LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEP.RIAU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2006 Nomor : 47a/S/XIV.10/07/2007 Tanggal : 30 Juli 2007 PERWAKILAN BPK-RI DI PEKANBARU Jl. Gajah Mada No.200 Pekanbaru 28116 Telp. (0761) 856464 Fax (0761) 858787
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEP.RIAU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2006
Nomor : 47a/S/XIV.10/07/2007
Tanggal : 30 Juli 2007
PERWAKILAN BPK-RI DI PEKANBARU Jl. Gajah Mada No.200 Pekanbaru 28116 Telp. (0761) 856464 Fax (0761) 858787
DAFTAR ISI
Hal
Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan .................................. i
Laporan Keuangan
1. Neraca per 31 Desember 2006 dan 2005 .............. …..…….............
2. Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai
dengan 31 Desember 2006 ..............……….....................................
3. Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember 2006 ................…………………………….....................
4. Catatan atas Laporan Keuangan ........................................................
1
3
6
8
Gambaran Umum Pemeriksaan
1. Dasar Hukum Pemeriksaan................................................................ 2. Tujuan Pemeriksaan ..........................................................................
4. Standar Pemeriksaan .........................................................................
5. Tahun Anggaran yang Diperiksa.......................................................
6. Metode Pemeriksaan..........................................................................
7. Waktu Pemeriksaan ...........................................................................
8. Batasan atau Kendala Pemeriksaan..................................................
25
25
25
26
26
26
26
27
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Berdasarkan ketentuan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Pasal 31 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, Pasal 56 Undang-Undang
No. 1 Tahun 2004, dan Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006, BPK RI telah
memeriksa Neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2006,
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung
jawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Tanggung jawab BPK RI terletak pada
pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.
BPK RI tidak melakukan pemeriksaan terhadap Neraca Awal Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau, sehingga dampak material terhadap penyajian saldo awal pada
Neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2006 bukan tanggung
jawab BPK RI.
Untuk kepentingan perbandingan maka Neraca disajikan secara komparatif per 31
Desember 2006 dan 2005. Neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian laporan
keuangan per 31 Desember 2005 telah BPK RI periksa dan BPK RI menyatakan
pendapat Tidak Wajar sesuai Hasil Pemeriksaan No. 137/S/XIV.10/06/2006, tanggal
29 Juni 2006.
BPK RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan yang ditetapkan
BPK RI. Standar tersebut mengharuskan BPK RI merencanakan dan melaksanakan
pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas
dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi penilaian atas dasar pengujian,
bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan
keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas Standar Akuntansi Pemerintahan
yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh pemerintah daerah, serta
penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK RI yakin
bahwa pemeriksaan BPK RI memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan
pendapat.
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau merupakan tanggung jawab pemerintah daerah tersebut.
Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan memadai tentang apakah laporan
keuangan bebas dari salah saji material, BPK RI melaksanakan pengujian terhadap
kepatuhan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap pasal-pasal tertentu dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, tujuan pemeriksaan BPK RI
atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan
kepatuhan terhadap pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu, BPK RI tidak menyatakan
suatu pendapat seperti itu.
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2006, BPK RI menemukan ketidakpatuhan terhadap
peraturan perudang-undangan yang secara material mempengaruhi penyajian Laporan
Keuangan. Sebagai implementasi dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, telah dilakukan penyerahan aset dan utang
piutang dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
sebagaimana dimuat dalam Berita Acara No. 02/BA/2006 tanggal 31 Mei 2006 dan
Berita Acara No. 04/BA/2006 tanggal 30 Oktober 2006. Namun demikian penyerahan
tersebut tidak diikuti dengan penyerahan dokumen kepemilikan sehingga tidak dapat
dijadikan sebagai dasar pencatatan dan penyajian dalam Neraca.
Menurut pendapat BPK RI, kecuali atas hal yang diuraikan dalam paragraf di atas,
Laporan Keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal
yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31
Desember 2006, realisasi anggaran, dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan ini, BPK RI menemukan
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Temuan ini telah
BPK RI muat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan No.
47b/S/XIV.10/07/2007 tanggal 30 Juli 2007 kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau.
Dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan ini, BPK RI mengungkapkan
kondisi pengendalian intern Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang telah BPK RI
muat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengendalian Intern No.
47c/S/XIV.10/07/2007 tanggal 30 Juli 2007.
Pekanbaru, 15 Mei 2007 BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan BPK-RI di Pekanbaru Penanggung Jawab Pemeriksaan,
Rudi Nurprianto, SE., Ak., MM Akuntan Reg.Neg. D-13002
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NERACA
PER 31 DESEMBER 2006 & 2005
(dalam Rupiah penuh)
URAIAN CATATAN TAHUN 2006 TAHUN 2005
1 2 3 4 AKTIVA AKTIVA LANCAR Kas 3.1.a 447.501.469.506,13 276.617.539.057,60 Piutang 0,00 28.466.200,00 Persediaan 3.1.b 76.665.355,00 3.383.263.706,00 Jumlah Aktiva Lancar 447.578.134.861,13 280.029.268.963,60 INVESTASI JANGKA PANJANG Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah 3.1.c 10.000.000.000,00 0,00
Investasi Jangka Panjang Lainnya 3.1.d 22.885.000.000,00 0,00 Jumlah Investasi Jangka
Panjang 32.885.000.000,00 0,00
AKTIVA TETAP Tanah 9.674.529.100,00 512.270.000,00 Jalan dan Jembatan 43.268.746.276,41 8.361.042.678,00 Bangunan Air 13.376.002.704,97 246.790.600,00 Instalasi dan Jaringan 2.677.554.200,00 175.504.200,00 Gedung 40.469.883.976,01 6.797.626.320,00 Mesin dan Peralatan 42.643.710.022,00 17.218.225.405,00 Kendaraan 41.479.692.243,00 20.812.682.200,00 Meubelair dan Perlengkapan 38.145.679.299,00 7.060.516.347,00 Buku Perpustakaan 13.429.294.190,00 2.047.278.500,00 Hewan, Ternak serta Tanaman dan
lainnya 1.074.459.000,00 69.813.000,00
Jumlah Aktiva Tetap 3.1.e 246.239.551.011,39 63.301.749.250,00 Dana Cadangan Dana Cadangan 0,00 0,00 AKTIVA LAIN-LAIN Bangunan dalam Pengerjaan 3.1.f 7.566.059.193,00 639.500.300,00 Jumlah Aktiva Lain-lain 7.566.059.193,00 639.500.300,00 TOTAL AKTIVA 734.268.745.065,52 343.970.518.513,60 UTANG UTANG JANGKA PENDEK Bagian Lancar Utang Jangka
Panjang 0,00 0,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga 0,00 0,00 Jumlah Utang Jangka Pendek 0,00 0,00 UTANG JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri 0,00 0,00 Utang Luar Negeri 0,00 0,00 Jumlah Utang Jangka Panjang 0,00 0,00
1 2 3 4 EKUITAS DANA 3.1.g. Ekuitas Dana Umum 734.268.745.065,52 343.970.518.513,60 Ekuitas Dana Dicadangkan 0,00 0,00 Ekuitas Dana Donasi 0,00 0,00 Jumlah Ekuitas Dana 734.268.745.065,52 343.970.518.513,60 TOTAL UTANG DAN EKUITAS DANA 734.268.745.065,52 343.970.518.513,60
Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2006
(dalam Rupiah penuh)
Kode
URAIAN
CATATAN
ANGGARAN
REALISASI Rek.
1 2 3 4 5 (3-4) 1 PENDAPATAN 3.2.a 911.152.768.000,00 1.131.634.051.389,30 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.2.a 252.077.768.000,00 281.830.846.379,30
1.01 Pajak Daerah 242.730.768.000,00 260.511.591.819,00 1.02 Retribusi Daerah 420.000.000,00 378.480.957,00 1.04 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 8.927.000.000,00 20.940.773.603,30
BANTUAN KEUANGAN 3.2.b 241.719.185.397,00 216.677.274.721,75
4.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota 108.546.259.397,00 105.409.321.875,75
4.03 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota 18.500.000.000,00 17.324.350.450,00
4.04 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan 3.140.000.000,00 3.140.000.000,00
4.05 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Keagamaan, Kepemudaan, Pelajar, Mahasiswa, Petani, Nelayan, Yayasan Kependidikan, Tenaga Pengajar dan LSM
77.435.000.000,00 60.292.017.000,00
4.06 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Profesi 22.238.250.000,00 20.429.672.866,00
4.07 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Politik dan Pilkada 1.572.500.000,00 1.072.500.000,00
4.08 Subsidi 10.287.176.000,00 9.009.412.530,00
5 BELANJA TIDAK TERSANGKA 3.2.b 3.000.000.000,00 1.135.800.000,00 5.01 Belanja Tidak Tersangka 3.000.000.000,00 1.135.800.000,00
JUMLAH BELANJA 1.136.081.909.773,00 912.308.730.501,02 SURPLUS/(DEFISIT) (224.929.141.773,00) 219.325.320.888,28
1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu 3.2.c.1 278.814.141.773,00 261.061.148.617,85
2 Pengeluaran Daerah 3.2.c.2 (53.885.000.000,00) (480.386.469.506,13)
2.01 Transfer ke Dana Cadangan 3.2.c.2 (20.000.000.000,00) 0,00 2.02 Penyertaan Modal 3.2.c.2 (11.000.000.000,00) (10.000.000.000,00) 2.04 Sisa Anggaran Tahun Berjalan 3.2.c.2 0,00 (447.501.469.506,13) 2.05 Bantuan Dana Bergulir 3.2.c.2 (22.885.000.000,00) (22.885.000.000,00)
JUMLAH PEMBIAYAAN 224.929.141.773,00 (219.325.320.888,28)
Lihat catatan atas laporan keuangan
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2006
(dalam Rupiah penuh)
URAIAN CATATAN JUMLAH
1 2 3
ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 3.3.a.
Aliran Kas Masuk 3.3.a.1
Pendapatan Asli Daerah 281.830.846.379,30 Pendapatan dari Dana Perimbangan 849.803.205.010,00 Lain-lain Pendapatan Yang Sah 0,00
Jumlah Aliran Kas Masuk 1.131.634.051.389,30
Aliran Kas Keluar 3.3.a.2
Belanja Administrasi Umum 292.971.907.127,00
Belanja Pegawai/Personalia 121.967.411.664,00
Belanja Barang Dan Jasa 118.642.558.352,00
Belanja Perjalanan Dinas 46.261.205.534,00 Belanja Pemeliharaan 6.100.731.577,00
Belanja Operasi dan Pemeliharaan 219.883.718.110,88 Belanja Pegawai/Personalia 14.664.206.402,00 Belanja Barang dan Jasa 176.082.778.178,40 Belanja Perjalanan Dinas 23.226.291.000,00 Belanja Pemeliharaan 5.910.442.530,48
Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 216.677.274.721,75
Belanja Tidak Tersangka 1.135.800.000,00 Jumlah Aliran Kas Keluar 730.668.699.959,63 Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 400.965.351.429,67 ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI 3.3.b Aliran Kas Masuk Penjualan Investasi Jangka Panjang 0,00 Penjualan Aktiva Tetap 0,00
Penerimaan dari Deviden Dana Daerah Bank Riau 0,00
Jumlah Aliran Kas Masuk 0,00 Aliran Kas Keluar Belanja Modal/Pembangunan 181.640.030.541,39
1 2 3 Pembelian Investasi Jangka Panjang 0,00 Jumlah Aliran Kas Keluar 181.640.030.541,39 Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (181.640.030.541,39) ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN 3.3.c Aliran Kas Masuk Penerimaan Pinjaman dan Obligasi 0,00 Transfer dari Dana Cadangan 0,00 Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan 0,00 Penerimaan Piutang Pajak Tahun Lalu 0,00 Jumlah Aliran Kas Masuk 0,00 Aliran Kas Keluar Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi 0,00 Transfer ke Dana Cadangan 0,00 Penyertaan Modal 10.000.000.000,00 Pembayaran Hutang Pajak Tahun Lalu 0,00 Bantuan Dana Bergulir 22.885.000.000,00 Sisa Anggaran Tahun Berjalan 0,00 Jumlah Aliran Kas Keluar 32.885.000.000,00 Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (32.885.000.000,00) Kenaikan Kas Bersih Selama Periode 186.440.320.888,28 Saldo Awal Kas 2006 261.061.148.617,85 Saldo Akhir Kas 2006 447.501.469.506,13
Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun Anggaran yang Berakhir pada 31 Desember 2006 (Dalam Rupiah Penuh)
1. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DAERAH
1.1. Pembentukan Pemerintahan Daerah
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Undang-Undang
No. 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi
Kepulauan Riau berasal dari sebagian wilayah Provinsi Riau yang terdiri
atas:
a. Kabupaten Bintan;
b. Kabupaten Karimun;
c. Kabupaten Natuna;
d. Kabupaten Lingga;
e. Kota Batam;
f. Kota Tanjung Pinang.
