-
Sahkan UU PertanahanUntuk Atasi Sengketa
Foto: SugihMenteri Keuangan, Bambang Brojonegoro saat
mendatangani Mou kerjasama pada empat lembaga termasuk Kementerian
AtR/BPN dalam rangka percepatan pembangunan dan pelayanan terhadap
masyarakat berdasarkan Nawa Cita presiden Jokowi. Penandatanganan
itu dilaksanakan di istana negara dan disaksikan Presden Ri, Joko
Widodo, Rabu (20/5/2015).
Website : www.laraspostonline.com Rp. 5.000 (luaR Kota +ongKos
KiRim )
Penerbit: PT. LARAST PENA NUSA
INdAh PERS
25 mei - 7 Juni 2015
2015edis
i 42
tH. 2
email : [email protected]
Tegakkan Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat
FB: laras post
tWeet : @laraspost
Jakarta, Laras Post Polisi terus melakukan penyidikkan perkara
surat mandat palsu Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di
Ancol Jakarta. Polisi juga telah menetapkan empat tersangkan dan
akan menjemput dua tersangka yang mangkir dalam pemeriksaan.
Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Badrodin Haiti
mengatakan, penyidik akan menjemput dua dari empat tersangka
kasus surat mandat palsu Partai Golkar kubu Munas Ancol, karena
kedua tersangka mangkir dari dua kali pemeriksaan yang dijadwalkan,
dengan tanpa alasan yang jelas.
Kapolri menjelaskan, sebagaimana ketentuan, jika dipanggil dalam
satu kali tidak datang, maka akan dilakukan pemanggilan kedua. Jika
kembali tidak memenuhi panggilan, tanpa alasan yang sah, tentu
polisi akan mengeluarkan surat perintah membawa, kata Badrodin
kepada wartawan, pada Jumat, (22/5/ 2015) di Mabes Polri,
Jakarta.
Menurutnya, saat ini polisi telah menetapkan empat orang sebagai
tersangka dalam perkara surat mandat palsu. Penetapan tersangka
merupakan bagian dari perkembangan proses hukum.
Menyinggung soal penahanan terhadap tersangka, Kapolri
menyatakan, bahwa penahanan sepenuhnya merupakan wewenang penyidik.
Kalau dirasa tidak perlu ditahan, ya tidak ditahan. Itu keputusan
penyidik, ujarnya.
Polisi telah menetapkan empat orang sebagai tersangka pemalsuan
surat mandat untuk penyelenggaraan Munas Partai Golkar di Ancol,
Jakarta. Keempat orang itu berinisial HB, DY, JL, dan SH. JL dan SH
telah dua kali dipanggil untuk pemeriksaan tetapi tak pernah
hadir.
Sebelumnya, pengurus Partai Golkar hasil Munas di Bali
melaporkan adanya kejanggalan dari pelaksanaan Munas tandingan di
Ancol pimpinan Agung Laksono. Mereka menduga terjadi pemalsuan
surat mandat mengikuti Munas dari pengurus daerah tingkat provinsi
dan kabupaten/kota. (tim) .Berita Bersambung hal 7....
Sejumlah pihak menilai program Presiden Jokowi-JK untuk
menjadikan poros maritim dunia sangat menarik dan merupakan hal
yang semestinya dilakukan oleh pemerintahan pada masa lalu. Hal ini
mengingat Indonesia memiliki potensi kemaritiman yang cukup tinggi
dengan luas wilayah perairan mencapai 70 persen dari luas wilayah
negara.
Jakarta, Laras Post - Aksesbilitas dan konekt i f i tas
merupakan masalah yang sangat vital dalam poros maritim, menyadari
hal itu, Presiden Joko Widodo menunjukkan
komitmennya dengan meresmikan beberapa pelabuhan pada sejumlah
daerah.
Kali ini presiden meresmikan groundbreaking New Port
Makassar
atau Pelabuhan Baru Makassar di Pelabuhan Makassar, Jumat siang
(22/5/2015). Sebelumnya, Jokowi telah meresmikan pembangunan
pelabuhan Kuala Tanjung, Tanjung Priok dan pada Jumat (22/5/2015)
pagi meresmikan pelabuhan di Surabaya.
Saat menyampaikan sambutan, pada peresmian Pelabuhan di Makasar,
Presiden mengatakan, pembangunan kemaritiman perlu ditingkatkan
karena laut Indonesia
memiliki potensi yang sangat besar. Benar bahwa kita harus
kembali ke laut, harus kembali ke laut, karena dua per tiga wilayah
Indonesia adalah air, adalah laut dan kita memiliki 17 pulau,
jangan melupakan itu, jelasnya.
Konektivitas antar pulau, kata Jokowi, sangat penting untuk
menekan biaya transportasi. Dengan apa? Yang paling murah
adalah
Jokowi Tingkatkan Pembangunan Kemaritiman
.Berita Bersambung hal 7....
tapi dokumen kuat dan terlindungi. Jadi, artinya, jangan sampai
ketika sertifikat hilang, hilang juga lahan tanahnya, kata Ferry,
Kamis, (13/5/2015) di Bandung Jawa Barat.
Bandung, Laras Post - Untuk mengantis ipasi sengketa dan konf l
ik per tanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional (ATR/BPN) akan menerapkan sertipikat digital.
M e n t e r i A T R / K e p a l a B P N F e r r y M u r s y i d
a n
Baldan mengatakan, dengan program sertipikat digital, yang akan
berjalan pada Juli 2015, sengketa atau konflik pertanahan akan
terselesaikan dan mengantisipasi pemalsuan sertipikat.
Pada dasarnya proses sertifikasi digital itu mudah,
.Berita Bersambung hal 7....
.Berita Bersambung hal 7....
Jakarta, Laras Post- Untuk mengatasi peningkatan jumlah sengketa
per-tanahan yang terjadi dalam beberapa kurun waktu terakhir,
Rancangan Undang Undang (RUU) Pertanahan perlu segera disahkan.
Menanggapi me-ningkatnya sengketa per tanahan , Ketua Dewan
Perwaki lan D a e r a h R e p u b l i k Indonesia (DPD RI), Irman
Gusman mengharapkan, agar Komite I DPD RI dalam masa sidang ini,
menyelesaikan penyusunan RUU Pertanahan, yang menjadi usul
inisiatif DPD.
Irman mengatakan, untuk mengatasi sengketa pertanahan yang terus
meningkat, RUU Pertanahan harus segera disahkan sebagai payung
hukum rencana umum penataan pertanahan.
RUU Pertanahan memiliki urgensi dan akan menjadi payung hukum
grand strategy penataan pertanahan dalam mewujudkan land reform di
Indonesia, kata Irman, Rabu (20/5/2015) di Jakarta.
Ia menjelaskan, payung hukum program land reform adalah
undang-undang, maka RUU Pertanahan juga menjadi payung hukum grand
strategy penataan pertanahan yang pembahasannya seiring sejalan
dengan pengawasan Komite I DPD RI atas pelaksanaan
Segera Laksanakan Pembagian 9 Juta Hektar LahanJakarta, Laras
Post- Pelaksanaan pembagian lahan dengan total sembilan juta
hektar, yang dicangkan Presiden Joko Widodo, tak lama lagi akan
berlangsung. Namun untuk melaksanakan program itu, perlu sejumlah
persiapan, sehingga dapat berjalan dengan baik dan tepat
sasaran.
Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan
Nasional (ATR/B P N ) , F e r r y M u r s y i d a n Baldan
mengatakan, tujuan dari pembagian tanah adalah meningkatkan
perekonomian masyarakat. Perlu dilakukan penelitian atas tanah yang
akan dibagikan sehingga tanah yang diberikan kepada petani ini
menjadi tepat sasaran. Basisnya bagaimana
sebetulnya yang bisa membuat hidup sejahtera, kata Ferry, seusai
pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN, pada Senin
(18/5/2015) di Kantor Kementerian ATR/BPN.
Ia menambahkan, peme-rintah harus mengidentifikasi k a r a k t e
r i s t i k l a h a n d a n m a s y a r a k a t n y a t e r l e b i
h dahulu. Hal ini bertujuan, supaya kebijakannya sesuai dengan
keinginan Presiden Joko Widodo yang menegaskan bahwa 9 juta hektar
merupakan sebuah ruang hidup baru bagi masyarakat.
Menurutnya, saat ini pe-merintah sedang mengelaborasi 4,5 juta
penduduk yang berhak atas tanah sekurang-kurangnya 2 hektar yang
nantinya tersebar
Life Style
Polisi Akan Jemput 2 Tersangka Surat Mandat Palsu
Antisipasi Sengketa Pertanahan BPN Terapkan Sertipikasi
Digital
di seluruh Indonesia.Dia juga menambahkan, pemerintah
akan mempersiapkan lumbung-lumbung pertanian di daerah-daerah
tertentu misalnya Jawa Barat,
Jawa Timur, dan Makassar. Selain mempersiapkan di daerah-daerah
tersebut, pemerintah juga sedang
Penetapan Pejabat BPN Jadi Tersangka Menuai Kontroversi
.Berita Bersambung hal 7....
M e d a n , L a r a s P o s t Penetapan mantan Kepala Badan
Pertanahan (BPN) Medan, Dwi Purnama dan Kepala Seksi (Kasi)
Pemberian Hak-Hak Kanwil BPN Kota Medan, Hafizunsyah, sebagai
tersangka oleh Polda Sumut, terus menuai kontroversi. T e r l e b i
h M a h k a m a h Agung (MA) mengabulkan Peninjauan Kembali (PK)
yang dimohonkan PT Kereta
Api Indonesia (KAI).Ahli hukum dari Fakultas Hukum (FH)
Universitas
Sumatera Utara (USU), Edy Ikhsan mengungkapkan, dengan putusan
MA yang mengabulkan PK yang dimohonkan PT KAI terkait kepemilikan
tanah di Jalan Jawa
Tirza Roselina, Finalis Abnon 2014 Kep. Seribu
Foto: SugihPresiden Jokowi menekan tombol secara simbolik dalam
peresmian groundbreaking gedung indonesia 1. Nampak disaksikan
Komisaris Media group, Suryapaloh beserta Komisaris Pt China
Sonangol Land. (Foto: ilustrasi)
Jakarta , Laras Post - Kepulauan Seribu merupakan
daerah potensi wisata y a n g m e n j a j i k a n
selain bisa ditempuh dengan jarak dekat
m e n g g u n a k a n s p e d d b o a t maupun Kapal Ferry,
Kepulauan Seribu memiliki keindahan yang m e m u k a u . Selain
Pulau Pramuka dan Pulau Tidung masih banyak
p u l a u y a n g belum terekspos
ke dunia luar. Hal tersebut diungkapkan Finalis Abang None
(Abnon) 2014 Kepu-lauan Seribu, Tirza Roselina.
Ketua umum NCW, C herry SL bersama Kepala Kanwil BPN Provinsi
Jawa Barat, Syafriman, Sh, M.hum seusai acara Pelantikan Eselon i
(Dirjen - irjen) di Kementerian AtR/BPN Ri.
Foto: DoK
Foto: Sg
-
2 LarasT Utamaedisi 42 / tH ii / 25 mei - 7 Juni 2015
mImBaR
Wartawan LARAS POST dalam melaksanakan tugasnya di lapangan
dibekali dengan Id Card, dan namanya tercantum dalam BOX Redaksi
serta menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.
PenerbIt:
PT. LARAST PENA NUSA INdAh PERS
(PT LPNIP)
SK. KEmENKUmhAm
NO: AhU-50801.Ah.01.01. 2013
SK. KEmENKUmhAm PERUBAhAN
NO: AhU-0002312. Ah. 01.02 TAhUN 2015
NPWP : 03.312.240.9-009.000
Redaksi LARAS POST menerima aspirasi pembaca melalui SMS ke
nomor 081213523457 Aspirasi boleh berupa kritikan terhadap
pemberitaan, keluhan tentang pelayanan instansi pemerintah maupun
swasta, maupun komentar tentang masalah yang sedang berkembang di
tengah masyarakat.
Tajuk Soekarno: Jangan Jadi Budak Bangsa-Bangsa
Soekarno memang bilang: Go To Hell With Your Aids. Soekarno
tidak memberikan secuil apa pun, bahkan tidak sebatang pohon pun
tumbang bagi kapitalis asing. Biarkan kekayaan itu tertanam di
perut Ibu Pertiwi sampai anak-anaknya sendiri mampu meng-galinya.
Untuk mewujudkan mimpinya, ia mengirimkan 5.000 pemuda belajar ke
luar negeri.
Bagi Kapitalisme Barat jangan sampai mimpi Soekarno itu men-jadi
kenyataan, Kalau itu yang terjadi kapitalis barat niscaya tidak
kebagian apa-apa. Maka sebelum itu terjadi, Soekarno harus jatuh.
Kejatuhan Soekarno itu disambut girang Presiden AS Richard M.
Nixon: upeti besar dari Asia.
Buru-buru manusia terkaya
Hamengku Buwono IX, dan Soemitro Djojohadikoesoemo cuma bisa
ho-oh ho-oh saja menghadapi para pemilik pe-rusahaan raksasa selama
per-temuan tiga hari di Swiss yang membahas habis nasib bangsa ini.
Ada General Motors, Impe-rial Chemical Industrie, Brit-ish Leyland,
British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The
Interna-tional Paper Coorporation, dan United States Steel.
Peristiwa ini menandai kem-balinya kapitalisme menjajah negeri
ini sebagai titik balik dari merdeka dan berdaulat menjadi New
Liberalism, di mana hidup budak besar dan budak kecil. Budak besar
yang menyerahkan semua kekayaan alam negeri ini dan memperlakukan
semena-mena budak kecil untuk menun-jukkan kesetiaan mereka pada
sang majikan. Tanah rakyat tak segan diambil paksa, kalau ada
kepentingan kapitalis di situ. Rakyat hanya diberi janji.
Hak politik bangsa ini makin digerogoti dengan disusupin-ya
kepentingan kaum kapitalis dalam semua peraturan-per-aturan negara
dan daerah, justru makin menjadi pada era reformasi setelah UUD
1945 diamande-men.
Janji kecipratan tidak terbukti, sebaliknya direkrutlah para
pen-ganggur non skill untuk menjadi TKI / TKW di laur negeri,
semen-tara yang terpelajar lebih suka
menjadi TKI/ TKW di dalam neg-eri, yaitu bekerja pada perusahaan
asing yang berinvestasi di dalam negeri. Dalam prakteknya baik di
dalam negeri, mau pun di luar negeri sama-sama berstatus budak
karena mereka tidak memiliki hak apa pun juga.
Kebangkitan NasionalMenyambut Hari Kebang-
kitan Nasional 20 Mei 2015 ini, walau Bung Karno sudah tiada,
tapi jauh-jauh hari dia sudah mengingatkan bangsa ini agar tidak
bertindak sebagai apa yang dikatakan Professor P. J. Veth: Dari
zaman purbakala sampai sekarang, dari pada ribuan tahun , Indonesia
senantiasa menjadi negri jajahan: mula-mula jajahan Hindu, kemudian
jajahan Be-landa. Tapi anak pribumi sendiri tidak pernah kuasa. (Di
Bawah Bendera Revolusi, hal. 257)
Bung Karno lalu mengutip sang pencerah Asia, Swami Vive-kananda:
Berhentilah menangis. Sekarang saatnya kita bangkit dari tidur yang
panjang, merebut kembali hak-hak kita.
Dan begitu pula hari ini, menjelang bulan Soekarno ini kita
berharap akan datang suatu kebangkitan baru, kesadaran akan harga
diri kita sebagai bangsa untuk merebut kembali hak kita sebagai
bangsa yang merdeka dan berdaulat agar kita tidak lagi menjadi
budak bangsa-bangsa! (Penulis adalah Direktur Soek-arno Institute,
Surabaya)
dunia ketika itu CEO Korperasi Multi Nasional Rockefeller
men-dikte persyaratan investasi besar masuk ke Indonesia, yang
kemu-dian dijabarkan sebagai Undang-undang no.1 Tahun 1967, yaitu
Undang- undang Penanaman Modal Asing.
Soekarno benar- benar su-dah dicopot dari kekuasaannya. Semua
negara kapitalis berpesta pora. Soeharto dianggap peny-elamat,
karena kekayaan alam Indonesia tidak jatuh ke pundi-pundi Blok
Timur.
Segera The Time Life Corpora-tion mensponsori pertemuan di
Jenewa, Swiss. Selain mendikte persyatratan untuk investasi yang
menyangkut infrastruktur dan administrasi, kekayaan In-donesia
dikapling-kapling. Papua dibagi dua. Freeport memperoleh dua gunung
yang kaya mineral, emas dan tembaga, sisanya untuk sebuah
konsorsium Eropa men-guras nikel. Alcao memonopoli bauksit.
Sementara hutan Suma-tera, Kalimantan, dan Papua di-kapling untuk
Jepang, Amerika, dan Prancis.
Semua kendali ekonomi dan keuangan berada di bawah ken-dali
Inter Government Group on Indonesia (IGGI) yang dipegang Belanda,
dengan dana yang diku-curkan oleh International Mon-eter Found
(IMF).
Konyolnya, tim yang dikirim Soeharto menemui sang maji-kan
barui, IGGI, yang terdiri dari Adam Malik, Sri Sultan
Setelah Soekarno mengusir kapitalis Amerika yang
ingin menguasai ekonomi negeri ini, Soeharto malah
mempersilakan mereka masuk dan memberikan
semua yang mereka minta. Itulah sebabnya kita
terlebih dulu membuat UU no. 1 Tahun 1967 yaitu UU Penanaman
Modal Asing,
ketimbang menghasilkan UU Penanaman Modal Dalam
Negeri.
Sebagai negara kepulauan Indonesia semestinya menjadi negara
maritim terkemuka. Namun, ironisnya negara dengan luas luas lautan
mencapai 70 persen dari seluruh wilayah negara ini, hingga kini
belum menyandang negara maritim. Pasalnya, selama ini penyelenggara
negara seperti alpa untuk memberdayakan potensi kemaritiman bagi
peningkatan kesejahteraan rakyat.
Bahkan Indonesia juga belum memiliki Undang Undang Kelautan.
Padahal untuk menggali potensi kemaritiman dan sekaligus untuk
melindunginya diperlukan payung hukum berupa UU Kelautan.
Mengapa lautan menjadi penting? Indonesia memiliki 17.504 pulau
wilayah pesisir yang membentang sepanjang 91 ribu kilometer dari
Sabang sampai Merauke.
Demikian juga secara geografis, Indonesia sangat strategis yakni
berada pada persimpangan internasional Samudera Hindia - Pasifik
serta benua Asia Australia.
Dengan potensi laut yang dimiliki Indonesia, sudah seharusnya
pemerintah fokus untuk membawa negeri ini ke masa depan yang lebih
baik dengan memberdayakan lautan.
Potensi yang begitu besar terkandung dalam lautan Indonesia,
mendapat perhatian relative besar pada masa pemerintahan Presiden
Joko Widodo, dengan merencanakan pembangunan konektivitas antar
pulau.
Komitmen pemerintah membangun kemaritiman, ditunjukkan dengan
melaksanakan pembangunan sejumlah pelabuhan, seperti pembangunan
New Port Makassar atau Pelabuhan Baru Makassar di Makassar, pada
Jumat siang (22/5/2015). Sebelumnya, juga diresmikan pembangunan
pelabuhan Kuala Tanjung, Tanjung Priok dan pada Jumat (22/5/2015)
di Surabaya.
Presiden Jokowi mengatakan, pembangunan kemaritiman perlu
ditingkatkan karena laut Indonesia memiliki potensi yang sangat
besar. Benar bahwa kita harus kembali ke laut, harus kembali ke
laut, karena dua per tiga wilayah Indonesia adalah air, adalah laut
dan kita memiliki 17 pulau, jangan melupakan itu, jelasnya.
Konektivitas antar pulau, kata Jokowi, sangat penting untuk
menekan biaya transportasi. Dengan apa? Yang paling murah adalah
dengan kapal, adalah dengan konektivitas laut, kata Jokowi.
Tentunya, potensi besar yang selama ini terlupakan, dan kini
mulai mendapat perhatian, maka diharapkan akan dapat mendorong
kesejahteraan pada rakyat. Dan, Indonesia sebagai negara kepulauan
benar-benar menjadi negara maritim demi mewujudkan kesehteraan
rakyat. Semoga.
Wujudkan indonesia Sebagai Negara Maritim
Bagaimana Menafsir Peraturan?
Oleh : Peter A. Rohi
Dalam menyusun pera turan , para perancang peraturan telah
berupaya membuat rumusan yang tegas, jelas, dan mudah dimengerti. B
a h k a n , m e r e k a s e r i n g k a l i menggunakan penjelasan
untuk menghindari salah pemahaman. Namun demikian, untuk dapat
memahami peraturan, penafsiran tetap diperlukan. Hal ini karena
peraturan bukanlah produk yang sempurna, yang lengkap, dan tuntas.
Upaya perancang dimaksudkan u n t u k m e n d e k a t i s e m p u r
n a .
Penafsiran peraturan terutama di lakukan oleh hakim dalam
memutus suatu perkara. Pengacara, polisi, dan jaksa juga melakukan
penafsiran untuk melaksanakan tugas masing-masing. Pegawai
pemerintah dan masyarakat juga melakukan penafsiran, baik ketika
menghadapi proses peradilan maupun dalam melakukan kegiatan
sehari-hari.
Semakin banyak orang memahami cara menafsir peraturan akan
semakin mudah melaksanakan peraturan dan semakin mudah pula
menegakkan h u k u m . U p a y a m e m p e r l u a s kemampuan
penafsiran merupa kan usaha memenuhi asas setiap orang dianggap
tahu peraturan.
Dibawah ini akan disampaikan beberapa metode penafsiran yang
dapat dilakukan. Hal pertama yang perlu dicamkan adalah satu
prinsip dalam penafsiran peraturan yakni apabila kata-kata dalam
peraturan sudah jelas, maka tidak boleh ditafsir.
1. Penafsiran Menurut BahasaP e n a f s i r a n i n i m e m a k
n a i
suatu ketentuan dalam peraturan
berdasarkan pada makna kata, kalimat, dan tata bahasa dalam
pengertian sehari-hari. Hal ini karena pada dasarnya melakukan
penafsiran adalah memberi arti pada kata, kalimat, dan tata bahasa
suatu rumusan ketentuan tersebut. Penafsiran ini juga disebut
penafsiran literal atau harfiah atau gramatikal.
Terhadap metode penafsiran ini terdapat dua kemungkinan.Pertama,
hakim atau pembaca peraturan lainnya mengartikan kata-kata dalam
peraturan secara literal dan tidak dianalisis secara mendalam.
Kata-kata diartikan secara harfiah terlepas apakah hasil penafsiran
itu masuk akal atau tidak. Kedua, hakim atau pembaca peraturan
lainnya melakukan penafsiran lebih daripada sekedar membaca
peraturan. Selain mengartikan kata-kata secara literal/harfiah,
hakim atau pembaca peraturan lainnya juga mempertimbangkan apakah
akan menghasilkan penafsiran yang adil dan masuk akal.
Contoh: Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara, yang menyatakan Yang dimaksud dengan
Wakil Menteri adalah pejabat karir dan bukan merupakan anggota
kabinet.
Dalam Pasal tersebut yang men jadi masa lah ada lah apa yang
dimaksud dengan pejabat karir . Sebagian besar orang, terutama
dalam dunia birokrasi, akan menafsirkan pejabat karir adalah
pejabat pegawai negeri sipil. Sehingga, dengan penafsiran itu, yang
dapat menjadi wakil menteri adalah pegawai negeri sipil. Tetapi
apabila mempertimbangkan apakah masuk akal yang dapat menjadi
wakil menteri hanya pegawai negeri sipil, maka dapat juga
ditafsirkan bahwa tidak hanya pegawai negeri sipil saja yang dapat
menjadi wakil menteri, karena karir tidak hanya dimiliki oleh
pejabat selain pegawai negeri sipil, misalnya pejabat pada
perusahaan swasta. Penafsiran yang terakhir sejalan dengan Putusan
MK Nomor 79/PUU-IX/2011.2. Penafsiran Historis
Penafsiran ini dilakukan dengan cara melihat sejarah dan kondisi
pada saat peraturan dibentuk, dengan melihat pada catatan debat
pada saat peraturan dibuat (memorie van toelichting), misalnya saat
debat anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyusunan
undang-undang, atau melihat uraian dalam naskah akademik suatu
peraturan.
Contoh: menafsirkan arti pejabat karir dalam rumusan Pasal Yang
dimaksud dengan Wakil Menteri adalah pejabat karir dan bukan
merupakan anggota kabinet dengan melihat pada catatan debat di
Dewan Perwakilan Rakyatada saat Undang-Undang Kementerian Negara
dibahas. Catatan tersebut tentunya dapat dimintakan di Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat. Terakhir, dilakukan dengan
melihat uraian penjelasan dalam naskah akademik Rancangan
Undang-Undang tentang Kementerian Negara dimaksud.
3. Penafsiran berdasarkan Tujuan Peraturan (Teleologis)
Metode penafsiran ini tidak mempermasalahkan pengertian harfiah
yang mempunyai arti ganda,
melainkan melihat pada tujuan keseluruhan dari suatu peraturan.
Pendekatan ini mengisi kekosongan aturan hukum dengan menafsirkan
peraturan sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat peraturan.
C o n t o h : d e n g a n m e t o d e penafsiran berdasarkan
Tujuan Peraturan, rumusan Pasal Yang dimaksud dengan Wakil Menteri
adalah pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet dapat
diartikan sebagai berikut: tujuan adanya pengaturan keberadaan w a
k i l m e n t e r i a d a l a h u n t u k m e w a d a h i k e b u t
u h a n u n t u k mendukung tugas menteri dalam menjalankan
tugasnya. Menteri yang merupakan jabatan karir dan biasanya berasal
dari politisi u m u m n y a t i d a k m e n g u a s a i bagaimana
melaksanakan tugas-tugas birokrasi. Untuk itulah seorang wakil
menteri diperlukan. Dengan demikian, berdasarkan metode berdasarkan
Tujuan Peraturan, penafsiran yang lebih mendekati pengertian
pejabat karir adalah pejabat yang berasal dari pegawai negeri sipil
(birokrat). Namun tampaknya penafsiran ini tidak digunakan Mahkamah
Konstitusi dalam memutus uji materi mengenai pejabat karir
dimaksud.
Selain metode di atas, masih terdapat metode penafsiran lainnya,
seperti metode sistematis, metode komparatif, metode futuristik,
metode restriktif, dan metode ekstensif. Namun, semua penafsiran
pada dasarnya merupakan varian dari ketiga metode penafsiran di
atas. (Penulis adalah, pemerhati Peraturan Perundang-undangan)
Oleh: Purnomo Sucipto
LOWONgAN
021 - 84311368Telp.
Membuka lowongan sebagai wartawan, kepala biro (kabupaten/kota),
Kepala perwakilan (provinsi), di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta
Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Depok,
Tangerang, Bogor, Propinsi Jawa Barat, Propinsi Jawa Tengah,
Propinsi Jawa Timur, DI Yogyakarta.Kualifikasi : - Pendidikan
Minimal SMA/Sederajat - Menguasai (Ms Office) - Komunikatif, mampu
bernegosiasi dan membangun tim kerja
Jika berminat hubungi kantor redaksi lArAS PoST
Jl. Raya mabes hankam No 26 Bambu Apus,
JakartaTimur
Villa penginapan yang sejuk dan Asri di Puncak Bogor
Alamat graha Dinar :Jl. Raya Puncak Km. 79,3 Bogor(0251) 825 -
5047, (0251) 825 - 5062
Kamar tidur: 124Kamar mandi: 185
L u a s t a n a h : 5 4 1 5 m 2Luas bangunan: 4800 m2
Dewan Pembina: Mayjend TNI (Purn) H. Hendardji Soepandji,
Brigjend Pol (Purn) Drs Zainuri Lubis, HM. Jazari (Ketum PPLB);
Dewan Penasehat: H. Sofyan Abdurrahman, Mayjen TNI (Purn) DR. H.
Syamsu Djalal, SH, MH, Peter Apolonius Rohi, Hornaedi, SH, Arnold
Siahaan, SH, Achmad Rodji AS; Pemimpin Umum: Ir. David Marpaung ;
Pemimpin Redaksi : C. Herry SL; Wakil Pemimpin Redaksi/ Redaktur
Pelaksana : Akram SM, SH; Pemimpin Perusahaan : T Susilawati; Wakil
Pemimpin Perusahaan : Eko Sugiarto ; Dewan Redaksi : H. Erekson
S.Sos, Binsar Sihombing, Asmuni CH. Haesy, A. Puja, HM. Nursin, HR;
Firman Kelana, Akram, SH, Drs. Syaiful Nazar, Ir. David Marpaung,
Maruf; Redaktur : Sugiarto ; Mabes Polri, KPK dan Polda Metro Jaya
: C. Herry SL, Binsar S; Dispenad : C. Herry SL, Akram, SM, SH;
MenkoKesra: S. Lestari. Dinas Pendidikan DKI Jakarta: Edy
Supriyadi. Manager Iklan: Sugiarto; Staf Redaksi: Titiek Harum,
S.Pd, Erlangga, Djoko Ruwahono, Drs. Erwan HMZ, Liogu Mr. Lexy,
Tuty Sulistyowati, H. Bardan, Adenan Wijaya Kusuma, Sugih, Maslim,
Edwin RN, Maria, S. Lestari, Edy Suryadi, Suryati, Dhonny
Hendriana, Bena GJ, H. Wuntoro, Darmo LM, David Malau SE, Marlon
Sirait, SE, Wancik Basri, Albert S. SH, M.A. Hamzah, A.S.H.,
Harianto, Dedi Chandra, Warisman ; Fotografer : Aries Prabowo,
Sugiarto, Yandi Permana ; Perwakilan/Biro: Jakarta Barat: R.
Hasudungan Sihombing, Anjas, RT, Hendra, Edy Bumianto, Ato Atmawan,
Andre Dwi Nova; Banten: Tubagus Uce, Siti Fatimah. Kota Bekasi:
Ramoti KS, Yani SKR, JY ; Kabupaten Bekasi: Iskandar Iqbal, Haposan
S, Edy Yanto Pakpahan, R. Agah Handoko, Ade Gunawan ; Bogor Raya:
Bonteros Goklas G, David Malau SE, Nurmansyah. AK, Adenan Manurung,
Yayan Firdaus, Rimset Richard M, Edi Fitri, Atep Eris Risnanto,
Saroni, Nelson Panjaitan, Reinhard P, Much Idries Spd, Ruly. K;
Depok: Salim Sujadi, David Malau, SE, Gomos Alfan S, Jonardos
Matondang, Antoni Panjaitan ; Tangerang Selatan: M Amsar H, Rumsih
Yahya. Karawang: Agus Safutra ; Bandung, Jabar: Citrawijaya Lim;
Sukabumi: Nanang Suryana; Ciamis: Mamay, BA, Drs. Dian Budiana,
M.Si ; Cirebon: Aries PS; Subang : Edy Mulyana; LAMPUNG : Yuzaini
A, Muslimin Muchtar; Lampung Barat - Pesisir Barat : Eddy S, M
Nasir; SUMSeL : Ogan Komering Ulu (OKU): Ariyansah; SUMUT: Tapanuli
Tengah : Zulfikar Hutagalung, Zulbahri H. (Uban); Kabupaten
Tapanuli Selatan: Fernando Simamora; JAWA TeNGAh: RB. Waluyo,
Sumono, Fery N; Purbalingga : Agus Pristiwanto, Samyono; PROv. JAWA
TIMUR : Surabaya: Rudi Siswanto, Lamongan : Munawar; Tulung Agung :
Topan Kristiantoro; Malang Raya : Bagus Yudistira, Asral L,
Hariyanto; Kediri : Drs Rudy Priyono, Mielza Nur Syahida, Nurayati;
Pasuruan Raya : Nugroho Tatag Yuwono, Endang, A. Karim;
Kota/Kabupaten Blitar: Suprianto. Banyuwangi: Moh. Soleh, Suha
Rifai, Yudi, Imam Sutikno, H. Ahmad Taufik, Mustofa Eko C. PROv.
BALI : Wayan S, A. Shukani Hanafi, Simson R.L (Kota Denpasar) ;
SULAWeSI SeLATAN : Hadi Kuswanto (Kota Makasar), Syarifudin, Rizal,
Agus Suyatin Kabupaten Sinjai : Agus Suwarno ; Kabupaten Bone :
Andi Syarifudin; Layout: sugihlayout.blogspot.com, Idris;
Sirkulasi/Promosi: Damit Sutendi (Kepala/No. HP: 081380495781),
Idris Saputra, Yandi Permana; Redaksi / Tata Usaha: Jl. Raya Hankam
Mabes TNI No. 26. Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur Telp. 021 -
84311368, 021 - 84311397, Fax: 021 - 84311373. hP: 081282204440
(Wapemred); No. Rek. Bank Mandiri: 1290075645578 a/n PT Laras Pena
Nusa Indah Pers (LPNIP)
email : [email protected], Website:
www.laraspostonline.com Percetakan: PT Temprina Media Grafika (Jawa
Pos Group), Bekasi (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan)
-
3LarasT Utama Sabtu, 16 maret 2013 edisi 42 / tH ii / 25 mei - 7
Juni 2015
HUkUm 3EDISI 42/ TH II / 25 MEI - 7 JUNI 2015
HUKUM
Jakarta, Laras Post SetelahKomisi Pengawas Perhimpunan Advokat
Indonesia (Peradi) men-yatakan tidak ada pelanggaran kode etik yang
dilakukan oleh Bambang Widjojanto, Wakil Ke tua Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) non aktif itu akhirnya men-cabut
gugatan praperadilan.
Pencabutan gugatan prapera-dilan BW dilakukan melalui kua-sa
hukumnya, Ainul Yaqin, pada Rabu (20/5/2015) di Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan. Saya se-laku kuasa hukum BW mencabut permohonan
praperadilan yang diajukan BW, ujar Ainul.
Ia menjelaskan, alasan pencab-utan permohonan praperadilan
karena BW telah mendapatkan keputusan dari Komisi Pengawas Peradi
yang menyatakan, bahwa tidak ada pelanggaran kode etik yang
dilakukan BW.
Ainul menegaskan, ketika Komisi Pengawas Peradi memu-tuskan
tidak ada pelanggaran kode etik, maka tidak ada pula pe-langgaran
hukum. Pihaknya juga memberikan waktu kepada pihak kepolisian untuk
segera mengelu-arkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)
atas kasus BW. Kita percaya pihak kepolisian ma-sih mempunyai
iktikad baik atas
kasus ini. Dengan catatan jika ke-polisian dalam waktu satu
ming-gu tidak mengeluarkan SP3 maka gugatan akan kita daftarkan
prap-eradilan lagi, terangnya.
Menurut Ainul keputusan Ko-misi Pengawas Peradi menyatakan tidak
ditemukan pelanggaran kode etik yang dilakukan BW saat dirin-ya
menjadi kuasa hukum calon Bu-pati Kotawaringin.
Lebih lanjut ia mengungkap-kan, BW sebelumnya dilaporkan karena
dianggap mengarahkan saksi. Berdaasarkan hasil keputu-san Komisi
Pengawas Paradi, tidak ditemukan pelanggaran kode etik yang
dilakukan BW, pada saat se-bagai kuasa hukum calon Bupati
Kotawaringin. Dengan tidak ada-nya pelanggaran kode etik maka
pelanggaran hukum tidak ada, tambahnya.
Dia menjelaskan Peradi mer-upakan lembaga yang menaungi BW
sebagai advokat. Dengan me-kanisme yang ada di Peradi, BW sudah
dinyatakan bersih dari du-gaan pelanggaran kode etik.
Sesuai UU Advokat, lanjut Ainul, Peradi sudah melakukan
penyidikan dan menyatakan tidak ada pelanggaran kode etik. Poli-si
sebenarnya tidak berhak untuk menilai apa yang dilakukan oleh BW
pelanggaran, sebelum apa yang dilakukan oleh pengawas,
tegasnya.
Hasil Temuan PeradiSebelumnya, Peradi menye-
rahkan temuan hasil pemeriksaan
Komisi Pengawas Advokat terkait dugaan pelanggaran kode etik
ad-vokat yang disangkakan terhadap BW oleh polisi.
Anggota Komisi Pengawas Advokat Perdai, Timbang Pan-garibuan
menyatakan, setelah pi-haknya melakukan pemeriksaan dokumen dan
meminta keteran-gan dari dua saksi yang dihadir-kan oleh pengadu,
dua saksi terse-but tidak menjelaskan keterlibatan BW dalam dugaan
memberikan keterangan palsu di MK.
Kedua saksi yakni Kusniyadi dan Edi Sulistiya mengaku BW tidak
pernah mengarahkan atau merekayasa kesaksian mereka. Bahkan mereka
hanya pernah ber-temu satu kali dengan BW di se-buah masjid di
Jakarta.
Berdasarkan pemeriksaan do-kumen dan saksi, komisi penga-was
menetapkan bahwa BW ter-bukti tidak bersalah sehingga lapo-ran
pengaduan yang diajukan oleh lawan klien Bambang, Sugianto Sa-bran
dan Eko Soemarno jelas tidak dapat diterima.
Sementara itu, BW sebelum-nya ditetapkan sebagai tersang-ka oleh
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri atas dugaan me-nyuruh
saksi memberikan keteran-gan palsu dalam sengketa Pilkada
Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi pada
2010. BW disangkakan atas pelanggaran Pasal 242 ayat (1) KUHP
juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 55 ayat (2) ke-2
KUHP. (Tim)
Ciamis, Laras Post - Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan
pemberantasan terhadap bandar narkoba di seluruh Indonesia,
Pergerakan ini bertujuan untuk mempersem pit ru-ang gerak para
pengedar Narkoba, dengan kata lain Indonesia Darurat Narkoba.
Tapi tidak seperti yang dilakukan oleh BNN Ciamis dima-na
operasionalnya dilakukan untuk kegiatan seremonial saja, dengan
para LSM Ciamis tanpa ada kegiatan pergerakan pene-litian dan
penyidikan terhadap pengedar narkoba, sedangkan kegiatan
operasionalnya hanya ditangani oleh Sat. Narkoba Polresta
Ciamis.
Dimana hal tersebut dikeluhkan oleh warga Kartasari Asep yang
mengamati adanya praktek transaksi barang haram di Kota Ciamis.
Karena upaya untuk melaporkan kegiatan dari para pelaku pengedar
Narkoba, tidak berani melaporkannya ke pihak BNN Ciamis sendiri
belum kelihatan cara kerjanya.
Untuk menindak lanjuti laporan keresahan warga Ciamis tersebut,
pihak wartawan beberapa kali menemui pimpinan BNN Ciamis jarang di
tempat, Hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 wartawan telah melakukan
registrasi untuk mewawancara-inya,. Tapi tanggal 18 Mei 2015 saat
wartawan ingin bertemu dengan Kepala BNN Ciamis, malah diarahkan
kepada Aris se-bagai staf, dengan rasa tidak nyaman Drs. Dedy
Mudiana, MM yang tamatan STPDN tersebut memanggil Satpam untuk
me-ngusir wartawan yang ingin mewawancarainya. (M.A. HMZ)
Tangerang, Laras Post - Pere-daran dan Pembuatan minu-man keras
(Miras) dengan cara oplosan secara terselubung, ma-sih dilakukan
oleh orang-porang yang akan merusak generasi muda Indonesia. Aparat
penegak hukum, disengaja atau tidak membiarkan para cukong un-tuk
memproduksi menyalurkan minuman keras oplosan kepada
masyarakat.
Toko Amanda salah satu yang memproduksi dan men-jual langsung
minuman keras oplosan, beralat Jl. Curug Pari-gi Rt. 01/011 No. 5
Kec. Curug Kab. Tangerang Provinsi Ban-ten, sudah berjualan sangat
lama dan tidak tersentuh oleh aparat
Penegak Hukum setempat di duga telah mendapat upeti bula-nan
modus dari produksi miras oplosan yang dilakukan oleh toko Amanda,
dengan berkedok men-jadi klontongan adalah membeli botol bekas
minuman bermerk dan sudah dikenal masyarakat (Anker, Guinnes,
dll).
Lalu dicuci botol dengan bersih, kemudian sudah bersih botol
baru merk terkenal, diba-wa ke belakang rumah dan dis-usun dengan
rapih setelah botol berdiri satu persatu dimasukan olahan minuman
yang sudah dioplos dengan berbagai bah-an yang di luar standar dan
di-duga dioplos dengan zat kimia sehingga beresiko tinggi meru- sak
organ tubuh manusia yang mengkonsumsinya.
Team Investigasi Laras Post ke lokasi ditemukan tumpukan
bo-tol-botol yang siap di isi dengan miras oplosan saat menanyakan
surat izin usaha dan izin menjual minuman kepada pemilik toko
menjawab mana korannya dan sekarang harus bawa koran kalo tidak
bawa tidak kasih uang ben-sin.
Disinyalir rekan-rekan media sudah mengetahui peraktek ile-gal
minuman oplosan tapi tidak ditindaklanjuti kepolisian se-tempat
malah di duga dijadikan sapi perahan oleh oknum-oknum yang mengaku
wartawan.
Pihak Polsek Curug dan Sat-pol PP Kec. Curug tidak punya nyali
dan tidak berani bertin-
dak dan merazia diduga sudah mendapatkan upeti bulanan. Ka-lau
sampai dibiarkan akan mem-bias secara tidak langsung pemi-lik toko
sudah meracuni generasi muda indonesia dan tidak peduli beresiko
kematian, yang penting bagi pemilik toko memperoleh keuntungan
sebanyakbanyak-nya.
Harapan masyarakat pihak Kecamatan Curug Satpol PP, Polsek Curug
segera bertindak sebelum banyak korban yang ber-jatuhan dan jangan
sampai mas-yarakat menggunakan hukum adat karena anak-anak muda
yang notabenenya generasi hara-pan bangsa sebagi pemimpin di-masa
depan. (Tb)
Jakarta, Laras Post Menteri Pendayagunaan Aparatur Ne-gara dan
Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi berjanji akan
menindak tegas dan menjatuhkan sanksi terhadap pegawai negeri sipil
(PNS) yang menggunakan ijazah palsu.
Perlu tindakan tegas terhadap PNS yang terlibat sindikat
pembuatan ijazah sarjana palsu, katanya, Sabtu (23/5) lalu.
Sanksi minimal yang akan dikenakan, kata Yuddy yakni menurunkan
golo ngan pegawai sesuai dengan ijasah terakhir.
Yuddy menuturkan PNS yang membeli ijazah palsu namun tidak
mengetahui dan mengikuti proses belajar-mengajar ha-rus mengikuti
tes ulang.
Sementara itu, Kapolri Jendral Polisi Badrodin Haiti
men-gungkapkan polisi telah menindaklanjuti dugaan pembuatan ijazah
palsu dari hasil temuan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan
Tinggi. Kita akan selidiki untuk ditindaklan-juti, ujar
Badrodin.
Badrodin menegaskan polisi akan mempidanakan oknum pem-buat
ijazah palsu jika ditemukan alat bukti yang cukup dan kuat.
Sebelumnya, Menristek Dikti, M Natsir menginspeksi men-dadak dua
perguruan tinggi yang diduga menerbitkan ijazah palsu di Jakarta
Pusat dan Bekasi Jawa Barat pada Kamis (21/5).
Perguruan tinggi itu yakni University of Berkley di Lantai 2
Gedung Yarnati Jalan Proklamasi Nomor 44 Pegangsaan Men-teng
Jakarta Pusat dan STIE Adhy Niaga di Jalan Sudirman Bekasi Jawa
Barat. Sejumlah PNS diduga terdaftar sebagai ma-hasiswa STIE Adhy
Niaga. (Tim)
Malang, Laras Post Sidangpraperadilan yang diajukan seo-rang
tahanan, Dony Setyawan (29), pada Selasa (19/5/2015), di-gelar di
Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen Kabupaten Malang.
Pria yang sehari-harinya be-kerja sebagai mekanik asal Desa
Talangagung, Kepanjen itu, di-tahan di LP Lowokwaru Malang, melalui
kuasa hukumnya, Kus-daryono mengajukan prapera-dilan atas penahanan
dirinya oleh penyidik Polsek Kepanjen. Ia juga mengaku megalami
penyiksaan selama ditahan di Polsek Kepan-jen.
Dalam sidang, sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua HA Ellion SH
MHn itu, kuasa hukum Dony membacakan dasar permo-honan melakukan
praperadilan.
Menurut Kusdaryono, pada 10 Maret 2015 pukul 23.30 di wilayah
hukum Polsek Kepanjen terjadi peristiwa pidana penga-
niayaan. Korbannya adalah Dony Setyawan. Korban mengala-mi luka
cukup parah tapi tidak dibuatkan visum oleh Polsek Kepanjen, karena
Dony dituduh melakukan tindak pidana perco-baan pencurian dengan
pembe-ratan.
Kusdaryono menjelaskan, tin-dak pidana itu sebenarnya ha-nya
rekayasa dari korban atau pemilik rumah. Apalagi, pemo-hon datang
ke rumah itu karena disuruh dengan cara melompat pagar. Sehingga
pemohon seo-lah-olah hendak melakukan pen-curian. Pemilik rumah
tersebut bisa leluasa menganiayanya.
Setelah kejadian itu, pemohon mendapat surat penangkapan yang
dibuat oleh termohon. Pa-dahal tidak ada alat bukti yang cukup
untuk menjadikan tersang-ka, kata Kusdaryono saat mem-bacakan surat
permohonan itu di persidangan.
Selama ditahan, Dony juga mendapat penyiksaan dari seo-rang
penyidik, yang berinisial L dan pemilik rumah yang kecuri-an, warga
Kepanjen bernama Sh. Dony mengaku di injak-injak pa-kai paving.
Kemudian, pemohon menda-pat penyiksaan lagi pada 14 Ma-ret 2015.
Sh mendatangi tahanan Dony, bersama penyidik, T. Mer-eka menyuruh
Dony melakukan onani sebanyak dua kali dengan menggunakan sambal
yang su-
dah disiapkan dari luar. Menurut pengacara Dony,
Kusdaryono, tindakan ini me-langgar Hak Asasi Manusia (HAM).
Tindakan itu dianggap biadab. Penyiksaan kembali dilakukan pada 15
Maret 2015, dimana Sh mendatangi lagi tah-anan Dony dikawal
penyidik, L. Dia membiarkan Sh melaku-kan pencekikan dan pemukulan.
Tindakan itu akan kami lapor-kan ke Kabid Propam tersendiri, ungkap
Kusdaryanto.
Ia memohon ke majelis hakim agar tersangka dibebaskan. Sebab
tindak pidana percobaan pen-curian dengan pemberatan se-bagaimana
di pasal 363 ayat 3 e, 4e jo pasal 53 KUHP, tidak tepat. Tindakan
itu tidak pernah ada dan tidak ada barang yang hilang.
Atas permohonan itu, Iptu Sutiyo, kuasa hukum Kapolsek Kepanjen
akan memberikan tang-gapan pada Kamis mendatang
(21/5/2015). Mengingat peme-riksaan praperadilan hanya ada waktu
tujuh hari kerja, maka itu, secepatnya kuasa hukum pemo-hon juga
harus melakukan pem-buktian. Kemudian kuasa hukum Kapolsek
memberikan tanggapan atas permohonan itu. Saya bisa memutuskan
perkara ini. Jika ti-dak siap, akan saya tinggal, te-gas Hakim
Ketua HA Ellion SH MHn.
Usai persidangan, Iptu Sutiyo menyatakan, apa yang disam-paikan
kuasa hukum pemohon adalah hasil olah pikirnya. Nanti dibuktikan di
dalam proses per-sidangan. Bahwa semua itu tidak benar, tepis
Sutiyo.
Kapolsek Kepanjen, Kompol Sulistyo Nugroho menyatakan hal yang
sama. Namun Kusdar-yono tak akan patah semangat. Itu bukan
imajinasi. Saya siap memberikan bukti-bukti, ujar Kusdaryono.
(Al)
Bekasi, Laras Post Terkaitdugaan jual beli lahan Tempat
Pe-makaman Umum (TPU), Pemerin-tah Kota Bekasi, Jawa Barat,
mem-bentuk tim investigasi. Tim juga akan meneliti tentang
kebijakan penerbitan izin pemba ngunan pe-rumahan, apartemen, serta
memu-takhirkan data baru keberadaan Rumah Tinggal Hunia (RTH) dan
TPU se-kota Bekasi.
Tim akan menyelidiki Surat Pelepasan Hak (SPH) TPU yang katanya
telah diserahkan pengem-bang ke pemerintah Kota Bekasi, kata Staf
Ahli Hukum dan Politik Pemkot Bekasi, Erwin Efendi di Bekasi, belum
lama ini.
Menurut dia, penyerahan aset pengembang untuk lahan TPU itu
tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 16 tahun 2011
ten-tang prasarana, sarana & utilitas (PSU), dan diatur dalam
Peratur-an Wali Kota (Perwal) nomor 71 tahun 2013, setiap
pengembang perumahan, wajib menyerahkan lahan TPU kepada Pemkot
Bekasi.
Bagi pengembang yang mem-bangun perumahan di Kota Berka-si,
wajib menyediakan lahan TPU seluas 2 persen dari lahan peruma-han
yang dibebaskan. Sementara bagi pengembang yang memban-gun rumah
susun atau apartemen, kewajibannya menyediakan lahan
TPU adalah 2,5 sampai 3,5 meter setiap unit yang dibangun.
Namun dalam praktiknya, kata dia, banyak proses administrasi
ti-dak dilaksanakan semestinya, dan akhirnya banyak lahan TPU
dijual kembali oleh oknum aparatur pe-merintah.
Pemkot Bekasi telah menentu-kan beberapa lokasi lahan TPU, di
antaranya Di Kelurahan Sumurba-tu Kecamatan Bantargebang,
Kelu-rahan Jatisari Kecamatan Jatiasih, dan di Kelurahan Pedurenan
Keca-matan Mustikajaya.
Erwin yang juga menjabat se-bagai Ketua Tim Investigasi
menga-takan tim tersebut dibutuhkan un-
tuk mengetahui total luas lahan dari pengembang yang telah
terhimpun.
Menurut dia, selama ini pe-ngembang lebih memilih menyer-ahkan
uang untuk pembelihan lahan yang telah disediakan oleh Pemkot
Bekasi, namun dana TPU ini rawan diselewengkan.
Tujuan pembentukan tim in-vestigasi adalah untuk mendata jumlah
SPH TPU dari pengem-bang, mengumpulkan data-data TPU, meneliti
rekomendasi TPU, sinkronisasi data mulai dari kantor pemerintah
kota hingga ke keca-matan dan kelurahan. Investigasi ini akan
selesai tiga pekan ke de-pan, pungkasnya. (Tim)
Seorang Tahanan Praperadilkan Kapolsek Kepanjen
FOTO | AL
6LGDQJSUDSHUDGLODQ\DQJGLDMXNDQVHRUDQJ
WDKDQDQ'RQ\6HW\DZDQGL31.HSDQMHQ.DEXSDWHQ0DODQJ
Miras Oplosan Beredar Luas Ancam Generasi Muda
0LUDVRSORVDQFOTO | ILUSTRASI
Tindak Tegas PNS Berijazah Palsu
BNN Ciamis Berdalih Bersih Dari Narkoba
MENPAN RB : BW Akhirnya Cabut Gugatan Praperadilan
Komisi Pengawas Peradi menyatakan tidak ada pelanggaran kode
etik yang dilakukan BW.
Terkait Jual Beli Lahan TPU, Pemkot Bekasi Bentuk Tim
Investigasi
:DNLO .HWXD QRQDNWLI .3. %DPEDQJ:LGMRMDQWRPHQXQMXNDQ KDVLO
SHQ\LGLNDQ\DQJGLWHULPDQ\DGDUL3HUKLPSXQDQ$GYRNDW,QGRQHVLD3HUDGLGL
-
2 LarasT Utamaedisi 42 / tH ii / 25 mei - 7 Juni 2015
EkonomI & BIsnIs
Pemerintah Terbitkan Sukuk global Senilai US$2 miliar
Jakarta, Laras Post - Penerbitan Sukuk Global kali ini akan
dicatatkan di Singapore Stock Exchange dan NASDAQ Dubai (dual
listing). Setelmen akan dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2015.
Sukuk Global ini diterbitkan pada harga par dengan imbalan sebesar
4,325% dan telah memperoleh peringkat Baa3 dari Moodys, BB+ dari
S&P dan BBB- dari Fitch.
Sukuk Global yang diterbitkan oleh sebuah badan hukum yang
dibentuk oleh Pemerintah ini adalah penerbitan keenam Sukuk
berdenominasi Dolar Amerika Serikat dan keempat kalinya diterbitkan
dalam Islamic Global Medium Term Notes (Islamic GMTN) Program yang
telah ditingkatkan menjadi senilai US$10 miliar. Transaksi
tersebut
dunia.Joint Lead Managers dan
Bookrunners yang di tunjuk Pemerintah untuk transaksi ini adalah
CIMB Investment Bank Berhad, Dubai Islamic Bank, The Hongkong and
Shanghai Banking Corporation Ltd dan JP Morgan. Sedangkan
Co-managers untuk transaksi ini adalah National Bank of Abu Dhabi,
Arab Banking Corporation, PT. Mandiri Sekuritas dan PT. Danareksa
Sekuritas. (ram)
selain Indonesia, dan 10% investor Indonesia. Berdasarkan jenis
investor, pengalokasian penawaran yang diterima kepada bank adalah
sebesar 42%, fund manager 39%, bank sentral 15%, asuransi 2%, dan
private bank 2%.
Penerbitan Global Sukuk sebesar US$2 miliar ini merupakan
penerbitan Global Sukuk terbesar oleh Pemerintah sejak tahun 2009,
dan bahkan juga merupakan penerbitan Global Sukuk dalam satu
tranche (single-tranche) terbesar di
dilaksanakan sejalan dengan rencana pembiayaan Pemerintah tahun
2015, sekaligus untuk memperkokoh posisi Indonesia di pasar
keuangan syariah global dan mendukung pengembangan keuangan syariah
di pasar global.
Sukuk Global ini diterbitkan berdasarkan prinsip syariah dengan
menggunakan struktur Wakalah dengan underlying berupa (i) Barang
Milik Negara berupa tanah dan bangunan (51%) dan (ii) proyek-proyek
Pemerintah (49%).
Setelah dilaksanakan roadshow ke beberapa kota pusat keuangan
syariah di kawasan Asia, Timur Tengah dan Eropa, transaksi ini
mendapat respon yang sangat baik dari para investor global dan
menghasilkan jumlah penawaran lebih dari US$6,8 miliar dari 240
investor, sehingga lebih dari 3,4 kali oversubscribed. Meskipun
kondisi pasar sangat volatile dan penuh dengan ketidakpastian,
Global Sukuk ini menarik minat dari berbagai kelompok investor
domestik dan internasional. Adapun distribusi investor berdasarkan
wilayah adalah sebesar 41% investor Syariah dan Timur Tengah, 21%
investor Amerika, 16% investor Eropa, 12% investor wilayah Asia
Pemerintah Republik Indonesia melalui Perusahaan Penerbit Surat
Berharga Syariah Negara (SBSN) Indonesia III, kembali masuk ke
pasar sukuk internasional dengan menerbitkan Sukuk Global sebesar
US$2 miliar dengan tenor 10 tahun yang akan jatuh tempo pada tahun
2025.
Kilas info
Makassar, Laras Post Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan
Cukai (DJBC) Sulawesi KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar melakukan
pemusnahan barang-barang hasil penindakan berupa Hasil Tembakau
(Rokok) dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (Minuman Keras) yang
tidak memenuhi ketentuan di bidang Cukai, belum lama ini.
Dari berbagai penindakan yang dilakukan tersebut, Kantor Wilayah
DJBC Sulawesi dari awal tahun hingga Mei 2015 ini berhasil mencegah
terjadinya kerugian negara sebesar Rp 4,5 miliar dan berhasil
menambah penerimaan negara melalui pengenaan sanksi administrasi
sebesar Rp 1,6 miliar.
Menurut Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, ini
merupakan salah satu wujud implementasi transformasi kelembagaan di
DJBC yakni pemberlakuan fair treatment terhadap para pengguna jasa
di bidang kepabeanan dan cukai.
Fair treatment tersebut dimaksudkan dalam rangka memberikan
ruang untuk berusaha secara lebih luas kepada pengguna jasa yang
memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan
kepabeanan dan cukai yang sekaligus mempersempit ruang bagi
pengguna jasa yang memiliki tingkat kepatuhan rendah atau sering
melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai.
Bambang P.S. Brodjonegoro yang hadir dalam acara mengapresiasi
kerja jajaran di DJBC, khususnya Kanwil DJBC Sulawesi. Saya
sampaikan apresiasi kepada instansi terkait dari Kepolisian,
Kejaksaan dan TNI serta jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
khususnya Kantor Wilayah DJBC Sulawesi atas upaya yang tidak kenal
lelah siang dan malam dalam melaksanakan tugas Negara, ujarnya.
Barang hasil tegahan Kantor Wilayah DJBC Sulawesi dan KPPBC Tipe
Madya Pabean B Makassar yang dimusnahkan berupa Hasil Tembakau
(Rokok) berbagai merek sebanyak 5 juta batang dengan nilai barang
ditaksir sekitar Rp 2,9 miliar.
Adapun jenis pelanggaran yang ditemui di lapangan adalah hasil
tembakau yang tidak dilekati pita cukai, penggunaan pita cukai
bekas pakai, salah personalisasi, dan pendistribusian rokok tanpa
kemasan untuk penjualan eceran. Kegiatan tersebut melanggar
Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Pasal 54 dan Pasal
55.
Penindakan dilakukan melalui operasi pasar pada berbagai toko
dan perusahaan ekspedisi yang berada di berbagai daerah di Sulawesi
Selatan.
Selain itu, Minuman Mengandung Etil Alkohol (Minuman Keras) dari
berbagai merek baik impor maupun lokal sebanyak 20.010 botol juga
dimusnahkan. Miras tersebut ditegah dari berbagai Tempat Penjualan
Eceran di kota Makassar dan sekitarnya, dengan nilai barang
ditaksir sekitar Rp 1,6 miliar. (tim)
Barang Tegahan Bea Cukai Sulawesi Senilai Rp. 4,5 Miliar
Dimusnahkan
Pemkab Pangandaran Jalin MoU dengan Perum Perhutani dan
BKSDA
Foto: iStilustrasi
berdasarkan Laporan Keuangan Tengah Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan dari Emiten atau Perusahaan Publik. Review atas Daftar Efek
Syariah juga dilakukan apabila terdapat Emiten atau Perusahaan
Publik yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif dan
memenuhi kriteria Efek Syariah, atau apabila terdapat aksi
korporasi, informasi, fakta dari Emiten, atau Perusahaan Publik
yang dapat menyebabkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya kriteria
Efek Syariah.
Pada saat Daftar Efek Syariah ini mulai berlaku, maka Keputusan
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-24/D.04/2014 20
Mei 2014 tentang Daftar Efek Syariah dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku. Daftar Efek Syariah ini mulai berlaku efektif pada 1
Desember 2014. (opick)
keuangan yang berakhir pada 30 Juni 2014 yang telah diterima
oleh OJK, serta data pendukung lainnya berupa data tertulis yang
diperoleh dari Emiten atau Perusahaan Publik.
Secara periodik OJK akan me-review atas Daftar Efek Syariah
termuat dalam Daftar Efek Syariah meliputi 330 Efek jenis Saham
Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek Syariah lainnya. Sumber
data yang digunakan sebagai bahan penelaahan dalam penyusunan
Daftar Efek Syariah dimaksud adalah berasal dari laporan
Jakarta, Laras Post - Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan
Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: Kep- 55/D.04/2014 tentang
Daftar Efek Syariah, pada 21 November 2014. Penerbitan keputusan
tersebut didasarkan pada review berkala yang dilakukan OJK atas
Daftar Efek Syariah yang telah ditetapkan sebelumnya.
Daftar Efek Syariah tersebut merupakan panduan investasi bagi
pihak pengguna Daftar Efek Syariah seperti manajer investasi
pengelola reksa dana syariah, asuransi syariah, dan investor yang
mempunyai keinginan untuk berinvestasi pada portofolio Efek
Syariah, serta panduan bagi penyedia indeks syariah seperti PT
Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan Jakarta Islamic Index dan
Indeks Saham Syariah Indonesia.
Adapun Efek Syariah yang
OJK Terbitkan Surat Keputusan Tentang Daftar Efek Syariah
Jakarta, Laras Post Rayakat ulang tahun ke-20, Telkomsel gelar
program Pesta Diskon Online. Bekerja sama dengan 20 perusahaan
e-commerce terbesar di Indonesia untuk memberikan diskon dan
berbagai promosi lain kepada para pelangganTelkomsel. Acara ini
berlangsung selama seminggu, sejak tanggal 25 Mei hingga tanggal 31
Mei 2015.
Kami merasa perayaan ulang tahun Telkomsel adalah momen yang
tepat untuk memanjakan pelanggan kami. Mengadakan Pesta Diskon
Online adalah salah satu cara kami untuk melakukan itu. Dan kami
rasa, cara ini adalah cara yang tepat mengingat sekarang ini,
ekosistem e-commerce semakin bertumbuh dengan pesat, kata General
Manager Loyalty & Merchant Partnership Telkomsel Kristin T.
Rosa, Kamis (21/5/2015).
Mitra Telkomsel antara lain adalah Bobobobo, Pinkemma,
Berrybenka, Lazada, Hargahot, Foodpanda, Zalora, Bilna, Luxola,
Qraved, Blanja, The Body Shop, MNC Shop, VIP Plaza, Sportdeca,
Bhinneka, Hijabenka, Erafone, Tiket dan Rakuten. (maslim)
Rayakan HUT Ke 20, Telkomsel Gelar Kembali Pesta Diskon Online
2015
Foto:MASLiM
itu disampaikan Yana, karena berdasarkan PP nomor 12 tahun 2014
tentang penerimaan negara bukan pajak di wilayah kehutanan
disetorkan langsung ke kas negara. Dijelaskan Yana, BKSDA Kabupaten
Pangandaran masuk di Rayon II dan pengusahaannya berdasarkan SK
Menhut no 341/Kpts-II/1996 tentang Izin Pengusahaan Pariwisata Alam
itu adalah Perum Perhutani dengan luas 20 Hektare yang harus
disetorkan langsung ke kas negara. Kalau dulu iya, pada saat
Pangandaran masih menginduk ke Ciamis, ada bagi hasil 30-70. Tapi
sekarang kan tidak ada lagi semenjak SK Menhut tersebut
diterbitkan,jelasnya.
Di tempat terpisah Kepala BKPH/Asper Ciamis Hary Sudiana
mengatakan perihal yang sama. Memang benar ada aturan SK Menhut
bahwa retribusi harus disetorkan melalui kas negara,ungkapnya.
Namun Hary sangat membuka lebar peluang untuk melakukan kerja sama
dengan pihak pemerintah daerah untuk pengembangan wisata di
Pangandaran. Kami sangat terbuka lebar untuk melakukan kerja sama
dengan Pemerintah Dae-rah untuk pengembangan wisata di
Pangandaran,ucapnya seraya menjelaskan bahwa wisata alam yang di
bawah naungan Perum Perhutani ucap Hary yakni objek wisata Karang
Nini, cagar alam, citumang, curug bojong, dan wisata lainnya.
(mamay)
Ya, dalam waktu dekat ini kami dan mitra kerja di DPRD yakni
Komisi II akan melakukan kordinasi dengan pihak Perhutani dan BKSDA
dalam rangka pengembangan wisata di Kabupaten Pangandaran,ucap
Ke-pala Dinas Pariwisata, Perindagkop Dan UMKM Kabupaten
Pangandaran Muhlis. Karena kata Muhlis, banyak potensi wisata alam
yang baru saja tergali seperti Gua Sinjang lawang, Jojogan,
Regregan, Lanang dan lainnya yang berada di atas lahan milik
perhutani.
Kepala BKSDA Kabupaten Pangan-daran Yana Hedrayana mengatakan,
pihaknya siap untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam
pengembangan wisata di Kabupaten Pangandaran. Ya, kami siap bahkan
sangat siap untuk melakukan kerja sama untuk meningkatkan dan
pengembangan pariwisata di Pangan-daran,ucapnya. Sementara kaitan
dengan PAD, Yana menjelaskan bahwa pihaknya hanya mengelola satu
objek wisata dari enam objek wisata yang ada di Kabupaten
Pa-ngandaran. Kami hanya mengelola satu objek wisata saja, yakni
Cagar alam di pantai Pangandaran sebagai daerah konservasi,
ungkapnya.
Dikatakan Yana, sementara untuk pengusaha wisata alam itu
kewenangannya ada di Perum Perhutani. Sedangkan tufoksi BKSDA ucap
dia, hanya melakukan pengawasan saja dan retribusinya disetorkan ke
kas negara. Hal
sebesar itu, objek wisata Cagar Alam sudah harus bisa menyumbang
PAD bagi Pemkab Pangandaran. Kita tidak tahu apakah belum ada
kontribusi PAD dari Cagar Alam akibat penghasilan yang didapat dari
objek wisata itu ditilap oknum atau memang Cagar Alam selalu merugi
karena kekurangan pengunjung sehingga t idak bisa memberi
kontribusi PAD. Yang jelas, jika memang Cagar Alam selalu merugi
akibat kekurangan pengunjung, maka pengelola Cagar Alam harus
segera melakukan langkah-langkah untuk memikat daya tarik. Sebab
kondisi Cagar Alam sekarang memang sudah tidak memiliki daya tarik
lagi, ujar salah satu tokoh yang diamini tokoh lainnya.
Bayangkan saja, kini Cagar Alam ibaratkan hutan gersang, d i d a
l a m n y a h a n y a t e r d a p a t beberapa gua, pepohonan
langka, monyet-monyet liar, rusa yang tidak terlalu banyak dan
banteng yang tidak pernah menampakan diri. Untuk itu jika memang
ingin Cagar Alam mendatangkan keuntungan dan bisa memberikan
kontribusi terhadap PAD, maka solusi tepat adalah dengan menambah
fasilitas yang ada di dalam Cagar Alam, semisal menambah koleksi
hewan hutan mirip kebun binatang atau fasilitas lain yang bisa
merangsang pengunjung untuk datang ke Cagar Alam.
Jalin MouSebagai tindaklanjut dari PAD
(Pendapatan Asli Daerah) nol rupiah untuk Pemkab Pangandaran
atas enam wisata alam yang berada di bawah pengawasan Perum
Perhutani sebagai pengusaha wisata alam dan Badan Konservasi Sumber
Daya Alam (BKSDA) di Kabupaten Pangandaran, dalam waktu dekat ini
Komisi II DPRD Kabupaten Pangandaran bersama Dinas Pariwisata,
Perindagkop dan UMKM kabupaten Pangandaran akan melakukan
koordinasi dengan pihak Perum perhutani dan BKSDA Kabupaten
Pangandaran.
Pangandaran, Laras Post - Kabupaten Pangandaran sebagai
Kabupaten baru pemekaran dari Kabupaten Ciamis, sejak dulu terkenal
dengan keindahan pantainya. Selain Pantai Barat dan Pantai Timur,
Pantai Pasir Putih, Green Canyon, Pantai Karangnini dan Pantai
Batukaras, di Kabupaten Pangandaran juga ada objek wisata Cagar
Alam Pananjung Pangandaran milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam
(BKSDA) Jawa Barat di bawah Kementerian Kehutanan.
Namun ada kabar kurang menggembirakan dari objek wisata di
Kabupaten baru itu. Kabar tersebut yakni objek wisata Cagar Alam di
Pantai Barat Pangandaran ternyata tidak memberikan kontribusi
sepeser pun bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten
Pangandaran. A r t i n y a , P A D K a b u p a t e n Pangandaran
dari objek wisata Cagar Alam terhitung nol rupiah.
Hal itu terungkap saat Komisi II DPRD Kabupaten Pangandaran
mengadakan Rakor dengan dinas terkait di Gedung Tourist Information
Center (TIC) Pangandaran beberapa waktu lalu. Hal tersebut tentu
mengundang keprihatinan dari beberapa kalangan atas adanya objek
wisata di Kabupaten Pangandaran yang tidak memberikan Kontribusi
PAD terhadap pemerintah daerah tempat objek wisata itu berada.
Beberapa tokoh asli kelahiran Pangandaran yang minta namanya
disamarkan berpendapat, objek Wisata Cagar Alam Pananjung
Pangandaran tahun lalu menaikan tarif masuk bagi pengunjung dari Rp
7000 per orang untuk wisatawan lokal menjadi Rp 15000 per orang dan
tarif Rp 25000 per orang untuk wisatawan asing naik menjadi Rp
210.000 per orang.
Bila menilik tingkat kenaikan tarifnya memang terasa cukup
fantastis. Bayangkan saja, untuk wisatawan lokal kenaikan tarifnya
mencapai 110 persen. Sedangkan untuk wisatawan lokal kenaikan
tarifnya lebih fantastis lagi, yakni mencapai 700 persen lebih.
Semestinya dengan adanya kenaikan tarif masuk
Launcing layanan Vehicle telematics
Drs. Muhlis
Foto: iSt
Foto: iStbarang-barang hasil penindakan berupa tembakau (Rokok)
dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (Minuman Keras) yang tidak
memenuhi ketentuan di bidang Cukai,
Foto:MAMAy
Menyoal PAD dari Cagar Alam yang Nol Rupiah
Publikasikan Usaha
dan Bisnis Anda di
LARAS POST
I.
II.
III.
Catatan:1. Tarif diluar PPN10%dan diluar biaya pembuatanmateri
(film sparasi,
pariwara)2.
Materifilmsparasidanmateripariwaraadalahtanggungjawabpemesan.3.
Setiap pemasangan iklan dikenakan uangmuka sebesar 50%dari
nilai
kontrak/pembuatan.4. Iklankontraktidakdapatdibatalkan.5.
Penerbit berhakmerubah naskah pariwara yang dipandang tidak
sesuai
denganmisipenerbitan.6.
Pembayarandengantunai,cheque,girodansebagainya.
1. Iklan Umum/Display FC (ADV) Satu halaman (belakang)
rp.1.000.000,-. Iklan Umum/Display b/W Satu halaman (dalam)
rp.10.000.000,-. Iklan Full Colour Satu halaman (belakang)
rp.17.000.000,-1. Satu halaman Full Colour (dalam) rp.1.500.000,-.
Setengah halaman FC (belakang) rp. 8.500.000,-. Setengah halaman FC
(dalam) rp. 7.000.000,-. Setengah halaman b/W (dalam) rp.
5.000.000,-1. Halaman belakang warna/mmk Minimal 5 mmk rp. 6.000,-.
Halaman dalam b/W minimal 5 mmk rp. .000,-. Iklan
baris/mini,perbarisMinimal baris, max 10 baris rp. 5.000,-
daftar harga Iklan
dapatkan harga
Promosi
diskon hingga 30 %
Syarat dan ketentuan berlaku.
081212593535hub Bag. Iklan
Pt Bursa Efek indonesia
-
3LarasT Utama Sabtu, 16 maret 2013 edisi 42 / tH ii / 25 mei - 7
Juni 2015
5 PEndIdIkan & kEBUdayaan
Pemkab Ciamis Serius Perangi Siswa Do
Yogyakarta, Laras Post Dalam momentum Hardiknas, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi
dan Informasi serta Kementerian Ketenagakerjaan dan Informasi
meresmikan sebuah program bertajuk Indonesia Menyala.
Indonesia Menyala adalah Indonesia di setiap titik tampak
terang, dan di sana terdapat orang-orang yang tercerdaskan. Selain
itu juga di sana terdapat anak-anak yang belajar, ada pengetahuan,
dan ada keinginan keras untuk maju, ucap Mendikbud dalam peluncuran
program Indonesia Menyala di Museum Benteng Vredeburg, D.I.
Yogyakarta, Sabtu (23/05) lalu.
Program ini memiliki makna pendidikan dan perkembangan teknologi
yang harus sal ing berkesinambungan. Semangat
Indonesia disetiap titik bisa terang, dimana ada anak-anak
bisa belajar, ada manusia manusia yang tercerdaskan
dan ada proses belajar.
lingkungan sekitar. Mendikbud juga mengajak setiap individu
dalam masyarakat untuk bertanya apa yang perlu ditambah ketika ada
kekurangan dalam masyarakat.
Ketika kita lihat ada masalah, maka lakukan sesuatu. Ketika kita
ingin melakukan sesuatu dan mau berbuat, dari situ solusi akan
muncul dan bergerak sama-sama. Dengan begitu Indonesia akan
menyala, pungkas Mendikbud. (Yan)
Di dalam Indonesia Menyala, kata Mendikbud, seluruh pihak
bersama-sama mewujudkan individu yang cerdik dan cerdas. Individu
tersebut dapat merangsang serta menginspirasi melakukan gerakan,
melakukan sesuatu. Gerakan muncul bukan lewat ajakan, tetapi lewat
tindakan yang menginspirasi.
Mendikbud berharap program Indonesia Menyala dapat mengajak
individu dalam masyarakat melihat
Indonesia Menyala ialah, Indonesia disetiap titik bisa terang,
dimana ada anak-anak bisa belajar, ada manusia manusia yang
tercerdaskan dan ada proses belajar tukas Anies Baswedan.
Saya membayangkan Indonesia Menyala itu seperti sebuah peta
menyala, yang di potret , di dalamnya ada pusat pengetahuan, ruang
inspirasi, dan ada proses belajar, ucap Mendikbud, dalam acara yang
juga dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, dan Menteri
Komunikasi dan Informatika Rudiantara.
Mendikbud menekankan untuk mewujudkan Indonesia menyala salah
satu syaratnya juga harus bernyali. Setiap putra dan putri bangsa
harus memiliki nyali untuk bermimpi, karena pemimpi yang dapat
mewujudkan mimpinya ditambahkan dengan nyali akan menjadi seorang
pemimpin. Mimpi jangan sampai pada gagasan saja, tapi harus berani
mengubah gagasan yang berintegritas menjadi kenyataan yang bisa
bermanfaat untuk orang banyak, ujar Mendikbud.
Foto:DoK
Indonesia Menyala, Tiap Titik Ada Orang Tercerdaskan
Mendikbud Anies Baswedan, Menteri Ketenagakerjaan hanif Dhakiri,
dan Menteri Komunikasi dan informatika Rudiantara dalam acara
peluncuran program indonesia Menyala yang dikemas dalam acara Mata
Najwa Metro tV.
pusat dinilai tidak ada kepastian saat itu. Karena awalnya tidak
boleh pakai laptop. Tapi baru H-1 minggu dikasih tahu pusat bahwa
bisa pakai laptop, ujar alumni SMA Islam Kota Malang itu. (al)
Masih kata Budi, hal ini dinilai akan lebih memudahkan sekolah
untuk menerapkan UN online tersebut. Apalagi sebagian besar siswa
SMP juga sudah punya laptop. Jadi akan lebih memudahkan, terang
pria kelahiranTulungagung itu.
Sistem ini, lanjut dia, dinilai juga akan lebih memudahkan
pelaksanaan PPBD (penerimaan peserta didik) di sekolah. Karena
sistemnya sudah terintegrasi dengan adanya UN online tersebut. Jadi
tidak perlu ada pelatihan lagi. Karena sudah makin terbiasa online
di sekolah. Lalu mengapa SMP Kota Malang tidak ada satu pun yang
menerapkan sistem online pada UN tahun ini?
Terpisah, Kasi Kurikulum Disdik Kota Malang Budiono menjelaskan,
dari segi sarana dan prasarana, sekolah di Kota Malang dinilai
siap. Tapi tidak menerapkan sistem online tersebut karena
sosialisasi dari
beberapa waktu lalu.Menurut dia, pihaknya juga
memetakan beberapa SMP lain di Kabupaten Malang untuk menyiapkan
UN tersebut. Yakni, daerah Dampit, Gondanglegi, Kepanjen,
Singosari, dan Turen.
Kami targetkan ada 5 hingga 10 SMP yang bisa ikut UN online
tahun depan. Kami juga akan segera lakukan koordinasi dengan guru
dan kepala sekolah, tambahnya.
Lebih lan jut , Disdik mas ih memiliki waktu satu tahun lagi
untuk menyiapkan segalanya. Terutama dari segi sarana dan prasarana
UN online, di antaranya komputer atau laptop. Tentunya juga harus
kami siapkan untuk melakukan sosialisasi kepada orang tua siswa.
Supaya mereka paham, karena semua elemen pendidikan harus paham
soal UN online, terangnya.
Malang, Laras Post - Tahun ini Kabupaten Malang lebih berani
dibandingkan sekolah di Kota Malang, karena sekolah di Kota Malang
tidak ada yang menggunakan UN online dan Kabupaten Malang
memberanikan diri UN online di SMP. Yakni, di SMPN 1 Singosari dan
SMPN 4 Kepanjen Kabupaten Malang, pelaksanaan UN online SMP ini
dinilai tidak mendapatkan kendala hingga hari akhir ujian.
Hal ini juga menjadi motivasi besar bagi Disdik Kabupaten Malang
untuk lebih berani pada UN SMP tahun depan. Disdik Kabupaten Malang
akan menambah lagi jumlah sekolah SMP yang menerapkan UN online
tersebut. Ini jadi motivasi kami untuk menambah jumlah sekolah yang
UN online tahun depan, tegas Kadisdik Kabupaten Malang Budi
Iswoyo
UN online Tingkat SMP Jadi Motivasi Disdik Kab Malang Tahun
Depan
Ciamis, Laras Post Senyum kebahagiaan terpancar dari wajah para
siswa di SMAN 1 Ciamis yang telah selesai menempuh pembelajaran
selama di bangku sekolah dengan hasil yang patut membanggakan
sekolah dan guru. Mengapa tidak, semua siswa yang menuntut ilmu di
sekolah itu dinyatakan semuanya lulus, bahkan beberapa diantaranya
telah diterima di Perguruan Tinggi Negeri ternama di Indonesia.
Dari 283 siswa yang diluluskan saat ini sudah diterima di
Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebanyak 113 orang diantaranya,
Institut Teknologi Bandung (ITB) 1 orang, Universitas Sebelas Maret
1 orang, Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) 28 orang,
Universitas Padjajaran (Unpad) 34 orang, Universitas Pendidikan
Indonesia (UPI) 41 orang, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung
Djati 3 orang dan Institut Pertanian Bogor (IPB) 5 orang.
Jumlah tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun
sebelumnya. Ini tentu prestasi yang patut dibanggakan mudah-mudahan
prestasi tersebut tahun berikutnya bisa lebih ditingkatkan lagi.
Kepada siswa yang belum lolos dari jalur SNMPTN, masih ada
kesempatan untuk melalui jalur SBMPTN. Saat ini dari jumlah 283
siswa, 99% melanjutkan ke perguruan tinggi sebanyak 113 sudah
diterima di PTN jalur SNMPTN. Sisanya di jalur SBMPTN sambil
menunggu hasil pengumuman dari Polban dan Perguruan Tinggi lainnya,
kata H. Wawan. Melihat kemampuan yang dimiliki para siswa, H Wawan
optimistis mereka bisa diterima di Perguruan Tinggi sesuai yang
diharapkan, tambahnya.
Para siswa yang lolos dari jalur SNMPTN jurusan IPA diantaranya,
Indria Nita Nurulita IPA 1 Institut Pertanian Bogor fakultas
Silvikultur, Anisa Aolina Rahayu IPA 1 Universitas Jenderal
Soedirman fakultas Pendidikan Dokter, Fuzilestari Nur Audina IPA 1
Universitas Jenderal Soedirman fakultas Farmasi, Aldo Lutfi Fariza
IPA 1 Universitas Padjadjaran fakultas Teknik Geologi, Anisa
Regitasari IPA 1 Universitas fakultas Pendidikan Dokter Gigi, Devi
Nurul Fadillah IPA 1 Universitas Padjadjaran fakultas Teknologi
diraih para siswa/siswi tersebut. Meski begitu, H. Roni berharap
prestasi tersebut agar lebih ditingkatkan lagi. Karena di Kabupaten
Ciamis prosentase siswa yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi masih
kalah jika dibandingkan dengan di Bandung dan kota lainnya.
Untuk itu, H. Roni mengajak kepada para pemangku kepentingan
pendidikan, terutama kepada kepala sekolah dan guru untuk dapat
memberikan perhatian dan pendampingan lebih besar kepada peserta
didik dalam membentuk dan menumbuhkan pola pikir dan perilaku yang
berbasis kasih sayang dan toleran terhadap realitas keanekaragaman.
Pembangunan bidang pendidikan kini menjadi salah satu pilar
terpenting di Kabupaten Ciamis sehingga pendidikan memiliki peran
dan tanggung jawab yang besar. Maka itu mari kita dukung bersama
seraya mewujudkan Kabupaten Ciamis yang religius sehat cerdas dan
mandiri, kata H. Roni. Kepada siswa yang telah tamat, Ketua DPRD
mengucapkan selamat setidaknya sebagai almamater SMAN 1 Ciamis, H.
Roni merasa bangga atas pencapaian peningkatan pendidikan di SMAN 1
Ciamis yang grafiknya setiap tahun selalu naik. Selain itu dirinya
meminta kepada adik-adik kelasnya, kiranya dapat
mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang selama ini dimiliki dalam
kehidupan bermasyarakat dan selalu menjaga nama baik almamater SMAN
1 Ciamis dimanapun berada.
Hal senada diutarakan Kadisdikbud Kabupaten Ciamis, H. Toto
Marwoto. Atas pencapaian prestasi yang diraih oleh siswa siswi SMAN
1 Ciamis tahun ajaran 2014/2015 yang meraih nilai UN tertinggi di
Kabupaten Ciamis baik di jurusan IPA maupun IPS. Menurutnya, hal
tersebut sebagai bukti dari hasil pembinaan para guru dan kerja
keras siswa itu sendiri untuk menggapai apa yang dicita-citakannya.
Kedepan, pihaknya optimis untuk penyelenggaraan Ujian Nasional
secara online/Program CBT di Kabupaten Ciamis akan diterapkan juga
di jenjang SMA setelah melihat hasil dari penyelenggaraan UN CBT di
tiga SMK yang hasilnya cukup memuaskan. (mamay)
Pangan, Fina Herlina IPA 1 Universitas Padjadjaran fakultas
Agroteknologi, Mochamad Ari Wibowo IPA1 Universitas Padjadjaran
fakultas Pendidikan Dokter, Gina Fauziyah Ulfah IPA 1 Universitas
Pendidikan Indonesia fakultas PGPAUD Kampus Tasikmalaya, Nuri
Rikmayani IPA1 Universitas Pendidikan Indonesia fakultas Pendidikan
Matematika, Agung Prasetyo IPA 2 Institut Pertanian Bogor fakultas
Ilmu Dan Teknologi Kelautan, Cucu Rosmawati IPA 2 Universitas
Jenderal Soedirman fakultas Keperawatan, Febriyanti Najah Hanifah
IPA 2 Universitas Jenderal Soedirman fakultas Peternakan, Irham
Lukmanul Hakim IPA 2 Universitas Jenderal Soedirman fakultas
Agribisnis, Oka Brilian IPA 2 Universitas Jenderal Soedirman
fakultas Teknik Elektro dan laiinya.
Dari jurusan IPS yang lolos SNMPTN diantaranya, Ana Tresnawati
IPS 1 Universitas Jenderal Soedirman fakultas Ilmu Komunikasi,
Mochamad Adam Riyadli IPS 1 Universitas Jenderal Soedirman fakultas
Ekonomi Pembangunan, Tia Nuraprilianti IPS 1 Universitas Jenderal
Soedirman fakultas Ilmu Hukum, Bella Zattira Siregar IPS 1
Universitas Padjadjaran fakultas Ilmu Komunikasi, Ilvana Sofyan IPS
1 Universitas Padjadjaran fakultas
Ekonomi Pembangunan, Siti Julaeha IPS 1 Universitas Padjadjaran
fakultas Ilmu Administrasi Negara, Alianovika Nur Prima IPS 1
Universitas Pendidikan Indonesia fakultas Perpustakaan Dan
Informasi, Arip Barnas Fauzi IPS 1 Universitas Pendidikan Indonesia
fakultas Pendidikan Manajemen Bisnis, Etih Sunarsih IPS 1
Universitas Pendidikan Indonesia fakultas PGSD Kampus Cibiru,
Farhan Maulana IPS 1 Universitas Pendidikan Indonesia Pendidikan
fakultas Manajemen Bisnis, Nadia Alma IPS 1 Universitas Pendidikan
Indonesia fakultas Pendidikan Bahasa Inggris, Rani Angraeni IPS 1
Universitas Pendidikan Indonesia fakultas Manajemen Pemasaran
Pariwisata, Siswy Jayanti IPS 1 Universitas Pendidikan Indonesia
fakultas Pendidikan Luar Biasa, Suci Dewiyani Fauziyah IPS 1
Universitas Pendidikan Indonesia fakultas Pendidikan Seni Musik dan
lainnya.
Ketua DPRD Ciamis, H. Asep Roni yang menghadiri prosesi
pelepasan siswa/siswi SMAN 1 Ciamis tahun ajaran 2014-2015 di
Gedung Islamic Center Ciamis, Senin (18/5) dihadapan para tamu
undangan dan orang tua murid serta siswa siswi lulusan, mengaku
sangat bangga dengan prestasi yang
Ciamis, Laras Post Penyelenggara pendidikan SMP diharapkan lebih
proaktif mendata siswa yang berpotensi tidak melanjutkan ke SMA
terutama karena alasan ekonomi. Pasalnya saat ini pemerintah
menargetkan angka lulusan SMP melanjutkan ke SMA meningkat
signifikan melalui bantuan pendidikan. Kami berharap seluruh siswa
yang lulus paska UN SMP sederajat ini bisa melanjutkan ke tingkat
SMA sederajat. Oleh karena itu, peran sekolah sangat penting untuk
menyisir siswa yang berpotensi tidak melanjutkan karena faktor
ekonomi, ujar Wakil Bupati Ciamis, H. Jeje Wiradinata usai
melakukan monitoring pelaksanaan UN di SMPN 1 Cijeungjing dan SMPN
1 Rancah.
Menurut H Jeje, untuk meringankan beban siswa yang akan
melanjutkan ke SMA/SMK/MA pemerintah pusat mengeluarkan program
Kartu Indonesia Pintar (KIP). KIP menjamin serta memastikan seluruh
anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga pemegang KKS untuk
mendapatkan manfaat program Indonesia Pintar bila terdaftar
disekolah, Madrasah, Pondok Pesantren, Kelompok Belajar paket A,B,C
atau Lembaga Pelatihan maupun kursus. Kami berharap semua siswa
tidak mampu diakomodir dalam KIP, jika tidak terakomodir dalam KIP,
Pemerintah Kabupaten Ciamis mengeluarkan program kartu Calakan
untuk siswa yang tidak mampu melanjutkan karena faktor ekonomi,
ujarnya.
Biasanya, kata H. Jeje, beban berat bagi siswa SMP yang ingin
melanjutkan ke SMA diantaranya biaya pendaftaran, biaya bangunan
sekolah dan biaya perlengkapan siswa. Masalah ini yang akan dibahas
bersama instansi terkait agar tidak menjadi kendala bagi siswa yang
ingin melanjutkan ke SMA, tegas H. Jeje.
Oleh karena itu, kata H. Jeje, paska penyelenggaraan UN SMP,
Pihaknya mengintensifkan monitoring minimal ke rayon-rayon SMP agar
mendata siswa yang melanjutkan dan tidak melanjutkan ke SMA.
Makanya kita ingin mengintensifkan pendataan warga miskin yang
belum tercover oleh program pemerintah pusat, ujarnya. Makanya saat
ini kita ingin lakukan pendataan dulu ke masing-masing sekolah,
sebagai deteksi dini berapa jumlah siswa yang tidak akan
melanjutkan sekolah ke tingkat SMA. Nanti setelah ada data valid,
kita bisa laksanakan program menangani masalah anak yang tidak bisa
melanjutkan sekolah, katanya.
H Jeje memberikan waktu satu minggu kepada setiap sekolah untuk
memberikan data siswanya yang tidak akan melanjutkan sekolah baik
karena tidak mampu karena biaya, karena ingin bekerja hingga karena
akan menikah dini. Permasalahan ini, kata dia, merupakan masalah
bersama sehingga semua SKPD terkait harus ikut terlibat.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis, H .
Toto Marwoto menyatakan, sebenarnya ada langkah-langkah agar siswa
tidak mampu bisa tetap melanjutkan ke tingkat selanjutnya. Selain
ada kartu Calakan, pihaknya juga bisa membuat SMA satu atap.
Kemudian kata dia, bagi yang terlanjur tidak melanjutkan dan sudah
menikah bisa mengikuti sekolah kesetaraan paket A, B maupun C.
Sementara itu, data yang berhasil dihimpun tim Laras Post dari
Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Ciamis ada sekitar 1.736
siswa anak peserta PKH yang akan lulus SMP dan terancam rawan DO
jika tidak ada penjaminan dari pemerintah daerah. Kendati
pemerintah pusat melalui Kemensos memberikan Rp 1 juta per tahun,
tapi tidak akan mencukupi untuk keperluan sekolah selama satu
tahun. Kami harap, anak peserta PKH diprioritaskan karena memang
mereka benar-benar dari keluarga sangat miskin, jangan sampai
mereka tidak melanjutkan atau putus sekolah akibat tidak adanya
penjaminan dari pemerintah, kata Kadinsosnakertrans Ciamis, Dr. H.
Wawan AS Arifien didampingi Koordinator PKH Ciamis, Indra Maulana.
(mamay)
Ciamis, Laras Post - Meskipun keberadaan SDN Mangkubumi 2 jauh
dari pusat perkotaan tetapi tidak menyurutkan untuk terus
berprestasi dalam meraih berbagai kejuaraan baik pada bidang
akademik maupun non akademik. SDN 2 Mangkubumi salah satu SD dari
20 SD Negeri serta 2 MI Negeri dan 2 MI Swasta yang berada berada
diwilayah UPTD Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis yang lokasinya
sangat berdekatan. Otomatis persaingan dalam peningkatan mutu
pendidikan sangat terasa dalam rangka meraih kepercayaan masyarakat
untuk menyekolahkan anak-anaknya disekolah tersebut.
Kenyataan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Kepala SDN
2 Mangkubumi, H. Raheli, SPd. Dirinya terus memberikan motivasi
kepada para guru untuk terus mendidik para siswanya dengan berbagai
ilmu dan keterampilan. Atas kerja keras tersebut ditunjang dengan
kemauan keras dari para siswanya, SDN 2 Mangkubumi di tahun ajaran
menorehkan berbagai prestasi akademik maupun non akademik. Di
bidang akademik diantaranya Lomba Pasanggiri, pupuh dan lainnya
sedangkan dibidang non akademik bola voli dan bulu tangkis serta
lainnya. Hasil dari pembinaan tampak nyata setiap tahunnya SDN
Mangkubumi 2 sering kebanjiran prestasi. Hal tersebut tidak
terlepas dari hasil pembinaan dari bapak dan ibu gurunya dalam
mencetak generasi-generasi bangsa yang handal. Setiap lulusan dari
SDN 2 Mangkubumi suka diminta oleh sekolah-sekolah favorit di
Kabupaten Ciamis untuk menjadi siswa didiknya, kata H. Raheli.
Cuma ada yang menjadi kendala dalam rangka memaksimalkan potensi
anak tersebut dengan tidak adanya sarana dan prasarana yang memadai
karena terbentur dana yang ada seperti penataan lapangan voly,
alat-alat kelengkapan olahraga lainnya seperti raket badminton yang
memang untuk yang bagus harganya cukup lumayan. Tapi hal tersebut
tidak menyurutkan para anak didiknya untuk terus berprestasi,
pungkas H. Raheli. (mamay)
SDN Mangkubumi 2 tutup tahun Ajaran Dengan Berbagai
PrestasiKepala SDN 2 Mangkubumi, h. Raheli, SPd menyempatkan diri
berfoto bersama dengan siswa siswi berprestasi Foto:MAMAy
Wakil Bupati Ciamis, h. Jeje Wiradinata menyempatkan diri untuk
berfoto bersama dengan keluarga besar SMPN 1 Rancah sewaktu
monitoring pelaksanaan ujian Nasional di SMPN 1 Rancah.
Foto:DoK
ir. Budi iswoyo MM
Ketua DPRD Kabupaten Ciamis, h. Asep Roni didampingi Kepala
Disdikbud, h. toto Marwoto dan Kepala Sekolah SMAN 1 Ciamis, h.
Wawan haryawan, menyempatkan diri untuk berfoto bersama dengan
Rizky Fathudin salah satu siswa terbaik SMAN 1 Ciamis yang diterima
di Fakultas Kedokteran unjani Cimahi Bandung yang didampingi orang
tuanya, h. Rizky E Saputra.
283 Siswa SMAN 1 Ciamis Lulus Memuaskan
Foto:MAMAy
Jakarta, Laras Post - Kasudin Jakarta Timur II Didi Sugandhi MM.
dimata jajarannya, staf serta seluruh insan Pendidikan Timur II
merupakan sosok pemimpin yang memiliki kharisma, low profil dan
berdedikasi tinggi terhadap tugas yang diembannya.
M e s k i b a r u m e n j a b a t kurang lebih lima bulan namun
je jak keberhasilannya sudah banyak terlihat. Salah satu bukti
keberhasilannya kesuksesan dalam penyenggaraan US/MBD Ujian
Sekolah Madrasah berstandar daerah baik dari tin gkat SMA, SMP dan
SD yang baru saja berakhir. Tidak ditemui kecurangan ataupun
kesalahan yang berarti pelaksanaan ujian tahun ini Timur II
tergolong Sukses.
Namun Sangat disayangkan keluarga besar Timur II harus kehi
langan sosok pemimpin yang memiliki kharismatik dan
berdedikasi, pada Senin 18 mei 2015 Didi Sugandhi alih tugas
menjadi Staf UPT Duren Sawit Jakarta Timur.
Alih tugas merupakan hal yang biasa dalam kedinasan Didi
Sugandhi siap ditempatkan dimanapun dalam Tugas, Yang sangat patut
disesali alih tugas ini begitu mendadak. Diharapkan Didi Sugandhi
tetap bersinergi dalam kinerja ditempat yang baru. (Supriyadi)
Karismatik Kasudin Timur II Didi Sugandhi, MM
Foto:AL
Kasudin Jakarta timur ii Didi Sugandhi MM Foto:SuP
-
26 LarasT Utamaedisi 42 / tH ii / 25 mei - 7 Juni 2015
mEgaPolItan
PT Busan Jaya Sukses Garment Diduga Tidak Melaksanakan UU NO 13
TAHUN 2OO3 Ketenagakerjaan
Bogor, Laras Post Seperti yang diungkapkan, Ketua Badan Pembina
Potensi Keluarga Banten (BPPKB) Pengurus Anak Cabang (PAC)
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Pepen Sudrajat, yang mengaku
mendapat pengaduan dari Amirudin yang merupakan suami dari Hartati,
karyawan PT BJS Garment.
Ia menyebutkan, gaji Hartati belum diterima, sebab itu melalui
suaminya, Hartati mengadukan ke BPPKB untuk membantu menanyakan hak
karyawan tersebut yang belum dipenuhi oleh pihak perusahaan.
Amirudin menyebutkan, waktu itu istrinya sedang sakit dan sudah
waktunya menerima gaji, lalu ia ke
bukan penekanan tapi memperjuangkan hak hak pekerja, kata
Pepen.
Sepanjang pemantauan wartwan Laras Post di lokasi aksi Ormas
BPPKB berjalan dengan baik aman tertib, terlihat juga ada
perwakilan BPPKB PAC Kecamatan Ciseeng dan BPPKB Kecamatan Kemang
dari Polsek Kecamatan Parung langsung dipantau oleh Kapolsek Kompol
R Lubis, SH dan anggota Koramil Parung. (zul)
mengedepankan solusi, ujarnya.Ia berharap, kedepan hak hak
karyawan agar diperhatikan dan dilaksanakan sesuai dengan aturan
yang berlaku.
Didalam amanat AD/ART Ormas BPPKB salah satunya membantu warga
manapun yang merasa terzolimi kami siap mempasilitasi sesuai
wewenang yang diamanatkan. Kedatangan kami kesini
kantor PT BJS Garment dan menemui personalia PT BJS Garment,
Sumantri, untuk meminta gaji istrinya. Saat itu ia memperoleh
jawaban gaji istrinya sudah turun ke bagian administrasi. Lalu saya
tanya alamat adm-nya nggak dikasih tahu alamat admnya. Saya tanya
ke supervisor perusahaan itu untuk minta bantuan, namun supervisor
justru mempersilahkan saya untuk ngadu, ungkapnya.
Masih kata, Amirudin, dirinya kemudian mendatangi Sekretariat
BPPKB PAC Kecamatan Parung untuk meminta bantuan agar gaji istrinya
dibayar oeh PT BJS Garment.
Ketua BPPKB PAC Kecamatan Parung Pepen Sudrajat kemudian
menyarankan agar ia membuat surat kuasa.
Sementara itu, Pepen Sudrajat kepada Laras Post mengungkapkan,
setelah BPPKB PAC Parung mendapat pengaduan. Kemudian pihaknya
mempertanyakan kepada PT BJS Garment. Saya sudah berulang kali
bertemu dengan pihak perusahaan, tapi tidak jelas, maka hari ini
kita mendatangi perusahaan minta tegas tapi kami selalu
PT Busan Jaya Sukses Garment di Desa Jabon Mekar Kecamatan
Parung Kabupaten Bogor, diduga belum memenuhi hak-hak buruh.
Bogor, Laras Post Para Ketua dan Pengurus RT/RW sedesa Cido-kom
Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, dilantik pada Senin
(27/4/2015) di Kantor Desa setempat. Pelantikan mengusung tema,
Melalui Pelantikan Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tet-angga Desa
Cidokom, Mari Kita Tingkatkan Pelayaran masyarakat dan Kebersamaan
Gotong Royong Demi Kemajuan Desa Cidokom.
Kepala Desa Cidokom Sain Saputra dalam sambutannya
meng-harapkan, para Ketua dan Pengurus RT/RW yang telah dilantik,
agar dapat memberikan kontribusi yang baik bagi pemerintahan Desa
Cidokom, dan dapat memberikan pelayanan yang baik dengan sikap
tanpa pamrih, kepada seluruh lapisan masyarakat.
Ini menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat menjadi tantangan
bersama, dalam rangka melaksanakan tugas yang mulia, menjaga moral
dengan mental yang kokoh, serta mencari potensi Desa Cido-kom. Saya
percaya dan yakin atas kehendak dan ridho Allah SWT dengan semangat
gotong-royong dan mengedepankan kebersamaan sebagai modal dasar
sesuai dengan nilai-nilai nasionalisme, hendaknya kita semua yang
hadir diacara ini menjadi pelopor Gerakan Nasional Revolusi Mental
dan moral demi kemajuan Desa kita maupun bangsa kita Indonesia,
tutur Sain.
Ia mengingatkan, memelihara akan lebih sulit dari pada membuat.
Kedepan program yang akan dilakukan disamping program lainnya
adalah telah sampainya surat SPPT tahun 2015 ke pemerintah
Cido-kom. Kita sebagai penanggung jawab agar target yang akan di
setor sebesar Rp. 184.000.000 dengan buku 1 dan buku 2 dapat
terealisir, harap Kades Sain Saputra, dengan serentak para pengurus
RT/RW yang hadir menjawab siap.
Camat Kecamatan Gunung Sindur Drs.Yodi MS Ermaya.Msi, pada
kesempatan itu mengucapkan selamat bertugas kepada pengurus RT/RW
se Desa Cidokom. Apa yang tadi barusan disampaikan oleh pak kades,
bahwa merebut lebih mudah dari pada mempertahankan kepercayaan hal
ini menjadi tantangan berat bagi Bapak/Ibu sekalian, ujarnya.
Sesuai dengan program pertama untuk tahun 2015 bagi
pemerin-tahan desa cidokom yang akan merealisasi pajak yang telah
disampaikan kades. Saya rasa ini sangat sulit tapi saya yakin
dengan semangat kebersamaan gotong-royong serta mengedepankan
perbuatan moral Serta mental yang kokoh mustahil tidak
tercapai,jadi target PBB desa cidokom ini saja bisa terealisir
lunas ini sudah hebat, ujar Camat Yodi MS Ermaya.
Sekarang ini Pemerintah Kabupaten Bogor telah memberikan uang
insentif kepengurus RT/RW sebesar Rp. 12 00 000 per bulan, tentu
ini menjadi perhatian dan untuk menyemangati agar hendaknya peran
serta lembaga desa, RT/RW dapat menjadi contoh di masyarakat aktif
dengan kesadaran membayar PBB dan menjadi kewajiban mutlak agar hak
warga desa bisa terwujud.m
Memang yang menjadi sulit dalam pelaksanaan penagihan PBB adalah
tidak ada sanksi bagi yang belum membayar, warga biasanya mau
membayar PBB apabila keperluan antara lain untuk menjual tanahnya,
untuk kepentingan meminjam ke bank dan lain lain. Saya juga
menghimbau kepada para RT/RW agar aktip memantau lingkun-gannya,
ujar Yodi.
Dalam hal mencatat kelahiran, mencatat datangnya warga baru dan
keluarnya warga lama agar cepat dilaporkan kepada pihak terkait,
hal ini untuk mengantisifasi hal hal negatif, juga memantau
melaporkan warga yang kurang mampu atau warga yang mempunyai
penyakit karena kurang gizi.
Sekarang ini ada info masuk ke pemerintah kecamatan mengenai
adanya warga menerima bantuan tanpa haknya, sebaliknya warga tidak
mendapat bantuan padahal dialah yng harus mendapat bantuan. Hal ini
adalah peran serta para RT/RW di lingkungan agar cepat melapor ke
instansi terkait janganlah bantuan itu diberikan pada kepentingan
pribadi, kelompok maupun golongan,
Camat juga berharap agar warga bisa memelihara lingkungan
seperti drainase di depan rumah agar jalan yang dananya dari warga
dengan bayar PBB bisa dipelihara dan sampahnya ditertibkan untuk
menjaga kesehatan.
Hadir pada kesempatan itu, Camat, Kapolsek, Danrmil, Ketua Mui
Kecamatan Gunungsindu, HM,Royani, Ketua Mui Desa Cidokom H.Moch
Soleh, Ketua BKMT Desa Cidokom Umi Ustdajah Rodiah, Ketua Penari
Pengajian BKMT Desa Waru Ibu Kades Waru, Ketua BPD Desa Cidokom,
Ketua LPM tamu yang teristimewa adalah mantan Kades Cidokom, Wirta
Sairan dan H Ahmad Dahlan.
Sekretaris Desa Cidokom, sebagai panitia pilihan RT/RW yang lalu
mengatakan, seluruh RT/RW yang tepilih adalah melalui proses
pemilihan secara demokratis atas kehendak warga masyarakat
Cido-kom. Adapun hasil pemilihan dan hari ini sudah dilantik
terdiri dari 28 RT dan 6 RW hanya satu wanita yang terpilih menjadi
ketua RW. Seluruhnya didominasi kaum pria,dan hampir 90% para RT/RW
terlantik adalah yang baru menjabat dan yang akan menjabat masa
jabatan 2015 sd 2021.(zul)
Ketua dan Pengurus RT RW se Desa Cidokom Dilantik
Bekasi, Laras Post - Pengguna jalan mengeluhkan kondisi Jalan
Bancong Cuk Pesiut, Desa Karangpatri Kecamatan Pebayuran, Kabupaten
Bekasi yang kondisinya rusak parah. Namun hingga saat ini tak ada
perbaikan dari dinas terkait.
Berdasarkan pantauan Laras Post, jalan yang menjadi penghubung
dan jalan utama di Kecamatan Pebayuran ini mengalami kerusakan dari
mulai ringan hingga parah. Kerusakan jalan yang berlubang dengan
diameter yang bervariasi dari yang kecil hingga yang
lapangan terutama DBMPSDA dan PPATKnya harus melakukan kontrol
terhadap kegiatan kegiatan yang direalisasikan untuk
masyarakat.
Hal senada dikatakan pengguna j a l a n l a i n n y a , M i n y
a n g s e r i n g menggunakan jalan tersebut, Memang belum ada
setahun jalan ini diperbaiki sudah rusak. Kita kesal sih dengan
rusaknya jalan. Tapi kami berharap semoga jalan yang menuju antara
dua kampung itu cepat di perbaiki kembali, tambahnya. ( bote /
erwan / djoko )
belum ada perawatan perbaikan.Ia sangat menyayangkan melihat
kondisi jalan Bancongcuk arah Pesiut yang rusak parah, padahal
bangunan i tu be lum satu tahun umurnya. |Kalau sudah terjadi
begini siapa yang bertanggung jawab, sementara anggaran yang
dialokasikan dari APBD Kabupaten Bekasi TA. 2014 sudah cukup sesuai
dengan volume badan jalan yang dikerjakan, ujarnya.
Ia berharap, instansi terkait dalam menyikapi persoalan yang
terjadi di
besar.Tidak hanya itu, jalan yang juga
dilintasi truk membuat ketahanan cor menjadi cepat rusak. Hal
ini juga membuat pengemudi kendaraan yang melewati mulai dari roda
dua hingga empat saling berebut untuk menghindari lubang.
Salah seorang warga setempat, Agus Syachroni mengatakan,
perbaikan jalan ini belum ada setahun. Tapi kondisi jalan sudah
bergelombang dan ada juga yang pelastiknya kelihatan, hingga
sekarang
Belum Setahun Dicor Jalan Bancong cuk Menuju Pesiut Sudah Banyak
Yang Rusak
Foto: zuLLokasi Pt
Bogor, Laras Post Gedung Sekolah Dasar (SD) Negeri Bojong Sempu
3 Keca-matan Parung, Kabupaten Bogor, men-galami rusak parah, dari
mulai atap dan plafon yang lapuk, hingga pagar sekolah yang jebol.
Dengan kondisi sekolah seperti ini, dikhawatirkan akan meng-ganggu
kegiatan belajar mengajar dan mengancam keselamatan siswa maupun
tenaga pendidik. Selain itu, jalan menuju sekolah juga dalam
keadaan rusak.
Kepala Sekolah SD Negeri Bojong Sempu 3, Mujiharti M.Pd
mengungkap-kan, pihaknya berharap gedung, terma-suk pagar sekolah,
dapat direhabilitasi, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat
berlangsung dengan lebih baik.
Ia menjelaskan, sejak dirinya ber-tugas di sekolah ini, pada
tahun 2013, kondisi sekolah telah dalam keadaan memprihatinkan.
Untuk kedepannya saya berharap, yang pertama adalah pemagaran
sekolah karena demi ke-amanan sekolah, yang kedua rencana
Musrenbang 2015, tutur Mujiharti.Kasie Ekbang Kecamatan
Parung
Zainal Abidin, membenarkan adanya usulan Kepala SD Negeri Bojong
Sempu 3. Kami sudah menerima proposal tersebut dan kita bawa
Kerapat Mus-renbang Kecamatan dan sudah kita sampaikan kepemerintah
Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan terealisir. Kami juga sudah
melakukan pengecekan kela-pangan, terangnya. (zul)