“Bag. Hukum dan Organisasi Setda Kota Baubau 2012” 1 LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR 35 TAHUN 2012 PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR : 35 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BAUBAU, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagai salah satu jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota; b. bahwa Izin Usaha Perikanan sebagai salah satu jenis penerimaan melalui sektor retribusi, dipandang perlu menetapkan objek dan besarnya Retribusi Izin Usaha Perikanan; c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Baubau tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
27
Embed
LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR 35 TAHUN 2012...pemeliharaan ikan/ udang di air payau. 19. Tambak Teknologi Sederhana adalah tambak yang dikelola dengan cara tradisional, dimana
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
“Bag. Hukum dan Organisasi Setda Kota Baubau 2012” 1
LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR 35 TAHUN 2012
PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR : 35 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BAUBAU,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141
huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah ditetapkan Retribusi Izin Usaha
Perikanan sebagai salah satu jenis Retribusi
Perizinan Tertentu yang menjadi kewenangan
pemerintah kabupaten/kota;
b. bahwa Izin Usaha Perikanan sebagai salah
satu jenis penerimaan melalui sektor retribusi,
dipandang perlu menetapkan objek dan
besarnya Retribusi Izin Usaha Perikanan;
c. bahwa sehubungan dengan maksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kota Baubau tentang
Retribusi Izin Usaha Perikanan.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
“Bag. Hukum dan Organisasi Setda Kota Baubau 2012” 2
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996
tentang Perairan Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3647);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001
tentang Pembentukan Kota Bau–Bau
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4120 );
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua
kali terakhir dengan Undang-undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4844);
“Bag. Hukum dan Organisasi Setda Kota Baubau 2012” 3
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (
Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1987
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578);
“Bag. Hukum dan Organisasi Setda Kota Baubau 2012” 4
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4578);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pengesahan Pengundangan dan
Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan;
17. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota
Baubau Tahun 2011 Nomor 2);
“Bag. Hukum dan Organisasi Setda Kota Baubau 2012” 5
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BAUBAU
dan
WALIKOTA BAUBAU
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kota Baubau.
3. Walikota adalah Walikota Baubau.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan
Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Walikota.
5. Dinas Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota
Baubau.
6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan
pengolahan dan pemanfaatan sumber daya ikan.
7. Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang diberikan
oleh Kepala Daerah atau pejabat lainnya yang diberikan
wewenang olehnya yang memberikan hak melaksanakan
usaha perikanan.
“Bag. Hukum dan Organisasi Setda Kota Baubau 2012” 6
8. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau
badan usaha untuk menangkap atau membudidayakan ikan,
termasuk diantaranya kegiatan menyimpan, mengolah,
mendinginkan, mengawetkan, mengangkut ikan untuk tujuan
komersial.
9. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk
memelihara membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan
memanen hasilnya.
10. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan
untuk memperoleh ikan di perairan dalam keadaan tidak
dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk
kegiatan menggunakan kapal untuk memuat, menyimpan,
mengolah, mendinginkan, mengawetkan dan mengangkutnya
untuk tujuan komersial.
11. Alat Penangkap Ikan adalah seluruh alat dan perlengkapan
lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan di laut dan
perairan umum.
12. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung
lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan
atau pengangkutan ikan termasuk melakukan survey atau
eksplorasi perikanan.
13. Kapal Penangkapan Ikan adalah kapal yang secara khusus
digunakan untuk menangkap ikan termasuk memuat,
menampung, menyimpan, mendinginkan dan mengawetkan.
14. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang secara khusus
dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat,
menampung, menyimpan, mendinginkan dan mengawetkan.
15. Surat Penangkapan Ikan (SPI) adalah surat yang harus
dimiliki setiap kapal Perikanan untuk melakukan kegiatan
“Bag. Hukum dan Organisasi Setda Kota Baubau 2012” 7
penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari IUP.
16. Usaha Pembenihan adalah kegiatan untuk menghasilkan
benih ikan dengan tujuan komersial.
17. Hatchery adalah kegiatan untuk menghasilkan benih udang
dengan tujuan komersial.
18. Tambak adalah suatu lahan yang sengaja dibuat untuk tempat
pemeliharaan ikan/ udang di air payau.
19. Tambak Teknologi Sederhana adalah tambak yang dikelola
dengan cara tradisional, dimana padat penebaran benur
sebanyak 20.000 - 60.000 ekor/ha/MT dengan 2 (dua) kali
penebaran pertahun, menggunakan pakan alami yang
ditambah pelet (pakan buatan), dengan sistem pemasukan
dan pembuangan air berdasarkan gravitasi pasang surut
secara alami yang mempunyai pintu air masuk dan keluar
menjadi satu.
20. Tambak Teknologi Madya adalah tambak yang dikelola
secara semi intensif, dimana padat penebaran benur
sebanyak 60.000 - 150.000 ekor/ha/MT dengan 2 (dua) kali
penebaran, menggunakan pelet (pakan buatan), dilengkapi 2
buah pintu air (pemasukan dan pengeluaran) dengan
pergantian air secara teratur menggunakan pompa air dan
menggunakan kincir.
21. Tambak Teknologi Maju adalah tambak yang dikelola secara
intensif, dimana padat penebaran benur 150.000 - 300.000
ekor/ha/MT dengan 2 (dua) kali penebaran, menggunakan
pelet (pakan buatan), dilengkapi pintu air 2 buah per petak
(pintu pemasukan dan pembuangan) dengan sistem irigasi
dari air pasang surut, dengan pergantian air secara teratur
“Bag. Hukum dan Organisasi Setda Kota Baubau 2012” 8
menggunakan pompa air dan kincir serta menggunakan atau
tanpa plastik untuk melapisi pematang.
22. Badan usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi