2015 PUSAT PEMANFAATAN PENGINDERAAN JAUH LAPAN LITBANG STANDAR METODE DAN KUALITAS PENGOLAHAN DATA PENGINDERAAN JAUH (PENYUSUNAN PEDOMAN PENGOLAHAN PENGINDERAAN JAUH UNTUK KLASIFIKASI DAN DETEKSI PARAMETER GEOFISIK)
2015
PUSAT PEMANFAATAN PENGINDERAAN JAUH
LAPAN
LITBANG STANDAR METODE DAN KUALITAS PENGOLAHAN DATA PENGINDERAAN JAUH (PENYUSUNAN PEDOMAN PENGOLAHAN PENGINDERAAN JAUH UNTUK KLASIFIKASI DAN DETEKSI PARAMETER GEOFISIK)
LITBANG STANDAR METODE DAN KUALITAS PENGOLAHAN DATA PENGINDERAAN JAUH
(PENYUSUNAN PEDOMAN PENGOLAHAN PENGINDERAAN JAUH UNTUK KLASFIKASI DAN DETEKSI
Oleh: Samsul Arifin Bidawi Hasyim Dony Kushandono Surlan BM Riyanto Subowo Iskandar Effendy Saprudin Vieke Yuriswati
PUSAT PEMANFAATAN PENGINDERAAN JAUH
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
Jl. Kalisari No. 8 Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710
Telp. (021) 8710065 Faks. (021) 8722733
i
LAPORAN KEGIATAN LITBANGYASA
LITBANG STANDAR METODE DAN KUALITAS PENGOLAHAN DATA PENGINDERAAN JAUH
DOMAN PENGOLAHAN PENGINDERAAN JAUH
UNTUK KLASFIKASI DAN DETEKSI PARAMETER GEOBIOFISIK)
PUSAT PEMANFAATAN PENGINDERAAN JAUH
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710
Telp. (021) 8710065 Faks. (021) 8722733
ii
iii
KATA PENGANTAR
Undang-undang No.21 tahun 2013 mengamanatkan kepada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) untuk menetapkan metode dan kualitas pengolahan data penginderaan jauh. Sehubungan dengan hal tersebut, akan dilakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan (litbangyasa) pemanfaatan penginderaan jauh sebagai dasar dalam penentuan metode dan kualitas pengolahan data. Kegiatan litbangyasa tersebut tentunya tidak dilakukan dalam waktu setahun atau dua tahun sehingga metode dan kualitas data langsung ditetapkan, namun memerlukan proses dan waktu yang cukup panjang. Agar setiap kegiatan untuk menuju hal tersebut terdokumentasi dengan baik, maka disusunlah buku laporan setiap tahunnya.
Puji syukur kehadirat Allah SWT, penyusunan buku hasil litbangyasa dengan judul utama Litbang Standar Metode Dan Kualitas Pengolahan Data Penginderaan Jauh dengan sub judul Penyusunan Pedoman Pengolahan Penginderaan Jauh Untuk Klasfikasi Dan Deteksi Parameter Geobiofisik telah diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai bukti pertanggung jawaban hasil kegiatan litbangyasa yang dibiayai oleh DIPA Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh. Buku ini intinya terdiri dari 6 Bab yang memuat (1) Pendahuluan, (2) Pelaksanaan Kegiatan, (3) Hasil Pelaksanaan , (4) Kesimpulan dan Saran (6) Daftar Pustaka. Buku ini disertai dengan lampiran-lampiran yang mendukung hasil kegiatan tersebut.
Dalam penyusunan buku ini tentunya melibatkan tim litbangyasa yang bekerja selama tahun 2015, narasumber baik dari tim litbangyasa yang lain dan perguruan tinggi, dan juga pihak-pihak lain yang terkait. Masukan-masukan dan hasil-hasil diskusi memperkaya kegiatan ini sehingga mendapatkan hasil yang semakin baik. Kepada pihak-pihak terkait yang telah membantu kegiatan ini, saya selaku Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kepada tim litbangyasa yang telah melakukan kegiatan litbangyasa ini, selain buku ini diharapkan juga dipublikasikan hasil temuan-temuan yang sudah didapatkan dalam media yang lain seperti Jurnal, baik nasional maupun internasional.
Akhir kata, tak ada gading yang tak retak, buku ini tentunya tidak sempurna, namun ini akan menjadi dokumen yang penting dalam kegiatan penelitian dan pengembangan selanjutnya. Kritik dan saran terkait penyusunan buku ini dapat disampaikan langsung, baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini akan dapat membantu agar penyusunan buku berikutnya menjadi lebih baik.
Jakarta, 14 Desember 2015 Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh
Dr. M. RokhisKhomarudin
iv
v
DAFTAR ISI
Halaman: KATA PENGANTAR iii DAFTAR ISI v
I. PENDAHULUAN 1
II. TUJUAN DAN SASARAN 1 2.1. Tujuan 1 2.2. Sasaran 1
III. TINJAUAN PUSTAKA 2
IV. BAHAN DAN METODE 2 4.1. Bahan 2 4.2. Metode 2
V. HASIL DAN PEMBAHASAN 4 5.1. Inventarisasi Daft Dokumen 4 5.2. Rapat Koordinasi/FGD 4 5.3. Penyusunan Panduan dan Draf Pedoman 5
VI. KESIMPULAN 5
DAFTAR PUSTAKA
6
LAMPIRAN 42
Lampiran 1 Panduan Penyusunan Pengolahan Data Penginderaan Jauh 7 Lampiran 2 Draf Pedoman Pengolahan Data Penginderaan Jauh Klasifikasi
dan Deteksi Parameter Geobiofisik 37
1
LITBANG STANDAR METODE DAN KUALITAS PENGOLAHAN DATA PENGINDERAAN JAUH
(PENYUSUNAN PEDOMAN PENGOLAHAN PENGINDERAAN JAUH UNTUK KLASFIKASI DAN DETEKSI PARAMETER GEOBIOFISIK)
Samsul Arifin*), Bidawi Hasyim, Dony Kushandono,BM Riyanto Subowo Iskandar Effendy, Saprudin
Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh LAPAN *)E-mail: [email protected]
I. PENDAHULUAN
Amanat UU No 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan mengamatkan dalam Pasal 19 diantaranya untuk pengolahan data pengindeaan jauh yang meliputi: koreksi geometrik; koreksi radiometrik; klasifikasi; dan deteksi parameter geo-bio-fisik. Disamping itu amanat UU tersebut dalam melakukan pengolahan data penginderaan jauh wajib dilakukan dengan mengacu pada metode dan kualitas pengolahan data penginderaan jauh yang ditetapkan oleh Lembaga. Oleh karena itu Lembaga dalam hal ini Pusfatja-Deputi Penginderaan Jauh - Lapan berkewajiban untuk membuat suatu pedoman berkaitan hal tersebut.
Pada dasarnya hasil litbang Pusfatja - Kedeputian Penginderaan Jauh LAPAN telah banyak dihasilkan, akan tetapi sampai saat ini belum memiliki atau membuat suatu pedoman pengolahan data penginderaan jauh untuk berbagai aplikasi klasifikasi dan deteksi parameter geobio fisik. Pada tahun 2015 pusfatja memiliki tugas menyusun suatu pedoman-pedoman tersebut sebagai acuan dalam pengolahan data penginderaan jauh untuk pengguna baik instansi pemerintah maupun masyarakan / swasta.
Mengingat pedoman baru dibuat pertama kali, akibatnya draf pedoman pengolahan penginderaan jauh yang telah dibuat tidak seragam dalam hal format penyusunan pedoman, sehingga perlu dilakukan terlebih dahulu membuat suatu panduan penyusunan pedoman. Dalam pembuatan panduan penyusunan pedoman perlu adanya tim pelaksana, tim teknis dan tim verifikator.
II. TUJUAN DAN SASARAN 2.1. Tujuan
Menyusun panduan penyusunan pedoman dan menyusun draf pedoman pengolahan penginderaan jauh untuk klasifikasi dan deteksi parameter geobiofisik.
2.2. Sasaran 1. Tersedianya panduan penyusunan pedoman pengolahan pemanfaatan data
penginderaan jauh untuk klasifikasi dan deteksi parameter geobiofisik.
2
2. Tersedianya draf pedoman klasifikasi dan deteksi parameter geobiofisik penginderaan jauh untuk mendukung produksi informasi: a. Draf Pedoman Pemantauan Fase Pertumbuhan Tanaman Padi
Menggunakan Data Penginderaan Jauh b. Draf Pedoman Teknis Pemantauan Luas Permukaan Air Danau
Menggunakan Data Satelit Penginderaan Jauh c. Draf Pedoman Teknis Pengolahan Data Penginderaan Jauh Untuk
Ekosistem Terumbu Karang d. Draf Pedoman Teknis Pengolahan Data Penginderaan Jauh Landsat 8 Untuk
Mangrove e. Draf Pedoman Pembuatan Informasi Spasial Zona Potensi Penangkapan
Ikan Berbasis Data Satelit Penginderaan Jauh f. Draf Pedoman Teknis Pengolahan Data Penginderaan Jauh Untuk Analisis
Muatan Padatan Tersuspensi g. Draf Pedoman Pemanfaatan Data Landsat-8 Untuk Deteksi Daerah Bekas
Terbakar h. Draf Pedoman Pemanfaatan Data Landsat-8 Untuk Deteksi Daerah
Tergenang Banjir i. Draf Pedoman Pengolahan Klasifikasi Penutup Lahan Secara Digital
Menggunakan Data Penginderaan Jauh
III. TINJAUAN PUSTAKA a. UU No. 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan. b. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 8 Tahun 2015 Tentang
Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pemetaan Cepat untuk Bencana Gempa Bumi, Gunung Api, Tsunami, Dan Banjir.
c. BSN, Pedoman Penulisan Standar Nasional Indonesia, Pedoman Standardisasi Nasional, PSN 08:2007
d. BSN, SNI : 7645- 2010. e. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4
Tahun 2008, Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana f. A Sourcebook Of Methods And Procedures For Monitoring And Reporting
Anthropogenic Greenhouse Gas Emissions And Removal Associated With Deforestation, Gains And Losses Of Carbon Stocks In Forests Remaining Forests, And Forestation.
IV. BAHAN DAN METODE 4.1. Bahan a. Dokumen hasil penelitian dan pengembangan di liangkungan Pusfatja LAPAN. b. Buku Literatur Pustaka 4.2. Metode
Metode dalam penelitian dan pengembangan standar metode dan kualitas pengolahan ini adalah ; 1. Perencanaan dan pembuatan proposal
3
2. Mengumpulkan hasil pemodelan/metode pengolahan data penginderaan jauh untuk klasifikasi digital penutup lahan dan deteksi parameter Geobio fisik;
3. Studi Literatur terkait dengan penyusunan pedoman; 4. Merumuskan dan Menyusun Panduan Penyusunan Pedoman Pengolahan Data
Penginderaan Jauh untuk Klasifikasi Digital Penutup Lahan dan Deteksi Parameter Geo-Bio Fisik;
5. Koordinasi/FGD/Sosialisasi, 6. Menyusun Draf Pedoman Pengolahan Data Penginderaan Jauh untuk Klasifikasi
Digital Penutup Lahan dan Deteksi Parameter Geo-Bio Fisik; 7. Pembuatan Laporan.
Gambar 1. Diagram Kegiatan
4
V. HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1. Inventarisasi Draf Pedoman
Draf pedoman yang akan diajukan untuk pedoman pengolahan pemanfaatan penginderaan jauh untuk klasifikasi dan deteksi parameter geobiofisik yang dikumpulkan dari berbagai hasil penelitian dari para peneliti bidang di lingkungan Pusfatja-LAPAN antara lain adalah : 1. Dokumen Teknis Pemantauan Fase Pertumbuhan Tanaman Padi
Menggunakan Data Penginderaan Jauh 2. Dokumen Teknis Pemantauan Luas Permukaan Air Danau Menggunakan Data
Satelit Penginderaan Jauh 3. Dokumen Teknis Pengolahan Data Penginderaan Jauh Untuk Ekosistem
Terumbu Karang 4. Dokumen Teknis Pengolahan Data Penginderaan Jauh Landsat 8 Untuk
Mangrove 5. Dokumen Teknis Pembuatan Informasi Spasial Zona Potensi Penangkapan
Ikan Berbasis Data Satelit Penginderaan Jauh 6. Dokumen Teknis Pengolahan Data Penginderaan Jauh Untuk Analisis Muatan
Padatan Tersuspensi 7. Dokumen Teknis Pemanfaatan Data Landsat-8 Untuk Deteksi Daerah Bekas
Terbakar 8. Dokumen Teknis Pemanfaatan Data Landsat-8 Untuk Deteksi Daerah
Tergenang Banjir 9. Dokumen Teknis Pengolahan Klasifikasi Penutup Lahan Secara Digital
Menggunakan Data Penginderaan Jauh 5.2. Rapat Koordinasi / FGD
Rapat koordinasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyamakan persepsi tentang pedoman antara tim pelaksana, tim teknis dan tim verifikator. Menyamakan persepsi yang dimaksud adalah persepsi pengertian pedoman, langkah-langkah menuju penyusunan pedoman dan hasil akhir dari suatu pedoman. Rapat Koordianasi dilakukan beberapa kali antara tim pelaksana, tim pelaksana denga tim teknis dan tim verifikator.
Dalam perjalanan ternyata penyusunan pedoman mengalami kendala yang sangat serius, karena dalam penyusunan pedoman sebenanya terlebih dahulu harus ada standar, memerlukan pengetahuan dan pemahaman tentang norma, stándar, prosedur, kritera yang akan dibuatkan pedomannya. Oleh karena itu diperlukan suatu koordinasi antar tim pelaksana, tim teknis dan verifikator.
Dalam rapat koordinasi yang telah dilaksanakan membahas topik terkait dengan penyusunan pedoman antara lain : a. Membahas pemahaman penafsiran UU 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan
khususnya Pasal 19 s/d 22 terkait tentang Penginderaan Jauh. b. Membahas dasar-dasar norma, standard, prosedur dan kriteria penyusunan
pedoman. c. Membahas sistematika penulisan dalam penyusunan pedoman klasifikasi
penutup lahan dan deteksi parameter geobiofisik menggunakan data penginderan jauh.
d. Membahas draf panduan penyusunan pedoman pengolahan pemanfaatan penginderaan jauh untuk klasifikasi dan deteksi geobiofisik.
5
Dari berbagai pertemuan sebelum menyusun draf pedoman pengolahan pemanfaatan penginderaan jauh direkomendasikan untuk melakukan / merencakan pembuatan : a. Sistimatika telah mengikuti templet / pedoman lembaga lain yang telah
diterbitkan untuk keseragaman, pengkalimatan yang mudah dimengerti b. Dalam membuat pedoman sebaiknya yang diwajibkan dalam amanat UU
21/2013 c. Diusulkan untuk membuat NPSK (Norma, Prosedur, Standard dan Kreteria)
sebelum menyusun pedoman. d. Membentuk tim teknis, tim pelaksana dan tim verifikasi.
5.3. Penyusunan Panduan dan Draf Pedoman Mengingat draf pedoman yang telah disusun oleh pada tim teknis ternyata memiliki keragaman dalam penyampaian dan penyajian, sesuai usulan tim verifiktor untuk dibuat suatu panduan dalam penyusunan pedoman. Menindaklanjuti usulan hasil rapat koordinasi, tim pelaksana litbang sampai akhir pelaksanaan kegiatan telah menghasilkan panduan penyusunan pedoman yang akan ditandatangani oleh pimpinan dalam hal ini Kepala Pusat. Panduan ini menjadi acuan bagi tim teknis dalam menyusun suatu pedoman. Hasil litbang ini telah berhasil menyusun panduan penyusunan pedoman pengolahan data penginderaan jauh, sebagaimana terdapat pada lampiran 1 dan draf penyusunan pedoman dapat dilihat pada lampiran 2. VI. KESIMPULAN DAN SARAN
Litbang standar metode dan kualitas pengolahan terforkus pada penyusunan panduan dan penyusunan pedoman. Kegiatan ini telah menghasilkan buku panduan penyusunan pedoman pengolahan data penginderaan jauh. Draf pedoman yang disusun terdiri dari 9 draf pedoman yang terdrir dari berbagai bidang aplikasi penginderaan jauh diantranya bidang darat, laut, lingkungan dan desiminasi informasi.
Dalam peyusunan pedoman masih terdapat beberapa kendala diantaranya belum tersedianya NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria). Oleh karena itu disarankan sebelum membuat pedoman sebaiknya dilakukan terlebih dahulu NSPK dan pembuatan pedoman sebaiknya terkait dengan tupoksi LAPAN di bidang penginderaan jauh yaitu klasifikasi dan deteksi parameter geobiofisik.
6
DAFTAR PUSTAKA Arbiol, R., Zhang Y., Palà V., Advanced Classification Techniques: A Review,
Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), Parc de Montjuïc, E-08038 Barcelona, Spain
Anderson, Modified Land Use/Land Cover Classification used for the USGS National Land Cover Dataset. USGS
Al-Ahmadi, F.S. 2008. Hames Comparison of Four Classification Methods to Extract Land Use and Land Cover from Raw Satellite Images for Some Remote Arid Areas, Kingdom of Saudi Arabia.
BSN, 2007, PSN 08:2007, Penulisan Standar Nasional Indonesia, Jakarta BSN, 2010, SNI 7645-2010 Klasifikasi penutup lahan, Jakarta Lu, U. dan Weng Qu. 2007. A survey of image classification methods and
techniques for improving classification performance, Center for the Study of Institutions, Population, and Environmental Change, Indiana University, Bloomington, USA, Department of Geography, Geology, and Anthropology, Indiana State University, Terre Haute, IN 47809, USA.
Foresman, T., Steward T. A. Pickett, Wayne C. Zipperer USDA. 1997. Methods for spatial and temporal land use and land cover assessment for urban ecosystems and application in the greater Baltimore-Chesapeake region, Department of Geography, University of Maryland, Baltimore County, USA
Pradhan, R., Ghose K., Jeyaram. 2010. Land Cover Classification of Remotely Sensed Satellite Data using Bayesian and Hybrid classifier, Department of Computer Science and Engineering, Sikkim Manipal Institute of Technology, Rangpo, Sikkim, INDIA.
7
LAMPIRAN 1
Draf Panduan Penyusunan Pedoman Pengolahan Data
Penginderaan Jauh
Panduan No. /Pusfatja/2015
PUSAT PEMANFAATAN PENGINDERAAN JAUH
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
2015
PANDUAN PENYUSUNAN PEDOMAN PENGOLAHAN DATA
PENGINDERAAN JAUH
8
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa Panduan Penyusunan Pedoman Pengolahan Data Penginderaan Jauh telah dapat diselesaikan dengan baik.
Panduan ini disusun sebagai salah satu tugas Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh (Pusfatja) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) untuk merumuskan Norma, Pedoman, Prosedur dan Standard pengolahan klasifikasi dan deteksi paremeter geobiofisik berbasis penginderaan jauh di lingkungan Pusfatja – LAPAN.
Berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam membuat buku panduan penyususan pedoman ini, untuk itu perkenankan kami mengucapkan terimakasih kepada :
1. Segenap pimpinan LAPAN yang telah memberikan segala bentuk naungan dan dukungan dalam kegiatan ini.
2. Para narasumber yang telah mencurahkan segala kemampuan dan ilmunya demi terwujudnya buku panduan penyusunan podoman ini.
3. Tim penyusun, tim verifikasi dan tim pelaksana dari instansi sektoral terkait maupun dari kalangan intern yang telah bekerja keras hingga terselesaikannya buku panduan penyusunan pedoman ini.
Akhir kata, tak ada gading yang tak retak, kritik dan saran kami harapkan demi perbaikan buku panduan penyusunan pedoman ini pada masa yang akan datang. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pengguna.
DAFTAR ISI
Jakarta, 14 Desember 2015 Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Kepala
Dr. M. Rokhis Khomarudin, M.Si NIP : 197407221999031006
9
Kata pengantar Daftar isi Bab 1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
Pendahuluan…………………………………………………..
Latar belakang…………………………………………………
Pengertian umum………………………………………….…..
Ruang lingkup………………………………………………….
Penggunaan panduan…………………………………..……..
Komite penyusunan pedoman………………………………
Format penyusunan pedoman………………………………
Bagian awal……………………………………………………
Bagian isi………………………………………………………
Bagian penutup……………………………………………….
1
1
2
3
3
3
4
4
4
5
Bab 2 Tahapan Pengolahan Data Penginderaan Jauh …………… 5
2.1 Pemetaan unit pedoman ……………………………………. 5
2.2 Daftar unit pedoman…………………………………………. 7
2.2.1 Kode unit pedoman…………………………………………... 7
2.2.2 Judul unit pedoman…………………………………………..... 7
2.2.3 Diskripsi unit pedoman………………………………………. 7
2.3 Tahapan pengolahan………………………………………… 8
2.3.1 Presedur/Metode/Tahapan………………………………….. 8
2.3.2 Analisis kualitas / Uji akurasi………………………………... 8
2.4 Persiapan dan persyaratan pedoman……………………… 8
2.4.1 Bahan atau material………………………………………….. 8
2.4.2 Peralatan………………………………………………………. 9
2.4.3 Sumberdaya Manusia……………………………………….. 9
Bab 3 Penutup……………………………………………………….. 9
Daftar Lampiran………………………………………………. 9
Lampiran 1 Penjelasan bagian awal
Lampiran 2 Penjelasan bagian isi
Lampiran 3 Penjelasan bagian penutup
Lampiran 4 Contoh uraian unit pedoman
10
Panduan Penyusunan Pedoman Pengolahan Data Penginderaan Jauh
No. SK…../Pusfatja/2015
Bab 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang
Penyusunan pedoman pengolahan penginderaan jauh merupakan amanat Undang-undang Nomor No.21 Tahun 2013. Lembaga wajib membuat perencanaan, membangun, mengoperasikan satelit dan stasiun bumi, serta agar menetapkan metode dan kualitas pengolahan data (Pasal 16 ayat (2)). Lembaga menetapkan standar data, produk informasi, dan metode pengolahan data, melakukan pembinaan dan menetapkan standardisasi data dan produk informasi serta metode pengolahan penginderaan jauh nasional (Pasal 20 ayat (3), dan menetapkan pedoman pemanfaatan data dan diseminasi informasi penginderaan jauh (Pasal 22 ayat (1)). Amanat ini yang menjadi dasar diterbitkannya panduan untuk menjadi acuan dalam penyusunan pedoman pengolahan data penginderaan jauh.
Pedoman pengolahan data penginderaan jauh adalah dokumen yang berisi tentang rangkaian proses pengolahan data penginderaan jauh untuk menghasilkan suatu informasi tertentu yang dilengkapi dengan memenuhi persyaratan standar data, metode, dan kualitas pengolahan data, serta dan produksi informasinya. Proses penyusunan Pedoman pengolahan data penginderaan jauh dilakukan oleh yang dibuat di Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh selanjutnya diusulkan kepada Kepala LAPAN untuk ditetapkan sebagai pedoman pengolahan data dan produksi informasi yang berlaku secara nasional. Sebelum diusulkan untuk ditetapkan menjadi pedoman, rancangan pedoman ini akan disosialiasikan dan didiskusikan terlebih dahulu dengan para pemangku kepentingan.
Panduan ini disusun untuk memberikan arahan tentang pelaksanaan penyusunan pedoman yang akan disusun dibuat sehingga memudahkan penyusun dalam membuat pedoman yang ditugaskan. Panduan ini disahkan penggunaannya melalui SK Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh No. ......tahun ......... wajib digunakan oleh para peneliti/perekayasa/staf Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh yang diugaskan untuk menyusun pedoman pengolahan data penginderaan jauh.
1.2. Pengertian umum / Pengertian a. Standar adalah dokumen, yang ditetapkan melalui konsensus dan disahkan
badan/lembaga yang berwenang serta berisikan peraturan, pedoman, karakteristik kegiatan atau hasilnya, untuk pemakaian umum dan pemakaian berulang. Standar ditujukan untuk mencapai tingkat keteraturan optimum dalam konteks tertentu.(PSN : 08-2007)
b. Standar Pengolahan Data Penginderaan Jauh adalah adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pengolahan data dasar yang merupakan urusan wajib lembaga yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
c. Standardisasi adalah penyeragaman berbagai aspek terkait penginderaan jauh seperti: koreksi radiometric, koreksi geometric, metode pengolahan data,
11
klasifikasi dan deteksi parameter geobiofisik. Dalam konteks ini maka data penginderaan jauh dan pengolahannya yang telah ada SNI nya harus diperhatikan dengan baik dan ditingkatkan teknik akuisisi dan akurasinya dalam koridor yang telah distandarisasi.
d. Panduan penyusunan pedoman adalah dokumnen yang ditetapkan oleh pimpinan dalam suatu lembaga yang berwenang yang berisikan sistematika atau mekanisme penyusunan sebagai acuan dalam penyusunan pedoman.
e. Penginderaan Jauh adalah salah satu kegiatan keantariksaan berupa benda antariksa buatan manusia.berupa satelit yang membawa sensor berfungsi untuk merekam permukaan bumi
f. Pengolahan Data adalah manipulasi ke dalam bentuk yang lebih berarti berupa informasi.
g. Klasifikasi adalah pengolongan objek kedalam kelas-kelas menurut kriteria-kriteria tertentu berbasis data penginderaan jauh.
h. Geobiofisik adalah cabang ilmu yang tertentu yang mengkaji aplikasi aneka perangkat dan hukum ilmu pengetahuan tertentu untuk menjelaskan fenomena non hayati dan hayati berdasarkan penginderaan jauh.
1.3. Ruang lingkup a. Panduan ini menjelaskan aturan struktur dan penulisan dokumen yang
diharapkan menjadi acuan penyusunan pedoman pengolahan data penginderaan jauh.
b. Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin dokumen yang dibuat oleh panitia
teknis, disusun secara seragam, konsisten dan mudah dimengerti dengan memperhatikan tampilan tanpa mempengaruhi isi teknisnya.
1.4. Penggunaan panduan pedoman
Panduan penyusunan pedoman pengolahan data penginderaan jauh disusun untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusun pedoman tertentu dengan persyaratan sebagai berikut: 1. Pedoman yang terkait dengan metode dan kualitas pengolahan, disusun setelah
metode dan kualitas pengolahan tersebut diuji akurasinya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan yang cukup memadai.
2. Pedoman yang terkait dengan produksi informasi harus mengikuti kaidah-kaidah yang telah distandarkan nasional.
3. Sebelum ditetapkan, pedoman sebelumnya harus disosialisasikan secara internal dan eksternal.
1.5. Komite Penyusun Pedoman
Tim penyusun pedoman setidaknya terdiri dari tim teknis (tim perumus), tim verifikator dan tim pelaksana (komite) kegiatan. Tim teknis bertugas menelaah metode, kualitas pengolahan, dan produksi informasi yang akan dibuat pedoman, dan memutuskan kelayakan dari suatu metode, kualitas pengolahan, dan produksi informasi menjadi suatu pedoman. Tim pelaksana menyusun draft pedoman sesuai dengan panduan yang ditetapkan, sedangkan tim verifikator menelaah draft pedoman disesuaikan dengan panduan yang telah ditetapkan dan juga mengecek kelayakan pedoman. Masing-masing tim minimal terdiri dari 3 orang. Anggota tim
12
teknis dan tim verifikator wajib mengetahui dan memahami metode, kualitas pengolahan, dan produksi informasi yang akan ditetapkan sebagai pedoman. Tim pelaksana wajib mengetahui dan memahami panduan penyusunan pedoman.
1.6. Format Penyusunan Pedoman
Untuk menseragamkan penyusunan pedoman pengolahan data penginderaan jauh diharapkan terdiri dari 3 bagian. Masing-masing penjelasan dari bagian penyusunan pedoman dapat dilihat pada lampiran. Format penyusunan pedoman antara lain adalah : 1.6.1 Bagian Awal
Bagian awal dari penyusunan pedoman yang harus dibuat terdiri dari: a. Halaman Sampul b. Halaman Judul c. Kata Pengantar/Ucapan Terima Kasih d. Daftar Isi e. Daftar Tabel, daftar gambar, daftar rumus, daftar notasi dan daftar
lampiran (jika diperlukan) Penjelasan dari bagian awal terdapat pada lampiran 1.1.
1.6.2 Bagian Isi
Bagian isi dari pedoman yang harus disusun terdiri dari : a. Judul Pedoman b. Pendahuluan c. Ruang Lingkup d. Acuan Normatif e. Istilah dan Definisi f. Simbol dan Singkatan g. Persyaratan h. Bahan dan Material i. Peralatan j. Sumberdaya Manusia k. Tahapan Pengolahan Data Penjelasan dari bagian isi terdapat pada lampiran 1.2.
1.6.3 Bagian Penutup
Bagian ini dari pedoman yang harus disusun terdiri dari : a. Penutup b. Lampiran Penjelasan dari bagian penutup terdapat pada lampiran 1,3.
Bab 2. Tahapan Pengolahan Data Penginderaan Jauh
2.1 Pemetaan unit pedoman berbasis teknologi
Dalam melakukan penyusunan pedoman terlebih dahulu mengetahui posisi pekerjaan pengolahan data penginderaan jauh dengan melihat pada pemetaan unit pedoman. Hal ini untuk memudahkan dalam memberikan penomoran pada
13
pedoman dan tujuannya untuk memudahkan pengguna dalam mencari pedoman yang diinginkan. 2.2. Daftar Unit Pedoman 2.2.1. Kode Unit Pedoman
Kodifikasi unit-unit pengolahan data penginderaan jauh secara lengkap disusun sesuai dengan pemetaan unit berbasis teknologi sebagai berikut. : Contoh penomoran Pedoman : LI 1 02 002 01 01 lihat table 1 dan lampiran 1.4. Keterangan: LI menunjukkan penginderaan jauh 1 menunjukkan teknologi penginderaan jauh multispectral 02 menunjukkan kategori klasifikasi 002 menunjukkan metode pengolahan digital penginderaan jauh 01 menunjukkan hasil pengolahan penginderaan jauh penutup lahan 01 menunjukkan versi hasil pengolahan
2.2.2. Judul Unit Pedoman
Judul harus dibuat dengan susunan kata yang cermat, ringkas dan tidak bermakna ganda terhadap subjek pedoman. Judul disusun sedemikian rupa untuk membedakan dengan pedoman lain, tanpa menjadi terlalu rinci. Setiap tambahan khusus harus diuraikan dalam ruang lingkup.
Judul terdiri atas beberapa unsur, dimulai dari hal yang bersifat umum ke khusus sebagai berikut: a) unsur pengantar (opsional) yang menunjukkan bidang umum suatu pedoman; b) unsur utama (wajib) menunjukkan subjek dalam bidang c) unsur tambahan (opsional) menunjukkan aspek khusus dari subjek, menguraikan
rincian pedoman yang membedakan pedoman tersebut dengan pedoman lain, atau bagian lain dari pedoman berseri.
Tabel 1. Peta Unit Pedoman Berbasis Teknologi
Teknologi Klas Informasi Metode Luaran
Multi spektral (1)
Koreksi (01)
Citra Terkoreksi
Radiometrik
Citra Terkoreksi
Geometrik
Klasifikasi (02)
Visual (001) Penutup Lahan (01)
Digital (002) Penutup Lahan(01)
Indek geobiofisik (03)
Indek vegetasi (003) NDVI(02)
Indek Suhu (004)
Suhu Permukaan Laut (03) Suhu Permukaan Darat (04) Suhu Permukaan Awan (05) Titik Panas / Hotspot (06)
14
Batimetri (005) Peta Kedalaman (07)
Indek Elevasi (006) DEM (08)
Indek Pencemaran Air (007)
MPT (09)
Polusi Kimia (10)
Indek Klorofil laut (008)
Peta Klorofil (11)
Hiperspektral (2)
Klasifikasi (02)
Digital (002)
Penutup Lahan (01)
indek geobiofisik (03)
indek vegetasi (003)
LAI (13)
NDVI (02)
Radar / SAR (3)
Klasifikasi (02)
Digital (002)
Penutup Lahan (01)
indek geobiofisik (03)
Indek Elevasi (006)
Elevasi/DEM (08)
Kelengasan tanah (12)
Lidar (4)
indek geobiofisik (03)
Georeferensi & Multiple return (009)
DEM/kontur (08)
Komposisi objek (14) 2.3.3 Deskripsi Unit Pedoman
Dirumuskan dalam kalimat deskriptif yg menjelaskan tentang pedoman terkait secara singkat. 2.3 Tahapan Pengolahan
Pada prinsipnya di dalam suatu pedoman hanya ada satu metode atau tahapan pengolahan untuk karakteristik tertentu. Jika karena alasan tertentu, terdapat lebih dari satu metode pengolahan, maka satu metode acuan harus ditetapkan di dalam pedoman tersebut untuk mengatasi keraguan atau pertentangan dalam pembuktian pengujian. Urutan pengolahan ditulis dalam bentuk kata kerja aktif yang menggambarkan proses untuk mencapai hasil. 2.3.1 Prosedur/Metode/Tahapan Pengolahan
Prosedur atau metode atau tahapan pengolahan wajib dijelaskan atau diuraikan untuk menghasilkan informasi yang diinginkan dan memenuhi persyaratan karakteristik terentu dalam pedoman ini. Pengolahan dalam pedoman ini disusun secara sistematis sesuai dengan prosedur masing-masing tujuan atau kebutuhan. Jika prosedur/metode/tahapan mangacu pada pedoman yang telah ditetapkan oleh lembaga lain, harus dijelaskan dengan menyebutkan nomor atau kode pedoman tersebut. 2.3.2 Analisis Kualitas / Uji Akurasi
Pedoman disusun berdasarkan hasil peneltiian yang sudah tervalidasi dan teruji akurasinya. 2.4 Persiapan/Persyaratan Penggunaan Pedoman
15
2.4.1 Material / Bahan Mterial atau bahan merupakan unsur bersifat opsional dan merupakan daftar
data dan/atau material yang digunakan dalam pedoman. Pasal mengenai data dan/atau material ini umumnya berisi uraian pendahuluan yang bersifat opsional beserta daftar yang merinci tentang data dan/atau material tersebut. Uraian pendahuluan hanya digunakan untuk menjelaskan ketentuan umum yang tidak boleh dijadikan sebagai acuan-silang (cross-reference). Setiap data dan/atau material yang memerlukan acuan-silang tidak boleh dicantumkan dalam uraian ini, tetapi harus disusun secara terpisah. Uraian pendahuluan yang menjelaskan ketentuan umum bukan suatu paragraf menggantung. Meskipun hanya ada satu, setiap data dan/atau material harus diberi nomor untuk keperluan acuan-silang. 2.4.2. Peralatan
Peralatan merupakan unsur opsional yang i terdiri dari daftar peralatan yang digunakan dalam pedoman. Sejauh mungkin, tidak diperbolehkan mempersyaratkan peralatan yang diproduksi oleh produsen tunggal. Jika peralatan seperti itu tidak tersedia, pasal ini harus menerangkan spesifikasi peralatan untuk menjamin bahwa semua pihak dapat melakukan pengujian yang dapat dibandingkan. 2.4.3. Sumberdaya Manusia
Sumberdaya manusia merupakan unsur opsional yang terdiri dari daftar sumberdaya manusia beserta kompetensinya dalam pedoman ini, sebagai prasyarat pengolahan karakteristik tertentu.
Bab.3 Penutup Puji syukur pada Tuhan YME, bahwa panduan ini telah dibuat dengan harapan
dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh yang berkepentingan. Selain itu panduan ini mungkin banyak kekurangannya, oleh karena itu saran dan masukan yang membangun sangat diperlukan sebagai masukan untuk evaluasi dan perbaikan. Daftar Lampiran Lampiran 1. Penjelasan bagian awal Lampiran 2. Penjelasan bagian isi Lampiran 3. Penjelasan bagian penutup Lampiran 4. Contoh uraian singkat unit pedoman
16
Lampiran 1
Penjelasan Bagian Awal
3.1. Halaman Sampul
Sampul depan berisikan judul pedoman, nomor pedoman, dan logo lembaga (LAPAN). Kreasi halaman sampul bisa dilakukan sesuai dengan tema pedoman yang sedang disusun. Sebagai halaman terdepan yang pertama terbaca dari suatu pedoman, Halaman Sampul harus dapat memberikan informasi singkat, jelas dan tidak bermakna ganda (ambigu) kepada pembaca tentang pedoman tersebut yang berupa judul, jenis pedoman, identitas penulis, institusi, dan tahun pengesahan. Ketentuan Halaman Sampul, secara umum, mempunyai karakteristik sebagai berikut:
a. Halaman Sampul pedoman terbuat dari karton tebal dilapisi kertas linen background berwarna biru (untuk pedoman SDWPL), Hijau (untuk pedoman SDWD) dan warna Merah (untuk pedoman LMB) dan warna Putih (untuk Produksi Informasi)
b. Semua huruf dicetak dengan warna yang disesuaikan dengan background
agar dapat terbaca jelas dengan spasi tunggal dan ukuran sesuai dengan contoh Halaman Sampul sebagai berikut
1.2 Halaman Judul
Judul pedoman pada sampul depan ditulis dengan huruf kapital pada huruf awal kata pertama dan selanjutnya dengan huruf biasa dan jenis huruf Arial 24 – bold. Halaman judul disusun seperti pada cover dalam panduan ini. Secara umum informasi yang diberikan pada Halaman Judul sama dengan Halaman Sampul, tetapi pada Halaman Judul, dicantumkan informasi tambahan, yaitu untuk tujuan pedoman itu dibuat. Halamat sampul dapat dilihat pada gambar 2.
1.3 Kata pengantar
Kata pengantar harus ada dalam setiap pedoman, tetapi tidak mencantumkan persyaratan, gambar atau tabel.Kata Pengantar berisikan hal-hal sebagai berikut:
a) Tujuan atau perlunya pedoman tersebut dirumuskan. Tujuan diterbitkannya pedoman adalah untuk menjabarkan ketentuan secara jelas dan tidak bermakna ganda dalam memfasilitasi perdagangan dan komunikasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, pedoman harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: - cukup lengkap dalam batas lingkup yang telah ditentukan; - konsisten, jelas, dan akurat; - memperhatikan tahapan keberhasilan; - menyediakan kerangka untuk pengembangan teknologi mendatang; - dapat dipahami oleh pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang tidak ikut dalam mempersiapkan pedoman tersebut.
PUSAT PEMANFAATAN PENGINDERAAN JAUH
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
Gambar 2. Halaman Sampul
PEDOMANKLASIFIKASI DIGITAL
MULTISPEKTRAL
17
PUSAT PEMANFAATAN PENGINDERAAN JAUH
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
2015
. Halaman Sampul
PEDOMAN
KLASIFIKASI DIGITAL CITRA MULTISPEKTRAL
LI 1 02 002 01 01
18
b) Pernyataan merevisi, mengadopsi, atau sebagai bagian dari pedoman berseri dalam kaitannya dengan pedoman lain, bila relevan. Khusus untuk SNI revisi, dicantumkan pernyataan perubahan teknis yang penting dari pedoman edisi sebelumnya dan alasan revisi. Khusus untuk pedoman yang disusun dengan cara mengadopsi pedoman lain, agar menyebutkan judul dan nomor pedoman yang diadopsi, jenis adopsi (identik atau modifikasi), dan alasan penyimpangan terhadap pedoman yang diadopsi.
c) Nama panitia teknis perumusan pedoman. d) Tanggal dan tempat pelaksanaan rapat consensus / FGD. e) Pernyataan tentang lampiran yang bersifat normatif dan informative 1.4 Daftar isi
Daftar isi adalah unsur pendahuluan yang opsional yang dimaksudkan untuk mempermudah pengguna mengetahui isi suatu pedoman. Pada halaman daftar isi diberi judul “Daftar isi” (jenis huruf Arial 12 – bold). Daftar isi berisi judul pasal dan jika perlu subpasal dengan judulnya, lampiran, bibliografi, dan indeks. Penulisan judul pasal atau subpasal dimulai setelah 3 (tiga) karakter dari angka terakhir nomor pasal atau subpasal dengan jenis huruf Arial 11. Semua unsur di dalam daftar isi harus dicantumkan dengan judul yang lengkap. Apabila jumlah halaman dalam dokumen kurang dari 10, maka daftar isi bersifat opsional. Contoh format dafta isi dapat dilihat pada gambar 3.
1.5 Daftar tabel (jika diperlukan)
Daftar tabel digunakan untuk memuat nama tabel yang ada dalam pedoman. Penulisan nama tabel menggunakan huruf kapital di awal kata (title case ). Contoh DAFTAR TABEL Tabel 1. Peta Unit Pedoman Berbasis Teknologi 1.6 Daftar gambar (jika diperlukan)
Daftar gambar digunakan untuk memuat nama gambar yang ada dalam pedoman. Penulisan nama gambar menggunakan huruf kapital di awal kata (title case). Contoh DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Contoh Halaman Sampul
Gambar 3. Contoh Daftar Isi
19
Gambar 3. Contoh Daftar Isi
20
1.7 Daftar rumus (jika diperlukan)
Daftar rumus digunakan untuk memuat nama rumus yang ada dalam pedoman. Penulisan nama rumus menggunakan huruf kapital di awal kata (title case). 1.8 Daftar Notasi (jika diperlukan)
Daftar notasi digunakan untuk memuat nama notasi yang ada dalam pedoman. Penulisan nama notasi menggunakan huruf kapital di awal kata (title case) 1.9 Daftar Lain (jika diperlukan)
Daftar lain digunakan untuk memuat nama daftar lain yang ada dalam pedoman. Penulisan nama daftar lain menggunakan huruf kapital di awal kata ( title case ) 1.10 Daftar Lampiran (jika diperlukan)
Lampiran merupakan data atau pelengkap atau hasil olahan yang menunjang penulisan tugas akhir, tetapi tidak dicantumkan di dalam isi pedoman, karena akan mengganggu kesinambungan pembacaan. Lampiran yang perlu disertakan dikelompokkan menurut jenisnya, antara lain jadwal, tabel, daftar pertanyaan, gambar, grafik, desain. Pengelompokan lampiran disesuaikan dengan kebijakan institusi. Contoh : DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1.Penjelasan bagian awal Lampiran 2.Penjelasan bagian isi Lampiran 3 Penjelasan bagian penutup
21
Lampiran 1.2
Penjelasan Bagian Isi
2.1 Judul Pedoman
Judul pada halaman isi pedoman harus sama dengan yang tertulis pada sampul depan. Penulisan judul menggunakan huruf Arial 12 – bold dan diawali dengan huruf kapital pada awal kata pertama dan selanjutnya dengan huruf biasa. Contoh format :
Klasifikasi Penutup Lahan Secara Digital
Bab 1. Pendahuluan
1.1 Latar belakang
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
1.2 Pengertian umum
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
2.2 Pendahuluan
Pendahuluan adalah unsur yang bersifat opsional, jika diperlukan, menguraikan informasi khusus atau uraian tentang isi teknis pedoman dan alasan pedoman tersebut diperlukan.Pendahuluan tidak berisi persyaratan. Bila ada beberapa pilihan yang disepakati secara nasional / internasional dikutip dalam pedoman, maka alasan pemilihan suatu alternatif tersebut harus dijelaskan. Bila dalam pedoman terdapat hak paten, maka dalam pendahuluan harus menuliskan peringatan tentang hal tersebut
22
Pendahuluan tidak diberi nomor, kecuali diperlukan untuk membuat penomoran subpasal. Jika terdapat subpasal pendahuluan dapat diurai subpasal unsur umum dan unsur teknis normatif. (1.2)
2.3. Ruang lingkup
Unsur ini bersifat wajib dan dicantumkan sebagai pasal 1 dari pedoman, menguraikan tentang subjek dari pedoman dan aspek yang tercakup tanpa bermakna ganda, tujuan penggunaan, dan batasan penggunaan atau penerapan pedoman.Ruang lingkup disusun secara singkat, jelas, dan tidak berisi persyaratan.Ruang lingkup harus singkat, sehingga dapat digunakan sebagai ringkasan untuk membuat bibliografi. Susunan kata pada ruang lingkup ini harus dibuat dalam bentuk urutan pernyataan fakta, sebagai berikut:
“Pedoman ini
dimensi tentang ...............”
--- menetapkan metode untuk ...................”
karakteristik dari ..............”
prinsip umum untuk ........”
--- menentukan
suatu sistem untuk..........”
--- menentukan pedoman untuk .................”
--- mendefinisikan istilah .............”
Pernyataan untuk pemakaian/penggunaan suatu pedoman harus dimulai dengan kata-kata
berikut “Pedoman ini digunakan untuk ..................”
CONTOH Pedoman ini menjelaskan metode atau langkah-langkah pengolahan
penginderaan jauh yang diharapkan menjadi Pedoman Pengolahan Penginderaan Jauh. Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin dokumen yang dibuat oleh panitia teknis, disusun secara seragam, konsisten dan mudah dimengerti dengan memperhatikan tampilan tanpa mempengaruhi isi teknisnya.
23
2.4. Acuan normatif
Unsur ini bersifat opsional, menguraikan daftar dokumen normatif yang harus diacu oleh pedoman dan digunakan dalam penerapan pedoman tersebut. Pedoman standar tidak dapat digunakan jika dokumen normatif tersebut tidak tersedia.Dokumen normatif harus berupa standar (UU, Perka, Permen, SNI, ISO, IEC). Dokumen teknis dari badan standar lain atau asosiasi, dapat diacu jika: a) mempunyai keberterimaan luas, dan tersedia publikasinya secara umum, b) panitia teknis terkait telah memperoleh persetujuan dari penyusun atau penerbit
dokumen normatif (apabila diketahui). c) penyusun atau penerbit (bila diketahui) juga bersedia menginformasikan kepada panitia teknis atau BSN bila terjadi revisi dokumen teknis terkait. Untuk acuan bertanggal, masing-masing dilengkapi tahun publikasi atau jika merupakan konsep akhir standar diberi tanda “___” dengan catatan kaki “akan ditetapkan”, dengan judullengkap. Tahun penetapan dan tanda “___” tidak diberikan pada acuan yang tidakbertanggal. CATATAN Apabila menggunakan standard nasional atau internasional sebagai acuan normatif dianjurkan untuk segera diadopsi secara identik. Dokumen-dokumen yang tidak dapat digunakan sebagai acuan normatif antara lain: a) dokumen yang tidak tersedia secara umum, b) dokumen yang hanya bersifat informatif, dan c) dokumen yang hanya digunakan sebagai referensi umum dalam mempersiapkan pedoman. 2.5. Istilah dan definisi
Unsur ini merupakan unsur opsional, dan ditulis secara alfabetis. Nomor dan istilah ditulis dengan huruf tebal.Penulisan istilah dan definisi harus diikuti sumbernya, yang dituliskan didalam kurung pada akhir kalimat, kecuali istilah dan definisi yang dihasilkan dari konsensus.Aturan untuk merancang dan menyajikan istilah dan definisi diuraikan dalam Lampiran C. Unsur ini menguraikan definisi seperlunya untuk memberikan pemahaman tentang istilah tertentu yang digunakan dalam standar. Kalimat pendahuluan berikut harus digunakan di mana seluruh istilah dan definisi tertulis dalam dokumen tersebut: “Untuk tujuan penggunaan dalam dokumen ini, istilah dan definisi berikut ini digunakan.” Dalam hal istilah disebutkan dalam satu dokumen atau lebih, kalimat pendahuluan berikut ini harus digunakan: “ Untuk tujuan penggunaan dalam dokumen ini, selain istilah dan definisi yang ada dalamdokumen ..., istilah dan definisi berikut ini berlaku.” 2.6 Simbol dan singkatan
Unsur ini merupakan unsur opsional yang mencantumkan daftar simbol dan singkatan istilah yang diperlukan untuk memahami suatu pedoman.Kecuali ada kebutuhan daftar simbol dalam urutan khusus yang merefleksikan kriteria teknis, semua simbol sebaiknya disusun berdasarkan urutan alfabet sebagai berikut: a) huruf Latin kapital diikuti dengan huruf Latin kecil (A, a, B, b, C, c dan seterusnya);
24
b) huruf tanpa indeks diikuti huruf dengan indeks dan huruf dengan indeks hurufmendahului huruf dengan indeks angka (B, b, C, Cm, C2, c, d, dext, dint, d1 danseterusnya);
c) huruf Yunani mengikuti huruf Latin (Z, z, A, α, B, β, ..., Λ, λ, dan seterusnya); d) simbol-simbol khusus yang lain.
Untuk mudahnya, unsur ini boleh dikombinasikan dengan subpasal dengan istilah dan definisi, simbol, singkatan istilah, dan mungkin satuan yang sesuaidengan judul.Misalnya, “Istilah, Definisi, Simbol, Satuan dan Singkatan Istilah”.Semua ungkapan istilah yang berasal dari ungkapan asing dan belum ada padanannyaharus ditulis dengan huruf miring (italic).
CONTOH 1 Indikator Kinerja Manajemen (Management Performance Indicator/MPI), dimaksudkan apabila singkatannya belum dikenal secara umum. CONTOH 2 Kebutuhan Oksigen Kimia (KOK), dimaksudkan apabila telah ada singkatan Bahasa Indonesia dan tidak menduplikasi singkatan yang telah ada.. Apabila ada istilah atau singkatan yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, harusdikonsensuskan oleh semua panitia teknis yang menggunakan.Bila tidak dicapai konsensus,maka digunakan istilah aslinya. 2.7 Persyaratan
Unsur ini merupakan unsur opsional.Jika ada, persyaratan harus berisi hal-hal berikut:
a) semua karakteristik yang perlu disyaratkan yang terkait dengan aspek produk, proses atau jasa yang akan dicakup dalam pedoman, baik dinyatakan secara eksplisit dalam pedoman tersebut atau mengacu kepada pedoman/standar lain;
b) nilai batas yang dipersyaratkan dari karakteristik yang dapat diukur;
c) referensi metode untuk masing-masing persyaratan untuk menentukan atau membuktikan besaran karakteristik, atau metode itu sendiri.
Harus ada perbedaan yang jelas antara persyaratan, rekomendasi dan pernyataan.Persyaratan adalah pernyataan yang menggambarkan kriteria yang harus dipenuhi jika kesesuaiannya diperlukan dan tidak diperbolehkan adanya penyimpangan.Tabel 1 menyatakan bentuk lisan untuk menampilkan persyaratan.Bentuk verbal yang tercantum dalam Tabel 1 supaya digunakan untuk menunjukkan persyaratan yang secara tegas diikuti agar sesuai dengan pedoman dan tidak dibolehkan adanya penyimpangan.
Tabel 1 Persyaratan
Bentuk verbal Ungkapan ekivalen
Harus Wajib
disyaratkan untuk ...
25
disyaratkan bahwa ...
harus
hanya ... diperbolehkan
tidak harus tidak diperbolehkan
tidak diizinkan
tidak diterima
disyaratkan untuk tidak
disyaratkan bahwa ... tidak
tidak untuk
Rekomendasi adalah pernyataan dalam dokumen yang menunjukkan
keperluan pemenuhan persyaratan yang disarankan dari beberapa kemungkinan CATATAN Tabel 2.menyatakan bentuk lisan untuk menampilkan rekomendasi.
Tabel 2 Rekomendasi Bentuk verbal Ungkapan ekivalen
Harus Direkomendasikan bahwa
Seyogyanya
Sebaiknya Tidak direkomendasikan bahwa
Seyogyanya tidak
Bentuk verbal yang ditunjukkan Tabel.2 supaya digunakan untuk menyatakan
bahwa diantara beberapa kemungkinan, salah satunya direkomendasikan sebagai yang paling sesuai tanpa menyebut atau tidak memasukkan kemungkinan lainnya, atau bahwa bagian dari tindakan tertentu lebih disukai tetapi tidak sangat diperlukan, atau bahwa (dalam bentuk negatif) kemungkinan tertentu dari tindakan yang tidak dikehendaki tetapi tidak dilarang. 2.8 Material / Bahan
Unsur ini bersifat opsional dan merupakan daftar data dan/atau material yang digunakan dalam pedoman.Pasal mengenai data dan/atau material ini umumnya berisi uraian pendahuluan yang bersifat opsional beserta daftar yang merinci tentang data dan/atau material tersebut.Uraian pendahuluan hanya digunakan untuk menjelaskan ketentuan umum yang tidak boleh dijadikan sebagai acuan-silang (cross-reference).Setiap data dan/atau material yang memerlukan acuan-silang tidak boleh dicantumkan dalam uraian ini, tetapi harus disusun secara terpisah.Uraian pendahuluan yang menjelaskan ketentuan umum bukan suatu paragraf menggantung.Meskipun hanya ada satu, setiap data dan/atau material harus diberi nomor untuk keperluan acuan-silang.
26
CONTOH :
Tabel 3 Daftar data yang diperlukan Data Resolusi Ukuran Spasial
(m2)
Spektral Skala Informasi Spasial (cm)
Optik Sedang 30 x 30 Visibel,
Infra Red,
1 : 100.000
Radar
Lidar
CONTOH : Tabel4 Daftar data pendukung yang diperlukan
Data Jenis Sumber Skala/Resolusi Keterangan
Peta RBI BIG 1 : 50.000 cm
Satelit Resolusi Tinggi
LAPAN 1 x 1 m2
2.9 Peralatan
Unsur opsional ini terdiri dari daftar peralatan yang digunakan dalam pedoman..Sejauh mungkin, tidak diperbolehkan mempersyaratkan peralatan yang diproduksi oleh produsen tunggal.Jika peralatan seperti itu tidak tersedia, pasal ini harus menerangkan spesifikasi peralatan untuk menjamin bahwa semua pihak dapat melakukan pengujian yang dapat dibandingkan. 2.10 Sumberdaya Manusia
Unsur opsional ini terdiri dari daftar sumberdaya manusia beserta kompetensinya dalam pedoman ini, sebagai prasyarat pengolahan karakteristik tertentu.
27
Lampiran 1.3.
Penjelasan Bagian Penutup
3. Lampiran 3.1 Lampiran normatif
Lampiran normatif merupakan bagian integral suatu pedoman.Keberadaannya adalah opsional. Lampiran normatif berbeda dengan informatif, harus dirujuk dalam teks secara jelas, dan dicantumkan dalam daftar isi dan juga pada lembar lampiran ditempatkan di bagian atas judul lampiran.
CONTOH
Lampiran 1
Penyusunan dan penyajian istilah dan definisi
3.2 Lampiran informatif
Lampiran informatif menguraikan tambahan informasi dan dimaksudkan untuk membantu pemahaman atau penggunaan pedoman.Lampiran seharusnya tidak mengandung persyaratan yang perlu dipenuhi untuk mengklaim kesesuaiannya dengan pedoman.Keberadaannya adalah opsional. Lampiran informatif berbeda dengan normatif, harus dirujuk dalam teks secara jelas, dan dicantumkan dalam daftar isi dan juga pada lembar lampiran ditempatkan di bagian atas judul lampiran. Contoh
Lampiran 2 Standar dasar dan acuan kerja
4. Hal-hal lain yang terkait 4.1. Gambar
Gambar sebaiknya digunakan, jika hal tersebut merupakan cara yang paling efisien untuk menyajikan informasi. Pada dasarnya gambar dicantumkan dalam isi standar mengikuti narasinya.Jika jumlah gambar cukup banyak atau ukurannya besar, sebaiknya dicantumkan sebagai lampiran.
4.1.1 Penggunaan
Gambar sebaiknya digunakan, jika hal tersebut merupakan cara yang paling efisien untuk menyajikan informasi. Pada dasarnya gambar dicantumkan dalam isi
28
standar mengikuti narasinya. Jika jumlah gambar cukup banyak atau ukurannya besar, sebaiknya dicantumkan sebagai lampiran.
4.1.2 Bentuk
Gambar harus berbentuk gambar teknik. Foto hanya dapat digunakan apabila tidak mungkin mengubahnya menjadi gambar teknik. Gambar sebaiknya dibuat dengan komputer yang dilengkapi dengan penjelasan rincianbagian-bagiannya .
4.1.3 Penomoran
Gambar harus diberi nomor dengan angka Arab, dimulai dengan angka 1 dan seterusnya yang tidak tergantung pada nomor pasal dan tabel. Gambar tunggal diberi judul “Gambar 1”.
4.1.4 Tata letak penempatan dan judul gambar
Tata letak penempatan dan judul gambar harus berada di tengah. Judul dan penomoran diposisikan mendatar di bawah gambar. Antara nomor gambar dan judul harus dipisahkan dengan tanda hubung, jenis huruf Arial 11 – bold. Contoh
…………… Kerangan Gambar 1……. 2 …….
Gambar 4 Contoh Tata Letak Gambar dan Keterangan
4.1.5 Pemilihan simbol huruf, jenis huruf, dan label
Simbol yang digunakan dalam gambar untuk menyatakan besaran sudut (angular) atau linear seharusnya sesuai dengan SNI yang berkaitan dengan besaran dan satuan (lihat A.4). Huruf kecil di bawah (subscript) dapat digunakan jika diperlukan untuk membedakan penggunaan simbol yang berbeda. Untuk simbol berseri yang menunjukkan berbagai ukuran panjang dalam suatu gambar gunakan l1, l2, l3, dan seterusnya, tetapi bukan A, B, C, dan sebagainya atau a, b, c, danseterusnya. Huruf miring (italic) seharusnya digunakan untuk: a) simbol untuk besaran; b) huruf di bawah (subscript) yang mewakili simbol untuk besaran; c) simbol yang mewakili angka. Jenis huruf tegak seharusnya digunakan untuk semua huruf lainnya.
1
2
29
4.2 Tabel
Tabel sebaiknya digunakan, jika hal tersebut merupakan cara yang paling efisien untuk menyajikan informasi. Pada dasarnya tabel dicantumkan dalam batang tubuh standard mengikuti narasinya. Jika jumlah tabel banyak atau ukurannya besar, sebaiknya dicantumkan sebagai lampiran. Tabel dalam tabel tidak diizinkan, begitu juga dengan pembagian tabel ke dalam subtabel.
4.2.1 Penggunaan
Tabel sebaiknya digunakan, jika hal tersebut merupakan cara yang paling efisien untuk menyajikan informasi. Pada dasarnya tabel dicantumkan dalam batang tubuh standard mengikuti narasinya. Jika jumlah tabel banyak atau ukurannya besar, sebaiknya dicantumkan sebagai lampiran. Tabel dalam tabel tidak diizinkan, begitu juga dengan pembagian tabel ke dalam subtabel.
4.2.2 Penomoran
Tabel diberi nomor dengan angka Arab, dimulai dengan angka 1. Penomoran ini harus bebas dari penomoran pasal dan gambar. Tabel tunggal ditandai dengan “Tabel 1”. 4.2.3 Tata letak judul
Judul harus ditulis mendatar di tengah, di atas tabel dengan jarak 1 spasi, jenis huruf Arial 11– bold dan antara nomor tabel dan judul terpisah sejauh 4 (empat) ketuk.
4.2.4 Judul dalam kolom tabel
Huruf pertama setiap kata dalam judul kolom tabel dimulai dengan huruf kapital. Satuan yang digunakan dalam kolom sebaiknya dicantumkan di bawah judul kolom .
4.3. Acuan tabel dan gambar
Setiap tabel dan gambar di dalam standar seharusnya dirujuk dalam teks standar. Misalnya: a) “diberikan dalam Tabel 2”, b) “(lihat Tabel B.2)”, c) “diperlihatkan dalam Gambar A.6”, dan d) “(lihat Gambar 3)”.
30
4.4. Rumus 4.4.1 Jenis Rumus
Rumus di antara besaran lebih baik dinyatakan dalam bentuk rumus nilai numerik. Rumus seharusnya ditampilkan dalam bentuk yang benar secara matematika. Variabelditampilkan dengan simbol huruf dan dijelaskan artinya, kecuali jika simbol tersebut telahdituliskan dalam pasal “Simbol dan Singkatan Istilah”. Penjabaran istilah atau nama dari besaran seharusnya tidak ditulis dalam bentuk rumus. Penjelasan yang berkaitan dengan arti simbol rumus harus dicantumkan pada baris berikutnya (di bawah rumus tersebut), didahului kata ”Keterangan” (jenis huruf Arial 10-bold). Sedangkan uraiannya ditulis pada baris berikutnya dari tepi kiri (jenis huruf Arial 10). Contoh berikut ini.
� =�
�
Keterangan:
V adalah kecepatan titik dalam gerakan seragam; l adalah jarak tempuh; t adalah interval waktu. Kecuali, jika persamaannya memakai nilai numerik, disajikan pada contoh berikut ini.
V = 3.6 �
�
Keterangan:
V adalah nilai numerik kecepatan, dinyatakan dalam kilometer per jam (km/h), dari suatu titik dalam gerakan yang seragam;
l adalah nilai numerik dari jarak tempuh, dinyatakan dalam meter (m); t adalah nilai numerik dalam interval waktu, dinyatakan dalam detik (s).
Namun demikian, simbol yang sama supaya tidak digunakan dalam standar untuk besaran dan nilai numerik yang berkaitan, misalnya penggunaan persamaan pada kedua contoh diatas, dalam konteks yang sama akan memberikan implikasi bahwa 1 = 3,6 adalah tidak benar. Untuk nilai numerik, sangat cocok dicantumkan pada sumbu grafik dan judul kolom suatu tabel. Notasi seperti:
�
��/ , �
� dan
�
� dapat ditulis dengan cara V/(km/h), l/t dan s/t
Penyajian Simbol yang memiliki lebih dari satu tingkat subscript atau superscript seharusnya dihindari,karena setiap simbol dari rumus yang akan berkaitan dengan pencetakan akan memerlukan lebih dari 2 jenis garis.
31
Gambar 5. Contoh Penulisan Simbul Rumus
Jika diperlukan penomoran pada seluruh atau sebagian rumus dalam suatu standar dengan maksud untuk acuan silang, seharusnya digunakan angka Arab dalam tanda kurung dimulai dengan angka 1.
X2 + Y2 < z2 (1)
E = mc2 (2)
32
Penomoran seharusnya berurutan tidak bergantung pada penomoran pasal, tabel, dan gambar.
5. Penyajian
Penampilan merupakan faktor penting untuk mewujudkan tugas akhir yang rapi dan seragam.
5.1 Kertas
Spesifikasi kertas yang digunakan: - Jenis : HVS - Warna : Putih polos - Berat : 80 gram - Ukuran : B5 5.2 Pengetikan
Ketentuan pengetikan adalah sebagai berikut: a) Pencetakan dilakukan pada satu sisi kertas (single side) b) Posisi penempatan teks pada tepi kertas:
- Batas kiri : 2 cm (termasuk 1 cm untuk penjilidan) dari tepi kertas - Batas kanan : 1.6 cm dari tepi kertas - Batas atas : 1.6 cm dari tepi kertas - Batas bawah : 1.6 cm dari tepi kertas
c) Setiap halaman pada naskah Pedoman, mulai Eksekutif Summary sampai Daftar Referensi harus diberi “auto text” pada footer dengan tulisan Pusfatja-LAPAN (Arial 10 poin cetak tebal), ditulis pada posisi rata kanan (align right). .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
Pusfatja-LAPAN
Gambar 6 : Posisi Penempatan Teks pada Tepi Kerta
33
Lampiran 1.4 Contoh Uraian Ringkas Unit Pedoman
Uraian Unit Pedoman
Tiap judul unit pedoman diuraian secaras singkat dan jelas untuk seluruh peta pada secara lengkap
Contoh penomoran Pedoman : LI 1 02 002 01 01 Keterangan: LI menunjukkan penginderaan jauh 1 menunjukkan teknologi penginderaan jauh multispectral 02 menunjukkan kategori klasifikasi 002 menunjukkan metodepengolahan digital penginderaan jauh 01 menunjukkan hasil pengolahan penginderaan jauh penutuplahan 01 menunjukkan versi hasil pengolahan
Contoh Kode Unit : LI 1 02 002 01 01 Judul Unit : Klasifikasi Digital Multispektral Deskripsi Unit : Analisis citra multispectral secara digital untuk
menghasilkan informasi spasial penutup lahan Tahapan Uraian
1. Menyiapkan perangkat dan bahan pengolahan data
1.1. Perangkat keras dan perangkat lunak pengolahan citra yang diperlukan disiapkan
1.2. Perangkat lunak untuk koreksi ditentukan 1.3. Metode yang akan digunakan diidentifikasi 1.4. Citra yang akan digunakan ditentukan sesuai
kebutuhan 1.5. Data atau peta referensi disiapkan 1.6. Skema klasifikasi penutup lahan ditentukan
2. Melakukan pemilihan kanal untuk proses klasifikasi digital multispektral
2.1. Pemasukan citra multifpektral kedalam perangkat computer dilaksanakan
2.2. Salinan data citra yang akan diklasifikasi ditampilkan pada layar dan dibuka menggunkan perangkat lunak yang telah ditentukan.
2.3. Kaekteristik setaip kanal diindetifikasi
34
berdasarkan statistic setiap kanal dan statistic multikanal (correlation matrix dan variance-covariance matrix)
2.4. Kanal-kanal citra yang akan diklasifikasi ditentukan.
3. Melakukan klasifikasi tak terselia (unsupervised)
3.1. Citra dengan kanal terpilih ditampilkan pada layar
3.2. Jumlah cluster, jarak spektal minimum (threshold) dan jumlah interasi ditentukan
3.3. Proses statistical clustering dilaksanakan dengan mengacu pada cluster, iterasi dan algoritma klasifikasi yang telah ditentukan.
3.4. Klas-klas hasil clustering ditampilkan pada layar
3.5. Klas-klas hasil proses clustering diidentifikasikan dengan data terkait dan skama klasifikasi yang sudah disiapkan.
3.6. Citra diklasifikasi kembali apabila tidak sesuai.
3.7. Pemanaan dan warn akelas kelas klasifikasi tak terselia ditentukan sesuai dengan skema yang telah ditentukan.
3.8. Citra hasil klasifikasi tidak terselia ditampilkan pada layar, lengkap dengan legenda.
4. Melakukan klasifikasi terselia (Supervised)
4.1. Citra dengan kanal-kanal terpilih ditampilkan pada layar
4.2. Objek-objek diidentifikasi mengacu ke skema kalsifikasi yang ada
4.3. Training area didefinisikan berdasarkan data referensi yang telah ditetapkan dan dengan jumlah piksel persampel yang memenuhi syarat.
4.4. Statistik sampel dievaluasi 4.5. Training area diedit dan direvisi 4.6. Proses klasifikasi terselia dilaksankan
dengan menggunakan algoritma yang telah ditentukan.
4.7. Kelas-kelas hasil klasifikasi ditampilan pada layar monitor
4.8. Kelas-kelas hasil interpretasi diidentifikasi dan dinilai secara kualitati mengacu ke kenampakan pada citra komposit dan atau pada peruntukan.
35
4.9. Proses editing sampel dan atau pengambilan sampel tambahan dilakukan
4.10. Eksekusi klasfifikasi terselia menggunakan algoritma yang sudah ditentukan dilaksanakan
4.11. Hasil klasifikasi ulang reklasifikasi ditampilkan pada layar monitor
4.12. Strategi penggunakan kelas-kelas spectral sementara ke kelas-kealas penutup lahan menurut skema klasifikasi
4.13. Penggabungan kelas-kealas (class merging) dilakukan
4.14. Hasil penggabungan kelas ditampilkan pada layar monitor sebagai hasil klasifikasi akhir
5. Uji akurasi hasil klasifikasi
5.1. Pengambilan sampel acuan untuk uji akurasi telah dilakukan berdasarkan informasi lapangan, citra pendukung dan atau peta tematik yang relevan
5.2. Sampel acuan penguji akurasi telah diplot di atas citra hasil klasifikasi multispectral
5.3. Nilai akurasi totol (overall accuracy), akurasi menurut klasifikasi (producer’s accuracy) dan indeks Kappa telah dihasilka
5.4. Hasil klasifikasi multispectral terselia beserta legenda dan laporan uji akurasi disimpan
6. Penyimpanan data hasil klasifikasi
6.1. Media penyimpanan disiapkan sesuai dengan kapasitas yang ditentukan
6.2. Metadata citra hasil klasifikasi ditentukan 6.3. Data disimpan sesuai dengan standard
penamaan dan permohonan yang telah dilakukan.
36
LAMPIRAN 2 Contoh Draf Pedoaman Pengolahan Data Penginderaan Jauh
PUSAT PEMANFAATAN PENGINDERAAN JAUH
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
2015
PEDOMAN PENGOLAHAN DATA SATELIT MULTISPEKTRAL
SECARA DIGITAL SUPERVISED UNTUK KLASIFIKASI
LI10200201
37
DAFTAR ISI
Kata Pengantar I
Daftar Isi ii
Bab I 1.1 1.2 1.3 1.4
Pendahuluan Latar Belakang Tujuan Ruang lingkup Pengertian
1 1 1 1 1
Bab II Tahapan Pengolahan 3
2.1 Pemetaan Unit Pedoman 3
2.2 Diskripsi Unit 3
2.3 Prosedur / Metode 4
2.3.1 Perencanaan Dan Persiapan 4
2.3.2 Pengumpulan Data 5
2.3.3 Peralatan 5
2.3.4 Pengolahan Data 6
Bab III Penutup 8
3.1 Ucapan Terimakasih 8
3.2 Lampiran 8
Daftar Pustaka
38
Pedoman Pengolahan Data Satelit Multispektral Secara Digital Supervised Untuk Klasifikasi
Bab I
Pendahuluan 1.1. Latar Belakang
Informasi spasial penutup lahan merupakan salah satu informasi yang sangat penting untuk berbagai keperluan dalam pembangunan nasional di berbagai sektor. Informasi penutup lahan ini telah banyak diproduksi baik oleh instasi pemerintah maupun swasta. Akan tetapi informasi penutup lahan yang dihasilkan tersebut berbeda-beda, hal ini disebabkan adanya sumberdaya, teknik pengolahan yang digunakan dan penyajian hasil akhir yang diinginkan berbeda sesuai tujuan dan selera masing-masing. Kesamaan hasil informasi penutup lahan sangat diperlukan agar dapat digunakan pengguna baik instansi pemerintah maupun swasta secara nasional.
Teknologi penginderaan jauh dapat dimanfaatkan untuk memperoleh informasi penutup lahan dengan cakupan yang luas, cepat, efektif dan efisien. Dengan memanfaatkan data dan teknologi pengolahan yang standard maka diharapkan mampu mengatasi permasalahan perbedaan dalam membuat informasi penutup lahan.
Sejak tahun 2013 Lapan diamanatkan untuk melaksanakan UU No. 21 tahun 2013 tentang Keantariksaan dan khusus penginderaan jauh terdapat dalam bagian ketiga Penginderaan Jauh mulai dari pasal 15 sampai pasal 22. Salah satu amanat pada Pasal 20 ayat 3 huruf (a) agar Lembaga bertugas melakukan pembinaan, menetapkan standardisasi data dan produk informasi serta metode pengolahan penginderaan jauh nasional.
1.2. Tujuan
Memberikan pedoman atau panduan untuk pengolahan klasifikasi penutup lahan secara digital menggunakan data satelit penginderaan jauh bagi pengguna baik instansi pemerintah maupun swasta di tingkat Propinsi / Kabupaten /Kota. 1.3. Ruang Lingkup
Pedoman pengolahan klasifikasi penutup lahan secara digital meliputi : 1. Perencanaan dan Persiapan 2. Pengolahan Awal Data Penginderaan Jauh 3. Proses Pengolahan Data Penginderaan Jauh 4. Pengolahan Akhir dan Analisis
1.4. Pengertian 1. Penginderaan jauh yang dimaksud dalam UU adalah penginderaan jauh satelit. 2. Penginderaan Jauh adalah teknologi untuk memperoleh informasi tentang
obyek, wilayah, atau gejala dengan menggunakan sensor yang terletak pada wahana satelit dengan cara menganalisis data yang diperoleh tanpa kontak langsung.
39
3. Data Penginderaan Jauh adalah liputan atau rekaman suatu sensor berbentuk numerik yang merupakan gambaran dari suatu objek berupa citra satelit/foto dan citra digital.
4. Pengolahan Digital adalah proses pengolahan terhadap data citra digital penginderaan jauh dengan menggunakan computer.
5. Resolusi adalah ukuran terkecil obyek yang dapat direkam oleh suatu sistem sensor. Resolusi dalam penginderaan jauh terdapat 4 macam yaitu resolusi spasial, resolusi temporal, resolusi spectral dan resolusi radiometric.
6. Resolusi spasial ukuran obyek terkecil di lapangan yang diwakili oleh satu nilai pixel/pixel value yang mampu disajikan oleh citra sebagai ukuran ketelitian data citra.
7. Resolusi temporal kemampuan satelit untuk kembali merekam daerah yang sama
8. Resolusi radiometric ukuran bit/binary digit yang mampu disajikan oleh citra. 9. Resolusi spektral kemampuan sensor menangkap panjang gelombang yang
dipantulkan oleh obyek di muka bumi. 10. Sensor merupakan alat perekam obyek, dimana setiap sensor mempunyai
kepekaan terbatas dalam menangkap spektral dan terbatas kemampuannya untuk mengindera obyek.
11. Klasifikasi adalah pengelompokan objek-objek ke dalam kelas-kelas berdasarkan persamaan sifatnya, atau kaitan antara objek-objek tersebut
12. Penutup Lahan adalah perwujudan secara fisik (kenampakan), benda alami dan unsur-unsur budaya yang ada dipermukaan bumi tanpa mempermasalahkan kegiatan manusia terhadap objek tersebut.
13. Struktur klasifikasi suatu sistematika hirarkis/berjenjang yang dapat memberikan informasi tentang kemampuan penyajian informasi penutupan lahan untuk sumber data dan skala yang berbeda.
14. Wahana adalah suatu alat/sistem tempat sensor penginderaan jauh.
40
Bab. II Tahapan Pengolahan
2.1. Pemetaan Unit Pedoman Kode Unit : LI 1 02 002 01 01 Judul Unit : Klasifikasi Digital Multispektral 2.2. Diskripsi Unit
Analisis citra multispectral secara digital secara terselia (supervised) untuk menghasilkan informasi spasial penutup lahan. Tahapan Uraian
7. Menyiapkan perangkat dan bahan pengolahan data
7.1. Perangkat keras dan perangkat lunak pengolahan citra yang diperlukan disiapkan
7.2. Perangkat lunak untuk koreksi ditentukan 7.3. Metode yang akan digunakan diidentifikasi 7.4. Citra yang akan digunakan ditentukan sesuai
kebutuhan 7.5. Data atau peta referensi disiapkan 7.6. Skema klasifikasi penutup lahan ditentukan
8. Melakukan pemilihan kanal untuk proses klasifikasi digital multispektral
8.1. Pemasukan citra multifpektral kedalam perangkat computer dilaksanakan
8.2. Salinan data citra yang akan diklasifikasi ditampilkan pada layar dan dibuka menggunkan perangkat lunak yang telah ditentukan.
8.3. Kaekteristik setaip kanal diindetifikasi berdasarkan statistic setiap kanal dan statistic multikanal (correlation matrix dan variance-covariance matrix)
8.4. Kanal-kanal citra yang akan diklasifikasi ditentukan.
9. Melakukan klasifikasi terselia (Supervised)
9.1. Citra dengan kanal-kanal terpilih ditampilkan pada layar
9.2. Objek-objek diidentifikasi mengacu ke skema kalsifikasi yang ada
9.3. Training area didefinisikan berdasarkan data referensi yang telah ditetapkan dan dengan jumlah piksel persampel yang memenuhi syarat.
9.4. Statistik sampel dievaluasi 9.5. Training area diedit dan direvisi 9.6. Proses klasifikasi terselia dilaksankan dengan
menggunakan algoritma yang telah ditentukan. 9.7. Kelas-kelas hasil klasifikasi ditampilan pada
layar monitor 9.8. Kelas-kelas hasil interpretasi diidentifikasi dan
dinilai secara kualitati mengacu ke kenampakan pada citra komposit dan atau pada peruntukan.
9.9. Proses editing sampel dan atau pengambilan
41
sampel tambahan dilakukan 9.10. Eksekusi klasfifikasi terselia menggunakan
algoritma yang sudah ditentukan dilaksanakan 9.11. Hasil klasifikasi ulang reklasifikasi ditampilkan
pada layar monitor 9.12. Strategi penggunakan kelas-kelas spectral
sementara ke kelas-kealas penutup lahan menurut skema klasifikasi
9.13. Penggabungan kelas-kealas (class merging) dilakukan
9.14. Hasil penggabungan kelas ditampilkan pada layar monitor sebagai hasil klasifikasi akhir
10. Uji akurasi hasil klasifikasi
10.1. Pengambilan sampel acuan untuk uji akurasi telah dilakukan berdasarkan informasi lapangan, citra pendukung dan atau peta tematik yang relevan
10.2. Sampel acuan penguji akurasi telah diplot di atas citra hasil klasifikasi multispectral
10.3. Nilai akurasi totol (overall accuracy), akurasi menurut klasifikasi (producer’s accuracy) dan indeks Kappa telah dihasilka
10.4. Hasil klasifikasi multispectral terselia beserta legenda dan laporan uji akurasi disimpan
11. Penyimpanan data hasil klasifikasi
11.1. Media penyimpanan disiapkan sesuai dengan kapasitas yang ditentukan
11.2. Metadata citra hasil klasifikasi ditentukan 11.3. Data disimpan sesuai dengan standard
penamaan dan permohonan yang telah dilakukan.
2.3. Prosedur / Metode 2.3.1 Perencanaan Dan Persiapan 2.3.1.1 Perencanan Perencanaan merupakan bagian penting dalam setiap tindakan terhadap apa yang dilakukan sehingga menjadi jelas agar mencapai tujuan. Perencanaan harus memberikan peningkatan produktivitas kerja dan membuat pekerjaan lebih efektif. Dalam pedoman ini perencanaan kerja minimal terdiri dari inventarisasi dokumen, rekrutmen SDM dan menyusunan persiapan tahapan kerja. a. Inventarisasi Dokumen Teknis Dokumen teknis terkait dengan pengolahan digital klasifikasi penutup lahan menggunakan data penginderaan jauh diinventarisir untuk digunakan sebagai referensi atau acuan. Dokumen teknis bisa berupa laporan teknis, literature media cetak maupun media elektronik.
42
b. Sumberdaya Manusia Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh pengolah dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Pengolah dalam hal ini personel / sumberdaya manusia yang berkompeten sangat dibutuhkan dalam bidang penginderaan jauh sangat penting. Kompetensi sumberdaya manusia yang dibutuhkan dalam pengolahan data penginderaan jauh minimal memiliki keahlian bidang penginderaan jauh, memiliki kemampuan dan ketrampilan komputer. 2.3.1.2 Persiapan
Persiapan kerja yang terkait dengan pengolahan klasifikasi penutup lahan secara digital menggunakan penginderaan jauh disiapkan secara komprehensif, teratur dan terarah agar pelaksanaan pekerjaan lebih mudah mencapai tujuan. Persiapan kerja yang perlu dilakukan antara lain : menyiakan data penginderaan jauh dan data pendukunnya, mempersiapkan alat pengolah baik perangkat keras maupun perangkat lunak, menyiapkan metode yang efektif dan efisien yang dimiliki untuk pengolahan dan penyajian hasil.
2.3.2 Pengumpulan Data 2.3.2.1 Kreteria Data Penginderaan Jauh
Dalam melakukan klasifikasi suatu objek dari data penginderaan jauh, data yang digunakan harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Data penginderaan jauh yang dipilih sudah dikoreksi baik geometrik maupun
radiometrik menurut standar yang telah ditetapkan oleh lembaga. b. Data penginderaan jauh yang akan digunakan harus disesuaikan lokasi / area
yang akan diklasifikasi. c. Jika dalam proses klasifikasi mengunakan data geospasial lainnya, maka
kualitas data yang digunakan wajib mengikuti standar dan aturan yang berlaku. d. Data penginderaan jauh yang akan digunakan harus sesuai dengan kesetaraan
skala yang akan dibuat.
Tabel. 1. Kesataraan Penginderaan Jauh dengan Skala Pemetaan
Jenis Resolusi Jenis Satelit Skala Pemetaan
Resolusi Rendah NOAA AVHRR, Terra MODIS dan Aqua MODIS
1 : 1.000.000 s/d
1 : 250.000
Resolusi Menengah
ASTER, LANDSAT 7/8 dan CBERS-2, SPOT4
1 : 250.000 s/d 1 :100.000
Resolusi Tinggi GeoEye-1, WorldView-2, World View-1, QuickBird, IKONOS, FORMOSAT-2, and SPOT-5/6
1 : 100.000 s/d 1 : 5.000
2.3.2.2 Kriteria Data Pendukung
Data pendukung atau acuan yang digunakan dapat berupa peta tematik atau data citra resolusi yang lebih tinggi dan informasi lapangan yang telah tervalidasi akurainya.
43
2.3.3 Peralatan
Peralatan yang digunakan berupa perangkat keras dan perangkat lunak yang memiliki spesifikasi memadai untuk pengolahan data penginderaan jauh dan system informasi spasial.
2.3.3.1 Perangkat Keras
Perangkat Keras yang digunakan minimal memiliki spesifikasi yang mampu memproses pengolahan data penginderaan jauh antara lain : - 1 unit Monitor ; - 1 unit CPU ; atau - 1 unit Laptop
2.3.3.2. Perangkat Lunak Perangkat Lunak yang digunakan minimal memiliki spesifikasi : - Perangkat Lunak memiliki fasilitas pengolahan data citra - Perangkat Lunak memiliki fasilitas pengolahan GIS dan kartografi. - Perangkat Lunak memiliki fasilitas konversi poligon jadi vector dan sebaliknya 2.3.4 Pengolahan Data 2.3.4.1 Pengolahan Data Awal a. Koreksi Radiometrik dan Geometrik
Data proses penginderaan jauh yang digunakan telah terkoreksi Radiomatrik dan Geometrik dengan berpedoman pada standard yang telah ditetapkan oleh lembaga (Pedoman Pengolahan Koreksi Radiomatrik dan Geometrik Data Penginderaan Juah, Pustekdata-Lapan).
b. Pemilihan Optimum Index Factor (OIF)
Optimum Index Factor (OIF) sebagai metode untuk menentukan kombinasi band yang memaksimalkan variabilitas dalam sebuah adegan multispektral tertentu. OIF didasarkan perbedaan pada jumlah total dan korelasi di antara semua kombinasi band dalam suatu data. Meskipun metode OIF dikembangkan untuk data Landsat TM, konsep dan metodologi yang berlaku untuk setiap dataset multilayer.
2.3.4.2 Pengolahan Data (Image Proscesing) Lanjut a. Pengambilan Training Sample
Training sample wajib ditetapkan dalam klasifikasi metode terbimbing/terawasi (Supervised) dan benar-benar merupakan objek yang dimaksud. Keterpisahan pixel-pixel training sampel harus dapat dievaluasi, diuji, dibahas, diperiksa dan dipertimbangkan dalam bentuk nilai statistik yaitu rata-rata, standar deviasi, variansi, dan derajat kepercayaan, melalui algoritma pemilihan ciri antar band.
Pengambilan training sampel, yang perlu diperhatikan adalah jumlah poligon sampel harus memenuhi persyaratan akurasi, dengan jumlah minimal 3 (tiga) poligon setiap objek. Di dalam poligon minimal 9 pixel, syarat pixel-pixelnya memiliki kemiripan dan keseragaman nilai keabuan / rona sesuai dengan informasi kelas objek. Pengambilan sampel dilaksanakan dengan cara acak (random) tanpa melihat bentuk poligon.
44
b. Uji Training Sample
Jumlah luasan training sample kira-kira minimal 10% dari total luas cakupan data yang akan diklasifikasi. Penetapan training sample dapat dilakukan dengan menggunakan data acuan berupa peta, survey lapangan, data penginderaan jauh resolusi lebih tinggi dan pengenalan objek secara visual. Tingkat keterpisahan training sample digunakan teknik statistik pada perangkat lunak dan hasilnya (Producer accuracy) harus lebih dari 90%.
c. Klasifikasi
Dalam klasifikasi objek penutup lahan, diperlukan suatu metode yang tepat untuk menentukan objek yang di maksud. Pemilihan metode klasifikasi pada dasarnya dilakukan untuk meningkatkan tingkat akurasi dari hasil klasifikasi objek. Standard metode klasifikasi objek penutup lahan tersebut harus mengikuti standard klasifikasi yang telah ditetapkan oleh lembaga. Pada pedoman ini menganjurkan menggunakan metode umum, simpel yang terdapat pada beberapa aplikasi perangkat lunak dan mudah dijangkau pengguna. Terdapat beberapa metode klasifikasi yang umum digunakan pengguna antara lain metode Maximum Likelihood, Mahalanobis Distance, Berbasis Objek dan metode yang lain sesuai dengan kemampuan perangkat lunak yang dimiliki. Adapun metode klasifikasi yang disarankan dalam pedoman ini adalah metode klasifikasi terawasi maximum likelihood.
2.3.4.3 Pengolahan Data Akhir dan Analisis.
Hasil pengolahan klasifikasi penutup lahan dengan menggunakan data penginderaan jauh secara digital kadang tidak sempurna yang diharapkan. Pada paska pengolahan data dan analisis dilakukan untuk perbaikan hasil klasifikasi penutup lahan dan akurasinya perlu ditingkatkan dengan cara filtering dan editing.
a. Filtering
Filtering dilakukan untuk mengenaralisasi objek yang terklasifikasi tetapi kurang dari 9 pixel. Banyak metode dan analisa filtering yang dapat digunakan diantaranya adalah metode Mayority, Minority, Mean, Median dan lain-lain. Pada pedoman ini disarankan menggunakan metode filter mayority dengan windows 3 x 3.
b. Editing
Editing dilakukan jika terjadi kesalahan klasifikasi setelah verifikasi maupun validasi berdasarkan data acuan. Maksud dan tujuan dilakukan editing terhadap hasil klasifikasi penutup lahan secara digital untuk memperbaiki kualitas dan akurasi hasil kalasifikasi tersebut.
c. Uji Akurasi
Uji akurasi klasifikasi penutup lahan menggunakan data penginderaan jauh wajib dilakukan dalam proses klasifikasi untuk mengetahui tingkat keakuratan metode yang dipilih. Dalam uji akurasi, Training sample yang sudah digunakan untuk klasifikasi tidak boleh digunakan kembali dalam perhitungan akurasi. Training sample untuk menguji akurasi klasifikasi diperoleh dari training sampel baru berdasarkan pada data acuan. Akurasi klasifikasi penutup lahan yang
45
diperkenankan adalah rata-rata di atas 75%. Penilaian uji akurasi dapat menggunakan matrik kontingensi yaitu matrik bujur sangkar yang memuat jumlah piksel yang terklasifikasi yaitu overall accuracy, kappa acuuracy, producer accuracy dan user accuracy. Producer accuracy (omission error) adalah membagi piksel yang benar dengan jumlah total piksel traning sampel per kelas, sedang user accuracy (commission error) adalah jumlah piksel yang benar dengan total piksel dalam kolom. Uji ukarasi setelah divalidasi dengan data lapangan yang diperkenankan 90%.
2.3.4.4 Penyajian Hasil
Hasil klasifikasi penutup lahan disajikan dalam bentuk analog maupun digital. Berdasarkan sistem klasifikasi penutup lahan dan kesetaraan data penginderaan jauh dengan pemetaan, maka tingkat dan jumlah kelas penutup lahan yang disesuaikan dengan kemampuan data penginderaan jauh. Penyajian kelas penutup lahan sebaiknya berpedoman pada SNI 7645-2010 Klasifikasi penutup lahan.
Tabel.2. Sistem Klasifikasi Penutup Lahan Berbasis Penginderaan Jauh
Tingkat 1 Resolusi Rendah
Tingkat 2 Resolusi Menengah
Tingkat 3 Resolusi Menengah/Tinggi
1. Air 1.1. Perairan Laut 1.2. Perairan Darat
1.1.1. Air Laut Dalam 1.1.2. Air Laut Dangkal 1.2.1. Danau 1.2.2. Waduk 1.2.3. Setu 1.2.4. Rawa 1.2.5. Tambak 1.2.6. Sungai
2. Vegetasi 2.1. Hutan 2.2. Perkebunan 2.3. Pertanian
2.1.1.Hutan Lahan Basah 2.1.2.Hutan Lahan Kering 2.1.3.Belukar/Semak 2.2.1. Perkebunan Industri 2.2.2.Perkebunan Campuran 2.3.1. Sawah 2.3.2. Tegalan/Ladang
3. Tanah 3.1.Lahan Terbangun
3.2.Lahan Terbuka
3.1.1. Permukiman Kota 3.1.2. Permukiman Desa 3.1.3. Fasilitas Umum 3.1.1. Pasir 3.1.2. Galian Tambang 3.1.3. Endapan Lahar 3.1.4. Batuan 3.1.5. Gosong
46
Bab III. Penutup
3.1 Ucapan Terimakasih
Terimakasih kami ucapkan pada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan pedoman ini. Pedoman ini dibuat sebagai panduan untuk pengolahan klasifikasi penutup lahan secara digital dengan menggunakan data penginderaan jauh bagi pengguna baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun swasta. Sangat disadari bahwa pedoman ini masih banyak kekurangannya sehingga perlu masukan dan saran dari berbagai pihak yang berkepentingan.
3.2. Lampiran Lampiran 1. Diagram tahapan pengolahan klasifikasi penutup lahan Lampiran 2. Tabel Hirarki dan Sistem Klafikasi Penutup Lahan Daftar Pustaka BSN, 2007, PSN 08:2007 SNI 7645-2010 Klasifikasi penutup lahan SNI 19-6728.1-2002:Penyusunan Sumberdaya Bagian 1: Sumberdaya Air Spasial. SNI 19-6728.2-2002:Penyusunan Sumberdaya Bagian 2: Sumberdaya Hutan
Spasial. SNI 19-6728.3-2002: Penyusunan Sumberdaya Bagian 3: Sumberdaya Lahan
Spasial. Pradhan, Rm, K. Ghose, Jeyaram, 2010, Land Cover Classification of Remotely
Sensed Satellite Data using Bayesian and Hybrid classifier, Department of Computer Science and Engineering, Sikkim Manipal Institute of Technology, Rangpo, Sikkim, INDIA.
Vogelmann, J.E, Sohl, P.V Regional, Campbell, Shaw, Land Cover Characterization Using Landsat Thematic Mapper Data And Ancillary Data Sources , EROS Data Center, Hughes-STX Corporation, USGS.
47
Lampiran 2.1. Diagram tahapan pengolahan klasifikasi penutup lahan
Lampiran 2.2. Tabel Hirarki dan Sistem Klafikasi Penutup Lahan
Memenuhi
Tidak Memenuhi
Training
Sampel
Data
Uji
Trainin
Proses
Klasifikasi
Kreteria
Jumlah Minimum
Poligon/objek
Jumlah Minimum
Pixel/Poligon
Data acuan
Kreteria
Uji Tingkat
Keterpisahan sampel 90
%
Memenuhi
Tidak Memenuhi
Metode Klasifikasi
Supervised (Max
Likelihood)
Unspervised Isodata
Berbasis Objek
dll
Dokumen
Klasifikasi
Filtering dan Editing
Uji
Akurasi
Penutup Lahan
Metode Filtering
Mayority, Minority,
Mean, Median
Editing
Data Acuan
Kreteria
Matrix Konjungasi
Uji Tingkat
Akurasi 75 % Jumlah Kelas sesuai skala
Warna Kelas disesuaikan
standar BIG
48
No. Kelas Penutup
Lahan Diskripsi
1. Air Semua kenampakan perairan baik di laut maupun di darat
1.1. Perairan Laut Kenampakan perairan di laut
1.1.1. Perairan Laut Dalam
wilayah laut yang memiliki kedalaman antara 200 m hingga lebih 1800 m. Wilayah ini tidak dapat tertembus sinar matahari, wilayah ini suhunya sangat dingin dan tidak ada tumbuh-tumbuhan.
1.1.2. Perairan Laut Dangkal
Wilayah laut dari batas wilayah pasang surut hingga kedalaman 200 m, wilayah masih dapat ditembus oleh sinar matahari sehingga terdapat berbagai jenis kehidupan baik hewan maupun tumbuh-tumbuhan.
1.2. Perairan Darat Kenampakan perairan di darat
1.2.1. Danau Area perairan yang bersifat alami, dengan penggenangan air yang dalam dan permanen, dan penggenangan dangkal, termasuk fungsinya
1.2.2. Waduk Area perairan yang bersifat artifisial/buatan, dengan penggenangan air yang dalam dan permanen, dan penggenangan dangkal, termasuk fungsinya
1.2.3. Setu Area perairan yang bersifat alami atau buatan, penggenangan air yang dalam atau dangkal dan permanen dengan area tidak terlalu luas, termasuk fungsinya
1.2.4. Rawa Genangan air tawar atau payau yang luas dan permanen di daratan
1.2.5. Tambak Aktifitas untuk perikanan dan penggaraman yang tampak dengan pola pematang di sekitar pantai.
1.2.6 Sungai Tempat mengalir air yang bersifat alamiah
2. Vegetasi Semua kenampakan bervegetasi di permukaan bumi
49
2.1. Hutan Vegetasi yang tumbuh dan berkembang di wilayah yang tidak diusahakan untuk budidaya tanaman pangan dan holtikultura baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi.
2.1.1. Hutan Lahan Basah
Hutan yang tumbuh berkembang pada habitat lahan basah berupa rawa payau dan rawa gambut. Wilayah lahan basah berkarakteristik dataran rendah sepanjang pesisir dan wilayah berelevasi rendah.
2.1.2. Hutan Lahan Kering
Hutan yang tumbuh berkembang pada habitat lahan kering yang dapat berupa hutan dataran rendah, perbukitan dan pegunungan, atau hutan tropis dataran tinggi yang mengalami intervensi manusia dengan kenampakan alur dan bercak bekas tebang
2.1.3. Semak / Belukar Hutan lahan kering yang telah tumbuh kembali (mengalami suksesi ) namun belum / tidak optimal, atau lahan kering dengan liputan pohon jarang (alami) atau lahan kering dengan dominasi vegeasi rendah (alami).
Kenampakan ini biasanya tidak menunjukkan lagi adanya bekas / bercak tebangan
2.2. Perkebunan Lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian tanpa penggantian tanaman selama 2 tahun.
2.2.1. Perkebunan Industri
Tanaman budidaya tahunan yang dikelola oleh perusahaan, biasanya dengan kenampakan alur jalan atau petak kebun secara teratur
2.2.2. Perkebunan Campuran
Lahan yang ditanami tanaman keras lebih dari satu jenis atau tidak seragam menghasilkan bunga, buah , serta getah dan panen bukan dengan menebang pohon, biasanya berasosiasi dengan pemukiman dan diusahakan secara tradisional oleh penduduk.
2.3. Pertanian Areal yang diusahakan untuk budidaya tanaman pangan dan holtikultura. Vegetasi alamiah telah dimodifikasi atau dihilangkan dan diganti dengan tanaman anthrogenik dan memerlukan campur tangan manusia untik menunjang kelansungan hidupnya.
50
2.3.1. Sawah Areal pertanian yang digenangi air atau diberi air, baik dengan teknologi pengairan, tadah hujan maupun pasang surut. Areal pertanian dicirikan oleh pola pematang dan ditanami jenis tanaman pangan berumur pendek (padi).
2.3.2. Tegalan/Ladang Pertanian lahan kering yang ditamani semusim, terpisah dengan halaman sekitar rumah serta pengggunaannya tidak berpindah-pindah. Tanaman selain padi, tidak memerlukan pengairan secara ekstensi, vegetasinya bersifat artifisial dan memerlukan campur tangan manusia untuk menunjang kelangsungan hidupnya.
3 Tanah Kenampakan permukaan bumi yang tidak ditutupi oleh vegetasi maupun genangan air.
3.1. Lahan Terbangun Area yang mengalami substitusi penutup lahan alamiah dengan penutup lahan buatan yang biasanya bersfiat kedap air dan relative permanen
3.1.1. Pemukiman Kota Areal atau lahan yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan (industri, perkantoran, pasar) untuk mendukung kehidupan dengan cakupan area luas dengan kerapatan padat .
3.1.2. Pemukiman Desa Areal atau lahan yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dengan area tidak luas dan kerapatan jarang.
3.1.3. Fasilitas Umum Areal atau lahan yang digunakan untuk sarana keperluan umum, seperti bandara, perlabuhan, terminal.
3.2. Lahan Terbuka Lahan tanpa tutupan lahan baik yang bersifat alamiah, semialamiah, maupun artifisial
3.2.1 Pasir Lahan terbuka yang berasosiasi dengan aktifitas kelautan dengan material penyusun berupa pasir
3.2.2 Galian Tambang Lahan terbuka akibat aktivitas petambangan, dimana penutup lahan ataupun material bumi
51
lainnya dipindahkan oleh manusia
3.2.3. Endapan Lahar Lahan terbuka bekas aliran lahar dan lava dari gunung berapi
3.2.4. Batuan Batuan adalah salah satu elemen kulit bumi yang terdiri dari kumpulan-kumpulan atau agregat dari mineral-mineral yang sudah dalam kedaan membeku/keras.
3.2.5 Gosong Bagian dataran alluvial luas, relative rendah dari sekitarnya (pulau kecil), bervegatasi rendah campur rumput dan pasir.
Sumber : SNI 19-6728.1,2,3-2002, SNI 7645-2010
PUSAT PEMANFAATAN PENGINDERAAN JAUH - 2015