LEGISLASI 1 KEDOKTERAN HEWAN UB SISTEM KESEHATAN HEWAN NASIONAL DAN KEBIJAKAN BIBIT DI EDIT DARI BERBAGAI SUMBER PRATIWI TS 6/11/2012 1 BIBIT DAN ZOONOSIS KH-UB
LEGISLASI 1 KEDOKTERAN HEWAN UB
SISTEM KESEHATAN HEWAN NASIONAL
DAN KEBIJAKAN BIBIT
DI EDIT DARI BERBAGAI SUMBERPRATIWI TS
6/11/2012 1BIBIT DAN ZOONOSIS KH-UB
KESEHATAN HEWAN NASIONAL
Melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan
manusia, hewan, beserta ekosistemnya
6/11/2012 2BIBIT DAN ZOONOSIS KH-UB
KESEHATAN HEWAN NASIONAL
1. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan2. Pengelolaan obat hewan dan alat dan mesin kesehatan
hewan3. Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Veteriner &
Kesejahteraan Hewan4. Pelayanan Kesehatan Hewan5. Pengaturan Tenaga Kesehatan Hewan6. Pelaksanaan medik reproduksi, medik konservasi,
forensik veteriner, Biomedik, kedokteran perbandingan
6/11/2012 3BIBIT DAN ZOONOSIS KH-UB
JENIS JENIS PENYAKIT HEWAN MENULAR YANG MENDAPAT PRIORITAS PENGENDALIAN DAN ATAU PEMBERANTASANNYA (Peraturan Dirjen Nak No. 59/Kpts/PD610/05/2007)
Zoonosis• Rabies • Avian Influenza (AI) • Brucellosis• Anthrax• Salmonellosis
Non Zoonosis• Newscastle Diseases• Jembrana• Bovine Viral Diarrheae• Septicemia Epizootica• Classical Swine Fever/CSF• Infectious Bovine
Rhinotracheitis/IBR• Infectious Bursal Disease
PENYAKIT HEWAN PRIORITAS
6/11/2012 4BIBIT DAN ZOONOSIS KH-UB
Kebijakan Pencegahan, Pengendalian Dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular
(Termasuk Zoonosis)
• Ditetapkan berdasarkan prioritas : “PenyakitHewan Menular Strategis”
• Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)• Langsung menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat
• Menjadi tanggung jawab Pemerintah daerahtergantung jenis PHMS strategis yang mendapatkan prioritas daerah
• Pengendalian dan pemberantasan PHMS yang bersifat zoonosis mendapat prioritas karenadipandang sebagai bagian dari antisipasiperlindungan terhadap kesehatan masyarakat.
PE
RT
EM
UA
N A
PR
ES
IAS
I IDE
NT
IFIK
AS
I PE
NY
AK
IT Z
OO
NO
SIS
6/11/2012 5BIBIT DAN ZOONOSIS KH-UB
BiosekuritiKesrawan
Pem. AM-PM, PenyembelihanHalal
KIE padapelakudankonsumen
Farm RPH PemasaranDistribusi
FUNGSI PENGAWASAN ZOONOSIS DAN KESRAWAN DALAM MEWUJUDKAN PRODUK
HEWAN ASUH
KIE
foodbornezoonoses
PRODUK HEWANASUH & BERDAYA
SAING
6/11/2012 6BIBIT DAN ZOONOSIS KH-UB
KEBIJAKAN PERBIBITAN TERNAK
6/11/2012 7BIBIT DAN ZOONOSIS KH-UB
KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN PERBIBITAN TERNAK
1. UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan
Hewan, mengamanatkan bahwa benih dan bibit ternak
menjadi tanggung jawab pemerintah dengan melibatkan
peran serta masyarakat dan swasta untuk menjamin
ketersediaan benih dan bibit secara berkesinambungan.
6/11/2012 8BIBIT DAN ZOONOSIS KH-UB
1) Kawasan sumber bibit Peta wilayah
2) SDG ternak, pemanfataannya : pembudidyaan & pemuliaan
3) SDM :* opersional : wasbit; insemin ator, PKB, ATR, rekorder,
klp/RTU peternakan/(4,6 jt);
* pendukung kebijakan : Kombit; Komisi Penilai Penetapan/
Pelepasan Rumpu/Galur;KomisiPertimbangan Uzur; Ass. perbibitan;
* pelaku : pemerintah (UPT), swasta dan
masyarakat/Village
Breeding Centre (VBC) dan para penangkar.
Dukungan Perbibitan
6/11/2012 9BIBIT DAN ZOONOSIS KH-UB
4) Regulasi : UU No 18/2009 ttg Peternakan dan
Kesehatan Hewan; RPP Perbibitan; PermentanPerbibitan
5) Teknologi : IB, TE, Multiple Ovulation of Embryo Transfer (MOET), IMF, splitting, cloning, sexing melindungi, melestarikan dan memanfaatkan
ternak asli dan local.
Dukungan Perbibitan
6/11/2012 10BIBIT DAN ZOONOSIS KH-UB
1) Penetapan Kebijakan Perbibitan Ternak
2) Penetapan Pedoman Perbibitan;
3) Pengaturan pemasukan dan pengeluaran
bibit/benih ternak.
4) Produksi bibit murni dan unggul
5) Penetapan pedoman, pengaturan dan
pengelolaan plasma nutfah peternakan
6) Produksi semen beku dan embryo
ternak bibit unggul
7) Penetapan pedoman pengawasan dan
produksi bibit/ benih ternak.
KEWENANGAN
PERBIBITAN
(PP. 38/2007)
6/11/2012 11BIBIT DAN ZOONOSIS KH-UB
UU No. 18 Tahun 2009 ttg Peternakan danKesehatan Hewan.
Permentan No. 35 /2006 ttg Pedoman Pelestariandan PemanfaatanSumberdaya GenetikTernak.
Permentan No. 36 / 2006 ttg SistemPerbibitan TernakNasional.
Landasan :
Kebijakan PerbibitanNasional
TUJUAN
1. MENINGKATKAN MUTU GENETIK (EFISIENSI
REPRODUKSI DAN PRODUKSI DENGAN
MENINGKATKAN KEMAMPUAN)
2. TERSEDIANYA BIBIT DLM JML YANG CUKUP
SECARA BERKELANJUTAN, MEMENUHI
PERSYARATAN TEKNIS DAN EKONOMIS (TDK
LAGI TERGANTUNG DARI LUAR)
3. PENGEMBANGAN SISTEM PERBIBITAN
4. PENGEMBANGAN USAHA-USAHA PERBIBITAN
5. PENGEMBANGAN KAWASAN / WILAYAH
PERBIBITAN
6/11/2012 12BIBIT DAN ZOONOSIS KH-UB
1.Perbaikan Mutu bibit(Program breeding yang jelas; penerapanGBP/bioteknologi reproduksi; pemurniandan sertifikasi);
2. Peningkatan Penyediaan Bibit(penyediaan/penjaringan semen/bibit sapi, optimalisasi UPT/VBC; PengembanganUsaha Dan Investasi Perbibitan melaluiKUPS dan CSR);
Strategi
Perbibitan
6/11/2012 13BIBIT DAN ZOONOSIS KH-UB
3. Optimalisasi Kelembagaan dan SDM Perbibitan melalui peningkatan :perandan fungsi para pelaku usaha perbibitan; sarana dan prasarana perbibitan; penerapanprinsip-prinsip perbibitan; kualitas SDM Perbibitan.
4. Kebijakan/Regulasi Perbibitan(Pewilayahan Sumber Bibit; PenetapanRumpun/Galur; Pengawasan mutubenih/bibit ternak);
Strategi
Perbibitan
6/11/2012 14BIBIT DAN ZOONOSIS KH-UB
TRBP : adalah ruminansia besar yang melahirkan
<5 kali atau berumur di <8 tahun danruminansia
kecil yang melahirkan <5 kali atauberumur
<4 th 6 bulan Pengendalian adalah serangkaian
kegiatan untuk mengelola dan menatapenggunaan TRBP melalui identifikasistatus reproduksi, penyeleksian, penjaringan dan pembibitan.
6/11/2012 15BIBIT DAN ZOONOSIS KH-UB
LANGKAH OPERASIONAL
1. Pengembangan dan penguatan kelompok sumberbibit dlm rangka tersedianya calon bibit ternak ygbermutu dan terciptanya kantong-kantong bibitternak atau VBC.
2. Penjaringan dan seleksi bibit ternak untuk UPT danVBC.
3. Optimalisasi BPTU dan UPTD seluruh Indonesia .
4. Lomba dan kontes ternak.
6/11/2012 16BIBIT DAN ZOONOSIS KH-UB
LANGKAH OPERASIONAL
4. Optimalisasi penerapan IB, INKA dan TE.
5. Distribusi penggunaan pejantan/semen diwilayah sumber bibit.
6. Insentif dan Penyelamatan Betina produktif
7. Penerapan sistem mutu ternak.
6/11/2012 17BIBIT DAN ZOONOSIS KH-UB
LANGKAH OPERASIONAL
5. Pengelolaan SDG ternak.
6. Penerapan teknologi perbibitan terpadu.
7. Koordinasi dengan instansi terkait, komisi bibitdan pakar
8. Pemanfaatan skim kredit perbibitan.
6/11/2012 18BIBIT DAN ZOONOSIS KH-UB
SELAMAT MENEMPUH UAS6/11/2012 19BIBIT DAN ZOONOSIS KH-UB