LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT SATKER DEKONSENTRASI 05
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
SATKER DEKONSENTRASI 05
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
TAHUN 2020
KATA PENGANTAR
Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan
rahmat-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dapat disusun
dengan baik. LAKIP Program Pencegahan dan Pengendalian Dinas Kesehatan Provinsi
Banten disusun untuk memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP ini berpedoman kepada
Peraturan Menteri PAN/RB no 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Tujuan dari penyusunan LAKIP adalah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan
dan program kerja yang diselenggarakan sebagai wujud pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan dalam mencapai tujuan
yang telah ditetapkan. Selain itu laporan ini disusun dalam rangka menyampaikan hasil
evaluasi dan analisis realisasi kinerja kegiatan dari pelaksanaan kebijakan dan program
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Banten serta
hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam Tahun Anggaran 2020
Penyusunan LAKIP ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik dan
meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten
Serang, Januari 2020
Kepala Dinas Kesehatan
ttd
Dr. dr. Hj. Ati Pramudji Hastuti, MARS
NIP 197308152003122005
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan
kinerja tahunan berisi pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam mencapai
tujuan/sasaran strategis. Pencapaian sasaran menyajikan informasi tentang : pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi,
penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator
kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang
direncanakan.
Secara garis besar Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Banten telah berhasil
melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dalam pencapaian kinerja
tahun 2020 dengan capaian rata-rata sasaran strategis sebesar 90 persen, meskipun di
satu sisi ada yang melebihi target dan ada yang tidak mencapai target yang
direncanakan.
Walau pencapaian Penetapan Kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi
Banten sudah dianggap cukup baik, namun dalam pelaksanaannya masih dirasakan ada
beberapa hal belum sesuai dengan harapan. Perencanaan yang kurang matang dalam
mengimplementasikan rencana kerja merupakan salah satu permasalahan yang
mengakibatkan salah satu target penetapan kinerja tidak tercapai.
Pencapaian sasaran strategis Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Banten harus
ditingkatkan untuk tahun anggaran selanjutnya, sehingga beberapa perbaikan dan tindak
lanjut mutlak diperlukan. Keberhasilan pencapaian target sendiri disamping ditentukan
oleh kinerja faktor internal juga ditentukan oleh dukungan eksternal, seperti kerjasama
dengan unit-unit lain di lingkungan DInas Keseshatan Provinsi sera institusi terkait
lainnya. Semoga ke depannya, kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Banten
yang sudah relatif baik ini dapat terus dipertahankan dan dapat memberikan dampak
yang signifikan dalam rangka menurunnya angka kesakitan dan angka kematian
penyakit menular dan tidak menular serta meningkatkan kesehatan jiwa.
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.......................................................................................................ii
RINGKASAN EKSEKUTIF...........................................................................................iii
DAFTAR ISI....................................................................................................................iv
DAFTAR TABEL.............................................................................................................v
DAFTAR GRAFIK..........................................................................................................vi
DAFTAR LAMPIRAN...................................................................................................vii
BAB 1 PENDAHULUAN................................................................................................1
1.1 Latar Belakang......................................................................................................1
1.2 Visi dan Misi.........................................................................................................3
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi.......................................................................................4
1.4 Sumber Daya Manusia........................................................................................15
1.5 Sistematika Penulisan.........................................................................................15
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA...........................................................................18
2.1 Perencanaan Kinerja...........................................................................................18
2.2 Perjanjian Kinerja...............................................................................................24
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA........................................................................25
3.1 Capaian kinerja...................................................................................................25
3.2 Realisasi Anggaran.............................................................................................35
BAB 4 PENUTUP..........................................................................................................37
4.1 Kesimpulan.........................................................................................................37
4.2 Tindak Lanjut......................................................................................................37
DAFTAR GRAFIK
Grafik 3.1 Presentase ODHA Baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV…….. 23
Grafik 3.2 Persentase Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC……………………...24
Grafik 3.3 Persentase anak 0-11 tahun yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap...26
Grafik 3.4 Persentase kasus kusta baru tanpa cacat…………………………………….29
Grafik 3.5 Persentase kasus malaria positif yang diobati sesuai standar……………....30
Grafik 3.6 Jumlah kabupaten/kota melaksanakan deteksi dini kanker………………...31
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Distribusi Pegawai di Bidang P2P …………………………………………..16
Tabel 2.1 Cascading Indikator RAP, RAK dan Dana Dekonsentrasi………………… 20
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten…………………… 23
Tabel 3.1 Realisasi Anggaran Tiap Kegiatan………………………………………… 33
Tabel 3.2 Realisasi kinerja perjanjian Kinerja………………………………………35
DAFTAR LAMPIRAN
Perjanjian Kinerja TA 2020
Capaian Indikator Kinerja Bulanan
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh
semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,
kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan
sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan
pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program
dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh
periode sebelumnya.
Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode
pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024
akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan
perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara
berpenghasilan menengah atas (Upper-Middle Income Country) yang memiliki kondisi
infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan
rakyat yang lebih baik. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka
menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju,
adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan
menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan
keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya manusia
yang berkualitas dan berdaya saing.
Isu-isu strategis yang ada di bidang P2 dinkes provinsi Banten tahun 2020
Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular, Meningkatnya fasilitas pelayanan
kesehatan yang memenuhi standar dan Pelayanan kesehatan jiwa terwujudnya gerakan
Banten bebas pasung. Dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid 19 provinsi
Banten melakukan upaya Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat
PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga
terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) sedemikian rupa untuk mencegah
1
kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), membentuk Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ditingkat
provinsi dan Kab/kota se-Provinsi Banten, melakukan pemeriksaan Check point di
tempat pengawasan pelaksanaan PSBB di kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan provinsi
Banten dalam upaaya pencegahan Covid 19 melakukan pemeriksaan rapid masal untuk
semua masyrakat Banten terutama untuk wilayah zona merah, melakukan pelacakan
kasus dan swap PCR, Rumah Sakit khusus pelayanan covid.
Dinas Kesehatan Provinsi Banten menerima dana dekonsentrasi salah satunya
dekonsentrasi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan sejak tahun 2017
telah dilakukan Penandatangan Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi dengan Direktur Jenderal P2P terhadap indikator dan target kinerja atas
pemanfaatan dana dekonsentrasi. Dalam perjanjian disampaikan bahwa Ditjen P2P akan
memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas
Kesehatan provinsi Banten atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2020
dengan menggunakan anggaran Dekonsentrasi. Laporan kinerja ini merupakan
pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 28 menyatakan
bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi pelaksana kegiatan Dana
Dekonsentrasi menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan dan
Kinerja sebagaimana berlaku bagi kuasa Pengguna Anggaran pada tingkat pemerintah
pusat dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Keuangan
dan Kinerja atas pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi kepada gubernur dan
Menteri/Pimpinan Lembaga terkait. Selain itu Peraturan Menteri PAN/RB No. 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan bahwa
Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada
Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat
unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakatidan menyampaikannya kepada
Menteri/Pimpinan Lembaga.
3
1.2 Visi dan Misi
Visi dan Misi Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 mengikuti Visi dan
Misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat,
mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”. Upaya untuk mewujudkan
visi ini dilaksanakan melalui 9 misi pembangunan yaitu:
1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.
10. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Peran Ditjen P2P dalam mendukung pencapaian indikator Kementerian
Kesehatan yakni menyelenggarakan pencegahan dan pengendalian peyakit secara
berhasil-guna dan berdaya-guna dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya melalui kegiatan surveilans dan karantina
kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, pencegahan dan
pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik, pencegahan dan pengendalian
penyakit tidak menular, pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan
dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program P2P.
Seiring dengan pergantian kepemimpinan Pemerintahan Provinsi Banten
berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur Banten)
periode Tahun 2017-2022 Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih mengusung
visi dan misi yang merupakan visi misi Provinsi Banten 2017-2022. Dalam Visi dan
Misi nya, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten terpilih , Dr. H. Wahidin
Halim, M.Si dan H. Andika Hazrumy, S.Sos, M.AP dengan tegas menyampaikan
Visinya untuk 2017 – 2022 yaitu “Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing,
Sejahtera dan Berakhlakul Karimah”.
Dalam rangka pencapaian Visi tersebut, dengan memperhatikan kondisi dan
permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang
dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut:
1). Menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance);
2). Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur;
3). Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas;
4). Meningkatkan akses dan pemerataan kesehatan berkualitas;
5). Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi
1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi
a. Tugas Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan Provinsi Banten menurut berdasarkan Peraturan
Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi
Perangkat Daerah Provinsi Banten menyebutkan bahwa “ Dinas Kesehatan
merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kesehatan”, Dinas
Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah”. Dinas Kesehatan
mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan
pemerintahanan di bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang
ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
b. Fungsi Dinas Kesehatan
Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud, Dinas
Kesehatan mempunyai fungsi sebagaimana Undang -Undang Nomor 23
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut :
a) Pengelolaan UKP rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah
kabupaten/kota;
b) Pengelolaan UKM Daerah provinsi dan rujukan tingkat Daerah
provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota;
5
c) Penerbitan rekomendasi izin rumah sakit kelas B dan fasilitas
pelayanan kesehatan tingkat Daerah provinsi;
d) Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan
e) UKP Daerah provinsi;
f) Penerbitan pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang dan
cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK);
g) Menetapkan rekomendasi Penerbitan izin Usaha Kecil Obat
h) Tradisional (UKOT);
i) Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh
masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan
dunia usaha tingkat provinsi; dan
j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan
tugas dan fungsinya.
2. Struktur Organisasi.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang
Struktur Organisasi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten dan
Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas
Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah,
Struktur organisasi Dinas Kesehatan beserta uraian tugas terdiri dari :
A. Kepala Dinas Kesehatan
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui
koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan,
penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas serta
program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Pelayanan
Kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit, serta Bidang Sumber Daya Kesehatan dan
Kefarmasian. Dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud,
Kepala Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
a) Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Kesehatan
berdasarkan rencana strategis Dinas Kesehatan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
b) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kesehatan
sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan
agar target kerja tercapai sesuai rencana;
c) Membina bawahan di lingkungan Dinas Kesehatan dengan cara
mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar
diperoleh kinerja yang diharapkan;
d) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Kesehatansesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan
hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran
pelaksanaan tugas;
e) Melaksanakan, mengorganisasikan, mengendalikan, membina, dan
mengevaluasi penyusunan program dan kegiatan bidang pelayanan
kesehatan, kesehatan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan
penyakit, dan sumber daya kesehatan dan kefarmasian;
f) Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam
pelaksanaan tugas;
g) Melaksanakan penyelenggaraan koordinasi kegiatan dinas dengan unit
kerja terkait;
h) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkunganDinas
Kesehatan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang
telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang
akan datang;
i) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kesehatan
sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas
kinerja Dinas Kesehatan; dan
j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan
maupun tertulis.
Kepala Dinas Dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud,
membawahkan :
7
a Sekretaris;
b Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan;
c Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
d Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian;
e Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat;
f Unit Pelaksana Teknis Dinas;
g Jabatan Fungsional.
B. Sekretaris
Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan
dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan,
mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan
kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, sekretaris
mempunyai fungsi sebagai berikut :
a)Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan
program kerja Dinas Kesehatan serta petunjuk pimpinan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
b)Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai
dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang
diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
c)Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan
Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak
terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d)Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara
berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk
mencapai target kinerja yang diharapkan;
e)Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standardisasi,
pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi
dan pelaporan;
f) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi umum
dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
g) Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis
penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang,
kehumasan, kepustakaan, dan efisiensi tatalaksana Dinas Kesehatan;
h) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat
dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-
tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
i) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas
yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas
kinerja; dan Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
pimpinan baik lisan maupun tertulis.
Sekretaris Dinas Kesehatan Dalam melaksanakan Tugas pokok
sebagaimana dimaksud, membawahkan :
a Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
b Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c Kepala Sub Bagian Keuangan;
C. Bidang Pelayanan Kesehatan
Bidang pelayanan kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Dinas Kesehatan dalam merencanakan perumusan kebijakan,
melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan
program dan kegiatan Seksi Kerjasama Pelayanan Kesehatan, Seksi
Pelayanan Kesehatan Rujukan, sertaSeksi Pembiayaan dan Jaminan
Kesehatan Masyarakat.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud, bidang
pelayanan kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a)Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pelayanan
Kesehatan berdasarkan program kerja Dinas Kesehatan serta petunjuk
pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
9
b)Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pelayanan
Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang
ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan
Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pelayanan
Kesehatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
e) Merencanakan pembinaan kegiatan kerjasama pelayanan kesehatan dan
kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, pembiayaan dan
jaminan kesehatan masyarakat;
f) Merencanakan pengendalian kegiatan kerjasama pelayanan kesehatan
dan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, pembiayaan dan
jaminan kesehatan masyarakat;
g) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pelayanan Kesehatan dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan
laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
h) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Kesehatan
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai
bentuk akuntabilitas kinerja; dan
i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan
maupun tertulis.
Bidang pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Dalam melaksanakan Tugas
pokok sebagaimana dimaksud, membawahkan :
a Seksi Kerjasama Pelayanan Kesehatan;
b Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
c Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat.
D. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam merencanakan
perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta
pengendalian pelaksanaan program dan kegiatanSeksi Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Menular, Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak
Menular dan Kesehatan Jiwa serta Seksi Surveilans, Imunisasi dan Krisis
Kesehatan.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud, Kepala Bidang
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi sebagai
berikut:
a) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit berdasarkan program kerja Dinas Kesehatan
serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas pokok
dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat
berjalan efektif dan efisien;
c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan
dalam pelaksanaan tugas;
d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit secara berkala sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja
yang diharapkan;
e) Merencanakan penyelenggaraan sistem kewaspadaan dini terhadap
penyebaran penyakit dan faktor resiko yang berpotensi menimbulkan
Kejadian Luar Biasa/Wabah dan bencana;
11
f) Merencanakan pemantauan, pembinaan dan pengendalian program
Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular,Penyakit Tidak
Menular, Kesehatan Jiwa, Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan;
g) Menyusun bahan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, dan
lembaga lain dalam Pencegahan dan pengendalian Penyakit
Menular,Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa, Surveilans,
Imunisasi dan Krisis Kesehatan;
h) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan cara membandingkan
antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di
masa yang akan datang;
i) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan
secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan Melaksanakan
tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun
tertulis.
Bidang Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dalam
melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud, membawahkan :
a Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
b Seksi Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan;
c Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan Jiwa;
E. Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam merencanakan
perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta
pengendalian pelaksanaan program dan kegiatanSeksi Sumber Daya
Manusia Kesehatan, Seksi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, serta
Seksi Kefarmasian dan Pangan.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud, Kepala bidang
sumber daya kesehatan dan Kefarmasian mempunyai fungsi sebagai
berikut:
a) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Sumber Daya
Kesehatan dan Kefarmasian berdasarkan program kerja Dinas Kesehatan
serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Sumber
Daya Kesehatan dan Kefarmasian sesuai dengan tugas pokok dan
tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan
efektif dan efisien;
c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan
Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;
d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Sumber
Daya Kesehatan dan Kefarmasian secara berkala sesuai dengan peraturan
dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;
e) Merencanakan pengendalian program pengembangan dan pemberdayaan
sumber daya manusia kesehatan, Obat publik dan perbekalan kesehatan
serta pengawasan kefarmasian dan pangan;
f) Menyusun bahankoordinasi dengan lintas program, lintas sektor,
organisasi profesi, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan
pihak swasta program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya
manusia kesehatan, Obat publik dan perbekalan kesehatan serta
pengawasan kefarmasian dan pangan;
g) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Sumber
Daya Kesehatan dan Kefarmasian dengan cara membandingkan antara
rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
dan
13
h) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Kesehatan
dan Kefarmasian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan
maupun tertulis.
Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian Dinas Kesehatan Dalam
melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud, membawahkan :
a Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
b Seksi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;
c Seksi Kefarmasian dan Pangan;
F. Bidang Kesehatan Masyarakat
Bidang kesehatan masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Dinas Kesehatan dalam merencanakan perumusan kebijakan,
melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan
program dan kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Seksi Promosi
dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Seksi Kesehatan Lingkungan,
Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud, bidang
kesehatan masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:
a) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Kesehatan
Masyarakat berdasarkan program kerja Dinas Kesehatan serta petunjuk
pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab
yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan
efisien;
c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan
Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kesehatan
Masyarakat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
e) Merencanakan pembinaan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi,
promosi dan pemberdayaan masyarakat, serta kesehatan lingkungan,
kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
f) Mengendalikan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan
pemberdayaan masyarakat, serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja
dan kesehatan olahraga;
g) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Kesehatan Masyarakat dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan
laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
h) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Masyarakat
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai
bentuk akuntabilitas kinerja; dan
i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan
maupun tertulis.
Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Dalam melaksanakan
Tugas pokok sebagaimana dimaksud, membawahkan:
a Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
b Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
c Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja dan Kesehatan Olahraga
15
G. Unit Pelaksana Teknis Dinas
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2016 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
Dinas Kesehatan Provinsi Banten memiliki UPTD sebagai berikut : Balai
Kesehatan Kerja Masyarakat (BKKM), Balai Laboratorium Kesehatan
Daerah (Balai Labkesda), RSUD Malingping dan RSUD Banten. Bagan
susunan organisasi sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lakip ini.
1.4 Sumber Daya Manusia
Pada tahun 2020, jumlah pegawai di Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi
Banten sebanyak 35 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS
dengan distribusi pegawai di seksi surveilans imunisasi Krantina Kesehatan 7 orang
PNS dan 4 orang non PNS, seksi pengendalian penyakit 8 orang PNS dan 5 orang
non PNS, dan seksi penyakit tidak menular dan keswa 5 orang PNS dan 4 orang
non PNS.
Tabel 1.1
Distribusi Pegawai di Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Banten s/d Tahun
2020
NO Jenis Tenaga Jumlah
1. Status Pegawai
1. PNS 20
2. Non PNS 13
Jumlah 33
2. Jabatan
1. Eselon III 1
2. Eselon IV 3
3. Pelaksana PNS 17
Jumlah 23
3. Strata Pendidikan
1. Magister ( S2 ) 6
2. Strata 1 ( S1 ) & Diploma IV 16
3. SLTA / Umum 1
Jumlah 23
1.5 Sistematika Penulisan
1. Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada
aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang
sedang dihadapi organisasi.
2. Bab II Perencanaan Kinerja
Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kementerian
Kesehatan Tahun 2020.
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
a. Capaian Kinerja Organisasi
Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
organisasi.
b. Realisasi Anggaran
Sub bab ini menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan dan
telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan
dokumen Perjanjian Kinerja
4. Bab IV Penutup
Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk
meningkatkan kinerjanya.
BAB 2
PERENCANAAN KINERJA
2.1 Perencanaan Kinerja
Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan
berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada
atau yang mungkin timbul. Perencanaan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi mengacu
pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, Rencana Aksi
Program Direktorat Jenderal P2P dan RKPD Dinas Kesehatan Provinsi.
Sasaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020-2024
adalah menurunnya penyakit menular, penyakit tidak menular serta meningkatnya
kesehatan jiwa. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:
1. Persentase Orang dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on
ART) sebesar 60% pada akhir tahun 2024;
2. Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC succes rate) sebesar 90%
pada akhir tahun 2024;
3. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria sebanyak 405
kabupaten/kota pada akhir tahun 2024;
4. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta sebanyak 514 kabupaten/kota pada
akhir tahun 2024;
5. Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi sebanyak 190
kabupaten/kota pada akhir tahun 2024;
6. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia < 18 tahun
sebanyak 350 kabupaten/kota pada akhir tahun 2024;
7. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pencegahan dan pengendalian PTM
sebanyak 514 kabupaten/kota pada akhir tahun 2024;
8. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia
0-11 bulan sebesar 95% pada akhir tahun 2024;
9. Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan
penyalahgunaan napza sebanyak 514 kabupaten/kota pada akhir tahun 2024;
17
10. Persentase kabupaten/kota yang mempunyai kapasitas dalam pencegahan dan
pengendalian KKM sebesar 86% pada akhir tahun 2024;
11. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi penyakit infeksi tropis terabaikan
sebanyak 472 kabupaten/kota pada akhir tahun 2024;
12. Persentase faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan sebesar 100%
pada akhir tahun 2024;
13. Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis
laboratorium yang dimanfaatkan sebesar 100% pada akhir tahun 2024.
Rencana Aksi Program tersebut selanjutnya diturunkan dalam indikator untuk
Direktorat dan Dinas Kesehatan Provinsi dengan penjabaran sebagai berikut. Indikator
kinerja Dinas Kesehatan Provinsi yakni:
1. Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ART
2. Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC
3. Persentase anak 0-11 bulan yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap
4. Persentase kasus kusta baru tanpa cacat
5. Persentase kasus malaria positif yang diobati sesuai standar
6. Jumlah kabupaten/kota endemis yang melakukan POPM filariasis
7. Jumlah kabupaten/kota melaksanakan deteksi dini kanker
8. Nilai kinerja penganggaran
Secara lengkap cascading indikator Program Pencegahan dan Pengendalian
adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1
Cascading Indikator RAP, RAK dan Dana Dekonsentrasi
Tahun 2020
Indikator Kinerja Program P2P Indikator Kinerja Kegiatan
Direktorat/Setditjen P2P
Indikator Kinerja Kegiatan
Dinas Kesehatan Provinsi
1. Persentase Orang Dengan HIV-AIDS yang menjalani
Terapi ARV (ODHA on ART)
1. Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai
pengobatan ART
1. Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai
pengobatan ART
2. Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC
succes rate)
2. Cakupan pengemuan dan pengobatan TBC (TBC
treatment coverage)
2. Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC
3. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria 3. Jumlah Kab/Kota yang mencapai API<1/1.000
penduduk
3. Persentase kasus malaria positif yang diobati sesuai
standar
4. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta 4. Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat 4. Persentase kasus kusta baru tanpa cacat
5. Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai
eliminasi
5. Jumlah Kab/Kota endemis filariasis berhasil
menurunkan angka mikrofilaria <1%
5. Jumlah kabupaten/kota endemis yang melakukan
POPM filariasis
6. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pencegahan
perokok usia < 18 tahun
6. Jumlah Kab/Kota yang menerapkan Kawasan -
19
Indikator Kinerja Program P2P Indikator Kinerja Kegiatan
Direktorat/Setditjen P2P
Indikator Kinerja Kegiatan
Dinas Kesehatan Provinsi
Tanpa Rokok (KTR)
7. Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan
Layanan Upaya Berhenti merokok (UBM)
7. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pencegahan dan
pengendalian PTM
8. Jumlah Kab/Kota yang melakukan deteksi dini
faktor risiko PTM ≥80% populasi usia ≥ 15 tahun
9. Jumlah Kab/Kota yang melakukan deteksi dini
penyakit kanker di ≥80% populasi usia 30-50
tahun
10. Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan deteksi dini
gangguan indera pada ≥ 40% populasi
6. Jumlah kabupaten/kota melaksanakan deteksi dini
kanker
8. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80%
imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan
11. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan
imunisasi dasar lengkap
12. Persentase anak usai bulan yang mendapat
imunisasi lanjutan campak rubella
13. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan
imunisasi dasar lengkap di Papua dan Papua Barat
7. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan
imunisasi dasar lengkap
9. Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini
masalah kesehatan jiwa dan penyalahgunaan napza
8. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan layanan
9. Penyalahguna Napza yang mendapatkan pelayanan
8. Jumlah Kab/kota yang melaksanakan deteksi dini
masalah kesehatan jiwa dan penyalahgunaan NAPZA
21
Indikator Kinerja Program P2P Indikator Kinerja Kegiatan
Direktorat/Setditjen P2P
Indikator Kinerja Kegiatan
Dinas Kesehatan Provinsi
rehabilitasi medis
10. Presentase penderita Depresi pada penduduk ≥ 15
tahun yang mendapat layanan
11. Presentase penderita Gangguan Mental Emosional
pada penduduk ≥ 15 tahun yang mendapat layanan
10. Persentase kabupaten/kota yang mempunyai kapasitas
dalam pencegahan dan pengendalian KKM
12. Persentase Kab/Kota yang memiliki
Pelabuhan/Bandar Udara/PLBDN yang
mempunyai kapasitas sesuai standar dalam
pencegaham dan pengendalian kedaruratan
kesehatan masyarakat
-
11. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi
penyakit infeksi tropis terabaikan
13. Jumlah Kab/kota dengan eradikasi frambusia -
12. Persentase faktor resiko penyakit di pintu masuk yang
dikendalikan
14. Persentase faktor resiko penyakit di pintu masuk
yang dikendalikan
-
13. Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko
dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan
15. Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor
risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang
dimanfaatkan
-
2.2 Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja merupakan wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi
amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten dengan Ditjen P2P telah
ditandatangani dan didokumentasikan sebagai berikut:
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten
NO Sasaran NO Indikator KinerjaTARG
ET
1 Menurunnya penyakit
menular, penyakit tidak
menular, serta
meningkatnya kesehatan
jiwa
1. Persentase ODHA baru ditemukan yang
memulai pengobatan ARV
77%
2. Persentase cakupan penemuan dan
pengobatan TBC
80%
3. Persentase anak 0-11 tahun yang
mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap
92,9%
4. Persentase kasus kusta baru tanpa cacat 87%
5. Presentase kasus malaria positif yang
diobati sesuai standar
95%
6. Jumlah kabupaten/kota melaksanakan
deteksi dini kanker
6
kab/kot
a
2 Terkelolanya anggaran
pencegahan dan
pengendalian penyakit
yang efisien dan akuntabel
7. Nilai kinerja penganggaran >80%
No Kegiatan Anggaran
1. Surveilans dan Karantina Kesehatan Rp. 215.056.000
2. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan
Zoonotik
Rp. 236.400.000
3. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Rp. 209.040.000
4. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Rp. 468.000.000
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit
Rp. 114.480.000
TOTAL Rp. 1.242.976.000
22
23
BAB 3
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian kinerja
Pada bab ini disajikan disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja
per setiap indikator:
1. Indikator: Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV
a. Definisi Operasional: Persentase ODHA yang baru ditemukan masuk dalam
layanan Perawatan Dukungan dan Pengobatan (PDP), yang memulai terapi Anti
Retro Virus.
b. Rumus/Cara perhitungan: Jumlah ODHA yang baru ditemukan masuk dalam
layanan Perawatan Dukungan dan Pengobatan (PDP), yang memulai terapi Anti
Retro Virus (ODHA yang inisiasi ART), dibagi dengan jumlah ODHA yang baru
ditemukan masuk dalam layanan Perawatan Dukungan dan Pengobatan (PDP),
dalam kurun waktu tertentu, dikali 100 persen.
c. Capaian Indikator
Grafik 3.1 Presentase ODHA Baru ditemukan yang memulai pengobatan
ARV
2018 2019 202076
77
78
79
80
81
82
83
84
85
84.4484629294756
82
79.1666666666667
Presentase ODHA Baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV
Tahun 2020 capaian indikator Persentase ODHA Baru ditemukan yang
memulai pengobatan ARV yaitu sebesar 79%. Indikator ini telah mencapai target
dipengaruhi oleh keterlibatan pengelola program dalam memantau pengobatan
secara rutin.
d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator
Refreshing petugas puskesmas tentang HIV AIDS
Penguatan Pencatatan dan Pelaporan Layanan Perawatan Dukungan
Pengobatan (PDP)
Melaksanakan Kegiatan Mobile VCT di Kabupaten Kota
Penambahan jumlah Layanan Perawatan Dukungan Pengobatan (PDP)
e. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Kegiatan penemuan kasus HIV AIDS kurang maksimal dilakukan di
masyarakat
f. Kendala/masalah yang dihadapi
Adanya peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten
Kota, sehingga kegiatan yang berhubungan dengan mengumpulkan massa
tidak dapat dilaksanakan
Efesiensi Anggaran kegiatan HIV AIDS
g. Pemecahan Masalah
Monitoring dan Evaluasi secara rutin
h. Efisiensi penggunaan sumber daya
Selama masa pandemic Covid 19 kegiatan Koordinasi, pencatatan dan
pelaporan dilaksanakan secara virtual, dan melalui komunikasi media
elektronik lainnya
2. Indikator: Persentase Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC
a. Definisi Operasional: Persentase semua kasus TB baru dan kambuh (termasuk TB
resistan obat) yang diobati dan dilaporkan diantara perkiraan insiden TB.
b. Rumus/Cara perhitungan: Jumlah semua kasus TB baru dan kambuh (termasuk TB
resistan obat) yang diobati dan dilaporkan dibagi perkiraan insiden TB dikali 100
persen
c. Capaian Indikator
Grafik 3.2 Persentase Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC
2018 2019 20200
20
40
60
80
100
120101 102
60
Cakupan Penemuan TBC
25
Capaian Indikator Persentase Cakupan Penemuan dan Pengobatan
TBC yang didapat dari Sistem Informasi Tuberkulosis Tahun 2020 adalah
60% , menurun dari tahun tahun sebelumnya.
d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator
Penyuluhan/Skrining pada populasi beresiko
Pelatihan petugas tentang TBC, tentang pencatatan dan Pelaporan TBC
secara virtual dan tatap muka
Melaksanakan Pertemuan Gerakan Banten Eliminasi TBC
Investigasi Kontak penderita TBC
Pemeriksaan terduga TBC
i. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Kegiatan penemuan kasus TBC kurang maksimal dilakukan di masyarakat
Beberapa pelayanan membatasi untuk pemeriksaan suspek TBC
j. Kendala/masalah yang dihadapi
Selama situasi Pandemi Covid 19 masyarakat kurang untuk memeriksakan
kesehatan di fasyankes
Adanya peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten
Kota, sehingga kegiatan yang berhubungan dengan mengumpulakn
masyarakat tidak dapat dilaksanakan
Efesiensi Anggaran kegiatan Penemuan dan Pengobatan TBC
k. Pemecahan Masalah
Monitoring dan Evaluasi secara rutin
Penemuan kasus TB melalui surevi kontak dengan dilakanakan dengan
cara door to door , tidak mengumpulkan masyarakat
l. Efisiensi penggunaan sumber daya
Selama masa pandemic Covid 19 kegiatan Koordinasi, pencatatan dan
pelaporan dilaksanakan secara virtual, dan melalui komunikasi media
elektronik lainnya
3. Indikator: Persentase anak 0-11 tahun yang mendapatkan Imunisasi Dasar
Lengkap
a. Definisi Operasional: Persentasi anak usia 0-11 bulan yang mendapat 1 dosis Hep
B, 1 dosis BCG, 4 dosis polio tetes, 1 dosis IPV, 3 dosis DPT-HB-Hib serta 1
dosis campak/MR di suatu wilayah pada kurun waktu 1 tahun,
b. Rumus/Cara perhitungan: Jumlah anak usia 0-11 bulan yang mendapat 1 dosis
Hep B, 1 dosis BCG, 4 dosis polio tetes, 1 dosis IPV, 3 dosis DPT-HB-Hib serta 1
dosis campak/MR di suatu wilayah pada kurun waktu 1 tahun dibagi dengan
jumlah seluruh bayi yang bertahan hidup di suatu wilayah pada kurun waktu yang
sama dikali 100 persen
c. Capaian Indikator
Grafik 3.3 Persentase anak 0-11 tahun yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap
PANDEGLANG
LEBAK
TANGERANG
SERANG
KOTA TANGERANG
KOTA CILEGON
KOTA SERANG
KOTA TANGESE
L
BANTEN
020406080
100120
88.9 87.297.7
107.9
77.796.8
78.489.8 91.3
Persentase anak 0-11 tahun yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap 2020
Capaian
Tahun 2020 capaian indikator Persentase Persentase anak 0-11 tahun yang
mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap yaitu sebesar 91.3%. Indikator ini belum
mencapai target dipengaruhi oleh pandemi Covid 19 sehingga jadwal dan
pelayanan imunisasi di posyandu dan fasyankes belum maksimal.
27
PANDEGLANG
LEBAK
TANGERANG
SERANG
KOTA TANGERANG
KOTA CILEGON
KOTA SERANG
KOTA TANGESE
L
Provin
si -
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
Persentase anak 0-11 tahun yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap 2017-2020
Target imunisasi dasar lengkap selama 2017 s.d 2020 mengalami kenaikan target.
Capaian imunisasi dasar lengkap tahun 2017 sebesar 84.0% menunjukkan tidak
tercapainya target (92.0%). Hal tersebut dipengaruhi karena pada tahun 2017
berlangsung kegiatan kampanye imunisasi Measles Rubella (MR) yang padat,
membuat petugas imunisasi yang terbatas tidak fokus saja pada ketercapaian
imunisasi dasar lengkap. Pada tahun 2018 dan tahun 2019 capaian imunisasi dasar
lengkap telah mencapai target,namun tahun 2020 mengalami penurunan capaian
imunisasi karena efek pandemi Covid 19, bahkan jumlah capaian selama 2017 s.d
2019 telah meningkat. Masih terdapat bebarapa kab/kota yang capaiannya melebih
100% dikarenakan perbedaan data sasaran yang dipakai provinsi dan kab/kota. Hal
tersebut didorong salah satunya adalah upaya peningkatan SDM yang berkualitas
yaitu dengan terlaksananya pelatihan petugas imunisasi di Kab/Kota dan pelatihan
petugas imunsasi.
d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator
Peningkatan SDM program imunisasi di semua tingkat
Bimbingan teknis yang berkualitas, secara berkala dan rutin disemua
tingkat
Pemenuhan kebutuhan logistik : vaksin, ADS, Safety Box dan peralatan
rantai dingin sesuai standar
Pengelolaan rantai dingin vaksin sesuai SOP disemua tingkat
Pemenuhan logistik KIE tentang Imunisasi sampai ke tingkat
desa/kelurahan
Advokasi, desiminasi informasi ke Pemda dan Lintas Sektor terkait untuk
mendapatkan dukungan, terutama pendanaan operasional untuk
pengelolaan program imunisasi.
Meningkatkan keterlibatan Lintas Program dan Lintas Sektor disemua
tingkat untuk mendukung pelaksaanaan imunisasi
e. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Masih ada sebagian besar masyarakat kesadarannya untuk memberikan
imunisasi pada anaknya
kejadian ikutan pasca imunisasi membuat sebagian orang tua tidak ingin
anaknya untuk diberikan imunisasi selanjutnya
masalah halal/haram vaksin masih jadi kendala untuk sebagian wilayah
yang ada diprovinsi Banten
masih belum maksimalnya pencatatan pelaporan antara fasyankes
pemerintah dan swasta
Belum semua pengelola program imunisasi di semua tingkat terlatih
(provinsi, kab/koa, puskesmas, bidan, pelaksana vaksinator)
Selama masa pandemi Covid 19, kunjungan masyarakat berkurang untuk
memeriksakan Kesehatan di fasyankes dan fosyandu,
Adanya peraturan PSBB sehingga posyandu rutin tidak berjalan maksimal
sehingga cakupan Imunisasi dasar lengkap tidak tercapai pada tahun 2020
f. Kendala/masalah yang dihadapi
Pergantian petugas imunisasi baik di puskesmas dan kab/kota
Kurangnya tenaga kesehatan terlatih untuk deteksi dini iva sadanis
Efisiensi anggaran kegiatan deteksi dini iva sadanis
masih belum maksimalnya pencatatan pelaporan antara fasyankes
pemerintah dan swasta
g. Pemecahan Masalah
Pelatihan pengelola program imunisasi pada bidan desa, korim dan petugas
imunisasi kab/kota
Advokasi, sosialisasi program imunisasi ke LP/LS untuk mendapatkan
dukungan
Pemenuhan vaksin dan logistic lainnya program imunisasi
Pemenuhan dan Pengelolaan peralatan rantai dingin vaksin yang berkualitas
Bimtek dan supervisi supportif yang berkualitas disemua tingkat
Validasi data rutin disemua tingkat desa, puskesmas dan kab/kota
h. Efisiensi penggunaan sumber daya
Selama masa pandemi Covid 19 pelatihan/sosialisasi/ojt dilakukan melalui
webinar
29
4. Indikator: Persentase kasus kusta baru tanpa cacat
a. Definisi Operasional: Persentase kasus kusta baru yang ditemukan tanpa cacat
(cacat tingkat 0) diantara kasus kusta baru
b. Rumus/Cara perhitungan: Jumlah kasus kusta baru tanpa cacat (cacat tingkat 0)
dibagi total jumlah kasus kusta baru dikali 100 persen
c. Capaian Indikato
Grafik 3.4 Persentase kasus kusta baru tanpa cacat
2018 2019 202086
90
94
9890 90
88
Tahun 2020 capaian indikator Persentase cakupan penemuan kasus baru
yaitu sebesar 88%. Indikator ini telah mencapai target dipengaruhi oleh keterlibatan
pengelola program dalam memantau pengobatan, pencarian kasus kusta secara aktif.
d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator
Refreshing terkait penyakit kusta bagi petugas kusta di fasyankes
Sosialisasi kusta untuk kader puskesmas
Kegiatan pencarian kasus kusta seca aktif masih dilaksanakan di Kabupaten
Kota
Validasi Pencatatan dan pelaporan baik secara langsung, Virtual, maupun
memalui media elektronik.
e. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Kegiatan penemuan kasus kusta secara aktif kurang maksimal dilakukan di
masyarakat
Kegiatan penemuan kasus kusta secara aktif hanya dilaksanakan di 3
Kabupaten Kota
f. Kendala/masalah yang dihadapi
Selama situasi Pandemi Covid 19 masyarakat kurang untuk memeriksakan
kesehatan di fasyankes
Adanya peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten
Kota, sehingga kegiatan yang berhubungan dengan mengumpulkan massa
tidak dapat dilaksanakan
Efesiensi Anggaran kegiatan program Kusta
g. Pemecahan Masalah
Monitoring Evaluasi secara rutin
Kegiatan pencarian kasus kusta secara aktif dilakukan kader dan petugas dengan
door to door ke masyarakat
Kegiatan pencarian kasus kusta diintegrasikan dengan kegiatan lain misalnya
kegiatan UKS, Pusling, di fasyankes.
h. Efisiensi penggunaan sumber daya
Selama masa pandemic Covid 19 kegiatan Koordinasi, pencatatan dan
pelaporan dilaksanakan secara virtual, dan melalui komunikasi media
elektronik lainnya
5. Indikator: Persentase kasus malaria positif yang diobati sesuai standar
a. Definisi Operasional : Jumlah kasus malaria positif baik dengan pemeriksaan
mikroskopis maupun RDT yang mendapatkan pengobatan sesuai standar dalam
kurun waktu satu tahun.
b. Rumus/Cara perhitungan : Jumlah kasus malaria positif baik dengan
pemeriksaan mikroskopis maupun RDT yang mendapatkan pengobatan sesuai
standar dibagi jumlah kasus malaria positif yang ditemukan dikali 100%.
c. Capaian Indikator :
Grafik 3.5 Persentase kasus malaria positif yang diobati sesuai standar
2018 2019 20200
5
10
15
20
25
30
35
20
33
8
Positif Malaria di Provinsi Banten
Pada tahun 2018 s.d 2020 capaian indikator Persentase kasus malaria positif
yang di obati sesuai standar mencapai target yaitu 100% dimana seluruh kasus
malaria positif baik dengan pemeriksaan mikroskopis maupun RDT
mendapatkan pengobatan sesuai standar dengan melakukan penyelidikan
epidemiologi sampai followup pengobatannya.