Provinsi Kepulauan Riau secara resmi didirikan pada tanggal 1 Juli 2004
dengan ibukota provinsi berkedudukan di Tanjung Pinang.
1.2. Kondisi Geografis
Provinsi Kepulauan Riau terletak antara 04o15’ Lintang Utara dan
0o45’ Lintang Selatan serta antara 103o1’ sampai dengan 109o10’ Bujur
Timur. Wilayahnya berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga dan
juga beberapa provinsi. Berbatasan dengan Negara Vietnam dan Kamboja di
sebelah utara, batas selatan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi,
batas timur dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat, dan batas barat
dengan Singapura, Malaysia dan Riau.
Wilayah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 2.408 buah pulau,
diantaranya sudah berpenghuni dan sebagian lainnya belum, dengan luas
251.810,71 km2. Sebagian besar wilayahnya merupakan perairan seluas
241.215,30 km2 atau sebesar 95,79 persen sedangkan daratannya 10.595,41
km2 atau sebesar 4,21 persen dari luas keseluruhan daratan dan lautan.
Kabupaten terluas yaitu Kabupaten Karimun dengan persentase 27,12 persen
dari seluruh luas daratan Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Tanjungpinang
2,26 persen dari seluruh luas daratan Provinsi Kepulauan Riau.
1.3. Struktur Organisasi
Struktur Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, adalah sebagai berikut:
a. Kepala Daerah
b. Sekretariat Daerah
c. Sekretariat DPRD
d. Dinas Pendapatan Daerah
e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
f. Badan Pengawas Daerah
g. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
h. Kantor Penghubung Provinsi Kepulauan Riau
i. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
j. Badan Kepegawaian dan Diklat
k. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan
l. Dinas Kelautan dan Perikanan
m. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
n. Badan Promosi dan Investasi Daerah
o. Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
p. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
q. Dinas Kesehatan
r. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
s. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
t. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial
u. Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi
v. Dinas Perhubungan
w. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
x. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas melaksanakan
pemerintahan daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Tugas yang utama
adalah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik, seperti
pendidikan, kesehatan, kebersihan, keamanan, ketertiban, sarana dan
prasarana umum serta kesejahteraan masyarakat.
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
2.1. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir pada
31 Desember 2006 didasarkan pada Prinsip-prinsip Akuntansi yang Berlaku
Umum dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002.
Penyusunan Laporan Keuangan tersebut dilaksanakan dalam rangka
memenuhi kewajiban yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah
No.108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
yang menyebutkan bahwa “Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran
merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam perhitungan
APBD berikut penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Renstra”.
2.2. Basis Akuntansi yang Digunakan
Kebijakan akuntansi yang dipakai dalam penyusunan Laporan Keuangan ini
berdasarkan atas Prinsip-prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum dan
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pengurusan, Petanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta
Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah
dan Penyusunan Perhitungan APBD.
Kebijakan umum akuntansi:
a. Pembukuan dilaksanakan berdasarkan prinsip Basis Kas Modifikasi,
artinya basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan
pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan
ekuitas dana.
b. Periode pembukuan dimulai pada 1 Januari s.d 31 Desember tahun yang
bersangkutan sesuai dengan tahun anggaran yang berlaku.
c. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas
Laporan Keuangan.
2.3. Kebijakan
a. Kebijakan Neraca
1) Neraca menggambarkan posisi aktiva, utang dan ekuitas dana
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada suatu saat tertentu.
2) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat
diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-
sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
3) Aset lancar berupa kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk
direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
4) Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek,
piutang dan persediaan.
5) Kas dan setara kas adalah uang tunai, cek, dan surat-surat berharga
lainnya yang berupa investasi jangka pendek dalam bentuk simpanan
di bank dan instrument lainnya yang mempunyai sifat dapat segera
diubah menjadi kas dalam jumlah yang telah diketahui tanpa
mengalami resiko perubahan nilai yang signifikan.
6) Piutang adalah tagihan kepada pegawai, atau pihak ketiga atas
penyerahan barang/jasa/uang yang diperkirakan akan dapat ditagih
dalam satu periode pembukuan. Atas piutang ini tidak ada
pencadangan atas piutang yang tidak tertagih.
7) Pembelian barang-barang habis pakai langsung dibukukan sebagai
belanja.
8) Uang muka adalah uang yang diberikan terlebih dahulu (dimuka)
kepada pegawai atau rekanan yang akan melaksanakan suatu kegiatan.
Saldo yang muncul akhir tahun buku merupakan sisa uang muka kerja
yang belum ada pertanggungjawabannya.
9) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk
dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, yang terdiri dari
investasi non permanen dan investasi permanen.
10) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih
dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah
atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
11) Pengukuran aset sebagai berikut:
a) Kas dicatat sebesar nilai nominal.
b) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal.
c) Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
d) Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk
biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh
kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
e) Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan, namun apabila
penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak
memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar
pada saat perolehan.
12) Atas nilai aset tetap tidak dilakukan penyusutan.
13) Aset tetap yang tidak digunakan untuk kegiatan operasional
dikelompokkan dalam aset lain-lain.
14) Tanah adalah seluruh tanah yang dikuasai dan atau menjadi hak milik
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
15) Jalan, jembatan dan pelantar adalah infrastruktur yang berupa jalan,
jembatan dan pelantar yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau.
16) Gedung dan bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang
dikuasai dan atau menjadi hak milik Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau.
17) Alat-alat berat dan kendaraan bermotor adalah seluruh alat berat dan
kendaraan bermotor yang digunakan untuk kegiatan operasional
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
18) Peralatan kantor dan rumah tangga adalah adalah seluruh peralatan
kantor dan rumah tangga yang digunakan untuk kegiatan operasional
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
19) Aset dalam pelaksanaan adalah aset tetap yang berupa
gedung/bangunan yang masih belum selesai atau masih sedang
dikerjakan pembangunannya.
20) Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi
dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam
menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya
termasuk hak atas kekayaan intelektual.
21) Penghapusan piutang tak tertagih, persediaan usang, aset tetap yang
sudah tidak dapat digunakan lagi atau sudah tidak ekonomis lagi
dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
22) Aset lain-lain adalah kelompok aset yang tidak termasuk dalam
klasifikasi aset lancar dan aset tetap.
23) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah.
24) Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang akan dilunasi dalam
satu periode akuntansi/anggaran.
25) Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau yang tidak akan dilunasi dalam satu periode anggaran.
26) Kewajiban diakui pada saat dana diterima, dan dicatat sebesar nilai
nominal.
27) Ekuitas dana adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara
aset dan kewajiban.
28) Ekuitas dana terdiri dari ekuitas dana umum, ekuitas dana dicadangkan
dan ekuitas donasi.
29) Ekuitas dana umum adalah jumlah kekayaan bersih tidak termasuk
aktiva yang berasal dari donasi dan dana cadangan.
30) Ekuitas dana dicadangkan adalah jumlah kekayaan bersih berupa
aktiva yang dicadangkan.
31) Ekuitas dana donasi adalah jumlah kekayaan bersih berupa aktiva yang
berasal dari donasi.
b. Kebijakan Laporan Realisasi Anggaran
1) Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari data anggaran dan realisasi
pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan.
2) Anggaran pendapatan adalah jumlah pendapatan yang menjadi target
atau sasaran yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.
3) Realisasi pendapatan adalah jumlah pendapatan yang telah direalisir
dalam satu tahun anggaran.
4) Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Daerah.
5) Pendapatan diklasifikasi menurut jenis pendapatan, yang terdiri dari
Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Penerimaan
yang Sah.
6) Pembukuan pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
7) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan
pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode
sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
8) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas
penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan
pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode
yang sama.
9) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas
penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya
dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode
ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
10) Anggaran belanja adalah jumlah belanja yang merupakan batas atas
(plafond) yang tidak diperkenankan untuk dilewati dalam satu tahun
anggaran.
11) Realisasi belanja adalah jumlah belanja yang direalisir dalam satu
tahun anggaran.
12) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas
Daerah.
13) Belanja diklasifikasikan menurut bidang kewenangan.
14) Belanja terdiri dari Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan
Publik, yang dirinci menurut kelompok belanja yang meliputi Belanja
Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta Belanja
Modal.
15) Belanja Aparatur Daerah adalah belanja yang manfaatnya diterima
oleh aparatur (tidak langsung dinikmati oleh publik).
16) Belanja Pelayanan Publik adalah belanja yang manfaatnya langsung
diterima oleh publik.
17) Belanja Administrasi Umum adalah belanja periodik yang
eksistensinya tidak secara langsung dipengaruhi oleh adanya kegiatan
terprogram.
18) Belanja Operasi dan Pemeliharaan adalah belanja langsung yang
eksistensinya dipengaruhi oleh adanya kegiatan terprogram yang
bersifat non investasi (tidak menambah aset fisik).
19) Belanja Modal adalah belanja langsung yang eksistensinya dipengaruhi
oleh adanya kegiatan terprogram yang bersifat investasi (menambah
aset fisik).
20) Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu
periode pelaporan.
21) Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu
periode pelaporan.
22) Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah,
baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan
diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama
dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus
anggaran.
23) Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.
24) Penerimaan Daerah dari pembiayaan digunakan untuk menutup defisit
anggaran.
25) Pengeluaran Daerah dari pembiayaan digunakan untuk memanfaatkan
surplus anggaran.
c. Kebijakan Laporan Arus Kas
1) Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi
penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang
diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non
keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.
2) Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang
menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas
yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang
akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
3) Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan
penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan
pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan
dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa
yang akan datang.
4) Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau
penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi
klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah
terhadap pihak lain di masa yang akan datang.
5) Arus kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan,
belanja dan pembiayaan pemerintah.
3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
3.1.Penjelasan Pos-pos Neraca
31 Des 2006 31 Des 2005
3.1.a. Kas Rp447.501.469.506,13 Rp276.617.539.057,60
Jumlah tersebut merupakan saldo kas yang terdapat pada Rekening Kas
Daerah di Bank Riau, Bank Mandiri dan Bank Bukopin dan sisa
UUDP pada Pemegang Kas masing-masing Unit Kerja per 31
Desember 2006 dan per 31 Desember 2005, dengan rincian sebagai
berikut:
- Bank Riau 01.02.000001-4 Rp52.967.970.733,00 Rp 136.918.174.479,00
- Bank Riau 01.02.000016-6 Rp 772.193.212,00 Rp 7.236.987.893,00
- Bank Riau 01.02.000003-8 Rp 128.880.275,00 Rp 6.329.040.963,00
- Bank Riau 01.02.000005-0 Rp 1.054.805.144,00 Rp 810.309.766,00
- Bank Riau 01.02.000032-3 Rp 2.223.121.993,00 Rp 0,00
- Bank Riau 01.02.000011-0 Rp99.380.565.102,00 Rp 0,00
- Bank Riau 01.02.000042-6 Rp 2.031.935.599,00 Rp 0,00
- Bank Riau 01.02.000041-4 Rp 413.403.183,00 Rp 0,00
31 Des 2006 31 Des 2005
- B. Mandiri 1090004465936 Rp 115.655.916,00 Rp 54.565.070.847,54
- B. Mandiri 1090004414728 Rp 94.475.937,00 Rp 190.792.182,64
- B. Mandiri 1090004414751 Rp 5.016.481.251,00 Rp 73.497.443.562,67
- B. Bukopin 1009999249 Rp214.083.595.700,00 Rp 0,00
- B. Bukopin 1001370240 Rp 7.148.011.085,00 Rp 0,00
- B. Bukopin 1001371246 Rp 73.335.058.363,00 Rp 0,00
- B. Bukopin 1001353-24-0 Rp 20.000.000.000,00 Rp 0,00
Jumlah Kas di Bank Rp478.866.153.493,00 Rp279.547.819.693,85
- Kas di tangan
Bendaharawan Rp 65.279.755.378,00 Rp 13.018.287.355,00
Rp447.501.469.506,13 Rp259.388.164.292,85 Selisih kurang 0,00 Rp 17.229.374.764,75
Jumlah Kas Rp447.501.469.506,13 Rp276.617.539.057,60
Selisih kurang kas sebesar Rp17.229.374.764,75 merupakan hasil
pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimuat dalam
Hasil Pemeriksaan No. 137/S/XIV.10/06/2006 tanggal 29 Juni 2006.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas selisih tersebut
sebagaimana diungkap dalam Hasil Pemeriksaan
No.25/S/XIV.10/2/2007 tanggal 9 Maret 2007, selisih tersebut telah
dapat ditelusuri dan SILPA Tahun Anggaran 2005 terkoreksi kurang
sebesar Rp15.556.390.439,75 sehingga menjadi sebesar
Rp261.061.148.617,85 dan angka tersebut telah menjadi bagian dari
perhitungan SILPA Tahun Anggaran 2006
3.1.b. Persediaan Rp 76.665.355,00 Rp 3.383.263.706,00
Jumlah tersebut merupakan jumlah persediaan obat-obatan per 31
Desember 2006 dan per 31 Desember 2005 yang belum didistribusikan
ke masing-masing kabupaten/kota.
