Lembaga Keuangan Bank

PowerPoint Presentation

.Lembaga Keuangan Bank

Lembaga KeuanganLembaga keuangan adalah lembaga yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat. Lembaga keuangan merupakan perantara antara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana.Lembaga Keuangan Bukan Bank

.Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKKB) Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah semualembaga yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan

Beberapa contoh LKKB : Perusahaan Asuransi, Penyelenggara Dana Pensiun, Pegadaian, Koperasi Simpan Pinjam

.AsuransiAsuransi adalah perjanjian antara seseorang penanggung yang mengikat diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi dan memberi penggantian senilai yang diasuransikan kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan akibat peristiwa yang tidak tertentu.

Penyelenggara Dana PensiunUsaha dana pensiun adalah mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah berkerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Jenis Penyelenggara Dana PensiunDana Pensiun Pemberi Kerja yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawanDana Pensiun Lembaga Keuangan yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi Jiwa

.PEGADAIANUsaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus.

.PEGADAIANCiri-ciri usaha gadai sebagai berikut:1. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan.2. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan.3. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.

.KOPERASI SIMPAN PINJAM ATAU KOPERASI KREDITKegiatan koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada para anggota yang memerlukan dengan syarat-syarat yang mudah dan bunga ringan. Untuk meminjam uang, anggota tidak perlu menyerahkan jaminan.

.LEMBAGA KEUANGAN BANKMenurut Undang-Undang N0. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

.3 TUGAS UTAMA BANKBank sebagai Penghimpun Dana Masyarakat.2) Bank sebagai Penyalur Dana Masyarakat.3) Bank sebagai Perantara dalam Lalu Lintas Pembayaran

.Menurut Pasal 5 UU No. 7 tahun 1992, Bank terdiri dari 2 jenis : 1. Bank Umum : Bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

2. Bank Perkreditan Rakyat : Bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

.a. Perseroan Terbatas,b. Koperasi, danc. Perusahaan Daerah.Bentuk Hukum Bank Umum menurut UU No. 10 Th 1998

.Perusahaan DaerahKoperasic. Perseroan Terbatasd.Bentuk lain yang ditetapkan dengan PP.Bentuk Hukum Bank Perkreditan Rakyat menurut UU No. 10 Th 1998

.Adanya RUPSOrgan perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak dapat diserahkan kepada direksi atau komisaris.Adanya direksiOrgan perseoran yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan,baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasarAdanya komisaris Organ yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.PT yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat wajib mempunyai paling sedikit 2 direksi. Kelengkapan organ bagi PT adalah

Khusus bank yang berbentuk Persero (BUMN), maka komposisi modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara, dengan tujuan utamanya mencari keuntunganBentuk Hukum Bank yang berbentuk PTDapat berbentuk perseroan terbukaTelah melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan per UUan dibidang pasar modal.

Tujuan Utamanya adalah menyejahterakan anggotanya sekaligus menyejahterakan masyarakat secara keseluruhan.Bentuk Hukum Bank yang berbentuk KOPERASIJenis banknya dapat berbentuk bank umumdan Bank Perkreditan RakyatBerdasarkan prinsip koperasi yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.Pengelolaannya menjadi tanggung jawab pengurus, yang dipertanggungjawabkan kepada rapat anggota, atau rapat anggota luarbiasa.Bentuk Hukum Bank yang berbentuk PERUSAHAAN DAERAHJenis banknya dapat berbentuk bank umumdan Bank Perkreditan RakyatMayoritas modal dari bank-bank yang berbentuk hukum perusahaan daerah dimiliki oleh pemerintah daerahAnggota direksi perusahaan daerah yang seluruh modalnya milik pemerintah daerah, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dengan pertimbangan DPRD atau pertimbangan pemerintah pusat apabila sebagian modalnya dimiliki pemerintah pusatPerubahan Bentuk Badan Hukum BankPerubahan bentuk badan hukum dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Gubernur BIPersetujuan diberikan melalui 2 tahap, yaitu persetujuan prinsip dan persetujuan pengalihan izin usaha.Mekanisme Perubahanbentuk badan hukum BankSebelum dilakukan RUPS untuk perubahan badan hukum, maka direksi harus mengajukan permohonan ke Dewan Gubernur BIPersetujuan atau penolakan diberikan oleh Dewan Gubernur BI selambat2nya 30 hari setelah dokumen permohonan diterima lengkapApabila perubahan diberikan izin prinsip, dilanjutkan proses selanjutnya, apabila tidak, maka proses dihentikan.Setelah ada izin prinsip maka direksi yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Dewan Gubernur BI untuk mengalihkan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru.Persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan pengalihan izin usaha diberikan oleh Dewan Gubernur BI selambat2nya 30 hari setelah dokumen permohonan diterima lengkapPengumuman pelaksanaan perubahan bentuk badan hukum daam surat kabar nasional selambat2na 10 hari setelah tanggal penerbitan Keputusan Dewan Gubernur BI

PENDIRIAN BANKPendirian Bank UmumPendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR)Kepemilikan yang berasal dari WNA atau Badan Hukum Asing maksimal 99% dari modal disetorPENDIRIAN BANK UMUM

Bank umum dapat didirikan, dan dalam menjalankan usahanya wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari pimpinan BIBank hanya dapat didirikan dan/dimiliki oleh:a. WNI dan/badan hukum Indonesia;b. WNI dan/ badan hukum Indonesia dengan WNA dan/badan hukum asing secara kemitraan.Untuk badan hukum asing sebelumnya harus memperoleh rekomendasi dari otoritas moneter negara asal badan hukum asing tersebut

.Setiap pemohon ijin usaha perbankan wajib memenuhi persyaratan yang menyangkut :Susunan Organisasi dan kepengurusanPermodalanKepemilikanKeahlian di bidang perbankan Kelayakan rencana kerja.Pendirian Bank Umum Konvensional Pendirian Bank UmumKonvensionalDiatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/ 1 /PBI/2009 tentang Bank Umum

Modal disetor untuk mendirikan Bank ditetapkan paling kurang sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).Pemberian izin dilakukan dalam 2 tahap:persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank; danb. izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank setelah persiapan pendirian bank selesai dilakukan

Permohonanuntuk mendapatkan persetujuan Prinsip, diajukan kepada Gubernur BI disertai dengan :Rancangan akta pendirian badan hukum. data kepemilikandaftar calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksirencana susunan dan struktur organisasi, serta personaliarencana bisnis (business plan) untuk 3 tahun pertamarencana strategis jangka menengah dan panjang (corporate plan);pedoman manajemen risiko, rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan, dan pedoman mengenai pelaksanaan Good Corporate Governance;sistem dan prosedur kerja;bukti setoran modal paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari modal disetor minimumsurat pernyataan dari calon pemegang saham bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (money laundering).

.Persetujuan PrinsipPersetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsipdiberikan paling lambat 60 hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.Persetujuan prinsipberlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diterbitkan.Pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan, sebelum mendapat izin usaha.Apabila sampai dengan jangka waktu 1 tahun pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip belum mengajukan permohonan izin usaha kepada Bank Indonesia maka persetujuan prinsip yang telah diterbitkan menjadi tidak berlaku.

Permohonanuntuk mendapatkan Izin usaha, diajukan kepada Gubernur BI disertai dengan :Rancangan akta pendirian badan hukum. data kepemilikanDaftar susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksibukti pelunasan modal disetor minimum bukti kesiapan operasional surat pernyataan dari calon pemegang saham bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (money laundering).surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatansurat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluargasurat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan baik secarasendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain

.Izin UsahaPersetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha diberikan paling lambat 60 hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.Pelaksanaan kegiatan usaha wajib dilaporkan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional.Apabila setelah jangka waktu tersebut Bank belum melakukan kegiatan usaha, izin yang telah diterbitkan menjadi tidak berlaku.

Pembukaan Kantor CabangPembukaan KC wajib memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia.Rencana pembukaan KC wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.Untuk memperoleh izin, Bank wajib mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia, disertai dengan:a. laporan keuangan gabungan dan rincian kualitas aktiva 2 bulan terakhir sebelum tanggal surat permohonan;b. rencana persiapan operasional dalam rangka pembukaan KC;c. hasil studi kelayakan yang paling kurang memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat persaingan yang sehat antar Bank, tingkat kejenuhan jumlah Bank; dand. rencana bisnis KC paling kurang selama 12 bulan.5. Persetujuan atau penolakan atas permohonan diberikan paling lambat 30 hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap

Pembukaan Kantor CabangPelaksanaan pembukaan KC wajib dilakukan paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal izin dariBank Indonesia diterbitkan.

Apabila setelah jangka waktu tersebut Banktidak melaksanakan pembukaan KC, izin yang telah diterbitkan menjadi tidak berlaku.Pelaksanaan pembukaan KC wajibdilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 hari kerja setelah tanggal pembukaan.

.Pihak yang dapat mendirikan Bank Perkreditan Rakyat :Warga negara IndonesiaBadan Hukum Indonesia yang seluruh kepemilikannya oleh WNIPemerintah DaerahKerjasama diantara pihak tersebut

Pendirian Bank Perkreditan Rakyat

.Setiap pemohon ijin usaha BPR wajib memenuhi persyaratan yang menyangkut :Susunan Organisasi dan kepengurusanPermodalanKepemilikanKeahlian di bidang perbankan Kelayakan rencana kerja

Pendirian Bank Perkreditan Rakyat KonvensionalPermohonan untuk mendapatkan Izin usaha, diajukan kepada Gubernur BI disertai dengan :Rancangan akta pendirian badan hukum. data kepemilikandaftar calon anggota Dewan Komisaris dan anggota DireksiRencana struktur organisasi, serta personaliaAnalisis atas potensi dan kelayakan pendirian BPR Rencana sistem dan prosedur kerja;bukti setoran modal paling kurang 30% dari modal disetor minimumsurat pernyataan dari calon pemegang saham bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang .Bukti kesiapan operasional, antara lain :a.Daftar aktiva tetap dan inventarisb.Bukti penguasaan gedungc.Foto gedung dan tata letak ruangand.Contoh formulir yang akan digunakan untuk operasional banke.NPWP

IZIN USAHA BPRBI dalam jangka waktu selama-lamanya 60 hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap wajib memberikan pernyataan apakah permohonan izin usaha disetujui atau ditolak

Bank yang telah mendapat izin usaha dari BI wajib melakukan kegiatan usahanya selama2nya 60 hari sejak izin usaha diterbitkan

Apabila dalam jangka waktu tersebut BPR tetap melakukan kegiatan usahanya, maka BI berhak membatalkan izin usaha yang dikeluarkannya