31
d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator
Koordinasi dengan Kabuapten Kota terkait pencatatan dan pelaporan
Malaria
Pendampingan Pre Eliminasi Malaria di Kabupaten Kota
e. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Kegiatan Surveilans Malaria dilaksanakan di daerah endemis
f. Kendala/masalah yang dihadapi
Selana masa Pandemi Covid 19 tahun 2020, kegiatan dalam penemuan kasus
Malaria kurang maksimal dilakukan
Adanya peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten
Kota, sehingga kegiatan yang berhubungan dengan mengumpulkan massa
tidak dapat dilaksanakan
Efesiensi Anggaran kegiatan program Malaria
g. Pemecahan Masalah
Monitoring evaluasi secara rutin
h. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Selama masa pandemic Covid 19 kegiatan Koordinasi, pencatatan dan
pelaporan dilaksanakan secara virtual, dan melalui komunikasi media
elektronik lainnya
6. Indikator: Jumlah kabupaten/kota melaksanakan deteksi dini kanker
a. Definisi Operasional: Kab/kota yang menyelenggarakan deteksi dini kanker
payudara dan kanker serviks paling kurang pada 80% populasi wanita usia 30-59
tahun atau wanita yang memiliki riwayat sexual aktif.
b. Rumus/Cara perhitungan: Jumlah Kab/Kota yang menyusun kebijakan
kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang
berpotensi wabah berupa dokumen rencana kontijensi.
c. Capaian Indikator
Grafik 3.6 Jumlah kabupaten/kota melaksanakan deteksi dini kanker
Capaian deteksi dini kanker payudara dan serviks pada wanita usia 30 –
50 tahun di Provinsi Banten belum tercapai dikarenakan pada masa pandemi
masyarakat tidak melakukan deteksi dini iva sadanis ke fasyankes dan karena
wilayah Banten termasuk wilayah PSBB sehingga kegiatan skrining iva sadanis
secara masal ditiadakan, diharapkan di tahun 2024 semua Kab/Kota mencapai
target 80%.
Capaian deteksi dini kanker payudara dan serviks selama 3 tahun
terakhir di beberapa Kab/Kota meningkat yaitu di wilayah Kota Tangerang,
Kab. Lebak dan Kota Cilegon dikarenakan adanya penambahan tenaga
Kesehatan terlatih IVA SADANIS serta komitmen daerah dalam upaya
pencegahan dan pengendalian penyakit kanker payudara dan leher Rahim.
Sedangkan dibeberapa Kab/Kota mengalami penurunan cakupan deteksi dini
IVA SADANIS yaitu Kota serang, kab. Serang, Kab. Pandeglang, Kab.
Tangerang dan Kota Tangsel dikarenakan adanya rotasi petugas yang sudah
dilatih di fasyankes.
33
d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator
Meningkatkan Bimbingan teknis kepada kab/kota untuk melaksanakan deteksi
dini kanker pada wanita usia subur
Meningkatkan promosi, pencegahan dan pengurangan factor risiko kanker
payudara dan kanker leher rahim melalui pemeberdayaan masyarakat
Penguatan kapasitas dan kompetensi petugas dan layanan, serta kolaborasi
sector swasta dan professional.
e. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini iva sadanis di
fasyankes
2. Selama masa pandemi Covid 19, masyarakat berkurang untuk memeriksakan
Kesehatan di fasyankes
3. Adanya peraturan PSBB sehingga skrining iva sadanis secara masal tidak dapat
dilaksanakan
f. Kendala/masalah yang dihadapi
1. Pergantian petugas penanggung jawab iva sadanis di fasyankes
2. Kurangnya tenaga kesehatan terlatih untuk deteksi dini iva sadanis
3. Efisiensi anggaran kegiatan deteksi dini iva sadanis
g. Pemecahan Masalah
1. Sosialisasi deteksi dini iva sadanis untuk tenaga kesehatan dilakukan melalui
webinar
2. Mengintegrasikan kegiatan deteksi dini iva sadanis dengan kegiatan lain seperti
KB, pemeriksaan IMS dll
h. Efisiensi penggunaan sumber daya
Selama masa pandemi Covid 19 pelatihan/sosialisasi/ojt deteksi dini kanker
payudara dan serviks dilakukan melalui webinar
Realisasi Anggaran
1. Pada Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2020 telah
dialokasikan anggaran dekonsentrasi sebesar Rp. 1.242.976.0000.- dimana realisasi
keseluruhan mencapai 1.123.011.000.- (90,35%). Dengan rincian sebagaimana
tertuang pada tabel berikut ini :
Tabel 3.1
Realisasi Anggaran Tiap Kegiatan
No Kegiatan Anggaran Realisasi %
1Surveilans dan
Karantina KesehatanRp. 215.056.000 Rp. 166,402,000 77.38
2
Pencegahan dan
Pengendalian
Penyakit Tular Vektor
dan Zoonotik
Rp.236.400.000 Rp. 209,699,000 88.71
3
Pencegahan dan
Pengendalian
Penyakit Menular
Langsung
Rp.209.040.000 Rp. 201,020,000 90.16
4
Pencegahan dan
Pengendalian
Penyakit Tidak
Menular
Rp.468.000.000 Rp. 461,200,000 98.55
5
Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya pada
Program Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit
Rp.114.480.000 Rp.84,690,000 73.98
TOTAL 1.242.976.000 1.123.011.000 90,35
35
2. Capaian realisasi Perjanjian Kinerja.
Tabel 3.2 Realisasi kinerja perjanjian Kinerja
NO INDIKATORPencapaian
TARGET CAPAIAN
1 Presentase ODHA Baru ditemukan yang melalui pengobatan ARV 77% 84%
2 Persentase Cakupan Penemuan dan pengobatan TBC 80% 53%
3Persentase anak 0-11 bulan yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap
92.9 91.3
4 Persentase kasus kusta baru tanpa cacat 87% 88%
5 Persentase kasus malaria positif yang diobati sesuai standar 95 100
6 Jumlah kabupaten/kota melaksanakan deteksi dini kanker 6 7
7 Nilai kinerja penganggaran 80% 80
BAB 4
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
1.Pencapaian kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2020
telah berjalan baik sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dengan
rata –rata capaian kinerja sebesar 90 %
2.Berdasarkan pengukuran indikator kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi
Banten dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dari 7 Indikator kinerja sasaran
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020, sebanyak 5
indikator telah mencapai target yang ditetapkan (>100%) diantaranya
Presentase ODHA Baru ditemukan yang melalui pengobatan ARV, Persentase
kasus kusta baru tanpa, Persentase kasus malaria positif yang diobati sesuai
standar, Jumlah kabupaten/kota melaksanakan deteksi dini kanker, Nilai kinerja
penganggaran indikator yang sudah mencapai target dengan pencapaian sebesar
100%., sedangkan Persentase Cakupan Penemuan dan pengobatan TBC, dan
Persentase anak 0-11 bulan yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap.
indikator tidak mencapai target dengan pencapaian sebesar 90%.
3.Berdasarkan penyerapan dan pengukuran kinerja anggaran Bidang P2P Dinas
Kesehatan Provinsi Banten tahun 2020 diketahui bahwa kinerja anggaran Program
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar
90.35 %, dengan realisasi 1.123.011.000 dengan realisasi tertinggi pada kegiatan
Pengendalian Penyakit Tidak Menular sebesar 98.55% dan realisasi paling rendah
pada dana dekonsentrasi Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yakni sebesar
73.98%.
4.Berdasarkan pengukuran efisiensi sumber daya, dari 7.indikator, terdapat ….
indikator telah berjalan dengan efisien dimana capaian kinerja dapat mencapai
atau melebihi target dengan anggaran yang lebih rendah dan semua kegiatan telah
dilaksanakan dengan baik.
36
37
4.2 Tindak Lanjut
1. Capaian kinerja tahun 2020 belum tercapai optimal karena adanya pandemi
COVID-19, oleh karena itu Dinas Kesehatan Provinsi Banten.akan melakukan
upaya percepatan pencapaian kinerja yakni:
a. Mensosialisasikan petunjuk teknis pelayanan kesehatan pada masa pandemi
b. Melakukan kepada Masyarakat sosialisasi untuk mematuhi protokol
kesehatan
2. Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target indikator perjanjian kinerja
antara lain:
Kooardinasi dengan Pengelola program baik di kabupaten/kota dan di
layanan
Penguatan dengan pelatihan tenaga kesehatan terkait program pencegahan
pengendalian penyakit
Supervisi untuk mentoring di layanan fasyankes dan layanan swasta
Penguatan untuk validasi data dan memperbaiki pencatatan dan pelaporan
program
Advokasi, sosialisasi program imunisasi ke LP/LS untuk mendapatkan
dukungan
Demikian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2020 disusun sebagai bahan masukan untuk penyusunan
perencanaan tahun berikutnya.
1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Dr. dr. Hj. Atu Pramudji Hastuti, MARSJabatan : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi BantenSelanjutnya disebut pihak pertama
Nama : dr. Anung Sugihantono, M. KesJabatan : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama menerima DIPA sebesar Rp. 3.614.255.000 berjanji akan mewujudkan realisasi anggaran minimal 95% dan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Jakarta, Desember 2019
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
dr. Anung Sugihantono, M. KesNIP 196003201985021002
Dr. dr. Hj. Ati Pramudji Hastuti, MARSNIP 197308152003122005
1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
NO Sasaran NO Indikator Kinerja TARGET 1 Menurunnya penyakit
menular, penyakit tidak menular, serta meningkatnya kesehatan jiwa
8. Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV
77%
9. Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC
80%
10. Persentase anak 0-11 tahun yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap
92,9%
11. Persentase kasus kusta baru tanpa cacat 87%12. Persentase kasus malaria positif yang diobati
sesuai standar95%
13. Jumlah kabupaten/kota melaksanakan deteksi dini kanker
6 kab/kota
2 Terkelolanya anggaran pencegahan dan pengendalian penyakit yang efisien dan akuntabel
14. Nilai kinerja penganggaran >80%
No Kegiatan Anggaran6. Surveilans dan Karantina Kesehatan Rp. 443.818.0007. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan
ZoonotikRp. 651.511.000
8. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Rp. 1.071.590.0009. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Rp. 965.916.00010. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Rp. 481.420.000
TOTAL Rp. 3.614.255.000
Jakarta, Desember 2019
Direktur Jenderal Pencegahandan Pengendalian Penyakit,
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten
dr. Anung Sugihantono, M. KesNIP 196003201985021002
Dr. dr. Hj. Ati Pramudji Hastuti, MARSNIP 197308152003122005
Monitoring Capaian Kinerja Bulanan
TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIA
N TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIA
N TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIA
N TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIA
N TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIA
N TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIA
N
1Presentase ODHA Baru ditemukan yang melalui pengobatan ARV
77% 76% 77% 84% 77% 76% 77% 84% 77% 76% 77% 84% 77% 76% 77% 84% 77% 76% 77% 84% 77% 84% 77% 84%
2Persentase Cakupan Penemuan dan pengobatan TBC
80% 86% 80% 81% 80% 76% 80% 58% 80% 41% 80% 62% 80% 65% 80% 51% 80% 56% 80% 56% 80% 48% 80% 53%
3Persentase anak 0-11 bulan yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap
7.7 7.7 15.4 15.4 23.1 21.0 30.8 25.0 38.5 30.1 46.2 38.4 53.9 48.3 61.6 56.0 69.75 63.5 77.4 71.3 85.2 80 92.9 91.3
4 Persentase kasus kusta baru tanpa cacat 0 0 0 0 87% 82% 0 0 0 0 87% 80% 0 0 0 0 87% 70% 0 0 0 0 87% 88%
5Persentase kasus malaria positif yang diobati sesuai standar
95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100
6Jumlah kabupaten/kota melaksanakan deteksi dini kanker
6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7
7 Nilai kinerja penganggaran 80% 0 80% 0 80% 0 80% 10 80% 10 80% 10 80% 10 80% 10 80% 10 80% 10 80% 10 80% 80
NO INDIKATORJANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER