-
penyelenggaraan pemerintah, kata Mensesneg Sudi Silalahi, Kamis
(9/4) di Jakarta.
Sudi Silalahi mengatakan, setelah hampir 69 tahun merdeka,
Indonesia memiliki pesawat khusus kepresidenan, yang selama ini
menyewa pesawat komersial dari Garuda Indonesia. Pesawat
kepresidenan ini khusus dirancang dan digunakan hanya untuk
menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan Presiden
Republik Indonesia, jelasnya.
Jakarta, Laras Post - Mabes Polri menetapkan PT Coca-Cola
Bottling Indonesia (CCBI) sebagai tersangka kasus dugaan
pelanggaran izin operasi di Sumedang, Jawa Barat. Perusahaan itu
diduga mengantongi surat izin operasi yang telah kadaluwarsa.
Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu, Bareskrim Mabes Polri,
Kombes Pol Alex Mandalika mengatakan, PT CCBI melakukan eksplorasi
dan pengambilan air tanah di 13 sumur tanpa Surat Izin Pengambilan
Air (SIPA) sejak 2009.
Dari 13 sumur yang dimiliki PT CCBI sejak 2009, 5 di antaranya
sudah ditutup. Sisanya sebanyak 8 sumur, Surat Izin Penggunaan Air
(SIPA)-nya dinyatakan sudah mati sejak 2011. Artinya, Coca-Cola
Bottling Indonesia dalam mengolah atau memproduksi minuman
ringannya telah menggunakan air tanah milik negara secara illegal,
kata Alex, kepada wartawan, Sabtu (12/4) di Mabes Polri,
Jakarta.
Website : www.laraspostonline.com Rp. 3.500 (luaR Jabotabek Rp.
5.000)
Penerbit: PT. LARAST PENA NUSA
INdAh PERS
14 - 27 apRil
2014edis
i 13
tH. 1
email : [email protected]
yang memiliki posisi dan diferensiasi yang unik dan segar.
Eep juga mengatakan, kekuatan partai politik yang menyebar dan
tidak mengumpul pada satu atau dua Parpol, menyebabkan postur
Parpol hanya tersisa ke dalam dua kategori, partai sedang dan
partai kecil.
tak mungkin mencuat poros keempat.
Pengamat politik asal Ciba-rusah Bekasi ini menyatakan, poros
keempat bisa terbangun dari kumpulan partai politik yang tak
terakomodasi dalam Poros Jokowi ataupun Poros Prabowo, dan tak
diajak serta oleh Poros Aburizal yang terlalu percaya diri. Poros
keempat ini bisa memberi efek kejut pada calon pemilih jika
berhasil memilih kandidat
Jakarta, Laras Post - Ber-dasarkan hasil hitung cepat yang
dilakukan berbagai lembaga, perolehan suara partai politik (Parpol)
pada Pemilu 2014, menunjukkan kekuatan tak bertumpu pada satu
Parpol, melainkan menyebar. Kondisi ini memaksa Parpol harus
melakukan koalisi untuk mengusung calon presiden pada pemilihan
presiden nanti.
Pengamat politik, Eep Saepulloh Fatah menyebutkan, berbasis
penyebaran suara partai yang sudah terpeta, maka Parpol mau tidak
mau harus melakukan koalisi untuk mengusung calon presiden.. Sejauh
ini tersedia tiga potensi poros pengusungan kandidat Pilpres 2014,
Jokowi, Prabowo dan Aburizal Bakrie. Dua poros pertama tampaknya
sudah mulai membangun soliditasnya. Poros ketiga, Poros Aburizal,
ada dalam posisi yang harus sangat siaga. Mengapa?
Sebab, jika mereka terlalu percaya diri dan bekerja kurang
sigap, serta jika ada pemain lain dengan penguasaan political
marketing yang layak, bukan
Sejumlah Pihak Sepakati Wacana Kamar Khusus Pertanahan
Tegakkan Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat
Fb: laras post
tWeet : @laraspost
.Bersambung hal 7....
Jakarta Laras Post - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menerima
20 berkas perkara terkait kasus dugaan pelanggaran pidana Pemilu
yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Dari
20 berkas yang diterima, sebanyak 22 orang telah ditetapkan sebagai
tersangka.
Itu laporan yang sampai ke saya, kata Jaksa Agung, Basrief
Arief, Jumat (11/4/2014) di Kejagung.
I a m e n g u n g k a p k a n , b e r k a s itu, merupakan
berkas terusan yang sebelumnya ditangani Sentra Penegakan Hukum
Terpadu (Gakkumdu) yang terpusat di Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu).
Dari 20 berkas yang diterima, empat di antaranya sudah
dinyatakan lengkap atau P21. Namun, Basrief mengaku tak ingat kasus
apa saja yang telah dinyatakan P21 dan sebaran daerahnya. Nah untuk
satu-satu itu saya tidak hapal. Nanti di cek dulu, terangnya.
Sebelumnya, Polri telah menerima 83 berkas kasus dugaan pidana
pemilu dari Sentra Gakkumdu. Dari jumlah tersebut, 45 berkas di
antaranya merupakan terusan sebelum kampanye terbuka. Sisanya,
sebanyak 38 berkas merupakan kasus pelanggaran pidana yang terjadi
saat kampanye terbuka. Adapun, untuk jenis pelanggaran pidana
Pemilu yang terjadi seperti perusakan alat peraga kampanye,
keterlibatan pegawai negeri sipil saat kampanye, kampanye di tempat
terlarang, kampanye di luar jadwal, politik uang hingga pemalsuan
identitas.
Pelanggaran Pemilu Tinggi,22 Orang Jadi Tersangka Tindak Pidana
Pemilu
.Berita Bersambung hal 7.... .Berita Bersambung hal 7....
Jakarta, Laras Post - Wacana pembentukan Kamar Khusus Pertanahan
di pengadilan
untuk mengatasi masalah ini, jelasnya.
Sementara i tu, Ketua DPW National Corruptian Watch (NCW)
Jakarta, C. Herry SL mengamini, bahwa pembentukan Kamar Khusus
Pertanahan di pengadilan tingkat pertama, merupakan sebuah
terobosan untuk m e n g a t a s i p e n a n g a n a n sengketa
pertanahan yang kerap berlangsung lama.
Menurutnya, para pi-hak yang terlibat dalam perkara tanah,
selama ini, sering mengeluhkan jalannya persidangan perkara
perta-nahan, baik di pengadilan umum maupun PTUN, karena lamanya
proses sidang bahkan bisa hingga 10 tahun.
C. Herry SL menyebutkan, selama ini para pihak yang
memiliki perkara tanah, kerap menempuh upaya hukum dua kali,
pertama pada Pengadilan Negeri untuk membuktikan kepemilikan tanah,
kedua melalui PTUN untuk membatalkan dokumen kepemilikan tanah,
misalnya sertifikat tanah dan lainnya.
Upaya hukum seperti itu, jelas membutuhkan waktu yang panjang
dan biaya yang tinggi sehingga memberatkan para pihak yang terlibat
sengketa tanah. Akibatnya, kewajiban negara untuk memberikan
kemudahan bagi warga negara dalam mencari keadilan dan kepastian
hukum, menjadi sulit diwujudkan, tuturnya, Minggu (13/4/2014) di
Jakarta.
.Berita Bersambung hal 7....
Mabes Polri Tetapkan PT Coca-Cola Sebagai Tersangka
.Berita Bersambung hal 7....
.Berita Bersambung hal 7....
FOTO: IST
Pangdam Jaya Lantik 385 Prajurit TNI AdMayor Jenderal TNI E
Hudawi Lubis: Tingkatkan Keimanan dan Ketaqwaan
FOTO: AkrAm
Jakarta, Laras Post - Untuk pertama kalinya Indonesia memil ik i
pesawat khusus kepresidenan. Kamis (9/4) pukul 10.15 WIB, pesawat
buatan Boeing jenis Business Jet 2 atau BBJ-2 untuk kepresidenan
telah datang di Pangkalan TNI-AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Menteri Sekretaris Negara S u d i S i l a l a h i m e n g h a d
i r i penyambutan kedatangan pesawat khusus kepresidenan tersebut.
Penyerahan pesawat kepresidenan merupakan sebuah peristiwa penting
yang membuka lembaran sejarah baru dalam
Kini Indonesia Miliki Pesawat Khusus Kepresidenan
Menghitung Peluang Koalisi Parpol
Pesawat kepresidenan rI.
Jakarta, Laras Post - Panglima Kodam Jaya/Jayakarta melantik
sebanyak 385
prajurit TNI AD pada upacara penutupan Pendidikan
Pertama Tamtama TNI AD Gelombang II Tahap I Tahun
Anggaran 2013, Sabtu (12/4/2014) di Markas Rindam
Jaya Jakarta.
Panglima Kodam Jaya, Mayor Jenderal TNI E Hudawi Lubis, pada
kesempatan itu, mengucapkan, selamat atas keberhasilan para
prajurit dalam menyelesaikan pendidikan, sehingga sejak saat ini,
berhak menyandang pangkat Prajurit Dua. Berakhirnya pendidikan ini,
merupakan tahapan awal bagi kalian, dalam menjalani kehidupan di
lingkungan baru dan meniti karier sebagai seorang Prajurit TNI AD,
ujarnya.
Ia mengungkapkan, proses i pelantikan merupakan momentum yang
selayaknya menjadi catatan penting dalam lembaran sejarah, yang
senantiasa tetap diingat dan dikenang serta dibawa sepanjang masa,
terlebih para Prajurit TNI telah menentukan pilihan hidup dalam
jalan yang mulia.
Prajurit yang sekarang berdiri dihadapan saya, adalah pemuda
pemuda terpilih dengan keunggulan fisik dan mental, sehingga
menjadi harapan dimasa akan datang, mampu menjadi benteng negara
yang tangguh dan kokoh, ungkap Pangdam Jaya, yang dalam waktu dekat
akan menduduki jabatan sebagai staf ahli di
Mabes TNI AD itu.Ia mengingatkan, apresiasi terhadap
kebanggaan ini, dapat ditempatkan pada porsinya dalam batas
kewajaran atau tidak berlebihan dengan selalu menjaga perilaku dan
perbuatan, agar bisa menjadi prajurit yang militan, mencintai dan
dicintai rakyat.
Pangdam Jaya berharap, para prajurit yang telah mampu
menyelesaikan pendidikan Tamtama ini, pada masa akan datang dapat
menjadi prajurit kebanggaan keluarga, satuan, bangsa dan
negara.
Lebih lan jut , Pangdam Jaya
menyampaikan, beberapa penekanan untuk menjadi pedoman bagi para
prajurit yang baru dilantik dalam mengawali tugas, Pertama,
tingkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Kuasa, dengan tidak lalai menjalankan ibadah sesuai ajaran agama
masing-masing.
Kedua, jaga kesehatan agar tetap dalam kondisi semapta, sehingga
siap mengikuti pendidikan tahap berikutnya, Ketiga, pelihara
motivasi belajar dan berlatih dengan mempelajari kembali ilmu
pengetahuan serta ketrampilan
dasar kemiliteran yang telah diterima.Kelima, jadilah teladan
yang baik
dan hindari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri,
keluarga, satuan maupun masyarakat.
Saya yakin, j ika penekanan ini dilaksanakan dengan
sungguh-sungguh, maka kalian tidak akan mengalami kesulitan
berarti, dalam mengawali tugas dan memasuki kehidupan baru di
lingkungan militer, ungkapnya kepada para prajurit.
tingkat pertama (Pengadilan Negeri), untuk mengantisipasi
berlarut-larutnya penanganan sengketa tanah, mendapat reaksi
beragam dari berbagai pihak.
M e n a n g g a p i h a l i n i , Kepala Badan Pertanahan
Nasional (BPN), Hendarman Supandji menyatakan, usulan
pembentukan Kamar Khusus Pertanahan di pengadilan tingkat
pertama, perlu diper-
timbangkan.M e n u r u t n y a ,
selama ini perkara tanah yang dise-lesaikan melaui ranah hukum,
di pengadilan umum
maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kerap mengaitkan BPN,
sehingga
BPN harus meluangkan perhatian untuk mengikuti perkara itu.
Masalahnya penanganan sengketa terkait tanah baik di PN maupun
PTUN kerap berlangsung lama, sehingga menyita waktu dan perhatian
petugas BPN yang mengikuti persidangan, ujarnya, belum lama ini di
Jakarta.
Hendarman menyebutkan, dalam memberikan keadilan hukum dan
kepastian hukum kepada masyarakat, perlu juga diupayakan penanganan
yang cepat dan akurat, sehingga peradilan dapat terselenggara
secara murah dan efisien. Penanganan sengketa tanah yang
berlarut-larut akan menimbulkan biaya tinggi bagi para pihak yang
terlibat, untuk itu, perlu dicarikan solusi
Jaksa Agung Basrief Arief
Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu, Bareskrim mabes Polri,
kombes Pol Alex mandalika
Pangdam Jaya/Jayakarta mayjen TNI E. Hundawi Lubis, Danrindam
Jaya Letkol Inf. Dwi Wahyu Winarto S.I.P., dan kasdam Jaya Brigjen
TNI Teddy Lhaksmana, saat melaksanakan pelantikan 385 peserta
Dikcata Gelombang II tahap 1 TA 2013 di Lapangan Hijau rindam Jaya
Jakarta Sabtu (12/04) Pekan lalu.
Pengamat politik, Eep Saepulloh Fatah
Berita Terkait di hal 9....
FOTO: IST
FOTO: IST
FOTO: IST
FOTO: IST
-
2 LarasT Utamaedisi 13 / tH i / 14 - 27 apRil 2014
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan kawasan Pusat
Perdamaian dan keamanan Indonesia atau IPSC di Sentul, Desa
Sukahati, kecamatan Citeureup, kabupaten Bogor, Jawa Barat,
Polkam
Wartawan LARAS POST dalam melaksanakan tugasnya di lapangan
dibekali dengan Id Card, dan namanya tercantum dalam BOX
Redaksi.
Redaksi LARAS POST menerima aspirasi pembaca melalui SMS ke
nomor 081213523457 Aspirasi boleh berupa kritikan terhadap
pemberitaan, keluhan tentang pelayanan instansi pemerintah maupun
swasta, maupun komentar tentang masalah yang sedang berkembang di
tengah masyarakat.
PenerbiT: PT. LARAST PENA NUSA INdAh PERS
SK. KEmENKUmhAm NO: 50801.Ah.01.01. 2013
NPWP : 03.312.240.9-009.000
Dewan Pembina : Mayjend TNI (Purn) H Hindardji Soepandji,
Brigjend Pol (Purn) Drs Zainuri Lubis, Achmad Rodji AS, HM Jazari
(Ketum PPLB) Dewan Penasehat: Arnold Siahaan, SH, H. Sofyan
Abdurrahman, Peter Arruhi, Hornaedi, SH, Pemimpin Umum/Pemimpin
Redaksi: C. Herry SL, Wakil Pemimpin Redaksi : Akram SM, SH, Wakil
Pemimpin Perusahaan : Joko Setiono. Redaktur Pelaksana: Akram, SM,
SH. Dewan Redaksi : H. Erekson S.Sos, Binsar Sihombing, Asmuni CH.
Haesy, A. Puja, Firman Kelana, Akram, SH, Drs. Syaiful Nazar, Mabes
Polri, KPK dan Polda Metro Jaya : C. Herry SL, Binsar S. Staf
Redaksi: Titiek Harum, S.Pd, Erlangga, Djoko Ruwahono, Drs. Erwan
HMZ, Liogu Mr. Lexy, Tuty Sulistyowati, H. Bardan, Adenan Wijaya
Kusuma, Sugiarto, Maslim, Edwin RN, Fery N, Munandar Istiana, Dean
MP, Maria, Manogu Parhusip, Sumanto Suminta, Fotografer : Aries
Prabowo. Perwakilan/Biro: Biro Kota Bekasi: Ramoti KS, M. Pohan,
Biro Kabupaten Bekasi: Haposan S, Edy Yanto Pakpahan, Biro Bogor:
David Malau, Nurmansyah. AK, Baehaki, Paima Tumanggor. Biro Depok:
Salim Sujadi. Biro Karawang : Agus Safutra, Biro Bandung, Jabar: A.
Bernardictes, Citrawijaya Lim. Biro Sukabumi: Edis Wijaya, Gum Gum
Gumilang, Biro Ciamis : Nendi Permana. Biro Cirebon: Aries PS, Biro
Subang : Edy Mulyana. Perwakilan Jawa Tengah : M. Imron, Perwakilan
Jawa Timur: Sofrin Jannatun Nurani, Kabupaten Tapanuli Selatan:
Fernando Simamora. Layout: sugihlayout.blogspot.com, Idris,
Sirkulasi/Iklan: Damit Sutendi, Idris Saputra, Yandi Permana.
Redaksi / Tata Usaha: Jl. Raya Hankam Mabes TNI No. 26. Bambu Apus,
Cipayung, Jakarta Timur Telp. 021 84311368, 021 - 84311397, Fax:
021 - 84311373, Hp. 081213523457. No. Rek. Bank Mandiri:
1560000794935, 1290010193593.
Email : [email protected], Website:
www.laraspostonline.com Percetakan: Temprina Bekasi (Isi di luar
Tanggung Jawab Percetakan)
Presiden Resmikan Pusat Perdamaian dan Keamanan
Pembangunan fas i l i tas ini menggunakan anggaran sebesar Rp.
1,643 triliun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Sesuai
arahan Bapak Presiden, Kementerian Pertahanan melakukan pembangunan
IPSC tahun 2010 berasal dari konsep 2 in 1, menjadi 4 in 1, hingga
7 in 1, ujar Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.
Kawasan 7 in 1 ini meliputi Pusat Misi Pemeliharaan Per-damaian
(PMPP) TNI, Pusat Pa-sukan Siaga TNI, Pusat Pelatihan P e n a n g g
u l a n g a n T e r o r i s m e dan Deradekalisasi, dan Pusat
Pendidikan dan Pelatihan Pe-nanggulangan Bencana. Kemudian Pusat
Pengembangan Bahasa, Universitas Pertahanan, dan Pusat Olahraga
Militer.
Presiden dalam sambutannya berharap setelah memiliki kawa-san
IPSC ini Indonesia dapat mem-berikan kontribusi yang lebih besar
bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional . SBY
menjelaskan latar belakang d i d i r i k a n n y a k a w a s a n I
P S C setidaknya ada tiga hal.
Pertama, UUD 1945 memberi amanah untuk ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,
dan keadi lan sos ia l . In i lah yang pertama-tama mendasari
dibangunnya kawasan ini, agar kita bisa meningkatkan kontribusi
kita bagi penciptaan perdamaian dan keamanan dunia berdasarkan UUD
1945, kata Presiden.
K e d u a , m e n u r u t P i a g a m P B B s e m u a n e g a r
a a n g g o t a berkewajiban untuk berkontribusi dalam penciptaan
perdamaian dan
Pelantikan dan Sumpah Jabatan Pejabat Eselon II, III dan IV
Kemenko Polhukam
keamanan internasional. Ketiga, pemahaman Indonesia tentang misi
serta pengalaman yang dimiliki dalam penyelenggaran operasi militer
selain perang.
Atas dasar tiga hal itu, kita berketetapan hati untuk membangun
dan menghadirkan konstitusi ini, Presiden SBY menjelaskan.
Presiden SBY berharap jajaran
TNI, Polri dan semua pihak bisa mendayagunakan pusat ini
sebaik-baiknya sehingga Indonesia selalu siap menjalankan tugas
perdamaian internasional atau tugas keamanan di negara sendiri.
Usai menyampaikan sambutan, SBY menekan tombol sirene dan
menandatangani prasasti-prasasti sebagai tanda peresmian.
Kemudian
bersama Wapres Boediono, serta Ibu Ani dan Ibu Herawatie
Boediono, SBY meninjau galeri foto dan Universitas Pertahanan.
Hadir pula dalam acara ini Menko Polhukam Djoko Suyanto,
Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, Menlu Marty Natalegawa,
Mendikbud Mohammad Nuh, dan Pangliman TNI Jenderal Moeldoko.
(lp)
Bogor, Laras Post - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan
Kawasan Pusat Perdamaian dan Keamanan
Indonesia atau Indonesia Peace and Security Center
(IPSC) di Sentul, Desa Sukahati, Kecamatan Citeureup,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (7/4) pukul 15.00 WIB.
Pembangunan IPSC sendiri
telah dimulai pada tahun 2010 di atas tanah seluas 261 Ha.
Jakarta, Laras Post - Mahasiswa dan satu dosen pembimbing dari
Erasmus Universiteit Rotterdam, Belanda berkunjung ke DPR RI. 25
Mahasiswa dan dosen itu, hendak bertukar pikiran dan berdiskusi
tentang sistem hukum yang berlaku di kedua negara.
25 mahasiswa dan dosen itu, diterima oleh Deputi Bidang
Perundang-undangan, Johnson Rajagukguk dan Kepala Biro Hubungan
Masyarakat dan Pemberitaan, Djaka Dwi Winarko, serta beberapa
pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pertemuan
berlangsung, Rabu (2/04/2014) di Operation Room, Gedung
Nusantara.
Djaka mengutarakan, mereka datang ke sini untuk berdiskusi dan
sharing terkait sistem hukum di Indonesia, maupun Belanda. Diskusi
juga mengarah ke konstitusi dan hukum syariah yang ada di
Indonesia, termasuk proses pembuatan Undang-undang di DPR.
Djaka menambahkan, kunjungan dari mahasiswa Belanda ini
merupakan pertama kalinya di DPR. Ia menilai, respon dari mahasiswa
ini juga sangat baik.
Jika Setjen DPR atau Parlemen Indonesia study ke Belanda, untuk
bisa mampir bukan hanya ke Parlemen Belanda saja, ada baiknya juga
di Fakultas Hukum Erasmus. Mereka sangat senang jika kita mampir ke
sana. Untuk mendiskusikan lebih dalam lagi terkait dengan
masalah-masalah hukum, tambah Djaka.
Dalam kesempatana yang sama, Johnson menyatakan apresiasinya
terhadap kunjungan ini. Ia menilai, dengan diskusi ini dapat
menambah wawasan bagi kedua belah pihak.
Kita bertukar pikiran tentang sistem hukum antara Indonesia
dengan Belanda. Dengan pertemuan ini, banyak hal yang kita
disksusikan, walaupun mereka masih sebagai mahasiswa. Dengan ini,
kita berharap pegawai dan perancang UU kita semakin mengetahui
sistem hukum, jelasnya.
Salah satu mahasiswa Erasmus, Jeffrey Tillema menyatakan, rasa
tertariknya dengan kunjungan ini. Ia mengaku mendapatkan
pengetahuan tentang hukum di Indonesia. Ini menarik sekali. Kami
menjadi tahu tentang hukum Indonesia. Kami menjadi tahu perbedaan
hukum antara Indonesia dengan Belanda, ujarnya.
Hal senada diungkapkan oleh Namirah Abdul Musad. Mahasiswa
Erasmus keturunan Ambon dan Sumatera ini mengaku kunjungan ini
membuka wawasannya tentang sistem hukum yang ada di Indonesia. Ia
juga mengetahui bagaimana proses pembentukan UU. (ram)
Mahasiswa dan Dosen Erasmus Universiteit Rotterdam Kunjungi
DPR
Indonesia Masuk 10 Besar Negara Penyumbang PasukanBogor, Laras
Post - Indonesia ingin masuk 10 besar negara penyumbang pasukan
pemeliharaan perdamaian dunia. Saat ini baru 17 besar. Hal ini bisa
dilakukan mengingat konflik-konflik yang pernah terjadi di Ambon,
Poso, dan Aceh sudah terselesaikan.
Alhamdulillah, negara kita stabil dan aman sehingga puluhan
batalyon yang tadinya beroperasi di daerah-daerah itu sekarang bisa
mengemban tugas negara ikut menjankan misi pemeliharaan perdamaian
ditingkat dunia, ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Presiden menyampaikan hal ini dalam sambutan peresmian Kawasan
Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia atau Indonesia Peace and
Security Center (IPSC), Jawa Barat, Senin (7/4/2014) di Sentul,
Desa Sukahati, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor.
S B Y k e m u d i a n b e r b a g i pengalamannya ketika menjadi
Komandan Pengamat Militer PBB di Bosnia merangkap Komandan
Kontingen Indonesia. Banyak perwira Indonesia saat itu harus
kembali ke Tanah Air karena tidak lulus ujian Bahasa Inggris dan
mengemudi. Itulah sekarang di tempat ini kita dirikan pusat bahasa
agar siapaun nanti yang mengemban tugas negara lulus ujian,
jelasnya.
Pusat Pasukan Siaga TNI, salah satu fasilitas yang ada di IPSC
ini, didirikan agar Indonesia memiliki fasilitas pelatihan dan
pendidikan yang baik dimana personil, satuan, persenjataan,
peralatan, dan angkatannya siaga setiap saat.
Kemudian, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
dibangun karena Indonesia memiliki pengalaman luar biasa terkait
penanganan bencana.
Menyadari kerawanan Indone-
sia terhadap bencana, maka kita perlu memiliki lembaga, sekarang
BNPB, dan kita perlu memiliki pusat pelatihan dan pendidikan, ujar
Kepala Negara.
Presiden mengungkapkan, Universitas Pertahanan (Unhan),
pembangunannya dilakukan agar perwira Indonesia menjadi world class
military officer.
SBY meminta perwira Indonesia tidak boleh kalah dari perwira
negara manapun. Perwira militer abad 21 harus memiliki wawasan dan
pengetahuan yang baik, paham geopolitik, ancaman tradisional maupun
non-tradisional, dan tahu diperlukan kerja sama antara militer
antarnegara.
Unhan akan memproduksi perwira-perwira TNI, juga kalangan
non-militer, untuk memahami strategi, taktik, doktrin, teknologi,
perlawanan terorisme, dan penanganan bencana, tambahnya. (ram)
Kol. Pnb. Suwandi Mihardja, M. D . , se b a g a i As i s t e n D
e p u t i Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Negara pada
Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara (Eselon IIa);
mIr. Edison Silaen, Dipl. Ph., Kepala Bidang Penataan Organisasi
Masyarakat Sipil pada Asisten Deputi Koordinasi Masyarakat Sipil
(Eselon IIIa);
Kol. Inf. Yusran Yunus sebagai Kepala Bidang Otonomi Khusus
Papua pada Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus (Eselon
IIIa);
Kol. Arm. Tedi Rustendi, S. Sos., sebagai Kepala Bidang otonomi
Daerah pada Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi
Daerah (Eselon IIIa);
Kol. Inf. Danu Prionggo, sebagai Kepala Bidang Otonomi Khusus
Aceh pada Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus (Eselon
IIIa);
Sakti Yulianti, S. IP., sebagai Kepala Bidang Materi Wawasan
Kebangsaan pada Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan
(Eselon IIIa);
Kol. Tek. Sigit Priyono, S. IP., sebagai Kepala Bidang Kerjasama
Regional ASEAN pada Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama ASEAN
(Eselon IIIa);
Letkol . Chb. Harry Isnaeni
Rusmanto, sebagai Kepala Bidang Hubungan Kelembagaan Demokrasi
pada Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Kelembagaan (Eselon
IIIa);
Hendi Sarjono, BA., sebagai Kepala Bagian Hubungan Kelembagaan
pada Biro Persidangan dan Hubungan Kelembagaan (Eselon IIIa);
Kapten Laut Ariffin sebagai Kepala Sub Bagian Pengamanan pada
Bagian Protokol dan Pengamanan, Biro Umum (Eselon IVa);
Komisaris Polisi Saiful Bahri sebagai Kepala Sub Bagian Acara
dan Protokol pada Bagian Protokol dan Pengamanan, Biro Umum (Eselon
IVa);
Amir Satriyo sebagai Kepala Sub Bagian Penggandaan pada Bagian
Administrasi Umum, Biro Umum (Eselon IVa);
Sri Yeni Maesaroh, S.T., M.M., sebagai Kepala Sub Bagian
Administrasi Keuangan pada Bagian Keuangan, Biro Umum (Eselon
IVa);
Erika, S.H., M.H., sebagai Kepala Sub Bagian Peraturan
Perundang-Undangan pada Bagian Hukum, Biro Persidangan dan Hubungan
Kelembagaan (Eselon IVa);
Gatot Yoga Pratama, A.Md., sebagai Kepala Sub Bagian Penyajian
Data pada Bagian Data, Biro Perencanaan dan Organisasi (Eselon
IVa). (lp9)
Jakarta, Laras Post - Menindak lanjuti Kemenko Polhukam Nomor 13
dan Nomor 18 tahun 2014 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan
dalam jabatan di Kementer ian Koordinator bidang Politik Hukum dan
Keamanan, Sesmenko Polhukam Letjen TNI Langgeng Sulistiyono, Jumat
Siang (04/04/2014) melantik dan mengambil sumpah jabatan Pejabat
Eselon II, III dan IV, di Kemenko Polhukam, bertempat di Ruang
Nakula Lantai 6 Gedung A Kemenko Polhukam.
Para pejabat yang dilantik yaitu: Brigjen TNI Drs. Subroto,
MM.,
sebagai Kepala Biro Persidangan dan
Hubungan Kelembagaan (Eselon IIa);Asmarni, S. E., sebagai
Asisten
Deputi Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, pada Deputi Bidang
Koordinasi Kesatuan Bangsa (Eselon IIa);
Drs. Agung Prathisto, M. Si., sebagai Asisten Deputi Koordinasi
Pendayagunaan Aparatur pada D e p u t i B i d a n g K o o r d i n a
s i Komunikasi, Informasi dan Aparatur (Eselon IIa);
Kol. CZI. Anas Djoko Setiadji, S.E., Asisten Deputi Koordinasi
Otonomi Khusus pada Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri
(Eselon IIa);
J a k a r t a , L a r a s P o s t -Rendahnya tingkat ke-hadiran
anggota DPR dalam rapat-rapat baik r a p a t - r a p a t K o m i s
i maupun rapat paripurna, tak hanya mengecewakan masyarakat, Ketua
DPR Marzuki Alie juga merasa kecewa.
Saya sendiri kecewa, sebab aturan yang dibuat DPR periode
sebelum ini
terlalu longgar. Aturan itu akan diubah melalui revisi UU
tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) sehingga bisa lebih ketat.
Mudah-mudahan anggota DPR mendatang lebih baik, katanya dalam
Dialog Semangat Pagi dengan TV Parlemen, Senin (7/4) di loby
Nusantara II Gedung DPR Senayan, Jakarta.
Marzuki mengatakan, aturan selama ini anggota Dewan yang tidak
hadir dalam rapat paripurna 6 kali berturut-turut, bisa dikenai
sanksi. Ternyata aturan ini disiasati dengan 5 kali berturut-turut
tidak hadir, lalu sekali hadir, akhirnya terbebas dari sanksi.
Nantinya harus dibuat aturan, jangan 6 kali berturut-turut, tetapi
misalnya tidak hadir 6 kali dalam rapat paripurna akan kena sanksi,
tegasnya.
Ia mengungkapkan, termasuk kunjungan keluar negeri, aturannya
dibuat terlalu longgar misalnya untuk tugas diluar legislasi bisa
dilakukan. Kami terapkan studi banding atau kunjungan ke luar
negeri hanya untuk tugas yang berkaitan dengan bidang legislasi
sebab ini sangat penting terkait dengan kebijakan publik,
ujarnya.
Menurutnya, masa tugas DPR yang tinggal 6 bulan ini akan
diprioritaskan untuk menyelesaikan paling tidak dua RUU yakni RUU
tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan RUU tentang
Kelautan.
Dengan RUU Tapera diharapkan semua rakyat Indonesia memiliki
rumah dan terkait RUU Kelautan dengan sumber daya alam yang luar
biasa bisa dinikmati bangsa sendiri, bukan oleh bangsa lain.
Ia tidak mengelak kinerja DPR sekarang ini menjadi sorotan
masyarakat. Namun kinerja Dewan sekarang ini tidak bisa dilepaskan
dari DPR sebelumnya, karena aturan kerja DPR sekarang dibuat oleh
DPR periode sebelumnya.
Kami ingin DPR berikutnya akan lebih baik, maka akan kami buat
aturan yang lebih menggigit sehingga DPR lebih disiplin dan pada
akhirnya rakyat akan merasakan betul-betul DPR sebagai representasi
dari rakyat. Dengan demikian apapun yang dikerjakan oleh DPR akan
dipercaya masyarakat, tuturnya. (lp)
Pimpinan DPR Mengaku KecewaKehadiran Anggota DPR Rendah
Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Eselon II, III dan IV kemenko
Polhukam.
-
3LarasT Utama Sabtu, 16 maret 2013 edisi 13 / tH i / 14 - 27
apRil 2014
HUkUm & kriminal
FOTO: IST
Antasari Cabut Uji Materi UU Kejaksaan
itu, para pemohon meminta MK membatalkan pasal itu.
Ajukan PK Kedua
T e r k a i t k a s u s p i d a n a pembunuhan berencana yang
meli l i tnya, Antasari Azhar menyatakan, sedang menyiapkan semua
materi untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) kedua kalinya,
setelah MK membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang membatasi
pengajuan PK hanya satu kali.
B o y a m i n m e n y e b u t k a n , permohonan PK Antasari
akan didaftarkan ke MA setelah berakhirnya rezim Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurutnya , penga juan PK di lakukan se te lah SBY lengser
lantaran Antasari kor-ban kriminalisasi rezim yang berkuasa. Jadi,
jika PK diajukan saat SBY masih berkuasa diper-kirakan akan
sia-sia. Sebab, Antasari akan sabar menunggu w a k t u y a n g t e
p a t u n t u k mendaftarkan PK kedua. (ram)
minggu depan. Kalaupun kita tidak mencabut tetap saja kita
merasa tidak punya legal standing, karena yang punya legal standing
hanya Pak Antasari, tegasnya.
Sebelumnya, Antasari bersama Andi Syamsuddin Iskandar dan Ketua
MAKI Boyamin Saiman mempersoalkan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan.
Sebab, selama proses pemeriksaan kasus pembunuhan Dirut PT Rajawali
Putra Banjaran Nasrudin Zulkarnaen, Antasari tak pernah mengantongi
surat izin dari Jaksa Agung seperti disyaratkan pasal itu.
Sementara status Antasari kala itu masih sebagai jaksa.
Mereka menilai berlakunya pasal ini bertentangan dengan prinsip
nondiskriminasi atau persamaan di muka hukum. Sebab, telah
membedakan antara warga negara dan jaksa sehingga menimbulkan
perlakuan yang berbeda di mata hukum. Hal ini bertentangan dengan
prinsip nondiskriminasi yang dijamin Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
Karena
izin Jaksa Agung. Boyamin m e n g u n g k a p k a n k l i e n n
y a termasuk pihak yang ikut menyusun dan memperjuangkan sampai
disahkan oleh DPR ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan.
Dikatakan Boyamin, Antasari menyadari bahwa pasal tersebut tetap
diperlukan sebagai tameng perlindungan bagi jaksa saat menjalankan
tugasnya. Selain itu, pasal ini untuk melindungi jaksa dari upaya
kriminalisasi dari pihak lain.
Ia menyatakan, cukup hanya Antasari yang menjadi korban
kriminalisasi dan tidak perlu ada lagi korban-korban kriminalisasi
dari sistem hukum yang memang masih memerlukan perbaikan dan itikad
baik semua pihak untuk membangun hukum yang adil, kredibel dan
dipercaya masyarakat luas.
Menurutnya, pencabutan permohonan uji materi hanya
mengatas-namakan Antasari sebagai pihak yang memiliki legal
standing (kedudukan hukum). Sementara Andi Syamsuddin dan Boyamin,
pemohon lain, baru akan mengajukan pencabutan permohonan
belakangan.
P e n c a b u t a n i n i h a n y a Antasari karena pihak yang
paling memiliki legal standing. Untuk saya dan Pak Andi Syamsuddin
akan mencabut permohonan ini
Antasar i mela lu i kuasa hukumnya, Boyamin Saiman mengatakan,
keputusan men-cabut permohonan uji materi UU Kejaksaan di MK,
didasari kecintaan Antasari terhadap lembaga kejaksaan sebagai
tempat dia meniti karier dan menimba ilmu.
Sekarang emosinya (Antasari) sudah turun. Dia tidak ingin lagi
konfrontasi dengan lembaga tempat dia meniti karier, meski di akhir
karirnya tidak mendapatkan perlindungan dari kejaksaan, ungkap
Boyamin Saiman usai m e n d a f t a r k a n p e n c a b u t a n
pengujian UU Kejaksaan, Jumat (11/4/2014) di gedung MK.
Boyamin menyatakan, tidak adanya perl indungan yang dimaksudkan
karena kejaksaan tetap menerima dan menyatakan lengkap (P21) berkas
perkara dari kepolisian. Padahal, berkas perkaranya tidak memenuhi
syarat karena tidak adanya surat izin tertulis dari Jaksa Agung
seperti termuat dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan.
Pasal yang dimaksud berbunyi, Dalam hal melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jaksa diduga melakukan tindak
pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan,
dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat
dilakukan atas
Hakim Minta JPU Segera Tuntaskan Berkas TuntutanJakarta, Laras
Post - Persidangan kasus korupsi pengelolaan retribusi parkir
Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali, kembali ditunda lantaran
Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum siap membacakan tuntutan terhadap
terdakwa mantan Dirut PT Penata Sarana Bali (PSB) Chris
Sridana.
JPU memberikan alasan keterlambatan menyusun penuntutan itu,
dikarenakan pihaknya harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung
(Kejagung) yang pada awalnya menangani kasus ini. Karena dari awal
kasus ini ditangani oleh Kejagung, sehingga dalam membuat keputusan
harus selalu berkoordinasi, ujar Jaksa I Nengah Ardika, Kamis
(10/4) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar.
Sementara Ketua Majelis Hakim, Hasoloan Sianturi pada
persidangan itu, meminta JPU segera menyelesaikan berkas tuntutan
dan memberikan tenggang waktu kepada jaksa agar pada Senin (14/4)
sudah dapat melakukan sidang tuntutan. Kami harapkan kepada saudara
jaksa bisa mempercepat penyelesaiannya, ujarnya.
Pada kasus tersebut telah ditetapkan empat terdakwa, selain
Chris Sridana (mantan Dirut PSB) terdakwa lain, yakni Indra
Purabarnoza (General Manager PSB), Mikhael Maksi (Manager
Oprasional PSB), Rudi Jhonson Sitorus (staf administrasi PSB) dan
seorang tersangka baru Silvia Kunti (mantan Manager Keuangan
PSB).
Terdakwa dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 3, Pasal 8,
dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi
UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana kurungan
paling lama 20 tahun penjara.
Selama periode 1 November 2009-8 Desember 2011 pendapatan dari
pengelolaan parkir bandara itu mencapai Rp29,27 miliar. Namun
perusahaan tersebut hanya menyetorkan Rp8,45 miliar kepada Angkasa
Pura sehingga ada selisih Rp20,82 miliar. Pada periode Oktober
2008-Oktober 2009 pendapatan parkir bandara itu mencapai Rp10,52
miliar, namun yang disetorkan hanya Rp3,34 miliar sehingga ada
selisih Rp7,18 miliar. (Tuti)
Jakarta, Laras Post - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali gelar
sidang perkara uji materi Pasal 66 ayat (3) UU No. 29 Tahun 2004
tentang Praktik Kedokteran terkait hak masyarakat melaporkan t
indak pidana kedokteran. Dengan agenda sidang mendengar keterangan
pemerintah.
Staf Ahli Menteri Kesehatan, Budi Sampurno pada persidangan itu
mengatakan, pemerintah mengganggap dalil yang diajukan pemohon
bukan menyangkut persoalan konstitusionalitas, melainkan menyangkut
penerapan hukum yang keliru. Sebab, saat muncul kasus dokter Dewa
Ayu Sasiary Prawani masyarakat langsung mengadukan dokter ke
polisi, dan mengabaikan proses Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia (MKDKI).
Budi menyebutkan, pemohon mengajukan uji materi sebelum
keluarnya putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 79 PK/PID/2013
tanggal 7 Februari 2014 yang telah memutus bebas dokter Ayu dkk.
Jadi permohonan ini bukan persoalan konstitusionalitas norma,
melainkan penerapan hukum yang keliru, tegasnya, Selasa (08/4/2014)
di hadapan Majelis MK yang diketuai Arief Hidayat.
Ia menyebutkan, Pasal 66 ayat (3) UU Praktik Kedokteran m e n y
a t a k a n P e n g a d u a n sebagaimana pada ayat (1) dan ayat
(2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya
dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat
kerugian perdata ke pengadilan.
penyembuhan, ujarnya.Ia melanjutkan, dokter atau
dokter g igi hanya mampu berupaya menyembuhkan dengan cara
pengobatan terbaik bagi pasien. Karena itu, kegagalan penerapan
ilmu kedokteran atau kedokteran gigi tidak selalu indentik dengan
kesalahan dalam merencanakan atau melakukan tindakan medis.
Sebelumnya, empat orang dokter yakni Eva Sridiana, Agung Sapta
Adi, Yadi Permana, dan Irwan Kreshnanamurti mempersoalkan Pasal 66
ayat (3) UU Praktik Kedokteran. Para pemohon memandang luasnya
ruang lingkup tindak pidana dalam pasal itu secara tak langsung
memberi ancaman ketakutan bagi dokter saat memberikan pelayanan
medis. Sebab, seolah seluruh tindakan dokter berpotensi tindak
pidana.
Seperti yang dialami dokter Dewa Ayu Sasiary Prawari, dokter
Hendry Simanjuntak, dan dokter Hendy Siagian yang dijatuhi pidana
selama 10 bulan melalui putusan MA No. 90/PID.B/2011/PN MDO.
Gara-gara kasus ini dokter melakukan mogok. Karenanya, para pemohon
meminta Pasal 66 ayat (3) harus dimaknai dugaan tindak pidana hanya
tindakan kedokteran yang mengandung unsur kesengajaan atau
kelalaian berat yang telah dinyatakan terbukti dalam sidang MKDKI
sebelumnya. (lp)
Menurut Budi, dalam kasus dokter Ayu, penegak hukum telah keliru
menerapkan Pasal 66 ayat (3). Penegak hukum dinilai kurang jeli dan
kurang sempurna dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan.
Sehingga, dalil pemohon Pasal 66 ayat (3) UU Praktik Kedokteran
dikatakan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 tidak
berdasar.
Ia menyatakan, ketentuan Pasal 66 ayat (3) UU tersebut h a k i k
a t n y a d a l a m r a n g k a menjaga keseimbangan antara dokter
dengan pasien. Di satu sisi, agar dokter dalam melaksanakan
tugasnya sesuai dengan perspektif praktik kedokteran yang berlaku.
Di sisi lain, masyarakat diberi perlindungan dalam memperoleh
tindakan kedokteran sesuai standar operasional prosedure (SOP).
Dijelaskan, dokter dan dok-ter gigi merupakan profesi yang khas
lantaran dibenarkan hukum melakukan tindakan medis terhadap tubuh
manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan.
Karenanya, t indakan medis t e r h a d a p t u b u h m a n u s i a
yang dilakukan dokter gigi dikategorikan sebagai tindak pi-dana.
Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap dokter atau dokter
gigi terlihat dari maraknya tuntutan hukum oleh masyarakat
disebabkan kegagalan upaya
MK Gelar Sidang Uji Materi Pasal 66 ayat (3) UU No. 29 Tahun
2004
Jakarta, Laras Post - Revisi UU Migas perlu mengatur klausul
petroleum fund (dana minyak bumi). Pengaturan itu merupakan cara
untuk
Untuk Tingkatkan Investasi UU Migas Perlu Atur Petroleum
Fund
Jakarta, Laras Post Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK), Antasari Azhar,
akhirnya mencabut uji materi Pasal 8 ayat (5) UU No. 16 Tahun
2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terkait pemeriksaan
jaksa harus izin
tertulis jaksa agung.
menggenjot eksplorasi lapangan Migas, seperti penyediaan yang
dilakukan Kolombia.
Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan
Gas Bumi (SKK Migas), Gde Pradnyana mengutarakan, Kolombia
menyiapkan dana hingga AS$150 juta sebagai petroleum fund.
Ia menjelaskan, dana itu dialokasikan untuk melakukan
eksplorasi, kegiatan seismik shooting dan lainnya sehingga Kolombia
bisa meningkatkan produksi minyaknya hingga 20% per tahun.
Gde menjelaskan, skenario penyiapan petroleum fund dan tata
kelola industri hulu Migas yang baik telah membuat negara Kolombia
mampu meningkatkan produksi
minyak. Kita berharap kebijakan yang diterapkan Kolombia itu,
dapat kita tiru, ujarnya, Selasa (8/4/2014) di Jakarta.
Disebutkan, petroleum fund Kolombia diperoleh melalui penerimaan
di sektor hulu Migas. Jadi, petroleum fund ini didapat dari
penerimaan negara di sektor migas. Sebelum penerimaan negara sektor
migas sampai ke Menteri Keungan Kolombia, A S $ 1 5 0 j u t a d i a
m b i l d a n dimasukkan ke dalam petroleum fund.
Menurutnya, dengan petroleum fund Kolombia bisa menggenjot
eksplorasi. Dengan kegiatan yang lebih spesifik dan intens telah
meningkatkan produksi minyaknya hingga mencapai 20 persen setiap
tahun.
Sementara i tu , Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Pri
Agung Rakhmanto menyatakan, klausul tersebut merupakan hal positif,
sehingga revisi UU Migas yang menjadi payung hukum bagi kegiatan
sektor minyak dan gas bumi harus dipercepat penyelesaiannya.
Ia menyatakan, menjadi lebih baik, jika sebagian pemasukan dari
Migas dimasukkan ke sektor Migas kembali, untuk itu UU Migas perlu
diselesaikan. Sebagian pemasukan dari migas dimasukkan ke sektor
migas lagi itu bagus kalau bisa jalan. Makanya, selesaikan
undang-undangnya dulu. Kalau mau dimasukkan, ke undang-undang ya
masukan. ujarnya.
Revisi UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas hingga kini belum
dirampung. Anggota Komisi
VII DPR berjanji untuk bisa menyelesaikannya sebelum masa bakti
2014 berakhir.
Pri menyebutkan, pembahasan revisi UU tentang Migas yang belum
bisa diselesaikan, membuat Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS)
tidak memiliki payung hukum.
Dia menjelaskan, kepastian hukum di sektor Migas menjadi hal
yang sangat fundamental. Banyak investor Migas menilai iklim
investasi di Indonesia kurang menarik karena belum ada kepastian
hukum.
Dijelaskan, akibat aturan berubah-ubah kontraktor sering menjadi
bingung dan kurang percaya pada aturan main. Jangan harap mereka
mau investasi. UU Migas yang jadi payung hukum
yang paling mendasar saja tidak selesai-selesai, tegasnya.
Sementara itu, anggota Komisi VII DPR, Dito Ganundito
mengatakan, dirinya tidak dapat memastikan kapan revisi tersebut
dapat rampung. Sebab, panjangnya proses yang harus dilalui.
D i to mengungkapkan , saat ini Komisi VII DPR telah selesai
membahas revisinya dan diserahkan ke Baleg DPR untuk dilakukan
sinkronisasi dan harmonisasi. Sebetulnya tidak banyak yang diubah.
Tapi pasti kami upayakan cepat selesai karena kita semua tahu KKKS
menunggu UU ini selesai. Nanti rancangan tinggal dibahas dalam
Paripurna DPR, pungkasnya. (ram)
Sekretaris Satuan kerja khusus Pelaksana Usaha Hulu minyak dan
Gas Bumi (Skk migas), Gde Pradnyana.
Buang Bayi, Seorang Ibu Ditangkap Polisi
B e k a s i , L a r a s P o s t Kelahiran anak tak selamanya
diharapkan sang ibu mengandung, terlebih jika anak yang terlahirkan
membawa kelainan, setidaknya hal ini terjadi di Cikarang Kabupaten
Bekasi, seorang ibu tega menelantarkan bayi baru lahir hanya karena
berbibir sumbing.
Kepol i s ian Sektor Cikarang Barat, Kabupaten B e k a s i , J a
w a B a r a t , menangkap Siti Badriah
alias Badrun (41), orangtua yang menelantarkan anak baru lahir
berbibir sumbing.
Kapolsek Cikarang Barat, Kompol Andre Librian mengungkapkan,
pihaknya berhasil menangkap tersangka yang membuang bayinya di
depan sebuah kontrakan di kampung Cibitung Kaum RT07/013 Desa
Sukadanau, Cikarang Barat, Minggu (6/4) lalu.
Tersangka, warga Kampung Babakan, RT 07/ RW012, Desa Telaga
Asih, Kecamatan Cikarang Barat itu, kepada polisi mengaku, membuang
anaknya karena merasa malu memiliki anak diluar nikah dan dengan
kondisi cacat pada bibir. Perbuatan tersangka untuk menutupi aib
dirinya yang hamil di luar nikah dan karena malu memiliki anak yang
kondisinya cacat, katanya, Selasa (8/4/2014) di Cikarang.
Menurut Andre, tersangka melahirkan bayi laki-laki pada Jumat 28
Maret 2014 sekitar pukul 23.30 WIB di dukun beranak di sekitar
tempat tinggalnya. Tersangka saat itu memaksa dukun tersebut untuk
membantu persalinan anaknya walaupun kondisi kehamilan tersangka
baru berusia tujuh bulan, katanya.
Kapolsek melanjutkan, karena didesak oleh tersangka, akhirnya
dukun tersebut membantu proses persalinan bayi yang memiliki berat
badan 1,8 kilogram, panjang 41 cm, dan terdapat sumbing di bibir
atas bagian kiri.
Andre mengisahkan, bayi yang baru dilahirkan sempat terlebih
dahulu dititipkan kepada dukun beranak tersebut. Beberapa saat
kemudian, tersangka mengambil anaknya dan dibawa dengan cara
dimasukkan ke dalam tas jinjing warna cokelat dengan mengendarai
ojek.
Bayi malang tersebut, kemudian ditemukan warga di Kampung
Cibitung Kaum, RT07 RW13, Desa Sukadanau, Cikarang Barat. Tersangka
terancam pasal 77 Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak dan Pasal 305 KUHP, dengan ancaman kurungan
penjara paling lama lima tahun. (SAR)
Staf Ahli menteri kesehatan, Budi Sampurno (kanan).
Tentang Praktek Kedokteran
Antasari Azhar terpidana kasus pembunuhan.
FOTO: IST
Kasus Korupsi Retribusi Parkir Bandara
-
2 LarasT Utamaedisi 13 / tH i / 14 - 27 apRil 2014
sebenarnya, sehingga berakibat penetapan RTS-PM menjadi tidak
tepat sasaran, sehingga masyarakat miskin yang seharusnya menerima
Raskin, justru tidak menerima, dan malah sebaliknya.
Pendistribusian tidak TepatSesuai peraturan, RTS-PM
menerima sebanyak 15 kg per bulan. Pada kenyataannya di
lapangan, pendistribusian kerap tidak tepat jumlah. Ada sejumlah
daerah yang mendistribusikan kepada RTS-PM di bawah 15 kg dengan
berbagai alasan. Ada kalanya jumlah penerima melebihi dari daftar
yang seharusnya. Untuk mengantisipasi dampak sosial, mekanisme
pembagian rata dilakukan kepada seluruh RTS-PM dan warga miskin
non-RTS-PM dengan mengurangi kuota dari yang seharusnya.
Busyro menuturkan, setiap bulan, RTS-PM menebus beras Raskin
sebesar Rp1.600/kg netto di titik bagi. Namun, praktik di sejumlah
daerah justru menunjukkan fakta ketidaktepatan harga. Beras Raskin
kerap ditebus dengan harga lebih mahal dari yang telah ditetapkan.
Ini disebabkan tidak ditanggungnya biaya transportasi dari titik
distribusi ke titik bagi, sehingga petugas membebankan biaya itu ke
dalam biaya tebus beras. Dalam hal ini, penerima tidak bisa berbuat
banyak. Padahal menurut Pedoman Umum Penyaluran Raskin 2013, biaya
transportasi dari titik distribusi ke titik bagi menjadi tanggungan
Pemda yang dianggarkan dalam APBD. Temuan di lapangan menunjukkan,
sebagian
Jakarta, Laras Post - Komisi Pem-berantasan Korupsi (KPK)
meminta Program Subsidi Beras bagi Ma-syarakat Miskin - atau yang
dikenal dengan program Raskin - yang selama ini berlangsung, agar
didesain ulang karena tidak efektif.
Pimpinan KPK Busyro Muqoddas mengungkapkan, program subsidi ini
tidak memenuhi 6 T, yakni Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Mutu,
Tepat Waktu, Tepat Harga dan Tepat Administrasi, yang dijadikan
sebagai indikator efektivitas program.
Busro mengungkapkan hal itu, saat pemaparan Hasil Kajian Raskin
di hadapan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi; Ketua BPKP,
Mardiasmo; Ketua BPS, Suryamin; Dirjen Anggaran, Askolani; Dirjen
Keuangan Daerah Kemendagri, Yuswandi A. Temenggeung; Deputi Bidang
Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil Menengah (UKM)
Bappenas, Rahma Iriyanti; Deputi Bidang Statistik Sosial BPS,
Wynandin Imawan, Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos, Hartono
Laras; Deputi Perlindungan Sosial Kemenkokesra, Chazali Husni
Situmorang; serta Irjen Kemenkeu, Vincentius Sonny Loho, pada Kamis
(3/4) di Gedung KPK, Jakarta.
Ia menjelaskan, persoalan data penerima menjadi persoalan
klasik. Dalam penghimpunan data Rumah Tangga Sasaran Penerima
Manfaat (RTS-PM) yang diperoleh dari BPS, kurang melibatkan
pemerintah daerah. Hal ini membuka potensi terjadinya
ketidaksesuaian data dengan kondisi
tiPikor
Jakarta, Laras Post Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
menetapkan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari sebagai
tersangka pada perkara dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan.
Juru Bicara KPK Johan Budi kepada wartawan mengungkapkan, Menkes
periode 2004--2009 Siti Fadilah Supari ditetapkan sebagai
tersangka, terkait dugaan korupsi pengadaan alkes untuk kebutuhan
antisipasi luar biasa tahun 2005. Penyidik telah menemukan dua alat
bukti cukup dan SFS (Siti Fadilah Supari - red) ditetapkan sebagai
tersangka, tegasnya, Jumat (4/4/2014) di kantornya, Jakarta.
Sebelumnya, kasus yang menyangkut salah satu anggota Dewan
Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu, dilimpahkan oleh kepolisian
kepada KPK beberapa waktu lalu. Kasus ini merupakan pelimpahan dari
Mabes Polri. Kasus ini juga terkait dengan beberapa kasus yang
pernah ditangani KPK yaitu alkes. Sprindik (surat perintah
penyidikan) untuk SFS keluar pada tanggal 3 April 2014, kata
Johan.
Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, pihaknya KPK akan
mengulang penyidikan kasus Siti meski telah diproses di
Kepolisian.
Sebelumnya, Siti Fadilah telah menjadi tersangka sebagaimana
hasil penyidikan kepolisian. Meski begitu, hasil penyidikan
kepolisian akan tetap digunakan untuk rujukan. Kami akan mengulang
prosesnya, kami menetapkan pasal sendiri. Dalam prosesnya kami akan
mengulang lagi, ucapnya.
Bambang menjelaskan, dengan ditarik ke KPK dari Kepolisian,
pengungkapan kasus ini menjadikan semakin mudah bagi KPK karena
pihaknya sudah punya cukup banyak bukti dan informasi.
Siti Fadilah dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 juncto
Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah
dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, juncto Pasal 56 Ayat (2) KUHP. Dengan ancaman hukuman
pidana paling lama 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1
miliar. (idris)
KPK Tetapkan Mantan Menkes Jadi Tersangka
Magelang, Laras Post Kasus korupsi di Indonesia telah mengalami
evolusi dan metamorfosa dengan para pelaku yang berasal dari
kalangan generasi muda.
Zaman dulu yang melakukan korupsi adalah orang-orang di atas 40
tahun, sekarang para pelakunya dari kalangan generasi muda. Jadi
korupsi di Indonesia telah mengalami evolusi, kata Ketua Komisi
Pemberantasan Korupsi Abraham Samad, pada seminar Masa Depan
Pemberantasan Korupsi Perspektif Hukum dan Politik baru-baru ini di
Universitas Muhammadiyah Magelang.
Abraham menyebutkan, salah satu contoh, terpidana kasus korupsi
Hambalang Nazarudin masih relatif muda, usianya 32 tahun, dan
pelaku korupsi di pegawai pajak yang ditangkap KPK malah berusia
lebih muda lagi, yakni 29 tahun.
Ia menyatakan, korupsi juga mengalami metamorfosa, pada masa
lalu, korupsi dilakukan dengan cara sederhana dan tradisional,
seperti pungutan liar terhadap pembuatan KTP. Namun saat ini, telah
berubah wujud menjadi kejahatan yang canggih, dilakukan orang-orang
berpendidikan tinggi, dan sulit terdeteksi hukum biasa, seperti
tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, harus menggunakan
metode yang tidak biasa untuk menangani kasus korupsi di Indonesia.
Jika masih dengan metode biasa maka penegak hukum tidak mungkin
bisa memberantas kasus korupsi di Indonesia, ujarnya.
Agar tidak bekerja serampangan, pada 2011-2015, KPK telah
menyusun roadmap pemberantasan korupsi. Kami tidak mau berfungsi
sebagai pemadam kebakaran, tetapi harus mencari penyebab atau akar
korupsi itu, kemudian melakukan metode pendekatan dan pencegahan
korupsi, ujarnya.
Melalui metode pemberantasan korupsi yang dilakukan, pada 2013
KPK berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara Rp1.193 triliun
dari aspek penindakan, antara lain dengan menyita sejumlah aset
koruptor. Jumlah tersebut, lebih sedikit daripada yang berhasil
diselamatkan KPK dari aspek pencegahan yang mencapai Rp2.284
triliun. (ram)
Korupsi Alami Evolusi dan Metamorfosa
FOTO: IST
Tidak Efektif, KPK Minta Program Raskin Didesain Ulangpihak yang
terlibat yang tergabung dalam Tim Koordinasi Raskin daerah sampai
pusat dengan ketidakjelasan peran dan tanggung jawab masing-masing,
sampai dengan mekanisme pelaporan yang masih lemah dan tidak adanya
mekanisme check and balance dalam proses pencairan anggaran
subsidi
Jika memang program ini akan diteruskan, maka KPK mengusulkan
agar program ini didesain ulang dalam rangka efektivitas program.
Pertama dengan melakukan review terhadap kebijakan subsidi Raskin
secara komprehensif dengan memperhitungkan berbagai faktor untuk
mencapai ketepatan sasaran program. Faktor itu antara lain,
penataan ulang kelembagaan program Raskin, penajaman metode
penetapan target sasaran, penajaman targeted area, perbaikan tata
laksana, perbaikan kualitas beras, harmonisasi Kebijakan subsidi
Raskin dengan program diversifikasi pangan dan Kebijakan Perberasan
Nasional, dan peningkatan pemahaman seluruh pihak yang
terlibat.
Kedua, agar pemerintah mem-perbaiki kebijakan dan mekanisme
perhitungan subsidi agar lebih transparan dan akuntabel. Perbai-kan
tersebut setidaknya perlu mem-perhatikan dengan melibatkan unsur
pengawas untuk mengurangi risiko pembebanan biaya di luar biaya
penugasan penyaluran Raskin. Ketiga, agar pemerintah memperkuat
sistem pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan Program
Subsidi Raskin.
KPK menaruh perhatian besar terhadap pengelolaan kebijakan
subsidi Raskin, sebab ini menjadi salah satu national interest KPK,
yakni berkaitan dengan ketahanan pangan plus (pertanian, perikanan
dan kehutanan, serta plus pendidikan dan kesehatan). Tak hanya itu,
fakta bahwa subsidi ini juga terus meningkat dari tahun ke tahun,
menunjukkan penggunaan APBN yang seharusnya digunakan secara
efektif dan efisien.
Sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, KPK
berkepentingan untuk melakukan pengkajian, penelitian dan
penelaahan terhadap isu ini, agar pengelolaannya sesuai dengan
kriteria 6T, sebagaimana yang dimaksud di atas.(lp5)
besar Pemda tidak menganggarkan biaya ini. Selain biaya
transportasi, ditemukan juga komponen biaya lainnya, seperti ongkos
timbang, biaya jaga malam, biaya penyimpanan, dan lain-lain yang
berdampak pada menggelembungnya biaya tebus.
Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada rumah tangga sasaran,
seharusnya dilakukan setiap bulan. Pada kenyataannya, terdapat
sejumlah kendala, seperti keterlambatan p e n e t a p a n p a g u ,
p e n u n d a a n penyaluran oleh BULOG akibat masih adanya
tunggakan pembayaran, dan pengiriman tidak setiap bulan. Akibatnya,
pendistribusian dilakukan dengan sistem rapel. Bahkan ada daerah
yang mendapat distribusi empat bulan sekali. Hal ini disebabkan
juga oleh kurangnya sosialisasi kepada RTS-PM mengenai hak yang
seharusnya mereka terima, seperti harga, jumlah dan jadwal
distribusi.
Kualitas beras, merujuk pada terpenuhinya persyaratan kualitas
beras sesuai dengan Inpres tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras
dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah. Penetapan harga dan
spesifikasi untuk beras kualitas medium yang ditetapkan flat
sepanjang tahun menyulitkan BULOG untuk menyerap beras kualitas
baik. Sulitnya BULOG menyerap beras dari petani mendorong
diserapnya beras kualitas asalan.
Ditambah dengan target peng-adaan yang dilakukan BULOG untuk
memenuhi jumlah beras Raskin, dengan infrastruktur penyimpanan
beras yg terbatas dan beras disimpan dalam waktu lama mengakibatkan
menurunnya kualitas beras Raskin. Akibatnya beras yang diterima
RTS-PM tidak sesuai dengan standar kualitas beras medium, seperti
berbau apek, berkutu, berwarna kuning. Alih-alih dikonsumsi, akibat
beras yang tak tepat kualitas, maka beras Raskin justru lebih
banyak dijual kembali oleh penerima sehingga menciptakan praktek
pemburuan rente.
System Pengawasan LemahPersoalan lainnya, lemahnya sistem
pengawasan dan pengendalian dalam program ini. Mulai dari
terlalu banyaknya
FOTO: ISTWarga antri menunggu pembagian raskin.
FOTO: IST
Aktivis Serukan Upaya Penyelamatan KPK
Jakarta, Laras Post Menolak upaya pelemahan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) terkait revisi UU K U H P - K U H A P , C h a n g e .
o r g
Indonesia mengeluarkan petisi online melalui situs,
www.change.org/SelamatkanKPK.
Pendiri Change.org Indonesia,
harus secara terbuka, melibatkan banyak pihak dan terpercaya
serta terbebas dari kepentingan untuk lolos dari jerat hokum bagi
anggota DPR yang sedang menghadapi perkara dugaan tindak pidana
korupsi.
Ia menyatakan, tuntutan itu disampaikan, karena RUU KUHP-KUHAP
mengandung banyak pasal yang akan berpengaruh buruk terhadap
pemberantasan korupsi. Hal itu dapat terjadi karena pengembalian
Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjadi Tindak Pidana Umum (TPU).
Jika RUU tersebut disahkan, koruptor menjadi diuntungkan karena
hukuman untuk koruptor dalam RUU KUHP lebih ringan daripada dalam
UU Tipikor yang saat ini berlaku, jelasnya.
Anita mengungkapkan, huku-
Arief Aziz menyatakan, petisi online yang digagas untuk
menyelamatkan KPK mendapat dukungan dari sedikitnya 15 ribu
pendukung dan akan terus bertambah dari hari ke hari. Petisi
tersebut juga telah diserahkan kepada KPK.
Salah seorang penggagas petisi, www.change.org/SelamatkanKPK,
Anita Wahid menyatakan, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera
menarik pembahasan RUU KUHP-RUU KUHAP dari DPR periode 2009 - 2014.
Dan kepada DPR juga diminta agar menyetujui penarikan RUU
tersebut.
Putri mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid itu, juga berharap
agar perumusan dan pembahasan RUU KUHP dan RUU KUHAP, hendaknya
dilakukan oleh DPR dan pemerintah periode 2014--2019. Namun proses
pembahasannya
Korupsi Bank DKI, Kejaksaan Tunggu Hasil Audit BPKP
Jakarta, Laras Post - Kejaksaan Tinggi DKI
Jakarta masih menunggu hasil penghitungan
kerugian negara yang dilakukan BPKP atas
kasus dugaan korupsi Proyek pengadaan
aplikasi Goverment Cash Management System
(GCMS) dan perluasan layanan ATM PT Bank DKI
untuk tahun anggaran 2009-2010.
manto untuk kasus proyek GCMS. Tersangka kedua terkait proyek
perluasan ATM (automatic teller machine) yakni Direktur PT
Kari-mata Solusi Pandu yakni HJM alias Henri J Maraton. Sedang dari
Bank DKI, Ilhamsyah Joenoes selaku Direktur Operasional Bank
DKI.(Tuti)
sambungnya.Atas korupsi dua proyek terse-
but, kata Adi, negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar
Rp20 miliar
Untuk jumlah tersangka send-iri, dipastikan Adi, masih tetap
tiga orang yakni Direktur PT Prakasi Solution Indonesia (PSI) Adi
Rah-
berperiode. Pengadaan tersebut dengan pagu anggaran Rp82
miliar.
Semua 100 ATM dengan diba-tasi per waktu, tapi kenyataan per
waktu itu tidak dipenuhi diker-jakan sebagian tapi pembayaranya
penuh. Lalu baru pada tahun terakhir dipenuhi pengerjaannya,
Kita masih menunggu peng-hitungan kerugian negara dari BPKP,
ungkap Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, M Adi
Toegarisman kepada wartawan, Jumat (11/4/2014) di kantornya.
Adi mengungkapkan, pada tahun 2009-2010 Bank DKI menga-dakan
proyek GCMS dengan pagu anggaran Rp8 miliar. Ditunjuklah PT PSI
sebagai pemenangnya. Dalam kontrak ada 8 modul, permodul harganya
Rp235 juta, tapi kenyataanya yang dikerjakan cuma satu, sisanya
tidak diker-jakan. Pembayaranya sudah 8 modul,sambungnya.
Sedangkan untuk proyek perluasan ATM, diterangkan Adi, bahwa
Bank DKI antara tahun 2009-2010 menyewa mesin ATM dengan kontrak
perjanjian mendirikan 100 mesin ATM secara
kejaksaan Tinggi DkI Jakarta
man minimum untuk koruptor dalam RUU KUHP rata-rata hanya satu
tahun penjara sedangkan di UU Tipikor yang sekarang hukuman buat
koruptor lebih dari dua tahun, bahkan sampai seumur hidup. KPK juga
tidak bisa lagi menuntut koruptor jika RUU KUHP ini disahkan,
ujarnya.
Hal la in yang berpotensi melemahkan upaya pemberantasan
korupsi, dalam RUU KUHAP, putusan bebas seorang koruptor di tingkat
Pengadilan Negeri tidak dapat dikasasi ke Mahkamah Agung.
Ditambah lagi j ika RUU ini disahkan maka kewenangan
lembaga-lembaga khusus seperti KPK dan PPATK akan hilang. Padahal
kedua lembaga ini yang selama ini berjuang keras memberantas
korupsi. Parahnya dalam revisi KUHAP mencakup penghapusan
kewenangan penyelidikan penegak hukum termasuk juga KPK, tutur
Anita.
I a m e n y a t a k a n , t e r d a p a t keganjilan dalam
proses pembahasan kedua RUU itu, karena Panitia Kerja (Panja) DPR
periode 2009-2014 dan Tim Penyusun RUU, sebagian diisi oleh orang
yang terkait dan atau jadi pembela kasus-kasus korupsi yang sudah
terbongkar KPK. Akibatnya, terjadi konflik kepentingan dan
bias.
Apakah layak orang-orang ini membahas sebuah Rancangan
Undang-Undang yang nantinya berpengaruh terhadap KPK dan
Pemberantasan korupsi? Kita tidak ingin pembahasan RUU ini
ditunggangi kepentingan untuk menyelamatkan diri oleh mereka- yang
terkait dengan kasus-kasus korupsi, pungkasnya. (yandi)
ketua kPk Abraham Samad bersama salah seorang penggagas petisi
Online Anita Wahid.
mantan menteri kesehatan Siti Fadilah Supari
-
3LarasT Utama Sabtu, 16 maret 2013 edisi 13 / tH i / 14 - 27
apRil 2014
Ekonomi & Bisnis
Pertengahan April OJK Kenakan Pungutan
Wakil Ketua Dewan Komi-sioner OJK, Rahmat Waluyanto mengatakan,
peraturan OJK dan surat edaran petunjuk pelaksana pungutan itu
telah dikeluarkan, diantaranya POJK No. 3/POJK.02/2014 tentang Tata
Pelaksanaan Pungutan oleh OJK dan Surat Edaran No.4/SEOJK.02/2014
tentang Mekanisme Pembayaran Pungutan OJK, yang merupakan tindak
lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) No 11 Tahun 2014
tentang Pungutan oleh OJK.
Dalam Surat Edaran, diatur bahwa lembaga jasa keuangan, orang
perseorangan, dan badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa
keuangan wajib membayar pungutan OJK.
Menurutnya, penerbitan POJK dan SE terkait pungutan ini,
menandakan kesiapan OJK dalam menjalankan PP pungutan dan sekaligus
melaksanakan amanah UU OJK khususnya asal 34, 35, 36, dan 37
mengenai anggaran OJK.
Pungutan OJK itu, selain untuk mengisi anggaran operasional OJK,
juga sebagai bentuk kontribusi pelaku sektor jasa keuagan akan
perkembangan industri keuangan dimasa mendatang. Upaya ini pun
lazim diterapkan di banyak negara di dunia. Jadi, ini international
best practices, ungkap Rahmat dalam sosialisasi aturan tersebut
belum lama ini di kantornya, Jakarta.
Ia menjelaskan, pihaknya tidak sekadar memungut biaya. Anggaran
yang masuk akan digunakan juga untuk meningkatkan pelayanan bagi
industri keuangan dalam menjalankan bisnisnya, antara lain,
membangun infrastruktur, pengawasan, pengembangan, pengaturan, dan
penegakan iklim usaha industri jasa keuangan menjadi lebih
kondusif.
Pungutan OJK yang akan ditarik pada tahun ini, baik untuk
perbankan ataupun industri keuangan non bank (IKNB), adalah
sebesar 0,03 persen dari total aset. Penarikan pungutan dibagi
empat tahap hingga akhir tahun dan pada tahun depan pungutan akan
dinaikkan menjadi 0,045 persen dari aset.
Total pungutan yang akan di-tarik pada tahun ini diperkirakan
sebesar Rp1,8 triliun. Nilai tersebut merupakan perhitungan buku
aset 2013 industri jasa keuangan. Pembayaran pungutan untuk IKNB
dilakukan melalui PT Bank Rakyat In-donesia Tbk (BRI) dan untuk
perban-kan melalui Bank Indonesia (BI).
Pelaku perorangan maupun badan yang melakukan kegiatan industri
jasa keuangan bisa
mendapatkan keringanan pu-ngutan, apabila termasuk dalam tiga
kategori ini. Yaitu, industri keuangan yang mengalami kesulitan
usaha, industri jasa keuangan yang dianggap masih perlu
dikembangkan, dan industri jasa keuangan yang didirikan atas dasar
undang-undang. Contohnya, BPJS itu bisa tidak dikenakan pungutan
karena dibentuk berdasarkan undang-undang, tutur Rahmat.
Dia menjelaskan, sekalipun menerima pungutan dari sektor jasa
keuangan, independenitas OJK tidak akan terganggu dan kinerja OJK
akan sesuai dengan UU yang berlaku serta mengedepankan tata kelola
pemerintahan yang baik. (sg)
Jakarta, Laras Post - Industri keuangan akan segera terkena
pungutan biaya tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pungutan itu,
tahap pertama harus sudah dibayar melalui Sistem Informasi
Penerimaan OJK (SIPO) paling lambat pada 15 April 2014.
BNI Gelar Program RBT
Pemilu Picu Revisi Target Pertumbuhan Ekonomi
Jakarta, Laras Post - PT Bank Negara Indonesia (BNI) mulai 1
April hingga 31 Desember 2014 menggelar program Rezeki Taplus BNI
(RBT) 2014. Program Rzeki Taplus ini merupakan bentuk apresiasi
kepada nasabah bank BUMN.
Ini kami selenggarakan sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah
setia BNI yang selalu bertransaksi menggunakan ATM BNI, BNI SMS
Banking, BNI Internet Banking, BNI Kartu Debit dan BNI Debit
Online, kata Direktur Konsumer dan Ritel BNI, Darmadi Sutanto dalam
siaran persnya, baru-baru ini di Jakarta.
Selain mendapat kemudahan dari berbagai layanan yang disediakan,
nasabah BNI juga berpeluang mendapat rezeki dari RBT 2014. Program
RBT 2014 merupakan yang keenam kalinya, dimana BNI menyiapkan
miliaran rupiah cashback bagi nasabah yang bertransaksi sesering
mungkin melalui BNI ATM, BNI SMS Banking, BNI Internet Banking, BNI
Kartu Debit dan BNI Debit Online, tutur Darmadi.
Ia mengungkapkan, pada program RBT 2014 ini, BNI akan membagikan
rezeki kepada 46.000 nasabah setia, yaitu 10.000 rezeki langsung
transaksi tertinggi setiap bulan berupa hadiah cashback sebesar Rp1
juta, Rp500.000 dan Rp100.000, untuk nasabah yang melakukan
frekuensi transaksi tertinggi di BNI ATM, BNI SMS Banking, BNI
Internet Banking, BNI Kartu Debit dan BNI Debit Online.
Selain itu, terdapat 36.000 rezeki langsung transaksi beruntun
setiap bulan dengan mekanisme cashback yang akan diberikan untuk
transaksi urutan ke-200 dan kelipatannya dari setiap saluran yang
ditentukan otomatis melalui sistem BNI.
Darmadi melanjutkan, program RBT 2014 juga memberikan rezeki
langsung cabang, di mana tersedia 5.000 hadiah langsung dengan
mekanisme komitmen blokir saldo fresh fund untuk Peserta Nasabah
Perorangan pemegang rekening BNI Taplus, BNI Taplus Bisnis, BNI
Taplus Muda, BNI Emerald Saving, BNI Taplus Pegawai, BNI Taplus
Mahasiswa dan BNI Taplus Anak.
Dengan komitmen saldo blokir minimum Rp10 juta per rekening,
nasabah akan mendapatkan hadiah langsung sesuai pilihan,
terangnya.
Program RBT 2014 menjadikan BNI sebagai bank yang tidak lagi
memberikan hadiah berupa barang mewah seperti rumah, mobil, motor
dan barang-barang elektronik. Hadiah yang diberikan kepada nasabah
BNI berupa cashback untuk 46.000 nasabah setiap bulan dengan
maksimal cashback Rp1 juta. Program tersebut juga mengedukasi
nasabah untuk menggunakan e-channel BNI dan mendukung program Bank
Indonesia yaitu cashless society, ujar Darmadi. (ram)
Jakarta, Laras Post - Bank Indonesia (BI) merevisi target
pertumbuhan ekonomi tahun 2014, dari semula 5,8 persen6,2 persen
menjadi 5,5 persen-5,9 persen. Salah satu penyebab revisi tersebut
lantaran konsumsi kegiatan kampanye Pemilu 2014 tak sebesar yang
diperkirakan.
Dampak pemilu memang tidak sekuat perkiraan kita sebelumnya,
kata Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter BI Solikin M
Juhro, pada acara seminar bertajuk Menyongsong Peta Baru Kebijakan
Ekonomi Indonesia, Senin (7/4/2014) di Jakarta.
Solikin menyatakan, sebelumnya, potensi pertumbuhan ekonomi
Indonesia diperkirakan sebesar 0,2 persen, dampak dari pelaksanaan
Pemilu, ditambah sumbangan dari sektor transportasi dan komunikasi.
Namun, setelah dilakukan survei kepada sektor yang melakukan
kegiatan kampanye, dampak pertumbuhan ekonomi dari Pemilu ternyata
lebih rendah dari perkiraan.
Lebih sedikitnya jumlah partai politik peserta Pemilu, jumlah
calon legislatif yang berkurang, adanya peringatan oleh KPU maupun
KPK mengenai penggunaan dana kampanye hingga berkurangnya
permintaan atribut kampanye. Atas dasar itu, BI memperkirakan,
dampak kegiatan Pemilu berpotensi menyumbang pertumbuhan ekonomi
Indonesia tahun 2014 sebesar 0,1 persen. Aspek-aspek itu yang
mendorong kegiatan kampanye tidak seramai lima tahun lalu, jelas
Solikin.
Ia mengungkapkan, figur pemimpin baru yang disukai oleh
masyarakat dapat merespon positif di pasar saham. Dengan figur yang
baik maka investor dengan mudah masuk ke Indonesia. Sentimen di
pasar saham positif, itu tergantung figur. Kalau disukai masyarakat
maka akan memancing sentimen positif, ujarnya.
Menurutnya, pada tahun 2014, BI menargetkan current account
deficit Indonesia di bawah tiga persen. Bahkan, BI mengupayakan
pencapaian defisit tersebut hingga ke angka 2,5 persen. Perbaikan
ekonomi nasional yang seimbang saat ini, kami targetkan di bawah 3
persen atau akan kami usahakan mencapai 2,5 persen, katanya.
Sementara itu, Direktur Danareksa Research Institute, Purbaya
Yudhi Sadewa, mengatakan, tiap pelaksanaan Pemilu di Indonesia,
pondasi ekonomi dalam negeri selalu membaik.
Namun menurutnya, membaiknya pondasi ekonomi bukan lantaran
adanya Pemilu, melainkan terdapatnya kebijakan moneter yang baik.
Rupiah cenderung lebih kuat dan bursa saham cenderung naik,
jelasnya. (lp038)
FOTO: IST
Penawaran Pengelolaan Tiga Bandara Pada SwastaJakarta, Laras
Post - Untuk mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi pelayanan,
Kementerian P e r h u b u n g a n m e n a w a r k a n pengelolaan
tiga Bandar Udara (Bandara) kepada pihak swasta.
Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono mengung-kapkan,
pihaknya saat ini sudah menyiapkan dokumen tender untuk tiga
Bandara dari sepuluh Bandara. Ketiga bandara yang disiapkan dokumen
tender prakualifikasi, berasal dari bandara-bandara yang saat ini
masih dikelola Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perhubungan
Udara.
Bambang menyebutkan, ketiga bandara yang pengelolaannya
ditenderkan itu, adalah Bandara Raden Inten (Lampung), Bandara
Mutiara Palu (Sulawesi Tengah), dan Bandara Labuan Bajo (Nusa
Tenggara).
Menurutnya, pengelolaan Bandara oleh swasta itu, akan menjadi
proyek percontohan
Bandara yang ada di Indonesia perlu ditingkatkan kapasitas dan
kualitasnya, terutama dalam menghadapi kebijakan Asean Open Sky
yang akan diterapkan pada tahun 2015, kata Direktur Bandar Udara
Ditjen Perhubungan U d a r a K e m e n h u b B a m b a n g
Tjahjono.
I a m e n g i n g a t k a n b a h w a kebijakan Asean Open Sky
tinggal setahun lagi sehingga semua negara mesti benar-benar
mempersiapkan berbagai infrastruktur, fasilitas, dan SDM yang
terkait dengan bidang penerbangan.
T i n g g i n y a p e r t u m b u h a n penumpang kerap
menimbulkan masalah kepadatan dan kemacetan di bandara seperti yang
dialami sejumlah bandara seperti Bandara Internasional
Soekarno-Hatta di Tangerang. Untuk menjawab permasalahan tersebut
salah satunya adalah dengan melakukan peningkatan pelayanan
bandara, terangnya. (lp038)
lain namun hanya pengelolaannya saja, jelasnya, Sabtu (5/4/2014)
di Jakarta.
I a m e n y a t a k a n , d e n g a n penggantian pengelolaan
Bandara oleh swasta, maka harus mampu membuat kual i tas layanan
dari Bandara meningkat dan menjadi semakin lebih baik dari
sebelumnya.
Bambang mengungkapkan, hingga pada saat diumumkan telah terdapat
38 investor yang mulai menunjukkan ketertarikannya terhadap tawaran
tersebut. Namun belum pasti sejauh mana keseriusan mereka,
ucapnya.
Hadapi Asean Open Sky 2015Sebelumnya, Kementerian
Perhubungan menginginkan pelayanan berbagai bandara di seluruh
wilayah Indonesia terus ditingkatkan agar sesuai dengan pelayanan
standar internasional, terutama dalam menghadapi kebijakan Asean
Open Sky 2015.
mengingat perubahan tata kelola dari UPT menjadi kemitraan
publik-swasta merupakan hal yang baru. Pihak swasta nantinya akan
mengelola dengan sistem konsensi, jadi bukan mengganti hak
kepemilikan dari negara ke pihak
Atasi Kemacetan, PT Jasa Marga Tbk Operasikan Gerbang Tol
Cibatu
FOTO: IST
Jakarta, Laras Post - Untuk mengatasi kemacetan, PT Jasa Marga
Tbk (Persero) mulai mengoperasikan Gerbang Tol Cibatu yang terletak
di KM 34+700 Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Pembangunan gerbang tol
ini merupakan hasil kerjasama dengan PT Lippo Cikarang.
Gerbang tol ini diharapkan dapat membantu melayani lalu lintas
di kawasan ini serta mengurangi beban arus kendaraan pada Gerbang
Tol Cikarang Barat, ujar Direktur Operasional Jasa Marga,
Hasanuddin pada saat peresmian Gerbang Tol Cibatu, disaksikan
Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Meow Chong Loh, Sabtu
(5/4/2014)di Kecamatan Cikarang Selatan, Bekasi, Jabar.
Gerbang Tol Cibatu sepan-jang sekitar 1,5 kilometer itu,
menghubungkan langsung Ka-wasan Lippo Cikarang, Jababeka, dan East
Jakarta Industrial Park (EJIP). Ditargetkan kapasitas Gerbang
tersebut dapat mencapai 28.000 kendaraan per hari.
Hasanudin menyebutkan, pengoperasian Gerbang Tol Cibatu
berdasarkan Keputuan Menteri Pekerjaan Umum No. 175/KPTS/M/2014
tentang Perubahan Keputusan Menteri
Wamenhub Bambang Susantono
perkantoran dan termasuk rencana membangun Central Business
Distric (CBD) di wilayah ini, tuturnya.
Dengan dioperasikan gerbang to l in i d iproyeks ikan akan
membantu mengurangi kepadatan transaksi lalu lintas di Cikarang
Barat khususnya di ramp Cikarang Barat 3 (dari Jakarta) di pagi
hari, dan ramp Cikarang Barat 5 (dari kawasan industri Lippo
Cikarang) di sore hari. (js)
tertentu masih tetap ditanggung oleh Lippo Cikarang, ujar
Hasanuddin.
Presiden Direktur PT Lip-po Cikarang, Meow Chong Loh
mengungkapkan, biaya pembangunan Gerbang Tol Cibatu mencapai Rp250
miliar. Investasi tersebut bagian dari pengembangan kawasan Lippo
Cikarang seluas 3.000 ha, yang meliputi kawasan industri Cikarang,
residence, pusat
PU No 311/KPTS/M/2012 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Ruas
jalan Tol Jakarta-Cikampek.
Gerbang tol ini merupakan inisiasi dari Lippo dan Bupati Bekasi
kemudian dilimpahkan kepada Kementerian PU dan disetujui, dan
pengoperasiannya dijalankan oleh Jasa Marga. Kita tinggal
mengoperasikannya saja, sementara biaya operasi dan perawatan (OM)
hingga periode
Wakil ketua Dewan komisioner OJk rahmat Waluyanto (ketiga-kiri)
saat sosialisasi aturan baru OJk. FOTO: IST
FOTO: ISTGerbang Tol Cibatu Cikarang, Bekasi.
Ilustrasi pelayanan terhadap nasabah di salah satu Cabang Bank
BNI.
Acara seminar bertajuk menyongsong Peta Baru kebijakan Ekonomi
Indonesia
-
2 LarasT Utamaedisi 13 / tH i / 14 - 27 apRil 2014
asiusten apoteker yang di bawah n a u n g a n p e n d i d i k a
n S M K Kesehatan Mutiara Husada, agar muncul mutiara-mutiara
tenaga kesehatan yang handal dan bertenggungjawab. (EYP)
PEndidikan & kEBUdayaan
9 sampai 16 April. Triwulan kedua pada bulan Juli nanti
sedangkan untuk triwulan ketiga pada bulan September, katanya.
Dana Rp6 triliun yang secara nasional akan dibagikan ke semua
provinsi untuk kemudian disalurkan ke berbagai daerah. Dari jumlah
itu, nantinya dana yang akan dibayarkan pada tahap pertama sebesar
Rp4 triliun. Sisanya sebesar Rp2 triliun untuk pembayaran tahap
kedua.
D a l a m j u m p a p e r s n y a , Mendikbud juga memberikan
informasi alamat Unit Pelayanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
(PTK) jika ada pengaduan atau laporan terkait tunjangan guru dan
hal lain yang terkait dengan PTK. Untuk PTK PAUDNI, beralamat di
Kompleks Kemdikbud Gedung C Lt. 13, Jalan Jenderal Sudirman,
Senayan, Jakarta Pusat
10270. Telp. (021) 57974115 Fax. (021) 57974115/57946130. Email:
[email protected], [email protected]. Website:
http://pptkpaudni.kemdiknas.co.id .
Untuk PTK Dikdas beralamat d i K o m p l e k s K e m d i k b u d
Gedung C Lt. 19, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat
10270. Telp/Fax. (021) 57853580. Email: [email protected],
[email protected] , Website :
http://p2tkdikdas.kemdiknas.go.id. Sedangkan untuk PTK Dikmen
beralamat di Kompleks Kemdikbud Gedung D Lt. 12, Jalan Jenderal
Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp/Fax. (021)
57974108, 57974113. Email : [email protected],
[email protected]. Website :
http://p2tkdikmen.kemdiknas.go.id. (idris)
Menteri Pendidikan dan Kebu-dayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh
mengatakan, Kemdikbud akan beker ja sama dengan dua kementerian
lain dalam mengawal penyaluran tunjangan guru, yaitu dengan
Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Instrumen
inspek-torat harus melekat dan ber-jalan. Baik di Kemdikbud, di
Kementerian Dalam Negeri, maupun Kementerian Keuangan. Tiga
inspektorat ini yang akan mengawal, katanya saat jumpa pers,
(07/04/2014). di Gedung A Kemdikbud, Jakarta.
Ia menegaskan, j ika ada pemerintah daerah yang tidak mencairkan
tunjangan guru, sementara semua elemen pen-cairan tunjangan telah
terpenuhi, Kemdikbud akan melaporkannya ke aparat penegak hukum.
Tentu kalau seandainya diduga tidak memiliki niat baik untuk
menyalurkan, sedangkan keleng-kapan adminis t ras i sudah dipenuhi,
penerima sudah jelas, uangnya sudah ada, tapi niat menyalurkan
tidak ada, maka kami tidak segan-segan akan melaporkan ke APH,
aparat
penegak hukum, tegasnya.
Tunjangan Telah Selesai Dihitung
Tunjangan profesi pendidik telah lama tidak ada kejelasan,
bahkan. tunjangan ini sejak tahun 2010 hingga 2013 belum
dibayarkan. Belakangan diperoleh informasi, kekurangan pembayaran
tunjangan guru pada tahun 2010-2013 akan dibayarkan bersamaan
pembayaran tunjangan guru triwulan I tahun anggaran 2014 pada April
tahun ini.
Menurut M Nuh, dana tung-gakan tunjangan profesi guru telah
selesai dihitung dan diaudit. Dalam waktu dekat ini akan disalurkan
ke provinsi-provinsi di seluruh Indonesia. Setelah melewati proses
yang panjang, karena dana ini diaudit di seluruh Indonesia, berapa
kekurangannya, maka baru selesai dihitung pada akhir Februari lalu
dan ini sesuai dengan amanat sidang kabinet, tuturnya.
Terkait pembayaran tunggakan sendiri akan dilakukan dalam tiga
tahap, yang dibagi per triwulan. Tahap pertama dibayar pada April
ini dan diperkirakan pada tanggal
Kemdikbud Akan Laporkan Jika Terjadi Penyimpangan Penyaluran
Tunjangan Guru
seorang Asisten Apoteker, seseorang harus menjalani pendidikan
di Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi (SMKF, dulu disebut: Sekolah
Menengah Farmasi= SMF atau Sekolah Asisten Apoteker= SAA) dengan
lama pendidikan 3 tahun (6 semester) dari SMP.
Selanjutnya setelah menye-lesaikan pendidikan di SMKF dan
memperoleh ijazah, untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian
di wilayah Indonesia, seorang Asisten Apoteker, harus memiliki
Surat Tanda Registrasi yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan atau
Pejabat Kesehatan yang memperoleh pendelegasian k e w e n a n g a n
d a r i M e n t e r i Kesehatan dan juga wajib memiliki Surat Izin
Kerja di fasilitas kefarmasian, yang dikeluarkan oleh Pejabat
Kesehatan yang
berwenang di Kabupaten/Kota tempat pekerjaan kefarmasian
dilakukan.
Di tambahkan, bahwa Asisten Apoteker merupakan salah satu
profesi yang sudah cukup lama dikenal dalam pelayanan di lingkungan
masyarakat luas dan hingga kini profesi tersebut masih sangat
banyak dibutuhkan, mengingat jumlah sarana-sarana pelayanan
kesehatan khususnya saranasarana kefarmasian bertumbuh terus
seiring bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Bahkan di
daerah-daerah wilayah Indonesia masih banyak sarana-sarana
kesehatan/kefarmasian yang belum terisi oleh pelayanan seorang
Asisten Apoteker dan paling banyak adalah Puskesmas.
Menurut H Udin, hanya ber-kisar 10 persen Puskesmas di
Bekasi, Laras Post - Asisten Apoteker, menurut Peraturan
Pemerintah R.I. No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
adalah termasuk sebagai Tenaga Kefarmasian.
Tenaga kerja di bidang kese-hatan ini, merupakan salah satu
jenis tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk
dapat melakukan pekerjaan kefarmasian dan pekerjaan tersebut
meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi,
pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau
penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep
dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan
obat dan obat tradisional.
Sepert i yang di je laskan oleh Kepala Sekolah Menegah
Kesehatan Mutiara Husada, H Udin Muludin, bahwa lingkup
kesediaan farmasi meliputi, obat, bahan obat, obat tradisional dan
kosmetika.
Seorang Asisten Apoteker dapat bekerja secara mandiri atau
bekerja di bawah pengawasan seorang Apoteker di sarana-sarana,
seperti produksi industri farmasi (obat), industri bahan baku obat
tradisional, industri kosmetika.
Kemudian Distribusi yaitu Pedagang Besar Farmasi (PBF) penyalur
sediaan farmasi , Penyalur alat kesehatan. Dan juga termasuk
Pelayanan Kefarmasian, Apotek, Instalasi farmasi Rumah Sakit,
Puskesmas, Klinik, Toko obat, Praktik bersama.
Lebih Lanjut H Udin mene-rangkan, bahwa untuk menjadi
H. Udin: Masih Banyak Puskesmas dan Apotek Belum Miliki Asisten
ApotekerKabupaten Bekasi yang meng-gunakan jasa asisten Apoteker,
padahal hal tersebut sudah ada di undang-undang dan peraturan yang
berlaku di negeri ini. Yah mungkin hanya berkisar 10 persen
Puskesmas yang memakai jasa asisten apopteker, padahal ini penting
mengenai nyawa manusia, ujarnya.
Perlu di ketahui bahwa peran Asisten Apoteker cukup besar dalam
pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan dalam mewujudkan
derajat kesehatan masyarakat yang optimal, sebagai salah satu unsur
kesejahteraan umum dari Tujuan Nasional Bangsa Indonesia (Pembukaan
UUD 1945).
Maka itu merupakan visi dari H. Udin bahwa, dengan mendidik para
tenaga muda
Forum Peduli Pendidikan Demo di PTUN
Jakarta, Laras Post - Forum Peduli Pendidikan DKI Jakarta yang
ang-gotanya sebagian besar Kepala Sekolah SMA/SMK Negeri di DKI
Jakarta, juga didukung Ormas Front Betawi Bersatu (FBB) meng-gelar
demo di depan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Selasa, (25/3)
dengan tuntutan agar Pelan-tikan Kepala Sekolah SMA/ SMK
dibatalkan, karena telah melanggar Permendiknas No. 28 tahun 2010
tentang Penugasan guru sebagai kepala sekolah/madrasah yang
dijelaskan pada pasal 28 (1) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)
tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini Pemerintah, pemerintah
provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara
seko-lah/madrasah wajib melaksanakan program penyiapan calon Kepala
Sekolah/Madrasah.
Kemudian dalam Pasal 28 (2) Pemerintah, pemerintah provinsi,
pemerintah kabupaten/ kota atau penyelenggara sekolah/madrasah
wajib melaksanakan Peraturan Menteri ini dalam penugasan guru
sebagai kepala sekolah/madrasah paling lambat tahun 2013.
Dalam kenyataan tersebut di atas, berarti pihak Dinas
Pendi-dikan Provinsi DKI Jakarta telah taat azas dan konsekwen
untuk melaksanakan rekruitmen calon kepala sekolah melalui piloting
nasional sesuai dengan aturan Permendiknas No. 28/ 2010, yang telah
memiliki stok Calon Kepala Sekolah bersertifikat sebanyak 16 orang
guru untuk SMK dan 63 orang guru untuk SMA.
Kemudian dengan adanya stok Calon Kepala Sekolah tersebut, maka
seharusnya tidak usah dia-dakan lelang Calon Kepsek, karena stok
yang tersedia sudah memadai dan sudah bersertifikat, hal ini sesuai
dengan Permendiknas No 28/ 2010 Pasal 2 (3) b yang me-nyatakan
Persyaratan khusus guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala
sekolah/ madrasah adalah
memiliki sertifikat kepala sekolah/ madrasah adalah memliki
sertifikat kepala sekolah/madasah pada je-nis dan jenjang yang
sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh
lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Direk-tur Jenderal.
Dengan dilantiknya para Kepala Sekolah SMA/SMK Negeri yang baru
pada Jumat 21 Maret 2014 menurut Praktisi Pendidikan Drs. Adroi
Abdullah Ihsan menyatakan bahwa secara mayoritas diantara mereka
tidak memiliki sertifikat Kepala Sekolah alias diduga Kepala
Sekolah Bodong, hanya dengan ikut tes pilihan Ganda, Psychotest
system CAT dan wawancara selama 3 jam, mereka bias langgeng
dilantik menjadi kepala sekolah definitif, coba bandingkan dengan
guru ber-serifikat KS nasional yang magang (on The Job Learning)
memakan waktu selama 300 jam katanya.
Lanjutnya apalah artinya sebuah kebijakan kalau itu tidak
mengin-dahkan aturan permainan, kebijakan ters terbuka jabatan
Kepsek SMA/SMK sangatlah membingungkan, karena banyak mengandung
dan mengundang berbagai pertanyaan berbagai kalangan mulai
praktisi, pemerhati, PGRI, Dewan Pendidi-kan dan Komisi E Bidang
Pendidi-kan, namun kenyataannya kebijakan atasan harus diamankan
olh bawa-han demi kenyamanan kedudukan, dan terbukti Disdik DKI
Jakarta telah membiarkan adanya banyak kepala sekolah bodong (tidak
memiliki SIM Surat Ijin Memimpin/Sertifkat KS) tetap langgeng
mengikuti acara pelantikan, lanjutnya
Sementara itu dalam pernyataan dari Pengacara Global Law
Firm
yang mengawal dan memasukkan gugatan ke PTUN H. Turaji SH, MM,
M.Hum menyatakan, dengan didaftarkan gugatan ke PTUN No.
1037/083/12/ tanggal 7 Maret 2014 dengan ujuan agar Hasil seleksi
terbuka Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah SMA/ SMK Negeri di DKI
Jakarta dibatalkan, karena bertentangan dengan yang ada dia-tasnya,
yakni Permendiknas Nomor 28/ 2010, Pergub No 133/ 2012, dan
Undang-undang No. 20 tahun 2013, yang berbunyi diantaranya pada
Permendiknas No. 28/ 2010, yang artinya banyak Calon Kepsek yang
memunyai Sertifikat tidak masuk aatau tidak lolos lelang jabatan
Kepsek, yang lulus justru kebnyakan tidak mepunyai Sertifikat
sangat ironis lelang jabatan tersebut, katanya.
Sedangkan menurut H. Mu-haimin yang menjabat Kepsek SMAN 112
menyatakan, lelang jabatan Kepala Sekolah SMA/SMK Negeri yang
dolaksanakan ber-tentangan dengan Permen No 28 tahun 2010 yang
seharusnya yang melaksanakan seleksi lelang jabatan adalah Dinas
Pendidikan, kenyata-annya adalah BKD, sehingga tidak professional,
dan Calon tidak diberi-kan SOP, Juknis secara terinci, se-hingga
tidak sesuai dengan harapan dan harus dibatalkan, ujar Kepsek yang
memiliki Daftar MMS (Masih Memenuhi Syarat) yang seharusnya masih
dapat dipertimbangkan.
Lanjutnya, dengan didaftarkan ke PTUN ini akan diawasi oleh
wasit yakni Hakim PTUN, sehigga dapat dihasilkan sidang yang
diharapkan lebih baik lagi bagi Clon Kepsek yang tiak lolos seleksi
lelang jabatan Kepsek tersebut, pungkasnya. (manto)
Jakarta, Laras Post - Kabar baik bagi para guru, pasalnya, dana
tunjangan bagi mereka akan dibayarkan mulai April tahun ini. Selain
itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemdikbud) juga bertekad akan mengawal penyaluran tunjangan
guru agar penyaluran
berjalan dengan baik dan lancar. Bahkan Kemdikbud mengancam akan
melaporkan kepada penegak
hukum, jika penyaluran menyalahi aturan.
kepala Sekolah menegah kesehatan mutiara Husada, H Udin
muludin
Depok, Laras Post Ratusan pelajar SMA/SMK/MA di Kota Depok
sepakat mengikrarkan deklarasi anti menyontek saat acara dzikir
akbar yang dilaksanakan di Lapangan Balaikota Depok, Jumat
(11/4/2014). Hal tersebut berkaitan dengan Ujian Nasional (UN) yang
berlangsung, Senin (14/4/2014).
Dalam sambutannya, Wali Kota Depok H. Nur Mahmudi Ismail
berharap agar seluruh siswa benar-benar mendalami arti dari isi
deklarasi yang disebutkan, sehingga mereka dapat sungguh-sungguh
mengerjakan soal UN tanpa menyontek.
Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang baru saja
mendeklarasikan anti menyontek. Semoga dapat menjadi pelajar yang
turut berkontribusi dalam pembangunan negara agar lebih maju,
pungkas Orang nomor satu di Kota Belimbing ini.
Senada dengan hal tersebut, Ika salah satu siswi SMK Kesehatan
Bakti Insani Sawangan mendukung sepenuhnya terkait adanya deklarasi
anti menyontek. Deklarasi tidak boleh menyontek itu saya setuju
sekali karena kasian sama anak yang sudah belajar keras, sedangkan
yang lain menyontek, hasilnya jadi ga murni. Tujuan UN sendiri kan
melatih diri kita dan mengukur sejauh mana nilai kita, ujar
Ika.
Adapun isi deklarasi yang diikrarkan para pelajar tersebut
yaitu, Demi darah muda yang mengalir deras. Demi jiwa kami yang
tegap menghidupi jasad. Demi hati nurani kami yang tak pernah mati.
Kami berjanji akan menjadi pelajar yang berani jujur, meski godaan
menyontek ada di depan mata. Kami berjanji akan menjadi pemuda
peduli, yang siap berkontribusi, siap bergerak memperbaiki negeri.
Jika nanti kami memimpin Indonesia, kami berjanji akan menolak
habis korupsi, memberantasnya hingga mati, meski kesempatan korupsi
itu hanya tinggal menjentikkan jari. Demi bangsaku tanah airku, ku
persembahkan bakti ku kepada ibu pertiwi karena Allah
Taala.(gandung)
Pelajar Depok Ikrarkan Anti Menyontek dalam UN
Jakarta, Laras Post - Alih status universitas dan politeknik
swasta menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berdampak pada
penelantaran dosen dan pegawai karena tidak dibarengi dengan alih
status sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Pemerintah saat ini
mengambil kebijakan mengalihkan status universitas dan politeknik
swasta di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) menjadi
PTN.
Juru bicara Ikatan Lintas Pegawai PTN Baru, Fadilah Sabri
mengungkapkan, sebanyak lima universitas dan politeknik di daerah
3T pada 2010 lalu dialihkan statusnya menjadi PTN oleh pemerintah.
Kebijakan itu awalnya disambut gembira seluruh pegawai dan dosen
masing-masing kampus tersebut. Namun para pegawai dan dosen
akhirnya kecewa karena alih status itu tidak disertai dengan alih
status pegawai dan dosen menjadi PNS.
Alih status menjadi PTN Baru pada 2010 itu, diberikan pada
Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan,
Universitas Musamus Merauke, Politeknik Manufaktur Negeri Bangka
Belitung dan Politeknik Negeri Batam.
Alih status dilanjutkan dengan penetapan delapan PTN Baru,
antara lain Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang,
Politeknik Negeri Bengkalis, Politeknik Negeri Fak Fak Papua,
Politeknik Negeri Madura, Politeknik Negeri Balikpapan.
Dikatakan, sejak kebijakan alih status diterapkan, muncul
berbagai masalah, seperti diantaranya, alokasi gaji pegawai yang
belum bersumber dari APBN. Selama ini alokasi gaji sebanyak 9 PTN
Baru bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan
bantuan pemerintah daerah, kata Fadilah kepada wartawan, Sabtu
(5/4/2014) di Jakarta.
Ia mengungkapkan, tenaga struktural dan tenaga kepegawaian yang
seharusnya ditempati tenaga PNS hingga kini seluruhnya masih
berstatus swasta sehingga menghambat proses pengembangan
institusi.
Fadilah mengatakan, selain itu proses penerimaan PNS secara
reguler yang telah berlangsung di 13 PTN Baru menimbulkan dikotomi
perlakuan hak dan kewajiban sehingga menimbulkan masalah psikologis
tersendiri dalam menjaga stabilitas kerja.
Ia lebih lanjut mengatakan, Kemdikbud pernah melakukan
pembahasan mengenai status dosen dan karyawan