“Bag. Hukum dan Organisasi Setda Kota Baubau 2012” 1 LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR 34 TAHUN 2012 PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR :934 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BAUBAU, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan Retribusi Izin Gangguan sebagai salah satu jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota; b. bahwa Izin Gangguan sebagai salah satu jenis penerimaan melalui sektor retribusi, dipandang perlu menetapkan objek dan besarnya Retribusi Izin Gangguan; c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Baubau tentang Retribusi Izin Gangguan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
26
Embed
LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR 34 TAHUN 2012 BAU_34_2012.pdf · Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 3). “Bag. Hukum dan Organisasi Setda Kota Baubau 2012” 5 Dengan Persetujuan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
“Bag. Hukum dan Organisasi Setda Kota Baubau 2012” 1
LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR 34 TAHUN 2012
PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR :934 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BAUBAU,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141
huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah ditetapkan Retribusi Izin Gangguan
sebagai salah satu jenis Retribusi Perizinan
Tertentu yang menjadi kewenangan
pemerintah kabupaten/kota;
b. bahwa Izin Gangguan sebagai salah satu
jenis penerimaan melalui sektor retribusi,
dipandang perlu menetapkan objek dan
besarnya Retribusi Izin Gangguan;
c. bahwa sehubungan dengan maksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kota Baubau tentang
Retribusi Izin Gangguan.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
“Bag. Hukum dan Organisasi Setda Kota Baubau 2012” 2
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992
tentang Perumahan dan Pemukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesi Tahuin
1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3469);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001
tentang Pembetukan Kota Bau–Bau
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4120 );
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);
“Bag. Hukum dan Organisasi Setda Kota Baubau 2012” 3
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (
Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun
2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5058);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1987
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan
“Bag. Hukum dan Organisasi Setda Kota Baubau 2012” 4
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5161);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pengesahan Pengundangan dan
Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan;
17. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran
Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 3).
“Bag. Hukum dan Organisasi Setda Kota Baubau 2012” 5
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BAUBAU
dan
WALIKOTA BAUBAU
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kota Baubau.
3. Walikota adalah Walikota Baubau.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang
retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
5. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Izin adalah
Persetujuan Walikota yang diberikan kepada pemohon untuk
melakukan suatu kegiatan tertentu yang menimbulkan
dampak gangguan terhadap lingkungan disekitarnya.
6. Retribusi izin gangguan yang selanjutnya disebut retribusi
adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang
dilokasi usaha tertentu yang dapat menimbulkan bahaya,
kerugian dan gangguan (tidak termasuk tempat usaha) yang
“Bag. Hukum dan Organisasi Setda Kota Baubau 2012” 6
lokasi telah ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah
Daerah.
7. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan
tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin
kepada orang yang dimaksudkan untuk pembinaan,
pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,
pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam,
barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan.
8. Badan usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi