I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kabupaten Nagan Raya secara historis dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2002 dengan empat kabupaten lainnya dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darusssalam, yaitu Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Aceh Tamiang, yang diresmikan pada tanggal 22 Juli 2002. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Ibukota Pemerintahan dipusatkan di Suka Makmue, Ibukota Kecamatan Suka Makmue. Pejabat Bupati Nagan Raya melalui keputusannya menetapkan organisasi, kewenangan dan tugas dari sekretariat, Dinas, Badan, Kantor dan unit kerja lainnya yang membantu tugas-tugas Bupati. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Nagan Raya nomor 4 tahun 2008 termasuk dengan instansi lainnya. Pembentukan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya juga berdasarkan Qanun Kabupaten Nagan Raya No. 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Nagan Raya. 1
31
Embed
Makalah PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DI KABUPATEN NAGAN RAYA
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kabupaten Nagan Raya secara historis dibentuk berdasarkan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2002 dengan
empat kabupaten lainnya dalam Propinsi Nanggroe Aceh
Darusssalam, yaitu Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo
Lues, Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Aceh Tamiang, yang
diresmikan pada tanggal 22 Juli 2002.
Dalam menjalankan roda pemerintahan, Ibukota Pemerintahan
dipusatkan di Suka Makmue, Ibukota Kecamatan Suka Makmue.
Pejabat Bupati Nagan Raya melalui keputusannya menetapkan
organisasi, kewenangan dan tugas dari sekretariat, Dinas, Badan,
Kantor dan unit kerja lainnya yang membantu tugas-tugas Bupati.
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya
dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Nagan Raya nomor 4 tahun
2008 termasuk dengan instansi lainnya. Pembentukan Dinas
Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya juga berdasarkan
Qanun Kabupaten Nagan Raya No. 4 Tahun 2008 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Kabupaten Nagan Raya.
Kabupaten Nagan Raya merupakan daerah agraris, dimana
sektor peternakan menjadi sektor paling menentukan dalam
pembangunan masyarakatnya, di mana 80% penduduk bergerak
dibidang usaha-usaha pertanian sekaligus sebagai peternak, maka
produktifitas peternakan yang tinggi merupakan keberhasilan Daerah
1
yang perlu diwujudkan dan dikembangkan. Namun, pencapaian
keberhasilan peternakan memerlukan suatu perencanaan yang
terarah dan tepat sasaran.
B. Tujuan
1. Sebagai bahan yang digunakan dalam penyusunan
perencanaan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan
Raya.
2. Sebagai bahan yang digunakan dalam pelaksanaan,
monitoring dan evaluasi.
C. Sasaran
1. Tersedianya pedoman dan petunjuk penyusunan perencanaan
yang tepat, terarah dan berkelanjutan
2. Terlaksananya pembangunan peternakan melalui pelayanan
kesehatan hewan.
3. Tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha agribisnis peternakan
yang mendukung bahan baku agroindustri.
4. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani ternak dan
masyarakat pada umumnya.
2
II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Bab I
menyebutkan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk
menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan
dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya sesuai
dengan kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam di dalam melayani masyarakat menaruh harapan
dengan Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat
Petani.
A. Visi
Visi adalah cara pandang jauh ke depan suatu konstitusi harus
dibawa agar lebih eksis, administratif dan inovatif yang merupakan
gambaran yang menantang terhadap keadaan masa depan yang
diinginkan. Adapun visi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten
Nagan Raya adalah “Terwujudnya Peningkatan Pendapatan dan
3
Kesejahteraan dengan Pemantapan Usaha Pertanian dan
Peternakan yang tangguh, mandiri dan berkesinambungan
serta berwawasan lingkungan”.
B. Misi
Misi merupakan jabaran tentang apa yang akan dilakukan, siapa
penerima manfaat (beneficiaries), apa kompetensi utama daerah dan
mengapa itu perlu dilakukan. Misi bersifat berlaku terus menerus
(tidak terbatas waktunya).
Misi adalah langkah-langkah yang akan ditempuh oleh suatu
institusi atau lembaga untuk mencapai visi. Dinas Pertanian dan
Peternakan Kabupaten Nagan Raya memiliki misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan Pendayagunaan Sumber Daya Sarana dan
Prasarana Usaha Pertanian dibidang Perbenihan, Alat Mesin
kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di
lapangan. adapun fungsi dan tugas UPTD Puskewan dalam
pengendalian penyakit hewan adalah sebagaiberikut :
13
1. Pelaksanaan penyehatan hewan sebagai upaya mesdis yang
meliputi kegiatan prefentif (pencegahan) kuratif (pengobatan),
rehabilitatif (pemulihan kesehatan pra sakit) dan pelayanan
medik reproduksi.
2. Pemberian pelayanan kesehatan masyarkat Veteriner yang
meliputi kegiatan penanganan hygiene dan sanitasi bahan
pangan asal hewan (daging, telur dan susu) agar tidak
mengandung unsur kimia maupun mikroba dan pengambilan
specimen produk hewan untuk pengujian lebih lanjut.
3. Pelaksanaan epidemiologis yang meliputi kegiatan surveline
dan pemetaan, pengamatan dan pemeriksaan terhadap penyakit
hewan menular (PHM) secara klinik maupun epidemiologis dan
melaporkan setiap adanya wabah penyakit hewan di wilayah
kerjanya ke dinas Kabupaten.
4. Pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah.
5. Pemberian jasa veteriner dokter hewan yang kegiatannya
meliputi pelayanan kesehatan hewan dan pelayanan kesehatan
masyarakat veteriner, meberikan konsultasi veteriner dan
penyuluhan di bidang kesehatan hewan, mengeluarkan surat
keterangan dokter hewan dalam rangka status kesehatan hewan
dan pemeriksaan dokumen terhadap hewan/ternak yang masuk
ke dalam wilayah kerja.
1. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang)
14
Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) adalah
perumusan perencanaan suatu wilayah meliputi program dan
kegiatan tahunan yang dibahas bersama antara pemerintah, lembaga
masyarakat dan tokoh masyarakat untuk memperoleh perencanaan
dari bawah yang tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional,
memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat.
3. Kebijakan Umum APBD (KUA)
Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat
kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)
Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan,
rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
15
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi pendapatan, belanja
program dan kegiatan SKPD serta pembiayaan yang telah di sah kan.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perubahan adalah
dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang berisikan
perubahan-perubahan anggaran dan kegiatan, meliputi
peninjauan pelaksanaan kegiatan menurut anggaran belanja
tambahan (ABT).
7. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lakip)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lakip) adalah
pernyataan kualitatif tentang perubahan atau dampak positif
yang dihasilkan oleh suatu kegiatan.
B. Pelaksana Program/ Kegiatan
1. Pengguna Anggaran
Pengguna Angaran adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran kementerian
negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
2. Kuasa Pengguna Anggaran
Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi
kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna
16
anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
kementerian negara/ lembaga/SKPD.
3. Pengendali Kegiatan
Pengendali Kegiatan adalah pejabat yang menyusun
Rencana Operasional Kegiatan, petunjuk teknis dan
menyiapkan administrasi pencairan dana, pengadaan barang
dan jasa sesuai aturan yang
berlaku serta membagi dan menjabarkan barang/bahan
kepada sasaran. Pengendali kegiatan bertanggung jawab
kepada Pengguna Anggaran.
4. Pembantu Pengendali Kegiatan
Pembantu Pengendali Kegiatan adalah pejabat yang
membantu tugas-tugas pengendali kegiatan dan melaksanakan
tugas –tugas lain yang diberikan oleh pengendali kegiatan.
5. Pemegang Kas
Pemegang Kas adalah petugas yang menerima,
membayar, mencatat dan membukukan semua pengeluaran
berdasarkan pertanggungjawaban anggaran yang bertanggung
jawab kepada Pengguna Anggaran.
6. Pembantu Pemegang Kas
Pembantu Pemegang Kas adalah Petugas yang
membantu tugas-tugas pemegang kas dan melaksanakan
tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemegang kas.
7. Bendaharawan Barang
17
Bendaharawan Barang adalah petugas penerima barang
dan bahan serta aset, mencatat dan membukukan sesuai
aturan dan bertanggung jawab kepada pengguna anggaran.
C. Operasional Program/Kegiatan menuju ”Good
Governance”
Pemerintah yang bersih dan bebas unsur KKN merupakan
harapan semua pihak. Hal tersebut akan menciptakan pembangunan
yang sesuai
dengan kebutuhan dan sumberdaya yang tersedia. Upaya-
upaya untuk menciptakan ”Good Governance” dapat dilakukan
melalui:
6. Operasional dapat dilaksanakan melalui proses menyusun
pedoman umum, petunjuk teknis dan pembentukan panitia
pelaksana sesuai peraturan yang berlaku.
7. Dalam pengadaan barang dan jasa berpedoman kepada
Keppres No 80 tahun 2003 dan Permen no 13 tahun 2006.
8. Pengalokasian barang/bahan atau peralatan tepat sasaran
sesuai perencanaan pengalokasian yang telah tersusun.
9. Evaluasi dan monitoring terhadap pengadaan, penyaluran dan
pelaksanaan dari pihak pemerintah dan lembaga masyarakat
serta menerima kritik dan saran dari pihak manapun untuk
perbaikan.
18
V. MASALAH DAN PEMECAHANNYA
A. Masalah-masalah yang dihadapi
1. Kurangnya pengetahuan tokoh masyarakat dan peternak dalam
penyusunan perencanaan yang benar.
2. Pada setiap pelaksanaan Rakorbang, para pejabat tingkat
kecamatan dan tokoh masyarakat yang hadir belum dapat
mengusulkan program yang tepat untuk pembangunan
peternakan di wilayahnya.
3. Program dan kegiatan yang menjadi final di tingkat kabupaten
merupakan yang disusun oleh pejabat penyusunan perencanaan
sehingga tergambarkan perencanaan masih top down bukan
buttom up.
4. Masih rendahnya pengetahuan petugas dalam hal penyusunan
perencanaan sebagaimana yang diharapkan.
5. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat peternak
terhadap kesehatan ternaknya.
6. Belum berjalannya perencanaan secara sistematis, terpadu dan
berkelanjutan, sehingga pembangunan suatu bidang tidak
didukung oleh bidang lainnya.
7. Belum maksimalnya penggunaan lahan-lahan tidur dan cadangan
lahan produktif yang berpotensi untuk meningkatkan produksi
peternakan.
19
8. Masih kurangnya tenaga medis dan para medis serta peralatan
kesehatan hewan dan belum adanya laboratorium untuk
pemeriksaan hasil specimen ternak.
B. Upaya – Upaya Pemecahan Masalah
1. Perlunya sosialisasi dan pelatihan agar pengetahuan para tokoh
masyarakat, peternak dan petugas dapat membuat perencanaan
yang benar.
2. Perlu dilakukannya sosialisasi ke tingkat masyarakat, sehingga
perencanaan dapat disusun bersama sesuai kebutuhan dan
potensi yang tersedia di masyarakat dan peternak.
3. Perlu pengiriman petugas untuk mengikuti pelatihan-pelatihan
serta mengadakan pelatihan-pelatihan perencanaan di tingkat
Kabupaten.
4. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat peternakan akan
pentingnya memperhatikan kesehatan ternak.
5. Dilakukannya rapat koordinasi dan sinkronisasi program dan
kegiatan di Tingkat Kabupaten agar perencanaan pembangunan
peternakan dapat sinergis dan terpadu.
6. Perlu dukungan dana agar program pemanfaatan lahan-lahan
tidur dan cadangan lahan produktif dapat dan cepat digunakan
secara optimal.
20
7. Perlu penambahan jumlah medis dan para medis serta sarana
dan prasarana kesehatan hewan untuk lancarnya kegiatan
pelayanan kesehatan ternak masyarakat.
21
VI. PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Perencanaan yang sistematis, terpadu, sinergis dan
berkelanjutan sangat dibutuhkan, sehingga pelaksanaan suatu
kegiatan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan potensi yang
tersedia di Bidang Peternakan dan kesehatan hewan khususnya
dan pada umumnya bidang bidang lain di Dinas Pertanian dan
Peternakan di Kabupaten Nagan Raya.
2. Good Governance dapat tercapai dengan perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan yang baik serta dengan adanya
partisipasi masyarakat.
3. Sosialisasi dari perancang perencanaan kepada kelembagaan
peternak dan masyarakat akan menumbuhkan perencanaan
buttom up yang benar.
B. Saran
1. Partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan agar perencanaan dan
pelaksanaannya tepat sasaran.
2. Agar semua perancang perencanaan dan semua instansi yang
ada dapat terkoordinir untuk menetapkan perencanaan yang
senergik dan berkelanjutan.
22
DAFTAR PUSTAKA
DPRD Kabupaten Nagan Raya. 2005. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor : 2 Tahun 2005. DPRD Kabupaten Nagan Raya. Suka Makmue.
LGSP. 2006. Prinsip-prinsip Good Governance. Bahan Training dan Workshop. Government Community Citizen Government Support Program. USAID.
. 2006. Millenium Development Goals (MDGs). Bahan Training dan Workshop. Government Community Citizen Government Support Program. USAID.
. 2006. Review dan Pengembangan Visi, Misi Dan Agenda. Bahan Training dan Workshop. Government Community Citizen Government Support Program. USAID.
. 2006. Bagaimana menyusun pagu anggaran indikatif. Bahan Training dan Workshop. Government Community Citizen Government Support Program. USAID.
. 2006. Penyusunan Indikator Kinerja. Bahan Training dan Workshop. Government Community Citizen Government Support Program. USAID.
. 2006. Rancangan Pedoman Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja DPRD. Bahan Training dan Workshop. Government Community Citizen Government Support Program. USAID.
Mendagri. 1982. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Depdagri. Jakarta.
. 2006. Permendagri No 13 Tahun 2006. Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jendral Bina Administrasi Keuangan Negara. Jakarta.