31 Des 2006 31 Des 2005
3.1.c. Penyertaan Modal Rp 10.000.000.000,00 Rp 0,00
Pemerintah Daerah
Jumlah tersebut merupakan jumlah penyertaan modal Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau pada BUMD PT Pembangunan Kepulauan
Riau per 31 Desember 2006.
3.1.d. Investasi Jangka Rp 22.885.000.000,00 Rp 0,00
Panjang Lainnya
Jumlah tersebut merupakan investasi Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau dalam bentuk dana bergulir kepada masyarakat per 31 Desember
2006.
3.1.e Aktiva Tetap Rp 246.239.551.011,39 Rp 63.301.749.250,00
Jumlah tersebut merupakan jumlah Aset Tetap Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau per 31 Desember 2006 dan per 31 Desember 2005,
terdiri dari:
- Tanah Rp 9.674.529.100,00 Rp 512.270.000,00
- Jalan dan Jembatan Rp 43.268.746.276,41 Rp 8.361.042.678,00
- Bangunan Air Rp 13.376.002.704,97 Rp 246.790.600,00
- Instalasi dan Jaringan Rp 2.677.554.200,00 Rp 175.504.200,00
- Gedung Rp 40.469.883.976,01 Rp 6.797.626.320,00
- Mesin dan Peralatan Rp 42.643.710.022,00 Rp 17.218.225.405,00
- Kendaraan Rp 41.479.692.243,00 Rp 20.812.682.200,00
- Mebelair & Perlengkapan Rp 38.145.679.299,00 Rp 7.060.516.347,00
- Buku Perpustakaan Rp 13.429.294.190,00 Rp 2.047.278.500,00
- Hewan Ternak dan lainnya Rp 1.074.459.000,00 Rp 69.813.000,00
Jumlah Rp 246.239.551.011,39 Rp 63.301.749.250,00
Terhadap aktiva tetap yang dicatat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terdapat pengakuan aktiva tetap atas belanja modal yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berlokasi dan atau di atas aset milik Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota sebesar Rp81.171.993.200. Dari total anggaran belanja modal pada aset yang
31 Des 2006 31 Des 2005
dimiliki pemerintah kabupaten/kota yang diakui sebagai aktiva tetap terdapat pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, dan Dinas Kesehatan. Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp59.855.033.200,00 dan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp21.316.960.000,00 diantaranya digunakan untuk pembangunan gedung sekolah sebesar Rp1.298.235.000,00, pembangunan gedung puskesmas sebesar Rp596.880.000,00, pengadaan mesin tik dan peralatan multimedia sebesar Rp1.950.000.000,00 dan pengadaan buku perpustakaan sebesar Rp612.000.000,00. Nilai gedung sebesar Rp40.469.883.976,01 telah termasuk nilai kapitalisasi untuk pembangunan/rehabilitasi/revitalisasi gedung Kantor Gubernur, Gedung Daerah dan Kantor Dinas Pendapatan Daerah seluruhnya sebesar Rp8.224.330.113,00 yang berasal dari Dana DAK Non DR Tahun Anggaran 2005 yang tidak melalui Kas Daerah sebesar Rp10.000.000.000,00. Hal tersebut sebagaimana dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau No. 137/S/XIV.10/06/2006 tanggal 29 Juni 2006. Menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sebagaimana dimuat dalam laporan tersebut, maka sisa dana DAK Non DR yang belum dipergunakan sebesar Rp1.754.900.000,00 (setelah dikurangi dengan pembayaran kepada pihak rekanan sebesar Rp8.224.330.113,00 dan administrasi kegiatan sebesar Rp102.390.000,00) telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 30 Agustus 2006.
3.1.f. Bangunan Dalam Rp 7.566.059.193,00 Rp 639.500.300,00
Pengerjaan
Jumlah tersebut merupakan bangunan yang belum selesai dilaksanakan
sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2006 dan akan
dilanjutkan pembangunannya pada tahun anggaran berikutnya.
3.1.g. Ekuitas Dana Rp734.268.745.065,52 Rp343.970.518.513,60
Jumlah tersebut merupakan kekayaan bersih (ekuitas) Pemerintah
1. Surat Pertanggungjawaban sebesar Rp438.515.000,00 Tidak Didukung
dengan Bukti yang Lengkap...........................................................................
1
2. Terdapat Kelebihan Pembayaran atas Pengadaan Alat-alat Kesehatan
senilai Rp273.400.000,00 dan Adanya Alat-alat Kesehatan yang belum
Diterima Senilai Rp641.200.000,00 yang Belum Ditindaklanjuti.................
3
3. Penyerahan Aset oleh Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau Belum Didukung Bukti Kepemilikan yang Kuat..
5
B. TEMUAN PEMERIKSAAN YANG TIDAK MEMPENGARUHI
KEWAJARAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
Pajak Penghasilan atas Jasa Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan pada
Sekretariat Daerah Belum Dipungut Sebesar Rp45.375.000,00…………..……
7
Lampiran
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
RESUME LAPORAN ATAS KEPATUHAN
Berdasarkan ketentuan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pasal 31 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, Pasal 56 Undang-Undang No.1 Tahun 2004, Pasal 6
Undang-Undang No. 15 Tahun 2006, BPK RI telah memeriksa Neraca Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau per 31 Desember 2006, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan
Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan
keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Tanggung jawab BPK RI
adalah pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.
Ketidakpatuhan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan
tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai bagian dalam pemerolehan
keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK RI
melakukan pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan pelaporan keuangan. Namun pemeriksaan yang BPK RI lakukan tidak dirancang khusus
untuk menemukan ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan BPK RI
tidak mengeluarkan opini atas laporan kepatuhan. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
mengharuskan BPK RI untuk melaporkan kepada pihak berwenang yang terkait apabila terjadi
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, apabila dalam melakukan pemeriksaan
atas laporan keuangan menemukan hal-hal tersebut.
Atas pemeriksaan tersebut, BPK RI telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006 yang memuat opini Wajar
Dengan Pengecualian dengan No.47a/S/XIV.10/07/2007, tanggal 30 Juli 2007 dan Laporan atas
Pengendalian Intern dalam kerangka pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau dengan No.47c/S/XIV.10/07/2007 tanggal 30 Juli 2007.
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tersebut dilakukan
berdasarkan pada SPKN yang ditetapkan oleh BPK RI. Standar tersebut mengharuskan BPK RI
untuk merencanakan, mengumpulkan bukti yang cukup dan melaksanakan pemeriksaan agar
memperoleh keyakinan yang memadai sebagai standar untuk memberikan pendapat. Standar
tersebut juga mengharuskan BPK RI untuk mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan dalam pelaporan keuangan.
Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaporan
keuangan yang ditemukan BPK RI adalah sebagai berikut:
1. Surat pertanggungjawaban sebesar Rp438.515.000,00 tidak didukung dengan bukti yang
lengkap;
2. Terdapat kelebihan pembayaran atas pengadaan alat-alat kesehatan senilai Rp273.400.000,00
dan adanya alat-alat kesehatan yang belum diterima senilai Rp641.200.000,00 yang belum
ditindaklanjuti;
3. Penyerahan Aset oleh Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
belum didukung bukti kepemilikan yang kuat;
4. Pajak Penghasilan atas Jasa Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan pada Sekretariat Daerah
belum dipungut sebesar Rp45.375.000,00.
Berdasarkan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan Gubernur Kepulauan Riau agar:
1. Menegur secara tertulis aparatur terkait untuk lebih teliti dan cermat dalam hal penyampaian,
kelengkapan dan verifikasi bukti pertanggungjawaban dan
mempertanggungjawabkan/melengkapi bukti pertanggungjawaban sebesar Rp438.515.000,00;
2. Memerintahkan Badan Pengawasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan audit
atas kekurangan pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan dan hasilnya dituangkan dalam Berita
Acara dan digunakan sebagai bahan penyesuaian terhadap kewajaran aktiva tetap yang
disajikan dalam Neraca;
3. Memerintahkan Biro Umum dan Perlengkapan dan Aparatur Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau terkait untuk menginventarisir aset yang diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Riau dan
melengkapi dokumen atau bukti kepemilikannya melalui koordinasi dengan pihak Pemerintah
Provinsi Riau dan hasilnya digunakan sebagai dasar penyajian dalam Neraca;
4. Memerintahkan Pemegang Kas Sekretariat Daerah dan Staf Biro Hukum memungut PPh Pasal
23 atas Jasa Litigasi dan Non Litigasi sebesar Rp45.375.000,00 dan menyetorkannya ke Kas
Negara.
Secara lebih rinci akan dijelaskan pada bagian Temuan Pemeriksaan atas Kepatuhan.
Pekanbaru, 15 Mei 2007 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA Perwakilan BPK-RI di Pekanbaru Penanggung Jawab Pemeriksaan,
Rudi Nurprianto, SE., Ak., MM Akuntan Reg.Neg. D-13002
A. TEMUAN YANG MEMPENGARUHI KEWAJARAN PENYAJIAN LAPORAN
KEUANGAN
2. Surat Pertanggungjawaban sebesar Rp438.515.000,00 Tidak Didukung dengan
Bukti yang Lengkap
Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik terhadap bukti-bukti pengeluaran
dalam Surat Pertanggungjawaban Pemegang Kas Sekretariat Daerah dan Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, diketahui terdapat pengeluaran yang belum
dilampiri dengan bukti yang lengkap masing-masing sebesar Rp286.995.000,00 dan
Rp151.520.000,00. Pengeluaran yang tidak didukung bukti yang lengkap dapat dilihat
pada lampiran 1 dan 2.
Hal tersebut tidak sesuai dengan
a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Pasal 57 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran
wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat Surat
Pertanggungjawaban yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus
didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak
yang menagih.
Realisasi sebesar Rp438.515.000,00 (Rp286.995.000,00 + Rp151.520.000,00)
belum memenuhi syarat sahnya suatu pertanggungjawaban dan tidak dapat diyakini
kewajarannya.
Hal tersebut terjadi karena:
a. Pemegang Kas dan Atasan Langsung Pemegang Kas lalai dalam menatausahakan
keuangan yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Kepala Bagian Verifikasi dalam melaksanakan fungsi verifikasi belum sepenuhnya
mempedomani ketentuan yang berlaku.
c. Kepala Biro Keuangan sebagai Atasan Langsung Kepala Bagian Verifikasi belum
optimal melakukan pengendalian dan pengawasan.
Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau mengakui kelemahan tersebut
sebagai akibat dari kekurang pahaman para pengelola keuangan tentang bukti yang
cukup lengkap untuk setiap transaksi keuangan dan menyatakan akan meminta
pertanggungjawaban dari para penerima uang muka kerja serta akan lebih
meningkatkan pembinaan terhadap SDM pengelola keuangan. Kepala Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kepulauan Riau menyatakan atas
kekurangan bukti-bukti tersebut akan dilengkapi pada kesempatan pertama.
BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Kepulauan Riau agar :
a. Secara berjenjang membuat teguran tertulis kepada para Atasan Langsung
Pemegang Kas, Pemegang Kas Sekretariat Daerah, Pemegang Kas Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga untuk lebih teliti dan cermat khususnya dalam
hal kelengkapan bukti pertanggungjawaban.
b. Secara berjenjang membuat teguran tertulis kepada Kepala Biro Keuangan dan
Kepala Bagian Verifikasi untuk lebih teliti dan cermat dalam memverifikasi Surat
Pertanggungjawaban yang disampaikan oleh para Pemegang Kas.
c. Memerintahkan para Pemegang Kas untuk mempertanggungjawabkan/ melengkapi
bukti-bukti pengeluaran sebesar Rp438.515.000,00 dan hasilnya disampaikan
kepada BPK RI setelah terlebih dahulu di audit dan disahkan oleh Badan
Pengawasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Apabila tidak bisa melengkapi
kekurangan bukti pertanggungjawaban, maka harus mengembalikan pengeluaran
sebesar Rp438.515.000,00 ke Kas Daerah.
5. Terdapat Kelebihan Pembayaran atas Pengadaan Alat-alat Kesehatan Senilai
Rp273.400.000,00 dan Adanya Alat-alat Kesehatan yang Belum Diterima Senilai
Rp641.200.000,00 yang Belum Ditindaklanjuti.
Berdasarkan pemantauan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan atas Belanja Modal
Tahun Anggaran 2005 dan 2006 antara lain diketahui beberapa temuan s.d pemeriksaan
tanggal 6 Mei 2007 belum ditindaklanjuti. Temuan-temuan tersebut adalah :
a. Pengadaan alat kesehatan, perawatan, kegiatan pemberantasan penyakit bersumber
binatang yang dilaksanakan oleh CV Khalifah Selingsing berdasarkan Kontrak
Nomor 236/SPPP/DINKES/VI/2006 tanggal 28 Juni 2006 senilai
Rp505.400.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 hari kalender
terhitung mulai 28 Juni s.d 28 Agustus 2006. Berdasarkan laporan realisasi fisik dan
keuangan bulan Oktober 2006 diketahui bahwa realisasi fisik dan keuangan adalah
100%, namun hasil pemeriksaan tanggal 16 Desember 2006 menunjukkan adanya
lima jenis barang senilai Rp273.400.000,00 yang belum diserahterimakan. Atas
permasalahan tersebut, BPK-RI antara lain merekomendasikan agar Gubernur
Kepulauan Riau memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk menagih kerugian
daerah atas pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan senilai
Rp273.400.000,00, namun sampai dengan pemeriksaan tanggal 9 Mei 2007
rekomendasi tersebut belum ditindaklanjuti.
b. Pengadaan peralatan penunjang, non medis dan medis RSUP Tanjung Uban yang
dilaksanakan oleh PT Rajawali Nusindo berdasarkan Kontrak Nomor
1182/SPPP/DINKES/XI/2006 tanggal 4 November 2006 senilai
Rp4.399.650.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 45 hari kalender
terhitung mulai 4 November s.d 18 Desember 2006. Berdasarkan laporan realisasi
fisik dan keuangan bulan Oktober 2006 diketahui realisasi fisik dan keuangan
adalah 100 %, namun berdasarkan pemeriksaan fisik tanggal 23 Desember 2006
ditemukan kekurangan volume 31 jenis barang senilai Rp641.200.000,00. Atas
permasalahan tersebut BPK RI antara lain merekomendasikan agar Gubernur
Kepulauan Riau memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk menagih
kekurangan barang yang belum diserahkan kepada RSUD dan atau menyetorkan
setara nilai uang tersebut sebesar Rp641.200.000,00, namun sampai dengan
pemeriksaan tanggal 9 Mei 2007 rekomendasi tersebut belum ditindaklanjuti.
Berdasarkan penjelasan lisan Pelaksana Kegiatan pengadaan peralatan penunjang
medis dan non medis RSUP Tanjung Uban, barang-barang tersebut telah diterima
dan terpasang di RSUP Tanjung Uban namun diakui bahwa untuk hal tersebut
belum disaksikan oleh pihak Badan Pengawas Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa atas kekurangan pekerjaan tersebut belum
dilakukan penyesuaian terhadap nilai aktiva tetap yang disajikan dalam Neraca per
31 Desember 2006.
Seharusnya atas kekurangan pekerjaan tersebut dilakukan penyesuaian terhadap
nilai aktiva tetap yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2006.
Hal tersebut mengakibatkan adjustment terhadap nilai aktiva tetap belum dapat
dilakukan dan nilai aktiva tetap dalam Neraca belum menggambarkan nilai sewajarnya
sebesar Rp914.600.000,00.
Hal tersebut terjadi karena :
a. Pihak Dinas Kesehatan dalam membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
sebagai kelengkapan pengajuan Surat Perintah Pembayaran tidak berdasarkan
kondisi senyatanya.
b. Aparat pemerintah terkait belum melakukan koordinasi secara optimal, sehingga
perlakuan akuntansi yang tepat untuk kekurangan pekerjaan tersebut belum
terakomodir dalam Neraca per 31 Desember 2006.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau menyatakan secara fisik jenis
dan jumlah barang sudah lengkap (100%), namun demikian untuk pengesahannya akan
dikoordinasikan dengan Badan Pengawasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Kepulauan Riau agar
memerintahkan Badan Pengawasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan
audit atas kekurangan pekerjaan dimaksud dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara
dan digunakan sebagai bahan penyesuaian terhadap kewajaran aktiva tetap yang
disajikan dalam Neraca.
3. Penyerahan Aset oleh Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau Belum Didukung Bukti Kepemilikan yang Kuat
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi
Kepulauan Riau antara lain ditetapkan bahwa dalam jangka waktu selambat-lambatnya
satu tahun setelah diresmikannya Provinsi Kepulauan Riau dilakukan serahterima aset,
utang piutang yang kegunaannya untuk Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai
implementasi dari ketentuan dalam undang-undang tersebut, telah dilakukan
penyerahan aset dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 02/BA/2006 tanggal 31 Mei
2006 dan Nomor 04/BA/2006 tanggal 31 Oktober 2006.
Sesuai dengan isi kedua Berita Acara tersebut, Pemerintah Provinsi Riau telah
menyerahkan beberapa jenis aset tak bergerak diantaranya tanah yang tersebar di Kota
Tanjung Pinang, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Natuna, Kota Batam,
dan Kabupaten Lingga. Secara keseluruhan tanah yang diserahterimakan sebanyak 91
persil dengan rincian Kota Tanjung Pinang sebanyak 36 persil, Kabupaten Tanjung
Balai Karimun sebanyak 11 persil, Kabupaten Natuna sebanyak delapan persil, Kota
Batam sebanyak 20 persil dan Kabupaten Lingga sebanyak 16 persil. Berdasarkan
konfirmasi dengan Bagian Aset diketahui bahwa dari 91 persil yang diserahterimakan
tersebut hanya empat persil tanah (lokasi di Tanjung Pinang) yang didukung bukti
kepemilikan berupa Sertifikat Hak Pakai, sedangkan selebihnya tidak didukung bukti
kepemilikan. Selanjutnya diketahui bahwa dari keempat sertifikat hak pakai tersebut
belum ada yang ditingkatkan status kepemilikannya menjadi hak milik.
Hal tersebut tidak sesuai dengan :
a. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tugas Pokok
Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi
Kepulauan Riau Pasal 87 yang antara lain menyatakan Bagian Aset Daerah
mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pencatatan, pengawasan, serta
pemeliharaan barang daerah.
b. Seharusnya penyerahan aset oleh Pemerintah Provinsi Riau diikuti dengan
penyerahan bukti-bukti kepemilikan dan secara bertahap dilakukan peningkatan
status kepemilikan.
Hal tersebut mengakibatkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau secara hukum
tidak memiliki bukti kepemilikan yang kuat dan membuka peluang terjadinya
penyerobotan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab serta tidak dapat menyajikan
nilai aset yang diserahkan dalam Neraca.
Hal tersebut terjadi karena :
a. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini Biro Umum dan Perlengkapan
belum berupaya secara optimal dalam pengamanan aset khususnya yang terkait
dengan kelengkapan bukti-bukti kepemilikan.
b. Dokumentasi bukti kepemilikan tanah pada Pemerintah Provinsi Riau tidak
lengkap.
Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau menyatakan akan mengupayakan
kelengkapan bukti kepemilikan dan berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi
Riau.
BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Kepulauan Riau agar
memerintahkan Biro Umum dan Perlengkapan dan Aparatur Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau terkait untuk menginventarisir aset yang diserahkan oleh Pemerintah
Provinsi Riau dan melengkapi dokumen atau bukti kepemilikannya melalui koordinasi
dengan pihak Pemerintah Provinsi Riau dan hasilnya digunakan sebagai dasar
pencatatan dan penyajian dalam Neraca.
B. TEMUAN PEMERIKSAAN YANG TIDAK MEMPENGARUHI KEWAJARAN
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
Pajak Penghasilan atas Jasa Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan pada Sekretariat
Daerah Belum Dipungut Sebesar Rp45.375.000,00
Dalam APBD Tahun Anggaran 2006, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
telah menganggarkan pada Belanja Barang dan Jasa untuk Biaya Litigasi dan Non Litigasi
Pengadilan dengan kode belanja 2.01.03.1.02.004.013.1. Belanja tersebut dianggarkan
sebesar Rp850.000.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp605.000.000,00 atau
71,18%.
Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2006
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menandatangani beberapa perjanjian sebagai
berikut:
a. Perjanjian Pembuatan pendapat Hukum dengan HANTRADA LAW OFFICES (HLO)
tanggal 18 Januari 2006. Dalam perjanjian tersebut antara lain disepakati bahwa pihak
HLO diberikan wewenang untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan
pendapat hukum (legal opinion) yang bersangkut paut dengan permohonan pihak
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Gubernur Riau mengenai penyerahan aset
benda bergerak berupa 15 helai saham atas nama (op nama) dalam rangka investasi di
kawasan pariwisata Lagoi, Pulau Bintan. Untuk jasa yang diberikannya pihak HLO
berhak memperoleh pembayaran sebesar Rp75.000.000,00. Pemeriksaan selanjutnya
menunjukkan bahwa pihak HLO telah memperoleh pembayaran sebesar yang
diperjanjikan (sebesar Rp75.000.000,00) sesuai dengan bukti BKU tanggal 16 Oktober
2006.
b. Perjanjian Kerja dengan HLO tanggal 24 Agustus 2006. Dalam perjanjian tersebut
antara lain disepakati bahwa pihak HLO diberikan wewenang untuk membuat,
menandatangani dan menyerahkan pendapat hukum yang berkaitan dengan
permasalahan yang timbul dari Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah RI cq Menteri
Keuangan dengan PDAM Tanjung Pinang Nomor RDA-259/DP3/1996
tanggal 23 Mei 1996. Untuk jasa yang diberikannya, pihak HLO berhak
memperoleh pembayaran sebesar
Rp80.000.000,00. Pemeriksaan selanjutnya menunjukkan bahwa pihak HLO telah
memperoleh pembayaran sebesar yang diperjanjikan (sebesar Rp80.000.000,00)
sesuai dengan bukti BKU tanggal 16 Oktober 2006.
c. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 36 Tahun 2006 tanggal 11 Maret
2006 tentang Penunjukan H. Bob. R. E. Nasution, SH sebagai Advokad/Penasehat
Hukum pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006 dan Perjanjian
Kerjasama Bantuan Hukum dengan H. Bob. R. E. Nasution, SH, antara lain
menyatakan bahwa H. Bob. R. E. Nasution, SH, diberikan tugas memberikan
bantuan hukum, dan penyelesaian terhadap permasalahan hukum yang dihadapi
oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, memberikan jasa konsultasi hukum, membantu Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan peyusunan produk
hukum, penelitian hukum, kajian hukum dan penyuluhan hukum. Untuk jasa yang
diberikannya H. Bob R.E. Nasution, SH diberikan honorarium dan dana bantuan
operasional sebesar Rp15.000.000,00 setiap bulannya yang dibebankan kepada
APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2006. Pemeriksaan selanjutnya
menunjukkan bahwa H. Bob. R. E. Nasution, SH telah memperoleh pembayaran
sebesar Rp150.000.000,00 (untuk pembayaran mulai bulan Maret s.d Desember
2006), terdiri dari pembayaran untuk bulan Maret s.d Agustus 2006 sebesar
Rp90.000.000,00 sesuai dengan bukti BKU tanggal 16 Oktober 2006, pembayaran
untuk bulan September dan Oktober 2006 sebesar Rp30.000.000,00 sesuai dengan
bukti BKU tanggal 31 Oktober 2006 dan pembayaran untuk bulan Nopember dan
Desember 2006 sebesar Rp30.000.000,00 sesuai dengan bukti BKU tanggal 20
Nopember 2006.
d. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 19.a Tahun 2006 tanggal 3 Februari
2006 tentang Penunjukan H. Edward Arfa, SH sebagai Advokad/Penasehat Hukum
pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006 dan Perjanjian Kerjasama
Bantuan Hukum dengan H. Edward Arfa, SH, antara lain menyatakan bahwa H.
