1
LKjIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Kaltara
Tahun 2018
i
KATA PENGANTAR
Puji Syukur ke hadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-
Nya, sehingga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara dapat
menyelesaikan penyusunana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018,
sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan LKjIP ini juga didasarkan para Peraturan
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Secara keseluruhan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)Dinas Kepemudaan
dan Olahraga Tahun 2018 merupakan sarana pelaporan kinerja dalam
mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang isinya berisi
informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan kebijakan, serta
pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi Provinsi Kalimantan Utara.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun
2018 merupakan media pertanggungjawaban kinerja atas komitmen dalam Penetapan
Kinerja Tahun 2018 sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang transparan
dan akuntabel, serta menciptakan Clean Government dan Good Government.
Dokumen LKjIP 2018 Dinas kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara ini
merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan
kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018 dan Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2018.
Dokumen LKjIP Tahun 2018 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan
pelaksanaan program/kegiatan, penggunaan anggaran di tahun-tahun selanjutnya, dan
tolak ukur target pencapaian kinerja di Dinas kepemudaan dan Olahraga Provinsi
Kalimantan Utara serta dapat lebih mensinergikan kegiatan di setiap bidang di Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara dan di lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Utara demi tercapainya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara.
Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi kinerja Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara, bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pengelolaan, penataan dan
peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan
yang semakin prima. Demikian untuk menjadi perhatian dan semoga Dokumen LKjIP
2018 ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Tanjung Selor, Januari 2019
Kepala Dinas,
Haerumuddin, SH.,M.AP Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19641231 199402 1 011
ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Dalam rangka meningkatkan kinerja, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi
Kalimantan Utara telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021. Rencana
Strategis tersebut telah disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menegah
Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 – 2021. Berdasarkan Rencana Strategis
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 – 2021 tersebut
diharapkan dapat mengambarkan rencana kinerja yang ingin dicapai dalam jangka
menengah. Rencana Strategis yang berjangka lima tahun tersebut dijabarkan lebih
lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016 ini
kemudian disesuaikan dengan anggaran yang disetujui dalam Perda APBD Provinsi
Kalimantan Utara dalam bentuk dokumen Penetapan Kinerja.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 disusun sebagai bahan evaluasi terhadap
pencapaian target kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja
Tahun 2018. Informasi yang disajikan dalam LKjIP bukan hanya berisi tentang
keberhasilan – keberhasilan yang telah dicapai tetapi juga harus memuat kekurangan –
kekurangan yang masih dijumpai sehingga dapat dirumuskan solusi perbaikan dimasa
mendatang. Dengan demikian diharapkan segenap stakeholder dapat secara bersama
memberikan masukan bagi perbaikan penyelenggaraan urusan Pemerintah.
Keberhasilan dan kekurangan tersebut terumuskan dalam pengukuran pencapaian
sasaran yang telah ditetapkan.
Jumlah sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2018 sesuai dengan Dokumen
Penetapan Kinerja Tahun 2018 sebanyak 1 sasaran. Sasaran tersebut dicapai melalui 4
program dan 19 kegiatan yang terencana dan dibiayai mengunakan anggaran APBD
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018.
LKjIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang
strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan
langkah ini setiap SKPD/OPD dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan
praktek-praktek penyelenggaraan pemerintah yang baik dan meningkatkan kualitas
pelayanan publik.
Pada akhirnya, semoga laporan ini dapat dijadikan sebagia bahan evaluasi terhadap
penyelenggaraan pemerintah di Provinsi Kalimantan Utara, khususnya penyelenggaraan
urusan Kepemudaan dan Keolahragaan. Berbagai kekurangan dan kelemahan dalam
pencapaian kinerja mencakup : tatakelola (perencanaan, pelaksanaan, koordinasi,
evaluasi dan pengendalian)kegiatan dan program, SDM (kompetensi dan sinergi) dan
pengalokasian/pemanfaatan anggaran secara tepat sasaran yang kiranya menjadi
perhatian untuk meningkatkan kinerja pada waktu – waktu yang akan datang.
iii
LKjIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Kaltara
Tahun 2018
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ....................................................................................... i
RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................... ii
DAFTAR ISI ................................................................................................ iii
BAB I PENDAHULUAN............................................................................... 1
1.1. Latar Belakang .......................................................................... 1
1.2. Dasar Hukum ............................................................................ 2
1.3. Gambaran Umum SKPD ............................................................ 4
1.4. Sumber Daya Manusia .............................................................. 6
1.5. Isu Strategis ............................................................................ 9
1.6. Sistematika Penulisan .............................................................. 10
BAB II PERENCANAAN KINERJA................................................................. 12
2.1. Visi dan Misi Kepala Daerah ...................................................... 12
2.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan................................... 24
2.3. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran ........................................ 32
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ................................................. 38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................... 39
3.1. Capaian Kinerja Organisasi ...................................................... 39
3.2. Realisasi Keuangan.................................................................. 48
3.3 Aspek Keuangan ..................................................................... 50
BAB IV PENUTUP ...................................................................................... 52
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan bidang Kepemudaan dan Olahraga merupakan salah satu program
pembangunan yang tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintah,
dan seiring bergulirnya penyelenggaraan pembangunan dengan pemberian otonomi
yang luas kepada daerah dengan maksud untuk lebih memandirikan daerah dan
memberdayakan potensi daerahnya masing-masing dimana berbagai pergeseran
paradigm penyelenggaraan pemerintah dari sentralisasi kearah desentralisasi dan
berbagai keberhasilan dan kemajuan yang telah dicapai begitu juga dengan munculnya
berbagai permasalahan, kendali dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan
pembangunan.
Untuk menjawab berbagai perkembangan, permasalahan, kendala dan tantangan
yang terjadi dalam penyelenggaraan pembangunan didaerah sekarang ini, perlu adanya
upaya atau usaha melalui kerja keras dan nyata dalam menata masa depan yang tepat
dengan mengambil langkah-langkah strategis dalam melaksanakan pembangunan
kedepan.
Menyikapi hal tersebut diatas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam
melaksanakan program pembangunan pada urusan Kepemudaan dan Olahraga
sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD). Untuk mendukung terselenggaranya penyelenggaraan pembangunan dalam
urusan Kepemudaan dan Olahraga di Provinsi Kalimantan Utara dalam penyelenggaraan
peran, tugas, fungsi dan kewenangannya melaksanakan pembangunan bidang
Kepemudaan dan Keolahragaan yang dijabarkan melalui program dan kegiatan yang
dituangkan kedalam Rencana Strategis (RENSTRA), dimana telah termuat visi dan misi
yang hendak dicapai melalui arah kebijakan teknis, program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan selama 5 tahun kedepan yang dituangkan kedalam Rencana Kerja
Tahunan (RENJA)
Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut yang telah dituangkan baik dalam
Rencana Strategis maupun Rencana Kerja Tahunan (RENJA) memanfaatkan segala
sumber daya yang ada baik dana, sarana prasarana maupun sumber daya lainnya yang
menunjang terlaksananya penyelenggaraan pembangunan khususnya pembangunan
bidang Kepemudaan dan Keolahragaan serta harus dapat dipertanggungjawabkan dari
aspek akuntabilitas kinerja. Laporan Kinerja Insatansi Pemerintah (LKjIP) Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 dengan berpedoman
kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
2
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Riviu atas Laporan Kinerja Instansi.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 dimaksudkan sebagai perwujudan
kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau masih diperlukan upaya
peningkatan dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan
mengacu pada Renstra, selain maksud tersebut diatas juga bermaksud sebagai umpan
balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi
Kalimantan Utara.
1.2. Dasar Yuridis Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018
LKjLP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara sebagai salah
satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan yang telah disusun dalam Rencana
Kerja Tahunan (RKT) dipakai sebagai salah satu tolak ukur untuk mengukur keberhasilan
maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. LKjIP Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 disusun berdasarkan
beberapa landasan sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47;Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor5; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan danTanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 66;
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125;Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437);sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
AtasUndang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59;Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
Page 2
3
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan
Utara);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan
penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 4817);
12. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi);
14. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31Desember 2010
tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah);.
15. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan tata kerja dinas daerah Provinsi Kalimantan Utara;
16. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah;
17. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pengelolaan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggung
jawaban Kepala Daerah;
20. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan
tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Permendagri Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
4
1.3 Gambaran Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan
dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara
Berdasarkan pada pembentukannya bahwa Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Kalimantan Utara merupakan SKPD/OPD teknis yang membawahi urusan
Kepemudaan dan Olahraga di Provinsi Kalimantan Utara dengan beberapa stake holder
sebagai mitra kerjasama dalam meningkatkan sumber daya manusia di Kalimantan
Utara melalui Pengembangan Kepemudaan dan Peningkatan Prestasi Keolahragaan yang
berpedoman pada Peraturan dan Undang-undang yang berlaku.
1. Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor. 05 Tahun 2016
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi
Kalimantan Utara, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provisi Kalimantan Utara
mempunyai :
a. Tugas
Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Kepemudaan dan Olahraga
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
b. Fungsi
Adapun Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara adalah
sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemuda dan Olahraga sesuai
dengan rencana startegis yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
b. Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis dibidang
Pemuda dan Olahraga.
c. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan
teknis pengembangan keolahragaan.
d. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan
teknis Pengembangan Kepemudaan.
e. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan
teknis pengembangan Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga.
f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
g. Pelaksanaan unit pelaksana teknis dinas.
h. Pembinaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
2. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara nomor 05 Tahun 2016
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan an Olahraga dan Peraturan
Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, dan Fungsi
sebagai berikut :
a. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan
daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kepemudaan
dan olahraga.
5
LKjIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Kaltara
Tahun 2018
b. Sekretariat
Tugas pokok Sekretariat mempunyai tugas mernyelenggarakan urusan
administrasi umum, perlengkapan, kerumah tanggaan, kelembagaan,
kehumasan, kepegawaian, keuangan dan program.
Fungsi sekretariat Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut:
1. Mengelola administrasi dan urusan umum .
2. Pelaksanaan urusan kerumah tanggaan dan perlengkapan.
3. Pelaksanaan urusan Organisasi, tatalaksana dan kehumasan.
4. Pelaksanaan urusan kepegawaian.
5. Pelaksanaan urusan keuangan.
6. Pelaksanaan urusan program.
7. Pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Dinas dan semua satuan
unit kerja di lingkungan Dinas
8. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
c. Bidang Kepemudaan
Tugas pokok bidang kepemudaan adalah mengarahkan, menyusun rencana
pelaksanaan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bidang
kepemudaan.
d. Bidang Olahraga
Tugasn pokok bidang Olahraga adalah mengarahkan, menyusun rencana
pelaksanaan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bidang
olahraga serta melaksanakan kegiatan pembinaan.
6
Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara
sebagai berikut :
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 21 TAHUN 2016
Sumber data : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Provinsi Kalimantan Utara
1.4. Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset potensial yang dimiliki
organisasi/SKPD dan berperan penting dalam pencapaian tujuan organisasi/SKPD.
Sumber Daya Manusia diibaratkan sebagai motor pengerak/inisiator sebuah
organisasi/SKPD. Apapun baiknya tujuan, visi, misi dan strategi organisasi/SKPD
tidakkan berguna apabila Sumber Daya Manusia tidak diperhatikan dan dikelolah dengan
baik. Sebuah organisasi/SKPD juga tidakkan berkembang apabila Sumber Daya Manusia
di dalamnya tidak mempunyai rasa memiliki dan keinginan untuk memajukan
organisasi/SKPD dari dalam diri mereka. Di samping itu, SDM yang berkualitas tinggi
akan menjadi nilai tambah bagi organisasi/SKPD dan membantu dalam pengambilan
7
LKjIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Kaltara
Tahun 2018
keputusan yang optimal sehingga memberikan kontribusi bagi keunggulan
organisasi/SKPD dalam mencapai tujuan secara efektif.
Pengembangan Sumber Daya Manusia juga akan meningkatkan efektifitas dan
efisiensi organisasi/SKPD dalam mencapai tujuan yang optimal. Optimalisasi
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi
Kalimantan Utara, maka dibutuhkan dukungan Sumber Daya manusia sebagai variabel
input untuk meningkatkan kinerja pelayanan lima tahun ke depan. Sumber Daya
Manusia yang mendukung jalannya kinerja pelayanan meliputi Sumber Daya
Manusia (aparatur) dan sumber daya sarana dan prasarana.
Sumber Daya Manusia merupakan pilar utama berjalannya roda suatu
organisasi/SKPD terutama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi/SKPD.
Sumber Daya Manusia yang diharapkan sedapat mungkin memenuhi kriteria
ketercukupan berdasarkan beban kerja kelembagaan, kebermutuan berdasarkan
spesifikasi pekerjaan, dan kebermaknaan berdasarkan peran dan komitmen kerja yang
bertumpu pada moralitas.
Adapun klasifikasi pegawai sebagai Sumber Daya Manusia pada Dinas Kepemudaan
dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Pangkat dan Golongan dapat
dilihat pada tabel 1 dibawah ini.
Tabel 1.1 : Jumlah Sumber Daya Manusia (aparatur) Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dirinci berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2018
No. Pangkat/Status Gol.
L P Jumlah Ruang
1 Pembina Utama
IV/d 1 - 1 Madya
2 Pembina Tingkat I IV/b 3 - 3
3 Penata Tingkat I III/d 1 - 1
4 Penata III/c 3 - 3
5 Penata Muda
III/b 1 1 2 Tingkat I
6 Penata Muda III/a 1 3 4
7 Pengatur II/c 2 - 2
8 Pengatur Muda II/a 1 - 1
9 Juru I/c 1 - 1
Jumlah 14 4 18
Sumber data : Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Provinsi Kalimantan Utara Per 31 Desember 2018
8
Jumlah Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara
berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1.2 : Jumlah Sumber Daya Manusia (aparatur) Dinas Kepemudaan dan
Olahraga, dirinci berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018
Status
No. Pendidikan Kepegawauian Jumlah
PNS CPNS
1 SD - - -
2 SLTP 1 - 1
3 SLTA 4 - 4
4 D-III - - -
5 S1 7 - 7
6 S2 6 - 6
Jumlah 18 0 18
Sumber data : Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Kalimantan Utara Per 31 Desember 2018
Dilihat dari tabel dan grafik berdasarkan Tingkat Pendidikan tersebut di atas,
Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara sangat menunjang
di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didalam menentukan tugas-tugas
kebencanaan dan mensinergikan program/kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD), dengan tingkat pendidikan sebagaimana di atas.
Jumlah Pegawai Dinas kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara yang
telah memperoleh jabatan berdasarkan esselonering dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1.3. Jumlah Sumber Daya Manusia (aparatur) Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Kalimantan Utara, dirinci berdasarkan Esselonering Tahun 2018
No. Tingkat Esselon L P Jumlah
1 II-a - - -
2 II-b 1 - 1
3 III-a 3 - 3
4 III-b - - -
5 IV-a 5 1 6
Jumlah 9 1 10
Sumber data : Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Provinsi Kalimantan Utara Per 31 Desember 2018
9
LKjIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Kaltara
Tahun 2018
Di samping pendidikan formal, Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi
Kalimantan Utara juga telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural, data
selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1.4. Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Kepemudaan dan Olahraga, yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Tahun 2018
No. Tingkat Golongan Jumlah
1 Adum/Diklatpim/Spala 3 orang
2 Spama/Diklatpim III/Spadya 2 orang
3 Diklatpim II/Spamen 1 orang
Jumlah 6 orang
Sumber data : Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara Per 31 Desember 2018
1.5. Isu Strategis
Tantangan yang dihadapi Provinsi Kalimantan Utara dalam upaya mewujudkan
Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki pemuda yang sehat dan olahraga yang
berprestasi semakin tahun tidaklah semakin ringan, namun demikian dengan
mengoptimalkan potensi dan dukungan semua pihak (stake holder), dukungan APBD
Provinsi Kalimantan Utara, APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah, Provinsi
Kalimantan Utara akan mampu mewujudkan cita-cita tersebut di atas.
Berikut adalah identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan di
bidang Kepemudaan dan Olahraga :
1) Kurangnya pemahaman dari stakeholder terkait akan pentingnya pembinaan
dibidang Kepemudaan dan Olahraga. Secara umum pembinaan pemuda dan
olahraga dilakukan semata-mata sebagai amanat dari UU nomor 5 Tahun 2003
Tentang Sistem keolahragaan Nasional dan Undang-undang Nomior 41 Tahun 2009
Tentang kepemudaan. Sehingga seringkali pelaksanaan pembinaan dilakukan secara
monoton dalam rangka mengugurkan kewajiban tanpa dibarengi dengan suatu
keinginan untuk melakukan tugas dengan menjiwai, yang mana akan muncul suatu
rasa apa yang seharusnya dilakukan pada pembinaan pemuda dan olahraga secara
berkelanjutan.
2) Belum tersedianya gedung yang representative dalam menunjang pemberdayaan
kepemudaan.
3) Jumlah pembinaan usia pemuda (16-30 tahun) belum dapat mencapai target
jumlah usia kepemudaan.
4) Kurang optimalnya pembinaan atlet usia dini mengingat usia dini merupakan usia
emas serta perlu peningkatan kualitas sumber cabang olahraga antusias guru
10
olahraga/pelatih sekolah tingkat SD, SLTP dan anak usia dini untuk di berikan
pemahaman mengenai cara kepelatihan yang benar.
5) Kurangnya minat olahraga pada anak-anak usia dini di sekolah-sekolah.
6) Terbatasnya sarana prasarana olahraga dimasyarakat.
7) Terdapatnya pemuda yang mengalami masalah social.
Dampak negative dari pesatnya perkembangan pembangunan di Provinsi
Kalimantan Utara dan kemajuan dibidang teknologi secara tidak langsung
mengakibatkan adanya pemuda yang mengalami beberapa masalah social antara
lain : Pemuda yang mengkonsumsi narkobah, kenakalan remaja, pengangguran,
dsb. Kenyataan tersebut membuat Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai
SKPD/OPD terkait melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi,
meminimalisir bahkan kalau memungkinkan bisa menghilangkan masalah social
yang menjangkiti pemuda.
8) Kurangnya pembinaan olahraga rekreasi
Banyaknya jenis-jenis olahraga yang berkembang di masyarakat belum sepenuhnya
digali dan dikembangkan pembinaannya. Secara bertahap jenis-jenis olahraga
masyarakat harus mendapatkan perhatian yang seimbang antara olahraga prestasi
yang ada dan olahraga masyarakat yang ada pada umumnya lebih bersifat olahraga
rekreasi, hal tersebut bertujuan untuk lebih meningkatkan minat dan partisipasi
masyarakat dibidang olahraga.
9) Kurangnya pembinaan atlet paralympian.
Tidak dapat dipungkiri bahwa seringkali pembinaan atlet paralympian terpinggirkan
bahkan hampir tanpa perhatian sama sekali. Hal tersebut tidak dapat dibiarkan
mengingat manusia berkedudukan sama di semua bidang kehidupan, dan bahwa
ada diantara kita yang memiliki anggota tubuh tidak lengkap ataupun indera yang
masih kurang. Namun demikian Tuhan menciptakan manusia dengan kelebihannya
masing-masing sehingga sudah selayaknya bila mereka yang memiliki anggota
tubuh dan indera yang kurang lengkap namun memiliki bakat di bidang olahraga
perlu mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pembinaan.
1.6. Sistematika Penulisan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 ini disusun dengan sistematika penulisan
sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
11
LKjIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Kaltara
Tahun 2018
1.3 Gambar Umum SKPD
1.4 Sumber Daya Manusia
1.5 Isu Strategis dan Permasalahan yang dihadapi
1.6 Sistematika Penulisan
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Visi, Misi dan Program kepala Daerah
2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
2.3 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran
2.3 Kebijakan
2.3 Program Opersional
2.3 Kegiatan
2.4 Perjanjian Kinerja
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Organisasi
3.2 Realisasi Keuangan
3.3 Aspek Keuangan
BAB IV PENUTUP
12
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan Kinerja adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah
ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui
berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja
tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.
Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan
kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam
tahun tertentu.
2.1. Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi
harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan
produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi
akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan.
Sedangkan menurut undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai
keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk
tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut:
“Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang
Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan
Berwibawa”
Posisi Visi untuk tahun 2016-2021 atau jangka menengah ini, dalam scenario
jangka panjang Nasional 2005-2025, berada pada periode RPJM Nasional tahapan ke III
(2016-2019) yang berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan
RPJMN ke II. Dinyatakan dalam RPJPN, tahapan periode pembangunan ke III ini
ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai
bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian
berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta
kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.
Beberapa butir arahan lainnya berupa upaya untuk mewujudkan kondisi aman dan
damai yang makin mantap; kehidupan yang makin demokratis; memantapkan
kesadaran dan penegakan hokum; meningkatkan kesejahteraan rakyat termasuk
kualitas sumber daya manusia; memantapkan pembangunan berkelanjutan;
13
LKjIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Kaltara
Tahun 2018
menguatkan daya saing perekonomian; meningkatnya ketersediaan infrastrukur yang sesuai
dengan rencana tata ruang termasuk pengembangan infrastruktur perdesaan.
Mempertimbangkan beberapa butir penting tersebut maka pernyataan visi
pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021 dapat dijelaskan sebagai
berikut:
a. Mandiri: Inti dari bagian visi Mandiri adalah terjadinya peroses pembangunan yang
diarahkan untuk mewujudkan Kalimantan Utara sebagai wilayah yang mandiri.
Sebagai provinsi yang dicita-citakan mandiri, diharapkan akan mampu mewujudkan
kehidupan sejajar dan sederajat dengan daerah lain yang telah maju dengan
mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, untuk
membangun kemandirian mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi. Kemampuan
untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemajuan sekaligus
kemandirian.
Kemandirian tidak berarti mengisolasi diri melainkan tetap memahami saling
ketergantungan dengan daerah lain dalam hubungan yang saling mengisi dan
bersifat proaktif. Beberapa permasalahan penting yang terkait dengan kemandirian
ini adalah pemenuhan kebutuhan pangan dan energy serta aspek pembangunan
lainnya dengan penekanan pada aspek sumber daya manusia menuju Kalimantan
Utara yang adil dan makmur. Keadilan dan kemakmuran diupayakan terjadi pada
semua aspek kehidupan; memperoleh lapangan pekerjaan; mendapatkan pelayanan
social, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat; serta mendapatkan
perlindungan dan kesamaan di depan hukum.
b. Aman dan Damai: Bagian dari visi ini mengarahkan pembangunan Provinsi
Kalimantan Utara sebagai daerah dengan kondisi Perpaduan Kemajemukan
masyarakat yang aman dan damai untuk menjaga kedaulatan negara dan keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara demografis, masyarakat di
Provinsi Kalimantan Utara merupakan perpaduan dari berbagai etnis baik yang
merupakan penduduk asli maupun pendatang yang pada saat ini dan masa
mendatang harus bahu membahu memajukan daerah untuk kesejahteraan
masyarakat Kalimantan Utara. Kemajemukan ini haruslah diarahkan untuk menjadi
potensi pembangunan yang kondusif dengan menjaga suasana kedamaian diantara
berbagai kelompok masyarakat dan keragaman kemampuan. Secara geografis
Kalimantan Utara merupakan serambi depan bangsa yang berhadapan dengan
negara lain, oleh karena itu suasana aman dan terjaganya keutuhan wilayah NKRI
menjadi salah satu yang penting untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan
NKRI merupakan urusan yang secara yuridis formil menjadi tanggung jawab
pemerintah pusat, namun Provinsi Kalimantan Utara haruslah juga berupaya
menciptakan keamanan wilayah sesuai tugas dan kewenangannya karena dampak
14
keamanan wilayah akan langsung dirasakan oleh masyarakat setempat. Demikian
pula sebagai daerah yang termasuk berjarak cukup jauh dari pemerintahan pusat,
penegakan hokum sesuai ketentuan juga harus diwujudkan untuk mendukung
suasana aman dan damai masyarakat Kalimantan Utara.
c. Pemerintahan yang bersih dan berwibawa: Bagian dari visi ini mengarahkan
pembangunan Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki pemerintahan bersih,
transparan dan akuntabel. Sebagai provinsi yang baru, Kalimantan Utara harus
memulai dengan dasar yang baik, oleh karena itu terwujudnya pemerintahan yang
bersih dan berwibawa menjadi penting untuk diwujudkan. Pemerintah yang bersih
dan kemudian berdampak pada kewibawaan menjadi upaya perwujudan pondasi
bangunannya Provinsi Kalimantan Utara yang maju dan baik di masa depan.
Dimensi lain yang harus diwujudkan dalam membuat pemerintahan yang
berwibawa adalah dihadirkannya sosok pemerintahan daerah berupa bebagai
sarana dan prasarana serta kemudahan untuk melayani masyarakat Kalimantan
Utara.
Misi yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi beserta berbagai butir
penjelasannya, maka dirumuskan misi yaitu rumusan umum tentang upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan
kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan
menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.
Untuk mewujudkan visi Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan
Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan damai, dengan Didukung
Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa yang telah ditetapkan, ada tiga misi
yang akan dilaksanakan lima tahun ke depan yaitu:
1. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri.
2. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai.
3. Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa.
1. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri
Misi yang pertama, mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri secara
umum mengandung arti dilakukannya upaya menciptakan kondisi yang tidak
menggantungkan kepada berbagai pihak lain, kondisi yang lebih dekat dengan cita-cita
pembangunan nasional.
Secara khusus, disamping berbagai upaya lainnya, misi ini mengupayakan
terwujudnya kondisi penting yang selama lima tahun mendatang harus dicapai dalam
rangka mewujudkan visi daerah. Upaya utama untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan
Utara yang Mandiri antara lain: upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
15
LKjIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Kaltara
Tahun 2018
meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan, dan meningkatkan
sumberdaya manusia yang berkualitas.
Bagian dari misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan diarahkan
untuk menciptakan kondisi berkurangnya kemiskinan masyarakat berpenghasilan
rendah. Bagian dari misi untuk meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan
mengandung makna meningkatkan perekonomian masyarakat sebesar-besarnya tanpa
mengorbankan tingkat keberlanjutannya (sustainability). Upaya ini akan dipertajam
dengan mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan
ekonomi hijau (green economy); artinya diharapkan ada hasil pembangunan ekonomi
yang berharga untuk dimeratakan. Upaya yang lainnya diarahkan untuk mencapai
kondisi dengan infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah yang meningkat sejalan dengan
pemahaman umum bahwa prasyarat kemajuan perekonomian wilayah adalah
tersedianya sarana dan prasarana perekonomian wilayah. Upaya penting lainnya yang
diperlukan adalah meningkatkan konektivitas Kalimantan Utara dengan daerah lainnya
dan dengan negara tetangga. Upaya penting lainnya yang diperlukan untuk mengiringi
peningkatan perekonomian wilayah adalah upaya mencapai meningkatnya kualitas
lingkungan hidup.
Bagian dari misi untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia tak bisa
dilepaskan dari berbagai upaya meningkatkan kinerja wilayah dalam berbagai aspek.
Hasil pembangunan yang dilakukan di Kalimantan Utara harus dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu upaya ini harus mengandung
upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kalimantan Utara.
Penajaman upaya ini adalah meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat dan
meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat sebagai kebutuhan dasar yang harus
dipenuhi terlebih dahulu.
2. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai
Misi yang kedua, mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang aman dan damai,
secara umum mengandung arti terciptanya kondisi yang menentramkan masyarakat
dalam menjalankan kehidupan mereka sehari-hari tanpa terganggunya kondisi
keamanan dan kedamaian di seluruh wilayah provinsi.
Secara khusus, disamping berbagai upaya lainnya, misi ini mengupayakan
terwujudnya kondisi penting terkait keaman dan kedamaian wilayah yang selama lima
tahun mendatang harus tercapai dalam rangka mewujudkan visi daerah. Upaya utama
untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang aman dan damai antara lain:
menjaga kedaulatan negara, dan mewujudkan penegakan hukum. Pertahanan dan
keamanan memang merupakan tugas dari pemerintah pusat, namun tanpa
mengesampingkan ketentuan formal yang ada keamanan wilayah Provinsi Kalimantan
16
Utara sebagai daerah perbatasan perlu diciptakan karena dampaknya yang langsung
dirasakan masyarakat setempat. Oleh karena itu Pemerintah Kalimantan Utara perlu
mendukung penciptaan suasana aman dan damai ini sesuai dengan peran seperti yang
diatur dalam ketentuan yang ada.
Bagian dari misi untuk menjaga kedaulatan negara diarahkan untuk daerah
perbatasan dan wilayah secara keseluruhan. Di perbatasan diupayakan untuk
mendukung kemudahan terjaganya keutuhan NKRI sedangkan di wilayah keseluruhan
diarahkan untuk menjaga keamanan secara umum. Sedangkan bagian dari misi untuk
membangun perbatasan yang aman diarahkan untuk mewujudkan daerah perbatasan
yang tertib dan tentram.
Bagian dari misi untuk mewujudkan penegakan hukum diarahkan pada upaya untuk
mewujudkan penegakan hukum dengan cara menyiapkan berbagai ketentuan untuk
menjadi dasar penegakan hukum dan melakukan berbagai implementasi ketentuan
tersebut dikegiatan nyata di lapangan.
3. Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih
dan Berwibawa.
Misi yang ketiga yaitu mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang bersih dan
berwibawa, secara umum mengandung arti mengupayakan terciptanya pemerintahan
yang baik dan bersih sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang
baik (good governance) sebagai kondisi yang harus terwujud untuk landasan
mewujudkan kondisi penting terkait praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik,
dalam arti bersih dan berwibawa selama lima tahun mendatang dalam rangka
mewujudkan visi daerah. Upaya utama untuk mewujudkan Pemerintahan Provinsi
Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa antara lain: mewujudkan pemerintahan
yang bersih, transparan, dan akuntabel; mewujudkan pelayanan publik yang prima.
Bagian dari misi untuk mengupayakan terwujudnya pemerintahan yang bersih,
transparan, dan akuntabel diarahkan pada upaya mewujudkan kelembagaan dan
ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas serta mewujudkan pemerintahan
akuntabel.
Bagian dari misi untuk mengupayakan terwujudnya pelayanan publik yang prima
diarahkan pada penguatan suasana pemerintahan yang menjadi abdi masyarakat dalam
pelayanan public, upaya terwujudnya pelayanan perizinan yang selalu meningkatkan dan
meningkatnya pelayanan kependudukan.
Berdasarkan visi, misi, dan isu strategis yang ada di Provinsi Kalimantan Utara,
maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima
tahun. Rumusan tujuan dari ketiga misi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara adalah seperti
berikut.
17
LKjIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Kaltara
Tahun 2018
A. Tujuan untuk melaksanakan upaya Misi I: Mewujudkan Provinsi
Kalimantan Utara yang Mandiri
Tujuan yang merupakan penjabaran dari misi pertama ini diarahkan untuk
terwujudnya kondisi penting dalam rangka mencapai visi kemandirian daerah. Untuk
mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri, tiga penjabaran misi yang harus
dilakukan antara lain: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan
perekonomian rakyat yang berkelanjutan, dan meningkatkan sumberdaya manusia yang
berkualitas.
A.1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Dalam mengupayakan kemandirian daerah maka Provinsi Kalimantan Utara harus
memiliki masyarakat yang sejahtera. Dengan kesejahteraan yang memadai diharapkan
tidak terlalu tergantung pada daerah atau wilayah lainnya sehingga bias mandiri.
Perwujudan masyarakat yang sejahtera akan diarahkan untuk mengurangi kondisi
berkurangnya kemiskinan masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan pengurangan
kemiskinan akan lebih nyata dan terasa peningkatan kesejahteraan masyarakat
disamping berbagai upaya pendukung lainnya.
a). Pengurangan angka kemiskinan sebagai penanda berkurangnya kondisi kemiskinan
masyarakat berpenghasilan rendah perlu diawali dengan upaya peningkatan
pemberdayaan masyarakat, serta upaya peningkatan kelompok rentan miskin.
b). Pengurangan angka pengangguran sebagai penanda lain dari kesejahteraan
masyarakat berpenghasilan rendah, diawali dengan upaya peningkatan perluasan
lapangan kerja, upaya peningkatan investasi dan teknologi yang diarahkan pada
investasi dan teknologi yang berorentasi pada penciptaan lapangan kerja, serta
upaya peningkatan kualitas keterampilan masyarakat dari kelompok berpenghasilan
rendah.
A.2. Meningkatkan Perekonomian Rakyat yang Berkelanjutan
Sebagai bagian dari upaya memandirikan Provinsi Kalimantan Utara, tujuan ini
mengandung makna meningkatkan perekonomian masyarkat sebesar-besarnya tanpa
mengorbankan tingkat keberlanjutan (sustainability). Perwujudan peningkatan
perekonomian rakyat yang berkelanjutan akan diawali dengan upaya meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy) dan
meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Dengan
peningkatan pertumbuhan dan sarana prasarana perekonomian wilayah yang ditekankan
pada perekonomian masyarakat dan bersifat berkelanjutan, akan lebih tersedia berbagai
kemudahan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat disamping berbagai upaya
pendukung lainnya.
18
a). Peningkatan angka pertumbuhan ekonomi sebagai penanda meningkatnya
pertumbuhan ekonomi secara umum di masyarakat perlu diawali dengan upaya
peningkatan infrastruktur fisik pertanian, upaya peningkatan ketersediaan sarana
produksi pertanian, upaya peningkatan pemanfaatan lahan pertanian, upaya
peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pertanian, upaya peningkatan pengelolaan
dan kelembagaan perekonomian rakyat, upaya peningkatan produktivitas perikanan
budidaya, upaya peningkatan pengelolaan pesisir, pulau-pulau kecil dan
pengawasan sumberdaya kelautan dan perikana, upaya peningkatan daya tarik
pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan, upaya peningkatan kualitas SDM dan
kelembagaan kepariwisataan, upaya pengembangan system informasi manajemen
dan pemasaran pariwisata, upaya peningkatan produksi pertambangan, upaya
peningkatan kualitas hasil pertambangan, peningkatan SDM pertambangan, upaya
peningkatan pengelolaan dan pengendalian lingkungan, serta upaya peningkatan
teknologi pengembangan ekonomi yang berdaya saing.
b). Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah merupakan cara untuk
meningkatkan perekonomian wilayah. Peningkatan infrastruktur ini perlu diawali
dengan upaya pengendalian system penataan ruang wilayah yang terintegrasi
sehingga indikasi programnya terlaksana dan rencana struktur ruang dapat
terwujud; upaya pengembangan sarana prasarana fisik utama transportasi darat,
laut dan udara yang secara riil akan memudahkan pengembangan perekonomian
wilayah; upaya pembangunan infrastruktur dasar wilayah seperti air baku, air
minum, fasilitas pemukiman, dan lainnya yang terkait; serta upaya penyediaan
sarana prasarana fisik energy sebagai upaya keterjaminan tersedianya energy yang
diperlukan untuk pengembangan ekonomi wilayah.
c). Meningkatnya konektivitas antara daerah dan negara tetangga juga merupakan
arah pembangaunanyang ditujuh untuk memudahkan pengembangan
perekonomian daerah. Peningkatan konektivitas ini diharapkan dapat dicapai
dengan upaya peningkatan prasarana jalan dan transportasi internal provinsi dan
antar negara yang keduanya mendukung kegiatan perekonomian intra wilayah dan
antar wilayah – bahkan antar negara – yang sangat diperlukan dalam
pengembangan perekonomian wilayah; sangant diprlukan juga upaya peningkatan
kualitas penyelenggaraan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa
komunikasi dan informatika untuk percepatan pengembangan perekonomian rakyat
yang merupakan bagian pengembangan perekonomian daerah secara keseluruhan.
d). Meningkatnya kualitas lingkungan hidup harus dikedepankan dalam pengembangan
perekonomian daerah. Arahan pengembangan ini penting untuk mendukung
keberlanjutan pengembangan ekonomi dimasa selanjutnya. Jadi walaupun
diusahakan terjadinya peningkatan perekonomian wilayah, tetap tidak
19
LKjIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Kaltara
Tahun 2018
mengesampingkan pertimbangan aspek keberlanjutan. Harapan ini akan dicapai
melalui upaya peningkatan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup; dan
upaya peningkatan pengelolaan sumber daya kehutanan yang berkelanjutan.
B. Tujuan untuk melaksanakan upaya misi II: Mewujudkan Provinsi
Kalimantan Utara yang Aman dan Damai
Misi kedua ini jabarkan kedalam upaya-upaya yang mendukung terjaganya
kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan penegakan hukum. Kedua hal ini
penting dalam rangka mewujudkan visi keamanan daerah dan suasana yang damai.
Oleh karena itu dirumuskan berbagai hal yang harus dilakukan untuk menjabarkan misi
ke dua ini antara lain menjaga kedaulatan negara dan mewujudkan penegakan hukum.
B.1. Menjaga Kedaulatan Negara
Kewenangan tentang pertahanan dan keamanan dalam menjaga kedaulatan
negara sesuai ketentuan yang berlaku memang bukan tugas pokok pemerintahan
provinsi, namun Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah yang
berbatasan langsung dengan negara lain tetap perlu berperan untuk mendukung
kedaulatan negara sesuai dengan peran provinsi yang diatur dalam ketentuan yang
berlaku. Sedangkan di wilayah keseluruhan diarahkan untuk mendukung penciptaan
keamanan dan ketertiban wilayah.
a) Peningkatan terjaganya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan
dengan upaya peningkatan system penjagaan kedaulatan negara sehingga
terwujud system yang terpadu antara antara pemerintah pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota beserta perangkatnya sesuai peran dan kewenangan masing-
masing; upaya penguatan implementasi kerja sama antara negara sebagai upaya
menjaga kedaulatan secara kooperatif dan bukan yang konfrontatif; upaya
peningkatan peran desan perbatasan dalam menjaga keutuhan NKRI dengan lebih
meningkatkan kesadaran kebangsaan dan sebagai bagian dari NKRI melalui
berbagai kebijakan dan program pembangunan yang memperkuat nuansa
kehadiran negara dan pemerintah terutama di daerah perbatasan.
b) Peningkatan terjaganya keamanan wilayah baik secara umum maupun terkait
dengan kemajemukan masyarakat Kalimantan Utara, dilakukan dengan upaya
peningkatan pencegahan, penanganan,ganguan keamanan beserta pembinaan
pasca gangguan keamanan.
B.2. Membangun Daerah Perbatasan yang Aman
Perbatasan merupakan salah satu keunikan dari Provinsi Kalimantan Utara dengan
terbentangnya 1.038 Kilometer garis perbatasan. Oleh karena itu menuju kondisi
terbangunnya daerah perbatasan yang aman adalah unsur penting dalam membangun
Kalimantan Utara yang aman dan damai. Penjabaran lebih lanjut berupa upaya untuk
mewujudkan sasaran berupa daerah perbatasan yang tertib dan tentram. Secara lebih
rinci hal ini diarahkan untuk menguatkan strategi fasilitas perwujudan wilayah
perbatasan yang mendukung wilayah yang tertib dan tentram dengan arahan
20
meningkatkan kondisi tertib dan aman di wilayah perbatasan; meningkatkan koordinasi
antara lembaga yang mendukung wilayah perbatasan yang tertib dan aman; serta
meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan wilayah perbatasan yang
tertib dan aman.
B.3. Mewujudkan Penegakan Hukum
Kewenangan terkait penegakan hukum dan perundangan yang menjadi
kewenangan dan tugas daerah diutamakan pada regulasi yang berlaku di daerah seperti
yang diatur dalam ketentuan yang ada. Untuk mewujudkan penegakan hukum
diarahkan pada upaya menyiapkan berbagai ketentuan penegakan hukum dan
implementasi ketentuan tersebut di lapangan. Berbagai hal untuk mencapai tujuan ini
adalah dengan meningkatkan upaya terkait kelengkapan dan intensitas pemanfaatan
ketentuan, sumberdaya dan sarana penegakan hukum lainnya; serta upaya perwujudan
aturan penegakan hukum yang memadai mulai dari peraturan daerah, peraturan kepala
daerah sampai dengan aturan pelaksanaannya.
C. Tujuan untuk melaksanakan misi III: Mewujudkan Pemerintahan
Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa
Tujuan yang merupakan penjabaran dari misi ketiga ini diarahkan untuk terciptanya
kondisi penting dalam rangka mewujudkan visi pemerintahan yang Bersih dan
Berwibawa. Berkenaan dengan kondisi Provinsi Kalimantan Utara dan visi yang ada,
untuk penjabarannya perlu dilakukan dua hal utama, yang pertama adalah
pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, dan hal yang kedua adalah
pelayanan public yang prima.
C.1. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transpara, dan Akuntabel
Dalam mengupayakan praktek kepemerintahan yang baik (good governance)
maka Provinsi Kalimantan Utara harus memiliki pemerintahan yang bersih, transparan,
dan akuntabel. Jika kondisi kepemerintahan yang dituju ini bisa dicapai, maka dapat
diharapkan akan terjadi proses percepatan pencapaian tujuan dari misi pertama dan
kedua yang pada waktunya akan lebih mendekatkan pada visi pembangunan lima tahun
mendatang. Perwujudan pemerintahan yang bersih,transparan, dan akuntabel
memerlukan dua upaya pembangunan utama yaitu kelembagaan yang berkualitas dan
pemerintahan yang akuntabel, disamping upaya pendukung lainnya.
a) Kelembagaan dan ketatalaksanaan yang berkualitas direncanakan dicapai dengan
meningkatkan upaya mewujudkan tata kelola dan reformasi birokrasi
pemerintahan; uapaya peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah;
upaya peningkatan profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur; upaya
peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam mendukung
implementasi undang-undang tentang desa; serta berbagai upaya terkait
pengembangan kebijakan yang berperspekrif gender dan pemenuhan hak anak.
b) Pemerintahan yang akuntabel dicapai dengan upaya peningkatan system
pengawasan dan pengendalian internal yang efektif; upaya peningkatan kualitas
perencanaan dan pengendalian pembangunan; upaya peningkatan kualitas laporan
21
LKjIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Kaltara
Tahun 2018
keuangan dan aset daerah; serta upaya peningkatan pelayanan umum,
komunikasi, dan ingformasi.
C.2. Mewujudkan pelayanan publik yang prima
Praktek kepemerintahan yang baik (good governance) haruslah diwujudkan di
Provinsi Kalimantan Utara senyampang dengan dimulainya pemerintahan sebagai
daerah otonomi baru. Budaya yang mengedepankan pelayanan prima sangat penting
sejak dini ditumbuhkan sebagai nilai dasar (values) nilai birokrasi pemerintahan dan
pemangku kepentingan lainnya yang terkait. Dengan kondisi kepemerintahan yang
mengedepankan pelayanan prima diharapkan akan menguatkan proses percepatan
pencapaian visi pembangunan daerah. Perwujudan pelayanan publik yang prima
memerlukan dua upaya pembangunan utama yaitu penguatan sikap menjadi abdi
masyarakat dalam pelayanan publik, dan yang kedua peningkatan pelayanan perizinan,
pelayanan kependudukan yang handal disamping berbagai upaya pendukung lainnya.
a) Menjadi abdi masyarakat dalam pelayanan publik merupakan hal yang penting
untuk ditumbuhkan dan dikembangkan di dalam birokrasi pemerintahan. Dalam
mencapai kondisi ini perlu dilakukan upaya peningkatan system pelayanan yang
prima; serta upaya pembentukan jiwa KORSA yang bersifat abdi masyarakat.
b) Menciptakan pelayanan perizinan dan dilakukan dengan peningkatan kualitas dan
kuantitas proses pelayanan perizinan; upaya pengembangan regulasi pelayanan
perizinan yang berkualitas.
c) Pelayanan kependudukan yang berkualitas dengan cara meningkatkan kualitas dan
kuantitas pelayanan kependudukan melalui pengembangan system data
kependudukan dan meningkatkan kemampuan SDM dalam pemanfaatan teknologi
informasi.
Selanjutnya tujuan yang masih bersifat kualitatif diuraikan menjadi berbagai
sasaran yang lebih jelas indikator pencapaiannya. Sasaran dalam RPJMD merupakan
rumusan keadaan yang diperlukan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan, dalam hal
ini satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran dan seharusnya memperhatikan
isu-isu strategis daerah. Sasaran yang baik dirumuskan secara terukur, spesifik, mudah
dicapai, dan rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu masa jabatan
kepala daerah. Karakteristik sasaran yang lain adalah harus jelas dan tidak mengandung
banyak penafsiran, sedapat mungkin bisa dibuktikan atau diverifikasi pada waktu
dievaluasi, dan jelas kerangka waktunya.
22
Visi dan Misi Kepemerintahan Pemuda dan Olahraga 2015-2019
Visi Kepemerintahan Pemuda dan Olahraga Tahun 2015-2019:
“MEWUJUDKAN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN YANG BEDAYA SAING”.
Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2015-2019 tidak terlepas dari upaya
mewujudkan Visi Pembangunan 2005-2025 yaitu “Indonesia yang mandiri, maju, adil,
dan makmur” dan melaksanakan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu
“Mewujudkan bangsa yang berdaya saing” sebagaimana tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.
BERDAYA SAING dalam lingkup kepemudaan mengandung arti: “memiliki
kemampuan berkompetisi yang dihasilkan melalui pola pengkaderan dan peningkatan
potensi pemuda secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan metode
pemdidikan, pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, serta
pemanfaatan kajian, kemitraan, dan sentra pemberdayaan pemuda yang terus-menerus
dikembangkan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dalam menciptakan nilai
tambah kepemudaan di berbagia bidang pembangunan, serta peningkatan akhlak mulia
dan prestasi pemuda Indonesia di kancah kompetisi global”.
BERDAYA SAING dalam lingkup keolahragaan mengandung arti: “memiliki
kemampuan berkompetisi yang dihasilkan melalui pola pembinaan dan pengembangan
pelaku, ketenagaan, pengorganisaian, pendanaan, pola pelatihan, penghargaan,
prasarana, dan sarana olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan sesuai dengan
metode penataran, pelatihan, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan,
penelitian, uji coba, dan kompetisi yang telah menerapkan dan iptek olahraga modern,
serta pemanfaatan bantuan, pemudahan, dan sentra keolahragaan sehingga dapat
mencapai hasil yang maksimal dalam kompetisi bertaraf regional atau internasional”.
Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015-2019:
“MENINGKATKAN DAYA SAING KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN”
Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2015-2019 mengandung arti:
1. Meningkatkan potensi sumber daya kepemudaan dengan memanfaatkan kemitraan
lintas sektoral, antar tingkat pemerintahan, dan kemasyarakatan utuk mendukung
penyadaran dan pemberdayaan pemuda melalui peningkatan wawasan,
inventarisasi potensi, kapasitas keilmuan, kapasitas keimanan, kreativitas, dan
kemampuan berorganisasi pemuda sehingga pemuda dapat meningkatkan
pertisipasi, peran aktif, dan produktivitas dalam membangun dirinya, masyarakat,
bangsa, dan negara;
2. Mewujudkan pemuda maju, berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing melalui
penyiapan pemuda kader sesuai karakteristik pemuda yang memiliki semangat
kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria serta memiliki sikap kritis,
idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformasi, dan futuristic tanpa meninggalkan
akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebhinnekatunggalikaan
23
LKjIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Kaltara
Tahun 2018
untuk mendukung pengembangan pendidikan, kepemimpinan, kewirausahaan,
kepeloporan, dan kesukarelawaan pemuda di berbagai bidang pembangunan,
termasuk penugasan khusus bagi pengembangan kepanduan/kepramukaan sebagai
wadah pengaderan calon pemimpin bangsa;
3. Meningkatkan potensi sumberdaya keolahragaan dengan memanfaatkan kemitraan
lintas sektoral, antar tingkat pemerintahan, dan kemasyarakatan untuk mendukung
pemassalan, pembudayaan, serta pengembangan industry dan sentra-sentra
olahraga melalui pengenalan olahraga kepada keluarga, satuan pendidikan, dan
masyarakat luas sehingga masyarakat gemar melakukan kegiatan olahraga atas
kehendak sendiri serta pemasyarakatan olahraga sebagai kebiasaan hidup sehat
dan aktif sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat sehingga
masyarakat memperoleh tingkat kebugaran jasmani, kesehatan, kegembiraan, dan
hubungan social yang berkualitas; dan
4. Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi bertahaf regional dan
internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda
potensial dan olahragawan andalan nasional secara sistematis, terpadu, berjenjang,
dan berkelanjutan serta pemanfaatan iptek olahraga modern untuk mendukung
pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih bertahap
internasional pada pembinaan prestasi olahraga.
2.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Perencanaan Kinerja merupakan suatu dokumen yang dimanfaatkan oleh setiap
pimpinan instansi pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja
organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam LKjLP serta menilai keberhasilan
organisasi. Visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Utara dapat
tercapai dengan efektif tepa guna dan efisien selama lima tahun ke depan apabila
strategi berupa pernyataan yang menjelaskan cara tujuan dan sasaran akan dicapai
yang selanjutnya diperjelas dengan arah kebijakan.
Strategi merupakan langkah-langkah taktis yang berisi program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan arah kebijakan merupakan
pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam
mencapai tujuan dan sasaran selama lima tahun ke depan. Rumusan arah kebijakan
tersebut nantinya menjadikan pilihan strategi menjadi rasional dan konkret sehingga
pada akhirnya menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan. Pada dasarnya semua
program merupakan program-program RPJMD Provinsi Kalimantan Utara.
Komposisi perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua yaitu
perencanaan strategik, perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada
pencapaian visi dan misi pembangunan daerah serta perencanaan operasional yang
menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.
Perencanaan dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke
dalam rencana kerja yang siap aksi mampu diimplementasikan dan diwujudkan. Segala
24
sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran
RPJMD.
3. Tujuan dan Sasaran
Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
tertentu 1 (satu) tahun atau 5 (lima) tahun. Adapun tujuan Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Provinsi Kalimantan Utara adalah:
Meningkatnya kualitas keolahragaan melalui pembibitan, pemasyarakatan olahraga
menuju prestasi dan kesejahteraan
Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintahan
dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari
tujuan. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut adalah:
Terwujudnya Kualitas Pembibitan Olahraga, Pemasyarakatan Olahraga dan Prestasi
Indikator Kinerja :
1. Persentase Kab/Kota yang memiliki Sarana dan Prasarana Olahraga untuk
umum
2. Persentase Penduduk (Usia Potensial untuk pembibitan olahraga prestasi) yang
menjadi anggota klub cabang olahraga
3. Persentase kegiatan olahraga dan event olahraga prestasi yang diselenggarakan
serta diikuti di tingkat Provinsi atau Nasional
4. Jumlah klub dan organisasi olahraga di tingkat Provinsi
4. Strategi
Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam
kebijakan – kebijakan dan program-program. Strategi dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :
25
LKjIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Kaltara
Tahun 2018
Penyadaran Pemuda;
Optimalisasi kemampuan pemuda dan pramuka dalam pembangunan;
Pengembangan Kewirausahaan Pemuda;
Peningkatan Peran serta unsur terkait dan masyarakat dalam bidang kepemudaan
dan kepramukaan;
Wujudkan pemasyarakatan olahraga melalui pemasalan olahraga;
Optimalkan pembibitan dan pengembangan olahraga;
Wujudkan prestasi olahraga melalui kompetisi;
Perhatian dan dukungan terhadap prestasi keolahragaan; Pembinaan dan
pengembangan Industri Olahraga;
5. Kebijakan
Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang
untuk dijadikan pedoman dan petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan
program atau kegiatan guna mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi.
Adapun kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara adalah
sebagai berikut :
Peningkatan wawasan kepemudaan dan kepramukaan melalui sosialisasi,
penyuluhan
Peningkatan potensi, kapasitas, kreatifitas, daya saing, pengembangan tenaga
terdidik pedesaan;
Penigkatan dan perluasan menciptakan peluang pekerjaan, dan pelaksanaan
pelatihan serta pemagangan;
Penyusunan Analisis potensi kepemudaan dan kepanduan Provinsi Kaltara dengan
melibatkan masyarakat dan unsur terkait; Melaksanakan kegiatan olahraga
masyarakat;
Melaksanakan pembibitan dan pengembangan olahraga;
Melaksanakan dan mengikuti kejuaraan olahraga;
Penilaian terhadap insan olahraga berprestasi serta organisasi olahraga yang berjasa
dalam memajukan olahraga;
Pengembangan kemitraan dalam usaha industri olahraga;
Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan
Utara di dasarkan pada Analisis SWOT, yaitu analisis yang mencermati kekuatan (strengths),
kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan atau ancaman (threats)
secara bersama-sama. SWOT sendiri merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada
dilingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap sesuatu yang terjadi dalam mencapai
target kinerja. Lingkungan itu sendiri mencakup 2 (dua) lingkungan pokok, yaitu lingkungan
internal dan lingkungan eksternal.
26
Faktor lingkungan Internal adalah semua faktor yang dalam waktu singkat bisa
diadakan perubahan atau dikelola yang meliputi kekuatan dan kelemahan. Sedangkan
lingkungan eksternal merupakan faktor-faktor yang dalam waktu singkat tidak dapat
dikelola dan dikendalikan yang meliputi peluang dan tantangan/ ancaman.
Dalam Analisis SWOT dapat dirumuskan 4 (empat) strategi utama, sebagaimana
terlihat pada tabel 4 dengan penjelasan sebagai berikut pertama : adalah strategi S-O
yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk meraih peluang, kedua : adalah strategi
W-O, yaitu strategi menekan kelemahan untuk meraih peluang, ketiga : adalah strategi
S-T, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan, keempat :
adalah strategi W-T, yaitu strategi menekan kelemahan untuk mengatasi tantangan.
Melalui analisis tersebut strategi yang dibuat diharapkan lebih bisa maksimal untuk
mendayagunakan untuk kepentingan masa depan, karena berdasarkan kepada kondisi
lingkungan yang riil. Hal ini disebabkan adanya kombinasi untuk memaksimalkan potensi
dan meminimalisasi kelemahan. Dengan demikian strategi itu juga mencakup upaya
mengatasi berbagai masalah dan memperbaiki serta meningkatkan potensi yang ada.
Konsekuensinya, model analisis demikian akan membawa manfaat yang lebih baik dalam
merumuskan strategi pembangunan pelayanan di Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Kalimantan Utara.
A. Faktor Internal
a. Kekuatan (Strengths)
1) Adanya semangat pemuda
2) Pembinaan dan pengembangan olahragawan
3) Tempat pengembangan pemuda
4) Adanya dukungan APBD
5) Kesadaran dalam berolahraga
6) Adanya Sekolah Khusus Olahragawan bertaraf Internasional
7) Sering melaksanakan dan mengikuti event
8) Keterbukaan organisai
9) Adanya penguatan kelembangaan
10) Adanya sarana dan fasilitas pendukung kegiatan olahraga
b. Kelemahan (Weaknesses)
1) Kurangnya penyadaran pemuda
2) Belum optimalnya kemampuan pemuda dan pramuka
3) Kurangnya pengembangan pemuda
4) Kurangnya naungan kepemudaan dan keperamukaan
5) Belum optimalnya pemahaman arti penting olahraga
6) Belum optimalnya pembibitan dan pengembangan olahraga
7) Belum optimalnya prestasi olahraga
8) Belum optimalnya perhatikan dan dukungan terhadap pembangunan
bidang kepemudaan dan keolahragaan
27
LKjIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Kaltara
Tahun 2018
9) Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan terhadap
pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan.
10) Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana
B. Faktor Eksternal
a. Peluang (Opportunities)
1) Pemuda sebagai harapan bangsa
2) Peningkatan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan
3) Tumbuhnya kewirausahaan pemuda
4) Adanya peran serta unsur-unsur terkait dan masyarakat
5) Adanya kesadaran msyarakat berolahraga
6) Adanya pengembangan olahraga
7) Adanya kompetensi dalam olahraga
8) Adanya persaingan prestasi keolahragaan
9) Olahraga menjadi sebuah industry
10) Banyaknya kegiatan olahraga
b. Tantangan (Threats)
1) Kurangnya dukunga dana pemerintah
2) Kurangnya perhatian pemerintah terhadap atlet berprestasi
3) Belum banyaknya wadah pengembangan pemuda
4) Belum maksimalnya instansi yang menaungi kepemudaan
5) Masih banyaknya masyarakat yang belum menyadari manfaat berolahraga
6) Belum memasyarakatnya sekolah olahraga
7) Kurangnya dukungan pihak ketiga
8) Kurangnya biaya perawatan gedung dan fasilitas
9) Adanya persaingan pemberian penghargaan terhadap atlet berprestasi
FORMULASI STRATEGI SWOT
Stengths (Kekuatan) Weaknesses (Kelemahan)
FKK
1 Adanya semangat 1 Kurangnya
Internal Pemuda Penyadaran
2 Pembinaan dan pemuda
pengembangan 2 Belum optimalnya
Olahragawan kemampuan pemuda
3 Tempat dan pramuka
28
Pengembangan
Pemuda
4 Adanya dukungan
5 Kesadaran dalam
FKK berolahraga
Eksternal 6 Adanya sekolah
Bertaraf
internasional
7 Sering melaksanakan
dan mengikuti even
8 Keterbukaan
organisasi
9 Adanya penguatan
kelembagaan
10 Adanya sarana dan
fasilitas pendukung
kegiatan olahraga
3 Kurangnya
pengembangan pemuda 4 Kurangnya
Naungan
kepemudaan dan
Kepramukaan 5 Belum optimalnya
pemahaman arti
penting olahraga 6 Belum optimalnya
pembibitan dan
pengembangan olahraga 7 Belum terwujudnya
prestasi olahraga 8 Belum adanya
perhatian dan
Dukungan 9 Belum adanya
pembinaan dan
pengembangan
10 Belum optimalnya
Pemanfaatan
prasarana dan
Sarana
Opportunities Strategi S-O
Strategi S-O
(Peluang)
1. Pemuda sebagai 1. Memanfaatkan semangat 1. Penyadaran pemuda
harapan bangsa pemuda dalam mencapai 2. Optimalisasi
2. Peningkatan harapan bangsa Kemampuan
pembangunan 2. Pembinaan dan pemuda dan
3. Kewirausahaan mengembangkan pramuka dalam
Pemuda olahragawan sebagai modal pembangunan
4. Adanya peran pembangunan 3. Pengembangan
serta untuk 3. Memberikan wadah kewirausahaan
terkait dan pengembangan pemuda Pemuda
masyarakat melalui kewirausahaan 4. Peningkatan peran
29
LKjIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Kaltara
Tahun 2018
5. Adanya pemuda serta unsur terkait
kesadaran 4. Mendukung dan dan masyarakat
masyarakat mengapresiasi dukung dalam bidang
berolahraga instansi terkait dan kepemudaan dan
6. Adanya masyarakat kepramukaan
pengembangan 6. Mandirikan sekolah 5. Mewujudkan
olahraga bertaraf internasional Kesehatan
7. Adanya melalui pembangunan masyarakat melalui
kompetensi olahraga Pemahaman
dalam olahraga 7. Melaksanakan even Olahraga
8. Adanya olahraga dengan 6. Optimalisasi
persaingan memaksimalkan pembibitan dan
prestasi kompetensi berolahraga Pengembangan
9. keolahragaan 8. Membuka seluasnya Olahraga
10. Olahraga persaingan prestasi 7. Wujud prestasi
menjadi sebuah olahraga olahraga melalui
industry 9. Penguatan kelembagaan Kompetensi
11. Banyaknya yang menjadikan olahraga 8. Perhatian dan
kegiatan olahraga sebagai industry dukungan terhadap
10. Memanfaatkan sarana dan prestasi keolahragaan
fasilitas pendukung dengan 9. Pembinaan dan
mengadakan kegiatan pengembangan
olahraga Industri olahraga
10. Optimalkan pemanfaatan
Prasarana dan sarana
Melalui kegiatan olahraga
Threats (Ancaman) Strategi S-T Strategi W-T
1 Kurangnya 1 Memberdayakan 1 Menyadarkan pemuda
dukungan dan
semangat pemuda dengan memanfaatkan
melalui
Pemerintahan dukungan dana dana pemerintah
2 Kurangnya 2 Pemerintah membina 2 Mengoptimalkan
Perhatian dan pengembangan kemampuan pemuda
pemerintahan olahragawan dengan dan pramuka dengan
terhadap atlit dukungan pemerintah dukungan pemerintah
30
Berprestasi terhadap atlit berprestasi terhadap atlit
3 Belum banyaknya 3 Membangun berprestasi
Wadah wadah 3 Mengembangkan
pengembangan pengembangan Kegiatan
Pemuda pemuda kepemudaan
4 Belum 4 Memberikan Dengan
maksimalnya dukungan kepada pemanfaatan wadah
instansi yang cabang olahraga pengembangan
menaungi dengan melibatkan Pemuda
kepemudaan instansi SKPD 4 Menaungi kepemudaan
5 Masih banyaknya 5 Menumbuhkan dan kepramukaan
masyarakat yang
kesadaran berolahraga
dengan
memaksimalkan
belum menyadari kepada masyarakat instansi yang menaungi
manfaat 6 Memasyarakatkan kepemudaan
berolahraga sekolah bertaraf 5 Meningkatkan
6 Belum
internasional pemahaman arti
penting
memasyarakatnya 7 Melaksanakan dan berolahraga melalui
sekolah olahraga mengikuti even penyadaran masyarakat
7 Kurangnya dengan dalam berolahraga
dukungan pihak memanfaatkan 6 Optimalisasi pembibitan
Ketiga dukungan pihak dan pengembangan
8 Kurangnya biaya ketiga olahraga dengan
perawatan 8 Menjalin kerjasama
mensosialisasikan
gedung
dan fasilitas kepada masyarakat sekolah olahraga
9 Adanya dalam membiayai 7 Mewujudkan prestasi
penyusutan perawatan dan olahraga melalui
dari setiap fasilitas gedung dukungan pihak ketiga
Materi 9 Menguatkan 8 Optimalisasi perhatian
10 Banyaknya kelembagaan untuk dan dukungan
sarana olahraga mendukung penyusutan melalui biaya
yang dikelola dari setiap materi yang perawatan gedung
Swasta ada dan fasilitas
10 Mengoptimalkan 9 Mengoptimalisasikan
sarana dan fasilitas pembinaan
31
LKjIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Kaltara
Tahun 2018
pendukung kegiatan dan pengembangan
olahraga dengan dengan meminimalisir
Menjalin kerjasama biaya penyusutan
pengelola swasta Materi
10 Optimalisasi
pemanfaatan
prasarana dan sarana
untuk berdaya saing
dengan pihak swasta
Untuk mencapai tujuan dan sasaran dibutuhkan strategi yang memuat cara-cara
dalam mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rafsional
dan komperhensip yang nantinya diwujudkan dalam kebijakan SKPD. Adapun alternatif
strategi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara dengan
menggunakan teori tapisan adalah sebagai berikut :
1) Peningkatan peran serta unsur terkait dan masyarakat dalam bidang
kepemudaan dan pramukaaan
2) Mewujudkan pemahaman tentang olahraga kepada masyarakat menuju
kesejahteraan.
Berdasarkan Formulasi Strategi SWOT maka Peta posisi kekuatan organisasi
berdasarkan total nilai bobot semua peluang, kelemahan, peluang dan ancaman,
dapat dipetakan posisi kekuatan unit organisasi berada pada kwadrat IV, W-T.
2.3 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Proses perencanaan strategis merupakan rencana yang menyeluruh tentang segala
upaya yang meliputi penetapan kebijaksanaan, program dan kegiatan dengan
memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Serta
terselenggarakannya pelayanan Kepemudaan yang mendukung upaya peningkatan
partisipasi dan peran aktif Pemuda di berbagai pembangunan serta pengelolaan
keolahragaan Nasional yang mendukung upaya peningkatan pembudayaan olahraga dan
pembinaan prestasi olahraga dalam rangka menuju Bangsa yang berkarakter dan
berdaya saing. Strategi memberikan kesatuan pandangan dalam melaksanakan tujuan
dan sasaran yang ingin dicapai untuk meningkatkan kualitas, partisipasi dan peran aktif
pemuda dibidang kesejahteraan rakyat, perekonomian, serta politik, hukum dan
keamanan.
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program kegiatan Dinas Kepemudaan
dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara menetapkan Kebijakan, Program Organisasi dan
Kegiatan seperti dibawah ini.
32
1. Kebijakan
Strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus yang terjabar dalam
bentuk kebijakan sehingga merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan
tertentu. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Kepemudaan adalah
berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggungjawab, hak, karakter,
kapasitas, aktualitas dari dan cita-cita pemuda melalui kegiatan-kegiatan, Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara memiliki kebijakan, yaitu:
a) Peningkatan potensi sumber daya pemuda, antara lain melalui: (1) fasilitas
inventarisasi potensi sumber daya kepemudaan; (2) analisa potensi sumber
daya kepemudaan; (3) koordinasi peningkatan potensi sumber daya
pemuda; (4) perumusan naskah kebijakan; (5) pemantauan dan evaluasi
peningkatan potensi sumber daya pemuda.
b) Peningkatan kreativitas dan kualitas pemuda, antara lain melaui: (1) fasilitas
peningkatan kapasitas dibidang seni, budaya dan industry kreatif; (2)
koordinasi peningkatan kreativitas dan kualitas pemuda; (3) perumusan
naskah kebijakan peningkatan kreatifitas dan kualitas pemuda; (4)
pemantauan dan evaluasi peningkatan kreativitas dan kualitas pemuda.
c) Pemberdayaan organisasi kepemudaan, antara lain melalui: (1) fasilitas
pelatihan kepemimpinan, manajemen dan perencanaan program; (2)
fasilitas kualifikasi berdasarkan standard organisasi kepemudaan; (3)
koordinasi pemberdayaan organisasi kepemudaan; (4) perumusan naskah
kebijakan pemberdayaan organisasi pemuda; (5) pemantauan dan evaluasi
pemberdayaan organisasi kepemudaan.
d) Pengembangan kepanduan, antara lain malaui: (1) fasilitas pendidikan
kepemudaan; (2) fasilitas pendidikan kepanduan; (3) fasilitas pelayanan
kepanduan bagi Pembina pramuka; (4) koordinasi pengembangan
kepanduan; (5) perumusan naskah kebijakan pengembangan kepanduan;
(6) pemantauan dan evaluasi pengembangan kepanduan.
e) Pengembangan kewirausahaan pemuda, antara lain: (1) fasilitas pemuda
kader kewirausahaan; (2) fasilitas sentra-sentra kewirausahaan pemuda; (3)
koordinasi pengembangan kewirausahaan pemuda; (4) perumusan naskah
kebijakan pengembangan kewirausahaan pemuda; (5) pemantuan dan
evaluasi pengembangan kewirausahaan pemuda.
f) Pengembangan kepedulian pemuda, antara lain melalui; (1) fasilitas sarjana
kader pembangunan pedesaan; (2) fasilitas sarjana kader kesukarelawanan
di daerah tertinggal, daerah bencana dan derah konflik; (3) koordinasi
pengembangan kepedulian pemuda; (4) perumusan naskah kebijakan
33
LKjIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Kaltara
Tahun 2018
pengembangan kepedulian pemuda; (5) pemantuan dan evaluasi
pengembangan kepedulian pemuda.
g) Peningkatan prasarana dan sarana kepemudaan, antara lain melalui; (1)
fasilitas penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan; (2) fasilitas sentra
pemberdayaan pemuda; (3) fasilitas pusat pelatihan pemuda dan
mahasiswa; (4) fasilitas kampong usaha pemuda; (5) koordonasi
peningkatan prasarana dan sarana kepemudaan; (6) perumusan naskah
kebijakan peningkatan prasarana dan sarana kepemudaan; (7) pemantuan
dan evaluasi peningkatan prasarana dan sarana kepemudaan.
h) Peningkatan pelayanan serta pemberdayaan pemuda, antara lain malalui:
(1) fasilitas pelayanan pendidikan dan pelatihan; (2) fasilitas peningkatan
pelayanan sentra pemberdayaan pemuda; (3) pemantauan dan evaluasi.
i) Meningkatnya pengembangan olahraga rekreasi, melalui: (1) fasilitas
perlombaan olahraga massal; (2) fasilitas festival dan invitasi olahraga
tradisional; (3) fasilitas kompetisi olahraga rekreasi.
j) Meningkatnya pengembangan sentra keolahrgaan, melalui: (1) fasilitas PPLP
dan PPLM; (2) fasilitas peningkatan kapasitas managemen bagi industry
olahraga; (3) fasilitas penyelenggraan seni pertunjukan olahraga; (4)
koordinasi pengembangan sentra keolahragaan.
k) Peningkatan prasarana dan sarana keolahrgaan, antara lain melalui: (1)
fasilitas penyediaan prasarana dan sarana olahraga; (2) koordinasi
peningkatan prasarana dan sarana keolahragaan; (3) pemantauan dan
evaluasi peningkatan prasarana dan sarana keolahragaan.
l) Peningkatan pelayanan IPTEK, kesehatan dan informasi olahraga, antara
lain melalui: (1) peningkatan kepuasan pelanggan terhadap pelayanan
IPTEK, kesehatan dan informasi olahraga; (2) fasilitas pelayanan, pengujian
dan pemeriksaan kesehatan olahragawan di daerah; (3) koordinasi
peningkatan pelayanan IPTEK, kesehatan dan informasi olahraga.
m) Meningkatnya pengembangan dan pembibitan olahraga prestasi, melalui:
(1) fasilitas pemanduan bakat cabang olahraga umggulan; (2) fasilitas
keikutsertaan cabang olahraga unggulan pada kejuaraan bertaraf
internasional; (3) fasilitas pemusatan latihan cabang olahraga unggulan; (4)
koordinasi pengembangan dan pembibitan olahraga prestasi.
n) Pemberdayaan keolahragaan, melalui: (1) fasilitas pelatihan managemen
dan perencanaan program pelatihan bagi induk organisasi cabang olahraga;
(2) koordinasi pemberdayaan organisasi keolahragaan.
o) Pengembangan tenagan keolahragaan, melalui: (1) fasilitas peningkatan
kompetisi bagi tenaga keolahragaan pada cabang olahraga unggulan; (2)
34
fasilitas pelatihan Pembina olahraga yang menguasai wawasan,
pengetahuan dan informasi.
2. Program Operasional
Kebijakan terjabar secara rinci dalam program kerja operasional yang
merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan
dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan 4 (Empat) Program Operasional
berdasarkan DPA SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga, yaitu :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
3. Kegiatan
Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan
berdasarkan program-program di atas, maka ditetapkan kegiatan untuk tahun
2017 sebanyak 19 (Sembilan belas), kegiatan yang terdiri dari kegiatan APBD
Murni 18 kegiatan dan 1 kegiatan APBD-P dengan rincian sebagai berikut:
Kegiatan APBD Murni, antara lain yaitu :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12. Penyediaan Makanan dan Minuman
13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
14. Rapat-rapat Koordinasi dan Pengawasan di Dalam Daerah
15. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
16. Penyewaan Rumah/Gedung/Gudang Parkiran Kantor Dinas
17. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
18. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
35
LKjIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Kaltara
Tahun 2018
Kegiatan APBD-P, antara lain yaitu :
1. Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat
4. Indikator Kinerja Utama 2018
Indikator Kinerja Utama 2018 pada Dinas kepemudaan dan Olahraga Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2018 mencakup 2 (Dua) sasaran strategis dan 4 (empat)
indikator Utama dengan target yang telah ditentukan.
Berikut Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2017
sebagai berikut :
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3
1. Meningkatnya
kemandirian pemuda
Persentase Pemuda mandiri 60%
2. Meningkatnya prestasi
olahraga daerah
Persentase atlet pelajar kaltara
yang Meraih Gelar Juara pada
kejuaraan nasional
54,5%
2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2018
Penetapan kinerja adalah pernyataan/komitmen yang mempersentasikan tekad
dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu
tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya,
Penyusunan Penetapan Kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29
Tuhan 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata
Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Penetapan Kinerja memuat sasaran strategi dengan merinci indikator kenerja dan
target yang telah ditetapkan untuk dapat dicapai pada tahun 2018 serta menyebutkan
tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.
Berikut matrik Perjanjian Kinerja Dispora Provinsi Tahun 2018 sebagai berikut :
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3
1. Meningkatnya
kemandirian pemuda
Persentase Pemuda mandiri 60%
2. Meningkatnya prestasi
olahraga daerah
Persentase atlet pelajar kaltara
yang Meraih Gelar Juara pada
kejuaraan nasional
54,5%
36
Sasaran Startegis 1 : Meningkatnya kemandirian pemuda, di dalam sasaran strategis
ini di harapkan Meningkatnya kompetensi pemuda sesuai dengan bidangnya,
Meningkatnya Pemuda yang aktif dalam organisasi dan kegiatan kepemudaan , Serta
Meningkatnya Pemuda yang berwirausaha. Adpun indikator Kinerjanya Adalah
Persentase Pemuda mandiri.
Sasaran Startegis 2 : Persentase atlet pelajar kaltara yang Meraih Gelar Juara pada
kejuaraan nasional, Dalam Sasaran Strategis Diharapkan dapat Meningkatnya pembinaan
atlet daerah dan sarana pendukungnya Agar Tercapai Jumlah atlet berprestasi, Adapun
Indikator Kinerjanya Adalah Persentase atlet pelajar kaltara yang Meraih Gelar Juara
pada kejuaraan nasional
37
LKjIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Kaltara
Tahun 2018
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja merupakan media untuk menguraikan hasil pengukuran kinerja
serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai
keberhasilan, kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi, serta
langkah-langkah antisipatif yang akan diambil oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Kalimantan Utara untuk lebih meningkatkan kinerja Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Provinsi Kalimantan Utara dimasa yang akan dating. Bab ini dibagi menjadi dua
bagian yaitu pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja.
3.1. Nomenklatur Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Urusan Pemuda dan Olahraga sudah diatur dalam peraturan Gubernur Kalimantan
Utara Nomor 03 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi
Kalimantan Utara, namun saat itu urusan Pemuda dan Olahraga masih melekat pada
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. Pada tanggal 10 Maret 2014, Pj.
Gubernur Kalimantan Utara Dr.H.Irianto Lambrie melakukan penyesuaian Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 09 Tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Kalimantan Utara dan seperti
Peraturan Gubernur Nomor 03 Tahun 2013 urusan Pemudaan dan Olahraga masih tetap
melekat pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.
Sebagai implentasi UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada tanggal
03 Oktober 2016 DPRD Kalimantan Utara bersama Gubernur Kalimantan Utara
mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
dimana urusan Kepemudaan dan Olahraga tidak lagi menjadi satu Dinas dengan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan
Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi
Kalimantan Utara, Dinas Kepemudaan dan Olahraga berdiri sendiri menjadi OPD tipe A
dan di sah kan pada tanggal 12 Januari 2017 bersamaan dengan pelantikan Pejabat
Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan Kepala Dinas
Pertama Bapak Haermuddin, SH, M.AP
3.2. Capaian Kinerja Organisasi
1. Analisis hambatan dan upaya yang sudah dilakukan terkait pencapaian yang
sudah ada di perjanjian kinerja
Kinerja merupakan program yang bertujuan meningkatkan tata kelola dalam
penyediaan layanan publik. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja adalah sebagai
berikut:
1. Lingkungan Internal/Eksternal
2. Pimpinan
3. Sumber Daya Manusia
38
4. Keratifitas, Inovasi dan Motivasi
5. Imbalan/Pendapatan
6. Kebijakan
7. Rasionalisasi
Beberapa hambatan yang menyebabkan kurang optimalnya kinerja Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:
a. Adanya silva anggaran yang disebabkan oleh sisa/selisih dari hasil negosiasi selisih
antara biaya di DPA dengan hasil penawaran.
b. Kegiatan Pada Bidang Bidang Mengacu Pada Kegiatan Yang Dilaksanakan Oleh
Kementrian Terkait yang Waktunya tidak Dapat Ditentukan
c. Belum adanya konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan serta pencairan anggaran
kegiatan sehingga sering terjadi ketidak singkronan.
d. Kurangnya pemahaman pegawai terkait konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan
serta pencairan dana kegiatan.
e. Adanya beberapa kegiatan dilakukan pergeseran anggaran sehingga pelaksanaannya
menunggu pengesahan APBDP Tahun 2018.
Untuk mengatasi beberapa permasalahan diatas, adapun rencana tindak lanjutnya
antara lain:
a. Menyusun RKA tahun berikutnya untuk memaksimalkan penyerapan anggaran dan
pencapaian target kinerja.
b. Melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan
setiap bulannya.
c. Meningkatkan pemahaman pegawai terkait perencanaan, pelaksanaan serta pencairan
anggaran pada tahun berikutnya.
d. Meningkatkan konsultasi dan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan baik dalam
lingkup Dispora maupun instansi terkait lainnya.
e. Meningkatkan pembinaan kepegawaian untuk memaksimalkan kinerja Pegawai dan
Staf.
f. Membuat Standar Operasional Prosedur untuk memudahkan dalam melaksanakan
pekerjaan;
g. Menciptakan lingkungan kerja yang harmonis di lingkungan Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Provinsi Kalimantan Utara;
h. Menciptakan hubungan kerja yang baik dengan instansi lain
39
LKjIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Kaltara
Tahun 2018
2. Analisis Hasil Target Capaian Kinerja dan Realisasi
Sebagai upaya pengembangan system akuntabilitas sekaligus sebagai amanah
pelaksana dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Permen PAN dan RB) No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja
dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 Tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah.
Indikator Kinerja didefinisikan sebagai ukuran keberhasilan (baik kuantitatif maupun
kualitatif) yang mengambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.
Indikator Kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif,
mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah sasaran telah tercapai. Karena itu,
pencapaian sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara dapat
dilakukan dengan menilai seberapa jauh Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara telah tercapai.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2018, dilakukan dengan cara membandingkan antara target
pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat
apakah sasarannya telah ditetapkan tercapai atau tidak. Rincian tingkat capaian kinerja
masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel berikut :
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian %
1 2 3 4 5
1. Meningkatnya
kemandirian
pemuda
Persentase Pemuda
mandiri
60% 57,66% 96,09%
2. Meningkatnya
prestasi olahraga
daerah
Persentase atlet pelajar
kaltara yang Meraih Gelar
Juara pada kejuaraan
nasional
54,5% 53,73% 98,59%
Adanya Perubahan RPJMD dimana Tugas dan Fungsi Dasar Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Mengalami Pergeseran Sehingga Harus dilakukan Revisi atas Sasaran strategis
beserta indikator Kinerja OPD yang disesuaikan dengan perubahan pada struktur
cascading Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi kalimantan Utara, sebagaimana
tampak pada tabel diatas. Hal ini menyebabkan realisasi Target dan Capaian Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2018 Tidak Mungkin Untuk dibandingkan dengan
Realisasi tahun Sebelumnya karena terdapat perbedaan yang sangat signifikan dari sisi
variabel dan Formulasi perhitungannya.
Adapun Realisasi Capaian tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah
ini
40
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target
Capaian
% Kinerja Realisasi
2017 2018 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7
1. Terwujudnya Kualitas
Pembibitan Olahraga
Pemsyarakatan
Olahraga dan Prestasi
Presentasi
Kabupaten/Kota yang
memiliki sarana
prasarana olahraga
untuk umum
65% - 45% - 69%
Persentasi Penduduk
(usia potensial) untuk
pembibitan olahraga
prestasi)yang menjadi
anggota klub cabang
olahraga
60% - 50% - 83%
Presentasi kegiatan olahraga,event olahraga prestasi yang diselenggarakan serta diikuti di tingkat Provinsi atau Nasional
67% - 60% - 89%
Jumlah klub dan organisasi di tingkat Provinsi
25 - 15% - 60%
2. Meningkatnya
kemandirian pemuda
Persentase Pemuda
mandiri
- 60% - 57,6
6%
96,09%
3. Meningkatnya prestasi
olahraga daerah
Persentase atlet
pelajar kaltara yang
Meraih Gelar Juara
pada kejuaraan
nasional
- 54,5
%
- 53,7
3%
98,59%
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 berdasarkan Tujuan
RPJMD Provinsi Kalimantan Utara yaitu Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Dinas
Kepemudaan dan Olahraga memiliki tujuan yaitu Meningkatnya Kualitas peran pemuda
dalam pembangunan dan Meningkatnya Prestasi Olahraga yang tercantum dalam
Renstra OPD, Dalam mewujudkan Tujuan OPD secara umum Terdapat target kinerja dari
2 indikator kinerja yang telah ditetapkan yang dapat tercapai, bahkan pencapaiannya
melampaui target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu :
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kemandirian pemuda, dengan indikator
Kinerjanya meliputi :
1. Persentase Pemuda mandiri.
Indikator kinerja ini dirumuskan sebagai penggambaran peningkatan kapasitas
pemuda melalui program kegiatan pembinaan yang dilakukan. Ditahun 2018, Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara Menyelenggarakan pendidikan
dan pelatihan, serta pembekalan Keterampilan Pemuda melalui 1 Program yaitu
41
LKjIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Kaltara
Tahun 2018
Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dengan kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan
Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA), Jambore Pemuda Indonesia, dan
Kirab Pemuda Indonesia. Formulasi perhitungan kinerja indikator ini merupakan
rasio antara Jumlah pemuda yang lolos seleksi program pembekalan kompetensi
yang dilaksanakan dengan jumlah keseluruhan pemuda yang dibina, dalam hal ini
merupakan pemuda yang aktif dan ikut serta pada proses seleksi masing-masing
kegiatan. Adapun realisasi capaian untuk indikator kinerja ini mencapai 57,66% dari
semula ditargetkan sebesar 60% atau 96,09% dari target yang ditentukan.
Adapun Formulasi Perhitungan Realisasi Kinerja Pada Indikator Sasaran Strategis
adalah
Dengan Datanya meliputi :
Peserta Seleksi Jumlah Pemuda yang Lolos
Seleksi
Kegiatan
Paskibraka
61 Orang 46 Orang
Jambore
Pemuda
Indonesia
30 Orang 16 Orang
Kirab Pemuda 20 Orang 2 Orang
Total 111 Orang 64 Orang
= 64 / 111 x 100 =57,66%
Sasaran Strategis 2 : Persentase atlet pelajar kaltara yang lolos seleksi
kejuaraan nasional, dengan indikator kinerja meliputi:
1. Persentase atlet pelajar kaltara yang lolos seleksi kejuaraan nasional
Indikator ini merupakan rasio antara Jumlah atlet pelajar daerah yang lolos seleksi
kejuaraan nasional dengan Jumlah Atlet Pelajar yang dibina, yang adalam hal ini
merupakan jumlah atlet pelajar yang mengikuti pelatihan dan seleksi yang
dilakukan. Capaian realisasi pada indikator ini pada tahun 2018 mencapai 53,73%
dari target sebesar 54,5% atau mencapai 98,59% dari target yang ditentukan.
Adapun rata-rata capaian realisasi sasaran strategis bidang Olahraga pada tahun
2017 adalah sebesar 75,25% yang diperoleh dari beberapa indikator berbeda
seperti; Presentase Kabupaten/Kota yang memiliki sarana prasarana olahraga untuk
Jumlah pemuda yang lolos seleksi program pembekalan kompetensi Jumlah pemuda yang dibina
x 100
Jumlah yang Lolos Paskibraka, JPI dan Kirab Jumlah Peserta Seleksi Paskibraka, JPI dan Kirab
x 100
(Sumber Data : Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara)
42
umum, Persentase penduduk (usia potensial untuk pembibitan olahraga
prestasi) yang menjadi anggota klub cabang olahraga, Presentase kegiatan
olahraga event olahraga prestasi yang di selenggarakan serta diikuti di tingkat
Provinsi atau Nasional, dan Jumlah klub dan organisasi olahraga di tingkat Provinsi.
Perubahan rumusan tujuan OPD, sasaran OPD, serta indikator-indikatornya terkait
dengan adanya kebijakan penyesuaian dan perubahan komponen Sakip pemerintah
provinsi Kalimantan utara pada tahun 2018.
