Lina Miftahul Jannah Materi ... · PDF filemenjadikan birokrasi sebagai mesin politik ... Penguatan pengawasan kode etik dan perilaku terhadap PNS ... Etika dalam bermasyarakat

Lina Miftahul Jannahlinamjannah.wordpress.com

Materi Kuliah Administrasi Kepegawaian NegaraDepartemen Ilmu Administrasi

FISIP Universitas Indonesia

Publikasi Asian Development Bank (ADB) berjudul“Governance Assessment Report - Indonesia” : Asian

Development Bank. Country Governance Assessment Report: Republic ofIndonesia. Manila,2004.

Hasil penilaian terhadap tiga unsur pentingAdm. Negara Indonesia, yaitu Kantor Menpan,LAN dan BKN sebagai lembaga pengampu PNS

Hasil: “… the national system ofHasil: “… the national system ofadministration and the civil service systemare not conducive to good governance andimproved performance”

Rekomendasi: “ … radical reform of thepublic administration and civil serviceespecially in organizational design,manpower planning and staffing, incentivestructures, human resource management,training systems, and budgeting”.

Penyelenggaraan pemerintahan Indonesiamengandung kelemahan dalam AKN [1]

Managemen perencanaan (operasional, SDM, pembangunan,anggaran) belum diselenggarakan secara terpadu dan terinteegrasidan menyebabkan rendahnya efisiensi dan produktivitas administrasinegara.

Peranan ketiga lembaga lebih mengutamakan taat aturan daripadakinerja yang lebih baik

Sistem pengembangan karir PNS kurang menghargai profesionalismedan kinerja

Birokrasi publik belum menerapkan sistem klasifikasi jabatan yangdisusun secara profesional. Pemegang suatu jabatan tidak diharuskanmemiliki ketrampilan yang diperlukan untuk jabatan tersebut.Penempatan sesorang pada suatu jabatan lebih didasarkan padasistem karir, bukan sistem jabatan.

Penyelenggaraan pemerintahan Indonesiamengandung kelemahan dalam AKN [2]

birokrasi di Indonesia masih belum terpisah secara total denganpolitik. Keinginan pihak-pihak tertentu misalnya partai politik- untukmenjadikan birokrasi sebagai mesin politik

Perempuan kurang terwakili dalam jabatan pimpinan pada semuasektor, kecuali pendidikan dan kesehatan.

Hinggá sekarang asosiasi profesional PNS masíh amat terbatas.

kepastian tentang jumlah PNS yang dibutuhkan terhadap jumlahpenduduk (rasio beban kerja) masih belum dapat dihitung secara baikuntuk menentukan jumlah pegawai yang harus direkruit setiaptahunnya

Mobilitas PNS antar daerah Amat terbatas karena tidak adanyamekanisme pemindahan pegawai antardaerah.

Penyelenggaraan pemerintahan Indonesiamengandung kelemahan dalam AKN [3]

Pada transfer pegawai dijumpai banyak kejanggalan data.

Program Diklat pegawai kurang mengutamakan pelatihan teknisfungsional.

Sistem penggajian amat rumit, tidak memotivasi profesionalisme dantanggungjawab dan kurang transparan.

Praktek KKN dalam penerimaan PNS, penempatan dan promosipejabat sudah menyebar hampir di semua jabatan dansektor.Rekruitmen pegawai masih dipandang seakan-akan menjadikebutuhan proyek tahunan dan bukan sebagai kebutuhan akanpeningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraanpemerintahan.

Definisi

perubahanyang

dikehendaki

Reformasiadminsitrasi

diartikansebagai

perubahansistem

kepegawaiansecara

struktural

kepentinganyang

dihadapi

Reformasi? [1]

Pembentukan Komisi Kepegawaian Negara

•Pasal 13 Ayat (3) UU No 43 Tahun 1999 tentang Perubahanterhadap UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok PokokKepegawaian Negara menetapkan berdirinya KomisiKepegawaian Negara.

• Tapi hingga saat ini Komisi tersebut belum dibentuk olehPemerintah Indonesia.Pemerintah Indonesia.

Pembuatan Basis Data Kepegawaian secara lengkap

•Rasio PNS dan beban kerja

•Keahlian dan kompetensi

Rekrutmen oleh tenaga profesional

• transparan

•Pemerintah hanya menjadi regulator dan pengawasan

Reformasi? [2]

Reformasi penggajian didasarkan pada: (Bekke, Perry danToonen, 1996).

• individual worker based,

• training

• competency

• experience

• productivity

• some other attribute

• paritas gaji swasta dan negeri untuk beban kerja yang kurang lebih sama• paritas gaji swasta dan negeri untuk beban kerja yang kurang lebih samatidak boleh terlalu tinggi

Perbaikan pengukuran kinerja

Penguatan pengawasan kode etik dan perilaku terhadap PNS– PP 42/2004

Pemisahan antara pemilihan pejabat politik dan pejabat karir

Etika dalamBernegara

Etika dalamBerorganisasi

Etika terhadapSesama PNS

Etika PNS

Etika dalambermasyarakat

Etika terhadapDiri Sendiri

Etika PNS [1]

Etika dalam bernegara

• melaksanakan sepenuhnya Pancasiladan Undang-Undang Dasar 1945

• mengangkat harkat dan martabatbangsa dan negara

• menjadi perekat dan pemersatu bangsadalam Negara Kesatuan RepublikIndonesia

• menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalammelaksanakan tugas

Etika dalam berorganisasi

•melaksanakan tugas dan wewenangsesai ketentuan yang berlaku;

•menjaga informasi yang bersitatrahasia;

•melaksanakan setiap kebijakan yangditetapkan oleh pejabat yangberwenang;

•membangun etos kerja untnkmeningkatkan kinerja organisasi;

•menjalin kerja sama secara kooperatifmelaksanakan tugas

• akuntabel dalam melaksanakan tugaspenyelenggaraan pemerintahan yangbersih dan berwibawa

• tanggap, terbuka, jujur, dan akura t,serta tepat waktu dalam melaksanakansetiap kebijakan dan program Pemerintah

• menggunakan/memanfaatkan semuasumber daya Negara secara efisien danefektif

• tidak memberikan kesaksian palsu atauketerangan yang tidak benar.

•menjalin kerja sama secara kooperatifdengan unit kerja lain yang terkaitdalam rangka pencapaian tujuan;

•memiliki kompetensi dalampelaksanaan tugas;

•patuh dan taat terhadap standaroperasional dan tata kerja;

•mengembangkan pemikiran secarakreatif dan inova tif dalam rangkapeningkatan kinerja organisasi;

•berorientasi pada upaya peningkatankualias kerja.

Etika PNS [2]

Etika dalambermasyarakat

• mewujudkan pola hidup sederhana;

• memberikan pelayanan dengan empatihorma t dan santun tanpa pamrih dantanpa unsur pemaksaan;

• memberikan pelayanan secara cepat,tepal, terbuka, dan adil serta tidak

Etika terhadapdiri sendiri

• jujur dan terbuka serta tidakmemberikan informasi yang tidakbenar.

• bertindak dengan penuhkesungguhan dan ketulusan;

• menghindari konflik kepentingantepal, terbuka, dan adil serta tidakdiskriminatif;

• tanggap terhadap keadaan lingkunganmasyarakat;

• berorientasi kepada peningkatankesejahteraan masyarakat dalammelaksanakan tugas.

• menghindari konflik kepentinganpribadi, kelompok, maupun golongan;

• berinisiatif untuk meningkatkankualitas pengetahuan, kemampuan,keterampilan, dan sikap;

• memiliki daya juang yang tinggi;

• memelihara kesehatan jasmani danrohani;

• menjaga keutuhan dankeharmonisan keluarga;

• berpenampilan sederhana, rapih, dansopan.

Etika PNS [3]

Etika terhadap sesama PNS

• saling menghormati sesama warga negara yang memelukagama/kepercayaan yang berlainan;

• meme lihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;

• saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun• saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupunhorizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;

• menghargai perbedaan pendapat;

• menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;

• menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai NegeriSip il;

• berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yangmenjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipildalam memperjuangkan hak- haknya.

Penegakan Kode Etik

PNS yang melakukanpelanggaran Kode Etikdikenakan sanksi moral

dan atau tindakanadministratif

Sanksi moral dibuat secaratertulis dan dinyatakan oleh

Pejabat Pembina Kepegawaianatau yang didelegasikan (min.

eselon IV).

Sanksi moral berupa:

• pernyataan secaraSanksi moral yang

diberikan• pernyataan secaratertutup; atau

• pernyataan secaraterbuka.

diberikanmenyebutkanjenis

pelanggaran kode etikyang dilakukan oleh PNS

Majelis Kode Etik pada setiapinstansi dibentuk untukmenegakkan kode etik