LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRIPUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

MEKANISME SIDANG KODE ETIK PROFESI POLRI

1. Pengantar

Sidang Kode Etik Profesi Polri merupakan salah

satu tugas Provos guna mempersiapkan berkas dan

mengajukan ke Ankum bagi anggota Polri yang melanggar

etika kepribadian, etika kenegaraan dan etika dalam

hubungan dengan masyarakat.

2. Standar Kompetensi

Memahami Mekanisme Sidang Kode Etik Profesi Polri.

1

BAB I

PENGERTIAN SIDANG KODE ETIK PROFESI POLRI

Kompetensi Dasar

Memahami Pengertian Sidang Kode Etik Profesi Polri.

Indikator Hasil Belajar

1. Menjelaskan Pengertian-Pengertian Sidang Kode Etik

Profesi Polri.

2. Menjelaskan Pengertian-Pengertian Organisasi dan Tata

Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

2

1. Pengertian-pengertian.

a. Pengertian Sidang Kode Etik Profesi Polri.

1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

yang selanjutnya disebut anggota Polri

adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara

Republik Indonesia.

2) Kode Etik Profesi Polri adalah norma-norma

atau aturan-aturan yang mrupakan kesatuan

landasan etik atau filosofis dengan

peraturan perilaku maupun ucapan mengenai

hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak

patut dilakukan oleh anggota Polri.

3) Etika Profesi Polri adalah kristalisasi nilai-

nilai Tri Brata yang dilandasi dan dijiwai

oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri

setiap anggota Polri dalam wujud komitmen

moral yang meliputi etika kepribadian,

kenegaraan, kelembagaan dan hubungan dengan

masyarakat.

4) Profesi Kpolisian adalah profesi yang

berkaitan dengan tugas Keepolisian baik di

bidang operasional maupun di bidang

pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia.

5) Pembinaan Profesi adalah pembinaan anggota

Polri yang diselenggarakan melalui

pendidikan dan pelatihan serta penugasan

secara berjenjang di bidang teknis

Kepolisian.

3

6) Etika Kepribadian adalah sikap moral anggota

Polri terhadap profesinya didasarkan pada

panggilan ibadah sebagai umat beragama.

7) Etika Kenegaraan adalah sikap moral anggota

Polri yang menjunjung tinggi landasan

ideologis dan konstitusional Negara Republik

Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8) Etika Kelembagaan adalah sikap moral anggota

Polri terhadap institusi yang menjadi wadah

pengabdian dan patut dijunjung tinggi

sebagai ikatan lahir dan batin dari semua

insan Bhayangkara dengan segala martabat dan

kehormatannya.

9) Etika dalam hubungan dengan masyarakat adalah

sikap moral anggota Polri yang senantiasa

memberikan pelayanan terbaik kepada

masyarakat.

10) Komisi Kode Etik Polri adalah suatu wadah

yang di bentuk di lingkungan Polri bertugas

melaksanakan pemeriksaan dalam persidangan

pelanggaran Kode Etik Profesi Polri serta

pelanggaran lain sebagaimana diatur dalam

peraturan perundang-undangan.

b. Pengertian Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode

Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

yang selanjutnya disebut anggota Polri

adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara

Republik Indonsia yang mempunyai kewenangan

umum Kepolisian.

4

2) Komisi Kode Etik Polri yang selanjutnya

disbut Komisi adalah suatu wadah yang

dibentuk di lingkungan Polri bertugas

memeriksa dan menyidangkan pelanggaran Kode

Etik Profesi Polri serta pelanggaran Pasal

12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang

Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 13

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003

tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

3) Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri adalah

setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota

Polri yang bertentangan dengan Kode Etik

Profesi Polri.

4) Terperiksa adalah anggota Polri yang diduga

melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi

Polri dan atau pelanggaran Pasal 12, Pasal

13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1

Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota

Polri dan atau Pasal 13 Peraturan Pemerintah

Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan

Disiplin Anggota Polri.

5) Pendamping adalah seseorang anggota Polri

yang bukan anggota Komisi ataupun sebagai

Saksi yang diajukan oleh Terperiksa untuk

memberikan advokasi dan pembelaan.

6) Saksi adalah setiap orang yang dapat

memberikan keterangan guna kepentingan

pemeriksaan tentang suatu peristiwa yang

berhubungan dengan perkara Terperiksa.

7) Ahli adalah orang yang memiliki keahlian

tertentu yang dapat memberikan keterangan

guna kepentingan pemeriksaan yang berkaitan

dengan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

5

8) Laporan adalah pemberitahuan yang

disampaikan oleh seseorang kepada pejabat

Polri yang berwenang teentang telah atau

sedang atau diduga terjadi pelanggaran Kode

Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh

anggota Polri.

9) Pengaduan adalah pemberitahuan disertai

permintaan oleh pihak yang berkepentingan

kpada pjabat Polri yang berwenang untuk

dilakukan pemeriksaan terhadap anggota Polri

yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode

Etik Profesi Polri yang merugikan dirinya.

6

BAB II

PEMBAHASAN SIDANG KODE ETIK PROFESI POLRI

Kompetensi Dasar

1. Memahami Etika Profesi Polri.

2. Memahami penegakan Kode Etik Profesi.

3. Memahami sifat, pembentukan dan susunan.

4. Memahami tugas, wewenang dan kewajiban.

5. Memahami keanggotaan.

6. Memahami mekanisme penanganan pelanggaran.

7. Memahami hak dan kewajiban terperiksa.

8. Memahami tata tertib persidangan.

9. Memahami acara persidangan tanpa kehadiran terperiksa.

10. Memahami administrasi sidang komisi.

Indikator Hasil Belajar

1. Menjelaskan Etika Profesi Polri.

2. Menjelaskan penegakan Kode Etik Profesi.

3. Menjelaskan sifat, pembentukan dan susunan.

4. Menjelaskan tugas, wewenang dan kewajiban.

5. Menjelaskan keanggotaan.

6. Menjelaskan mekanisme penanganan pelanggaran.

7. Menjelaskan hak dan kewajiban terperiksa.

8. Menjelaskan tata tertib persidangan.

9. Menjelaskan acara persidangan tanpa kehadiran

terperiksa.

10. Menjelaskan administrasi sidang komisi.

7

1. Etika Profesi Polri.

a. Ruang lingkup pengaturan Kode Etik Profesi Polri

mencakup :

1) Etika Kepribadian.

2) Etika Kenegaraan.

3) Etika Kelembagaan.

4) Etika dalam hubungan dengan masyarakat.

b. Dalam Etika Kepribadian setiap anggota Polri

wajib.

a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa.

b. Menjunjung tinggi sumpah sebagai anggota

Polri dari dalam hati nuraninya kepada Tuhan

Yang Maha Esa.

c. Melaksanakan tugas kenegaraan dan

kemasyarakatan dengan niat murni, karena

kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai wujud

nyata amal ibadahnya.

c. Dalam Etika Kenegaraan setiap anggota Polri wajib

:

1) Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

2) Menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan

Negara kesatuan Republik Indonesia.

3) Menjaga, memelihara dan meningkatkan rasa

aman dan tenteram bagi bangsa dan Negara

kesatuan Republik Indonesia.

4) Menjaga keselamatan fasilitas umum dan hak

milik perorangan serta menjauhkan sekuat

tenaga dari kerusakan dan penurunan nilai

guna atas tindakan yang diambil dalam

pelaksanaan tugas.

8

5) Menunjukan penghargaan dan kerja sama dengan

sesame pejabat Negara dalam pelaksanaan

tugas.

6) Menjaga keutuhan wilayah hukum negara

kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun

1945, memelihara persatuan dalam kebhinekaan

bangsa dan menjunjung tinggi kedaulatan

rakyat.

d. Dalam Etika Kelembagaan setiap anggota Polri

wajib :

1) Menjaga citra dan kehormatan lembaga Polri.

2) Menjalankan tugasnya sesuai dengan visi dan

misi lembaga Polri yang dituntun oleh asas

pelayanan serta didukung oleh pengetahuan

dan keahlian.

3) Memperlakukan sesama anggota sebagai subyek

yang bermartabat yang ditandai oleh

pengakuan akan hak dan kewajiban yang sama.

4) Mengembangkan semangat kebersamaan serta

saling mendorong untuk meningkatkan kinerja

pelayanan pada kepentingan umum.

5) Meningkatkan kemampuan demi profesionalisme

Kepolisian.

e. Anggota Polri dalam menggunakan kewenangannya

wajib berdasarkan norma hukum dan mengindahkan

norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta nilai-

nilai kemanusiaan.

f. Setiap anggota Polri wajib memegang teguh garis

komando dan mematuhi jenjang kewenangan dan

bertindak berdasarkan aturan dan tata cara yang

berlaku.

9

g. Setiap atasan tidak dibenarkan memberikan

perintah yang bertentangan dengan norma hukum

yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas

pelaksanaan perintah yang diberikan kepada

anggota bawahannya.

h. Setiap anggota Polri wajib menolak perintah

atasan yang melanggar norma hukum dan untuk itu

anggota tersebut wajib mendapatkan perlindungan

hukum.

i. Setiap anggota Polri dalam melaksanakan perintah

kedinasan tidak dibenarkan melampaui batas

kewenangannya dan wajib menyampaikan

pertanggungjawaban tugasnya kepada atasan

langsung.

j. Setiap anggota Polri dalam melakanakan tugas dan

wewenangnya tidak boleh terpengaruh oleh

istri/suami, anak dan orang-orang lain yang masih

terikat hubungan keluarga atau pihak lain yang

tidak ada hubungannya dengan kedinasan.

k. Setiap anggota Polri wajib menampilkan sikap

kepemimpinan melalui keteladanan, kejujuran,

keadilan, ketulusan dan kewibawaan untuk

melaksanakan keputusan pimpinan yang dibangun

melalui tata cara yang berlaku guna tercapainya

tujuan organisasi.

l. Dalam rapat/pertemuan, untuk mengambil keputusan

boleh berbeda pendapat sebelum diputuskan

pimpinan dan setelah diputuskan setiap anggota

wajib tunduk dan mengamankan keputusan tersebut.

10

m. Setiap anggota Polri wajib menampilkan rasa

setikawanan dengan sesama anggota sebagai ikatan

batin yang tulus atas dasar kesadaran bersama

akan tanggung jawabnya sebagai salah satu pilar

keutuhan bangsa Indonesia, dengan menjunjung

tinggi prinsip-prinsip kehormatan sebagai berikut

:

1) Menyadari sepenuhnya sebagai perbuatan

tercela apabila meninggalkan kawan yang

terluka, meninggal dunia atau memerlukan

pertolongan dalam pelaksanaan tugas,

sedangkan keadaan memungkinkan untuk memberi

pertolongan.

2) Merupakan keteladanan bagi seorang atasan

untuk membantu kesulitan bawahannya.

3) Merupakan kewajiban moral seorang atasan

atau bawahan untuk saling menunjukan rasa

hormat yang tulus.

4) Merupakan sikap terhormat/terpuji bagi

anggota Polri apabila menghadiri pemakaman

anggota Polri dan purnawirawan Polri yang

meninggal dunia.

5) Selalu terpanggil untuk memberikan bantuan

kepada sesama anggota Polri dan Purnawirawan

Polri beserta keluarganya yang menghadapi

suatu kesulitan.

6) Merupakan sikap terhormat apabila tidak

menyampaikan dan menyebarkan rahasia

pribadi, kejelekan teman atau keadaan di

dalam lingkungan Polri kepada orang lain.

n. Dalam Etika hubungan dengan masyarakat anggota

Polri wajib :

1) Menghormati harkat dan martabat manusia

melalui penghargaan serta perlindungan

terhadap hak asasi manusia.

11

2) Menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan

kesamaan bagi semua warga negara.

3) Menghindarkan diri dari perbuatan tercela

dan menjunjung tinggi nilai kejujuran,

keadilan dan kebenaran demi pelayanan pada

masyarakat.

4) Menegakkan hukum demi menciptakan tertib

sosial serta rasa aman publik.

5) Meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat.

6) Melakukan tindakan pertama Kepolisian

sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas

Kepolisian, baik sedang bertugas maupun di

luar dinas.

o. Anggota Polri wajib menghindarkan diri dari

perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan

profesi dan organisasinya serta menjunjung tinggi

nilai kejujuran, keadilan dan kebenaran demi

pelayanan pada masyarakat dengan senantiasa :

1) Memberikan keterangan yang benar dan tidak

menyesatkan.

2) Tidak melakukan pertemuan di luar

pemeriksaan dengan pihak-pihak yang terkait

dengan perkara.

3) Bersikap ihklas dan ramah menjawab

pertanyaan tentang perkembangan penanganan

perkara yang ditanganinya kepada semua pihak

yang terkait dengan perkara pidana yang

dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan

tentang penyelesainnya.

4) Tidak boleh menolak permintaan

pertolongan/banyuan dari masyarakat dengan

alasan bukan wilayah hukumnya.

12

5) Tidak mencari-cari kesalahan masyarakat.

6) Tidak menyebarkan berita yang dapat

meresahkan masyarakat.

7) Tidak mengeluarkan ucapan atau isyarat yang

bertujuan untuk mendapatkan imbalan atas

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

2. Penegakan Kode Etik Profesi.

a. Sidang Komisi Kode Etik Polri dilakukan terhadap

pelanggaran.

1) Kode Etik Profesi Polri sebagaimana dimaksud

dalam peraturan ini.

2) Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang

Pemberitahuan Anggota Polri serta Pasal 13

Peraturan Disiplin Anggota Polri.

3) Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai

perbuatan tercela.

4) Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf

secara terbatas ataupun secara langsung.

5) Kewajiban pelanggar untuk mengikuti

pembinaan ulang profesi.

6) Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk

menjalankan profesi/fungsi Kepolisian.

b. Sanksi dinyatakan secara tertulis dengan

keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri.

13

c. Pelanggaran terhadap Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal

14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003

tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Pasal


tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri

dikenakan sanksi sesuai yang berlaku pada

Peraturan Pemerintah dimaksud.

d. Penjatuhan sanksi diputuskan dalam Sidang Komisi

Kode Etik Polri.

e. Sanksi dilakukan dimuka Sidang Komisi Kode Etik

Polri atau melalui media.

f. Sanksi kewajiban untuk mengikuti

penataran/pelatihan ulang pembinaan profesi di

Lembaga Pendidikan Polri dengan biaya dari Satker

Terperiksa.

g. Sanksi administrasi berupa rekomendasi untuk :

1) Dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda.

2) Dipindahkan tugas ke wilayah yang berbeda.

3) Pemberhentian Dengan Hormat.

4) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.

h. Sanksi bersifat mutlak dan mengikat.

i. Pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik Profesi

Polri dilakukan oleh Komisi Kode Etik Polri.

j. Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Polri diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri.

14

k. Anggota Polri yang diputuskan pidana dengan

hukuman pidana penjara maksimum 3 (tiga) bulan

yang telah berkekuatan hukum tetap dapat

direkomendasikan oleh anggota Sidang Komisi Kode

Etik Polri tidak layak untuk direkomendasikan

oleh anggota Sidang Komisi Kode Etik Polri tidak

layak untuk tetap dipertahankan sebagai anggota

Polri.

l. Apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara

pelanggaran disiplin dengan Kode Etik Profesi

Polri maka penyelesaiannya dilakukan melalui

sidang disiplin atau Sidang Komisi Kode Etik

Polri berdasarkan pertimbangan Atasan Ankum dari

terperiksa dan pendapat serta saran hukum dari

Pengemban Fungsi Pembinaan Hukum.

m. Dalam pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Profesi

Polri, terperiksa dapat didampingi oleh anggota

Polri yang ditunjuk oleh Terperiksa.

3. Sifat, Pembentukan dan Susunan.

a. Komisi bersifat otonom, dibentuk berdasarkan

kebutuhan dengan surat keputusan oleh Pejabat

Polri yang berwenang.

b. Pejabat Polri yang berwenang adalah :

1) Kapolri, berwnang membentuk Komisi untuk

memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi

Polri yang dilakukan oleh Perwira Tinggi

Polri.

2) Pada Tingkat Mabes Polri, Kapolri

melimpahkan wewenang kepada Wakapolri untuk

membentuk Komisi dengan menunjuk :

15

a) Irwasum Polri sebagai Ketua Komisi

untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik

Profesi Polri yang dilakukan oleh

Perwira Menengah Pori.

b) Kadiv Propam Polri sebagai Ketua Komisi

untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik

Profesi Polri oleh Perwira Pertama

Polri.

c) Kapus Bin Profesi Div Propam Polri

sebagai Ketua Komisi untuk memeriksa

pelanggaran Kode Etik Profesi Polri

yang dilakukan oleh Bintara dan Tamtama

Polri.

3) Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang

dilakukan oleh anggota Polri pada lingkup

Mabes Polri yang berpangkat Perwira Menengah

Polri, Perwira Perta Polri, Bintara dan

Tamtama yang kesatuannya berkedudukan

selaindi jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran

Baru Jakarta Selatan (Gedung A dan B),

Wakapolri melimpahkan wewenang kepada Kepala

Kesatuan Kerja Kasatker di tempat pelanggar

berdinas/bertugas untuk membentuk Komisi

4) Pada Tingkat Kewilayahan Kapolri melimpahkan

wewenang kepada Kapolda, Kapolwil/tabes,

Kapoltabes, Kapolres/tro/ta untuk membentuk

Komisi guna memeriksa pelanggaran Kode Etik

Profesi Polri yang dilakukan oleh Perwira

Menengah Polri, Perwira Pertama Polri,

Bintara dan Tamtama Polri di kesatuanya.

c. Anggota Komisi paling sedikit 5 (lima) orang

Perwira Polri, paling banyak 7 (tujuh) orang

Perwira Polri ditambah 2 (dua) orang Perwira

Polri sebagai cadangan :

16

Susunan keanggotaan Komisi terdiri dari :

1) 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota.

2) 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap

anggota.

3) 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota.

4) 2 (dua) orang atau 4 (empat) orang Perwira

Polri sebagai anggota.

5) 2 (dua) orang Perwira Polri sebagai anggota

cadangan.

d. Sekretaris dapat menunjuk Pembantu Sekretaris.

4. Tugas, Wewenang Dan Kewajiban

a. Komisi bertugas menyelenggarakan sidang untuk

memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan

pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang

Pemberhentian Angota Polri serta Pasal 13

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang

Peraturan Disiplin Anggota Polri.

b. Komisi dalam melaksanakan tugas berwenang untuk

memanggil anggota Polri untuk didengar

keterangannya sebagai Terperiksa:

1) Menghadirkan Saksi Ahli dan Pendamping untuk

didengar keterangannya guna kepentingan

pemeriksaan.

2) Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada

Terperiksa, Saksi, Ahli dan Pendamping

mengenai sesuatu yang diperlukan dan

berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan

oleh Terperiksa.

3) Memutuskan/menetapkanTerpriksa terbukti atau

tidak terbukti melakukan pelanggaran.

17

4) Memutuskan/menetapkan sanksi moral, jika

Terperiksa terbukti melakukan pelanggaran

Kode Etik Profesi Polri

5) Menjatuhkan sanksi secara alternatif atau

komulatif.

6) Memberikan rekomendasi, apabila Terperiksa

dikenakan sanksi.

c. Ketua Komisi berkewajiban :

1) Melaksanakan koordinasi dengan anggota

Komisi untuk mempersiapkan pelaksanaan

sidang dengan mempelajari dan meneliti

berkas perkara pelanggaran Kode Etik Profesi

Polri dan pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun

2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri

serta Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2

Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin

Anggota Polri.

2) Menentukan jadual persidangan.

3) Menentukan Saksi-Saksi yang perludi dengar

keterangannya.

4) Memimpin jalannya sidang.

5) Menjelaskan alasan dan tujuan persidangan.

6) Mengatur anggota komisi untuk mengajukan

pertanyaan kepada Terperiksa, Saksi, Ahli.

7) Memberi kesempatan kepada Pendamping

Terperiksa untuk mengajukan pertanyaan

kepada Saksi, Ahli dan Terperiksa.

8) Mempertimbangkan saran pendapat baik dari

anggota Komisi maupun Pendamping untuk

merumuskan putusan sidang.

18

9) Membacakan putusan hasil sidang.

10) Menandatangani berita acara persidangan.

d. Wakil Ketua Komisi berkewajiban :

1) Membantu kelancaran pelaksanaan tugas Ketua

Komisi.

2) Memimpin sidang apabila Ketua Komisi

berhalangan.

3) Mengkoordinasikan kegiatan dengan Sekretaris

Komisi.


e. Sekretaris Komisi berkewajiban :

1) Menyiapkan administrasi keperluan sidang.

2) Membuat dan mengirimkan surat panggilan

kepada Terperiksa, Saksi, Ahli dan

Pendamping yang diperlukan.

3) Menyusun berita acara persidangan.

4) Menyiapkan konsep putusan sidang.

5) Menyampaikan surat putusan sidang kepada

Terperiksa.

6) Membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang

kepada satuan atas.


f. Anggota Komisi berkewajiban.

1) Mengajukan pertanyaan kepada Terperiksa,

Saksi dan Ahli untuk kepentingan

pemeriksaan.

2) Mengajukan saran kepada Ketua Komisi baik

diminta atau tidak.

3) Mengikuti seluruh kegiatan persidangan

termasuk melakukan peninjauan di lapangan.

g. Anggota Cadangan berkewajiban menggantikan anggota

Komisi yang beralangan.

h. Anggota Komisi yang tidak setuju terhadap putusan

sidang harus tetap menandatangani putusan sidang.

19

i. Ketidaksetujuan dituangkan dalam berita acara

persidangan.

5. Keanggotaan

a. Keanggotaan Komisi untuk memeriksa Perwira Tinggi

Polri terdiri dari :

1) Ketua :

Kapolri/Wak

apolri

2) Wakil Ketua : Irwasum

Polri/Perwi

ra Tinggi

Polri

yang ditunjuk

3) Sekretaris : Kadiv Propam

Polri/Perwira Tinggi

Polri yang ditunjuk

4) Anggota : Perwira Tinggi

Polri yang

ditunjuk

5) Anggota Cadangan : Perwira Tinggi Polri

yang ditunjuk

b. Keanggotaan Komisi untuk memeriksa Perwira

Menengah Polri terdiri dari :

1) Di Tingkat Mabes Polri :

a) Ketua : Irwasum Polri

b). Wakil Ketua : Kadiv Propam

Polri

Perwira Menengah Polri

yang ditunjuk

c) Sekretaris : Kapus Bin Prof

Polri


yang ditunjuk

d) Anggota : Perwira Menengah Polri

yang ditunjuk

e) Anggota Cadangan : Perwira Menengah

Polri

yang ditunjuk

20

2) Di Tingkat

Polda/Polwil/tabes/Poltabes/Polresta/tro/ta :

a) Ketua : Wakapolda

b) Wakil Ketua : Irwasda


yang ditunjuk

c) Sekretaris : Kabid Propam


yang ditunjuk


yang ditunjuk


Polri

yang ditunjuk

c. Pelaksanaan sidang Komisi terhadap Perwira

Pertama dan Perwira Menengah Polri yang ada di

Tingkat Polwil/tabes/Poltabs/Polrs/tro/ta dapat

dilaksanakan di Markas Polda kesatuan Terperiksa

atau tempat lain yang ditunjuk.

d. Keanggotaan Komisi untuk memeriksa Perwira

Pertama Polri terdiri dari :


a) Ketua : Kadiv Propam

Polri

b) Wakil Ketua : Kapusbin Prof


yang ditunjuk

c) Sekretaris : Kabid Bin Etika

Pusbin Prof

Polri/Perwira Menengah

Polri yang ditunjuk


yang ditunjuk

21


Polri

yang ditunjuk

2) Di Tingkat Polda :

a) Ketua : Irwasda

b) Wakil Ketua : Kabid Propam


yang ditunjuk

c) Sekretaris : Kasubbid Bin Prof


yang ditunjuk


yang ditunjuk


Polri

yang ditunjuk

3) Di Tingkat Polwil/tabes :

a) Ketua : Wakapolwiltabs

b) Wakil Ketua : Kabag Bin


yang ditunjuk

c) Sekretaris : Kasubbag Min


Polri yang ditunjuk


yang ditunjuk


Polri

yang ditunjuk

4) Di Tingkat Poltabes/Polres/tro/ta :

a) Ketua : Waka Poltabes/

WakaPolres/tro/ta

22

b) Wakil Ketua : Kabag Min

Perwira yang ditunjuk

c) Sekretaris : Kanit P3D


d) Anggota : Perwira yang ditunjuk

e) Anggota Cadangan : Perwira yang

ditunjuk

e. Anggota Komisi untuk memeriksa Bintara dan

Tamtama Polri terdiri dari :


a) Ketua : Kapusbi Prof

Polri

b) Wakil Ketua : Kabid Bin Etika

Pusbin Prof


Polri yang ditunjuk

c) Sekretaris : Kasubbid Gak

Etika Pusbin

Prof Polri/Perwira yang

ditunjuk



ditunjuk

2) Di Tingkat Polda :

a) Ketua : Kabid Propam

b) Wakil Ketua : Kasubbid Bin Prof


c) Sekretaris : Kaur Bin Etika




ditunjuk

3) Di Tingkat Polwil/tabes :

a) Ketua : Wakapolwiltabes

23

b) Wakil Ketua : Kasubbag Propam






ditunjuk

4) Di Tingkat Poltabes/Polres/tro/ta :

a) Ketua : Waka Poltabes/

WakaPolres/tro/ta

b) Wakil Ketua : Kabag Min






ditunjuk

f. Keanggotaan Komisi untuk memeriksa pelanggaran

anggota Mabes Polri yang kesatuannya berada di

luar lingkungan Mabs Polri dan Pusat Pendidikan

Polri yang berada di bawah Satuan Kerja Lmbaga

Pendidikan dan Pelatihan Polri, susunan anggota

Komisinya disesuaikan dengan struktur organisasi

masing-masing dengan mengedepankan pengemban

fungsi Propam atau Pembinaan Personel.

6. Mekanisme Penanganan Pelanggaran

a. Penanganan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri

dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan yang

diajukan oleh :

1) Masyarakat.

2) Anggota Polri.

24

3) Sumber lain yang dapat

dipertanggungjawabkan.

b.. Penerimaan laporan atau pengaduan dilaksanakan

oleh pengemban fungsi Propam di setiap jenjang

organisasi Polri, yang selanjutnya melakukan

pemeriksaan pendahuluan atas laporan atau

pengaduan dimaksud.

c. Apabila hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh

dugaan kuat bahwa laporan atau pengaduan termasuk

dalam katagori planggaran Kode Etik Profesi

Polri, maka pengemban fungsi Propam mengirimkan

berkas perkara serta mengusulkan kepada Pejabat

untuk membentuk Komisi.

d. Pengemban fungsi Propam dapat meminta saran hukum

kepada pengemban fungsi pembinaan hukum.

e. Dalam melaksanakan tugasnya Komisi dan pengemban

fungsi Propam bekerja dengan prinsip praduga tak

bersalah.

f. Sidang Komisi dilaksanakan secara cepat dan

paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja

sejak sidang Komisi dimulai sudah menjatuhkan

putusan.

g. Putusan berupa pemberian sanksi administratif

oleh Ketua Komisi, diajukan kepada Kepala

Kesatuan Terperiksa paling lambat 8 (delapan)

hari sejak putusan sidang dibacakan.

h. Putsan sidang Komisi bersifat final.

i. Komisi berakhir setelah penyerahan hasil putusan

sidang kepada pejabat yang membentuk.

25

j. Penanganan pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal


tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Pasal


tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri

dilaksanakan apabila ada permintaan resmi oleh

atasan Terperiksa kepada fungsi Propam.

k. Permintaan resmi disertai dengan berkas yang berisi

Berita Acara Pendahuluan yang menjelaskan unsur-

unsur Pasal yang dilanggar, barang bukti, saksi

yang menguatkan terjadinya pelanggaran tersbut.

l. Atas permintaan resmi, pengemban fungsi Propam

melakukan pemeriksaan berkas dan apabila hasil

pemeriksaan diperoleh dugaan kuat Terperiksa

dapat diperiksa melalui sidang Komisi, maka

pengemban fungsi Propam segera mengirimkan berkas

perkara srta mengusulkan kepada Pejabat, untuk

membentuk Komisi.

m. Pengemban fungsi Propam, dapat menerima saran hukum

kepada pengemban fungsi pembinaan hukum.

n. Dalam melaksanakan tugasnya Komisi dan pengemban

fungsi Propam bekerja dengan prinsip praduga tak

bersalah.

o. Sidang Komisi dilaksanakan secara cepat dan paling

lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak

sidang Komisi dimulai sudah menjatuhkan putusan.

p. Putusan sidang Komisi bersifat final.

26

q. Putusan sanksi administratif berupa rekomendasi

untuk dapat atau tidaknya diberhentikan tidak

dengan hormat atau dengan hormat dari dinas Polri

(PTDH dan PDH) diajukan oleh Ketua Komisi kepada

Kepala Kesatuan Terperiksa paling lambat 8

(delapan) hari sejak putusan sidang dibacakan.

r. Komisi berakhir setelah penyerahan hasil putusan

sidang kepada pejabat yang membentuk.

7. Hak dan Kewajiban Terpriksa

a. Terperiksa berhak :

1) Mengetahui susunan keanggotaan Komisi

sebelum pelaksanaan sidang.

2) Menunjuk Pendamping.

3) Menrima dan mempelajari isi berkas perkara

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama

dengan Pendamping paling lambat 3 (tiga)

hari sebelum dilaksanakan sidang.

4) Mengajukan pembelaan.

5) Mengajukan Saksi dalam proses pemeriksaan

maupun persidangan.

6) Menerima salinan putusan sidang 1 (satu)

hari setelah putusan dibacakan.

7) Mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis

dengan batas waktu paling lama 7 (tujuh)

hari setelah menerima salinan putusan dari

sidang.

b. Terperiksa berkewajiban :

271) Memenuhi semua panggilan.

2) Menghadiri sidang.

3) Menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh

Ketua dan anggota Komisi.

4) Memberikan keterangan untuk memperlancar

jalannya sidang Komisi.

5) Mentaati seemua ketentuan yang dikeluarkan

oleh Komisi serta berlaku sopan.

c. Terperiksa yang tidak memenuhi panggilan, harus

memberikan keterangan yang patutu dan wajar.

8. Tata Tertib Persidangan

a. Sidang Komisi dilaksanakan di Markas Kepolisian

atau di tempat lain yang ditentukan dan terbuka

umtuk umum.

b. Ruangan untuk kelengkapan persidangan meliputi :

1) Ruang sidang.

2) Ruang tunggu anggota Komisi.

3) Ryang tunggu Terperiksa dan Pendamping.

4) Ruang tunggu Saksi.

c. Perlengkapan ruang sidang terdiri dari :

1) Meja sidang diberi alas berwarna hijau

dengan susunan berbentuk ”U” atau segaris.

2) Kursi sidang untuk anggota Komisi, Pembantu,

Sekretaris, Teerperiksa, Pendamping, Saksi

dan Pengunjung.

3) Palu sidang dan kelengkapannya.

28

4) Papan nama anggota Komisi (Ketua, Wakil

Ketua, Sekretaris dan Anggota) dan

Pendamping.

5) Bendera Merah Putih yang dipasang di sebelah

kanan dan sejajar dengan kursi Ketua Komisi.

6) Foto Presiden dan Wakil Presiden Republik

Indonsia.

d. Denah ruang sidang sebagai berikut :

1) Ketua Komisi berada didepan bagian tengah.

2) Wakil Ketua Komisi berada disamping kanan

Ketua Komisi.

3) Sekretaris Komisi berada disamping kiri

Ketua Komisi.

4) Anggota Komisi berada dikanan Wakil Ketua

Komisi dan sebelah kiri Sekretaris Komisi.

5) Terperiksa berhadapan dengan Ketua Komisi.

6) Pembantu Sekretaris di sisi kiri Terperiksa.

7) Pendamping berada di sisi kanan Terperiksa.

8) Pengunjung di belakang Terperiksa/Saksi.

e. Bentuk denah ruang sidang disesuaikan dengan

kondisi ruangan dalam bentuk”segaris” atau ”U”.

f. Sidang dilaksanakan dengan khidmat dan tertib.

g. Pakaian dalam persidangan.

1) Anggota Komisi memakai PDU-4.

2) Pembantu Sekretaris memakai PDH.

3) Terperiksa memakai PDH.

4) Pendamping memakai PDU-4.

29

5) Saksi dari anggota Polri memakai PDH.

6) Saksi yang bukan anggota Polri memakai

pakaian bebas rapi.

h. Acara sidang denah ruang sidang, administrasi,

format surat-surat dan hal-hal yang berkaitan

dengan pelaksanaan sidang sesuai dengan lampiran

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dengan Peraturan ini.

9. Acara Persidangan Tanpa Kehadiran Terperiksa

a. Sidang Komisi tetap dapat dilaksanakan tanpa

dihadiri oleh Terperiksa setelah dipanggil secara

sah.

b. Sidang Komisi dilaksanakan sesuai mekanisme yang

diatur dalam Pasal 10, sedangkan yang dijadikan

bahan pemeriksaan aalah berkas Terperiksa, surat-

surat yang berkaitan, keterangan Saksi/Ahli yang

dapat dihadirkan.

c. Sidang Komisi tetap memberikan putusan sidang

walaupun Terperiksa tidak hadir dalam

persidangan.

10. Administrasi

a. Putusan Sidang Komisi dapat diumumkan kepada

masyarakat.

b. Salinan putusan Sidang Komisi dikirimkan kepada :

1) Di Tingkat Mabes Polri.

a) Irwasum Polri : 1 (satu)

berkas

b) De SDM Kapolri : 1 (satu)

berkas

c) Kadiv Propam Polri : 1

(satu) berkas

d) Kadiv Binkum Polri : 1

(satu) berkas

e) Atasan Langsung Terperiksa : 1

(satu) berkas

30

2) Di Kewilayahan.

1) Irwasda : 1 (satu)

berkas

2) Karo Pers Polda : 1

(satu) berkas

3) Kabid Propam Polda : 1 (satu)

berkas

4) Kabid Binkum Polda : 1 (satu)

berkas

5) Atasan Langsung Terperiksa : 1

(satu) berkas

c. Salinan Putusan Sidang Komisi disampaikan kepada

pejabat yang membentuk Komisi.

d. Pengawasan terhadap pelaksanaan Putusan Sidang

Komisi atas sanksi berkewajiban untuk memproses

secara administratif kepada Pejabat Polri yang

berwenang.

32

BAB III

PENUTUP

Demikian Naskah Sekolah Sementara ini dibuat untuk

dipelajari dan dipahami oleh siswa sebagai bekal ilmu

Mekanisme Sidang Kode Etik Profesi Polri Bidang Provos dan

agar dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas.

33BAB III

PENUTUP

Demikian Naskah Sekolah Sementara ini dibuat untuk

dipelajari dan dipahami oleh siswa sebagai bekal ilmu

Mekanisme Sidang Kode Etik Profesi Polri Bidang Provos dan

agar dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Mengetahui : Bandung,

Nopember 2009

KOORGADIK GADIK

Dra. ATIH N. PURWATI Drs. HASANUDDIN AKBP NRP 64050825 AKBP NRP58020672

33KOPSTUK

LAPORAN

No. Pol. : / / /

Identitas yang dilaporkan

Nama : ......................................

...................................................

Pangkat/

NRP : ...................................................

.......................................

Jabatan

: ................................................

.........................................

Kesatuan

: ................................................

.........................................

Identitas pelapor

Nama

: ................................................

.........................................

Pangkat/NRP : ...........................................

...............................................

Jabatan

: ................................................

.........................................

Kesatuan

: ................................................

.........................................

Nama, alamat saksi

1. .....................................................

........................................................

2. .....................................................

........................................................

Isi laporan

: ..................................................

...................................................

...........................................................

...........................................................

.........

...........................................................

...........................................................

.........

Tuduhan

pelanggaran : ..........................................

............................................

Melanggar Pasal ........ Peraturan Pemerintah

Nomor ........ Tahun 2003

tentang ...................................................

...........................................................

..................

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di

…………………………….

……….., tanggal ………………

Pelapor

…………………………….

34

KOPSTUK

LAPORANNo. Pol. : / / /


Nama

: .............................................

.........................................

Pangkat/NRP : .......................................

...............................................

Jabatan

: .............................................

.........................................

Kesatuan

: .............................................

.........................................

Identitas pelapor

Nama

: .............................................

.........................................

Pangkat/NRP : .......................................

...............................................

Jabatan

: .............................................

.........................................

Kesatuan

: .............................................

.........................................

Nama, alamat saksi

1. .....................................................

.........................................................

2. .....................................................

.........................................................

Isi laporan

: ..............................................

....................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

.............................. Tuduhan pelanggaran :

...........................................................

.......................

Melanggar Pasal ......... Kode Etik Profesi Kepolisian

Negara Republik Indonesia

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di

………………………....….

……….., tanggal ………….....

Pelpaor

…………………………….

35

KOPSTUK

PENGADUANNo. Pol. : / / /


Nama

: ..............................................

.........................................

Pangkat/NRP : ........................................

...............................................

Jabatan

: ..............................................

.........................................

Kesatuan

: ..............................................

.........................................

Nama, alamat pengadu :

......................................................

...........................................................

....

......................................................

...........................................................

....

Nama, alamat saksi

1. .....................................................

.........................................................

2. .....................................................

.........................................................

Isi

pengaduan : ...........................................

.......................................................

...........................................................

...........................................................

..........

...........................................................

...........................................................

..........

...........................................................

...........................................................

..........

Melanggar Pasal ......... Kode Etik Profesi Kepolisian

Negara Republik Indonesia

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di ....

………………………….

Yang Menerima

Pengaduan

…………………………

….. tanggal …..

Pengadu

……………….

36

BERITA ACARA PENDAPAT

Pada hari ini ………….………….. tanggal ……….……….…………..

saya :

…………………………………………………………………………….……………….

Pangkat …..…..….. NRP …..…..….. Jabatan …..…..…..

Kesatuan…. ….………..

berdasarkan perintah ………………………………………………………….………..

Pangkat ………..…..….. NRP …..…..…..….. Tanggal ………………….......

…..….

untuk memeriksa pelanggaran ...........................

………....… yang dilakukan oleh

Nama …….…..…..….. Pangkat ……..…..…..….. Jabatan.....……………….

…..…

Kesatuan …………………, setelah membaca dan mempelajari serta

meneliti Berkas Perkara pemeriksaan atas nama :

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

..............................

I. KETERANGAN TERPERIKSA

1. Bahwa terperiksa menerangkan

2. Riwayat hidup dan Riwayat pekerjaan terperiksa :

a. Lahir

di ...................................................

...............................

b. Pendidikan Umum :

- Tamat .................

Tahun .................. di .....................

- dst

c. Pendidikan Kepolisian :

- Tamat dari..............

Tahun ............... di .....................

- dst

d. Riwayat pekerjaan :

- Pada tahun ........................

bekerja di .......................

- dst

/ II. KETERANGAN .....

2

II. KETERANGAN SAKSI

1. Nama ....................,

Umur .................,

Pekerjaan ..........................,

alamat ...............................................

..............................................,

menerangkan

bahwa : ..............................................

.......................

2. Nama ....................,

Umur .................,

Pekerjaan ..........................,

alamat ...............................................

..............................................,

menerangkan

bahwa : ..............................................

.......................

III. BARANG BUKTI :

1. .................................................

......................................................

...

2. .................................................

......................................................

...

IV. KESIMPULAN :

1. Bahwa terperiksa berdasarkan bukti-

bukti .......................................

2. dst

V. PENDAPAT :

Berdasarkan keterangan Terperiksa dan keterangan

saksi-saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan serta

barang-barang bukti yang ada, cukup alasan menyangka

bahwa Terperiksa Nama .................

Pangkat .......... NRP .......................

Jabatan .....................

Kesatuan .................

Alamat ..............................................

......................................................

....

telah melakukan

perbuatan .............................. melanggar

Pasal ..............

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

Demikian Berita Acara Pendapat ini dibuat dengan

sebenarnya, mengingat sumpah jabatan yang ada sekarang ini,

kemudian ditutup dan ditandatangani di ............... pada

hari ............... tanggal ............ tahun ...........

MENGETAHUI

……………………….

…………………………

YANG MEMBUAT


……..……………….

38


Pada hari ini ………………...…….. tanggal …………….…………..

saya :

………………………………………….………………………………………………….

Pangkat …..…..….. NRP …..…..….. Jabatan …..…..….. Kesatuan

….…………..

berdasarkan perintah ………………………………………..………………….……...

Pangkat ………..…..….. NRP …..…..…..….. Tanggal

…………………............…..

untuk memeriksa pelanggaran ...............................

………… yang dilakukan oleh

Nama …….…..…..….. Pangkat ……..…..…..….. Jabatan ……………..…..

….......

Kesatuan …………………, setelah membaca dan mempelajari serta

meneliti Berkas Perkara pemeriksaan atas nama :

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

..............................

VI. KETERANGAN TERPERIKSA

1. Bahwa terperiksa menerangkan

2. Riwayat hidup dan Riwayat pekerjaan terperiksa :

a. Lahir

di ...................................................

...............................

b. Pendidikan Umum :

- Tamat .................

Tahun .................. di .....................

- dst

c. Pendidikan Kepolisian :

- Tamat dari..............

Tahun ............... di .....................

- dst

d. Riwayat pekerjaan :

- Pada tahun ........................

bekerja di .......................

- dst

/ II. KETERANGAN .....

2

VII. KETERANGAN SAKSI

1. Nama ....................,

Umur .................,

Pekerjaan ...........................,

alamat ...............................................

..............................................,

menerangkan

bahwa : ..............................................

.......................

2. Nama ....................,

Umur .................,

Pekerjaan ...........................,

alamat ...............................................

..............................................,

menerangkan

bahwa : ..............................................

.......................

VIII. BARANG BUKTI :

1. .................................................

......................................................

...

2. .................................................

......................................................

...

IX. KESIMPULAN :

1. Bahwa terperiksa berdasarkan bukti-

bukti .......................................

2. dst

X. PENDAPAT :

Berdasarkan keterangan Terperiksa dan keterangan

saksi-saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan serta

barang-barang bukti yang ada, cukup alasan menyangka

bahwa Terperiksa Nama .................

Pangkat ............... NRP ...................

Jabatan ...................

Kesatuan ......................

Alamat ...............................................

......................................................

....

telah melakukan

perbuatan ............................. melanggar

Pasal ...............

Peraturan Pemerintah Nomor ….…….......... Tahun 2003

tentang ……......

Demikian Berita Acara Pendapat ini dibuat dengan

sebenarnya, mengingat sumpah jabatan yang ada sekarang ini,

kemudian ditutup dan ditandatangani di ..................

pada hari .............. tanggal ..............

tahun ............

MENGETAHUI

……………………….

…………………………

YANG MEMBUAT


……..……………….

40

KOPSTUK

No. Pol. : R/ / / /

..............., ........................

Klasifikasi : RAHASIA

Lampiran : Satu berkas

Perihal : Usulan pembentukan Komisi Kode

Etik Polri untuk memeriksa

................................................

....... Kepada

Yth.

..............................

di

..............

...............

1. Rujukan :

a. Laporan/Pengaduan No. Pol. : . ….

……………………

b. Berita Acara Pendapat tanggal ………..

………………

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di

atas dan hasil pemeriksaan awal terhadap

laporan/pengaduan tersebut pada butir 1 di

atas, kami berpendapat bahwa Nama …… Pangkat

….. NRP ….. Jabatan ….. Kesatuan …… telah

melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi

Polri berupa …… sebagaimana diatur dalam

Pasal ….. Peraturan Kapolri tentang Kode

Etik Profesi Polri.

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 3, Pasal 8

dan Pasal 9 Peraturan Kapolri tentang

Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik

Polri, dengan ini diusulkan pembentukan

Komisi Kode Etik Polri untuk melakukan

pemeriksaan lebih lanjut terhadap perkara

dimaksud.

4. Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA ……………….

………………………….

41

KOPSTUK

No. Pol. : R/ / / /

.............., ........................

Klasifikasi : RAHASIA

Lampiran : Satu berkas

Perihal : Usulan pembentukan Komisi Kode

Etik Polri untuk memeriksa

................................................

....... Kepada

Yth.

..............................

di

..............

................

1. Rujukan :

a. Laporan/Pengaduan No. Pol. :

………………….……

b. Berita Acara Pendapat tanggal

……………….…….…

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di

atas dan hasil pemeriksaan awal terhadap

laporan/pengaduan tersebut pada butir 1 di

atas, kami berpendapat bahwa Nama …… Pangkat

…….... NRP …….... Jabatan ……….. Kesatuan …….

telah melakukan pelanggaran sebagaimana

diatur dalam Pasal …….. Peraturan Pemerintah

Nomor …... Tahun 2003 tentang

…………………………………………….

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 3, Pasal 8

dan Pasal 9 Peraturan Kapolri tentang

Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik

Polri, dengan ini diusulkan pembentukan

Komisi Kode Etik Polri untuk melakukan

pemeriksaan lebih lanjut terhadap perkara

dimaksud.


KEPALA ……………….

………………………….

42

KOPSTUK

SURAT – KEPUTUSANNo. Pol. : Skep/ / /200

tentang

PEMBENTUKAN KOMISI KODE ETIKKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN .......................................

Menimbang : Bahwa perlu dibentuk Komisi Kode EtikPolri di Kesatuan ..... untukmemeriksa/emnyidangkan perkara atasnama ..... pangkat ..... NRP .....jabatan ...... kesatuan ..... guna tertibadministrasi pelaksanaannya, dipandangperlu menetapkan Surat Keputusan.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002tentang Kepolisian Negara RepublikIndonesia.

2. Peraturan Kapolri No. Pol. : ….. Tahun….. tentang Kode Etik ProfesiKepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Peraturan Kapolri No. Pol. : ….. Tahun….. tentang Organisasi dan Tata Kerja

Komisi Kode Etik Kepolisian NegaraRepublik Indonesia.

Memperhatikan :1.

Laporan/pengaduan ...................................................

2. Surat Kepala ..... No. Pol. : .....tanggal ..... perihal Usulanpembentukan Komisi Kode Etik Polri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :1. Membentuk Komisi Kode Etik KepolisianNegara Republik Indonesia dikesatuan ..... dan menunjuk anggotaPolri yang nama, pangkat, NRP, jabatan,kesatuan tercantum dalam Lampiran SuratKeputusan ini, sebagai anggota KomisiKode Etik Polri untuk memeriksapelanggaran atas nama ......pangkat ..... NRP ..... jabatan .....kesatuan .....

/ 2. Pemeriksaan .....2

2. Pemeriksaan dalam Sidang Komisimempedomani Tata Cara Sidang KomisiKode Etik Kepolisian Negara RepublikIndonesia.

3. Melaporkan hasil Putusan Sidang KomisiKode Etik Polri pada kesempatanpertama.

Dengan catatan :

Apabila dikemudian hari ternyataterdapat kekeliruan dalam Surat Keputusanini akan diadakan pembetulan sebagaimanamestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikankepada :

1. ................2. ................3. ................

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikankepada yang bersangkutan untuk diketahuidan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: ...........................

......Pada tanggal

: .................................KEPALAKEPOLISIAN .................

..................................

........................

44KOPSTUK

DAFTAR NAMA ANGGOTA KOMISI KODE ETIKKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO NAMA PANGKAT/NRP JABATANSTRUKTURAL DALAM KONDISI

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..................

..................

...................

..................

...................

.................

..................

...........

............

...........

............

...........

............

...........

............

...........

............

...........

............

...........

.............

KETUA MERANGKAP ANGGOTAWAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTASEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA

ANGGOTAANGGOTA

ANGGOTA (CADANGAN)ANGGOTA (CADANGAN)

Ditetapkan di: ..............................

...Pada tanggal

: .................................KEPALA KEPOLISIAN .................

...................................

.......................

45URUTAN ACARA SIDANG

1. Anggota Komisi mengambil tempat yangtelah ditentukan diruangan sidang.

2. Ketua Komisi membuka sidang denganmengucapkan ”salam” dilanjutkan dengan kalimat ”Padahari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....,sidang Komisi Kode Etik Polri memeriksa dugaanpelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan/ataupelanggaran terhadap Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentangPemberhentian Anggota Polri dan/atau Pasal 13Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentangPeraturan Disiplin Anggota Polri atas nama .....pangkat ..... NRP ..... jabatan ..... kesatuan .....dengan resmi dibuka dan terbuka untuk umum diikutidengan ketukan palu 3 (tiga) kali.

3. Ketua Komisi memerintahkan Sekretarisuntuk memanggil Terperiksa dan Pendamping agarmemasuki ruangan sidang (dalam pelaksanaannyaSekretaris dapat meminta bantuan kepada petugas yangditunjuk).

4. Ketua Komisi menanyakan identitasTerperiksa dan Pendamping tentang nama lengkap, umur,pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan sesuai data yangada pada berkas perkara.

5. Ketua Komisi memerintahkan SekretarisKomisi membacakan tuntutan terhadap Terperiksa.

6. Ketua Komisi mengatur mekanismepemeriksaan dalam sidang.

7. Apabila pertanyaan anggota Komisi tidakdijawab oleh Terperiksa, maka Ketua Komisi tetapmeneruskan sidang serta memperingatkan Terperiksabahwa hal itu dapat merugikan dirinya sendiri.

8. Apabila persidangan perlu ditunda, makaKetua Komisi menyatakan ”Sidang ditunda dan akandilanjutkan pada hari ..... tanggal ..... bulan .....tahun ..... jam ..... bertempat di .....”, diikutidengan ketukan palu 1 (satu) kali.

9. Ketua Komisi melanjutkan persidangandengan menyatakan ”Sidang dilanjutkan kembali .....”,diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali.

4610. Apabila pemeriksaan yang dilaksanakan

oleh Komisi telah dianggap cukup, maka Ketua Komisimemberikan kesempatan kepada Terperiksa untukmengadakan pembelaan diri secara lisan/tertulis atauTerperiksa mengajukan pembelaan dirinya melaluiPendamping.

11. Putusan sidang komisi diambil secaramusyawarah dan bersifat terbatas serta ditandatanganioleh Ketua Komisi beserta seluruh anggota Komisi.

12. Bentuk Keputusan Sidang Komisi sesuaidengan format terlampir.

13. Keputusan Sidang Komisi dibacakan dandisampaikan kepada Terperiksa oleh Ketua Komisi dalampersidangan.

14. Apabila Ketua Komisi menganggap prosespemeriksaan dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri telahselesai seluruhnya, maka Ketua Komisi menutup sidangdengan menyatakan ”Sidang Komisi yang memeriksaTerperiksa, nama ..... pangkat ..... NRP ..... jabatan..... kesatuan ..... dengan resmi ditutup” diikutidengan ketukan palu 3 (tiga) kali.

47

KOPSTUK

TUNTUTAN TERHADAP TERPERIKSANo. Pol. : Tut/ / /

Yang terhormat Ketua Komisi Kode Etik Profesi Polri,

Dimohon dengan hormat untuk menyidangkan dugaan pelanggaran

..... atas nama ..... pangkat ..... NRP ..... jabatan .....

kesatuan ..... karena :

a. Pada

tanggal ...................................................

...........................................

b. Perbuatan terperiksa tersebut telah dikuatkan dengan

keterangan para saksi, yaitu :

1) Nama ................................

2) Nama ...............................

3) Dst

c. Sedangkan barang bukti berupa ….............……………………

diajukan untuk menguatkan tuntutan dalam persidangan

ini.

Perbuatan terperiksa telah dapat dikenakan unsur-unsur yang

ada pada ketentuan Kode Etik Profesi Polri yaitu

Pasal .....................................................

..

Demikian tuntutan ini disampaikan untu digunakan dalam

persidangan ini.

............................,.

..........................

..............................

................

Selaku

SEKRETARIS KOMISI

..............................

.........

48KOPSTUK

TUNTUTAN TERHADAP TERPERIKSANo. Pol. : Tut/ / /

Yang terhormat Ketua Komisi Kode Etik Profesi Polri,

Dimohon dengan hormat untuk menyidangkan dugaan pelanggaran

..... atas nama ..... pangkat ..... NRP ..... jabatan .....

kesatuan ..... karena :

a. Pada

tanggal ...................................................

............................................

b. Perbuatan terperiksa tersebut telah dikuatkan dengan

keterangan para saksi, yaitu :

1) Nama ................................

2) Nama ...............................

3) Dst

c. Sedangkan barang bukti berupa ….............………………

diajukan untuk menguatkan tuntutan dalam persidangan

ini.

Perbuatan terperiksa telah dapat dikenakan unsur-unsur yang

ada pada ketentuan Pasal ..... Peraturan Pemerintah

Nomor ...... Tahun 2003 tentang .......

Demikian tuntutan ini disampaikan untu digunakan dalam

persidangan ini.

............................,.

..........................

..............................

................

Selaku

SEKRETARIS KOMISI

..............................

.........

49

KOPSTUK

KEPUTUSAN KOMISI KODE ETIK POLRINo. Pol. : Kep/ / /200

tentang

PUTUSAN SIDANG KOMISI

KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Mengingat :1. Peraturan Kapolri No.Pol. : .........Tahun..... tentangKode Etik Profesi Kepolisian NegaraRepublik Indonesia.

2. Peraturan Kapolri No. Pol. : …. Tahun…. tentang Organisasi dan Tata KerjaKomisi Kode Etik Kepolisian NegaraRepublik Indonesia.

3. Surat Keputusan Kepala .... No. Pol. :Skep/…../...../200... tanggal ....tentang Pembentukan Komisi Kode EtikPolri.

Membaca :1. Laporan/pengaduan Nomor .....tanggal ..... mengenai pelanggarananggota Polri atas nama …..

2. Surat-surat lain yang berhubungan denganperkara tersebut.

Menimbang :Bahwa setelah dilakukan sidang pemeriksaanterhadap Terperiksa dan mendengarketerangan saksi-saksi memeriksa barangbukti yang diajukan dalam perkara ini,disimpulkan bahwa :.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

MEMUTUSKANTerperiksa :

Nama :

Pangkat/NRP :Jabatan :Kesatuan :

/ Tidak .....2

Tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik ProfesiKepolisian Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di: ...........................

...... Pada tanggal

: ................................. KOMISI KODE ETIK POLRI

SEKRETARIS

(......................)

KETUA

(.................................)

ANGGOTA

(.................................)

(.................................)

(.................................)

51

KOPSTUK


tentang



Mengingat :1. Peraturan Kapolri No. Pol. : .....Tahun ….. tentang Kode Etik ProfesiKepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Peraturan Kapolri No. Pol. : ….. Tahun….. tentang Organisasi dan Tata KerjaKomisi Kode Etik Kepolisian NegaraRepublik Indonesia.

3. Surat Keputusan Kepala ..............No. Pol. : Skep/…../...../200...tanggal .... tentang Pembentukan KomisiKode Etik Polri.

Membaca :1. Laporan/pengaduan Nomor .....tanggal ..... mengenai pelanggarananggota Polri atas nama …..

2. Surat-surat lain yang berhubungandengan perkara tersebut.

Menimbang :Bahwa setelah dilakukan sidang pemeriksaanterhadap Terperiksa dan mendengarketerangan saksi-saksi serta memeriksabarang bukti yang diajukan dalam perkaraini, disimpulkan bahwa :.......................................................................................................................................................................................................................................................................................


Nama :Pangkat/NRP :Jabatan :Kesatuan :

/ 1. Terbukti .....

2

1. Terbukti telah melakukan pelanggaran Kode EtikProfesi Kepolisian Negara Republik Indonesiasebagaimana diatur dalam Pasal ..... yo Pasal .....Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RepublikIndonesia.

2. Menjatuhkan sanksiberupa .....................................................................

......................................................

......................................................

.........

Ditetapkan di: ...........................

...... Pada tanggal


SEKRETARIS

(......................)

KETUA

(.................................)

ANGGOTA

(.................................)

(.................................)

(.................................)

53KOPSTUK


tentang



Mengingat :1. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor ….. tahun 2003 tentang …...

2. Peraturan Kapolri No. Pol. : ….. Tahun….. tentang Kode Etik ProfesiKepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Peraturan Kapolri No. Pol. : .....Tahun ..... tentang Organisasi dan TataKerja Komisi Kode Etik KepolisianNegara Republik Indonesia.

4. Surat Keputusan Kepala ..... No. Pol. :Skep/…../...../200... tanggal ....tentang Pembentukan Komisi Kode EtikPolri.

Membaca :1. Laporan Nomor …... tanggal ......mengenai pelanggaran anggota Polri atasnama ……………….

2. Surat-surat lain yang berhubungandengan perkara tersebut.

Menimbang :Bahwa setelah dilakukan sidang pemeriksaanterhadap Terperiksa dan mendengarketerangan saksi-saksi serta memeriksabarang bukti yang diajukan dalam perkaraini, disimpulkan bahwa :.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

/ MEMUTUSKAN .....

2


Nama :Pangkat/NRP :Jabatan :Kesatuan :

1. Terbukti telah melakukan pelanggaran ............sebagaimana diatur dalam

Pasal ..... Peraturan Pemerintah Nomor ….. tahun 2003tentang .....

2. Menjatuhkan sanksiberupa .............................................................................................................................................................................................

Ditetapkan di: ...........................

...... Pada tanggal


SEKRETARIS

(......................)

KETUA

(.................................)

ANGGOTA

(.................................)

(.................................)

(.................................)

55KOPSTUK

No. Pol. : R/ / /200 /KKEP..........., ............................

Klasifikasi : RAHASIALampiran : Satu berkasPerihal : Saran pertimbangan pemberhentian

Tidak dengan hormat....................................................... Kepada

Yth . KEPALAKEPOLISIAN

di ..............

...............

1. Rujukan :

a. Peraturan Pemerintah Nomor .....tahun 2003 tentang .....

b. Keputusan Komisi Kode Etik PolriNo. Pol. : Kep/...../...../200...tanggal ..... tentang Putusan SidangKomisi.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bahwa setelah dilakukan Sidangpemeriksaan terhadap anggota Polri,nama ..... pangkat ..... NRP .....jabatan ..... kesatuan ..... kamiberpendapat bahwa yang bersangkutan telahmemenuhi unsur-unsur yang ada pada ketentuanPasal ..... Peraturan Pemerintah nomor .....tahun 2003 tentang ..........

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 PeraturanKapolri tentang Organisasi dan Tata KerjaKomisi Kode Etik Polri dengan ini kamimenyarankan agar terhadap anggota Polri nama….. pangkat ….. NRP jabatan ….. kesatuan …..diberhentikan tidak dengan hormat dari dinasPolri.


KETUA KOMISI KODE ETIK POLRI

……………………………….

56DENAH RUANGAN SIDANG KOMISI KODE ETIK POLRI

(BENTUK SEGARIS)

KETERANGAN :123

6A = TERPERIKSA PADA WAKTU PEMERIKSAANSAKSI

7 = PENDAMPING

9 9

4 2 1 3 48

12 5

6A

76

10

10

456

8 = BENDERA MERAH PUTIH

9 = FOTO PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI

10 = PETUGAS YANG DITUNJUK

11 = PENGUNJUNG SIDANG

12 = ANGGOTA CADANGAN

57DENAH RUANGAN SIDANG KOMISI KODE ETIK POLRI

(BENTUK SEGARIS)

9 9

4

2 1 3

4

8

12

5

6A

76

KETERANGAN :1 = KETUA KOMISI2 WAKIL KETUA KOMISI3 SEKRETARIS KOMISI4 ANGGOTA KOMISI5 PEMBANTU SEKRETARIS6 TERPERIKSA

6A = TERPERIKSA PADA WAKTU PEMERIKSAANSAKSI

13 =PENDAMPING

14 =BENDERA MERAH PUTIH

15 =FOTO PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI

16 =PETUGAS YANG DITUNJUK

17 =PENGUNJUNG SIDANG

18 =ANGGOTA CADANGAN

58DAFTAR ISI

HALAMAN

PENGANTAR..................................................

.................................... 1

10

10

STANDAR KOMPETENSI.

......................................................

........... 1

BAB I PNGERTIAN SIDANG KODE ETIK PROFESI POLRI.

2

Kompetensi

Dasar ...........................................

............. 2

Indicator Hasil Belajar. …………………………………..

2

Pengertian-pengertian. ………………………………….

3

BAB II PEMBAHASAN SIDANG KODE TIK PROFESI POLRI. 7

Kompetensi Dasar. ……………………………………… 7

Indicator Hasil Belajar……………………………………

7

1. Etika Profesi Polri…………………………………….. 8

2. Penegakan Kode Etik Profesi………………………..

13

3. Sifat, Pembentukan dan Susunan…………………..

15

4. Tugas, Wewenang dan Kewajiban………………….

17 5. Kanggotaan…………………………………………… 20

6. Mekanisme Penanganan Pelanggaran……………..

24

7. Hak dan Kewajiban Terperiksa………………………

27

8. Tata Tertib Persidangan………………………………

28

9. Acara Persidangan Tanpa Kehadiran

Terperiksa.... 30

10. Administrasi Sidang Komisi………………………….

30

BAB III PENUTUP.33

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

Documents