Edward Arfa, SH, diberikan tugas memberikan bantuan hukum, dan membela setiap
kepentingan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam permasalahan-
permasalahan atau sengketa-sengketa dan proses hukum sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku serta memberikan jasa konsultasi dan membantu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan
peyusunan produk hukum, penelitian hukum, kajian hukum dan penyuluhan hukum.
Untuk jasa yang diberikannya H. Edward Arfa, SH diberikan honorarium dan dana
bantuan operasional sebesar Rp10.000.000,00 setiap bulannya yang dibebankan
kepada APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2006. Pemeriksaan
selanjutnya menunjukkan bahwa H. Edward Arfa, SH telah memperoleh
pembayaran sebesar Rp110.000.000,00 (untuk pembayaran mulai bulan Februari
s.d Desember 2006), terdiri dari pembayaran untuk bulan Februari s.d April 2006
sebesar Rp30.000.000,00 sesuai dengan bukti BKU tanggal 16 Oktober 2006,
pembayaran untuk bulan Mei s.d Agustus 2006 sebesar Rp40.000.000,00 sesuai
dengan bukti BKU tanggal 31 Oktober 2006, pembayaran untuk bulan September
s.d Oktober 2006 sebesar Rp20.000.000,00 sesuai dengan bukti BKU tanggal 20
Nopember 2006 dan pembayaran untuk bulan Nopember dan Desember 2006
sebesar Rp20.000.000,00 sesuai dengan bukti BKU tanggal 20 Nopember 2006.
e. Surat Perjanjian Kerja dengan Prof. Dr. Hasim Djalal, MA tanggal 6 Februari 2006.
Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa Prof. Dr. Hasim Djalal, MA
dipercayakan untuk pembuatan pendapat hukum atau legal opinion mengenai status
hukum Pulau Berhala sebagai bagian dari wilayah administrasi Pemerintahan
Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu bahan masukan dan
pertimbangan, serta advokasi terhadap pihak-pihak yang berkompeten. Untuk jasa
yang diberikannya Prof. Dr. Hasim Djalal, MA diberikan honorarium dan dana
bantuan operasional sebesar Rp65.000.000,00. Pemeriksaan selanjutnya
menunjukkan bahwa Prof. Dr. Hasim Djalal, MA telah memperoleh pembayaran
sebesar Rp65.000.000,00 sesuai dengan bukti BKU tanggal 16 Oktober 2006.
f. Surat Kuasa Nomor 009/KH-ADHMS/SK/VII/2005 tanggal 7 Juli 2005 dari Dra.
Den Yealta, MA yang bertindak untuk dan atas nama KPUD Provinsi Kepulauan
Riau kepada Advokad, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum
Ahmad Dahlan, Husliana, M. Syawal di Batam untuk melakukan segala tindakan
dan upaya hukum apapun dalam perkara perdata mengenai perbuatan melawan
hukum dengan para penggugat sesuai dengan Register Perdata Nomor
53/Pdt.O/2005/PNBTM di Pengadilan Negeri Batam. Pemeriksaan selanjutnya
menunjukkan bahwa untuk pengurusan perkara tersebut pihak Kantor Hukum
dimaksud telah memperoleh pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 dan
Rp50.000.000,00 atau seluruhnya sebesar Rp125.000.000,00 sesuai dengan bukti
BKU tanggal 16 Oktober 2006.
Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa pajak penghasilan atas Biaya
Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan belum dipungut sebesar Rp45.375.000,00 dengan
perhitungan sebagai berikut: (dalam Rupiah penuh)
Tanggal BKU Uraian Pembayaran Perkiraan
Penghasilan Neto PPh ps 23
1 2 3 4 (50%x3) 5 (15%X4)
16-10-2006 Dibayar Biaya Konsultan Hukum Penyelesaian masalah hukum pulau berhala 65.000.000 32.500.000 4.875.000
16-10-2006 Dibayar Honor Pengacara dalam rangka Operasional Perkara perdata Provinsi Kepri 75.000.000 37.500.000 5.625.000
16-10-2006 Tambahan Biaya Honor Pengacara dalam rangka operasional perkara perdata provinsi kepri
50.000.000 25.000.000 3.750.000
16-10-2006 Dibayar Biaya Bantuan Hukum tentang Pembuatan "Legal Opinion" terhadap Asset Pemerintah Provinsi Kepri
80.000.000 40.000.000 6.000.000
16-10-2006 Dibayar Biaya Bantuan Hukum tentang Pembuatan "Legal Opinion" terhadap Asset Pemerintah Provinsi Kepri
75.000.000 37.500.000 5.625.000
16-10-2006 Dibayar Biaya Litigasi Bantuan Penasehat Hukum kpd H. Bob RE Nasution, SH Bulan Maret s/d April 2006
30.000.000 15.000.000 2.250.000
16-10-2006 Dibayar Biaya Litigasi Bantuan Penasehat Hukum kpd H. Edward Arfa, SH Bulan Pebruari s/d April
30.000.000 15.000.000 2.250.000
16-10-2006 Dibayar Biaya Litigasi Bantuan Penasehat Hukum kpd H. Bob RE Nasution, SH Bulan Mei s/d Agustus 2006
60.000.000 30.000.000 4.500.000
31-10-2006 Dibayar Biaya Litigasi Bantuan Penasehat Hukum kpd H. Bob RE Nasution, SH Bulan September s/d Oktober 2006
30.000.000
15.000.000 2.250.000
31-10-2006 Dibayar Biaya Litigasi Bantuan Penasehat Hukum kpd H. Edward Arfa, SH Bulan Mei s/d Agustus 2006
40.000.000 20.000.000 3.000.000
20-11-2006 Dibayar Biaya Litigasi Bantuan Penasehat Hukum kpd H. Bob RE Nasution, SH Bulan November s/d Desember 2006
30.000.000 15.000.000 2.250.000
20-11-2006 Dibayar Biaya Litigasi Bantuan Penasehat Hukum kpd H. Edward Arfa, SH Bulan 20.000.000
10.000.000 1.500.000
1 2 3 4 (50%x3) 5 (15%X4) September s/d Oktober 2006
20-11-2006 Dibayar Biaya Litigasi Bantuan Penasehat Hukum kpd H. Edward Arfa, SH Bulan November s/d Desember 2006
20.000.000 10.000.000 1.500.000
Total 605.000.000 302.500.000 45.375.000
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan:
a. Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak
atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama
dan bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam
negeri, wajib dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium,
tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan
yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
b. Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan
nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan
pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk
usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak
dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib
membayarkan: sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas
imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa
konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
Kondisi tersebut mengakibatkan Negara belum menerima Pajak Penghasilan
atas pembayaran Biaya Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan sebesar Rp45.375.000,00
Hal tersebut terjadi karena:
a. Pemegang Kas Sekretariat Daerah dan staf Biro Hukum lalai dalam memungut dan
menyetorkan pajak ke kas negara.
b. Sekretaris Daerah selaku Atasan Langsung Pemegang Kas belum optimal dalam
melakukan pengawasan dan pengendalian khususnya yang terkait dengan
pemungutan dan penyetoran pajak-pajak negara.
Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau menyatakan akan menindaklanjuti
permasalahan tersebut dan akan menyampaikan bukti-bukti pemungutan dan
penyetoran pajak terkait kepada BPK RI pada kesempatan pertama.
BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Kepulauan Riau agar :
a. Menegur secara tertulis Atasan Langsung Pemegang Kas Sekretariat Daerah untuk
lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian khususnya yang terkait dengan
kewajiban pemungutan dan penyetoran pajak-pajak Negara dan secara berjenjang
menegur secara tertulis Pemegang Kas Sekretariat Daerah dan Staf Biro Hukum
atas kelalaiannya tidak memungut dan menyetorkan PPh Pasal 23 ke Kas Negara.
b. Memerintahkan Pemegang Kas Sekretariat Daerah dan Staf Biro Hukum memungut
PPh Pasal 23 atas Jasa Litigasi dan Non Litigasi sebesar Rp45.375.000,00 dan
menyetorkannya ke Kas Negara.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Lampiran I Daftar SPJ Tidak Lengkap Pada Sekretariat Daerah
No. Tanggal Uraian Jumlah Keterangan
1 2 3 4 5
1 05-12-2006
Dibayar Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Wan Zamri)
1.500.000
Tidak dilampirkan Laporan Kegiatan
2 16-10-2006
Dibayar Biaya Transportasi dan Akomodasi Tamu dalam Rangka Kunjungan Pihak Ministry Of Education & EDB Singapura pada Tanggal 24 Agustus 2006
5.000.000
Tidak ada bukti faktur pihak ke-3
3 16-10-2006
Dibayar Biaya Transportasi dan Akomodasi Dalam Rangka Mendampingi Gubernur Kepri Menghadiri Pertemuan Kedua Joint Teering Comitee di Singapura pada Tanggal 1-2 September 2006
15.300.000
Tidak ada Laporan Perjalanan
4 16-10-2006
Dibayar Biaya Transportasi dan Akomodasi dalam rangka Transportasi untuk Kegiatan Peringatan Hari Proklamasi 17 Agustus 2006 (Nota Dinas Nomor ND.155a/HUB/VIII/2006)
14.568.000
Tidak ada Laporan Hasil Kegiatan dan Rekapitulasi pengeluaran
5 16-10-2006
Dibayar Biaya Transportasi dan Akomodasi untuk Carter Speedboat dalam rangka Upacara Peresmian dan Pelantikan Dandrem 033/WP pada tagnggal 18 dan 19 September 2006 (Nota Dinas No. /UM-ND/IX/2006 tanggal 18 September 2006)
6.000.000
Tidak ada bukti faktur pihak ke-3
6 16-10-2006
Dibayar Biaya Transportasi dan Akomodasi Wagub Kepri dalam rangka menghadiri Pertemuan JBC IMT-GT ke-20 di Langkawi Malaysia pada tanggal 27-30 Juli 2006 an. Drs. Risman Backri
6.856.000
Tidak ada Laporan Hasil Kegiatan
7 16-10-2006
Dibayar Biaya Sewa kendaraan/alat angkut kantor untuk carter Speedboat Batam-Tanjungpinang dalam Rangka Pertemuan Asian Youth Forum 2006 pada tanggal 11-14 Oktober 2006 (0490/UM-ND/X/2006)
6.000.000
Tidak ada bukti faktur pihak ke-3
8 16-10-2006
Dibayar Biaya pemeliharaan alat angkut apung bermotor dalam Rangka Operasional Gubernur Kepri tgl 20 Okt 2006 (0502/UM-ND/X/2006)
4.546.000
Tidak ada bukti faktur pihak ke-3
9 19-10-2006
Dibayar Biaya pemeliharaan alat angkut apung bermotor untuk Biaya Bensin dan Pelumas Speedboat (0504/UM-ND/X/2006)
4.546.000
Tidak ada bukti faktur pihak ke-3
1 2 3 4 5
10 20-10-2006
Dibayar Biaya pemeliharaan alat angkut apung bermotor utk Keperluan BBm dan Pelumas speedboat Pemprov. Kepri dlm rangka Kegiatan Operasional Prov. Kepri tgl 24 Oktober 2006
4.546.000
Tidak ada bukti faktur pihak ke-3
11 20-10-2006
Dibayar Biaya pemeliharaan alat angkut apung bermotor utk Keperluan BBm dan Pelumas speedboat Pemprov. Kepri dlm rangka Kegiatan Operasional Prov. Kepri tgl 25 Oktober 2006
4.546.000
Tidak ada bukti faktur pihak ke-3
12 31-10-2006
Dibayar Biaya pemeliharaan alat angkut apung bermotor untuk Biaya Bensin dan Pelumas Speedboat dalam Rangka Operasional Gubernur tanggal 30 Oktober 2006
4.546.000
Tidak ada bukti faktur pihak ke-3
13 31-10-2006
Dibayar Biaya pemeliharaan alat angkut apung bermotor untuk Biaya Bensin dan Pelumas Speedboat dalam Rangka Operasional Gubernur tanggal 31 Oktober 2006
4.546.000
Tidak ada bukti faktur pihak ke-3
14 31-10-2006
Dibayar Biaya Jasa Humas dan Protokol dalam Rangka Peliputan dan Publikasi Kegiatan Safari Ramadhan 1427 H Pemprov. Kepri (Nota Dinas No. 108/ND/H-P/IX/2006 tanggal 25 September 2006)
50.000.000
Tidak ada Rincian Biaya dan Laporan Kegiatan
15 18-10-2006
Dibayar Biaya Publikasi untuk Konferensi Pers Ekspose Kegiatan Gubernur Kepri pada Tanggal 03 September 2006 (Nota Dinas No.05/ND/H-P/IX/2006 Tanggal 02 September 2006 dan No.06/ND/H-P/IX/2006 Tanggal 04 September 2006)
32.000.000
Tidak ada Rincian Biaya dan Laporan Kegiatan
16 18-10-2006
Dibayar Biaya Transportasi dan Akomodasi Pemprov. Kepri
7.000.000
Tidak ada bukti faktur pihak ke-3
17 16-10-2006
Dibayar Biaya Publikasi untuk Pembayaran Biaya Publikasi dan Biaya Peliputan pada Media Massa Harian Media Kepri (Nota Dinas No: 45/ND/H-P/VII/2006 Tgl 12 Juli 2006)
15.000.000
Tidak ada kliping pemberitaan/laporan realisasi biaya
18 17-10-2006
Dibayar Biaya pemeliharaan alat angkut apung bermotor utk Keperluan BBm dan Pelumas speedboat Pemprov. Kepri dlm rangka Kegiatan Operasional Prov. Kepri (PKK) tgl 22 September 2006
4.546.000
Tidak ada bukti faktur pihak ke-3
19 19-10-2006
Dibayar Biaya pemeliharaan alat angkut apung bermotor utk Keperluan BBm dan Pelumas speedboat Pemprov. Kepri dlm rangka Kegiatan Operasional Prov. Kepri tgl 23 September 2006
4.546.000
Tidak ada bukti faktur pihak ke-3
20 25-09-2006
Dibayar Biaya pemeliharaan alat angkut apung bermotor utk Keperluan BBm dan Pelumas speedboat Pemprov. Kepri dlm rangka Kegiatan Operasional Prov. Kepri tgl 25 September 2006
4.546.000
Tidak ada bukti faktur pihak ke-3
1 2 3 4 5
21 25-09-2006
Dibayar Biaya pemeliharaan alat angkut apung bermotor utk Keperluan BBm dan Pelumas speedboat Pemprov. Kepri dlm rangka Kegiatan Operasional Prov. Kepri tgl 26 September 2006
4.546.000
Tidak ada bukti faktur pihak ke-3
22 25-09-2006
Dibayar Biaya Sewa Perlengkapan dan peralatan dalam rangka israj miraj
19.600.000
Tidak ada bukti faktur pihak ke-3
23 30-09-2006
Dibayar Biaya Sewa Tempat berupa panggung dan dekorasi dalam rangka israj miraj
21.800.000
Tidak ada bukti faktur pihak ke-3
24 04-09-2006
Dibayar Biaya Jasa Humas dan Protokol untuk Peliputan Kegiatan-kegiatan Pemprov Kepri oleh Media Lokal dan Media Nasional (Nota Dinas No. 55/ND/H-P/IX/2006 tanggal 14 September 2006)
25.000.000
Tidak ada bukti faktur pihak ke-3
25 17-10-2006
Dibayar Biaya pemeliharaan alat angkut apung bermotor untuk Pembayaran Biaya Bensin dan Pelumas Speed Boat dalam Rangka Operasional Gubernur Kepri dan Kegiatan Ketua TP PKK tanggal 16 Desember 2006 (/UM-ND/XII/2006)
6.819.000
Tidak ada bukti faktur pihak ke-3
26 16-10-2006
Dibayar Biaya pemeliharaan alat angkut apung bermotor untuk Pembayaran Biaya Bensin dan Pelumas Speed Boat dalam Rangka Operasional Kepri tanggal 31 Desember 2006
9.092.000
Tidak ada bukti faktur pihak ke-3
Jumlah 286.995.000
Lampiran 2
Daftar SPJ Kurang Lengkap Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
No Jenis Kegiatan Uraian Nilai (Rp) Jumlah (Rp) Keterangan 1 2 3 4
1 Pendampingan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi
Biaya Cuci Cetak Film 300.000,00 95.985.000,00 Tidak ada tanggal kuitansi dan faktur
Biaya Cetak Tanda Pengenal
1.370.000,00 Tidak ada tanggal kuitansi dan faktur
Biaya Cetak Spanduk 1.000.000,00 Tidak ada tanggal kuitansi dan faktur
Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor
4.495.000,00 Tidak ada tanggal kuitansi dan faktur
Pengadaan Cenderamata 15.900.000,00 Tidak ada kuitansi dan faktur Biaya Alat Perlengkapan 72.920.000,00 Tidak ada kuitansi dan faktur
2 Pelatihan Pustakawan Sekolah se Provinsi Kepri
Biaya pembelian obat-obatan
2.810.000,00 2.810.000,00 Bukti pengeluaran hanya surat pesanan dan Kuitansi tanpa cap/stempel
3 Revitalisasi Majelis Guru SMAN 1 Tanjungpinang
Biaya Pengawasan 25.225.000,00 25.225.000,00 Tidak ada kuitansi dan faktur
4 Pembangunan USB MAN Palmatak Kab. Natuna
Biaya Pengawasan 27.500.000,00 27.500.000,00
Tidak ada kuitansi dan faktur
Total 151.520.000,00
LAPORAN ATAS PENGENDALIAN INTERN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEP.RIAU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2006
Nomor : 47c/S/XIV.10/07/2007
Tanggal : 30 Juli 2007
PERWAKILAN BPK-RI DI PEKANBARU Jl. Gajah Mada No.200 Pekanbaru 28116 Telp. (0761) 856464 Fax (0761) 858787
DAFTAR ISI
Hal
Resume Laporan atas Pengendalian Intern ……………...…………………………..... i
Gambaran Umum Pengendalian Intern atas Entitas yang Diperiksa………...……… 1
Temuan Pemeriksaan ………………………………………………..………………… 5
1. Sistem Pengendalian Intern Belum Sepenuhnya Mendukung Upaya
Pengelolaan Keuangan Daerah yang Baik………………………………………
5
2. Pencatatan pendapatan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah tidak
Tertib…………………………………..…........………………………………...
8
3. Penyetoran Sisa UUDP Tahun Anggaran 2006 Tidak Tertib............................... 10
4. Hasil Kegiatan yang Dibiayai dari Belanja Modal Provinsi di Atas Aset Milik
Pemerintah Kabupaten/Kota Belum Dihibahkan..................................................
12
5. Penyampaian Daftar Pengadaan Barang oleh Satuan Kerja Tidak Tertib…. 15
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
RESUME LAPORAN ATAS PENGENDALIAN INTERN Berdasarkan ketentuan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Pasal 31 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, dan Pasal 56 Undang-
Undang No.1 Tahun 2004, dan Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006, BPK RI
telah memeriksa Neraca Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2006, Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan tersebut adalah
tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Tanggung jawab BPK RI
adalah pada pernyataan pendapat atas Laporan Keuangan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Anggaran 2006 berdasarkan pemeriksaan BPK RI.
Atas Pemeriksaan tersebut, BPK RI telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan
Keuangan yang memuat opini Wajar Dengan Pengecualian. atas Laporan Keuangan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2006 dengan surat No.
47a/S/XIV.10/07/2007 tanggal 30 Juli 2007 dan Laporan Hasil Pemeriksaan
Kepatuhan dengan surat No.47b/S/XIV.10/07/2007 tanggal 30 Juli 2007.
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2006
tersebut dilakukan berdasarkan pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
yang ditetapkan oleh BPK RI. Standar tersebut mengharuskan BPK RI untuk
merencanakan, mengumpulkan bukti yang cukup dan melaksanakan pemeriksaan agar
memperoleh keyakinan yang memadai sebagai dasar untuk memberikan pendapat.
Standar tersebut juga mengharuskan BPK RI untuk mengungkapkan kelemahan dalam
pengendalian intern atas pelaporan keuangan.
Kelemahan dalam pengendalian intern atas pelaporan keuangan Tahun Anggaran
2006 yang ditemukan BPK RI adalah sebagai berikut :
1. Sistem Pengendalian Intern belum sepenuhnya mendukung upaya pengelolaan
Keuangan Daerah yang baik diantaranya Rekening Kas Umum Daerah belum
ditetapkan, rekonsiliasi pendapatan antara Biro Keuangan dengan Dinas
Pendapatan Daerah tidak dilakukan secara rutin, tidak adanya laporan tentang
penyaluran dana bergulir kepada koperasi penerima dari dinas terkait dan tidak
adanya laporan tentang daftar inventaris persediaan maupun aset sebagai bahan
pendukung/penjelasan akun persediaan maupun aktiva tetap dalam Neraca;
2. Pencatatan pendapatan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah tidak tertib;
3. Penyetoran sisa UUDP Tahun Anggaran 2006 tidak tertib;
4. Hasil kegiatan yang dibiayai dari Belanja Modal Provinsi di atas aset milik
Pemerintah Kabupaten/ Kota belum dihibahkan;
5. Penyampaian Daftar Pengadaan Barang oleh satuan kerja tidak tertib.
Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Gubernur
Kepulauan Riau agar:
1. Menetapkan bank yang menjalankan fungsi Rekening Kas Umum Daerah sesuai
ketentuan yang berlaku dan membuat teguran tertulis kepada para Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja yang menjalankan tugas
pengelolaan keuangan daerah supaya lebih optimal dalam melaksanakan
koordinasi khususnya yang terkait dengan penyampaian bahan-bahan penyusunan
laporan keuangan;
2. Secara berjenjang membuat teguran tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan
Daerah dan Staf Dinas Pendapatan Daerah untuk lebih cermat dalam
membukukan pendapatan daerah serta melakukan rekonsiliasi pendapatan setiap
bulan dengan Satuan Kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan keuangan
daerah dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara;
3. Secara berjenjang membuat teguran tertulis kepada para Atasan Langsung
Pemegang Kas dan Pemegang Kas untuk lebih meningkatkan pengendalian dan
pengawasan khususnya atas ketertiban penyetoran sisa UUD di lingkungan kerja
masing-masing dan memerintahkan Pemegang Kas Sekretariat Daerah Tahun
Anggaran 2005 untuk segera menyetorkan sisa UUDP Tahun Anggaran 2005
sebesar Rp869.910.006,00 ke Kas Daerah;
4. Memerintahkan aparat terkait untuk menginventarisir kegiatan-kegiatan yang
berlokasi dan atau di atas aset milik Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota dan
mengatur tata cara penyerahannya sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Secara berjenjang membuat teguran tertulis kepada Kepala Biro Umum dan
Perlengkapan dan para Atasan Langsung Pemegang Barang dan Pemegang Barang
untuk lebih tertib dalam menyampaikan laporan hasil pengadaan barang sesuai
ketentuan yang berlaku serta memerintahkan secara tertulis Kepala Biro Umum
dan Perlengkapan untuk melakukan konsolidasi laporan hasil pengadaan barang
dengan satuan kerja terkait.
Secara lebih rinci akan dijelaskan pada bagian Temuan Pemeriksaan Sistem
Pengendalian Intern.
Pekanbaru, 15 Mei 2007 BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan BPK-RI di Pekanbaru Penanggung Jawab Pemeriksaan,
Rudi Nurprianto, SE., Ak., MM Akuntan Reg.Neg. D-13002
A. Gambaran Umum Pengendalian Intern atas Entitas yang Diperiksa
Pembukuan dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2006 diselenggarakan dengan menggunakan sistem
pembukuan ganda (double entry) dengan dasar kas untuk Laporan Realisasi APBD
(LRA) dan dasar akrual untuk penyusunan Neraca sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Kepmendagri No.29 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta
Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun Anggaran 2006 telah menyusun
Laporan Keuangan secara lengkap yaitu Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan
Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan disusun
berdasarkan pembukuan yang telah diselenggarakan oleh Bagian Pembukuan pada
Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
Hasil penelaahan sistem pengendalian intern atas penyelenggaraan pembukuan
dan penyusunan laporan keuangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau diketahui hal-hal sebagai berikut :
1. Organisasi
Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit
kerja/dinas/badan/kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah
ditetapkan beberapa Perda dan Peraturan Gubernur yang terkait dengan Struktur
Organisasi dan Tata Kerja masing-masing unit kerja/dinas/badan/kantor,
diantaranya Perda No. 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Perda No. 06 Tahun 2005 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau, Perda No. 07 Tahun 2005 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi
Kepulauan Riau, Perda No. 08 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau,
dan Perda No. 09 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau.
Selain menegaskan kedudukan dan struktur organisasi unit
kerja/dinas/badan/kantor, dalam masing-masing Perda juga telah diatur secara
jelas tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab dan wewenang setiap unit
kerja/dinas/badan/kantor maupun unit kerja atau bagian yang ada dibawahnya.
Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005, tugas
pengelolaan APBD dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang
memimpin satuan kerja pengelola keuangan daerah dan bertindak sebagai
Bendahara Umum Daerah, namun sampai dengan Tahun Anggaran 2006 tugas
tersebut dijabat oleh Kepala Biro Keuangan yang secara organisatoris berada di
bawah Sekretaris Daerah.
2. Kebijakan
Sebagai penjabaran lebih lanjut dari berbagai ketentuan perundang-undangan yang
harus dipedomani dalam penyelenggaraan penatausahaan keuangan daerah telah
ditetapkan beberapa kebijaksanaan antara lain:
a. Mengangkat dan menetapkan Panitia Anggaran dari unsur eksekutif yang
bertugas menyusun, mengkaji dan mengembangkan usul-usul belanja sesuai
dengan arah dan kebijaksanaan penyusunan APBD.
b. Mengangkat dan menetapkan pejabat dan pegawai yang diberi wewenang
untuk menandatangani Surat Keputusan Otorisasi dan Surat Perintah
Membayar serta pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan verifikasi dan
mensahkan Surat Pertanggungjawaban dari masing-masing Pemegang Kas.
c. Mengangkat dan menetapkan Pemegang Kas dan Atasan Langsung Pemegang
Kas serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada setiap unit
kerja/dinas/badan/kantor yang antara lain bertanggungjawab atas setiap
pengeluaran yang menjadi beban APBD.
3. Prosedur
Secara umum prosedur yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah telah
mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Namun demikian masih ditemukan adanya kelemahan
khususnya dalam prosedur pembayaran yang secara administratif telah sesuai
dengan ketentuan tetapi secara riil belum sesuai keadaan sebenarnya.
4. Personalia
Dalam upaya menghindari terjadinya tumpang tindih pekerjaan telah ditetapkan
uraian tugas, tanggung jawab, dan fungsi dari masing-masing personalia di tiap
unit kerja/dinas/badan/kantor. Untuk lebih meningkatkan kualitas pengelolaan
keuangan daerah, pada beberapa posisi jabatan penting telah ditempatkan
beberapa personil yang mempunyai pengalaman yang cukup dalam bidang
akuntansi maupun auditing. Selain itu kepada personil yang ada juga telah
diberikan berbagai pelatihan dan kursus yang disesuaikan dengan bidang dan
beban tugas masing-masing.
5. Perencanaan
Dalam penyusunan anggaran belanja daerah telah diupayakan agar dapat lebih
tertib, ekonomis, efisien dan efektif sesuai dengan prioritas pembangunan yang
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Kebijakan Umum
APBD, dan Rencana Kerja APBD. Namun pada kenyataannya perencanaan yang
telah disusun dan tercermin dalam APBD tersebut masih mengandung kelemahan
khususnya dalam menetapkan pola pembiayaan untuk kegiatan pembangunan
yang berlokasi di kabupaten/kota. Pada Tahun Anggaran 2006 pola pembiayaan
untuk kegiatan seperti itu dibebankan pada belanja modal. Dari sisi penganggaran
hal tersebut memungkinkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan, tetapi hal
seperti itu akan menimbulkan permasalahan khususnya dalam pengakuan dan
kapitalisasi aset dalam neraca.
6. Pembukuan dan Pencatatan
Pada Tahun Anggaran 2006, pembukuan dan pencatatan keuangan daerah masih
mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Kepmendagri No. 29 Tahun 2002.
Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kelemahan diantaranya
kelemahan dalam pencatatan pendapatan daerah yang tidak sesuai dengan Surat
Tanda Setoran. Selain itu sebagai dampak belum ditetapkannya Rekening Kas
Umum Daerah, Bendahara Umum Daerah tidak dapat menyelenggarakan Buku
Kas Umum Daerah sehingga posisi kas daerah tidak secara cepat dapat diketahui.
7. Pelaporan
Dalam kaitan dengan penyusunan Laporan Keuangan sebagai bagian dari
pertanggungjawaban APBD masih ditemukan beberapa kelemahan dalam
penyampaian dan pelaporan keuangan diantaranya ketidaklengkapan bukti
pertangungjawaban dari Pemegang Kas dan belum seluruh unit kerja melaporkan
hasil pengadaan barang di unit kerja masing-masing.
8. Pengawasan Intern
Kegiatan pengawasan intern telah dilaksanakan secara berjenjang namun
demikian komitmen, untuk memperbaiki kinerja belum optimal yang ditandai
dengan terulangnya kembali permasalahan yang sebelumnya telah ditemukan.
Atas kelemahan pengendalian intern tersebut, BPK RI merekomendasikan agar
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan review atas sistem pengendalian
intern yang diterapkan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
B. Temuan Pemeriksaan
1. Sistem Pengendalian Intern Belum Sepenuhnya Mendukung Upaya
Pengelolaan Keuangan Daerah yang Baik
Berdasarkan penelaahan atas Sistem Pengendalian Intern ditemukan
beberapa kelemahan antara lain :
a. Rekening Kas Umum Daerah belum ditetapkan.
Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah telah
dibuka 15 rekening pada tiga bank terdiri dari delapan rekening yang ada
di Bank Riau, tiga rekening pada Bank Mandiri dan empat rekening pada
Bank Bukopin.
Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa s.d Tahun Anggaran 2006
berakhir, belum ada bank yang ditunjuk sebagai penyelenggara Rekening
Kas Umum Daerah. Kondisi tersebut antara lain berakibat Bendahara
Umum Daerah tidak dapat menyelenggarakan Buku Kas Umum Daerah
karena fungsi dari masing-masing bank adalah sebagai bank
penerimaan/pengeluaran sehingga tidak ada kewajiban untuk
menyampaikan rekening koran setiap hari, sebagaimana lazimnya
kewajiban suatu bank yang menyelenggarakan Rekening Kas Umum
Daerah. Akibat lebih lanjut dari kondisi tersebut adalah Bendahara Umum
Daerah tidak dapat secara cepat mengetahui posisi kas daerah.
Bendahara Umum Daerah tidak mendapat tembusan bukti setor setiap hari
sehingga ketepatan pencatatan dalam Rekapitulasi Pendapatan yang dibuat
oleh Biro Keuangan sangat tergantung pada kebenaran dan uraian pada
rekening koran yang diterima dari Bendahara Umum Daerah. Pada
kenyataannya masih ditemukan ketidaksesuaian/ketidakjelasan uraian
penerimaan pada rekening koran yang berdampak pada terjadinya
perbedaan nilai realisasi pendapatan pada beberapa akun pendapatan
sebagaimana tersaji dalam Laporan Realisasi Pendapatan yang dibuat oleh
Dinas Pendapatan Daerah.
b. Rekonsiliasi pendapatan antara Biro Keuangan dengan Dinas Pendapatan
Daerah tidak dilakukan secara rutin.
c. Tidak adanya laporan tentang penyaluran dana bergulir kepada koperasi
penerima dari dinas terkait dhi Dinas Perikanan dan Kelautan dan Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagai bahan
pendukung/penjelasan akun piutang yang disajikan dalam Neraca. Dalam
kenyataannya penyajian saldo akun Piutang Dana Bergulir dalam Neraca
sebesar Rp22.885.000.000,00 hanya didasarkan pada nilai SPM yang
terealisir pada Tahun Anggaran 2006.
d. Tidak adanya laporan tentang daftar inventaris persediaan maupun aset
sebagai bahan pendukung/penjelasan akun persediaan maupun aktiva tetap
dalam Neraca. Dalam kenyataannya mutasi tambah aktiva tetap dalam
Neraca hanya berdasarkan realisasi SPM untuk belanja modal dari Bagian
Perbendaharaan sedangkan daftar hasil pengadaan dari masing-masing
satuan kerja tidak pernah ditembuskan ke Biro Keuangan. Selain itu data
tentang persediaan pada masing-masing satuan kerja tidak pernah diterima
Biro Keuangan.
Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
a. Pasal 98 yang antara lain menyatakan Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah menyelenggarakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi
keuangan, aset, utang dan ekuitas dana dilingkungan SKPD.
b. Pasal 99 yang antara lain menyatakan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
menyusun laporan keuangan pemerintah daerah.
c. Pasal 109 yang menyatakan semua transaksi penerimaan dan pengeluaran
daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.
d. Pasal 110 ayat (1) yang menyatakan dalam rangka pengelolaan uang
daerah, PPKD membuka rekening kas umum daerah pada bank yang
ditentukan oleh kepala daerah, ayat (2) yang menyatakan dalam
pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah, kuasa BUD
dapat membuka rekening penerimaan dan pengeluaran pada bank yang
ditetapkan oleh kepala daerah.
Hal tersebut mengakibatkan :
a. Sistem Pengendalian Intern yang ada belum sepenuhnya dapat diandalkan
untuk mendukung terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang baik.
b. Pengamanan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau khususnya yang
terkait dengan barang inventaris dan persediaan belum sepenuhnya
maksimal.
c. Kesinambungan penyaluran dana bergulir kepada para koperasi penerima
tidak terpantau dengan baik.
Hal tersebut terjadi karena :
a. Gubernur Kepulauan Riau belum menetapkan bank yang menjalankan
fungsi sebagai Rekening Kas Umum Daerah.
b. Koordinasi antara satuan kerja pengelola keuangan daerah terkait dengan
Biro Keuangan yang menjalankan tugas pengelolaan keuangan daerah
belum optimal.
Sekretaris Daerah Provisi Kepulauan Riau menyatakan akan
melakukan perbaikan-perbaikan khususnya yang berkaitan dengan Sistem
Pengendalian Intern dalam rangka membangun sistem pengelolaan keuangan
daerah yang baik.
BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Kepulauan Riau agar :
2. Menetapkan bank yang menjalankan fungsi Rekening Kas Umum Daerah
sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Membuat teguran tertulis kepada para Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah dan Satuan Kerja yang menjalankan tugas pengelolaan keuangan
daerah supaya lebih optimal dalam melaksanakan koordinasi khususnya
yang terkait dengan penyampaian bahan-bahan penyusunan laporan
keuangan.
4. Pencatatan Pendapatan yang Dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah
Tidak Tertib
Berdasarkan penelusuran terhadap Surat Tanda Setoran (STS),
Laporan Rincian Penerimaan Harian dan Rekening Koran Kas Daerah
diketahui terdapat beberapa kesalahan pencatatan penerimaan dari Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBNKB) yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)
dalam hal ini nilai yang tercatat dalam Laporan Rincian Penerimaan Harian
tidak sesuai dengan STS sebagai bukti transaksi yang asli dan sah maupun
dengan Rekening Koran Kas Daerah (R/K Kasda), antara lain sebagai berikut :
a. Sesuai dengan STS dan R/K Kasda penyetoran PKB dan BBNKB dari
UPT Tanjung Balai Karimun tanggal 9 Maret 2006 seharusnya dicatat
pada akun PKB sebesar Rp15.689.800,00 dan BBNKB sebesar
Rp18.917.400,00, namun oleh pihak Dispenda penerimaan tersebut telah
dicatat secara terbalik.
b. Sesuai dengan STS dan R/K Kasda penyetoran PKB dan BBNKB dari
UPT Batam tanggal 17 Mei 2006 seharusnya dicatat pada akun PKB
sebesar Rp61.188.820,00 dan BBNKB sebesar Rp114.021.835,00, namun
oleh pihak Dispenda penerimaan tersebut telah dicatat secara terbalik.
c. Lima transaksi penerimaan PKB dan BBNKB pada bulan Juni 2006 di
UPT Batam seluruhnya dicatat pada akun PKB, seperti terlihat pada tabel
10. DINAS PERTANIAN 01/03/2007 dan 07-03-2007 448.609.754,0011. DINAS KELAUTAN 18/01/2007 dan 09-02-2007 12.696.000,0012. DISPERINDAG 22/01/2007 s.d 13/02/2007 233.399.687,0013. DISNAKERTRANS 15/02/2007 dan 16-02-2007 335.550.292,0014. DINAS KESEHATAN 11/01/2007 dan 15/01/2007 823.274.759,0015. DIKPORA 11/01/2007 s.d 15-03-2007 3.645.594.314,0016. KPAD 22/01/2007 8.475.238,0017. DINAS PERHUBUNGAN 05/02/2007 dan 06/02/2007 41.192.725,00
1 2 3 4 18. BAPEDALDA 16/01/2007 70.690.460,0019. KEPENDUDUKAN DAN
CAPIL 22/01/2007 18.208.778,00
Total 27.248.025.483,00
b. Pemeriksaan atas tindak lanjut temuan pemeriksaan Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2005 diketahui nilai SPM yang telah terbit dan telah
dicairkan ceknya kepada Pemegang Kas Sekretariat Daerah pada Tahun
Anggaran 2005 adalah sebesar Rp191.551.956.627,00. Dari jumlah
tersebut, Biro Keuangan dhi Bagian Verifikasi telah mensahkan
pertanggungjawaban Pemegang Kas sebesar Rp184.059.629.725,00,
sehingga terdapat sisa kas sebesar Rp7.492.326.902,00
(Rp191.551.956.627,00 - Rp184.059.629.725,00).
Pemeriksaan selanjutnya menunjukkan bahwa dari sisa kas sebesar
Rp7.492.326.902,00 telah disetor ke Kas Daerah sebesar
Rp6.622.416.896,00 sehingga masih terdapat sisa yang belum disetor
sebesar Rp869.910.006,00 (Rp7.492.326.902,00 - Rp6.622.416.896,00)
dan s.d pemeriksaan tanggal 12 Mei 2007, sisa UUDP tersebut juga belum
disetor ke Kas Daerah.
Hal tersebut tidak sesuai dengan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002
tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 57:
a. Ayat (1) yang menyatakan Pengguna Anggaran wajib
mempertanggungjawab-kan uang yang dipergunakan dengan cara
membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah.
b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa SPJ berikut lampirannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat
tanggal sepuluh bulan berikutnya.
Hal tersebut mengakibatkan sisa UUDP Tahun Anggaran 2006 dan
2005 sebesar Rp28.117.935.489,00 (Rp27.248.025.483,00 +
Rp869.910.006,00) tidak dapat segera dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau dan terdapat potensi kerugian daerah sebesar
Rp869.910.006,00.
Hal tersebut terjadi karena :
a. Para Pemegang Kas lalai menyetorkan sisa UUDP tepat pada waktunya.
b. Para Atasan Langsung Pemegang Kas belum optimal dalam melakukan
pengendalian dan pengawasan khususnya yang terkait dengan ketertiban
penyetoran sisa UUDP di lingkungan kerja masing-masing.
Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau mengakui temuan
tersebut dan menyatakan ke depan akan lebih menertibkan penyetoran sisa
dana ditangan bendahara pengeluaran.
BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Kepulauan Riau agar:
a. Secara berjenjang membuat teguran tertulis kepada para Atasan Langsung
Pemegang Kas dan Pemegang Kas untuk lebih meningkatkan
pengendalian dan pengawasan khususnya atas ketertiban penyetoran sisa
UUD di lingkungan kerja masing-masing.
b. Memerintahkan Pemegang Kas Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2005
untuk segera menyetorkan sisa UUDP Tahun Anggaran 2005 sebesar
Rp869.910.006,00 ke Kas Daerah.
4. Hasil Kegiatan yang Dibiayai dari Belanja Modal Provinsi di atas Aset
Milik Pemerintah Kabupaten/ Kota Belum Dihibahkan
Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2006 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menganggarkan dana untuk belanja modal sebesar Rp245.591.767.220,00 dengan realisasi sebesar Rp181.640.530.541,39. Realisasi belanja modal tersebut seluruhnya telah dikapitalisir ke aktiva tetap, sehingga nilai aktiva tetap meningkat dari sebesar Rp63.301.749.250,00 per 31 Desember 2005 menjadi sebesar Rp244.942.279.791,39 per 31 Desember 2006.
Pemeriksaan selanjutnya menunjukkan bahwa sebagian dari belanja modal tersebut dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berlokasi dan
atau di atas aset milik Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota seperti terlihat pada anggaran belanja modal Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dan Dinas Kesehatan. Dari total anggaran belanja modal pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp59.855.033.200,00 diantaranya dialokasikan untuk : a. Pengadaan mesin tik untuk 300 SD/MI sebesar Rp870.000.000,00; b. Pengadaan peralatan multimedia 12 SMP sebesar Rp1.080.000.000,00; c. Pengadaan buku mata pelajaran SLTP/MTs se-Provinsi Kepulauan Riau
sebesar Rp612.000.000,00; d. Pembangunan USB SMPN 24 Bengkong Sadai Batam sebesar
Rp1.298.235.000,00. Dari total anggaran belanja modal pada Dinas Kesehatan sebesar Rp21.316.960.000,00 diantaranya dialokasikan untuk : a. Rehabilitasi Puskesmas Moro sebesar Rp180.000.000,00; b. Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Pekajang Kabupaten Lingga sebesar
Rp160.000.000,00; c. Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Pangke Kabupaten Karimun sebesar
Rp133.280.000,00; d. Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Temayong Batam sebesar
Rp123.360.000,00. Pembebanan untuk pekerjaan tersebut ke dalam belanja modal pada satu sisi
memenuhi karakteristik belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan
dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud
yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam
kegiatan pemerintahan, namun pada sisi yang lain berpengaruh terhadap nilai
yang dikapitalisasi ke aktiva tetap karena aset tersebut sebagian adalah milik
Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota dan atau secara fisik
dikuasai/diserahkan ke masing-masing Pemerintah Kabupaten/Pemerintah
Kota.
Hal tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
Nomor 07 tentang Akuntansi Aktiva Tetap yang menyatakan aset adalah
sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai
akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial
di masa depan diharapkan dapat diperoleh. Saat pengakuan aset akan lebih
diandalkan apabila terdapat bukti telah terjadi perpindahan hak kepemilikan
dan atau penguasaan secara hukum.
Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengeluaran untuk
membiayai kegiatan seperti diuraikan di atas dapat dibebankan pada belanja
selain belanja modal.
Hal tersebut mengakibatkan aktiva tetap yang disajikan dalam neraca
belum sepenuhnya memenuhi karakteristik aset yang diatur dalam PP Nomor
24 Tahun 2005. Khususnya penguasaan atas aset yang dimaksud dan
Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota belum dapat mencatat aset atas
kegiatan dimaksud meskipun secara fisik telah memanfaatkan dan
menguasainya.
Hal tersebut terjadi karena pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan
tersebut masih dibebankan kepada belanja modal dan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau belum membuat aturan tentang penghibahan hasil kegiatan
dimaksud kepada pemerintah kabupaten/pemerintah kota.
Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau menyatakan pada
dasarnya penganggaran Belanja Modal khususnya berkaitan dengan bidang
pendidikan dan bidang kesehatan merupakan kebijakan yang ditempuh
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka meningkatkan pelayanan
dasar bagi masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan dan bidang
kesehatan. Pada Tahun 2006 kebijakan penganggaran diarahkan ke Belanja
Modal dengan harapan belanja tersebut dapat tercatat sebagai inventaris
daerah untuk kemudian diserahkan kepada pengguna barang dan dicatat dalam
daftar inventaris.
BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Kepulauan Riau agar
memerintahkan aparat terkait untuk menginventarisir kegiatan-kegiatan yang
berlokasi dan atau di atas aset milik Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota
dan mengatur tata cara penyerahannya sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Penyampaian Daftar Pengadaan Barang oleh Satuan Kerja Tidak Tertib
Untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang daerah yang
lebih akuntabel, setiap Kepala Unit/Satuan Kerja berkewajiban membuat
laporan hasil pengadaan barang dan menyampaikan kepada Kepala Daerah
melalui Bagian Aset. Selanjutnya Bagian Aset mengkompilasi laporan hasil
pengadaan barang tersebut menjadi Lampiran Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah tahun yang bersangkutan.
Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa rekapitulasi Daftar Mutasi
Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2006 yang
dibuat oleh Biro Umum dan Perlengkapan belum mencerminkan hasil
pengadaan barang dari seluruh satuan kerja. Hal tersebut antara lain terlihat
dari perbedaan realisasi belanja modal selama Tahun Anggaran 2006 sebesar
Rp181.640.530.541,39 berbeda dengan jumlah yang dilaporkan oleh Bagian
Aset sebesar Rp100.283.264.494,00. Selain itu diketahui bahwa s.d tanggal 8
Mei 2007 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga belum menyampaikan
laporannya kepada Bagian Aset.
Hasil konfirmasi pada Kepala Bagian Aset diperoleh informasi bahwa
untuk memperlancar penyusunan Neraca, Asisten Administrasi telah
menyampaikan beberapa kali surat kepada Kepala Badan, Dinas, Biro dan
Kantor perihal penyampaian Rekapitulasi Pengadaan Barang Tahun Anggaran
2006 sebagai berikut :
a. Surat Nomor 0758/000/S/XI/2006 tanggal 22 Nopember 2006, yang
memuat agar masing-masing Kepala Badan, Dinas, Biro dan Kantor
menyampaikan daftar pengadaan Tahun Anggaran 2006 terhitung 1
Januari s.d 31 Oktober 2006 dan untuk pengadaan yang dilaksanakan pada
bulan Nopember dan Desember 2006 agar disampaikan selambat-
lambatnya tanggal 25 Desember 2006.
b. Surat Nomor 838/020/UM/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006, yang
memuat agar daftar pengadaan barang disampaikan selambat-lambatnya
tanggal 8 Januari 2007.
c. Surat Nomor 096/028/UM/II/2007 tanggal 9 Februari 2007 kepada Kepala
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Kepala Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Kepala Biro
Pemberdayaan Perempuan dan Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi
Kepulauan Riau, yang memuat agar daftar pengadaan barang disampaikan
selambat-lambatnya tanggal 12 Februari 2007.
Hal tersebut tidak sesuai dengan:
a. Kepmendagri No.152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Daerah:
1) Pasal 3 ayat (5) yang menyatakan bahwa Kepala Biro atau Kepala
Bagian Perlengkapan sebagai Pembantu Kuasa Barang bertanggung
jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang daerah.
2) Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa Kepala Biro atau Kepala
Bagian Perlengkapan mengkompilasi Laporan Hasil Pengadaan Barng
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dijadikan lampiran
APBD tahun yang bersangkutan.
b. Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan,
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah:
1) Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan bahwa seluruh barang yang
pengadaannya atas beban APBD, wajib dibukukan ke dalam rekening
aset daerah yang berkenaan dan dicatat dalam daftar aset daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ayat (2) yang
menyatakan bahwa pembukuan aset daraeh, termasuk perhitungan
nilai buku, depresiasi dan kapitalisasi, dilakukan oleh satuan kerja yang
melaksanakan fungsi akuntansi pemerintah daerah.
2) Pasal 93 ayat (2) dan (3) yang antara lain menyatakan bahwa