LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2007 NOMOR :02 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 02 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN ROKAN HILIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ROKAN HILIR, Menimbang : a. Bahwa dengan telah diserahkannya Asset PD. SPR Kubu pada tanggal 22 Agustus 2003 dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir perlu dilakukan penataan lebih lanjut ; b. Bahwa untruk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3790); 2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Petalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten, Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi dan Kota Batam (Lembaran Nf Tahun 1999
24
Embed
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2007 …ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2007/KabupatenRokanHilir-2007-2.pdf · SPR Kubu pada tanggal 22 Agustus 2003 dari Pemerintah
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2007 NOMOR :02
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 02 TAHUN 2007
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KABUPATEN ROKAN HILIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROKAN HILIR,
Menimbang : a. Bahwa dengan telah diserahkannya Asset PD. SPR Kubu pada
tanggal 22 Agustus 2003 dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis
kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir perlu dilakukan
penataan lebih lanjut ;
b. Bahwa untruk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara RI
Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
3790);
2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Petalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten, Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Singingi dan Kota Batam (Lembaran Nf Tahun 1999
Nomor 181, Tambahan lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor
3902) sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 13
Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 53 2000
(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran
Negara RI 3968);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2604 tentang Pembentukan
Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagai mana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 03
tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No38, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4493);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Petimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Nagara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun tentang Kewenangan
Pemerintah Pusat Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembabran
Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 3968);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-066/KM/7/1998
tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Kubu;
8. Peratusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/26/PBI/2006 tentang
Prekereditan Rakyat;
Dengan Parsetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
dan
BUPATI ROKAN HILIR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN, DAERAH KABUPATEN ROKAN HLIR TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KABUPATEN ROKAN HIUR
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
a. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilar;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir:
c. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan HiIir;
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan
Legislatif Daerah Kabupaten Rakan Helir;
e. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten
Rokan Hilir dengan Persetujuan DPRD Kabupaten Rokan Hilir,
f. Bank adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir;
g. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Rokan Hilir;
h. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat Rokan Hilir,
i. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat Rokan Hilir;
j. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
Rokan Hilir adalah Pemegang Kekuasaan tertinggi yang selanjutnya di singkat
RUPS;
BAB II
PENDIRIAN
Pasal 2
1. Perusahaan Daerah dengan nama PD. Bank Perkreditan Rakyat Kubu didirikan
berdasarkan Peraturan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Nomor: 21 tahun
1996 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat Kubu, yang
selanjutnya dengan Peraturan Daerah ini berubah menjadi Perusahaan Bank
Perkreditan Rakyat Rokan Hiiir,
2. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir sebagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal ini selanjutnya disebut PD. BPR Rokan Hilir;
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan peratun terhadap PD. BPR Rokan Hilir berlaku
ketentuan Perbankan Negara Republik Indonesia.
BAB III
TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 3
Kantor Pusat PD. BPR Rokan Hilir berkedudukan di lbu Kota Kabupaten Rokan Hilir.
BAB IV
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4
PD. BPR Rokan Hilir dalam melakukan usaha berazaskan demokrasi ekonomii dengan
menggunakan prinsip kehati-hatian.
Pasal 5
PD. BPR Rokan Hilir didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu mendorong
pertumbuhan dan perataan perekonomian Kerakyatan, Pembangtunan serta sebagai
salah satu sumber pendapatan asli daerah serta meningkatkan taraf hidup raknyat.
BAB V
BIDANG USAHA
Pasal 6
Bidang Usaha meliputi :
a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito
berjangka, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
b. Memberikan kredit
c. Menempatkan dananya Dalam Sertifikat Bank Indonesia (SBI)Deposito berjangka,
sertifikat deposito dan atautabungan pada Bank lainnya.
Pasal 7
PD. BPR Rokan Hilir dalam mengembangkan bidang usaha pada pasal (6) diatas dapat :
a. Melakukan kerjasama antar sesame BPR dan dengan Lembaga Perbankan atau
Keuangan lainnya setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
b. Menjalankan usaha-usaha Perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan
peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada prinsip
kehati-hatian.
BABVI
MODAL
Pasal 8
(1) Modal Dasar PD. BPR Rokan Hilir ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000.000 (Lima
belas milar rupiah);
(7) ModaI disetor pertama kali sebesar Rp. 190.000.000,(seratus sembilan puluh Juta
rupiah) dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang berasal penyerahan
Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta
rupiah) dan PT. Bank Riau sebesar Rp.40.000.000: (empat puluh juta rupiah).
Sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
telah menambah modal Disetor sebesar 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah)
sehingga total Modal Disetor sebesar Rp. 5.190.00 (lima milyar seratus sembilan
puluh juta rupiah) yang dari kepemilikan:
a. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir : Rp. 5.150.000.000,-
b. PT. Bank Riau : Rp. 40.000.000,-
(3) Modal PD. BPR Rokan Hilir sebagaimana dimaksud (2) huruf a merupakan
kekayaan Pemerintah Kab Rokan Hilir yang dipisahkan.
Pasal 9
(1) PD. BPR Rokan Hilir sebagaimana diatur dalam pasal (8) ditetapkan dengan
Peraturan daerah;
(2) Penambahan Modal Disetor sampai dengan terpenuhnya Modal Dasar ditetapkan
dengan Keputusam Kepala Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanjan Daerah dan atau dari sumber lainnya setelah mendapat Persetujuan
DPRD.
BAB VII
SAHAM - SAHAM
Pasal 10
(1) Saham-saham PD. BPR Rokan Hilir dikeluarkan nama Pemerintah Kabupaten
Rokan Hilir dan PT Bank Riau;
(2) Saham-saham yang telah dimiliki PT. Bank Riau dapat dipindah tangankan pada