SWASTA 0 0 0 0,00BIDAN SWASTA 0 3 3 0,09PERAWAT SWASTA 2 2 4 0,12


12


Jenis Pekerjaan Lk Pr Jumlah %

PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 48 48 1,42TNI 4 0 4 0,12POLRI 2 0 2 0,06PENSIUNAN PNS/TNI/POLRI 6 0 6 0,18PENGUSAHA KECIL MENENGAH 0 1 1 0,03PENGACARA 0 0 0 0,00NOTARIS 0 0 0 0,00DUKUN TERLATIH 0 1 1 0,03JASA PENGOBATAN ALTERNATIF 1 0 1 0,03PENGUSAHA BESAR 1 0 1 0,03PELAUT 0 0 0 0,00ARSITEKTUR 1 0 1 0,03SENIMAN / ARTIS 0 2 2 0,06KARYAWAN PERUSAHAAN 135 279 414 12,24MAKELAR / BROKER 15 0 15 0,44SOPIR 13 0 13 0,38TUKANG BECAK 1 0 1 0,03TUKANG OJEK 15 0 15 0,44TUKANG KAYU / BATU 372 0 372 11,00TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0 1 0,03TUKANG LISTRIK 2 0 2 0,06KUSIR DOKAR 1 0 1 0,03

JUMLAH 2125 1257 3382 100,00

Gambar 1.5Struktur Pekerjaan Penduduk dalam grafik


13


0

1000

2000

3000

4000

1140890377

6 25 6 11 6 0 13 0 3 4 48 4 2 6 1 0 0 1 1 1 0 1 2414

1513 1 15372

1 2 1

3382

2125

a. Potensi unggulan desa

Kegiatan ekonomi desa selama ini masih didominasi oleh

sektor pertanian. Mengingat wilayah desa Slamet 87 % persawahan

dan yang 3% adalah tegalan yang berubah fungsi menjadi Sawah

Pertanian. Namun dari pesatnya pertanian desa belum seutuhnya

membuahkan hasil optimal. Ini disebabkan karena masih rendahnya

pengetahuan dan kurangnya dana penunjang.

Sebagian masyarakat Desa Slamet banyak yang menjadi pekerja

bangunan, buruh tani, tani, Peternak itik, serta pekerjaan

lainya. Tingkat pendapatan masyarakat belum seutuhnya mencukupi

kebutuhan hidup karena harga barang tidak sebanding dengan

penghasilan yang didapat mereka serta masih minimnya bekal

keterampilan, upah buruh yang masih kecil serta masih mahalnya

barang-barang kebutuhan sembako.

Desa Slamet mempunyai beberapa potensi unggulan yang bisa

dikembangkan sebagaimana berikut :

o Usaha pertanian berupa Sayuran, tomat, lombok, dan pisang,

kolam pancing.

o Usaha industri pengolahan pangan (industri bihun beras /

jagung , kripik, , minuman jamu gendong , Pabrik pembuatan

pakan ikan, kue basah/ kering, Bata merah)


14


o Usaha industri meubeler

o Usaha perdagangan.

b. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan perekonomian desa masih didominasi oleh sektor

pertanian . Peternak Kambing, sapi dan kerbau hanya sebagian

masyarakat yang melaksanakan. Peternak Ayam hanya beberapa Orang

yang melaksanakan kegiatan ini karena memerlukan pembiayaan yang

besar. Dalam Data Profil Desa 2014 disebutkan bahwa:

Potensi umum : sedang

Potensi sumberdaya alam : sedang

Potensi Sumber Daya Manusia : sedang

Potensi Kelembagaan : baik

Potensi sarana dan prasarana : sedang

Dari tingkat pertumbuhan ekonomi diatas, banyak tanaman yang

nilai ekonomisnya tinggi tetapi tidak dilaksanakan. Diantaranya

adalah; Tanaman Obat- obatan (Jahe, Lengkuas, Mengkudu, kumis

kucing dan lainnya), Tanaman perkebunan (Kelapa, Blimbing, Nangka

dan lainnya), Tanaman pangan (bawang merah, terong, mentimun,

dan lainya) Potensi perikanan sebenarnya sangat mendukung.

Potensi yang menjanjikan adalah Peternakan sapi, kambing, ternak

ayam potong, tanaman hortikultura.

c. Potensi Sumber Daya Alam

Sumber Daya Alam yang berada di Slamet yang bisa dimanfaatkan

oleh masyarakat desa adalah tanah kering/tegal yang kurang

produktif, oleh masyarakat dioleh sebagai pembuatan/industri batu

merah dan lahan peternakan.

Sedangkan untuk tanah sawah yang produktif oleh masyarakat

desa setempat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk lahan pertanian

padi dan polowijo.


15


Potensi sumber daya alam di Desa Slamet hanya terfokus pada

air yang dalam kegiatan sehari-hari sebagai kebutuhan pokok

( minum, mandi , cuci) dengan cara membuat sumur gali. Sedangkan

aliran sungai hanya dipergunakan sebagai penunjang pertanian

yaitu irigasi sekaligus untuk memandikan sapi atau kerbau setelah

dipakai dalam pengolahan tanah sawah. Sedangkan sumber 7 air

belum dapat dimanfaatkan sebagai Pam Desa.

Ada juga sebagian kecil sumber daya alam yang selain air,

yaitu pertambangan pasir dan batu, di mana kedua sumber daya alam

tersebut memanfaatkan dari Sungai Lajing.

1) Potensi Perhubungan

Pembangunan Bina Marga dilaksanakan dengan perbaikan

sarana jalan melalui perbaikan kualitas jalan (Peningkatan

penyemiran jalan kampung / pengaspalan), perluasan jaringan

jalan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat serta

menyerap tenaga kerja pedesaan (terlihat dari pengerjaan

saluran drainase sepanjang tepi jalan raya) yang pada akhirnya

dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian pedesaan dan

meminimalisasi kemiskinan yang ada di pedesaan. Untuk saat ini

pembangunan dan perluasan jalan raya kabupaten masih dalam

tahap persiapan, yaitu masih dalam tahap pembuatan drainase

yang dikerjakan oleh dinas terkait.

2) Sarana Perhubungan

Perhubungan merupakan salah satu infrastruktur yang

sangat menunjang dalam peningkatan kegiatan perekonomian

masyarakat. Infrastruktur ini dapat berbentuk jalan maupun

sarana angkutan.

Di tahun 2014 telah dilaksanakan perbaikan jalan oleh dinas

Bina Marga dengan pengaspalan hotmix jalan raya kabupaten

sepanjang ± 800 m.

Adapun sarana transportasi yang ada di Desa Slamet meliputi:


16


Tabel 1.6SARANA TRANSPORTASI JALAN YANG ADA DI DESA SLAMET

NO SARANA TRANSPORTASI PANJANG KONDISI

1.

2.

3.

JALAN RAYA KABUPATENASPAL

JALAN DESA ASPAL

JALAN KAMPUNG ASPAL

4.250 M

2.300 M

3.500 M

BAIK 2750 M, RUSAK 1500M

BAIK 400 M, RUSAK 1900 M

BAIK 500 M, RUSAK 3000 M

3) Sarana Angkutan Umum

Dalam menunjang kegiatan lalu lintas di Desa Slamet,

mayoritas penduduk memanfaatkan angkutan umum dengan jurusan

Slamet ke Tumpang dan Slamet ke Madyopuro dengan jumlah

kendaraan yang beroperasi 15 kendaraan.

Disamping itu untuk mengangkut hasil pertanian, penduduk

memanfaatkan pick up dan kendaraan roda dua. Sedang warga Desa

Slamet banyak yang memiliki kendaraan secara pribadi dan dapat

dilihat pada data sebagai berikut:

Tabel 1.7JENIS-JENIS ANGKUTAN UMUM YANG DIGUNAKAN

NO JENIS ANGKUTAN JUMLAH KETERANGAN

1.

2.

3.

4.

PICK UP

STATION

TRUCK

SEPEDA MOTOR

22

27

6

415

MILIK PRIBADI

MILIK PRIBADI

MILIK PRIBADI

MILIK PRIBADI

5. BECAK MOTOR 1 MILIK PRIBADI

d. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM)

1. SDM Aparat / Perangkat Pemerintahan

SDM Aparat dimaksud adalah potensi aparat desa yang ada di

Desa Slamet yang mendukung kesuksesan program kegiatan, karena

aparat desa merupakan ujung tombak pemerintah yang berhubungan

langsung dengan masyarakat di lapisan bawah sehingga kualitas,


17


loyalitas, dan dedikasi yang tinggi perlu ditanamkan pada

aparat di tingkat bawah.

Tabel 1.8DATA APARATUR PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA SLAMET

NO KEDUDUKAN APARAT TINGKAT PENDIDIKAN

1 KEPALA DESA SLTA2 SEKRETARIS DESA S-13 KAUR UMUR S-14 KAUR KEUANGAN SLTA5 KUWOWO STM6 KEBAYAN SMEA7 MODIN SMP8 KEPETENGAN S-19 KAMITUWO WIROTO D-310 KAMITUWO KARANGJAMBE SMA11 KAMITUWO WRINGINANOM SMA12 KAMITUWO GLANGGANG SMA

Dari data tersebut di atas, maka dalam upaya meningkatkan

sumber daya manusia perlu kiranya aparat yang ada diberikan

wawasan dan pelatihan maupun kursus-kursus untuk meningkatan

kualitas SDM Perangkat Desa Slamet.

2. SDM Masyarakat

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Slamet selama ini

hampir tidak ada permasalahan yang berarti, dalam arti selama

proses reformasi ini tidak ada unjuk rasa yang bersifat SARA

maupun adanya sikap kurang percaya pada kredibilitas aparat

desa. Kondisi stabilitas tersebut di atas tidak lain karena

peran dari tokoh masyarakatan mendukung setiap aspek kegiatan

sehingga masing-masing dapat berkerja sama guna suksesnya

program kegiatan di segala bidang, dengan melalui saran dan

pandangan terutama pada saat MusrenbangDes.

e. Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Pemerintahanan Desa


18


Adapun sarana dan prasarana sarana penyelenggaraan

Pemerintahan Desa Slamet meliputi :

a. Sarana Kerja Pemerintahan Desa Slamet

Tabel 1.9SARANA KERJA PEMERINTAH DESA SLAMET

NO JENIS SARANA JUMLAH KETERANGAN

1.2.3.4.

KANTOR DESABALAI DESAGUDANG LANTAI JEMURPUSKESMAS PEMBANTU

1111

RUSAK 30 %BAIKBAIKBAIK

b. Inventarisasi Kantor Desa Slamet

Tabel 1.10DAFTAR INVENTARIS KANTOR DESA SLAMET

NO JENIS BARANG JUMLAH KETERANGAN1 Mesin Ketik 1 Rusak2 Kentungan 1 Baik3 Meja Dapur 1 Sedang4 Meja Kantor 8 Baik5 Kursi Kantor 13 Baik6 Rak Kantor 2 Baik7 Kursi Tamu 1 Baik8 TV Kantor 1 Baik9 Mesin Ketik 1 Rusak10 Mesin Ketik 1 Baik11 Almari Kantor 2 Baik12 Sound System 1 Baik13 Kursi Rapat 50 Baik14 Jam Dinding 1 Baik15 Sepeda Dinas 2 Baik16 Printer 2 Baik17 Meja Rapat 1 Baik18 Kursi Kantor 9 Baik19 Mebelair Tamu 1 Baik20 Laptop 1 Baik21 Televisi 1 Rusak22 Karpet 5 Baik23 Komputer 1 Baik24 Meja Komputer 2 Baik25 Mesin FAX 1 Baik26 Printer 1 Rusak27 Pasrah Kayu Listrik 1 Baik28 Meja Posyandu 5 Baik29 Rak Bupet Dokumen 1 Baik


19


30 Sepeda Dinas 1 Baik31 Bendera Lembaga 5 Baik



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Slamet Tahun 2014

memaparkan rincian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa Slamet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang Tahun 2010-2014.

Program-program yang terlaksana dan program-program pembangunan

yang masih belum terlaksana.

A. VISI DAN MISI

Visi adalah gambaran atau pandangan tentang masa depan yang

diinginkan. Dalam konteks perencanaan, visi merupakan rumusan umum

mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sebuah visi diperlukan untuk menjadi pegangan dalam menghadapi masa

depan. Dengan visi, gerak antisipatif dan inovatif organisasi

diarahkan agar tetap fokus dan konsisten menuju rumusan harapan

yang dinginkan di masa depan.

Visi Pembangunan Daerah Desa Slamet adalah “DESA SLAMET BERHATI

MULIA” ( Bersih, Sehat, Indah, Mutu Berkualitas, Tata Lingkungan,

dan Agamis )

Visi di atas mengandung pengertian bahwa Desa Slamet dalam

periode pembangunan lima tahun ke depan akan mengerahkan dan

memanfaatkan segenap sumber daya untuk mewujudkan masyarakat

religius yang sejahtera dalam bingkai tata pemerintahan dan

pelayanan publik yang adil dan demokratis.

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan

agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan

visi yang telah ditetapkan atau dengan kata lain, misi adalah

upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi. Dengan

demikian, berdasarkan Visi Pembangunan Desa Slamet di atas

ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Desa Slamet 2010-2014, yaitu:

a) Melanjutkan dan meningkatkan jangkauan serta kualitas pelayanan

kesehatan dan pendidikan serta mengembangkan kehidupan beragama


21


untuk menciptakan SDM yang sehat, beriman, bertaqwa, berakhlak

mulia, cerdas, memiliki etos kerja tinggi, disiplin, serta

memiliki daya saing secara global.

b) Meningkatkan upaya pembangunan dan perekonomian rakyat yang

berbasis sektor pertanian, memacu dan meningkatkan pembangunan

industri berbasis SDA sebagai komoditas unggulan, usaha

perdagangan dan industri pariwisata yang berskala nasional dan

internasional sehingga terbuka kesempatan kerja dan kesempatan

berusaha yang adil dan merata untuk kasejahteraan seluruh

masyarakat.

c) Melanjutkan dan meningkatkan serta terus menyempurnakan berbagai

sarana dan prasarana pernunjang pembangunan di perdesaan

sehingga tercipta perdesaan yang maju serta hubungan kota-desa

yang saling sinergis dalam konsep agropolitan.

d) Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas

KKN dan dapat memberikan pengayoman dan pelayanan yang prima

kepada masyarakat serta menjamin tegaknya supremasi hukum yang

berkeadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

e) Meningkatkan kesadaran yang tinggi pada seluruh lapisan

masyarakat terhadap kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan

hidup guna terjaminnya pembangunan yang berkelanjutan.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA

Arah kebijakan pembangunan desa secara garis besar merupakan

cara-cara yang ditempuh dalam rangka melaksanakan visi dan misi

desa. Agenda Pembangunan tersebut akan dapat dicapai melalui

beberapa tahapan dalam pembangunan.

Agar masing-masing tahapan dalam pembangunan dapat

dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka perlu didukung dengan

kebijakan yang matang dan komprehensif. Oleh karena itu arah


22


kebijakan dari masing-masing tahapan dalam pembangunan ditetapkan

sebagai berikut :

a. Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Pembangunan bidang pemerintahan

Kebijakan strategi yang akan ditempuh meliputi :

(1) Pengembangan kapasitas dan kemampuan perangkat desa.

(2) Pengembangan kapasitas BPD.

(3) Meningkatkan sistem dokumentasi dan pelaporan

penyelenggaraan pemerintahan.

(4) Meningkatkan kerja sama dengan desa-desa tetangga yang

saling menguntungkan.


23


2. Pembangunan pemberdayaan masyarakat

Kebijakan strategi yang akan ditempuh meliputi :

(1) Peningkatan kemampuan dan kapasitas lembaga-lembaga desa

(2) Peningkatan kemampuan perempuan dalam pembangunan.

(3) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam bidang hukum dan

politik.

(4) Peningkatan Kemampuan masyarakat dalam bidang ekonomi.

b. Pembangunan Bidang Agama

Kebijakan strategis yang akan ditempuh meliputi :

(1) Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana masjid dan mushola

(2) Meningkatkan pendidikan keagamaan sejak usia dini.

c. Pembangunan Bidang Pendidikan


(1) Meningkatan kelulusan masyarakat

(2) Menigkatkan keahlian generasi muda

d. Pembangunan Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup


(1) Meningkatan derajat kesehatan masyarakat

(2) Meningkatkan standar pelayanan kesehatan

(3) Meningkatkan kemampuan kader posyandu

(4) Peningkatakan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian

sumber daya alam.

e. Pembangunan Bidang Sosial Budaya


(1) Peningkatan pelestarian budaya lokal

(2) Peningkatan rasa aman dan tentram dimasyarakat.

(3) Peningkatan kemampuan pemuda dalam kesenian dan kebudayaan

lokal

C. PRIORITAS DESA

Pelaksanaan pembangunan dalam desa untuk tahun 2014 cukup

banyak yang dilaksanakan kegiatannya. Pekerjaan-pekerjaan tersebut


24


umumnya dari dana Pemerintah yaitu dana ADD dan PNPM-MPd, serta

bantuan kemitraan dari Pemerintah. Prioritas desa selalu

dimusyawarahkan dalam Musrenbangdes di setiap tahun dan mengacu

pada RPJMDesa.

Adapun Prioritas pembangunan desa yang dilaksanakan adalah

sebagaimana berikut :

1. Memantapkan pembangunan bidang peningkatan Ketaqwaan Kepada

Tuhan Yang Maha Esa :

Pembinaan rohani kepada masyarakat yang dilakukan oleh

kelompok- kelompok pengajian.

Pemberian bantuan untuk pemeliharaan sarana ibadah di dusun-

dusun.

2. Memantapkan pembangunan peningkatan SDM dan penumbuhkembangan

perilaku budi luhur masayarakat.

Pembinaan masyarakat dari usia dini dengan melengkapi sarana

dan prasarana pendidikan usia dini.

Pemberian bantuan pendidikan untuk sekolah dasar.

Pembinaan anak dan remaja melalui PKK

3. Memantapkan pembangunan Ekonomi Masyarakat.

Peningkatan modal usaha dengan pinjaman modal dari lembaga

keuangan

Peningkatan produksi pertanian dan penyediaan saprotan dari

dinas terkait.

4. Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana pertanian,

perindustrian , perdagangan dan kesehatan diantaranya adalah :

Meningkatkan kualitas jalan desa

Melakukan normalisasi dan talud saluran air


25


Peningkatan gizi balita melalui PMT

Peningkatan kesehatan lingkungan melalui penyuluhan kesehatan


26


KEWENANGAN DESA

A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

1. Gotong Royong

a. Gotong Royong Pelebaran dan Pembersihan Tepi Jalan Raya

Kabupaten

1) Pelaksanaan Kegiatan

- Waktu kegiatan : Minggu 1, Minggu 2, Minggu 3

- Tempat kegiatan : Sepanjang Tepi jalan raya

- Jumlah warga yang terlibat : ± 120 orang

- Kegiatan yang dilakukan : Pembersihan Jalan

2) Tingkat Pencapaian

Bahu jalan yang semula sempit menjadi lebih luas yang

dipersiapkan untuk pelebaran jalan raya kabupaten

3) Satuan Pelaksana Kegiatan Desa

Kegiatan dikoordinir oleh Kamituwo wilayah dusun dan ketua

RT dan RW

4) Data Perangkat Desa

Dalam kegiatan tersebut seluruh perangkat desa (8 orang)

dan juga kepala desa terlibat langsung.

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran

- Jumlah Anggaran yang di alokasikan : Rp

3.100.000.-

- Jumlah Anggaran Yang Direalisasi : Rp

4.500.000,-

- Jumlah Nilai Swadaya yang dihasilkan : Rp

1.400.000,-

Uang : Rp 0

Tenaga : Rp1.400.000,-

Material : Rp 0

6) Proses Perencanaan Pembangunan

- Perencanaan pembangunan untuk melaksanakan gotong


27


royong dilakukan melalui musyawarah desa.

7) Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang digunakan untuk melaksanakan

gotong royong meliputi :

- Cangkul

- Ganco

- Pick up

- Sekop

- Sak

8) Permasalahan dan Penyelesaian

Permasalahan

- Luasnya areal yang ditargetnya serta kerasnya tanah

yang sebagian besar dicor warga menjadikan pekerjaan

berlangsung lama.

- Tanah bekas galian ada yang tidak segera dibersihkan

sehingga menimbulkan penumpukan tanah di sebagian

tepi jalan.

Penyelesaian

- Masyarakat yang tidak ikut kegiatan kerja bakti

diminta untuk memberikan bantuan berupa makanan

ataupun minuman.

- Tanah bekas galian dibersihkan

Foto Kegiatan Pembersihan Tepi Jalan Raya


28


b. Gotong Royong Pengecoran Jembatan sungai


- Waktu kegiatan : 02 Desember 2014

- Tempat kegiatan : Dusun Wiroto RT 09 RW 01


- Kegiatan yang dilakukan : Pengecoran Jembatan

sungai


Telah terbangun Dak Jembatan sungai untuk

transportasi pertanian

Satuan Pelaksana Kegiatan Desa kegiatan dikoordinir

oleh Kelompok Tani, Pamong Desa dan Petani.


Dalam kegiatan tersebut seluruh perangkat desa (12

orang) dan juga kepala desa terlibat langsung.

4) Alokasi dan Realisasi Anggaran- Jumlah Anggaran yang di alokasikan : Rp 0.-


1.000.000,-


400.000,-

Uang/Konsumsi : Rp 400.000,-

Tenaga : Rp 600.000,-

Material : Rp 0,-


- Perencanaan pembangunan untuk melaksanakan

gotong royong dilakukan melalui musyawarah desa.


Sarana dan Prasarana yang digunakan untuk

melaksanakan gotong royong meliputi :- Molen


29


- Ember

- Kaleng

- Sekop

- Cangkul


Permasalahan

- Material yang disediakan kurang dari target

sehingga menghambat proses pengecoran.

Penyelesaian

- Mendatangkan material secara mendadak.

c. Gotong Royong Pembersihan Saluran Primer (orong-orong)


- Waktu kegiatan : 14 September 2014

- Tempat kegiatan : Dusun Karangjambe


- Kegiatan yang dilakukan : Pembersihan saluran air

dari sampah yang menghambat.


Telah terpelihara saluran air untuk pertanian yang

lancar.


Kegiatan dikoordinir oleh Kuwowo dan ketua Hippa,

Kelompok Tani.


Dalam kegiatan tersebut perangkat desa yang terlibat

berjumlah 3 orang.

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran- Jumlah Anggaran yang di alokasikan : Rp

500.000.-


500.000,-


30


- Jumlah Nilai Swadaya yang dihasilkan : Rp 0,-

Uang/Konsumsi : Rp 0,-

Tenaga : Rp 0,-

Material : Rp 0,-




- Kegiatan gotong royong menjadi kegiatan rutin

per 6 bulan sekali yang ditentukan melalui

musyawarah seluruh warga desa, kecuali ada

kejadian khusus



melaksanakan gotong royong meliputi :- Kerek

- Cangkul

- Sabit


Kegiatan berjalan dengan lancar tanpa ada

permasalahan.

Foto Kegiatan Pembersihan Saluran Air


31


d. Gotong Royong Pengecoran Dak Ruang Kantor Desa


- Waktu kegiatan : 26 Oktober 2014

- Tempat kegiatan : Kantor Desa Slamet


- Kegiatan yang dilakukan : Pengecoran Dak Kantor Desa

Slamet


32



Telah terpelihara sarana jalan aspal untuk kampung.


Kegiatan dikoordinir oleh pamong wilayah dan ketua RT

dan RW


Dalam kegiatan tersebut perangkat desa yang terlibat

berjumlah 12 orang termasuk kepala desa

9) Alokasi dan Realisasi Anggaran- Jumlah Anggaran yang di alokasikan : Rp

20.000.000.-


23.150.000,-


3.150.000,-

Uang/Konsumsi : Rp 150.000,-

Tenaga : Rp3.000.000,-

Material : Rp 0,-






melaksanakan gotong royong meliputi :- Molen

- Ember

- Cangkul

- Sekop

- Tang

- Palu



33


Permasalahan

- Ada masyarakat yang kurang kesadarannya

- Molen macet saat pelaksanaan kegiatan

Penyelesaian

- Pengenaan iuran bagi masyarakat khususnya petani

pemilik lahan di sekitar areal pengecoran

- Pengadukan dilakukan secara manual meskipun

memakan waktu yang sedikit lebih lama.

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN


Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan

daerah Kabupaten/kota terdiri dari urusan wajib dan urusan

pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang

wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota yang

terkait dalam pelayanan dasar.

Keadaan Geografis desa Slamet, jangkauan ke Ibu Kota

Kecamatan yang sangat dekat (4 Km) hal ini dapat mempengaruhi

pelaksanaan pekerjaan Pemerintah Desa. Pelaporan-pelaporan data

tidak menemui kendala, dan tepat waktu. Terkait perencanaan

pembangunan yang berskala besar di desa dilaporkan kepada

Pemerintah Kabupaten lewat RPJM Des. Sedangkan kegiatan Pemerintah

Desa yang berskala kecil pelaksanaanya dilakukan oleh Desa. Ini

disebabkan karena kecilnya Pendapatan Asli Desa. Harapan kami

semua perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJM terlaksana

dan didukung dari Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.

2. Realisasi Program dan Kegiatan

Keberhasilan pelaksanaan program desa tidak lepas dari peran

serta masyarakat yang nyata. Di pekerjaan ini semua elemen

masyarakat desa harus besatu padu melaksanakan semua pelaksanaan

program desa.


34


Dalam hal pelaksanaan pembangunan fisik maupun non fisik

sebetulnya sudah dirasakan berhasil. Adapun terdapat kekurangan

merupakan hal yang biasa di dalam pelaksanaan suatu program desa.

Untuk pelaksanaan ADD di tahun 2014, dana yang dianggarkan

untuk program pembangunan sepenuhnya diserahkan ke wilayah/pos-pos

yang membutuhkan. Dari Pemerintah Desa Slamet swadaya lebih

ditekankan sekali mengingat partisipasi mereka sangat dibutuhkan.

Namun dalam pelaksanaanya hal tersebut juga sering terhambat. Hal

ini dikarenakan masih ada masyarakat yang kurang pemahaman ataupun

karena yang lainya. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadi masalah

bagi pelaksanaan program pembangunan maupun program yang lainnya.

Dalam hal kegiatan pembangunan desa tingkat pencapaian

mencapai 90%

PROGRAM KEGIATAN REALISASI PELAKSANAAN

1. Pembangunan Bidang Pemerintahan,Pemberdayaan Masyarakat dan KesejahteraanSosial

a. Pembangunan Bidang Pemerintahan

1. Pembangunan Balai Desa dengananggaran ADD.

2. Pendataan dan Pelaporan datayang dibutuhkan

3. Pengadaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran.

4. Pendataan Profil Data DasarKeluarga

5. Pemotretan E-KTP

b. Pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat

1. Pemberian Bantuan Keuangankepada TP-PKK dari ADD.

2. Pemberian bantuan administrasiRT dan RW

3. Pemberian bantuan administrasiBPD

4. Pemberian bantuan administrasiLPMD

5. Pemberian bantuan administrasiLinmas

6. Pemberian bantuan administrasiPKK

7. Pemberian bantuan administrasiWBKF

8. Pemberian bantuan administrasiguru ngaji

c. Pembangunan sosial budaya

1. Pelaksanaan Pemugaran RumahTidak Layak Huni

2. Penyaluran Beras RASKIN.

1. Pembangunan a. Bidang Agama 1. Peningkatan Pengetahuan Agama


35


PROGRAM KEGIATAN REALISASI PELAKSANAAN

Bidang Pendidikan

pada pengajian Rutinan.2. Pembinaan pengurus TPQ3. Penambahan perlengkapan sarana

Peribadatanb. Pembangunan

bidang pendidikanBantuan kegiatan Wajib BelajarKeaksaraan Fungsional

2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

a. Peningkatan Derajat Kesehatan

1. Pemberian makanan tambahanbergizi untuk Posyandu balita.

2. Pemberian susu untuk Balita3. Pelatihan Bintek Kader

Posyandu.b. Pembangunan

Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

1. Pemberian sembako keluargamiskin

2. Pemberian sembako program PNPM

c. Lembaga Keuangan Desa

1. Peningkatan SDM Pengurus UPKu2. Pelatihan Administrasi

Keuangan.

3. Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

a. Kehutanan dan Perkebunan

1. Kegiatan Penghijauan. 2. Penanaman tanaman bantuan dari

Dinas Kehutanan dan PerkebunanKabupaten Malang.

b. Kegiatan gotong royong

1. Kegiatan susuk wangan 2. Kegiatan ontor walet 3. Kegiatan Kebersihan Lingkungan 4. Kegiatan Kerja bakti makam5. Belanja Kegiatan Pembenahan

Jalan Sawah

3. Satuan pelaksana kegiatan Desa

Dalam pelaksanaan setiap program desa dari jajaran

Pemerintah Desa Slamet melaksanakan ketentuan yang ada. Dari

masing-masing perangkat hingga ke tingkat RT melaksanakanya.

Namun dalam kegiatan masih terdapat hambatan-hambatan. Keadaan

tersebut memang tidak hanya terjadi di wilayah desa Slamet. Bagi

Pemerintah Desa Slamet apabila ada masyarakat ataupun sekelompok

orang yang masih belum menerima program desa merupakan pekerjaan

yang harus dicari penyelesainya.

Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di desa, maka

dari Pemerintah Desa mengadakan musyawarah di antara kelompok

masyarakat tersebut. Pekerjaanya dibagi menurut tugas, wewenang

serta jabatanya dalam setiap penyelesaian masalah di desa. Dan


36


apabila di tingkat desa tidak ada kesepakatan maka dilanjutkan

ke tingkat atas.


Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2006

dan PERDA nomor 5 tahun 2008 disebutkan bahwa Pemerintah Desa

berkedudukan sebagai unsur pelaksana dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Desa. Dalam pelaksanaanya sehari- hari semua

kegiatan perencanaan dikoordinasikan dengan pihak Kecamatan, dan

apabila perlu dengan pihak Pemerintah Kabupaten. Dalam hal ini

sesuai kewenanganya jajaran pemerintah Desa menyelenggarakan

pelaksanaan program dari semua instansi yang terkait dalam

menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan pelaksanaannya.

Berikut diterangkan data Perangkat sesuai tugas dan

jabatanya :

a.SUMIYATI, Jabatan Kepala Desa Slamet. Tugas dan kewewenangnya

adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan

kemasyarakatan yang menjadi kewenangannya, menyelenggarakan

tugas umum Pemerintahan dan melaksanakan tugas pembantuan

dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten

.Dan sebagainya.

b.MOKH. KHOIRUL HUDA,S.Pd. Jabatan Sekretaris Desa Slamet.

Sebagian tugas dan wewenangnya adalah menjalankan

administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di

desa serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada

seluruh satuan Organisasi Pemerintah Desa. Dan instansi

vertical terkait.

c.YUNI FITRIANI, Jabatan Kamituwo Karangjambe. Sebagian tugas

dan wewenangnya adalah sebagai unsur wilayah yang membantu

pelaksanaan tugas Kepala Desa di Dusun Karangjambe dan Lain

sebagainya.

d.NING SULASTRI, Jabatan Kebayan. Sebagian tugas dan wewenangnya

adalah penyusunan rencana kegiatan, menjabarkan, koordinator,


37


pengumpulan perintah Kepala Desa serta mendistribusikan tugas

tersebut pada masyarakat. Dan lain sebagainya.

e.SUDARTO, Jabatan KAUR Pembangunan. Sebagian tugas dan

wewenangnya adalah Koordinator pelaksanaan tugas dalam unit

kerja, antar unit kerja dengan lembaga kemasyarakatan yang

terkait baik secara Formal ataupun informal guna memperoleh

kesatuan pendapat. Dan lain sebagainya.

f.SURIYANTO, Jabatan Kepetengan. Sebagian tugas dan wewenanganya

adalah koordinator pelaksaan keamanan desa.

g.M.IRWAN JADI SISWANTO, Jabatan KAUR KESRA. Sebagian tugasnya

adalah mengumpulkan, mengolah, mengevaluasi dan pelaporan

data di bidang perekonomian dan pembangunan serta mengadakan

pembinaan keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan

pendidikan masyarakat.

h.MOH.UDIN SUPRIANTO, Jabatan KAUR Keuangan. Sebagian dan

tugasnya adalah melakukan pengelolaan administrasi keuangan

desa yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan,

pertanggungjawaban keuangan desa dan laporan realisasi

keuangan serta membantu pemungutan dan penyetoran PBB kepada

Pemerintah, dan lain sebagainya.

i.Drs.MUKORIN, Jabatan KAUR Umum. Tugas dan sebagian wewenangnya

adalah pengumpulan administrasi kepegawaian, penyelenggaraan

rapat-rapat, tata usaha desa, surat menyurat, kearsipan,

penyajian data dan kepustakaan serta dokumentasi dan lain

sebagainya.

Semua pelaksana kegiatan tersebut bertanggung jawab kepada

Kepala Desa.

j.EDY YULIANTO, Jabatan KAMITUWO Wiroto. Sebagian tugas dan

wewenangnya adalah sebagai unsur wilayah yang membantu

pelaksanaan tugas Kepala Desa Di Dusun Wiroto dan Lain

sebagainya.

k.SAHRI SYIDIK, Jabatan KAMITUWO Wringinanom. Sebagian tugas dan



38


pelaksanaan tugas Kepala Desa di Dusun Wringinanom. dan Lain

sebagainya.

l.KHOLIK, Jabatan KAMITUWO Glanggang. Sebagian tugas dan


pelaksanaan tugas Kepala Desa di Dusun Glanggang dan Lain

sebagainya.


Semua pelaksanaan proyek-proyek fisik maupun non fisik

dana yang dianggarkan bantuan kepada Kabupaten didata. Proyek-

proyek tersebut yang pendanaanya skala besar diserahkan kepada

Kabupaten. Untuk tunjangan dan Upah Minimum Kabupaten dananya

dikoordinasikan dengan pihak terkait dan saat ini berjalan

lancar dan sukses. Adapun keterlambatanya hanyalah karena

permasalahan teknis. Untuk kegiatan pembangunan desa tidak hanya

terbatas pada pembangunan fisik. Namun pelaksanaan kegiatan non

fisik pun dianggarkan dalam APBDes dan tertuang dalam RPJMDes.

Segala permasalahan yang menyangkut Pemerintahan Desa apabila

tidak mampu desa berkoordinasi dengan instansi terkait.

Realisasi pelaksanaan program Pemerintah Desa tidak lepas dari

tanggung jawab Pemerintah Kabupaten selaku Pembina dan

pembimbing dalam pelayanan pada masyarakat.

Berikut kami sampaikan Rencana dan Realisasi Pelaksanaan

APBDes hingga akihr bulan Desember 2014 sebagai berikut :

a. Pendapatan

KODEREKENING URAIAN TAHUN 2013 TAHUN 2014 BERKURANG/

BERTAMBAH

1 2 3 4 5


39


1 PENDAPATAN 1.1 Pendapatan Asli Desa 119.120.000 70.250.000

1.1.1 Hasil Usaha Desa -

-

1.1.2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa yangdipisahkan:

1.1.2.1 Tanah Kas Desa: -

-

1.1.2.2 Tanah Desa -

-

1.1.2.3 Tanah Titi Sara -

-

1.1.2.4 Tanah Suguh Dayoh -

-

1.1.2.5 Tanah Bengkok 76.620.000

65.000.000

1.1.2.6 Tanah Bondo Deso -

-

1.1.2.7 Tanah Kokoan -

-

1.1.2.8 Tanah Timbul -

-

1.1.2.9 Tanah Pangonan -

-

1.1.2.10 Tanah Pembelian Desa -

-

1.1.2.11 Pasar Desa -

-

1.1.2.12 Pasar Hewan -

-

1.1.2.13 Tambatan Perahu -

-

1.1.2.14 Bangunan Desa -

-

1.1.2.15 Pelelangan Ikan yang dikelola Desa -

-

1.1.2.16 Lain-lain Kekayaan Milik Desa -

-

1.1.3 Hasil Swadaya dan Partisipasi (bakalcalon kades )

40.000.000

-

1.1.4 Hasil Gotong Royong -

5.250.000

1.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 2.500.000

-

1.2 Bagi Hasil Pajak 4.344.000 -

1.2.1 Bagi hasil pajak kabupaten/kota -

-

1.2.2 Bagi hasil PBB -

-

1.2.3 Upah pungut PBB 4.344.000

-

1.3 Bagi Hasil Retribusi -

-

1.4 Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat danDaerah 137.610.000

137.610.000

1.4.1 ADD 137.610.000

137.610.000

1.5 Bantuan Keuangan Pemerintah, Provinsi,Kabupaten/Kota, dan desa lainnya

130.476.000

124.476.000

1.5.1 Bantuan Keuangan Pemerintah -

-

-

1.5.2 Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi


40


- -

1.5.3 Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota -

-

1.5.3.1 Penghasilan tetap Kepala Desa danPerangkat Desa

124.476.000

124.476.000

1.5.3.2 Dana Bantuan Penyelenggraan Pilkades 6.000.000

-

1.5.4 Bantuan Keuangan Desa lainnya -

-

1.6 Hibah 76.391.500

80.000.000

1.6.1 Hibah dari pemerintah (PNPM-Mpd) 76.391.500

80.000.000

1.6.2 Hibah dari pemerintah provinsi -

-

1.6.3 Hibah dari pemerintah kabupatenkota -

-

1.6.4 Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta -

-

1.6.5 Hibah dari kelompok masyarakat/ perorangan -

-

1.7 Sumbangan Pihak Ketiga -

-

1.7.1 Sumbangan dari pengusaha -

-

JUMLAH PENDAPATAN 467.941.500

412.336.000


41


b. Belanja Desa


BERTAMBAH1 2 3 4 5

2 BELANJA 2.1 Belanja Langsung 122.874.000 126.410.000

2.1.1 Belanja Operasional Penyelenggaraan Pem. Desa

6.127.000

8.283.000

2.1.2 Belanja Operasional Penyelenggara ADD 3.600.000

3.600.000

2.1.3 Biaya Perjalanan Dinas 2.100.000

2.100.000

2.1.4 Belanja Operasional BPD 4.000.000

4.000.000

2.1.5 Belanja Prasarana Infrastruktur PemerintahDesa

30.427.000

43.427.000

2.1.6 Penghasilan Tetap Aparatur PemerinatahDesa

76.620.000

65.000.000

2.2 Belanja Tidak Langsung 345.067.500 285.926.000

2.2.1 Belanja Operasional Penanggulangan kemiskinan

10.000.000

3.000.000

2.2.2 Belanja Tunjangan Penghasilan Perangkat Desa

27.300.000

27.300.000

2.2.3 Belanja Opersional LPMD 4.000.000

4.000.000

2.2.4 Belanja Operasional PKK 8.000.000

8.000.000


42


2.2.5 Belanja Operasional RT / RW 8.400.000

8.400.000

2.2.6Belanja Biaya Peningkatan Derajat Kesehatan

8.000.000

8.000.000

2.2.7 Belanja Peningkatan Linmas 3.000.000

3.000.000

2.2.8 Belanja Pembinaan Organisasi / Kepemudaan 2.000.000

2.000.000

2.2.9 Bantuan Pelestarian Lingkungan Hidup 1.000.000

-

2.2.10 Belanja Peningkatan Pendidikan Luar Sekolah

5.000.000

6.000.000

2.2.11 Bantuan Peningkatan Kehidupan Keagamaan 4.000.000

3.000.000

2.2.12 Belanja Pelestarian / Pelaksanaan BBGRM 1.500.000

2.500.000

2.2.13 Penanggulangan Dusun Terpencil Desa Slamet 10.000.000

-

2.2.14 BOP Pokja Profil Desa 1.000.000

1.000.000

2.2.15 Belanja tak terduga ( biaya Paving Masjid )

46.000.000

5.250.000

2.2.16 Belanja Pembangunan PNPM-MPd 81.391.500

80.000.000

2.2.17 Penghasilan tetap Kepala Desa danPerangkat Desa

124.476.000

124.476.000

Jumlah Belanja 467.941.500

412.336.000

SURPLUS/ (DEFISIT)

(jumlah belanja - jumlah pendapatan)

c. Pembiayaan


BERTAMBAH3 PEMBIAYAAN

3.1 Penerimaan Pembiayaan -

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)Th. Sebelumnya -

3.1.2 Hasil Penjualan kekayaan Desa yangdipisahkan -


43


3.1.3 Penerimaan Pinjaman -

3.2 Pengeluaran Pembiayaan - 3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan - 3.2.2 Penyertaan Modal Desa -

3.2.3 Pembayaran utang -

Jumlah Pembiayaan Penerimaan -

Jumlah Pembiayaan Pengeluaran -

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO = -

(pembiayaan penerimaan - pembiayaanpengeluaran) -

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan -


Mengingat letak Desa Slamet berbatasan dengan desa-desa

sekitar (BOKOR, PANDANAJENG, PULUNGDOWO, dan WRINGINSONGO)

sampai saat ini belum pernah ada permasalahan. Masing- masing

sudah saling mengerti sesuai dengan kewenanganya. Dan dari pihak

Pemerintah Desa Slamet sering mengadakan kerjasama untuk

program-program masyarakat Desa Slamet. Dalam pelaksanaan

kegiatan desa sesuai dengan perencanaan Program desa masih

sering ditemui kendala pada permasalahan teknis. Namun tidak

menjadi masalah bagi Pemerintah Desa Slamet karena itu hal biasa

dan dapat diselesaikan sesuai dengan aturan yang ada.


TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

a. Dasar Hukum

1)Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1007/KMK/04/1985

tentang Pelimpahan Wewenang Pemungutan Pajak Bumi dan

Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tk I dan/atau

Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah Tk II

2)Keputusan Bupati Malang tentang Penunjukan Kepala

Desa/ Kelurahan sebagai Petugas Pemungut Pajak Bumi dan

Bangunan

b. Instansi Pemberi Tugas Tambahan

Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan

Republik Indonesia melalui Kantor Pelayanan Pajak Bumi

dan Bangunan (KP PBB)

c. Satuan Kerja Perangkat Desa

Dilaksanakan oleh Kepala Desa dan seluruh perangkat desa

d. Kegiatan yang diterima

1) SPPT

- Jumlah SPPT yang diterima : 3.232

- Jumlah SPPT yang salah dan/atau wajib pajaknya keberatan

: 0

2) Baku Pajak Bumi Bangunan dan Realisasi

- Jumlah pokok pajak : Rp. 68.861.206,-

- Realisasi pokok pajak : Rp.68.861.206,-

e. Sumber dan jumlah Anggaran

1) Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan pemungutan

berasal dari APBD Kabupaten Malang

f. Permasalahan dan Penyelesaian

Permasalahan

1) Dispenda / DPPKA Kab.Malang lambat dalam menangani

pembetulan SPPT

45


2) Kesadaran wajib pajak masih rendah

3) Data PBB masih ada yang salah

Penyelesaian

1) Koordinasi dengan Dispenda, DPPKA Kab.Malang.

2) Sosialisasi ke masyarakat secara intensif melalui

informasi di rapat rapat desa.

3) Mengajukan pembetulan ke Dispenda / DPPKA Kab. Malang

2. Pembagian Beras untuk Keluarga Miskin

a. Dasar Hukum :

1) Surat Bupati Malang Nomor : 511.1/159/421.021/2013 tanggal

26 Pebruari 2013 tentang Pendistribusian Raskin Bulan

Januari 2013;


11 April 2013 tentang Pendistribusian Raskin Bulan

Pebruari 2013;


11 April 2013 tentang Pendistribusian Raskin Bulan Maret

dan April 2013;


29 Mei 2013 tentang Pendistribusian Raskin Bulan Juni

2013;


10 Juli 2013 tentang Pendistribusian Raskin ke-13;


27 Juni 2013 tentang Pendistribusian Raskin Bulan Juli

2013;

7) Surat Bupati Malang Nomor: 511.1/780/421.021/2013 tanggal

24 September 2013 tentang Pendistribusian Raskin Bulan

September 2013;


46



30 Oktober 2013 tentang Pendistribusian Raskin Bulan

Nopember 2013

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

1) Badan Keluarga Berencana dan Dinas Sosial Kabuapaten

malang.

2) Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Malang

3) Kantor BULOG

c. Satuan Kerja Perangkat Desa

Dilaksanakan oleh Kepala Desa, Modin / kesra dan dibantu oleh

Perangkat Desa yang lain.

d. Kegiatan yang diterima

1) Beras yang diterima

No Bulan Beras yang diterimasak Kg

1 Januari 399 5.9852 Februari 399 5.9853 Maret 399 5.9854 April 399 5.9855 Mei 399 5.9856 Juni 399 5.9857 Juli 399 5.9858 Agustus 399 5.9859 September 399 5.98510 Oktober 399 5.98511 Nopember 399 5.98512 Desember 399 5.985

2) Beras dibagikan

No BulanBeras yang diterima

sak Kg JumlahKK

1 Januari 399 5.985 3992 Februari 399 5.985 3993 Maret 399 5.985 3994 April 399 5.985 3995 Mei 399 5.985 3996 Juni 399 5.985 3997 Juli 399 5.985 399


47


8 Agustus 399 5.985 3999 September 399 5.985 39910 Oktober 399 5.985 39911 Nopember 399 5.985 39912 Raskin ke 13 399 5.985 399

e. Permasalahan dan Penyelesaian

Permasalahan

1) Pembagian beras belum bisa dilakukan sesuai dengan

aturan juklak atau khusus untuk penduduk miskin

2) Masyarakat miskin kadang menebus beras saat raskin

datang.

3) Kualitas beras kadang kurang sesuai dengan harapan

masyarakat

Penyelesaian

1) Beras dibagi sesuai kondisi lapangan untuk semua

masyarakat kurang mampu.

2) Melakukan pembinaan pada petugas pengumpul uang raskin.

3) Mensosalisasikan kepada masyarakat bahwa beras yang

diterima apabila tidak layak segera melaporkan kepada

Pemerintah Desa

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

Pemerintah Desa tidak memberikan tugas pembantuan kepada Kepala

Dusun, Ketua RW, dan Ketua RT.


URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Desa yang diajak kerjasama

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang

tertuang dalam APBDes disebutkan bahwa semua pelaksanaan

pembangunan baik fisik dan non fisik dituangkan tersendiri ke

dalam RPJMDesa.

Pelaksanaan RPJMDesa mengacu pada APBDesa yang ditetapkan

setiap tahunnya. Dalam melaksanakan kerjasama antar desa, di

Kecamatan dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa yang tujuannya

akan melaksanakan kegiatan pembangunan baik fisik maupun non

fisik. Di tahun 2014 pelaksanaan Kerjasama Antar Desa

dilaksanakan masih dalam konsep kerjasama pembersihan saluran

irigasi (dalam bahasa jawa “ngontor walet” ) yang dilakukan dengan

pihak luar desa seperti Desa Bokor, dikarenanakan Desa Bokor

merasa ikut menikmati air yang berasal dari saluran irigasi yang

terletak di ujung timur Desa Tumpang.

2. Dasar Hukum

a. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Desa dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29

Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme

Penyusunan Peraturan Desa, pedoman tentang pembentukan dan

mekanisme penyusunan peraturan desa, perlu diatur dengan

Peraturan Daerah;

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

49


Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4389);

d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun

2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4548);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

f. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2008 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2006 tentang

Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun

2008 Nomor 10) ;

g. Keputusan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2001, tentang Pedoman

Umum Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang

Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

3. Bidang Kerjasama

Dalam kegiatan kerjasama antar desa sebenarnya banyak

sekali kegiatan yang telah direncanakan. Namun hal tersebut saat

ini belum terlaksana. Karena pelaksanaan APBDesa belum semuanya

terlaksana.

4. Nama Kegiatan


50


Untuk jenis pekerjaan tertentu akan diberi nama kegiatan

sesuai dengan jenis dan macam kerjasamanya diantara desa yang

bersangkutan.

5. Satuan Pelaksana Kegiatan

Pelaksanaan Kerjasama antar desa rencananya dilaksanakan

sesuai kebutuhan dan jenis kerjasamanya. Dari Desa Slamet

sendiri telah dibuat Tim khusus dalam pelaksanaan kerjasama

antar desa kalau ada kegiatannya. Tim Pelaksana Kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat yang telah dibentuk dengan Keputusan

Desa akan di fungsikan apabila ada kegiatan kerjasama antar

desa. Tim ini terdiri dari Perangkat desa, BPD, LPMD, Tokoh

perempuan dan tokoh Masyarakat terkemuka.

Data Tim Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat:

Kepala Desa : SUMIYATI

Perangkat Desa : MOKH.KHOIRUL HUDA, S.Pd

BPD : MOH.AFIF ASYHARI,ST.

LPMD : MOH.FAKIH,S.Pd.

Tokoh Masyarakat : HERI IRIANTO

Tokoh Perempuan : SITI AMINAH, S.Pd.

6. Sumber dan Jumlah Anggaran

Kebutuhan dana dalam pelaksanaan kerjasama antar desa

disesuaikan dengan jenis kegiatanya. Sumber pendanaanya diambil

dari dana-dana yang tertuang dalam RPJMDesa maupun APBDesa desa

Slamet dan Desa sekitar yang akan diajak kerjasama. Untuk

pelaksanaanya pada tahun ini masih sebatas Rencana dan belum ada

Realisasi kegiatanya. Karena pekerjaan yang dilaksanakan dengan

melibatkan desa sekitar belum ada, namun telah tertuang dalam

RPJMDesa maupun APBDesa.

7. Jangka Waktu Kerjasama


51


Kerjasama Antar desa memerlukan pemikiran waktu yang

panjang, karena semua perencanaanya melalui beberapa tahapan dan

persetujuan khususnya dari masyarakat. Karena dalam penentuan

pendapat serta persetujuan sering ada permasalahan maupun

kendala. Untung ruginya juga diperhitungkan dalam melaksanakan

kerjasama tersebut. Untuk kerjasama di tingkat kecamatan

difasilitasi oleh pihak Kecamatan dan Badan Kerja sama Antar

Desa (BKAD). Jangka waktu pelaksanaan kerjasama antar desa saat

ini belum ditentukan karena masih dalam proses perbaikan

kerjasama antar desa.

8. Hasil Kerjasama

Biasanya dari hasil kerjasama sebelumnya diadakan penanda

tanganan kerjasama (MoU). Di desa Slamet tahun ini terdapat

kerjasama antar desa yaitu kerjasama Himpunan Petani Pemakai Air

yang terbentuk pada tahun 1997 dengan nama HIPPA Gabungan Sumber

Rejeki yang bekerja sama dengan 8 desa lain di wilayah Kecamatan

Tumpang dan Pakis.


Setiap permasalahan yang timbul dalam penyelesainya

dilaksanakan dengan azas kekeluargaan. Saat ini yang sering

dilaksanakan kerja sama antar desa masih sekitar penyelesaian

sengketa warga yang melibatkan beberapa instansi terkait dalam

menyelesaikan permasalahan. Dan apabila dalam musyawarah

tersebut belum berhasil maka diselesaikan ketingkat atasnya.

Namun permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan fisik saat ini

belum dilaksanakan. Hal ini dilakukan karena pelaksanaan

pekerjaan dalam desa seluruhnya belum selesai.

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA


52


1. Mitra Yang diajak Kerjasama

Dalam pelaksanaan kerjasama antar desa bagi desa yang

telah melaksanakan, kendala teknis maupun pembiayaan sering

terjadi dalam pelaksanaan kegiatan baik yang fisik maupun non

fisik. Namun pekerjaan tersebut dapat di laksanakan sesuai

rencana. Biasanya dalam pelaksanaan kegiatan dari desa dalam

proses pendanaan masih bekerjasama dengan toko Material untuk

jenis pekerjaan Pembangunan. Kemudian dalam rangka pelaksanaan

pekerjaan non fisik sebagai contoh penyuluhan hukum, penyuluhan

pertanian, penyuluhan kesehatan dan lainya pihak desa mengadakan

hubungan kerjasama dengan instansi tertentu sesuai dengan bidang

informasi yang akan dilaksanakan kegiatanya. Dari pihak desa

mengadakan koordinasi dengan instansi terkait.

2. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

b. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Derah

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara No. 4437), sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

c. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)


53


e. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2008 tentangPerubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2006 tentangPemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun2008 Nomor 10) ;

f. Keputusan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2001, tentang PedomanUmum Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentangPemerintahan Desa dan Kelurahan;

3. Bidang Kerjasama

Bidang kerjasama yang dilaksanakan dengan pihak lain

tergantung dengan macam dan jenisnya. Diantaranya untuk

pelaksanaan pekerjaan pembangunan mengadakan Koordinasi dengan

Toko Material dan terkadang kepada CV Mulya Asri ataupun orang-

orang yang berkepentingan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Baik dalam bidang teknis maupun kekurangan alat ataupun bahan.

Untuk kegiatan Penyuluhan, pembinaan, pememberdayaan

masyarakat maupun pelatihan dan sebagainya, dari pihak desa

mengadakan koordinasi dengan instansi yang berkepentingan dalam

bidangnya masing- masing. Bahkan kepada pihak Pemerintah

Kabupaten juga mengadakan koordinasi dalam rangka pelayanan pada

masyarakat.

4. Nama Kegiatan

Dalam pelaksanaan kerjasama di berbagai bidang, setiap

kegiatan ada nama dan jenis kegiatanya. Namun saat ini

Pemerintah Desa Slamet belum melaksanakan kegiatan tersebut.

Yang biasa dilaksanakan adalah apabila disuatu pekerjaan

pembangunan kekurangan alat ataupun bahan, maka pihak Desa

mengadakan koordinasi dengan badan usaha tersebut maupun

pemborong bangunan. Desa Slamet melaksanakan kerjasama ini

pelaksanaanya masih disekitar penanganan permasalahan masyarakat

atau warga yang bermasalah.


54


5. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa

Untuk tugas yang diberikan kepada perangkat desa ataupun

masyarakat desa, dari desa membentuk tim untuk melaksanakan

suatu kegiatan baik yang dikerja samakan maupun yang bekerja

didalam desa. Tim-tim tersebut bekerjasama dengan instansi yang

terkait dalam bidangnya masing- masing. Tim desa terdiri dari

Perangkat desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, BPD, LPMD dan

jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan.


Dalam melaksanakan kegiatan suatu kerjasama dana maupun

anggaran diambil dari dana desa maupun dana lainya yang sah.

Besaran dana tersebut disesuaikan dengan kegiatan yang akan

dilaksanakan.

7. Jangka Waktu kerjasama

Kerjasama Antar desa memerlukan pemikiran waktu yang

panjang, karena semua perencanaanya melalui beberapa tahapan dan

persetujuan khususnya dari masyarakat. Karena dalam penentuan

pendapat serta persetujuan sering ada permasalahan maupun

kendala. Untung ruginya juga diperhitungkan dalam melaksanakan

kerjasama tersebut. Untuk kerjasama di tingkat kecamatan

difasilitasi oleh pihak Kecamatan.

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama antar desa saat ini

belum ditentukan karena belum ada pelaksanaan kerjasama antar

desa. Waktu ataupun jangka waktu pelaksanaan disesuaikan dengan

tingkat dan jenis kebutuhan pekerjaan yang akan dilaksanakan

bersama.

8. Hasil Kerjasama

Kerjasama yang dilaksanakan dengan pihak lain akan

menumbuhkan rasa saling membutuhkan. Bahwa suatu desa


55


membutuhkan kepentingan tertentu dengan desa lain. Hal ini

sesuai dengan program PNPM-MD yang sedang dilaksanakan saat ini.

Terkadang dalam desa sendiri permasalahan juga ada. Namun dengan

adanya kerjasama bersama pihak lain maka permasalahan tersebut

berkurang.


Dalam suatu kerjasama permasalahan yang timbul biasanya

karena kurang sepemahaman dalam pelaksanaan pekerjaan. Lokasi

dan tempat juga bisa menjadi permasalahan. Untuk mengantisipasi

kejadian tersebut maka pihak yang akan diajak kerjasama supaya

diadakan sosialisasi kepada masing- masing wilayah sebelum

melaksanakan kegiatan tersebut. Permasalahan yang timbul di

tulis dalam Berita Acara dan dimasukan ke dalam agenda kegiatan

dimasing- masing kelompok yang akan mengadakan kerjasama.

Kemudian dari instansi terkait diikutkan untuk memfasilitasi

kejadian- kejadian tersebut.

C. BATAS DESA

1. Sengketa Batas Desa

Batas desa merupakan batas wilayah administratif didalam

pemerintahan desa yang dikuatkan dengan perundang- undangan yang

berlaku. Berikut disampaikan batas-batas desa Slamet;

a. sebelah Utara : Desa Pucangsongo, Desa Sukoanyar –

Kecamatan Pakis

b. sebelah Timur : Desa Bokor – Kecamatan Tumpang

c. sebelah Selatan : Desa Pandananjeng – Kecamatan Tumpang

d. sebelah Barat : Desa Banjarejo – Kecamatan Tumpang

Untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul akibat perbatasan

desa di antara beberapa desa yang berkepentingan diadakan

sosialisasi.

2. Penyelesaian yang dilakukan


56


Di dalam kehidupan bermasyarakat permasalahan sangat

komplek dan bervariasi. Jenis permasalahan akibat batas desa di

desa Slamet belum ada permasalahan yang menonjol. Karena di

masing-masing desa sudah ada sosialisasi di antara beberapa desa

kepada masyarakat. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan

maka Pemerintah Desa Slamet mengadakan Sosialisasi pada

masyarakat tentang batas desa dan yang sejenisnya.

3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan

Untuk tugas yang pembantuan dalam mengantisipasi

permasalahan batas desa, pihakPemerintah Desa memberikan tugas

kepada perangkat desa dan dibantu masyarakat desa setempat yang

berkepentingan dengan hal tersebut, di desa di bentuk tim untuk

melaksanakan suatu kegiatan baik yang dikerjasamakan maupun yang

bekerja didalam desa. Tim – tim tersebut bekerjasama dengan

instansi yang terkait dalam bidangnya masing- masing. Tim desa

terdiri dari Perangkat desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan,

BPD, LPMD dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan.

Untuk menguatkan Tim tersebut Kepala Desa membuat Keputusan Desa

tentang pengangkatan Tim tersebut.

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulanganya

Untuk penanggulangan bencana alam yang terjadi, (selama ini

masih belum ada bencana yang besar). Dalam keadaan darurat

koordinasi dengan Instansi terkait dioptimalkan dalam rangka

penanganan bencana tersebut.

2. Status Bencana


57


Pelaksanaan penanggulangan bencana di desa Slamet telah

dibentuk Satuan Regu Desa PB (Penanggulangan Bencana) atau

dengan kata lain ada yang menyebutkan Forum Kewaspadaan Dini

Masyarakat (FKDM). Tim tersebut bertugas mengkoordinir

penanganan bencana alam dan sejenisnya dengan instansi yang

terkait. Anggota tim terdiri dari Perangkat Desa, Lembaga

Desa, Bidan Desa dan Tokoh Masyarakat. Koordinasi dilakukan

dengan melihat jenis bencana yang terjadi. Apabila bencana

alam tersebut terjadi dan tidak bisa bisa diatasi oleh pihak

Tim Desa maka pihak desa berkoordinasi dengan pihak Kecamatan

untuk diteruskan ke Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan

bencana di Kabupaten Malang.

Penanganan bencana tersebut melihat Status Bencana dan serta

bahaya dan penanggulangannya. Dalam keadaan demikian

Koordinasi dengan instansi terkait sangat diperlukan.


Dalam penanganan semua Bencana Alam memerlukan biaya, Di

Desa Slamet Anggaran untuk penanganan bencana dituangkan

kedalam APBDesa tetapi belum dianggarkan. Namun apabila

terjadi bencana Pemerintah Desa akan Mencairkan karena

keadaan darurat, dana yang diambil sumbernya dari Pendapatan

Asli Desa. Dan apabila terjadi dan tingkat kerusakan bencana

tersebut besar maka biaya penanganan tersebut diserahkan pada

Pihak Kabupaten.

4. Antisipasi Desa

Dalam mengantisipasi kejadian bencana alam FKDM desa Slamet

menyediakan alat tanda bahaya Kentongan dan peralatan

sederhana lainya. Ketua RT diwajibkan melapor apabila terjadi

bencana alam maupun bencana yang lainya kepada FKDM atau

Aparat Desa setempat. Dan dilaporkan kepada Instansi terkait

dan yang berkepentingan.

5. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa


58


Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana alam, petugas

yang melaksanakan kegiatan tersebut dibentuk dengan Keputusan

Kepala Desa.

6. Kelembagaan yang dibentuk

Kelembagaan di Desa Slamet dalam kaitanya dengan tugaspenanganan bencana alam dibentuk dengan Keputusan Desa.Berikut dilaporkan data petugas Tim pelaksana PenanggulanganBencana :

KETUA : Kepala Desa

WAKIL KETUA I : Babinsa

WAKIL KETUA II : Bimaspol

SEKRETARIS : MOKH.KHOIRUL HUDA, S.Pd (Sekdes)

Regu Deteksi Dini : SYAHRI SIDIK Regu P3K : NING FARIDA,A.Md.Keb Regu Tandu : SURIYANTO Regu Evakuasi : DAKELAN Regu Dapur Umum : NING SULASTRI Regu Logistik : Drs. MUKORIN Regu Caraka : MOH. UDIN SUPRIANTO Regu Sar : EDY YULIANTO Regu Pioner : IRWAN JADI Regu PMK : KHOLIK Regu Pengamanan : SUDARTO

7. Potensi bencana yang terjadi

Geografis desa Slamet keadaan pertanahanya datar, potensi

bencana yang kemungkinan terjadi kekeringan di musim kemarau,

dan angin.

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan Yang terjadi


59


Dalam melaksanakan ketertiban umum, di desa Slamet

dibentuk jadual Jaga Malam tiap wilayah. Untuk tahun 2012

gangguan keamanan yang disebabkan oleh pencurian terutama

pencurian tabung gas. Kerukunan masyarakat terjaga walaupun

imbas program bantuan kepada masyarakat terjadi kecemburuan

sosial, namun hal tersebut dapat diatasi dan diadakan

pembinaan dan pemahaman tentang program bantuan dari

pemerintah yang ditujukan kepada warga miskin desa .


Dalam melaksanakan ketertiban umum, Pemerintah Desa

Slamet membentuk tim yang bertugas menyelesaikan

permasalahan. Baik perselisihan warga maupun kejadian lainya.

Tim tersebut terdiri dari Linmas dan unsur perangkat Desa

Bokor. Dalam penanganan permasalahan di setiap palaksanaanya

dibuat Berita Acara dan dilaporkan ke Muspika Kecamatan

Tumpang.

3. Penanggulangan dan Kendalanya

Penanggulangan ketertiban umum sering kali mendapat

hambatan, disini dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan proses

mendamaikan perselisihan warga sering kali pihak Pelaksana

mendapat kecaman maupun yang lainya. Namun dalam hal ini

tidak menjadi permasalahan yang berarti bagi tim tersebut.

Kendala yang ada biasanya dalam teknis menyelesaikan

sengketa warga. Karena keterbatasan Tim pelaksana dan apabila

terjadi permasalahan yang serius koordinasi dengan pihak

Muspika Kecamatan jarak tempuhnya (4 km)

4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan Bencana

Dalam menyelenggarakan Ketertiban umum, pihak

Pemerintah Desa Slamet selalu berkoordinasi dengan Muspika

Kecamatan Tumpang. Terutama dengan BABINSA Dan

BABINKAMTIBMAS.


60



Pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dalam

APBDesa tidak dicantumkan. Tetapi untuk kegiatan sosialisai

Ketertiban Umum dicantumkan, Mengingat permasalahan tersebut

sifatnya lokal maka Pemerintah desa hanya membantu seadanya

dalam penyediaan Anggaran Dana untuk program tersebut.

Anggaran tersebut mengikuti dengan melihat kejadian yang ada.

PENUTUP

Secara umum Evaluasi Laporan Kegiatan Kepala Desa ini

merupakan evaluasi kinerja dan sebagai kajian dalam rangka

meningkatkan pelayanan yang optimal di bidang penyelenggaraan

Pemerintahan, penyelenggaraan Pembangunan dan pembinaan kehidupan

kemasyarakatan di Desa Slamet.

Guna mendukung program tersebut secara berkelanjutan dari

tahun ke tahun tentunya diharapkan adanya indikator pendukung

berupa perilaku, etos kerja, partisipasi, transparasi, kesamaan

dan sumber daya alam yang dapat didayagunakan serta barang

perhatian dan keberpihakan Pemerintah Kabupaten Malang dalam

bentuk bantuan program dan pembinaan berkelanjutan.

Harapannya segala kekurangan dalam kami menjalankan kegiatan

selama Tahun 2014 tidak terlepas dari kekurangan diri kami, kami

berharap segala kekurangan tersebut akan dapat kami perbaiki dan

kami benahi di tahun mendatang.

A. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh analisis kegiatan Kepala Desa Slamet

selama 1 satu tahun 2014 ini ternyata masih terdapat beberapa

kekurangan yang memerlukan pembenahan, pengevaluasian lebih


61


lanjut, serta dukungan dari berbagai lembaga dan masyarakat

desa.

B. SARAN

Untuk mengoptimalkan segala program yang ada di desa dalam

kurun waktu satu tahun agar pemerintah desa, BPD, LPMD, RT/RW

dan tokoh masyarakat selalu memberikan saran dan sumbangsih

untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan yang ada di desa Slamet

yang meliputi berbagai aspek tersebut di atas. Juga dibutuhkan

koordinasi yang baik antara pemerintah desa, warga dan lembaga-

lembaga yang terkait.

Pemerintah Kecamatan juga diharapkan bisa memberikan

bimbingan, binaan, serta pembekalan bagi para aparat pemerintah

desa dengan tujuan meningkatkan kualitas kinerja aparat desa.

Demikian Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa

(LPPD) ini kami susun sebagai acuan pelaksanaan pembangunan di

tahun 2015 mendatang dan juga sebagai bahan evaluasi kegiatan

yang telah dilaksanakan pemerintah Desa Slamet.


62


Slamet, Desember 2014 KEPALA DESA SLAMET

SUMIYATI


LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LPPD)

DESA SLAMET KECAMATAN TUMPANG

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014

D I S U S U N O L E H :

PEMERINTAH DESA SLAMET

KECAMATAN TUMPANGJ a l a n R a y a S l a m e t N o . 3 2 0 S l a m e t

T U M P A N G 6 5 1 5 6

64



65

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah DesaAkhir Tahun Anggaran 2013

LPPD DARI FLASDISK 2014

Documents