Adapun Formulasi Perhitungan Realisasi Kinerja Pada Indikator Sasaran Strategis
adalah
Dengan Datanya meliputi :
Jumlah Atlet yang Dibina Jumlah Atlet yang Lolos
Seleksi Kejurnas
Kegiatan PPLP
(Gulat)
32 Orang 10 Orang
POPWIL 35 Orang 26 Orang
Total 67 Orang 36 Orang
= 36 / 67 x 100 = 53,74%
3. Faktor-Faktor Pendukung Pencapaian Realisasi Kinerja
Capaian realisasi kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara
tahun 2018 tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung yang berpengaruh cukup signifikan
dalam teknis pelaksanaan setiap program dan kegiatan. Adapun faktor-faktor terebut
antara lain:
1. Ketersediaan anggaran yang cukup untuk pelaksanaan program dan kegiatan
kedianasan
2. Pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan dari sudut pandang waktu,
tempat, serta pendanaan
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai sebagai pendukung
pelaksanaan program dan kegiatan dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga
pelaporan hasil
4. Bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, baik pihak dari dalam Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Utara, serta pihak luar yang begitu banyak memberikan
dukungan dalam pelaksanaan di lapangan
Jumlah atlet pelajar daerah yang lolos seleksi kejuaraan nasional Jumlah Atlet Pelajar yang dibina (mengikuti pelatihan dan seleksi)
x 100
Jumlah Atlet yang Lolos Kejurnas Gulat (PPLP) dan Popwil
Jumlah Atlet PPLP Gulat dan Atlet Pelajar Lainnya
x 100
(Sumber Data : Bidang Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara)
43
LKjIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Kaltara
Tahun 2018
4. Realisasi Program, Kegiatan dan Anggaran
Pada Penetapan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara
tahun 2018 telah ditetapkan 5 (Lima) program antara lain yaitu :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
5. Program Peningkatan peran Serta Kepemudaan
Selanjutnya capaian kinerja dari masing-masing program tersebut diatas adalah
sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
No
Urusan/Bidang
Urusan/Program/
Kegiatan
Indikator Keluaran
Target
Satuan Target Anggaran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah surat yang dikirim
120
Lembar 10.000.000
2
Penyediaan jasa
Komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Jumlah bulan penyedia
jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
12 Bulan 82.200.000
3
penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang
disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan
10 Unit 100.000.000
4
Penyediaan Jasa Administrasi keuangan
Jumlah penyediaan jasa administrai keuangan
12 Bulan 955.750.000
5 penyediaan jasa
kebersihan kantor
Jumlah penyediaan jasa
kebersihan kantor
12 Bulan 83.300.000
6
penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki
5 Jenis 75.000.000
7
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Dokumen yang di Gandakan dan Di Jilid
12 Bulan 100.000.000
8
penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 Bulan 75.000.000
9
penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah komponon instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang
disediakan
3 Jenis 50.000.000
10 Penyediaan peralatan
dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
10 Jenis 575.146.000
11
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bulan ketersediaan bahan bacaan dan
peraturan perudang-undangan
12 Bulan 20.000.000
12 penyediaan makanan
dan minuman
Jumlah makanan dan minuman bagi tamu dan
rapat
12 Bulan 85.000.000
44
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Kegiatan pada program ini pada tahun 2018 terdapat 1 kegiatan seperti pada
tabel dibawah ini :
No Kegiatan
Indikator Keluaran Satuan Target Anggaran
(Rp)
Penyewaan
Jumlah
1
rumah/gedung/parkir
rumah/gedung/gudang
unit 1 260.000.000
an kantor dinas yang
parkiran kantor dinas
di sewa
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Kegiatan pada program ini pada tahun 2018, terdapat 1 kegiatan seperti pada tabel
dibawah ini :
No Kegiatan Indikator Keluaran Satuan Target Anggaran
(Rp)
Jumlah ASN yang
1 Bimbingan teknis mengikuti bimbingan
implementasi peraturan teknis implementasi orang 15 40.000.000
perundang-undangan peraturan perundang-
undangan
4. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.
kegiatan pada program ini pada tahun 2018, terdapat 3 kegiatan seperti pada tabel
dibawah ini :
No Kegiatan Indikator Keluaran Satuan Target Anggaran
(Rp)
1 Pembinaan Olahraga Prestasi tingkat daerah
Jumlah cabang olahraga yang memiliki prestasi
Cabor 8 271.060.000
2 Penyelenggaraan Kompetisi
Olahraga
Pekan olahraga pelajar
tingkat wilayah
Kompeti
si 1 431.729.000
3 Pengambangan Olahraga
Rekreasi
Jumlah atlit yang dibina
dalam olahraga rekreasi Orang 98 1.295.500.000
5. Peningkatan Peran serta Kepemudaan.
kegiatan pada program ini pada tahun 2018, terdapat 1 kegiatan seperti pada tabel
dibawah ini :
No Kegiatan Indikator Keluaran Satuan Target Anggaran
(Rp)
1 Penyelenggaraan kegiatan Pasukan Pengibar Bendera
Pusaka (PASKIBRAKA)
Jumlah pasukan pengibar bendera
pusaka
Orang 44 1.527.232.000
13
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi selama 1 tahun ke luar
daerah
30 Kali 693.000.000
14
Rapat-rapat koordinasi,pembinaan,dan pengawasan di
dalam daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan
pengawasan dalam daerah
12 Bulan 629.175.472
45
LKjIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Kaltara
Tahun 2018
Seperti pada tabel diatas Kegiatan yang termasuk dalam Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga yang berada pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 meliputi :
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
Pada Tahun 2018 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 431.729.000,- terealisasi
sebesar Rp. 419.882.000,- atau 97,26 % dan realisasi fisik sebesar 100%. bila
dibandingkan dengan Tahun 2017 dimana kegiatan dianggarkan sebesar Rp.
1.535.750.750,- terealisasi sebesar Rp. 1.123.273.404,- atau 73.14% dan realisasi
fisik sebesar 100%
Pembinaan Olahraga Prestasi tingkat daerah
Pada Tahun 2018 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 271.060.000,- terealisasi
sebesar Rp. 259.151.000,- atau 95,61 % dan realisasi fisik sebesar 100%.
Pengambangan Olahraga Rekreasi
Pada Tahun 2018 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.295.500.000,- terealisasi
sebesar Rp. 1.080.197.500,- atau 93.38 % dan realisasi fisik sebesar 100%.
Seperti pada tabel diatas Kegiatan yang termasuk dalam Program Peningkatan
Peran Serta Kepemudaan yang berada pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2018 meliputi :
Penyelenggaraan kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA)
Pada Tahun 2018 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.527.232.000,- terealisasi
sebesar Rp. 1.419.060.000,- atau 92,96 % dan realisasi fisik sebesar 100%.
3.3. Realisasi Keuangan
Total Anggaran secara keseluruhan untuk satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara untuk Tahun Anggaran
2018 sebanyak Rp. 11.256.875.125,- yang terdapat dalam Belanja Tidak Langsung
(BTL) Rp. 3.897.782.653,- dan Belanja Langsung (BL) Rp. 7.359.092.472,- adapun
rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :
Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Realisasi pada SKPD Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Provinsi Kalimantan Utara, untuk Tahun 2018 adalah :
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1 Belanja Tidak Langsung 3.897.782.653,- 3.596.777.441,- 92,28%
Untuk melihat realisasi pencapaian target kinerja keuangan perkegiatan pada Belanja
Langsung Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara, adalah sebagai
berikut :
46
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1 Penyediaan jasa surat
menyurat 10,000,000 9,975,000 99,75%
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 82,200,000 51,992,800 63.25%
3
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
100,000,000 66,078,950 66.08%
4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 955,750,000 771,944,250 80.77%
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 83,300,000 68,689,500 82.46%
6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 75,000,000 64,543,000 86.06%
7 Penyediaan alat tulis kantor 100,000,000 98,828,700 98.83%
8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 90,000,000 67,870,100 75.41%
9
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
50,000,000 49,923,950 99.85%
10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 575,146,000 569,591,000 99.03%
11
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan 20,000,000 14,762,800 73.81%
12 Penyediaan makanan dan minuman 85,000,000 52,607,476 61.89%
13 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 778,000,000 777,999,891 100%
14
Rapat-rapat koordinasi,pembinaan, dan pengawasan di dalam daerah
529,175,472 529,004,140 99.97%
15
Penyewaan rumah/gedung/gudang parkiran kantor dinas
260,000,000 259,600,000 99.85%
16
Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan 40,000,000 39,500,000 98.75%
17 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 271,060,000 259,150,717 95.61%
18 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
431,729,000 419,881,500 97.26%
19 Pengembangan olahraga
rekreasi 1,295,500,000 1,080,197,500 83.38%
20
Penyelenggaraan kegiatan
Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
1,527,232,000 1,468,578,537 96.16%
Jumlah 7,359,092,472 6,720,719,811 91,33%
Penyerapan Anggaran/Realisasi, Anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi
Kalimantan Utara sesuai dengan target dimana Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi
Kalimantan Utara merupakan OPD baru di Provinsi Kalimantan Utara, sehingga permasalahan
utama yang dihadapi oleh kekurangan tenaga/SDM, terisi dengan pencapaian realisasi sebesar
91,66%. menunjukkan bahwa tenaga/SDM yang ada di Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kalimantan Utara sudah cukup mampu untuk melaksanakan program kerja/kegiatan yang ada
pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018.
47
LKjIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Kaltara
Tahun 2018
3.4. Aspek Keuangan
Rincian Kegiatan dan Pagu Dana Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
PAGU ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2018
Dalam rangka mewujudkan Sasaran strategi dengan indikator dan target
sebagaimana tersebut diatas akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan di Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018.
KODE PROGRAM/KEGIATAN
PAGU/ANGGARAN (Rp)
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 11,256,875,125.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.897.782.653.00
BELANJA LANGSUNG 7,359,092,472.00
2.13 . 2.13.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3,533,571,472
2.13 . 2.13.01.01 . 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 10,000,000
2.13 . 2.13.01.01 . 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
82,200,000
2.13 . 2.13.01.01 . 01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
100,000,000
2.13 . 2.13.01.01 . 01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 955,750,000
2.13 . 2.13.01.01 . 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 83,300,000
2.13 . 2.13.01.01 . 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
75,000,000
2.13 . 2.13.01.01 . 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 100,000,000
2.13 . 2.13.01.01 . 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
90,000,000
2.13 . 2.13.01.01 . 01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
50,000,000
2.13 . 2.13.01.01 . 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
575,146,000
2.13 . 2.13.01.01 . 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
20,000,000
2.13 . 2.13.01.01 . 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 85,000,000
2.13 . 2.13.01.01 . 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
778,000,000
2.13 . 2.13.01.01 . 01.19 Rapat-rapat koordinasi,pembinaan, dan pengawasan di dalam daerah
529,175,472
2.13 . 2.13.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
260,000,000
2.13 . 2.13.01.01 . 02.11 Penyewaan rumah/gedung/gudang parkiran kantor dinas
260,000,000
2.13 . 2.13.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
40,000,000
2.13 . 2.13.01.01 . 05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
40,000,000
2.13 . 2.13.01.01 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
2.13 . 2.13.01 . 20. 04 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
271,060,000
2.13 . 2.13.01.01 . 20.06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 431,729,000
2.13 . 2.13.01 . 20. 11 Pengembangan olahraga rekreasi 1.295.500.000
2.13 . 2.13.01 . 16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
1,527,232,000
2.13 . 2.13.01 . 16. 13 Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA)
1,527,232,000
JUMLAH 11,256,875,125
48
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Kalimantan Utara disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah
sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi
pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan
laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun
tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi
pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun
Anggaran 2018, serta Penetapan Kinerja Tahun 2018. Berdasarkan hasil pengukuran
kinerja dari sasaran dan kegiatan secara umum telah dapat dicapai dengan baik.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai tindak lanjut dari instruksi
Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang pelaporan
keuangan berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, dan kinerja instansi, serta
Peraturan Menteri PAN/RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian
Kinerja, dan tata reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, secara umum sasaran
tersebut dapat tercapai dengan baik.
Laporan Instansi Kinerja Pemerintah ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan
Good Governance dan Clean Government yang melibatkan stake holders, sehingga ke
depan akan tercapai sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat sebagai bentuk dari
transparansi terhadap Dinas kepeumdaan dan Olahraga provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2017 terhadap masyarakat.
Tanjung Selor, 4 Februari 2019
Kepala Dinas, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara
Haerumuddin, SH.,M.Si Pembina Utama Madya, IV/d NIP. 19641231 199402 1 011