Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum LEMBAGA – KEUANGAN MIKRO 2013 UU NO. 1, LN 2013/No. 12, TLN NO. 5394 UNDANG-UNDANG TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO ABSTRAK : - Perlu untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan layanan keuangan terhadap masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah, kegiatan layanan jasa keuangan mikro dan kelembagaannya perlu diatur secara lebih komprehensif sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro. - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Undang-Undang ini mengatur tentang : Lembaga keuangan mikro, yang terdiri atas; 1. Ketentuan Umum; 2. Asas dan Tujuan; 3. Pendirian, Kepemilikan, dan Perizinan; 4. Kegiatan Usaha dan Cakupan Wilayah Usaha; 5. Penjaminan Simpanan; 6. Informasi; 7. Penggabungan, Peleburan, dan Pembubaran; 8. Perlindungan Pengguna Jasa LKM; 9. Transformasi LKM; 10. Pembinaan, Pengaturan, dan Pengawasan; 11. Sanksi Administratif; 12. Ketentuan Pidana; 13. Ketentuan Peralihan; dan 14. Ketentuan Penutup. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkan tanggal 8 Januari 2013. - Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
29
Embed
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO UNDANG-UNDANG TENTANG … · Kabupaten Mahakam Ulu menetapkan peraturan daerah, dan Bupati Mahakam Ulu menetapkan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
LEMBAGA – KEUANGAN MIKRO
2013
UU NO. 1, LN 2013/No. 12, TLN NO. 5394
UNDANG-UNDANG TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
ABSTRAK : - Perlu untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan layanan
keuangan terhadap masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah,
kegiatan layanan jasa keuangan mikro dan kelembagaannya perlu diatur secara
lebih komprehensif sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undang
tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2),
dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang ini mengatur tentang : Lembaga keuangan mikro, yang terdiri
atas;
1. Ketentuan Umum;
2. Asas dan Tujuan;
3. Pendirian, Kepemilikan, dan Perizinan;
4. Kegiatan Usaha dan Cakupan Wilayah Usaha;
5. Penjaminan Simpanan;
6. Informasi;
7. Penggabungan, Peleburan, dan Pembubaran;
8. Perlindungan Pengguna Jasa LKM;
9. Transformasi LKM;
10. Pembinaan, Pengaturan, dan Pengawasan;
11. Sanksi Administratif;
12. Ketentuan Pidana;
13. Ketentuan Peralihan; dan
14. Ketentuan Penutup.
CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak
diundangkan tanggal 8 Januari 2013.
- Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2
(dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
KABUPATEN – PEMBENTUKAN
2013
UU NO. 2, LN 2013/No. 17, TLN NO. 5395
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MAHAKAM ULU DI PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
ABSTRAK : - Perlu dilakukan pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan
Timur untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan
potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah.
Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undang
tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur.
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan
Pasal 21; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 47
Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2012.
- Undang-Undang ini mengatur tentang : Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu
di Provinsi Kalimantan Timur, yang terdiri atas;
1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan, Cakupan Wilayah, Batas Wilayah, dan Ibu Kota;
3. Urusan Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintahan Daerah;
5. Personel, Aset, dan Dokumen;
6. Pendapatan, Alokasi Dana Perimbangan, Hibah, dan Bantuan Keuangan;
7. Pembinaan;
8. Ketentuan Peralihan; dan
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 11 Januari 2013.
- Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Mahakam Ulu harus
disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
- Sebelum Bupati Mahakam Ulu bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Mahakam Ulu menetapkan peraturan daerah, dan Bupati Mahakam
Ulu menetapkan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini,
semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Kutai Barat sepanjang tidak
bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten Mahakam
Ulu.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
KABUPATEN – PEMBENTUKAN
2013
UU NO. 3, LN 2013/No. 18, TLN NO. 5396
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MALAKA DI PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR
ABSTRAK : - Perlu dilakukan pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara
Timur untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan
potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah.
Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undang
tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan
Pasal 21; Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 69
Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2012.
- Undang-Undang ini mengatur tentang : Pembentukan Kabupaten Malaka di
Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang terdiri atas;
1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan, Cakupan Wilayah, Batas Wilayah, dan Ibu Kota;
3. Urusan Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintahan Daerah;
5. Personel, Aset, dan Dokumen;
6. Pendapatan, Alokasi Dana Perimbangan, Hibah, dan Bantuan Keuangan;
7. Pembinaan;
8. Ketentuan Peralihan; dan
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 11 Januari 2013.
- Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Malaka harus
disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
- Sebelum Bupati Malaka bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Malaka menetapkan peraturan daerah, dan Bupati Malaka menetapkan
peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan
daerah dan Peraturan Bupati Belu sepanjang tidak bertentangan dengan
Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten Malaka.
- Penjelasan 12 hlm, lampiran 1 hlm.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
KABUPATEN – PEMBENTUKAN
2013
UU NO. 4, LN 2013/No. 19, TLN NO. 5397
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH DI PROVINSI
SULAWESI BARAT
ABSTRAK : - Perlu dilakukan pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah untuk mendorong
peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk
penyelenggaraan otonomi daerah.
Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undang
tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat.
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan
Pasal 21; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2012.
- Undang-Undang ini mengatur tentang : Pembentukan Kabupaten Mamuju
Tengah di Provinsi Sulawesi Barat, yang terdiri atas;
1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan, Cakupan Wilayah, Batas Wilayah, dan Ibu Kota;
3. Urusan Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintahan Daerah;
5. Personel, Aset, dan Dokumen;
6. Pendapatan, Alokasi Dana Perimbangan, Hibah, dan Bantuan Keuangan;
7. Pembinaan;
8. Ketentuan Peralihan; dan
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 11 Januari 2013.
- Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Mamuju Tengah harus
disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
- Sebelum Bupati Mamuju Tengah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Mamuju Tengah menetapkan peraturan daerah, dan Bupati Mamuju
Tengah menetapkan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini,
semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Mamuju sepanjang tidak
bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten Mamuju
Tengah.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
KABUPATEN – PEMBENTUKAN
2013
UU NO. 5, LN 2013/No. 20, TLN NO. 5398
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BANGGAI LAUT DI PROVINSI
SULAWESI TENGAH
ABSTRAK : - Pembentukan Kabupaten Banggai Laut dimaksudkan untuk mendorong
peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk
penyelenggaraan otonomi daerah.
Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undang
tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah.
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan
Pasal 21; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 51
Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2012.
- Undang-Undang ini mengatur tentang : Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di
Provinsi Sulawesi Tengah, yang terdiri atas;
1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan, Cakupan Wilayah, Batas Wilayah, dan Ibu Kota;
3. Urusan Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintahan Daerah;
5. Personel, Aset, dan Dokumen;
6. Pendapatan, Alokasi Dana Perimbangan, Hibah, dan Bantuan Keuangan;
7. Pembinaan;
8. Ketentuan Peralihan; dan
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 11 Januari 2013.
- Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Banggai Laut harus
disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
- Sebelum Bupati Banggai Laut bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Banggai Laut menetapkan peraturan daerah, dan Bupati Banggai
Laut menetapkan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini,
semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan sepanjang
tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten
Banggai Laut.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
KABUPATEN – PEMBENTUKAN
2013
UU NO. 6, LN 2013/No. 21, TLN NO. 5399
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PULAU TALIABU DI PROVINSI
MALUKU UTARA
ABSTRAK : - Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu dimaksudkan untuk mendorong
peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk
penyelenggaraan otonomi daerah.
Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undang
tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara.
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan
Pasal 21; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2012.
- Undang-Undang ini mengatur tentang : Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu
di Provinsi Maluku Utara, yang terdiri atas;
1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan, Cakupan Wilayah, Batas Wilayah, dan Ibu Kota;
3. Urusan Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintahan Daerah;
5. Personel, Aset, dan Dokumen;
6. Pendapatan, Alokasi Dana Perimbangan, Hibah, dan Bantuan Keuangan;
7. Pembinaan;
8. Ketentuan Peralihan; dan
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 11 Januari 2013.
- Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Pulau Taliabu harus
disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
- Sebelum Bupati Pulau Taliabu bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pulau Taliabu menetapkan peraturan daerah, dan Bupati Pulau
Taliabu menetapkan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini,
semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Kepulauan Sula sepanjang tidak
bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten Pulau
Taliabu.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
KABUPATEN – PEMBENTUKAN
2013
UU NO. 7, LN 2013/No. 22, TLN NO. 5400
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR DI
PROVINSI SUMATERA SELATAN
ABSTRAK : - Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dimaksudkan untuk
mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk
penyelenggaraan otonomi daerah.
Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undang
tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi
Sumatera Selatan.
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan
Pasal 21; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2012.
