Liabilities Teori Akuntansi

LIABILITAS

1. Pengertian dan Karakteristik Liabilitas

a. Pengertian

FASB mendefinisi kewajiban dalam kerangka konseptualnya sebagai berikut (SFAC No.

6, prg. 35):

Liabilities are probablefuture sacrifices of economic benefits arising from

present obligations of a particular entity to transfer assets or provide services to

other entities in the future as a result of past transactions or events.

(Kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomik masa datang yang cukup

pasti timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer

asset atau menyediakan/menyerahkan jasa kepada kesatuan lain dimasa datang

sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu).

Dengan makna yang sama, IASC mendefinisi kewajiban sebagai berikut :

A liability is a present obligation of the enterprise arising from past events, the

settlement of which is excepted to result in an outflow from the enterprise

resource embodying economic benefit.

(Kewajiban sekarang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu,penyelesaian di

harapkan untuk menyebabkan suatu arus kas keluar dari manfaat sumberdaya

ekonomi).

Dalam statement of Accounting Concepts No. 4, Australian Accounting Standards Board

(AASB) mendifinisi kewajiban sebagai berikut (prg. 12) :

Liabilities are the future sacrifices of services potential or future economic

benefits that the entity is presently obliged to make to other entities as a resul of

past transaction or other past events.

Definisi-definisi diatas memisahkan antara makna atau pengertian dan pengukuran serta

pengakuan sehingga definisi tersebut lebih bersifat semantik daripada structural. Definisi

IASC dan AASB menanggalkan kata probable karena dianggap bahwa tiap kriteria

pengakuan bukan sifat dari pengakuan.

Definisi-definisi kewajiban diatas sangat menekankan konsep kesatuan usaha dengan

dinyatakan secara eksplisit ungkapan kesatuan usaha (entitas/entity atau

perusahaan/enterptise) di dalamnya unutk menunjukkan pihak yang mempunyai

keharusan untuk melakukan pengorbanan ekonomik.

APB Statement no.4 mendefinisikan kewajiban :

Liabilities-economic obligation of an enterprise that are recognized and

measured in conformity with generally accepted accounting priciple. Liabilities

also include certain deffered credits that are not obligation but that are

recognize and measure in conformity accepted accounting principle.

(Kewajiban ekonomis yang diakui dan diukur sesuai dengan generally accepted

accounting principles. Definisi ini meliputi juga deffered credits yang

sebenarnya tidak mempunyai makna apa – apa bagi mereka yang tidak mengenal

atau tidak mempelajari struktur akuntansi).

Deffered Credits adalah sejenis kewajiban tetapi bukan dalam pengertian memberikan

pengorbanan di masa yang akan datang. Deffered credits dibagi atas: prepaid revenue

adalah penerimaan pembayaran di muka yang belum sepenuhnya diimbangi dengan

pemberian jasa atau produk yang dibayar. Deffered akibat peraturan pengakuan.

Selain definisi APB, definisi kewajiban selalu memuat pula ungkapan manfaat

ekonomik, sumber ekonomik, atau potensi jasa. Ini berarti bahwa pengertian kewajiban

tidak dapat dipisahkan dengan pengertian asset. Asset dapat menimbulkan kewajiban dan

sebaliknya timbulnya kewajiban dapat dibarengi dengan pengakuan asset (Suwardjono,

2005:305-307).

b. Karakteristik

Pengorbanan Manfaat Ekonomik

Untuk dapat disebut sebagai suatu kewajiban, suatu objek harus memuat suatu tugas

atau tanggung jawab kepada pihak lain yang mengharuskan kesatuan usaha untuk

melunasi, menunaikan, atau melaksanakannya dengan cara mengorbankan manfaat

ekonomik di masa yang akan datang. Untuk menjadi kewajiban, pengorbanan tersebut

harus bersifat memaksa dan bukan atas dasar kebijakan atau keleluasaan manajemen

untuk memutuskan baik dalam hal jumlah rupiah maupun dalam saat transfer.

Berdasarkan pengertian tersebut bisa dikatakan bahwa suatu kewajiban hanya terjadi

antar kesatuan usaha atau paling tidak melibatkan kesatuan usaha lain.

Keharusan Sekarang

Untuk dapat disebut sebagai kewajiban, suatu pengorbanan ekonomik masa datang

harus timbul akibat keharusan sekarang. Pengertian sekarang ini mengandung pengertian

(1) waktu, yaitu tanggal pelaporan, dan (2) adanya. Artinya, pada tanggal neraca kalau

1

perlu atau kalau dipaksakan (secara yuridis, etis, atau rasional) pengorbanan sumber

ekonomik harus dipenuhi karena keharusan untuk itu telah ada.

Beberapa keharusan yang tercakup dalam pengertian kewajiban ini adalah keharusan

kontraktual, keharusan konstruktif, keharusan demi keadilan, dan keharusan bergantung

atau bersyarat. Walapun secara definisional keharusan-keharusan tersebut menimbulkan

kewajiban, tidak semua kewajiban diakui dalam akuntansi.

Keharusan kontraktual (contractual liabilities) adalah merupakan kewajiban yang

didukung oleh perjanjian tertulis atau keharusan yang timbul akibat perjanjian atau

peraturan hukum yang didalamnya kewajiban bagi suatu kesatuan usaha dinyatakan

secara eksplisit atau implisit dan mengikat. Kewajiban ini muncul karena aspek

hukum sebagai lingkungan eksternal yang tidak dapat dihindari (unavoidable) dan

yang dapat memaksakan secara hukum untuk memenuhinya (legally enforceable).

Penghindaran kewajiban dari keharusan kontraktual menimbulkan sanksi atau

hukuman (penalty).

Keharusan konstruktif (constructive obligation) adalah kewajiban yang tidak

dinyatakan secara tertulis atau keharusan yang timbul akibat kebijakan kesatuan usaha

dalam rangka menjalankan dan memajukan usahanya untuk memenuhi apa yang

disebut praktik usaha yang baik (best business practices) atau etika bisnis (business

ethics) dan bukan untuk mmenuhi kewajiban yuridis. Kebijakan tersebut

menimbulkan kewajiban karena kesatuan usaha sengaja memberi , mengkonstruksi,

atau membentuk hak bagi pihak lain (misalnya, pelanggan, pemasok, pegawai, atau

perusahaan lain) tanpa harus melalui perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah

pihak.

Keharusan demi keadilan (equitable obligation) adalah kewajiban yang tidak

dikuatkan kontrak dan hanya karena kewajiban moral atau kewajiban demi kewajaran

dan keadilan atau keharusan yang ada sekarang yang menimbulkan kewajiban bagi

perusahaan semata-mata karena panggilan etis atau moral daripada karena peraturan

hukum atau praktik bisnis yang sehat. Keharusan ini muncul dari tugas (duties)

kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu yang dipandang wajar, adil, dan benar

menurut hati nurani (conscience) dan rasa keadilan (sense of justice). Tidak ada

sanksi hukum untuk tidak memenuhi keharusan ini tetapi kewajiban ini mengikat

lantaran sanksi sosial atau moral.

Keharusan bergantung atau bersyarat (contingent liabilities) adalah suatu situasi

atau keadaan yang mengandung ketidakpastian apakah mungkin menimbulkan

2

keuntungan atau kerugian kepada perusahaan, hal mana hanya dapat dipastikan

apabila suatu kejadian atau beberapa kejadian di masa yang akan datang terjadi atau

tidak atau keharusan yang pemenuhannya (jumlah rupiahnya atau jadi tidaknya

dipenuhi) tidak pasti karena bergantung pada kejadian masa datang atau terpenuhinya

syarat-syarat tertentu dimasa datang. Kebergantungan adalah suatu kondisi, situasi,

atau serangkaian keadaan yang melibatkan ketidakpastian yang menyangkut laba atau

rugi yang mungkin terjadi.

Kejadian yang menimbulkan kerugian saja yang dicatat sebagai kewajiban dengan

memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Kewajiban itu sangat mungkin terjadi atau kekayaan perusahaan telah digunakan

atau telah dikorbankan

2. Kewajiban itu dapat diukur secara terpercaya

Akibat Transaksi Masa Lalu

Transaksi atau kejadian masa lalu adalah kriteria untuk memenuhi definisi tetapi

bukan kriteria untuk pengakuan. Jadi, adanya pengorbanan manfaat ekonomik masa

datang tidak cukup untuk mengakui suatu objek ke dalam kewajiban kesatuan usaha

untuk dilaporkan via statemen keuangan. Transaksi masa lalu yang di maksud di sini

adalah transaksi yang menimbulkan keharusan sekarang telah terjadi.

Hak-kewajiban Tak bersyarat

Suatu transaksi atau kejadian yang dapat disebut sebagai transaksi atau kejadian masa

lalu bukanlah pada penandatanganan order tetapi datangnya dan penerimaan order.

Kemudian terkait dengan kontrak pembelian, terdapat dua pendapat, yang pertama

memperlakukan kontrak sebagai eksekutori sehingga kewajiban tidak perlu diakui.

Alasannya adalah manfaat masa datang belum diakui secara nyata. Pendapat yang kedua

menganjurkan bahwa kewajiban diakui pada saat penandatanganan kontrak bersamaan

dengan aset (sediaan) yang terlibat. Alasannya adalah, pada dasarnya ketiga kriteria

kewajiban telah terpenuhi. Most (1982, hlm. 352) mengemukakan saat yang tepat dalam

penentuan transaksi masa lampau, yaitu:

1. Pemenuhan definisi aset dan kewajiban.

2. Kekuatan mengikat, yaitu seberapa kuat bahwa pelaksanaan kontrak tidak dapat

dibatalkan.

3. Kebermanfaatan bagi keputusan.

Karakteristik Pendukung

3

Selain dari tiga kriteria kewajiban diatas, FASB juga menyebutkan beberapa

karakteristik pendukung yaitu keharusan membayar kas, identitas terbayar jelas, dan

terpaksakan secara atau berkekuatan hukum.

Keharusan membayar kas. Keharusan membayar kas pada waktu dan jumlah rupiah

tertentu dimasa datang merupakan petunjuk yang kuat atau jelas mengenai adanya

kewajiban. Akan tetapi, untuk menjadi kewajiban, penyerahan asset bukan satu

satunya kriteria tetapi meliputi juga penyerahan jasa.

Identitas terbayar jasa. Bila identitas terbayar sudah jelas, hal tersebut sudah hanya

menguatkan bahwa kewajiban memang ada tetapi untuk menjadi kewajiban identitas

terbayar tidak harus dapat ditentukan pada saat keharusan terjadi. Artinya, untuk

menjadi kewajiban pada akhir tahun, pada saat itu ientitas terbayar tidak harus

diketahui.

Berkekuatan hukum. Keharusan suatu entitas untuk mengorbankan manfaat ekonomi

timbul akibat klaim yuridis yang mempunyai kekuatan memaksa. Adanya daya paksa

yuridis menunjukan bahwa kewajiban tersebut memang ada dan dapat dibuktikan

secara yuridis material.

Definisi kewajiban merupakan bayangan cermin dari definisi aset. Transaksi,

kejadian, atau keadaan dapat mempengaruhi aset dan kewajiban secara bersamaan karena

konsep kesatuan usaha yang mendasari sistem berpasangan.

Dalam hal aset, transaksi atau kejadian masa lalu menimbulkan penguasaan sekarang

terhadap manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti. Dalam hal kewajiban, transaksi

atau kejadian masa lalu menimbulkan keharusan sekarang untuk pengorbanan manfaat

ekonomik masa datang yang cukup pasti.

(Suwardjono, 2005:307-316)

2. Klasifikasi Hutang

Hutang Lancar : Hutang dagang, hutang wesel, hutang bank, hutang gaji, bunga dan

lain – lain.

3. Kredit Tangguhan

4. Mengukur dan Menentukan Jumlah Rupiah saat penganggungan, penelusuran dan

Pelunasan Liabilitas (Pengakuan, Pengukuran, dan Pelunasan)

4

Pengertian kewajiban merupakan cerminan dari aset, kewajiban harus diukur dan

diakui pada saat terjadinya. Memiliki kesamaan dengan aset yang direpresentasi oleh tiga

tahapan (pemerolehan, pengolahan, dan penyerahan), kewajiban juga direpresentasi tiga

tahapan, yaitu pengakuan, penelusuran, dan pelunasan.

Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat keharusan telah mengikat akibat transaksi yang

sebelumnya terjadi. Kewajiban dapat diakui atas dasar kriteria pengakuan yaitu definisi,

keterukuran, keterandalan, dan keberpautan. Arfan dan Bambang (hlm 185) kriteria

pengakuan atas hutang antara lain:

a. Didasarkan atas hukum

Ketersediaan dasar hukum, kaidah ini terkait dengan kualitas keterandalan dan

keberpautan informasi. Jika ada suatu tuntunan menurut hokum dapat dilaksanakan,

ada sedikit keraguan bahwa kewajiban hutang ada.

b. Penggunaan prinsip konservatisme

Walaupun equitable atau kewajiban – kewajiban bersifat membangun dalam definisi

atas hutang, kebanyakan hutang ditentukan berdasarkan pada kriteria pertama.

Keterterapan konsep dasar konservatisme, kaidah ini merupakan penjabaran teknis

keterandalan.

c. Penentuan atas substansi ekonomi terhadap transaksi atau peristiwa. Dalam hal

peristiwa masa lalu apa yang harus ditentukan. Substansi ekonomi harus dilakukan

secara relevan terhadap transaksi ekonomi. Ketertentuan substansi ekonomik

transaksi, kaidah ini berkaitan dengan masalah relevansi informasi.

d. Kemampuan untuk mengukur nilai hutang. Dalam hal ini seberapa penting bagi

pengguna mencatat dan menampilkan hutang pada neraca? Keterukuran nilai

kewajiban, merupakan salah satu syarat untuk mencapai kualitas keterandalan

informasi.

Keempat kriteria tersebut dapat memberikan petunjuk tentang adanya bukti teknis

untuk mengakui kewajiban. Yang menjadi masalah adalah kapan keempat kriteria di atas

terpenuhi. Hal ini berkaitan dengan penentuan saat pengakuan kewajiban. Pada umumnya

saat pengakuan terjadi sangat jelas karena kebanyakan kewajiban timbul dari kontrak yang

menyebutkan secara tegas saat mengikatnya kontrak, jumlah rupiah pembayaran

kewajiban, dan saat pembayaran. Akan tetapi untuk beberapa kasus, jumlah rupiah

kewajiban bergantung pada kewajiban dimasa datang meskipun cukup pasti bahwa

5

keharusan membayarr dimasa datang tidak dapat dihindari. Hendriksen dan Van Breda

(1991, hal 675-676) menunjukkan saat saat untuk mengakui kewajiban :

a. Pada saat penandatanganan kontrak bila pada saat itu hak dan kewajiban telah

mengikat. Dalam hal kontrak eksekutori, pengakuan menunggu sampai salah satu

pihak memanfaatkan/ menguasai manfaat yang diperjanjikan atau memenuhi

kewajibannya.

b. Bersamaan dengan pengakuan biaya bila barang dan jasa yang menjadi biaya bila

barang dan jasa yang menjadi biaya belum dicatat sebagai asset sebelumnya.

c. Bersamaan dengan pengakuan asset. Kewajiban timbul ketika hak untuk

menggunakan barang dan jasa diperoleh.

d. Pada akhir periode karena penggunaan asas akrual melalui proses penyesuaian.

Pengakuan ini menimbulkan pos utang atau kewajiban akruan.

Keempat kaidah sebagai bukti teknis dan ketentuan saat pencatatan sebagaimana

diuraikan diatas pada umumnya mudah diidentifikasi dan diterapkan untuk keharusan

kontrajtual, konstruktif, dan demi keadlan. Untuk ketiga keharusan tersebut,

pengorbanan sumber ekonomik masa datang pada umumnya dianggap cukup pasti

karena kesempatan telah dicapai atau kebijakan telah diputuskan sehingga sudah

cukup jelas jumlah dan waktu pengorbanannya.

Pengukuran

Pengakuan dilakukan setelah suatu kewajiban pengukuran dengan cukup pasti.

Penentuan kos kewajiban pada saat terjadinya parallel dengan pengukuran asset.

Terjadinya kewajiban pada umumnya disertai dengan pemerolehan asset atau timbulnya

biaya. Pemerolehan asset dapat berupa penguasaan barang dagangan atau asset

nonmoneter lainnya yang terjadi dari transaksi pembelian. Pemerolehan asset dapat juga

berupa kas yang terjadi dari transaksi peminjaman atau penerimaan uang muka untuk

barang atau jasa. Oleh karena itu, pengukur yang paling objektif untuk menentukan kos

kewajiban pada saat terjadinya adalah penghargaan sepakatan dalamtransaksi-transaksi

tersebut dan bukan jumlah rupiah pengorbanan ekonomik masa datang. Jadi, konsep dasar

penghargaan berlaku baik untuk asset maupun untuk kewajiban. Hal ini berlaku khusunya

untuk kewajiban jangka panjang.

Untuk kewajiban jangka pendek, kos penundaan dianggap tidak cukup material

sehingga jumlah rupiah kewajiban yang diakui akan sama dengan junlah rupiah

pengorbanan sumber ekonomik masa datang. Dengan kata lain, untuk kewajiban jangka

6

pendek, kos pendanaan atau kos penundaan kewajiban jangka pendek, kos pendanaan

atau kos penundaan dianggap tidak material.

Kewajiban Dalam Pembelian Kredit

Dasar pengukuran kewajiban yang paling objektif adalah kos tunai atau kos tunai

implisit. Karena kewajiban merupakan cerminan dari aset, maka pengukurannya juga

mengikuti pengukuran aset.

Diskun dan Premium Utang Obligasi

Nilai nominal atau jatuh tempo obligasi sering dianggap sebagai jumlah rupiah

kesepakatan pada saat penerbitan obligasi baik bagi penerbit maupun bagi kreditor.

Dasar pengukuran demikian tidak tepat. Utang obligasi diukur dan diakui atas dasar

jumlah rupiah yang diterima dalam penerbitan obligasi, sedangkan diskun dan premium

obligasi merupakan jumlah rupiah penyesuaian bunga nominal untuk mendapatkan

bunga efektif. Diskun obligasi merupakan bunga yang “belum dibayar” yaitu bagian

bunga efektif total yang baru akan dibayar pada saat utang obligasi jatuh tempo.

Premium obligasi merupakan utang dan jumlah amortisasi periodik merupakan

penyesuai terhadap biaya bunga dan bukannya merupakan elemen pendapatan.

Kewajiban Moneter dan Nonmoneter

Kewajiban dapat bersifat moneter dan nonmeneter. Kewajiban moneter adalah

kewajiban yang pengorbanan sumber ekonomik masa datangnya berupa kas dengan

jumlah rupiah dan saat yang pasti. Kewajiban moneter ini dikukur atas dasar nilai

diskunan pembayaran kas masa datang (jangka panjang) dan atas dasar nilai nominal

(jangka pendek).

Kewajiban nonmeneter adalah keharusan untuk menyediakan barang dan jasa

dengan jumlah dan saat yang cukup pasti yang biasanya timbul karena penerimaan

pembayaran dimuka untuk barang dan jasa tersebut. kewajiban nonmeneter diukur atas

dasar pembayaran tersebut yang menunjukkan harga yang disepakati untuk barang dan

jasa.

Penilaian

Penilaian kewajiban pada saat tertentu adalah penentuan jumlah rupiah yang

harus dikorbankan seandainya pada saat tersebut kewajiban harus dilunasi, dengan kata

lain penilaian adalah penentuan nilai sekarang kewajiban. Atribut pengukuran menurut

FASB adalah nilai pasar sekarang, nilai pelunasan neto, dan Nilai diskunan aliran kas

masa datang. Penilaian dalam tahap penelusuran adalah Penilaian kewajiban setiap saat

dalam perioda dari saat pengakuan sampai pelunasan.

7

Pelunasan

Pelunasan adalah tindakan atau upaya yang sengaja dilakukan oleh kesatuan

usaha untuk memenuhi kewajiban pada saatnya dan dalam kondisi normal usaha

sehingga tia bebas dari kewajiban tersebut. Pelunasan biasanya merupakan pemenuhan

secara langsung kepada pihak yang berpiutang.

Pelunasan secara langsung disebut juga dengan pelunasan secara yuridis karena

kewajiban kepada pihak yang berpiutang secara yuridis hapus melalui transaksi langsung

yang benar-benar terjadi.

Pelunasan secara tidak langsung terjadi apabila kesatuan usaha melakukan

tindakan yang mengarah ke pelunasan misanya dengan pembentukan dana khusus.

Masalah akuntansi yang berkaitan dengan pelunasan langsung atau tidak langsung adalah

penentuan kapan kewajiban telah dapat dikatakan hapus atau lenyap sehingga jumlah

rupiahnya dapat diakui dari sistem pembukuan.

Kewajiban dapat dinyatakan lenyap dan diakui dari catatan bila debitor telah:

(a) membayar kreditor dan terbebaskan dari semua keharusan yang melekat pada

kewajiban, dan

(b) dibebaskan secara hukum sebagai penanggung utang uama oleh keputusan

pengadilan atau kreditor. Keadaan pembebasan substantif tidak memenuhi kriteria

kritis untuk mengawaakui kewajiban. Kewajiban tidak lenyap dengan sendirinya

meskipun perusahaan telah menyediakan dana yang cukup untuk melunasinya.

Atas dasar ketentuan b, jika kreditor membebaskan debitor dari kewajibannya

karena pihak ketiga mengambil ahli/menanggung kewajiban tersebut dan debitor semula

hanya menjadi penanggung sekunder, pembebasan tersebut dengan sendirinya

melenyapkan kewajiban debitor semula. Penanggung sekunder berfungsi atau

bertanggung jawab sebagai penjamin.

Dengan ketentuan a, kewajiban dapat dikatakan lenyap bila debitor menyerahkan

atau mentransfer kas atau asset financial lain. Asset financial merupakan salah satu jenis

dari apa yang disebut instrument financial. FASB mendifinisi instrument financial

sebagai berikut (SFAS No. 107, prg. 3) :

Instumen financial adalah kas, bukti pemilikkan dalam suatu entitas, atau suatu kontrak

yang memuat dua ketentuan berikut:

a. Mengenakan atas suatu entitas keharusan kontraktual untuk menyerahkan kas atau

instrument finasial lainnya kepada entitas kedua atau, menukar instrument financial

8

yang dipegang entitas kedua dengan instrument financial lain atas keuntungan entitas

kedua.

b. Mengalihkan/memberi kepada entitas kedua diatas suatu hak kontraktual untuk

menerima kas atau instrument financial lainnya dari entitas pertama atau, menukarkan

instrument financial yang dipegangnya dengan instrument financial lain dari entitas

pertama atau keuntungan atas entitas kedua.

Ketentuan a merupakan imbangan atau pasangan dari ketentuan b. Artinya,

ketentuan a harus disertai dengan ketentuan b atau sebaliknya. Ketentuan a memandang

kontrak dari sudut penerbit instrument atau entitas pertama dan ketentuan b dari sudut

pemegang instrument atau entitas kedua. Oleh karena itu, kas, bukti pemilikkan, atau

kontrak dari sudut pandang pemegang instrument disebut sebagai asset financial

sedangkan kontrak dari sudut pandang penerbit disebut sebagai kewajiban financial.

Pemegang asset financial dapat mentransfer asset tersebut ke pihak ketiga untuk

pelunasan kewajiban.

(Suwardjono, 2005:316-332)

5. Dasar atau Atribut Penilaian Liabilitas

Basis (Atribut) Penilaian Keterangan Contoh Pos TerkaitHarga Pasar Sekarang (Current Market Value)

Berbagai kewajiban yang melibatkan komoditas dan surat-suratberharga (marketable commodities and securities)

Kewajiban penerbit opsi (baik call maupun put options) sebelum jangka opsi habis (expired) beberapa kewajiban pemegang efek.

Nilai pelunasan neto (Net Statement value)

Berbagai kewajiban melihatkan jumlah rupiah yang cukup pasti tetapi waktu pelunasannya tidak cukup pasti

Utang usaha, utang garansi, dan utang wesel jangka pendek.

Nilai diskunan aliran kas masa datang (Discounted value of future cash flows)

Kewajiban moneter jangka panjang jumlah rupiah maupun saat pembayaran cukup pasti

Utang obligasi, dan utang wesel jangka panjang

(Suwardjono, 2005:329)

6. Kriteria Pengakuan Kewajiban

Transfer Asset Finansial

Untuk melunasi kewajiban, suatu entitas dapat mentransfer asset financial

(termasuk kas), barang, atau jasa. Pada umumnya, bila kewajiban telah dilunasi dengan

mentransfer secara penuh kas, barang, atau jasa ke debitor, maka pada saat itu pelunasan

dianggap tuntas. Pelunasan kewajiban dengan asset financial juga dapat bersifat tuntas

bila penyerahan asset financial bersifat tak bersyarat dan dianggap sebagai penjualan.

9

Artinya, asset financial dianggap dijual secara tunai dan kas yang diterima seketika itu

pula dianggap untuk melunasi kewajiban.

Masalah Teoritis

a. Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo

Bila kewajiban dilunasi sebelum jatuh tempo, nilai jatuh tempo (nominal)

dengan sendirinya merefleksi nilai sekarang (saat pelunasan) kewajiban sehingga

tidak ada selisih antara jumlah rupiah yang dibayar dan nilai nominal.

Penarikan kembali obligasi yang beredar adalah suatu transaksi yang

mempengaruhi kontrak antara debitur dan kreditur tetapi transaksi ini sangat berbeda

dengan transaksi aliran kegiatan operasi dan transaksi penggunaan aset (investasi).

Namun pada umumnya selisih yang terjadi adalah selisih antara nilai bawaan

dan nilai penebusan atau penarikan. Bila penarikan dilakukan dengan pendanaan

kembali, terdapat tiga perlakuan terhadap selisih tersebut yaitu:

a. Selisih diamortisasi selama sisa umur semula utang yang ditarik kembali

b. Selisih diamortisasi selama umur utang baru yang diterbitkan

c. Selisih diakui pada saat penarikan dan dilaporkan di statemen laba-rugi tahun

bersangkutan

Alternatif a dilandasi oleh pemikiran bahwa selisih tersebut merupakan penyesuai

terhadap kos peminjaman (kos bunga) lama selama sisa waktu pinjaman akibat

diperolehnya pinjaman baru. Dengan demikian, kos bunga selama sisa waktu pinjaman

lama dipengaruhi oleh selisih yang timbul akibat pelunasan lebih awal utang lama.

Alternatif ini beranggapan bahwa pada umumnya debitor melakukan pelunasan lebih

awal karena pembayaran bunga dimasa mendatang dapat dikurangi sehingga lebih

menguntunggkan bagi debitor. Dengan dasar pikiran ini ,logislah bahwa selisih tersebut

disebar selama sisa umur utang lama. Walaupun demikian, kalau utang baru jatuh tempo

sebelum jatuh temponya utang semula, sebagian selisih (proporsional dengan waktu)

diamortisasi selama umur utang yang baru dan sisanya diakui segera oada saat utang

baru jatuh tempo sebagai untung atau rugi.

Alternatif b dilandasi oleh gagagsan bahwa motivasi pendanaan kembali utang

adalah untuk mendapatkan tingkat bunga yang lebih menguntungkan selama umur utang

baru disbanding tingkat bunga selama sisa umur utang lama. Keuntungan tersebut

dinikmati dalam konteks umur utang baru sehingga logislah kalau selisih diamortisasi

selama umur utang baru. Perlakuan ini cukup beralasan bila pendanaan kembali utang

dilakukan karena lebih rendahnya tingkat bunga selama sisa umur utang lama atau

10

karena antisipasi akan lebih besarnya tingkat bunga setelah utang lama jatuh tempo. Jadi,

utang baru sekarang lebih murah daripada utang yang dapat diperoleh setelah utang lama

jatuh tempo.

Alternatif c didasarkan pada pemikiran bahwa pelunasan lebih awal dengan

pendanaan kembali sifatnya sama dengan pelunasan yang lain. Jadi, pelunasan lebih awal

dianggap sebagai penarikan kembali utang dan utang baru dianggap sebagai transaksi

yang terpisah atau independen. Pandangan ini menyatakan bahwa nilai pasar utang

berubah sepanjang waktu karena perubahan tingkat bunga pasar dan penarikan kembali

merupakan pilihan terbaik untuk meleyapkan utang. Akan tetapi, selisih antara nilai

pasar utang dan nilai bawaan sepanjang waktu tidak pernah dicatat sehingga secara logis

seluruh selisih diakui ketika kontrak utang diakhiri karena selisih tersebut berkaitan

dengan periode-periode masa lalu selama berlakunya kontrak utang tersebut. Jadi, selisih

dan sisa diskun atau premium berkaitan dengan kontrak utang lama dan bukan

merupakna manfaat yang berasal dari kontrak utang baru. Oleh karena itu, beralasanlah

kalau selisih diakui segera pada saat penarikan utang lama bukannya diamortisasi selama

sisa utang lama atau selama umur utang baru.

b. Utang Terkonversi

Aset dan kewajiban finansial merupkan pos-pos statemen keuangan sebagai

konsekuensi adanya instrumen finansial. Instrumen finansial pada dasarnya merupakan

alat pembayaran atau penjaminan sehingga dapat digunakan oleh pemegangnya untuk

melunasi utang. Utang terkonversi (convertible debt) merupakan salah satu instrumen

finansial tersebut. Karakteristik obligasi konversi menimbulkan maslah akuntansi pada

saat pengakuan, pengkonversian, dan pelunasan.

Contoh yang paling sering dijumpai dalam praktik adalah obligasi terkonversi

yang pada umumnya diterbitkan untuk menarik para investor karena mereka dapat

menggeser resiko atau mengubah status sekuritas menjadi lebih menguntungkan. Hak

konversi digunakan untuk menarik investor untuk mengimbangi tingkat bunga nominal

yang terlalu rendah disbanding tingkat bunga umum. Obligasi terkonversi biasanya

mempunyai karakteristik :

1. Tingkat bunga nominal jauh dibawah tingkat bunga pasar untuk obligasi biasa yang

setara

2. Harga konversi yang ditetapkan lebih tinggi dari harga pasar saham biasa

11

3. Harga konversi tidak pernah menurun selama masa hak konversi kecuali karena

penyesuaian yang diperlukan akibat pengambilan hak yang melekat pada saham biasa

seperti dalam hal terjadi pemecahan saham atau deviden saham

Terdapat dua perbedaan pendapat mengenai hal tersebut. Pendukung

pemisahan berpendapat bahwa hak konversi dapat dinilai karena hak tersebut tidak

berbeda dengan hak beli saham. Sementara itu, pendukung semata-mata utang

mengatakan seballiknya. Landasan mereka dalam memperlakukan utang terkonversi

semata-mata sebagai utang adalah ketidakterpisahan (inseparability) dan kepraktisan

(practicality). Hal ini pula yang menjadi basis APB dalam memandang nilai obligasi

dan hak konversi sebagai satu kesatuan.

c. Pembebasan Substantif

Pembebasan substantif adalah suatu keadaan yang dicapai pada saat debitor

telah menempatkan kas atau aset lainnya ke perwalian yang ditujukan semata-mata

untuk pelunasan utang tertentu (dan tidak dapat ditarik kembali) dan pada saat itu

dapat dipastikan bahwa debitor tidak lagi harus melakukan pembayaran karena dana

yang terkumpul dan aliran kas dari aset tersebut cukup untuk menutup pokok

pinjaman dan bunga.

Masalah teoritis dalam hal pembebasan substantif adalah apakah pada saat

terjadi pembebasan substantif perusahaan dapat mengawaakui kewajiban. Pada

awalnya standar yang terdapat dalam FASB memperbolehkan pengawaakuan

kewajiban pada saat tercapainya pembebasan substantif melalui SFAS No. 76. tetapi

kemudian membatalkannya dengan dikeluarkan SFAS No. 125. Dalam standar

tersebut FASB menegaskan bahwa pada saat terjadi pembebasan substantif,

kewajiban tidak dapat dihapus karena kejadian tersebut tidak memenuhi karakteristik

atau kriteria kritis sebagaimana yang tercantum dalam standar.

Penyajian

Kewajiban jangka pendek disajikan lebih dahulu daripada kewajiban jangka

panjang. Ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca untuk mengevaluasi likuiditas

perusahaan. Dari segi ururtan perlindungan dan jaminan, utang yang diajmin pada

umumnya disajikan lebih dahulu untuk menunjukkan bahwa dalam hal terjadi likuiditas

utang ini harus dibayar lebih dahulu. Juga dari sudut urutan perlindungan, kewajiban

disajikan lebih dahulu daripada ekuitas.

12

PSAK no.1 menetukan bahwa semua kewajiban yang tidak memenuhi kriteria

sebagai kewajiban jangka pendek harus diklasifikasi sebagai kewajiban jangka panjang.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek bila :

a) Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi

perusahaan

b) Jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal neraca

Waktu satu tahun dianggap sebagai siklus operasi normal perusahaan karena tidak

terlalu singkat juga tidak terlalu lama. Kriteria (a) sebenarnya digunakan untuk menjaga

kemungkinan kalau ada siklus operasi suatu perusahaan yang melebihi satu tahun. Waktu

satu tahun sudah menjadi konvensi akuntansi sehingga kriteria (a) sebenanya tidak pernah

diterapkan.

Walaupun memenuhi kriteria (b) di atas, suatu kewajiban tetap dapat diklasifikasi

sebagai kewajiban jangka panjang jika kewajiban tersebut tidak akan dilunasi tetapi

didanai kembali atau diperbarui. Kewajiban berbunga jangka panjang tetap diklasifikasi

sebagai kewajiban jangka panjang, walaupun kewajiban tersebut akan jatuh tempo dalam

jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal neraca, apabila:

a. Kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari dua belas

bulan

b. Perusahaan bermaksud membiayai kembali kewajibannnya dengan pendanaan

jangka panjang

c. Maksud tersebut pada (b) didukung dengan perjanjian pembiayaan kembali atau

penjadwalan kembali pembayaran yang resmi disepakati sebelum laporan

keuangan disetujui

Penyajian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam kewajiban lancar akan

mempengaruhi likuiditas. Oleh karena itu, syarta diatas diperlukan agar kewajiban jangka

pendek tidak diklasifikasi sebagai utang jangka panjang.

Standart akuntansi yang berkaitan dengan berbagai jenis kewajiban dan kontrak

biasanya menetapkan hal-hak yang harus diungkapkan. Dalam hal sewaguna misalnya,

jumlah pembayaran minimum masa datang untuk sewaguna operasi harus diungkapkan.

Dalam SFAS No. 47 misalnya, FASB memberi pedoman tentang pengungkapan unutk

keharusan pembelian tak bersyarat jangka panjang ( long term unconditional purchase

obligation) dan pinjaman saham tertebus jangka panjang (long term borrowings and

redeemable stock). Saham tertebus adalah saham yang pemegangnya dapat meminta

13

penerbit untuk menebusnya secara tunai pada saat tertentu sehingga statusnya menjadi

kewajiban.

Hak Mengkompensasi

Telah disinggung sebelumnya bahwa kewajiban tidak selayaknya disajikan di

neraca dengan mengkompensasinya atau mengkontranya dengan aset yang dianggap

berkaitan. Ada kalanya hak mengontra diperbolehkan bila kondisi tertentu dipenuhi yang

biasanya berkaitan dengan apa yang disebut sebagai kontrak bersyarat dan kontrak

pertukaran. Kontrak bersyarat adalah kontrak yang hak dan kewajibannya bergantung pada

timbulnya kejadian masa datang tertentu yang belum tentu terjadi dan dapat mengubah

saat peneriamaan, penyerahan, atau pertukaran jumlah rupiah atau instrumen keuangan.

Contoh kontrak semacam ini misalnya adalah future contracts dan forward purchase sale

contracts. Kontak pertukaran adalah kontrak yang mewajibkan adanya pertukaran aset dan

kewajiban di masa datang dan bukan hanya transfer aset dari satu pihak saja.contoh

kontrak semacam ini adalah interest rate swaps dan currency swaps. Kontrak-kontrak

semacam ini biasanya berkaitan dengan instrument keuangan.

Secara umum pengkompensasian aset dan kewajiban dalam neraca adalah tidak

layak kecuali terdapat hak mengontra yang banyak terdapat dalam jenis kontrak-kontrak

yang disebut di atas. Hak mengontra adalah hak yuridis debitor lantaran kontrak atau yang

lainnya, untuk menghapus semua atau sebagian utnag kepada pihak lain dengan cara

mengkompensasi utang tersebut dengan jumlah yang pihak lain berutang kepada debitor.

Hak mengontra dikatakan ada bilamana semua kondisi berikut dipenuhi:

a. Tiap pihak dari dua pihak yang berkontrak utang kepada yang lain suatu jumlah

rupiah tertentu

b. Pihak pelapor mempunyai hak mengontra jumlah yang diutangnya dengan jumlah

yang diutang pihak lain

c. Pihak pelapor memang berniat untuk mengontra

d. Hak mengontra terpaksakan secara hukum

Kondisi (a) diperlukan karena kondisi ini menjadi basis untuk dapat melakukan

kompensasi yaitu menhubungkan utang dengan aset. Sebagai contoh A mempunyai

piutang usaha dari B dan pada saat yang sama A juga mempunyai utang usaha kepada B.

Dengan kata lain utang dan aset bukan dua pos yang independen. Kondisi (b) merupakan

syarat utama yang secara eksplisit atau implisit terkandung dalam kontrak. Tanpa hal ini

hak mengontra tidak ada. Kondisi (c) diperlukan karena harus terdapat kemungkinan

untuk mengkompensasi sehingga pihak pelapor mempunyai kehendak untuk

14

menkompensasi. Tanpa keinginan ini masalah pengkompensasian tidak relevan lagi.

Kondisi (d) dimaksudkan agar pihak pelapor tidak begitu mudahnya mengkompensasi

kewajiban dengan aset kalau tidak terpaksa secara hukum karena secara akuntansi

pengkompensasian bukan perlakuaan yang layak sehingga dianjurkan. Bila pelapor

menggunakan hak mengontra, pada umumnya yang dilaporkan di neraca adalah jumlah

bersihnya (baik sebagai aset atau kewajiban).

(Suwardjono, 2005:332-345)

7. Provisi, Liabilitas, Liabilitas Kontigensi, dan Asset Kontigensi (IAS 37/ SAK 57)

Istilah Penting

IAS 37

Provisi merupakan suatu liabilitas atas waktu atau jumlah yang tidak pasti.

Liabilitas sekarang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Penyelesaian diharapkan untuk

menyebabkan suatu arus kas keluar dari sumber daya.

Liabilitas kontinjensi merupakan suatu liabilitas yang mungkin timbul dari peristiwa masa

lalu-keberadaannya tergantung kepada peristiwa yang terjadi dimasa depan yang tidak pasti,

atau liabilitas sekarang yang timbul dari peristiwa masa lalu kecuali pembayaran yang

mustahil atau jumlah yang secara andal tidak dapat diukur.

Aset kontijensi merupakan aset yang berpotensi yang timbul dari peristiwa masa lalu-

keberadaannya hanya akan dikonfirmasi melalui kejadian atau bukan kejadian dari satu atau

lebih peristiwa masa depan yang tidak pasti yang tidak seluruhnya berada dalam satu kendali

entitas.

(Ankarat, 2012:292)

PSAK 57

Aset kontinjensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan

keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di

masa depan

Liabilitas adalah kewajiban kini entitas, timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya

dapat mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.

Liabilitas kontinjensi adalah:

a) kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi

pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang

tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas; atau

15

b) kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui

karena:

i. tidak terdapat kemungkinan entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung

manfaat ekonomi (selanjutnya disebut sebagai “sumber daya”) untuk

menyelesaikan kewajibannya; atau

ii. jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Peristiwa yang mengikat adalah peristiwa yang menimbulkan kewajiban hukum atau

kewajiban konstruktif yang mengakibatkan entitas tidak memiliki alternatif lain kecuali

menyelesaikan kewajiban tersebut.

Provisi adalah liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti.

Pengakuan

IAS 37

Pengakuan Dari Provisi

Suatu entitas harus mengakui suatu provisi jika, dan hanya jika

Suatu liabilitas sekarang timbul sebagai akibat dari peristiwa masa lalu

Arus kas keluar dari sumber daya yang memungkinkan

Jumlah yang harus diakui yang secara andal dapat diestimasi

Suatu peristiwa yang mewajibkan adalah suatu peristiwa yang menciptakan suatu liabilitas

legal atau kontruktif dan oleh karena itu, menyebabkan suatu entitas tidak mempunyai

alternatif yang realistis akan tetapi wajib menyelesaikan liabilitas tersebut.

Suatu liabilitas yang kontruktif timbul apabila praktik dimasa lalu menciptakan suatu

harapan yang berlaku pada bagian dari suatu pihak ketiga.

Suatu kontrak yang memberatkan adalah suatu perjanjian bahwa suatu entitas tidak dapat

terhindar secara hukum tanpa terjadinya biaya tersebut. Suatu contoh mengenai kontrak yang

memberatkaan yaitu bilamana suatu entitas telah menandatangani suatu perjanjian untuk

memasarkan produk dari produsen untuk suatu periode lima tahun dan syarat-syarat

perjanjian mengharuskan pembayaran kompensasi dalam hal terminasi dininya. Liabilitas

menurut perjanjian ini adalah jumlah penalti yang harus dibayar. Suatu liabilitas yang

memungkinkan harus diungkapkan dan tidak diakrual atau diakui. Namun, pengungkapan

tidak diperlukan apabila kemungkinannya adalah mendekati.

(Ankarat, 2012:292)

PSAK 57

Provisi

16

Provisi diakui jika:

a) entitas memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif)

sebagai akibat peristiwa masa lalu;

b) kemungkinan besar penyelesaian kewajib an tersebut mengakibatkan arus keluar

sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi; dan

c) estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jika kondisi di atas tidak terpenuhi, maka provisi tidak diakui.

Pengukuran

IAS 37

Pengukuran Provisi

Jumlah yang diakui sebagai suatu provisi yang merupakan estimasi terbaik dari pengeluaran

yang diharuskan untuk menyelesaikan liabilitas sekarang pada tanggal pelaporan; yaitu,

jumlah bahwa suatu entitas secara rasional membayar untuk menyelesaikan liabilitas pada

tanggal pelaporan atau untuk mentransfernya kepada pihak ketiga. Hal ini berarti :

Provisi untuk peristiwa sekali saja diukur pada jumlah yang paling memungkinkan

Provisi untuk populasi besar dari peristiwa-peristiwa diukur pada suatu nilai probabilitas rata-rata tertimbang

Baik pengukuran adalah pada nilai sekarang yang didiskontokan dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak, yang mencerminkan penilaian pasar berjalan dari nilai waktu dari uang dan resiko tertentu daripad liabiltas.

Di dalam mencapai estimasi terbaik, perusahaan harus mempertimbangkan risiko dan

ketidakpastian yang melingkupi peristiwa yang mendasarinya. Harapan arus kas keluar harus

didiskontokan pada nilai sekarangnya, dimana dampak nilai waktu dari uang adalah material.

Apabila beberapa atau semua pengeluaran yang disyaratkan untuk menyelesaikan suatu

provisi yang diharapkan harus dilakukan penggantian oleh pihak lain, penggantian tersebut

harus diakui sebagai pengurangan dari provisi yang ditetapkan bilamana, dan hanya

bilamana, secara pasti bahwa penggantian tersebut akan diterima apabila perusahaan

menyelesaikan liabilitasnya. Jumlah yang diakui tidak boleh melebihi jumlah provisi.

PSAK 57

Estimasi Terbaik; Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik

pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode

pelaporan.

17

Risiko dan Ketidakpastian; Dalam menentukan estimasi terbaik suatu provisi, entitas

mempertimbangkan berbagai risiko dan ketidakpastian yang selalu mem penga ruhi berbagai

peristiwa dan keadaan.

Nilai Kini; Jika dampak nilai waktu dari uang cukup material, maka jumlah provisi adalah

nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban.

Tingkat diskonto adalah tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar

atas nilai waktu dari uang dan risiko yang terkait dengan liabilitas yang bersangkutan.

Tingkat diskonto tidak boleh mencerminkan risiko yang sudah diperhitungkan dalam estimasi

arus kas masa depan.

Peristiwa Masa Depan; Peristiwa masa depan yang dapat mempengaruhi jumlah yang

diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tercermin dalam jumlah provisi jika ada bukti

obyektif bahwa peristiwa itu akan terjadi.

Rencana Pelepasan Aset; Keuntungan sehubungan dengan rencana pelepasan aset tidak boleh

dipertimbangkan dalam menghitung suatu provisi.

Pengukuran Kembali Provisi

Pengkajian ulang dan penyesuaian terhadap provisi pada setiap tanggal laporan provisi

keuangan. Apabila arus keluar tidak lagi memungkinkan, maka penjurnalbalikan provisi

terhadap pendapatan dilakukan. Berikut contoh mengenai provisi yang sudah umum

ditemukan.

Situasi Pengakuan ProvisiRestrukturisasi melalui penjualan suatu operasi

Akrual suatu provisi hanya setelah penandatanganan perjanjian penjualan

Restrukturisasi melalui penutupan atau reorganisasi

Akrual suatu provisi hanya setelah rencana formal terinci diadopsi dan diumumkan kepada khalayak umum. Keputusan dewan tidak cukup

Jaminan (warannty) Akrual suatu provisi(peristiwa masa lalu adalah penjualan barang yang rusak)

Pengembalian dana kepada pelanggan Akrual jika kebijakan yang ditetapkan adalah memberikan dana

Pengeboran minyak lepas pantai harus dipindahkan dan dasar laut direstorasi

Akrual suatu provisi bilamana diinstalasi dan menambah harga perolehan aset

Entitas harus melaksanakan pelatihan staf karyawannya untuk perubahan didalam undang-undang pajak baru

Tidak ada provisi (tidak ada liabilitas untuk memberikan pelatihan)

Kontrak yang memberatkan( menderita kerugian)

Akrual suatu provisi

(Ankarat, 2012:292-293)

Restrukturisasi

18

IAS 37

Suatu restrukturisasi mungkin disebabkan karena

Penjualan atau terminasi suatu lini bisnis

Penutupan lokasi bisnis

Perubahan didalam struktur manajemen

Reorganisasi fundamental daripada perusahaan

Provisi restrukturisasi harus diakui sebagai liabiltas sebagai berikut

Penjualan operasi. Akrual suatu provisi hanya setelah kontrak penjualan ditandatangani. Apabila perjanjian kontrak penjualan sudah ditandatangani setelah tanggal pelaporan, maka pengungkapan diperlukan tetapi tidak ada akrual yang diperlukan.

Penutupan atau reorganisasi. Akrual hanya setelah rencana formal terinci diadopsi dan diumumkan kepada khalayak umum, keputusan dewan sendiri tidak mencukupi untuk menjamin suatu provisi.

Kerugian operasi masa depan. Provisi harus dipakai untuk kerugian operasi masa depan, bahkan dalam hal restrukturisasi sekalipun

Restrukturisasi provisi mencakup hanya pengeluaran langsung sebagai akibat dari

restrukturisasi dan bukanlah biaya perolehan yang terkait dengan aktivitas entitas tang sedang

berjalan.

(Ankarat, 2012:294)

PSAK 57

Restrukturisasi provisi mencakup hanya pengeluaran langsung sebagai akibat dari

restrukturisasi dan bukanlah biaya perolehan yang terkait dengan aktivitas entitas tang sedang

berjalan. Kewajiban konstruktif untuk melakukan restrukturisasi muncul hanya jika

persyaratan berikut dipenuhi:

1. entitas memiliki rencana formal yang rinci untuk restrukturisasi dengan mengidentifi

kasikan, sekurangkurangnya:

usaha atau bagian usaha yang terlibat;

lokasi utama yang terpengaruh;

lokasi, fungsi, dan perkiraan jumlah pegawai yang akan menerima kompensasi

karena pemutusan hubungan kerja;

pengeluaran yang akan terjadi; dan

waktu implementasi rencana tersebut; dan

19

2. entitas menciptakan ekspektasi yang valid kepada pihak-pihak yang terkena dampak

restrukturisasi bahwa entitas akan melaksanakan restrukturisasi dengan memulai

implementasi rencana tersebut atau mengumumkan pokok-pokok rencana.

Liabilitas Kontinjensi

Karena terdapat dasar umum dalam hal liabilitas yang tidak pasti, maka standar juga akan

membahas dengan kontijensi. Pada dasarnya, bahwa liabilitas bersyarat tidak perlu diakui,

akan tetapi, entitas harus mengungkapkannya, kecuali probabulitas dari arus kas keluar atas

sumber daya ekonomis sangat kecil.

Aset Kontinjensi

Aset kontinjensi tidak harus diakui. Namun, harus diungkapkan dimana arus kas masuk dari

manfaat ekonomis dimungkinkan. Bilamana realisasi dari pendapatan adalah sangat pasti,

maka selanjutnya aset terkait bukanlah suatu aset bersyarat dan pengakuannya adalah layak.

(Ankarat, 2012:294)

Pengungkapan

IAS 27

Rekonsiliasi untuk setiap kelompok provisi diperlihatkan sebagai

Saldo awal

Penambahan

Jumlah yang digunakan (missal jumlah yang dibebankan terhadap provisi)

Jumlahyang dikeluarkan (dijurnalbalik)

Pemberian diskon

Saldo akhir

Untuk setiap kelompok provisi, berikanlah suatu keteranganringkas mengenai

Sifat

Waktu

Asumsi

Penggantian atas pengeluaran uang

Dalam hal pengungkapan dari setiap atau semua informasi yang terkait dengan

penggantian atas pengeluaran uang akanmerugikan entitas didalam suatu sengketa dengan

pihak lain dalam hal provisi,maka suatu entitas tidak perlu mengungkapkan informasi

tersebut tetapi harus mengungkpakan sifat umum daripada sengketa tersebut, bersama dengan

fakta bahwa, dan apa alasannya, informasi tidak pernah diungkapkan.

(Ankarat, 2012:294-295)

PSAK 57

20

Untuk setiap jenis provisi, entitas mengungkapkan:

a) nilai tercatat pada awal dan akhir periode;

b) provisi tambahan yang dibuat dalam periode bersangkutan, termasuk peningkatan

jumlah provisi yang ada;

c) jumlah yang digunakan, yaitu jumlah yang terjadi dan dibebankan pada provisi

selama periode bersangkutan;

d) jumlah yang belum digunakan yang dibatalkan selama periode bersangkutan; dan

e) peningkatan, selama periode yang bersangkutan, dalam nilai kini yang timbul karena

berlalunya waktu dan dampak dari setiap perubahan tingkat diskonto.

Informasi komparatif tidak disyarat.

Untuk setiap jenis provisi, entitas mengungkapkan:

a. uraian singkat mengenai karakteristik kewajiban dan perkiraan saat arus keluar

sumber daya ekonomi terjadi;

b. indikasi mengenai ketidakpastian saat atau jumlah arus keluar tersebut. Jika

diperlukan dalam rangka menyediakan informasi yang memadai, maka entitas

mengungkap kan asumsi utama yang men dasari prakiraan peristiwa masa depan

sebagaimana diatur di paragraf 48; dan

c. jumlah estimasi penggantian yang akan diterima dengan menyebutkan jumlah aset

yang telah diakui untuk estimasi penggantian tersebut.

Kecuali kemungkinan arus keluar dalam penyelesaian adalah kecil, entitas mengungkapkan

untuk setiap jenis liabilitas kontinjensi pada akhir periode pelaporan, uraian ringkas mengenai

karakteristik liabilitas kontinjensi dan, jika praktis:

estimasi dari dampak keuangannya yang diukur sesuai dengan ketentuan paragraf 36-

52;

indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar

sumber daya; dan

kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

Ankarath, Nandakumar et al,2012, Memahami IFRS: Standar Pelaporan Keuangan lnternasional, Alih Bahasa: Priyo Darmawan, S.E, Ak, MBA, Indeks, Jakarta.

IAI, 2009, Standar Akuntansi Keuangan. Edisi Revisi.

21

Suwardjono, 2005.Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Edisi 3, BPFE:Yogyakarta.

Tuanakotta, Theodorus M. 2000. Teori Akuntansi. Buku Dua.Lembaga Penerbit FE-UI: Jakarta.

Arfan Ikhsan dan Herkulanus Bambang Suprasto. 2008. Teori Akuntansi & Riset Multiparadigma. Graha Ilmu: Yogyakarta.

22