- Undang-Undang ini mengatur tentang : Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di
Provinsi Sumatera Selatan, yang terdiri atas;
1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan, Cakupan Wilayah, Batas Wilayah, dan Ibu Kota;
3. Urusan Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintahan Daerah;
5. Personel, Aset, dan Dokumen;
6. Pendapatan, Alokasi Dana Perimbangan, Hibah, dan Bantuan Keuangan;
7. Pembinaan;
8. Ketentuan Peralihan; dan
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 11 Januari 2013.
- Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
- Sebelum Bupati Penukal Abab Lematang Ilir bersama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menetapkan peraturan daerah,
dan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir menetapkan peraturan bupati sebagai
pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
Muara Enim sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap
berlaku di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
KABUPATEN – PEMBENTUKAN
2013
UU NO. 8, LN 2013/No. 23, TLN NO. 5401
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR DI PROVINSI
SULAWESI TENGGARA
ABSTRAK : - Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur dimaksudkan untuk mendorong
peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk
penyelenggaraan otonomi daerah.
Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undang
tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan
Pasal 21; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2012.
- Undang-Undang ini mengatur tentang : Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi
Sulawesi Tenggara, yang terdiri atas;
1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan, Cakupan Wilayah, Batas Wilayah, dan Ibu Kota;
3. Urusan Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintahan Daerah;
5. Personel, Aset, dan Dokumen;
6. Pendapatan, Alokasi Dana Perimbangan, Hibah, dan Bantuan Keuangan;
7. Pembinaan;
8. Ketentuan Peralihan; dan
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 11 Januari 2013.
- Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Kolaka Timur harus
disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
- Sebelum Bupati Kolaka Timur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kolaka Timur menetapkan peraturan daerah, dan Bupati Kolaka
Timur menetapkan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini,
semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Kolaka sepanjang tidak
bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten Kolaka
Timur.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
TERORISME – PENCEGAHAN – PEMBERANTASAN
2013
UU NO. 9, LN 2013/No. 50, TLN NO. 5406
UNDANG-UNDANG TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENDANAAN TERORISME
ABSTRAK : - Salah satu tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk
ancaman tindak pidana terorisme dan aktivitas yang mendukung terjadinya aksi
terorisme. unsur pendanaan merupakan salah satu faktor utama dalam setiap
aksi terorisme sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme harus
diikuti dengan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan
terorisme. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
pendanaan terorisme belum mengatur pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana pendanaan terorisme secara memadai dan komprehensif sehingga perlu
membentuk Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pendanaan Terorisme.
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 28J;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006.
- Undang-Undang ini mengatur tentang : Pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana pendanaan terorisme, yang terdiri atas;
1. Ketentuan Umum;
2. Ruang Lingkup;
3. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
4. Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pendanaan
Terorisme;
5. Pencegahan;
6. Pemblokiran;
7. Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris yang Dikeluarkan oleh
Pemerintah;
8. Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan;
9. Kerja Sama dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pendanaan Terorisme;
10. Ketentuan Peralihan; dan
11. Ketentuan Penutup.
CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 13 Maret 2013.
- Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pasal 11 dan Pasal 13 huruf a
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 yang
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
KONVENSI – PENGESAHAN – PERDAGANGAN INTERNASIONAL – BAHAN KIMIA DAN
PESTISIDA
2013
UU NO. 10, LN 2013/No. 72, TLN NO. 5411
UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN ROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR
INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES
IN INTERNATIONAL TRADE (KONVENSI ROTTERDAM TENTANG PROSEDUR PERSETUJUAN
ATAS DASAR INFORMASI AWAL UNTUK BAHAN KIMIA DAN PESTISIDA BERBAHAYA TERTENTU
DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL)
ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan tujuan Pemerintah sebagaimana tercantum dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi Rotterdam tentang
Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan
Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional untuk untuk
meningkatkan upaya tanggung jawab bersama dan kerja sama Para Pihak dalam
perdagangan internasional bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu untuk
melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup serta menunjang
penggunaannya yang berwawasan lingkungan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu mengesahkan Konvensi Rotterdam
tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan
Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional dengan
Undang-Undang.
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20;
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000.
- Undang-Undang ini mengatur tentang : Pengesahan Konvensi Rotterdam
tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan
Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional yang salinan
naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa
Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Undang-Undang ini.
CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 8 Mei 2013.
- Penjelasan 6 hlm.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
KONVENSI – PENGESAHAN – KEANEKARAGAMAN HAYATI
2013
UU NO. 11, LN 2013/No. 73, TLN NO. 5412
UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN NAGOYA PROTOCOL ON ACCESS TO GENETIC
RESOURCES AND THE FAIR AND EQUITABLE SHARING OF BENEFITS ARISING FROM THEIR
UTILIZATION TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (PROTOKOL NAGOYA
TENTANG AKSES PADA SUMBER DAYA GENETIK DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN YANG ADIL
DAN SEIMBANG YANG TIMBUL DARI PEMANFAATANNYA ATAS KONVENSI KEANEKARAGAMAN
HAYATI)
ABSTRAK : - Indonesia memiliki beragam sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional
yang berkaitan dengan sumber daya genetik yang melimpah dan bernilai
ekonomis. akses terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional
yang berkaitan dengan sumber daya genetik harus diberikan berdasarkan
persetujuan. pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional
yang berkaitan dengan sumber daya genetik harus memberikan keuntungan
yang adil dan seimbang kepada penyedia sumber daya. Pemerintah Indonesia
pada tanggal 11 Mei 2011 telah menandatangani Protokol Nagoya tentang Akses
pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan
Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman
Hayati yang mengatur tentang prosedur akses dan pembagian keuntungan yang
adil dan seimbang kepada penyedia sumber daya genetik dan pengetahuan
tradisional.
Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu mengesahkan Protokol Nagoya
tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang
Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi
Keanekaragaman Hayati dengan Undang-Undang.
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20;
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000.
- Undang-Undang ini mengatur tentang : Pengesahan Protokol Nagoya tentang
Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan
Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman
Hayati yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya
dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 8 Mei 2013.
- Penjelasan 9 hlm.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
KABUPATEN – PEMBENTUKAN
2013
UU NO. 12, LN 2013/No. 83, TLN NO. 5414
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MOROWALI UTARA DI PROVINSI
SULAWESI TENGAH
ABSTRAK : - Pembentukan Kabupaten Morowali Utara dimaksudkan untuk mendorong
peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk
penyelenggaraan otonomi daerah.
Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undang
tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah.
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal
21 dan Pasal 22D; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999; Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.
- Undang-Undang ini mengatur tentang : Pembentukan Kabupaten Morowali Utara
di Provinsi Sulawesi Tengah, yang terdiri atas;
1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan, Cakupan Wilayah, Batas Wilayah, dan Ibu Kota;
3. Urusan Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintahan Daerah;
5. Personel, Aset, dan Dokumen;
6. Pendapatan, Alokasi Dana Perimbangan, Hibah, dan Bantuan Keuangan;
7. Pembinaan;
8. Ketentuan Peralihan; dan
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 15 Mei 2013.
- Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Morowali Utara harus
disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
- Sebelum Bupati Morowali Utara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Morowali Utara menetapkan peraturan daerah dan Bupati Morowali Utara menetapkan
peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan
Peraturan Bupati Morowali sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini
tetap berlaku di Kabupaten Morowali Utara.
- Penjelasan 12 hlm, lampiran 1 hlm.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
KABUPATEN – PEMBENTUKAN
2013
UU NO. 13, LN 2013/No. 84, TLN NO. 5415
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN DI PROVINSI
SULAWESI TENGGARA
ABSTRAK : - Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan dimaksudkan untuk mendorong
peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk
penyelenggaraan otonomi daerah.
Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undang
tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi
Tenggara.
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal
21 dan Pasal 22D; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2012.
- Undang-Undang ini mengatur tentang : Pembentukan Kabupaten Konawe
Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang terdiri atas;
1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan, Cakupan Wilayah, Batas Wilayah, dan Ibu Kota;
3. Urusan Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintahan Daerah;
5. Personel, Aset, dan Dokumen;
6. Pendapatan, Alokasi Dana Perimbangan, Hibah, dan Bantuan Keuangan;
7. Pembinaan;
8. Ketentuan Peralihan; dan
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 15 Mei 2013.
- Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Konawe Kepulauan harus
disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
- Sebelum Bupati Konawe Kepulauan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Konawe Kepulauan menetapkan peraturan daerah, dan Bupati Konawe
Kepulauan menetapkan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini,
semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Konawe sepanjang tidak bertentangan
dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Penjelasan 11 hlm, lampiran 1 hlm.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
KABUPATEN – PEMBENTUKAN – PERUBAHAN
2013
UU NO. 14, LN 2013/No. 85, TLN NO. 5416
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 56 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN TAMBRAUW DI PROVINSI PAPUA BARAT
ABSTRAK : - Dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009
tanggal 25 Januari 2010 perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang
Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi
Papua Barat.
Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undang
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat.
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan
Pasal 22D; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2012.
- Undang-Undang ini mengatur tentang : Perubahan atas Undang-Undang Nomor
56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua