-
Kementerian ATR Siapkan Aturan Kepemilikan Lahan Bagi Investor
Asing
Indonesia Butuh Segera UU Pertanahan
Website : www.laraspostonline.com Rp. 5.000 (luaR Kota +ongKos
KiRim )
Penerbit: PT. LARAST PENA NUSA
INdAh PERS
8 - 21 Juni
2015Edis
i 43
tH. 2
Email : [email protected]
Tegakkan Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat
FB: laras post
tWEEt : @laraspost
Jakarta, Laras Post - Sejumlah perwira tinggi dan perwira
menengah Kepol i s ian R e p u b l i k I n d o n e s i a mengalami
pergeseran. Pergerakan 35 perwira tinggi dan 143 perwira menengah
Polri ini , berdasarkan telegram rahasia Kapolri yang
ditanda-tangani Wakapolri, Komjen Budi Gunawan, pada Jumat
(5/6/2015) malam.
Salah satu petinggi Polri yang dimutasi itu adalah Kapolda Metro
Jaya Irjen Unggung Cahyono yang diganti oleh Irjen Tito
Karnavian yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Perencanaan
dan Anggaran (Asrena) Kapolri. Sementara itu, Unggung dimutasi
menjadi Asisten Operasi (Asops) Kapolri yang sebelumnya diisi oleh
Irjen Arief Wahyunadi. Arief lalu digeser menjadi Asrena Kapolri
yang ditinggal Tito.
Selain itu, pergeseran juga terjadi di Direktorat Tindak Pidana
Umum Badan Reserse Kriminal Polri. Brigjen Herry Prastowo diangkat
menjadi Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Profesi dan
Pengamanan Polri.
Adapun, posisi Herry diisi oleh Brigjen Carlo Brix Tewu. Posisi
Kepala Divisi Hukum Polri yang sebelumnya dijabat Irjen
Moechgiyarto, digantikan oleh Irjen Mohamad Iriawan. Sementara,
Moechgiyarto dimutasi menjadi Kepala Polda Jawa Barat.
Kapolda Kalteng Brigjen Bambang Hermanu dalam persiapan ke
Wantanas dan posisinya diserahkan pada Brigjen Fakhrizal yang
sebelumnya menjabat Karopaminal Divpropam Polri.
Lalu Kapolda Malut Brigjen Sobri Effendi Surya diserahkan kepada
Brigjen Imam Budi Supeno yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur
Polair Barhakam Polri. Sobri digeser menjadi Karo Renmin Bareskrim
Polri.
Kapolda Lampung Brigjen Heru Winarko juga digeser. Heru
disiapkan ke Kemenkopolhukam dan posisinya digantikan Brigjen
Edward Syah Pernong yang sebelumnya
.Berita Bersambung hal 7....
.Berita Bersambung hal 7....
Timur, pada Rabu, (3/6/2015) malam, di Surabaya.
Menteri ATR menyatakan, pemerintah membutuhkan r e g u l a s i p
e m a n f a a t a n lahan tanah bagi investor a s i n g d e n g a n
j a n g k a w a k t u t e r t e n t u u n t u k kepentingan
masyarakat. Namun pemerintah tak dapat mengganggu ketika
pemanfaatan lahan tanah bagi investor asing berlaku hingga 10 tahun
atau 20 tahun.
Disebutkan, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tetap melarang
WNA memiliki tanah di Indonesia. Sebab itu, Kementerian ATR/BPN,
hanya memberikan ijin hak guna pakai, bukan hak milik bagi WNA.
Ia menyayangkan, jika tanah dapat dimiliki WNA seperti yang
terjadi di Pulau Bali, maka dikhawatirkan sebagian tanah Pulau Bali
dimil iki WNA. Sangat disayangkan nanti bisa jadi setengah pulau
Bali dimiliki
Surabaya, Laras Post - Peme-rintah melalui Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sedang
menyiapkan peraturan hak lahan bagi Warga Negara Asing (WNA) untuk
kepentingan investasi. Peraturan ini nantinya akan mengatur
pemanfaatan lahan oleh investor asing, terutama menyangkut jangka
waktu
pemanfaatan lahan dan bukan merupakan hak milik.
Menteri ATR/Kepala BPN RI Ferry Mursyidan Baldan mengatakan,
pihaknya saat ini, telah menyiapkan aturan hak tanah bagi WNA guna
kepentingan investasi.
Ferry menyampaikan hal itu, usai menghadiri acara Rapat Kerja
Daerah Real Estat Indonesia (Rakerda REI) Jawa
.Berita Bersambung hal 7....
.Berita Bersambung hal 7....
Jakarta, Laras Post - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menilai U n d a n g - U n d a n g
Pertanahan diperlukan s e b a g a i l a n d a s a n penyelesaian
masalah pertanahan. Sebab itu, Kementerian ATR/BPN mendorong DPR
segera membahas dan merampungkan RUU tentang Pertanahan.
Menteri ATR/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, UU
Pertanahan sangat diperlukan sebagai landasan menyelesaikan
permasalahan pertanahan. Ada beberapa regulasi yang ingin kita
tingkatkan pengaturannya dalam undang-undang, kata Ferry, saat
penutupan Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/BPN, Jumat, (29/5/2015) di Yogyakarta
Ia mengingatkan, hal penting untuk masuk dan diatur dalam RUU
Pertanahan, yakni masalah hak komunal bagi masyarakat adat.
Pemberian sertifikat hak komunal bagi masyarakat adat merupakan
bukti pengakuan dan perlindungan terhadap wilayah yang menjadi
sumber kehidupan bagi masyarakat ada tertentu.
Menurutnya, masalah hak komunal merupakan hal yang perlu
didorong, mengingat sampai saat ini Pemerintah belum pernah
memberikan kepastian akan wilayah masyarakat adat yang telah
didiami selama
Optimalisasi Penyelenggaraan Ibadah Haji, BPKH Segera
DibentukBogor, Laras Post Sesuai Undang Undang (UU) No 34 tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, pembentukan Badan Pengelola
Keuangan Haji (BPKH) harus segera dilakukan paling lambat pada
tanggal 17 Oktober 2014.
Dalam tenggat waktu yang semakin terbatas, Presiden Joko Widodo
(Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla menggelar Rapat Terbatas (Ratas)
membahas tentang pembentukan BPKH dan Kesiapan Penyelenggaraan Haji
Tahun 2015/1436 H, pada Jumat (5/6/2015) sore di Istana Bogor, Jawa
Barat.
P r e s i d e n J o k o w i p a d a k e s e m p a t a n m e n y
a t a k a n , p e m b e n t u k a n B P K H i t u dilakukan agar
kesiapan tentang penyelenggaraan ibadah dan
pengelolaan dana jamaah haji dapat lebih optimal. Diantaranya
tentang dana besar Calon Jamaah Haji (Calhaj) yang selama ini hanya
mengendap, bisa diinvestasikan ke usaha lain yang aman.
Dana besar Calhaj yang selama ini megendap bisa di investasikan
ke berbasis ekonomi syariah agar dapat memberi nilai lebih bagi
pelayanan calon jamaah Haji. Lebih-lebih daftar tunggu calon jamaah
dari tahun ke tahun semakin panjang, ujar Jokowi.
Pada kesempatan ini, sesuai p e r i n t a h U n d a n g - U n d
a n g Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji,
Presiden Jokowi sebagaimana dilansir oleh Tim Komunikasi P r e s i
d e n T e t e n M a s d u k i , meminta Menteri Agama Lukman
Life Style
Mutasi Perwira Tinggi dan Menengah Polri
Hakim Saifuddin untuk mempercepat pembentukan BPKH agar
pengelolaan dana yang telah disetorkan oleh calon jamaah Haji dapat
dilakukan secara lebih optimal, efisien, transparan, dan
akuntabel.Presiden juga meminta pengawasan
pelaksanaan haji untuk lebih diperkuat
Laras Post Kecam Penganiayaan Terhadap Wartawan
.Berita Bersambung hal 7....
Jakarta, Laras Post - Laras Post mengecam keras tindakan
penganiayaan yang dilakukan oknum pegawai Dinas Tata Ruang dan
Permukiman (Distarkim) Kota Depok, Dodi, terhadap Wartawan Laras
Post, Hamzah, yang sedang melakukan tugas jurnalistik, hingga
korban mengalami luka serius.
Laras Post juga mendesak kepolisian untuk segera menangani
perkara in i dengan menerapkan azas lex specialist karena ada
unsur
pelanggaran terhadap Undang Undang Pokok Pers. Apapun alasannya,
tindakan kekerasan seperti itu tidak
dapat kita tolelir, telebih dilakukan terhadap wartawan
Model-model Cantik Meriahkan Jakarta Fair Kemayoran 2015
Foto: Sg
J a k a r t a , L a r a s P o s t - Kemeriahan Jakarta Fair
(JFK) 2015 tidak lengkap rasanya
bila tidak ada model-model cantik yang menghiasi stand-stand
pameran. Terutama stand automotif
yang menyuguhkan wanita-wanita cantik nan sexy untuk menarik
perhatian
pengunjung.S a l a h s a t u
model cantik sebut sa ja Nia yang berada di stand sepeda motor
Kawasaki ketika d i k o n f i r m a s i L a r a s P o s t . Nia
mengakui kehadirannya di JFK ini memang sudah menjadi tuntutan
kerja k a r e n a i n g i n mencari tambahan penghasilan.
Kadensus 88 Antiteror Jadi Kapolda Metro Jaya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghimbau agar lembaga negara dan
kementerian, kedepan harus berbenah agar lebih baik, lebih terbuka
dan transparan serta dapat mempertangungjawabkan uang rakyat dengan
sebaik-baiknya.
Bogor, Laras Post - PR BPK menjadi pekerjaan bersama untuk
berbenah kedepan agar lebih baik, kata Jokowi saat menerima laporan
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
(LKPP) Tahun 2014 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, pada Jumat
(5/6/2015) di Istana Bogor.
Penyampaian LHP LKPP 2014 tersebut digelar secara formil yang
dihadiri Pimpinan BPK RI, jajaran Menteri Kabinet Kerja serta
pejabat struktural terkait.
Presiden menegaskan, lembaga negara dan kementerian untuk m e m
b e r i k a n p e r h a t i a n s e r i u s pada masalah empat
LPPK, untuk meningktkan peraturan, benahi sistem dan laporan
mengenai tuntutan hukum. Setiap lembaga harus bersih-bersih dan
berbenah, tingkatkan pengawasan intern pada setiap lembaga,
ujarnya.
Diharapkan, pula pengawasan intern bisa bekerja dengan baik dan
memberikan solusi atas masalah
keuangan dan pembangnan nasional maupun daerah.
Jokowi menyebutkan, Disclemer pada kementerian/lembaga negara
yang memperoleh Opini Tanpa Memberikan Pendapat (TMP) antara lain,
Badan Informasi Geofisika, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian
Komunikasi dan informatika, LPP RRI, LPP TVRI dan Ombusdman RI.
Sebelumnya BPK menyerahkan hasil pemeriksaan BPK LKPP Tahun 2014
mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan mengalami
penurunan dari 65 Tahun 2013 menjadi 62 lembaga negara pada
Tahun 2014.
Ketua BPK RI, Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A saat membacakan
laporan LKPP 2014 mengatakan, bahwa BPK memberikan predikat opini
Wajar
Foto: Sugih
Ketua BPK Harry Azhar Azis menyerahkan LKPP 2014 kepada Presiden
Jokowi, di Istana Bogor, Jabar, Jumat (5/6)
.Berita Bersambung hal 7....
Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN) Ferry Mursyidan Baldan memberikan bantuan sertifikat
gratis rumah hak guna bangunan kepada dua kepala keluarga kurang
mampu saat pembukaan Rapat kerja Daerah (Rakerda) Real Estatet
Indonesia (REI) di Surabaya, Rabu (3/6).
Menag Lukman Hakim ketika memberikan keterangan pers di istana
negara. (FoTo: SugIH)
Jokowi himbau KLAgar Transparan
-
22 LarasT UtamaEdisi 43 / 8 - 21 Juni 2015
2EDISI 43/ TH II / 8 - 21 JUNI 2015
MIMBAR
Wartawan LARAS POST dalam melaksanakan tugasnya di lapangan
dibekali dengan ID Card, dan namanya tercantum dalam BOX Redaksi
serta menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.
PENERBIT:
PT. LARAST PENA NUSA INDAH PERS
(PT LPNIP)
SK. KEMENKUMHAM
NO: AHU-50801.AH.01.01. 2013
SK. KEMENKUMHAM PERUBAHAN
NO: AHU-0002312. AH. 01.02 TAHUN 2015
NPWP : 03.312.240.9-009.000
Redaksi LARAS POST menerima aspirasi pembaca melalui SMS ke
nomor 081213523457 Aspirasi boleh berupa kritikan terhadap
pemberitaan, keluhan tentang pelayanan instansi pemerintah maupun
swasta, maupun komentar tentang masalah yang sedang berkembang di
tengah masyarakat.
Dewan Pembina: Mayjend TNI (Purn) H. Hendardji Soepandji,
Brigjend Pol (Purn) Drs Zainuri Lubis, HM. Jazari (Ketum PPLB);
Dewan Penasehat: H. Sofyan Abdurrahman, Mayjen TNI (Purn) DR. H.
Syamsu Djalal, SH, MH, Peter Apolonius Rohi, Hornaedi, SH, Arnold
Siahaan, SH, Achmad Rodji AS; Pemimpin Umum / Pemimpin Redaksi /
Penangung Jawab: C. Herry SL; Wakil Pemimpin Redaksi/ Redaktur
Pelaksana : Akram SM, SH; Pemimpin Perusahaan : T Susilawati; Wakil
Pemimpin Perusahaan : Eko Sugiarto ; Dewan Redaksi : H. Erekson
S.Sos, Binsar Sihombing, Asmuni CH. Haesy, A. Puja, HM. Nursin, HR;
Firman Kelana, Akram, SH, Drs. Syaiful Nazar, David H. Marpaung,
Maruf; Redaktur : David H. Marpaung; MabesPolri, KPK dan Polda
Metro Jaya : C. Herry SL, Binsar S; Dispenad : C. Herry SL, Akram,
SM, SH; MenkoKesra: S. Lestari. Dinas Pendidikan DKI Jakarta: Edy
Supriyadi. Manager Iklan: Sugiarto; Staf Redaksi: Titiek Harum,
S.Pd, Erlangga, Djoko Ruwahono, Drs. Erwan HMZ, Liogu Mr. Lexy,
Tuty Sulistyowati, H. Bardan, Adenan Wijaya Kusuma, Sugih, Maslim,
Edwin RN, Maria, S. Lestari, Edy Suryadi, Suryati, Dhonny
Hendriana, Bena GJ, H. Wuntoro, Darmo LM, David Malau SE, Marlon
Sirait, SE, Wancik Basri, Albert S. SH; Fotografer : Aries Prabowo,
Sugiarto; Perwakilan/Biro: Korlap Jakarta Barat & Prov. Banten
: David H. Marpaung ; Jakarta Barat: Ramadu Hasudungan, Anjas, RT ;
Kota Bekasi: Ramoti KS, M. Pohan, Yani SKR, JY ; Kabupaten Bekasi:
Iskandar Iqbal, Haposan S, Edy Yanto Pakpahan, R. Agah Handoko, Ade
Gunawan ; Bogor Raya: Bonteros Goklas G, David Malau SE,
Nurmansyah. AK, Adenan Manurung, Yayan Firdaus, Rimset Richard M,
Edi Fitri, Atep Eris Risnanto ; Depok: Salim Sujadi, David Malau,
SE, Gomos Alfan S ; Tangerang Selatan: Yayay Sugiarto. Karawang :
Agus Safutra, Eman ; Bandung, Jabar: Citrawijaya Lim; Sukabumi:
Edis Wijaya; Ciamis: Nendi Permana; Cirebon: Aries PS; Subang : Edy
Mulyana; LAMPUNG : Yuzaini A, Muslimin Muchtar; Lampung Barat -
Pesisir Barat : Eddy S, M Nasir; SUMSEL : Ogan Komering Ulu (OKU):
Ariyansah; SUMUT: Tapanuli Tengah : Zulfi kar Hutagalung, Zulbahri
H. (Uban); Kabupaten Tapanuli Selatan: Fernando Simamora; JAWA
TENGAH: RB. Waluyo, Sumono, Fery N; Purbalingga : Agus Pristiwanto,
Samyono; PROV. JAWA TIMUR : Surabaya: Rudi Siswanto. Probolinggo
Raya: Singgih Wijanarko, Lamongan : Munawar; Tulung Agung : Topan
Kristiantoro; Malang Raya : Bagus Yudistira, Asral L; Kediri : Drs
Rudy Priyono, Mielza Nur Syahida, Nurayati; Pasuruan Raya : Nugroho
Tatag Yuwono, Endang, A. Karim; Kota/Kabupaten Blitar: Suprianto.
Banyuwangi : Moh. Soleh, Suha Rifai, Yudi, Imam Sutikno. PROV. BALI
: Wayan S, A. Shukani Hanafi , Simson R.L (Kota Denpasar) ;
SULAWESI SELATAN : Hadi Kuswanto (Kota Makasar), Syarifudin, Rizal,
Agus Suyatin ; Layout: sugihlayout.blogspot.com,
Idris;Sirkulasi/Promosi: Damit Sutendi (Kadiv/No. HP:
081380495781), Idris Saputra, Yandi Permana; Redaksi / Tata Usaha:
Jl. Raya Hankam Mabes TNI No. 26. Bambu Apus, Cipayung, Jakarta
Timur Telp. 021 - 84311368, 021 - 84311397, Fax: 021 - 84311373.
HP: 081282204440 (Wapemred); No. Rek. Bank Mandiri: 1290075645578
a/n PT Laras Pena Nusa Indah Pers (LPNIP) Email :
[email protected], Website:
www.laraspostonline.comPercetakan: PT Temprina Media Grafi ka (Jawa
Pos Group), Bekasi (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan)
Mei 2010, saya bikin konferensi pers ten-tang akan dilakukan
pemasangan prasasti di tempat kelahiran Bung Kar-no, Jalan Pandean
IV, Surabaya. Ketika berita itu diturunkan me-dia cetak dan media
elektronika, saya mendapat kecaman dari mana-mana. Sebahagian masih
bisa dibaca di Google. Sejak awal memang saya sudah siap
meng-hadapi serangan-serangan itu. Saya memahami bahwa sejak tahun
1967 saat sejarah merujuk pada Pusat Sejarah ABRI, kota ke-lahiran
Bung Karno sudah digan-ti berdasarkan terjemahan yang salah dari
buku Cyndi Adams: Soekarno, an Autobiography as told to Cyndi
Adams.
Terjemahan yang dilakukan militer dengan kata sambutan Presiden
Soeharto itu yang di-buat dengan menyelipkan pe-sanan-pesanan
khusus untuk mendiskreditkan Bung Karno. Selain ucapan Bung Karno
bahwa ia lahir di Surabaya dalam ver-si aslinya diterjemahkan lahir
di Blitar, masih terdapat beberapa hal yang penting yang tidak ada
dalam, versi asli ditambahkan dengan tujuan menimbulkan ke-bencian
terhadap Bung Karno. Misalnya, tertulis :saya tidak bu-tuh Hatta,
Indonesia tidak butuh Hatta, saya bisa proklamirkan kemerdekaan
sendiri. Padahal
dalam versi asli tertulis: saya bu-tuh Hatta, Indonesia butuh
Hatta. Saya tidak bisa memproklamir-kan kemerdekaan sendiri. Begitu
juga tentang Sjahrir, sesuatu yang tidak ada dalam versi asli
dise-lipkan sehingga menimbulkan kebencian simpatisan Hatta dan
Sjahrir pada Soekarno yang di-gambarkan sangat angkuh.
Sejarah memang milik pe-menang. Karena itu seakan-akan sejarah
yang dikeluarkan tahun 1967 untuk menggantikan buku-buku sejarah
yang dilarang dan dimusnahkan itu mengandung kebenaran mutlak.
Generasi se-
jak 1967 yang sudah dicecoki de-ngan sejarah yang salah itu
keba-nyakan tidak kritis pada sejarah bangsanya sendiri.
Tetapi adalah seorang pelajar SMA, Nilam Zubir yang sangat
kritis. Ia membaca kembali buku Cyndi Adams dan menemukan
terjemahan buku itu tahun 2007 sebagai edisi revisi, mengakui kota
kelahiran Bung Karno itu adalah Surabaya.
Karena itu saya sudah siap menghadapi banyak suara yang
menentang saya dan menyebutkan Soekarno lahir di Blitar. Bahkan ada
yang mencemohkan sea kan-akan saya ingin mengacaukan se-jarah
Proklamator yang juga pres-iden pertama itu. Para sejarawan,
termasuk mantan Direktur sejarah Anhar Gonggong saat berdebat di
Metro TV Surabaya tentang kota kelahiran Bung Karno yakin bahwa
Bung Karno lahir di Blitar. Sedang Asvi Warman Adam menangga-pi
akan meneliti kembali di mana Bung Karno dilahirkan.
Dalam pers konferensi itu su-dah saya beberkan sebelas buah buku
saya yang terbit sebelum
tahun 1967, termasuk buku bio-graphy Bung Karno yang perta-ma
ditulis Im Yang Tjoe tahun 1933, Kamus Politik Usman Bur-han dan
Adinda 1950, ensiklo-pedia 1955, Solichin Salam 1960 yang
menyebutkan Bung Karno lahir di Surabaya, sedang buku-buku sesudah
itu merujuk pada terjemahan buku Cyndi Adams yang diterjemahkan
secara salah itu. Kini setelah semua arsip di-buka ternyata saya
yang benar!
Walau begitu saya tidak me-nyalahkan Jokowi atau penulis
pidatonya, karena saya memaha-mi betapa sulitnya meyakinkan orang
tentang pelurusan sebuah kebenaran yang sudah lama ter-tanam dalam
benak setiap orang Indonesia pada kurun waktu itu. Ketika saya
bersama wartawan senior Toto Sonata meneliti ulang tempat kelahiran
Bung Karno, di Pandean dan Lawang Seketang pun semua yang kami
tanya, ti-dak seorang pun tahu bahwa Bung Karno lahir di Surabaya,
justru di RT dan RW yang kami survey. (Penulis adalah Direktur
Soekarno Institute, Surabaya)
KEMENTERIAN Agamate ngah mempersiapkan bebe-rapa hal terkait
dengan penye-lenggaraan ibadah haji tahun 1436H/2015M yang akan
mulai dilaksanakan pada bulan Agus-tus ini. Sejumlah persiapan
terse-but di antaranya penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
(BPIH), pelunasan haji di di Bank Penerima Setoran (BPS), dan
pe-ningkatan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji.
Pada Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Agama yang
diselenggarakan Rabu, 22 April 2015, telah disepaka-ti bahwa
besaran BPIH Tahun 1436H/2015M sebesar 2.717 dol-lar AS dengan
asumsi nilai tukar 1 dollar AS adalah Rp. 12.500 maka jumlah
rata-rata yang dikenakan pada setiap jemaah haji adalah
Rp.33.962.500. Biaya tersebut tu-run sebesar 15,6% atau sebanyak
502 dollar AS dibandingkan den-gan BPIH Tahun 1435H/2014 yang
ditetapkan pada angka 3.219 dollar AS. Penetapan biaya rata-rata
BPIH pada akhirnya akan bervariasi bagi tiap jemaah haji bergantung
pada lokasi em-barkasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64
Tahun 2015 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun
1436H/2015M, besaran BPIH tertinggi dikenakan pada jamaah haji
embarkasi Ma-
kassar yakni sebesar 3.055 dollar AS, sedangkan besaran BPIH
te-rendah dikenakan pada jamaah haji embarkasi Aceh sebesar 2.401
dollar AS.
Sama seperti 2 tahun sebel-umnya, kuota jamaah haji ma-sih
mengalami pengurangan sebesar 20%. Tahun ini Indone-sia mendapatkan
kuota sebesar 168.800 jamaah haji. Kuota terse-but terdiri dari dua
jenis, yakni haji reguler sebanyak 155.200 orang dan haji khusus
seba-nyak 13.600 orang. Usulan untuk meningkatkan kuota jamaah haji
pun sebenarnya sudah diupa-yakan, namun hal ini terbentur pada
kapasitas pelayanan Pemer-intah Arab Saudi yang terbatas di tengah
proyek perluasan Masjidil Haram yang belum pasti kapan akan
terselesaikan. Rencananya para jamaah haji yang telah ter-daftar
akan di berangkatkan pada bulan Agustus 2015. Pemberang-katan tahun
ini akan diprioritas-kan bagi mereka yang belum per-nah menunaikan
haji.
Pelaksanaan ibadah haji men-datang bertepatan dengan musim
panas. Kondisi tersebut dapat mengancam kesehatan jamaah haji
karena tidak terbiasanya mas-yarakat Indonesia dengan musim panas
yang suhu terekstrimnya dapat mencapai 55 derajat celcius. Untuk
memenuhi kebutuhan pe-layanan kesehatan, maka Kepala Pusat
Kesehatan Haji, Sekretariat
Jenderal Kementerian Keseha-tan, telah melakukan sejumlah upaya
di antaranya: (a) proses proaktif dalam proses rekrutmen Tim
Kesehatan Haji Indonesia/Daerah; (b) mempersiapkan stan-dar
pelayanan mengacu pada Joint Commission International (JCI) dengan
tahap awal ber-dasar standar Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS);
(c) meng-integrasikan pembiayaan jemaah sakit/wafat dengan Jaminan
Ke-sehatan Nasional (JKN) dan mer-umuskan Coordination of Ben-e t
(COB); (d) mempersiapkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi;
(e) melaksanakan kemitraan dengan kementerian/lembaga terkait dan
organisasi masyarakat.
Di samping sejumlah persia-pan yang dilakukan, Direktur Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umrah juga tengah menin-daklanjuti
penunjukan Indonesia sebagai pilot project E-Hajj (elec-tronic
hajj) pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1436H/2015M. Menurut
keterangan Menteri Ag-ama, E-Hajj yang memanfaatkan teknologi
informasi dalam pe-layanan ibadah haji akan memu-dahkan
pendokumentasian no-mor visa dan passport. Mana-jemen
penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia didukung oleh Siskohat
(Sistem Informasi dan
Komputerisasi Haji Terpadu) se-jak tahun 1996. Siskohat
kemu-dian berkembang hingga seka-rang dengan beberapa modi kasi
mempertimbangan kekurangan yang selama ini menghambat
penyelenggaraan ibadah haji.
Sejak 2014, Kementerian Aga-ma sudah menerapkan Siskohat
generasi kedua yang semakin memberikan kemudahan dari segi proses
pendaftaran haji yang bisa dilakukan sepanjang tahun dan pemantauan
jumlah uang yang sudah disetorkan. Namun demikian, bukan berarti
Siskohat generasi kedua tidak akan me-nemui hambatan. Hambatan yang
dimaksud dapat muncul dari ke-terbatasan sarana SDM yang me-layani
dan perangkat komputer yang ada di Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota di mana proses entry data pendaftaran haji
berlangsung. Di Kantor Kemente-rian Agama Kabupaten Ban dung
misalnya, petugas pelayanan pendaftaran haji hanya ada 4 orang
dengan jatah kuota jamaah haji mencapai 2002 orang sedang-kan daf
tar antrean sudah men-capai 22 orang. Di samping itu, hanya ada 1
perangkat komputer yang digunakan untuk pendata-an. Aspek keamanan
data menjadi prioritas penting apabila hal terse-but terjadi di
beberapa daerah. (Penulis adalah:Analis Kedeputian Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet)
Menengok Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1436 H/2015
MOleh: Ika Narwidya Putri
Oleh: Peter A. Rohi
Jangan Salahkan Jokowi
Saat Walikota Surabaya Ibu Tri Risma Harini menekan tombol
peresmian. Dari kiri: Bambang Sulistomo, putra Bung Tomo yang
memimpin arak-arakan 10 kilometer membawa prasasti dari rumah saya
ke rumah kelahiran BK, Prof. Haryono Sigit, mantan Rektor ITS putra
Ibu Oetari istri pertama BK, cucu HOS Tjokroamioto, Ibu Risma, dan
Saya. Di belakang tampak Drs Tjuk Kasturi Sukiadi, seorang tokoh
reformasi di Surabaya. Di seblah kanan Pak Tjuk, Bpk Wisnu, Ketua
DPRD Surabaya.
FOTO | DOC
Ketikaprasasti itu bermalamdi rumah
saya.
FOTO | DOC
BPK menyerahkan hasil pemeriksaan BPK LKPP Tahun 2014 mendapat
Wajar Dengan Pengecual-ian (WDP) dan mengalami penurunan dari 65
Ta-hun 2013 menjadi 62 lembaga negara pada Tahun 2014.
BPK menemukan ada empat permasalahan yang ditemukan dalam
pemeriksaan LKPP Tahun 2014. Ada-pun yang menjadi pengecualian
diantaranya: (1) Pen-catatan mutasi Aset Kontraktor Kontrak Kerja
Sama (KKKS) senilai Rp2,78 triliun tidak dapat dijelaskan; (2)
Permasalahan Utang kepada Pihak Ketiga di tiga KL sebesar Rp1,21
triliun tidak dapat ditelusuri dan tidak didukung dokumen yang
memadai; (3) Permasalahan pada transaksi dan/atau saldo yang
membentuk SAL senilai Rp5,14 triliun sehingga penyajian catatan dan
sik SAL tersebut tidak akurat. (4) pemerintah belum memiliki
mekanisme pengelolaan dan pelaporan tun-tutan hukum.
BPK menyampaikan pendapat BPK atas permasala-han yang berulang
dan masih belum terselesaikan di-antaranya, (1) Pensertipikatan
tanah pemerintah pusat perlu menjadi program nasional yang disertai
dengan langkah-langkah implementasi riil; (2) Inventarisasi tanah
dan bangunan yang tidak dimanfaatkan; (3) Peny-usunan pengelolaan
kebijakan aset properti eks BPPN; (4) Penetapan kebijakan
pengaturan pembayaran cukai dan PPN hasil tembakau. (5) Pemberian
bantuan teknis pemerintah pusat atas pengalihan PBB-P2 ke
pemerin-tah daerah; (6) Peninjauan kembali peraturan dan kebi-jakan
pelaksanaan belanja akhir tahun; dan (7) penye-larasan target,
penguatan struktur permodalan, pening-katan SDM dan bisnis PDAM
dalam Program Nasional Penyediaan Air Bersih.
Laporan hasil pemeriksaan BPK ini, tentunya menun-jukkan bahwa
Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yang mengusung jargon
revolusi mental, memi-liki PR (Pekerjaan Rumah) yang harus segera
disele-saikan. Paling tidak pemerintah dapat menunjukkan kinerja
yang sama dengan tahun sebelumnya, jika tidak mampu menujukkan
kinerja yang lebih baik.
Laporan hasil pemeriksaan BPK juga menunjukkan bahwa, revolusi
birokrasi pada lembaga negara dan ke-menterian, patut dilaksanakan
segera. Melalui revolusi birokrasi, pelayanan birokrasi dapat lebih
baik, terbuka dan transparan, sehingga pelayanan publik meningkat
dan dapat mempertangungjawabkan anggaran dengan sebaik-baiknya.
Jika Pemerintahan Jokowi tidak melakukan revolusi birokrasi,
maka revolusi mental yang dicanangkan han-ya akan menjadi sebatas
jargon yang implementasinya jauh dari harapan. (***)
Tingkatkan KinerjaMelalui Revolusi Birokrasi
mImBaR
Wartawan LARAS POST dalam melaksanakan tugasnya di lapangan
dibekali dengan Id Card, dan namanya tercantum dalam BOX Redaksi
serta menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.
Penerbit:
PT. LARAST PENA NUSA INdAh PERS
(PT LPNIP)
SK. KEmENKUmhAm
NO: AhU-50801.Ah.01.01. 2013
SK. KEmENKUmhAm PERUBAhAN
NO: AhU-0002312. Ah. 01.02 TAhUN 2015
NPWP : 03.312.240.9-009.000
Redaksi LARAS POST menerima aspirasi pembaca melalui SMS ke
nomor 081213523457 Aspirasi boleh berupa kritikan terhadap
pemberitaan, keluhan tentang pelayanan instansi pemerintah maupun
swasta, maupun komentar tentang masalah yang sedang berkembang di
tengah masyarakat.
Dewan Pembina: Mayjend TNI (Purn) H. Hendardji Soepandji,
Brigjend Pol (Purn) Drs Zainuri Lubis, HM. Jazari (Ketum PPLB);
Dewan Penasehat: H. Sofyan Abdurrahman, Mayjen TNI (Purn) DR. H.
Syamsu Djalal, SH, MH, Peter Apolonius Rohi, Hornaedi, SH, Arnold
Siahaan, SH, Achmad Rodji AS; Pemimpin Umum: Ir. David Marpaung ;
Pemimpin Redaksi : C. Herry SL; Wakil Pemimpin Redaksi/ Redaktur
Pelaksana : Akram SM, SH; Pemimpin Perusahaan : T Susilawati; Wakil
Pemimpin Perusahaan : Eko Sugiarto ; Dewan Redaksi : H. Erekson
S.Sos, Binsar Sihombing, Asmuni CH. Haesy, A. Puja, HM. Nursin, HR;
Firman Kelana, Akram, SH, Drs. Syaiful Nazar, Ir. David Marpaung,
Maruf; Redaktur : Sugiarto ; Mabes Polri, KPK dan Polda Metro Jaya
: C. Herry SL, Binsar S; Dispenad : C. Herry SL, Akram, SM, SH;
MenkoKesra: S. Lestari. Dinas Pendidikan DKI Jakarta: Edy
Supriyadi. Manager Iklan: Sugiarto; Staf Redaksi: Titiek Harum,
S.Pd, Erlangga, Djoko Ruwahono, Drs. Erwan HMZ, Liogu Mr. Lexy,
Tuty Sulistyowati, H. Bardan, Adenan Wijaya Kusuma, Sugih, Maslim,
Edwin RN, Maria, S. Lestari, Edy Suryadi, Suryati, Dhonny
Hendriana, Bena GJ, H. Wuntoro, Darmo LM, David Malau SE, Marlon
Sirait, SE, Wancik Basri, Albert S. SH, M.A. Hamzah, A.S.H.,
Harianto, Dedi Chandra, Warisman ; Fotografer : Aries Prabowo,
Sugiarto, Yandi P. ; Perwakilan/Biro: Jakarta Barat: R. Hasudungan
Sihombing, Anjas, RT, Hendra, Edy Bumianto, Ato Atmawan, Andre Dwi
Nova; Banten: Tubagus Uce, Siti Fatimah. Kota Bekasi: Ramoti KS,
Yani SKR, JY ; Kabupaten Bekasi: Iskandar Iqbal, Haposan S, R. Agah
Handoko, Asep Hermawan; Bogor Raya: Bonteros Goklas G, David Malau
SE, Nurmansyah. AK, Adenan Manurung, Yayan Firdaus, Rimset Richard
M, Edi Fitri, Atep Eris Risnanto, Saroni, Nelson Panjaitan,
Reinhard P, Much Idries Spd, Ruly. K; Depok: Salim Sujadi, David
Malau, SE, Gomos Alfan S, Jonardos Matondang, Antoni Panjaitan ;
Tangerang Selatan: M Amsar H, Rumsih Yahya. Karawang: Agus Safutra
; Bandung, Jabar: Citrawijaya Lim; Sukabumi: Nanang Suryana;
Ciamis: Mamay, BA, Drs. Dian Budiana, M.Si ; Cirebon: Aries PS;
Subang : Edy Mulyana; LAMPUNG : Yuzaini A, Muslimin Muchtar;
Lampung Barat - Pesisir Barat : Eddy S, M Nasir; SUMSeL : Ogan
Komering Ulu (OKU): Ariyansah; SUMUT: Medan: I. Edy Suranta. S; SE,
MM,; Tapanuli Tengah : Zulfikar Hutagalung, Zulbahri H. (Uban);
Kabupaten Tapanuli Selatan: Fernando Simamora; JAWA TeNGAh: RB.
Waluyo, Sumono, Fery N; Purbalingga : Agus Pristiwanto, Samyono;
PROv. JAWA TIMUR : Surabaya: Rudi Siswanto, Lamongan : Munawar;
Tulung Agung : Topan Kristiantoro; Malang Raya : Bagus Yudistira,
Asral L, Hariyanto; Kediri : Drs Rudy Priyono, Mielza Nur Syahida,
Nurayati; Pasuruan Raya : Nugroho Tatag Yuwono, Endang, A. Karim;
Kota/Kabupaten Blitar: Suprianto. Banyuwangi: Moh. Soleh, Suha
Rifai, Yudi, Imam Sutikno, H. Ahmad Taufik, Mustofa Eko C. PROv.
BALI : Wayan S, A. Shukani Hanafi, Simson R.L (Kota Denpasar) ;
SULAWeSI SeLATAN : Hadi Kuswanto (Kota Makasar), Syarifudin, Rizal,
Agus Suyatin Kabupaten Sinjai : Agus Suwarno ; Kabupaten Bone :
Andi Syarifudin; Layout: sugihlayout.blogspot.com, Idris;
Sirkulasi/Promosi: Damit Sutendi (Kepala/No. HP: 081380495781),
Idris Saputra, Yandi Permana; Redaksi / Tata Usaha: Jl. Raya Hankam
Mabes TNI No. 26. Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur Telp. 021 -
84311368, 021 - 84311397, Fax: 021 - 84311373. hP: 081282204440
(Wapemred); No. Rek. Bank Mandiri: 1290075645578 a/n PT Laras Pena
Nusa Indah Pers (LPNIP)
email : [email protected], Website:
www.laraspostonline.com Percetakan: PT Temprina Media Grafika (Jawa
Pos Group), Bekasi (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan)
-
3LarasT Utama Sabtu, 16 maret 2013 Edisi 43 / 8 - 21 Juni
2015
2EDISI 43/ TH II / 8 - 21 JUNI 2015
MIMBAR
Wartawan LARAS POST dalam melaksanakan tugasnya di lapangan
dibekali dengan ID Card, dan namanya tercantum dalam BOX Redaksi
serta menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.
PENERBIT:
PT. LARAST PENA NUSA INDAH PERS
(PT LPNIP)
SK. KEMENKUMHAM
NO: AHU-50801.AH.01.01. 2013
SK. KEMENKUMHAM PERUBAHAN
NO: AHU-0002312. AH. 01.02 TAHUN 2015
NPWP : 03.312.240.9-009.000
Redaksi LARAS POST menerima aspirasi pembaca melalui SMS ke
nomor 081213523457 Aspirasi boleh berupa kritikan terhadap
pemberitaan, keluhan tentang pelayanan instansi pemerintah maupun
swasta, maupun komentar tentang masalah yang sedang berkembang di
tengah masyarakat.
Dewan Pembina: Mayjend TNI (Purn) H. Hendardji Soepandji,
Brigjend Pol (Purn) Drs Zainuri Lubis, HM. Jazari (Ketum PPLB);
Dewan Penasehat: H. Sofyan Abdurrahman, Mayjen TNI (Purn) DR. H.
Syamsu Djalal, SH, MH, Peter Apolonius Rohi, Hornaedi, SH, Arnold
Siahaan, SH, Achmad Rodji AS; Pemimpin Umum / Pemimpin Redaksi /
Penangung Jawab: C. Herry SL; Wakil Pemimpin Redaksi/ Redaktur
Pelaksana : Akram SM, SH; Pemimpin Perusahaan : T Susilawati; Wakil
Pemimpin Perusahaan : Eko Sugiarto ; Dewan Redaksi : H. Erekson
S.Sos, Binsar Sihombing, Asmuni CH. Haesy, A. Puja, HM. Nursin, HR;
Firman Kelana, Akram, SH, Drs. Syaiful Nazar, David H. Marpaung,
Maruf; Redaktur : David H. Marpaung; MabesPolri, KPK dan Polda
Metro Jaya : C. Herry SL, Binsar S; Dispenad : C. Herry SL, Akram,
SM, SH; MenkoKesra: S. Lestari. Dinas Pendidikan DKI Jakarta: Edy
Supriyadi. Manager Iklan: Sugiarto; Staf Redaksi: Titiek Harum,
S.Pd, Erlangga, Djoko Ruwahono, Drs. Erwan HMZ, Liogu Mr. Lexy,
Tuty Sulistyowati, H. Bardan, Adenan Wijaya Kusuma, Sugih, Maslim,
Edwin RN, Maria, S. Lestari, Edy Suryadi, Suryati, Dhonny
Hendriana, Bena GJ, H. Wuntoro, Darmo LM, David Malau SE, Marlon
Sirait, SE, Wancik Basri, Albert S. SH; Fotografer : Aries Prabowo,
Sugiarto; Perwakilan/Biro: Korlap Jakarta Barat & Prov. Banten
: David H. Marpaung ; Jakarta Barat: Ramadu Hasudungan, Anjas, RT ;
Kota Bekasi: Ramoti KS, M. Pohan, Yani SKR, JY ; Kabupaten Bekasi:
Iskandar Iqbal, Haposan S, Edy Yanto Pakpahan, R. Agah Handoko, Ade
Gunawan ; Bogor Raya: Bonteros Goklas G, David Malau SE,
Nurmansyah. AK, Adenan Manurung, Yayan Firdaus, Rimset Richard M,
Edi Fitri, Atep Eris Risnanto ; Depok: Salim Sujadi, David Malau,
SE, Gomos Alfan S ; Tangerang Selatan: Yayay Sugiarto. Karawang :
Agus Safutra, Eman ; Bandung, Jabar: Citrawijaya Lim; Sukabumi:
Edis Wijaya; Ciamis: Nendi Permana; Cirebon: Aries PS; Subang : Edy
Mulyana; LAMPUNG : Yuzaini A, Muslimin Muchtar; Lampung Barat -
Pesisir Barat : Eddy S, M Nasir; SUMSEL : Ogan Komering Ulu (OKU):
Ariyansah; SUMUT: Tapanuli Tengah : Zulfi kar Hutagalung, Zulbahri
H. (Uban); Kabupaten Tapanuli Selatan: Fernando Simamora; JAWA
TENGAH: RB. Waluyo, Sumono, Fery N; Purbalingga : Agus Pristiwanto,
Samyono; PROV. JAWA TIMUR : Surabaya: Rudi Siswanto. Probolinggo
Raya: Singgih Wijanarko, Lamongan : Munawar; Tulung Agung : Topan
Kristiantoro; Malang Raya : Bagus Yudistira, Asral L; Kediri : Drs
Rudy Priyono, Mielza Nur Syahida, Nurayati; Pasuruan Raya : Nugroho
Tatag Yuwono, Endang, A. Karim; Kota/Kabupaten Blitar: Suprianto.
Banyuwangi : Moh. Soleh, Suha Rifai, Yudi, Imam Sutikno. PROV. BALI
: Wayan S, A. Shukani Hanafi , Simson R.L (Kota Denpasar) ;
SULAWESI SELATAN : Hadi Kuswanto (Kota Makasar), Syarifudin, Rizal,
Agus Suyatin ; Layout: sugihlayout.blogspot.com,
Idris;Sirkulasi/Promosi: Damit Sutendi (Kadiv/No. HP:
081380495781), Idris Saputra, Yandi Permana; Redaksi / Tata Usaha:
Jl. Raya Hankam Mabes TNI No. 26. Bambu Apus, Cipayung, Jakarta
Timur Telp. 021 - 84311368, 021 - 84311397, Fax: 021 - 84311373.
HP: 081282204440 (Wapemred); No. Rek. Bank Mandiri: 1290075645578
a/n PT Laras Pena Nusa Indah Pers (LPNIP) Email :
[email protected], Website:
www.laraspostonline.comPercetakan: PT Temprina Media Grafi ka (Jawa
Pos Group), Bekasi (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan)
Mei 2010, saya bikin konferensi pers ten-tang akan dilakukan
pemasangan prasasti di tempat kelahiran Bung Kar-no, Jalan Pandean
IV, Surabaya. Ketika berita itu diturunkan me-dia cetak dan media
elektronika, saya mendapat kecaman dari mana-mana. Sebahagian masih
bisa dibaca di Google. Sejak awal memang saya sudah siap
meng-hadapi serangan-serangan itu. Saya memahami bahwa sejak tahun
1967 saat sejarah merujuk pada Pusat Sejarah ABRI, kota ke-lahiran
Bung Karno sudah digan-ti berdasarkan terjemahan yang salah dari
buku Cyndi Adams: Soekarno, an Autobiography as told to Cyndi
Adams.
Terjemahan yang dilakukan militer dengan kata sambutan Presiden
Soeharto itu yang di-buat dengan menyelipkan pe-sanan-pesanan
khusus untuk mendiskreditkan Bung Karno. Selain ucapan Bung Karno
bahwa ia lahir di Surabaya dalam ver-si aslinya diterjemahkan lahir
di Blitar, masih terdapat beberapa hal yang penting yang tidak ada
dalam, versi asli ditambahkan dengan tujuan menimbulkan ke-bencian
terhadap Bung Karno. Misalnya, tertulis :saya tidak bu-tuh Hatta,
Indonesia tidak butuh Hatta, saya bisa proklamirkan kemerdekaan
sendiri. Padahal
dalam versi asli tertulis: saya bu-tuh Hatta, Indonesia butuh
Hatta. Saya tidak bisa memproklamir-kan kemerdekaan sendiri. Begitu
juga tentang Sjahrir, sesuatu yang tidak ada dalam versi asli
dise-lipkan sehingga menimbulkan kebencian simpatisan Hatta dan
Sjahrir pada Soekarno yang di-gambarkan sangat angkuh.
Sejarah memang milik pe-menang. Karena itu seakan-akan sejarah
yang dikeluarkan tahun 1967 untuk menggantikan buku-buku sejarah
yang dilarang dan dimusnahkan itu mengandung kebenaran mutlak.
Generasi se-
jak 1967 yang sudah dicecoki de-ngan sejarah yang salah itu
keba-nyakan tidak kritis pada sejarah bangsanya sendiri.
Tetapi adalah seorang pelajar SMA, Nilam Zubir yang sangat
kritis. Ia membaca kembali buku Cyndi Adams dan menemukan
terjemahan buku itu tahun 2007 sebagai edisi revisi, mengakui kota
kelahiran Bung Karno itu adalah Surabaya.
Karena itu saya sudah siap menghadapi banyak suara yang
menentang saya dan menyebutkan Soekarno lahir di Blitar. Bahkan ada
yang mencemohkan sea kan-akan saya ingin mengacaukan se-jarah
Proklamator yang juga pres-iden pertama itu. Para sejarawan,
termasuk mantan Direktur sejarah Anhar Gonggong saat berdebat di
Metro TV Surabaya tentang kota kelahiran Bung Karno yakin bahwa
Bung Karno lahir di Blitar. Sedang Asvi Warman Adam menangga-pi
akan meneliti kembali di mana Bung Karno dilahirkan.
Dalam pers konferensi itu su-dah saya beberkan sebelas buah buku
saya yang terbit sebelum
tahun 1967, termasuk buku bio-graphy Bung Karno yang perta-ma
ditulis Im Yang Tjoe tahun 1933, Kamus Politik Usman Bur-han dan
Adinda 1950, ensiklo-pedia 1955, Solichin Salam 1960 yang
menyebutkan Bung Karno lahir di Surabaya, sedang buku-buku sesudah
itu merujuk pada terjemahan buku Cyndi Adams yang diterjemahkan
secara salah itu. Kini setelah semua arsip di-buka ternyata saya
yang benar!
Walau begitu saya tidak me-nyalahkan Jokowi atau penulis
pidatonya, karena saya memaha-mi betapa sulitnya meyakinkan orang
tentang pelurusan sebuah kebenaran yang sudah lama ter-tanam dalam
benak setiap orang Indonesia pada kurun waktu itu. Ketika saya
bersama wartawan senior Toto Sonata meneliti ulang tempat kelahiran
Bung Karno, di Pandean dan Lawang Seketang pun semua yang kami
tanya, ti-dak seorang pun tahu bahwa Bung Karno lahir di Surabaya,
justru di RT dan RW yang kami survey. (Penulis adalah Direktur
Soekarno Institute, Surabaya)
KEMENTERIAN Agamate ngah mempersiapkan bebe-rapa hal terkait
dengan penye-lenggaraan ibadah haji tahun 1436H/2015M yang akan
mulai dilaksanakan pada bulan Agus-tus ini. Sejumlah persiapan
terse-but di antaranya penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
(BPIH), pelunasan haji di di Bank Penerima Setoran (BPS), dan
pe-ningkatan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji.
Pada Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Agama yang
diselenggarakan Rabu, 22 April 2015, telah disepaka-ti bahwa
besaran BPIH Tahun 1436H/2015M sebesar 2.717 dol-lar AS dengan
asumsi nilai tukar 1 dollar AS adalah Rp. 12.500 maka jumlah
rata-rata yang dikenakan pada setiap jemaah haji adalah
Rp.33.962.500. Biaya tersebut tu-run sebesar 15,6% atau sebanyak
502 dollar AS dibandingkan den-gan BPIH Tahun 1435H/2014 yang
ditetapkan pada angka 3.219 dollar AS. Penetapan biaya rata-rata
BPIH pada akhirnya akan bervariasi bagi tiap jemaah haji bergantung
pada lokasi em-barkasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64
Tahun 2015 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun
1436H/2015M, besaran BPIH tertinggi dikenakan pada jamaah haji
embarkasi Ma-
kassar yakni sebesar 3.055 dollar AS, sedangkan besaran BPIH
te-rendah dikenakan pada jamaah haji embarkasi Aceh sebesar 2.401
dollar AS.
Sama seperti 2 tahun sebel-umnya, kuota jamaah haji ma-sih
mengalami pengurangan sebesar 20%. Tahun ini Indone-sia mendapatkan
kuota sebesar 168.800 jamaah haji. Kuota terse-but terdiri dari dua
jenis, yakni haji reguler sebanyak 155.200 orang dan haji khusus
seba-nyak 13.600 orang. Usulan untuk meningkatkan kuota jamaah haji
pun sebenarnya sudah diupa-yakan, namun hal ini terbentur pada
kapasitas pelayanan Pemer-intah Arab Saudi yang terbatas di tengah
proyek perluasan Masjidil Haram yang belum pasti kapan akan
terselesaikan. Rencananya para jamaah haji yang telah ter-daftar
akan di berangkatkan pada bulan Agustus 2015. Pemberang-katan tahun
ini akan diprioritas-kan bagi mereka yang belum per-nah menunaikan
haji.
Pelaksanaan ibadah haji men-datang bertepatan dengan musim
panas. Kondisi tersebut dapat mengancam kesehatan jamaah haji
karena tidak terbiasanya mas-yarakat Indonesia dengan musim panas
yang suhu terekstrimnya dapat mencapai 55 derajat celcius. Untuk
memenuhi kebutuhan pe-layanan kesehatan, maka Kepala Pusat
Kesehatan Haji, Sekretariat
Jenderal Kementerian Keseha-tan, telah melakukan sejumlah upaya
di antaranya: (a) proses proaktif dalam proses rekrutmen Tim
Kesehatan Haji Indonesia/Daerah; (b) mempersiapkan stan-dar
pelayanan mengacu pada Joint Commission International (JCI) dengan
tahap awal ber-dasar standar Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS);
(c) meng-integrasikan pembiayaan jemaah sakit/wafat dengan Jaminan
Ke-sehatan Nasional (JKN) dan mer-umuskan Coordination of Ben-e t
(COB); (d) mempersiapkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi;
(e) melaksanakan kemitraan dengan kementerian/lembaga terkait dan
organisasi masyarakat.
Di samping sejumlah persia-pan yang dilakukan, Direktur Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umrah juga tengah menin-daklanjuti
penunjukan Indonesia sebagai pilot project E-Hajj (elec-tronic
hajj) pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1436H/2015M. Menurut
keterangan Menteri Ag-ama, E-Hajj yang memanfaatkan teknologi
informasi dalam pe-layanan ibadah haji akan memu-dahkan
pendokumentasian no-mor visa dan passport. Mana-jemen
penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia didukung oleh Siskohat
(Sistem Informasi dan
Komputerisasi Haji Terpadu) se-jak tahun 1996. Siskohat
kemu-dian berkembang hingga seka-rang dengan beberapa modi kasi
mempertimbangan kekurangan yang selama ini menghambat
penyelenggaraan ibadah haji.
Sejak 2014, Kementerian Aga-ma sudah menerapkan Siskohat
generasi kedua yang semakin memberikan kemudahan dari segi proses
pendaftaran haji yang bisa dilakukan sepanjang tahun dan pemantauan
jumlah uang yang sudah disetorkan. Namun demikian, bukan berarti
Siskohat generasi kedua tidak akan me-nemui hambatan. Hambatan yang
dimaksud dapat muncul dari ke-terbatasan sarana SDM yang me-layani
dan perangkat komputer yang ada di Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota di mana proses entry data pendaftaran haji
berlangsung. Di Kantor Kemente-rian Agama Kabupaten Ban dung
misalnya, petugas pelayanan pendaftaran haji hanya ada 4 orang
dengan jatah kuota jamaah haji mencapai 2002 orang sedang-kan daf
tar antrean sudah men-capai 22 orang. Di samping itu, hanya ada 1
perangkat komputer yang digunakan untuk pendata-an. Aspek keamanan
data menjadi prioritas penting apabila hal terse-but terjadi di
beberapa daerah. (Penulis adalah:Analis Kedeputian Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet)
Menengok Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1436 H/2015
MOleh: Ika Narwidya Putri
Oleh: Peter A. Rohi
Jangan Salahkan Jokowi
Saat Walikota Surabaya Ibu Tri Risma Harini menekan tombol
peresmian. Dari kiri: Bambang Sulistomo, putra Bung Tomo yang
memimpin arak-arakan 10 kilometer membawa prasasti dari rumah saya
ke rumah kelahiran BK, Prof. Haryono Sigit, mantan Rektor ITS putra
Ibu Oetari istri pertama BK, cucu HOS Tjokroamioto, Ibu Risma, dan
Saya. Di belakang tampak Drs Tjuk Kasturi Sukiadi, seorang tokoh
reformasi di Surabaya. Di seblah kanan Pak Tjuk, Bpk Wisnu, Ketua
DPRD Surabaya.
FOTO | DOC
Ketikaprasasti itu bermalamdi rumah
saya.
FOTO | DOC
BPK menyerahkan hasil pemeriksaan BPK LKPP Tahun 2014 mendapat
Wajar Dengan Pengecual-ian (WDP) dan mengalami penurunan dari 65
Ta-hun 2013 menjadi 62 lembaga negara pada Tahun 2014.
BPK menemukan ada empat permasalahan yang ditemukan dalam
pemeriksaan LKPP Tahun 2014. Ada-pun yang menjadi pengecualian
diantaranya: (1) Pen-catatan mutasi Aset Kontraktor Kontrak Kerja
Sama (KKKS) senilai Rp2,78 triliun tidak dapat dijelaskan; (2)
Permasalahan Utang kepada Pihak Ketiga di tiga KL sebesar Rp1,21
triliun tidak dapat ditelusuri dan tidak didukung dokumen yang
memadai; (3) Permasalahan pada transaksi dan/atau saldo yang
membentuk SAL senilai Rp5,14 triliun sehingga penyajian catatan dan
sik SAL tersebut tidak akurat. (4) pemerintah belum memiliki
mekanisme pengelolaan dan pelaporan tun-tutan hukum.
BPK menyampaikan pendapat BPK atas permasala-han yang berulang
dan masih belum terselesaikan di-antaranya, (1) Pensertipikatan
tanah pemerintah pusat perlu menjadi program nasional yang disertai
dengan langkah-langkah implementasi riil; (2) Inventarisasi tanah
dan bangunan yang tidak dimanfaatkan; (3) Peny-usunan pengelolaan
kebijakan aset properti eks BPPN; (4) Penetapan kebijakan
pengaturan pembayaran cukai dan PPN hasil tembakau. (5) Pemberian
bantuan teknis pemerintah pusat atas pengalihan PBB-P2 ke
pemerin-tah daerah; (6) Peninjauan kembali peraturan dan kebi-jakan
pelaksanaan belanja akhir tahun; dan (7) penye-larasan target,
penguatan struktur permodalan, pening-katan SDM dan bisnis PDAM
dalam Program Nasional Penyediaan Air Bersih.
Laporan hasil pemeriksaan BPK ini, tentunya menun-jukkan bahwa
Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yang mengusung jargon
revolusi mental, memi-liki PR (Pekerjaan Rumah) yang harus segera
disele-saikan. Paling tidak pemerintah dapat menunjukkan kinerja
yang sama dengan tahun sebelumnya, jika tidak mampu menujukkan
kinerja yang lebih baik.
Laporan hasil pemeriksaan BPK juga menunjukkan bahwa, revolusi
birokrasi pada lembaga negara dan ke-menterian, patut dilaksanakan
segera. Melalui revolusi birokrasi, pelayanan birokrasi dapat lebih
baik, terbuka dan transparan, sehingga pelayanan publik meningkat
dan dapat mempertangungjawabkan anggaran dengan sebaik-baiknya.
Jika Pemerintahan Jokowi tidak melakukan revolusi birokrasi,
maka revolusi mental yang dicanangkan han-ya akan menjadi sebatas
jargon yang implementasinya jauh dari harapan. (***)
Tingkatkan KinerjaMelalui Revolusi Birokrasi
HUkUm 3EDISI 43/ TH II / 8 - 21 JUNI 2015
HUKUM
Jakarta, Laras Post Melihat kenyataannya, banyak sekali oknum
jaksa yang sengaja mem-perdagangkan tuntutan demi uang atau
memaksakan kekua-saannya terhadap mereka pen-cari keadilan. Salah
satu contoh kasus yang terjadi ialah oknum jaksa yang bertindak
telah men-coreng Korps Adhyaksa, justru mendapat promosi sehingga
sanksi menjadi dinilai tidak jelas.
Sekarang ini kejaksaan su-dah semakin tidak jelas semua
aturan-aturan di dalamnya. Mulai dari jenjang karir, penem-patan
jaksa, kenaikan pangkat. Bahkan, jaksa yang bermasalah memperoleh
promosi. Padahal seharusnya dihukum. Hukuman atau sanksi karena
tidak jelas, makanya ada saja perlakuan yang memalukan dari
oknum
jaksa. Jadi keberanian oknum jaksa untuk menyalahgunakan
kewenangannya selalu saja ter-jadi, kata salah seorang jaksa senior
di kantin belakang masjid Kejaksaan Agung beberapa pe-kan lalu
kepada Laras Post.
Salah seorang jaksa yang en-ggan disebutkan identitasnya mengaku
sudah keliling ditugas-kan oleh pimpinan kejaksaan. Terkait
tuntutan dari Kejaksaan Negeri Cibadak terhadap Mus-tafa
Moradaliyand bin Moradali dan Sayed Hashen Moosavipour bin Seyed
Abdollah selaku ter-dakwa kasus penyelundupan dan kepemilikan 40
kilogram narkotika jenis sabu-sabu hanya dituntut 20 tahun penjara.
Pa-dahal, di Jakarta Selatan hanya dengan kepemilikan 300 gram saja
sudah dituntut seumur hi-dup dan dihukum oleh hakim
dengan hukuman mati.Sehingga apa yang terjadi
di lingkungan Kejaksaan Ting-gi Jawa Barat Kejaksaan Negeri
Cibadak, sangat tidak men-dukung pemberantasan narko-tika. Padahal,
masyarakat saja mendukung pemberantasan nar kotika dengan mendukung
diberikannya tuntutan dan hu-kuman maksimal kepada para pelaku
kejahatan narkoba. Na-mun jika oknum jaksa sudah bermain, tidak ada
yang men-ghalangi atau melarangnya un-tuk menuntut rendah.
Untuk kasus tuntutan ter-hadap terdakwa Mustafa dan Sayed Husin
yang hanya 20 tahun penjara dengan barang bukti 40 kilogram,
menjadi ba-han pembicaraan para jaksa maupun penegak hukum dan
bahkan juga masyarakat akan
ringannya hukuman terhadap terdakwa. Semua itu karena hukuman
atau sanksi kepada oknum jaksa mulai dari Jaksa Penuntut Umum
(JPU), Kasi Pi-dum dan Kajari Cibadak, Kasi Pratut di Kejati Jabar,
Asisten Pidana Umum di Kejati Jabar, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi
dan Kepala Kejaksaan Tinggi Ja-bar, tidak jelas.
Setelah kasus kepemilikan 40 kilogram sabu-sabu, muncul ka-sus
pengurasan uang terdakwa oleh jaksa dari Kejaksaan Negeri Perak,
Surabaya, Jawa Timur. Oknum jaksa itu disebut-sebut telah meraup
uang terdakwa sebesar Rp80 juta, dan terbukti setelah melihat CCTV
disalah satu tempat. Akhirnya kasus tersebut pun terungkap ketika
didengar pembelaannya pada persidangan di PN Surabaya.
Disamping itu juga kasus 4 orang jaksa di Kejaksaan Ne-geri
Jakarta Selatan yang sengaja mengurangi tuntutan pada saat
dibacakan di Pengadilan Jakarta Selatan dari seharusnya sesuai
petunjuk Kajari buat 5 orang terdakwa tersangkut kasus 30 kilogram
daun ganja kering, dimintakan agar hakim meng-hukumnya
masing-masing 16 tahun penjara. Namun, karena ada dorongan uang
dari keluar-ga para terdakwa menjadi tun-tutan dibacakan di
pengadilan pidana penjara masing-masing 12 tahun.
Sanksi dan hukuman terha-dap para jaksa yang terlibat de-ngan
kasus Mustafa dan Sayed (Kajari Cibadak hingga Kaja-ti), kasus
jaksa di Kejari Perak yang membobol ATM terdakwa setelah dinyatakan
P21 dan 4
orang jaksa dari Kejari Jakarta Selatan, tidak jelas. Hal inilah
yang ditengarai hingga ada saja oknum jaksa yang mempermain-kan
jabatannya selaku penun-tut umum. Pimpinan Kejaksaan sudah
seharusnya mengikuti acara di Kepolisian dimana bila ada polisi
bermasalah langsung diumumkan di lapangan saat apel dan disaksikan
oleh ratusan mata oleh rekannya sesama satu intansi.
Dimana Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Jaksa Agung Muda
Pembinaan memang se-harusnya dapat berbuat banyak. Jika tidak maka
selalu ada ok-num jaksa perusak citra dan se-makin menjadi-jadi.
Entah sam-pai kapan ada ketegasan dari pimpinan di Kejaksaan untuk
para pelaku perusak citra korps Adhyaksa. (Tuti)
Jaksa Carut Marut Dalam Pemberian Hukuman
Jakarta, Laras Post - Kepa-la Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Adi
Toegarisman menyatakan, kelalaian mantan Direktur Uta-ma Perusahaan
Listrik Negara (PLN) Dahlan Iskan menyebabkan mangkraknya belasan
proyek gar-du induk di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Dahlan pun
dituduh melakukan tindak pidana korupsi proyek pengadaan gardu
induk di perusahaan pelat merah tersebut untuk tahun 2011-2013.
Uang muka sudah dicairkan, ada juga yang sudah dibayar un-tuk
termin pertama dan kedua. Dari 21 gardu induk yang diban-gun, 3
tidak ada kontrak, 5 selesai, dan 13 bermasalah, ujar Adi seu-sai
jumpa pers, di kantornya Ke-jaksaan Tinggi DKI Jakarta, Jumat
(5/6/2015).
Lebih jauh, dalam mekanisme pembayaran Dahlan juga dinilai
menyalahi aturan, Adi menegas-kan, sistem pembayaran seha-rusnya
melalui mekanisme kon-struksi alih-alih mekanisme on set atau
berdasar pembelian material. Pembayaran seharusnya sesuai dengan
sejauh mana penyelesaian pekerjaan, bukan berapa material yang
dibeli rekanan, ungkapnya.
Adi juga memastikan, uang yang sudah dikeluarkan negara melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun tak berfungsi.
Tidak ada yang tun-tas, misalnya, untuk pembangu-nan dua gardu
sudah dikeluarkan Rp30 miliar. Uang yang dikelu-arkan tidak sesuai
dengan peker-jaan, ucapnya.
Selain itu, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini juga
dituding merancang pembangu-nan gardu induk di atas 17 tanah
bertuan. Padahal, pembangunan gardu yang memakan waktu tahu-nan
harus dimulai dengan pembe-basan lahan. Kalau (proyek) mul-tiyears
bisa diizinkan kalau mas-alah tanah tuntas. Ini tidak. Dari 21 yang
dibangun, empat milik PLN sisanya tidak, ujarnya.
Atas kelalaian sebagai Kua-
sa Pengguna Anggaran tersebut, Dahlan disangka melanggar Pasal 2
Ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembe-rantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20
Tahun 2001 junc-to Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam pasal
tersebut, bos media ini dinilai telah memperkaya diri sendiri,
melawan hukum, dan meru gikan negara.
Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) perwakilan DKI Jakarta, kerugian negara aki-bat
kasus ini diperkirakan sebesar Rp 33,2 miliar.
Dahlan merupakan tersangka ke-16. Sebelumnya, Kejati DKI
Ja-karta telah menetapkan 15 tersang-ka atas kasus yang terjadi di
PT Pe-rusahaan Listrik Negara (PLN) ini. Sepuluh di antaranya telah
masuk ke tahap penuntutan dan berkas telah dilimpahkan ke Kejaksaan
Negeri Jakarta Selatan.
Kesepuluh orang tersebut di antaranya adalah Fauzan Yunas selaku
Manajer Unit Pelasana Kon-truksi Jaringan Jawa Bali (JJB) IV Region
Jawa Barat; Syaifoel Ari-ef selaku Manajer Unit Pelaksana Kontruksi
(UPK) Jaringan Jawa dan Bali (JJB) IV Region DKI Jakar-ta dan
Banten; I Nyoman Sardjana selaku Manajer Konstruksi dan Operasional
PIKITRING Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
Kemudian Totot Fregantanto selaku Pegawai PT PLN (Persero)
Proyek Induk Pembangkit dan
Jaringan (PIKITRING) Jawa dan Bali; Yushan selaku Asisten
En-gineer Teknik Elektrikal di UPK JJB 2 PT PLN (Persero); Ahmad
Yendra Satriana selaku Deputi Manajer Akuntansi PIKITRING Jawa,
Bali dan Nusa Tenggara PT PLN (Persero); Yuyus Rusyadi Sas-tra
selaku pegawai PLN (Persero) PIKITRING Jawa dan Bali; Endy Purwanto
selaku pegawai PT PLN (Persero) PIKITRING Jawa dan Bali; Arief
Susilo Hadi selaku pega-wai PT PLN Proring Jawa Tengah dan DI
Yogyakarta; dan Ferdinand selaku Direktur PT HYM.
Tanggung JawabTerkait statusnya sebagai ter-
sangka, Dahlan Iskan menyatakan menerima dan akan menjalaninya
dengan penuh tanggung jawab. Penetapan saya sebagai tersang-ka ini
saya terima dengan penuh tanggung jawab, kata Dahlan.
Dahlan mengaku sudah sejak lama tidak memantau perkemban-gan
proyek gardu induk tersebut. Untuk itu dia akan mempelajari apa
yang sebenarnya terjadi da-lam proyek tersebut. Setelah ini saya
akan mempelajari apa yang sebenarnya terjadi dengan proyek-proyek
gardu induk tersebut, kare-na sudah lebih dari 3 tahun saya tidak
mengikuti perkembangann-ya, ujarnya.
Untuk menjalani proses hu-kum, Dahlan meminta petinggi PLN agar
mengizinkan melihat dokumen yang dibutuhkan. Saya akan minta
teman-teman direksi
PLN untuk mengizinkan saya me-lihat dokumen-dokumen lama, karena
saya tidak punya satu pun dokumen PLN, tukas Dahlan.
Dahlan menyadari penetapan-nya sebagai tersangka merupakan
konsekuensi dari tugasnya sebagai direktur persero PLN. Saat itu ia
bertanggung jawab dalam peng-gunaan anggaran. Saya ambil tanggung
jawab ini karena sebagai KPA (kuasa pengguna anggaran), saya memang
harus tanggung jawab atas semua proyek itu. Ter-masuk apapun yang
dilakukan anak buah, ucap dia.
Semua KPA harus menan-datangani surat pernyataan seperti itu dan
kini saya harus ambil tang-gung jawab itu, lanjut Dahlan.
Ia mengatakan banyak ditanya penyidik Kejati DKI soal
usulan-usu-lannya untuk menerobos berbagai peraturan yang berlaku.
Saya jawab itu karena saya ingin semua proyek bisa berjalan. Saya
kemukakan pada pemeriksa, saya tidak tahan meng-hadapi keluhan
rakyat atas kondisi listrik saat itu, ujar dia.
Dahlan Iskan menegaskan bah-wa dirinya sejak dulu sudah siap
masuk penjara demi keberlangsu-ngan proyek listrik itu. Kini
ternyata saya benar-benar jadi ter-sangka. Saya harus menerimanya,
ujar Dahlan.
Hanya saya harus minta maaf kepada istri yang dulu menentang
keras saya menerima penugasan menjadi Dirut PLN, karena hi dup kami
sudah lebih dari cukup, pungkasnya. (Tuti)
Jakarta, Laras Post - Kepala Kepolisian Republik Indonesia
(Kapolri) Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengatakan ada tiga modus
pemalsuan ijazah.
Sedang kita proses, karena itu kan ada tiga modus di sana, kata
Badrodin di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, belum lama
ini.
Modus pertama, Kapolri menjelaskan, penerbitan ijazah palsu
kebanyakan dilakukan oleh perguruan tinggi yang tidak memiliki izin
dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendi-dikan Tinggi.
Kedua, ada yang tidak kuliah dapat ijazah, ada yang baru satu
semester sudah dapat ijazah. Ketiga, ada legalisasi ijazah yang
palsu atau dipalsukan, sehingga itu yang harus kita pro-ses,
katanya.
Soal menteri yang diisukan mendapatkan ijazah palsu dari
perguruan tinggi tertentu dia mengatakan, Kata siapa? Ke-marin kan
sudah dibantah, masih disebut-sebut saja. Kan beli-au sudah bantah,
saya lihat di media.
Kapolri mengatakan akan menjerat pengguna ijazah palsu ataupun
pemalsu karena melanggar Undang-Undang Pendi-dikan Nasional dan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Sesuaikan dengan pelanggaran UU, pasal apa yang di-langgar. Kan
ada UU Diknas dan UU KUHP. Ya disesuaikan pasalnya, katanya tentang
ancaman hukuman bagi pelanggar ketentuan itu. (Tim)
Jakarta, Laras Post - Anggota VII Badan Pemeriksa Keua-ngan
Achsanul Qosasi mengatakan, pihaknya menemukan potensi kerugian
negara dalam kasus dugaan korupsi pelaksa-naan jasa konsultan dan
konstruksi proyek pencetakan sawah oleh Kementerian BUMN pada
2012-2014.
Modusnya biar Bareskrim yang mengetahui itu, tapi ada cara-cara
yang tidak efektif (dalam kasus ini) yang berpotensi merugikan
negara, katanya saat ditemui di gedung DPR Ja-karta, belum lama
ini.
Ia menjelaskan, cara-cara tidak efektif yang diduga meru-gikan
keuangan negara adalah tidak adanya keterlibatan dari Kementerian
Pertanian, lokasi pencetakan sawah, dan keterli-batan Kementerian
BUMN sebagai pelaksana.
Kenapa tidak melibatkan Kementan atau dinas pertanian? Kemudian
kenapa di Ketapang, bukan di Jawa yang mudah terjangkau atau
Merauke yang merupakan tempat lumbung padi nasional. Dan, kenapa
melibatkan BUMN? Bukan pihak yang ahli dalam pertanian,
ujarnya.
Achsanul menambahkan, PT Sang Hyang Seri (SHS) dan PT Hutama
Karya (HK) sebagai penanggung jawab proyek yang ditunjuk
Kementerian BUMN juga bukan merupakan industri yang memiliki fokus
bisnis dalam pencetakan sawah.
PT SHS dan HK yang menjalankan itu tak fokus di sana, mereka
fokusnya di bisnis industri pertanian, bukan indus-tri pencetakan
sawah atau apapun namanya, katanya yang membawahi audit BUMN.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menemukan kasus pekerjaan dalam
proyek cetak sawah senilai Rp317 miliar yang tidak se-suai kontrak
serta adanya pengadaan lahan ktif di Ketapang, Kalimantan
Barat.
Pada proyek itu, SHS yang merupakan BUMN pangan menjadi
penanggungjawab proyek.
Dalam pengerjaannya, SHS dibantu beberapa perusahaan lain yakni
PT Hutama Karya, PT Brantas Abipraya, PT Yodya Karya, dan PT Indra
Karya.
Sedangkan, beberapa BUMN yang diketahui turut men-dukung
pelaksanaan proyek tersebut dari segi pendanaan di antaranya PT
BNI, PT Pertamina, PT Pelindo II, PT BRI, dan PT PGN.
Kasus tersebut diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal
3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tin-dak Pidana
Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Tim)
KASUS PENCETAKAN SAWAH
BPK Temukan PotensiKerugian Negara
Ada Tiga Modus Pemalsuan IjazahKAPOLRI
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menjawab wartawan di Istana
Negara, Jakarta
FOTO | IST
Dahlan Iskan Tersangka Proyek Gardu Induk PLN
Dari 21 gardu induk yang dibangun, 3 tidak ada kontrak, 5
selesai, dan 13 bermasalah.
MantanDirekturUtama PT PerusahaanListrikNegara(PLN)PerseroDahlan
Iskan keluar usai menjalanipemeriksaansebagai saksi di Kejaksaan
Tinggi DKI Jakarta,Kamis (4/6).
FOTO | IST
Bandung, Laras Post - Kejak-saan Tinggi Jawa barat (Kejati
Ja-bar) telah melakukan perjanjian kerja sama atau MoU (Memoran-dum
of Understanding) dengan kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Jawa Barat (BPN Kanwil Jabar) pekan lalu bertem-pat di
Hotel Horison Bandung. MoU tersebut merupakan perjanji-an kerjasama
dalam hal penegakan hukum dan penyelesaian masalah hukum di bidang
Perdata dan Tata Usaha Negara.
Perjanjian kerjasama ini bukan hanya antara Jejaksaan Tinggi
Ja-bar, akan tetapi meliputi seluruh jajaran di Wilayah Jabar
dengan Kantor BPN se Kab/Kota Jawa Barat. Acara Penandatangan MoU
tersebut dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar Feri Wibisono
beserta
jajaran bawahannya, Asisten dan Tata Usaha Negara (Asdatun),
para Kajari dan para Kasi Datun
se-Jawa Barat.Sementara dari pihak BPN di-
hadiri Kepala Kanwil Provinsi
Jabar beserta seluruh perwakilan kepala kantor BPN se- Jabar.
Ka-jati Jabar dalam sambutannya mengatakan bahwa MoU tersebut tidak
hanya terfokus terhadap per-masalahan di bidang Perdata dan Tata
Usaha Negara (Datun) dalam hal pendam pingan. Tetapi dalam beberapa
kesepakatan yang sa-ling me nguntungkan bagi kedua Instansi Negara
tersebut. MoU tersebut juga meliputi dalam hal pe negakan
hukum.
Kejaksaan bisa meminta duku-ngan dan bantuan BPN dalam hal
pelacakan aset para tersangka ko-rupsi, dan membutuhkan infor-masi
terhadap aset-aset tersebut. Kejahatan di bidang pertanahan
khususnya yang menyangkut ke-kayaan negara bisa dengan mudah untuk
dapat diselamatkan. (Tuti)
Kejati Jabar Lakukan Kerja Sama dengan BPN
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Drs. Syafriman,
S.H., M.Hum. bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar Feri Wibisono
usai penandatanganan MoU.
FOTO | IST
-
2 LarasT UtamaEdisi 43 / 8 - 21 Juni 2015
EkonomI & BIsnIs4EDISI 43/ TH II / 8 - 21 JUNI 2015
EKONOMI & BISNIS
Jakarta, Laras Post - Berkaca pada tingkat kesuksesan (success
rate) proyek-proyek infrastruktur sebelum-nya yang kurang
memuaskan, tahun ini pemerintah telah menetapkan 10 proyek
infrastruktur quickwins atau prioritas dengan total nilai ratusan
tri-liun rupiah.
Deputi Bidang Sarana dan Prasara-na Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas), Dedy S Priatna mengatakan 10
proyek ini akan men-jadi proyek percontohan (pilot project)
percepatan pembangunan infrastruk-tur lainnya. Jadi 10 proyek ini
menjadi quick wins atau diprioritaskan pemba-ngunannya pada tahun
ini, kata Dedy, belum lama ini.
Berdasarkan data resmi yang dihim-pun, secara kumulatif nilai
investasi dari 10 proyek ini lebih dari Rp220 tri-liun. Targetnya
10 proyek ini akan sele-sai pembangunannya dan akan mulai
beroperasi pada 2019. Mayoritas dari 10 proyek ini juga menggunakan
skema pendanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Dedy mengatakan pencapaian pro-ses dari pembangunan 10 proyek
infra-struktur ini akan dirapatkan setiap dua pekan sekali, dan
dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kena-pa disebut
quickwins, karena 10 proyek ini adalah proyek prioritas yang hasil
dan manfaatnya akan cepat, kita esti-masikan paling lama
pembangunan 10 proyek ini lima tahun, artinya semua selesai dalam
periode pemerintahan ini, terang Dedy.
Pemerintah juga telah membentuk fokus grup untuk memantau
pelak-sanaan proyek tersebut. Anggotanya berasal dari berbagai
instansi seperti Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pengawas Keuangan
dan Pembangu-nan (BPKP), Sekretariat Kabinet (Setk-ab) dan juga
Kantor Staf Kepresidenan. Ini juga termasuk menetapkan proyek
prioritas tahun depan, apakah masih sama ataukah akan ada
perubahan, imbuh Dedy.
Dedy mengatakan 10 proyek ini
merupakan sarana dan prasarana pen-ting untuk menumbuhkan
berbagai sektor perekonomian. Mayoritas dari 10 proyek ini adalah
proyek infrastruk-tur untuk menjamin ketersediaaan en-ergi,
konektivitas, dan juga kesehatan.
Lebih lagi, enam dari 10 proyek ini berlokasi di luar Pulau
Jawa. Dia men-gatakan pemerintah mengupayakan desentralisasi
pertumbuhan ekonomi, dengan menciptakan pusat-pusat per-tumbuhan
baru di luar Jawa.
Hingga 2019 kita targetkan, kon-tribusi luar Jawa bisa 45 persen
terha-dap terhadap Produk Bruto Nasional dari sekarang yang 42
persen. Jawa se-karang 58 persen, menjadi 55 persen, ucap dia.
Proyek listrik dan konektivitas dari proyek quickwins ini
diharapkan dapat membantu pengembangan kawasan industri pengolahan
di luar Jawa dan menambah produktivitas dengan mem-buka ratusan
ribu lapangan kerja baru.
Di kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Sofyan Djalil mengatakan fokus grup percepatan infrastruktur ini
juga akan memberikan eksibilitas dalam peru-bahan regulasi.
Seperti proyek kereta barang di Kalimantan Timur, bisa saja ada
peru-bahan Peraturan Pemerintah menge-nai ketentuan kereta umum dan
kereta khusus. Hal penting yang ditekankan adalah realisasi
pembangunan infras-truktur itu, ujarnya.
Berikut rincian 10 proyek quickwins
tersebut: Pertama adalah pembangu-nan Kilang Minyak Bontang
dengan kapasitas minimum 235 ribu per hari senilai Rp60 triliun.
Status lahan untuk proyek ini telah dinyatakan siap. Pen-danaan
proyek ini menggunakan ske-ma Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha
(KPBU). Lelang untuk penun-jukkan KPBU ditargetkan selesai pada
Desember 2015.
Kedua proyek Pengelolaan Air Mi-num Semarang Barat dengan nilai
in-vestasi Rp765 miliar. Lelang proyek ini akan dilakukan Pemkot
Semarang dengan target waktu pekan ketiga Juni 2015.
Proyek ketiga adalah Jalan Tol Balikpapan-Samarinda dengan
investa-si Rp11,4 triliun. Pembebasan lahan un-tuk proyek ini sudah
86 persen. Lelang untuk skema KPBU proyek ini ditarget-kan
September 2015.
Keempat adalah proyek revital-isasi tiga bandara berskala kecil
dan menengah. Tiga bandara ini merupa-kan proyek percontohan dari
rencana pengembangan 10 bandara. Revitalisasi tiga bandara ini
berlokasi di Bandara Raden Inten II, Lampung, Bandara Mu-tiara,
Palu dan Bandara Labuan Bajo, Komodo. Pemerintah pada awal Juni
akan memastikan tiga proyek ini akan menggunakan skema KPBU atau
mem-bentuk Badan Layanan Umum.
Proyek kelima adalah transmisi listrik High Voltage Direct
Current (HVDC) Interkoneksi Sumatera Jawa (ISJ) dengan nilai
investasi Rp20 triliun.
Finalisasi pengadaan lahan ditargetkan pada kuartal III
2015.
Proyek keenam adalah Empat ruas jalan tol Sumatera yakni
Medan-Binjai, Palembang-Indralaya, Pekanbaru-Du-mai, dan
Bekauheni-Tebanggi Besar. Nilai investasi empat ruas ini mencapai
Rp30 triliun. Pemerintah telah menyu-sun Perpres Nomor 100/2014
untuk pengerjaan empat ruas tambahan yak-ni Tebanggi Besar-Pematan
Panggang, Pematang Panggang-Kayu Agung, Palembang-Tanjung Api-Api
dan Kis-aran-Tebing Tinggi oleh PT Hutama Karya. Total pelaksanaan
proyek dela-pan ruas ditargetkan Juni 2015.
Proyek ketujuh adalah pembangu-nan Proyek Listrik Tenaga Uap
(PLTU) Batang, Jawa Tengah senilai Rp40 trili-un dengan kapasitas
2.000 MW. Pem-bebasan lahan untuk proyek ini belum 100 persen.
Segala hambatan dalam proyek ini, seperti pembebasan lahan dan
penetapan revisi izin lingkungan ditargetkan selesai awal Juni
2015.
Kedelapan proyek kereta api eks-press Bandara Soekarno Hatta
dengan nilai investasi Rp24 triliun. Pemerintah menargetkan pada
awal Juni sudah melakukan penetapan teknologi dan peralihan tanah
BMN pengadaan lahan publik.
Proyek kesembilan adalah moda Kereta Api Kalimantan Timur untuk
pengangkutan barang. Proyek ini su-dah diminati serius oleh
investor Ru-sia. Nilai investasi untuk proyek ini diperkirakan
mencapai USD3,5 miliar atau sekitar Rp4,5 triliun. Namun, saat ini
masih terjadi perundingan antara investor tersebut dengan
Kementerian Perhubungan mengenai status kereta api tersebut apakah
kereta api khusus atau kereta api umum. Penentuan sta-tus kereta
api ini beserta payung hu-kumnya ditargetkan pada awal Juni
2015.
Dan kesepuluh proyek transmisi lis-trik di Sumatera sebesar 500
kv senilai Rp35 triliun. Transmisi ini dibutuhkan untuk mengalirkan
listrik dari PLTU Sumatera Selatan ke wilayah utara Su-matera.
Awalnya proyek ini akan diker-jakan melalui penunjukkan langsung
kepada lima BUMN. Namun, karena belum adanya landasan hukum
me-ngenai penunjukkan langsung itu, akh-irnya diputuskan
menggunakan lelang dengan target Agustus 2015. (Tim)
Jakarta, Laras Post Di tengah perlambatan ekonomi indonesia,
Ketua Dewan Komisioner Otori-tas Jasa Keuangan (OJK), Mulia-man D.
Hadad optimistis industri keuangan syariah mendapatkan tempat lebih
besar. Menurutnya, sejumlah proyek-proyek pemba-ngunan yang
digencarkan peme-rintah tahun ini menjadi kesem-patan industri
keuangan syariah untuk berkembang.
Kami optimis bahwa pere-konomian domestik akan terus membaik
sejalan dengan kebija-kan pemerintah dalam memper-baiki postur skal
dan kebijakan pembangunan infrastruktur serta proyek prioritas
pemerintah lain-nya. Industri jasa keuangan sya-
riah harus dapat memanfaatkan dinamika ekonomi domestik ini dan
mengambil peran yang lebih besar dalam pembangunan nasi-onal, ujar
Muliaman dalam ke-terangan persnya pada kegiatan Aku Cinta Keuangan
Syariah (ACKS), Senin (1/6).
Muliaman mengatakan sete-lah mengalami pertumbuhan yang tinggi
pada tahun-tahun se-belumnya, memang di 2014 yang lalu sektor jasa
keuangan syariah menghadapi tantangan berupa perlambatan
pertumbuhan. Tan-tangan industri keuangan syari-ah pada 2015 juga
tidak mudah, mengingat lingkungan ekonomi global belum menunjukan
pemu-lihan yang signi kan, bahkan
menghadapi tantangan baru dari pergerakan harga minyak.
Namun perlu diingat, lanjut-nya, selama dua dekade pengem-bangan
keuangan syariah nasion-al sudah banyak kemajuan yang telah
dicapai, baik dari aspek kelembagaan keuangan syariah dan
infrastruktur penunjangnya, keahlian dan perangkat regulasi dan
sistem pengawasan, mau-pun awareness dan literasi mas-yarakat
terhadap layanan jasa keuangan syariah.
Selain itu, menurut Muliaman peran industri keuangan syariah
juga sudah mulai terlihat dalam aktivitas ekonomi masyarakat.
Perkembangan sistem keuangan syariah juga diikuti oleh aktivi-
tas ekonomi syariah yang secara timbal balik saling mendukung
seperti industri makanan, produk kosmetika dan obat-obatan halal,
fashion muslim, dan pariwisata syariah, terang Muliaman.
Data OJK mencatat, hingga akhir Desember 2014, industri
perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha
Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 163 BPRS
dengan pencapaian to-tal aset sebesar Rp 272,34 triliun atau dengan
pangsa pasar 4,88%.
Sementara jumlah pelaku In-dustri Keuangan Non Bank (IKNB)
syariah 98 lembaga di luar LKM, yang terdiri atas usaha jasa
takaful (asuransi syariah) yang mengelo-
la aset senilai Rp 22,36 triliun, di-samping usaha pembiayaan
syari-ah yang mengelola aset senilai Rp 23,29 triliun, serta
lembaga keua-ngan syariah lainnya dengan aset senilai Rp 12,86
triliun. Secara ke-seluruhan pangsa pasar IKNB Sya-riah telah
mencapai 3,93% diband-ing total aset Industri Keuangan Non Bank
secara umum.
Sedangkan Pasar Modal Sya-riah yang dikembangkan dalam rangka
mengakomodasi kebu-tuhan masyarakat di Indonesia yang ingin
melakukan investasi di produk-produk pasar modal yang sesuai dengan
prinsip dasar syariah. Hingg akhir Maret 2015, total saham syariah
yang diperd-agangkan di pasar modal syariah
mencapai nilai Rp 2.946,89 triliun, sementara sukuk korporasi
yang diperdagangkan mencapai nilai Rp 7,1 triliun dan Reksadana
Syariah sebesar Rp 11,16 triliun.
Sedangkan Sukuk Negara (SBSN) yang diterbitkan pemerin-tah
senilai Rp 208,4 triliun. Kondi-si yang dihadapi oleh pasar mod-al
syariah Indonesia sampai saat ini adalah minimnya jumlah pe-modal
yang melakukan investasi, terutama apabila dibandingkan dengan
jumlah pemodal pada sektor perbankan. Kebijakan bur-sa efek
menurunkan 1 lot menjadi 100 lembar saham diyakini akan semakin
banyak lapisan masya-rakat yang ingin berinvestasi di pasar modal.
(Tim)
Jakarta, Laras Post - OtoritasJasa Keuangan (OJK) menyepa-kati
perjanjian kerjasama dengan China Banking Regulatory Com-mission
(CBRC) selaku regulator dan pengawas industri perbank-an di Cina.
Kerjasama ini dihara-pkan agar ke depan banyak per-bankan Indonesia
bisa merambah Cina atau Tiongkok.
Penandatanganan Memora ndum of Understanding (MoU) antara OJK
dan CBRC dilakukan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad dan
Wakil Ketua CBRC Zhou Mubing di Kantor OJK Menara Merdeka,
Ja-karta, Kamis (4/6/2015).
Muliaman berharap per-bankan Indonesia tersebut bisa beroperasi
di negeri tirai bambu tersebut dengan menggunakan mata uang lokal.
Selama ini, ha-nya baru Bank Mandiri yang memiliki kantor cabang di
Cina. Intinya kita juga mendorong dan meminta Cina bisa memberikan
kesempatan yang lebih luas bagi
bank kita, kata Muliaman.Meski baru Bank Mandiri
yang melebarkan sayap hingga ke Shanghai, lanjut Muliaman, OJK
terus mendorong bagi lem-baga perbankan nasional untuk
mengembangkan dan memper-luas unit usaha keluar Indonesia,
khususnya di Cina. Saya akan dorong kepada siapa saja.Tentu terbuka
bagi siapa saja, bank pe-merintah maupun bank swasta. Tapi yang
jelas pemerintah Cina terbuka, memberikan kesempa-tan, ucapnya.
Ada beberapa klausul yang menjadi pokok kerjasama antara OJK
dengan CBRC. Mulai dari kegiatan pertukaran informasi dan
peningkatan kapasitas pen-gawasan kedua otoritas hingga saling
tukar pengalaman dalam mengawasi sektor jasa perbank-an. Muliaman
berharap, pelaksa-naan MoU ini dapat mendukung perluasan kegiatan
usaha industri perbankan Indonesia di Cina da-lam waktu dekat.
Selama ini, lanjut Muliaman, industri perbankan Cina telah hadir
di Indonesia. Menurutnya, kerjasama dengan CBRC erat kai-tannya
dengan pengawasan dan kebutuhan informasi mengenai perbankan Cina
di dalam negeri.
Dengan adanya pengawasan dan pertukaran informasi tersebut, ke
depan OJK diharapkan dapat memperoleh pro l risiko bank se-cara
utuh.
Industri perbankan Cina te-lah hadir di Indonesia sehingga
dalam rangka pengawasan dibu-tuhkan informasi tentang kinerja
kantor cabang atau anak usaha luar negeri untuk mengukur kin-erja
dan pro l risiko bank secara utuh, ujar Muliaman.
Dari sisi jumlah, kata Mulia-man, industri perbankan Cina di
Indonesia tak sebanding dengan industri bank Indonesia di Cina.
Namun, ia berharap, agar kesem-patan ini bisa dimanfaatkan oleh
industri perbankan nasional un-tuk lebih berkembang. Menurut-nya,
kerjasama ini dilandasi de-ngan semangat yang saling men-guntungkan
di kedua belah pihak.
Saat ini kita akan sepaka-ti untuk menyeimbangkan. Ya tinggal
nanti apakah mau diman-faatkan industri ini oleh kita. Dan tentu
saja selalu dilandasi dengan semangat saling menguntung-kan,
terangnya.
Muliaman mengatakan, ker-jasama OJK dan CBRC hanya mencakup
jenis usaha perbankan. Alasannya karena CBRC merupa-
kan pengawas khusus di bidang perbankan di Cina. Meski begi-tu,
ia menilai, kerja sama ini bisa menjadi peluang bagi perbankan
Indonesia memanfaatkan dengan baik sehingga mempermudah pembiayaan
bagi pembangunan di Indonesia.
Ini kerja sama dengan CBRC karena mereka cuma mengawasi bank,
jadi kerja sama bank saja. Mudah-mudahan kerja sama ini bisa
membuka kemudahan bagi keperluan terhadap dana-dana jangka panjang
terhadap infras-truktur. Kita dorong (CBRC) mer-eka untuk trade
nancing dan infrastructure, tutur Muliaman.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua CBRC, Zhou Mubing
mengatakan kerjasama bidang perbankan antara Indone-sia dengan Cina
juga dalam rang-ka memperingati 65 tahun perin-gatan kerjasama
Indonesia-Cina. Were celebrate of 65th anniver-sary of our country,
pungkas-nya. (Tim)
Jakarta, Laras Post Industrikecil dan me-nengah (IKM) terbukti
berkon-tribusi pada p e r t u m b u h a n ekonomi, men-ciptakan
lapa-ngan kerja dan bahkan turut menyeimbang-kan neraca
per-dagangan Indo-
nesia. Menteri Perindustrian, Saleh Husin pun memberikan
ungkapan, kecil-kecil cabe rawit untuk IKM di Tanah Air.
IKM juga liat, gesit dan tahan terhadap krisis. Apalagi IKM
kerajinan, kreativitas pelakunya seperti tidak habis-habis karena
bisa memadukan yang modern dan seka-ligus memodi kasi motif
berbasis budaya lokal, kata Menperin di Jakarta, belum lama
ini.
Merujuk pada de sit neraca ekspor-im-por hasil industri non
migas pada Januari tahun 2015, tercatat sebesar 0,63 miliar dol-lar
AS, di mana de sit turun 40,44 persen dibandingkan Januari tahun
lalu yang sebe-sar 1,06 miliar dollar AS.
Menperin menuturkan, upaya Kemen-perin untuk memperkecil de sit
diatas, salah satunya dengan cara memperberdayakan IKM yang
merupakan bagian penting da-lam perkembangan industri nasional.
Sam-pai saat ini, IKM menyumbang 34,56 persen terhadap pertumbuhan
industri pengolahan nonmigas secara keseluruhan.
Angka ini dapat tercapai karena dukun-gan lebih kurang 3,6 juta
unit usaha, yang merupakan 90 persen dari total unit usaha industri
nasional. Serapan tenaga kerjanya yang mencapai 10,3 juta orang,
berdampak pada meningkatnya ekonomi nasional serta mengurangi
kemiskinan.
Kemenperin mencatat, hingga 2013, IKM kerajinan jenis bordir dan
sulaman sebanyak 23.194 unit usaha dengan tenaga kerja seba-nyak
80.380 orang dengan nilai ekspor men-capai 13,59 juta dollar
AS.
Jumlah IKM kerajinan anyaman menca-pai 933.389 unit usaha dengan
tenaga kerja sebanyak 1,87 juta orang dan nilai ekspor mencapai USD
59,48 juta.
IKM kerajinan kayu sebanyak 42.302 unit usaha dengan tenaga
kerja sebanyak 124.976 orang dan nilai ekspor mencapai USD 120,04
juta.
Sementara itu, jumlah IKM gerabah & keramik hias sebanyak
34.698 unit usaha dengan tenaga kerja sebanyak 150.273 orang dan
nilai ekspor mencapai 38,11 juta dollar AS.
Sedangakan, IKM batu mulia dan perhia-san tercatat 40.774 unit
usaha yang menye-rap tenaga kerja 114.628 orang dan nilai ek-spor
mencapai 78,93 juta dollar AS. (Tim)
JALIN KERJASAMA DENGAN CBRC
OJK Dorong Perbankan Indonesia Rambah Negeri Tirai Bambu
Penandatanganan MoU antara OJK dan CBRC dilakukan Ketua Dewan
Komisioner OJK Muliaman D Hadad dan Wakil Ketua CBRC Zhou
Mubing.
FOTO | IST
OJK Optimis Industri Keuangan Syariah Semakin Berkembang
IKM Kecil-Kecil Cabe Rawit
Menperin, Saleh Husin.FOTO | IST
MENPERIN : Proyek InfrastrukturRatusan Triliun Siap
DibangunTargetnya 10 proyek ini akan selesai pembangunannya dan
akan mulai beroperasi pada 2019.
Spanduk proyek kereta api ekspress Bandara Soekarno Hatta, tahun
ini menjadi proyek prioritas pemerintah dengan nilai investasi Rp24
triliun.
FOTO | IST
-
3LarasT Utama Sabtu, 16 maret 2013 Edisi 43 / 8 - 21 Juni
2015
5 PEndIdIkan & kEBUdayaan
Seminar Politik Bahasa
Jakarta, Laras Post - Indonesia mendapatkan kesempatan terpilih
sebagai tamu kehormatan dalam Frankfurt Book Fair, yang akan
memamerkan karya sastra, musik dan kebudayaan, termasuk arsitektur
dan seni patung, ujar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan
Kebudayaan Anies Baswedan yang mendampingi kedatangan 17 wartawan
Jerman menghadap Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta,
belum lama ini
Menurut Anies, Presiden Jokowi menanggapi dengan baik atas
terpilihnya Indonesia sebagai tamu
Indonesia terpilih menjadi Guest of honour (Goh) atau
Tamu Kehormatan dalam ajang sastra dan kebudayaan berskala
internasional di Jerman bertajuk
Frankfurt Book Fair. Sebagai tamu kehormatan, Indonesia telah
menyiapkan rangkaian acara menuju Frankfurt Book
Fair. Salah satunya adalah kunjungan jurnalis Jerman ke
Indonesia.
Fair, Goenawan Mohamad dan Ketua Komite Pertunjukan dan Pameran,
Slamet Rahardjo.
Jadi tadi Presiden menyambut baik, dan Pak Presiden menjelaskan
bahwa event-event seperti ini penting. Beliau cerita pada saat
mengelola kegiatan furniture, itu 16 kali datang untuk pameran di
Jerman, tutur Mendikbud.
Ajang pameran in i akan menjadi etalase bagi dunia untuk melihat
kemajuan dunia perbukuan khususnya kesusatraan Indonesia, dan
menyediakan kesempatan bagi para penulis Indonesia untuk go
international, juga mengenalkan budaya Indonesia ke masyarakat
dunia.
Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara, namun
kebanyakan warga Jerman tidak mengetahui apapun mengenai Indonesia,
bahkan tidak tahu kalau Bali itu berada di Indonesia, ujar
perwakilan delegasi dari Jerman Claudia Kaiser.
Dalam ajang tersebut, lanjut Claudia, panitia Frankfurt Book
Fair akan menampilkan seluruh karya sastra, seni dan budaya
asal
kehormatan dalam ajang tersebut. Presiden mengatakan
kesediaannya untuk hadir dalam acara pembukaan Frankfurt Book Fair
(FBF) 2015 pada Oktober mendatang. Mendikbud menuturkan, waktu
pelaksanaan FBF 2015 juga berdekatan dengan agenda pertemuan G20 di
tahun 2015.
Ini berdempetan dengan pertemuan G20 dan UNESCO. Jadi Pak
Presiden akan datang ke pertemuan G20 dan dilanjutkan dengan
pembukaan Frankfurt Book Fair. Indonesia dapat space 2.000 meter
persegi. Itu sangat besar. Persiapannya sudah dijalankan hampir dua
tahun, ujarnya.
Mendikbud juga menjelaskan, kedatangan para jurnalis Jerman ke
Indones ia ada lah untuk membuat proyek tulisan khusus tentang
Indonesia sebagai Tamu Kehormatan Frankfurt Book Fair 2015. Mereka
akan membuat literatur tentang Indonesia dan akan disajikan dalam
Frankfurt Book Fair pada 14-18 Oktober 2015 mendatang. Para
jurnalis Jerman itu didampingi Ketua Komite Nasional Indonesia
untuk Frankfurt Book
Foto:dok
Indonesia Jadi Tamu Kehormatan Frankfurt Book Fair 2015
Jurnalis dari Jerman begitu antusias mempelajari Wayang Ajen
yang berasal dari Jawa Barat.
staf Ahli Bupati Kasi Kemasyarakatan.Acara tersebut dibuka
dengan
menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dibawakan oleh tim paduan
suara dari mahasiswa dan mahasiswi STAI Al-Aulia.
Ketua STAI Al-Aulia KH. Komarudin Adnawi dalam sambutannya
mengatakan harapannya kepada wisudawan/wisudawati yang telah lulus
untuk mengamalkan tri darma perguruan tinggi. Agar saudara terus
melakukan penelitian dilembaga pendidikan tempat saudara-saudara
membantunya demi untuk meningkatkan kualitas pendidikan,
ujarnya.
Ketua Yayasan STAI Al-Aulia, DR Hj. Hilda Ainis Syifa
mengatakan, harapannya agar para wisudawan senantiasa memiliki
fungsi yang sangat luas untuk masyarakat, cerdas, kreatif, dan
inovatif.
Kami berharap anda lebih memiliki makna dan fungsi yang luas di
masyarakat daripada sekedar legitimasi dalam hal-hal yang formal,
anda dapat menyampaikan sikap, prilaku dan akhlak dalam
menggambarkan eksibisi anda. Cerdas dalak berpikir santun dalam
bertindak, lugas dalam bekerja,
Bogor, Laras Post - Sidang senat terbuka Sekolah Tinggi Agama
Islam (STAI) AL-Aulia wisuda sarjana program strata satu (S1) tahun
akademik 2015, pada Kamis (28/5/2015) di gedung Surya Kencana
Bogor.
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Aulia ini berorientasi mencetak
insan-insan dibidang perguruan pendidikan agama islam (tarbiyah)
yang profesional dengan konteks untuk menciptakan generasi yang
amal ilmiyah dan ilmu amaliya.
Dari 130 wisudawan/wisudawati diantaranya yang akan mendapatkan
predikat gelar Sarjana Pendidikan islam (S.Pdi) tahun ini yang lima
puluh persennya adalah berprofesi sebagai tenaga guru pengajar di
tingkat SD/MI, tingkat SMP/MTs dan tingkat SMA/MA.
Dengan mengusung tema, Melalui Wisuda sarjana, kita wujudkan
lulusan yang memiliki sumber daya manusia yang memiliki kemampuan
dan keahlian dibidang pendidikan agama islam, acara tersebut
menghadirkan DR. Suprapto yang menyampaikan orasi ilmiah, Kopertais
Wilayah II Jawa Barat dan Banten, Drs. Tamami M.Ag, dan Bupati
Bogor yang diwakili oleh
Wisuda Sarjana STAI Al-Aulia Luluskan 130
Mahasiswa/Mahasiswi
Sukabumi, Laras Post - Keluarga besar SMK Nuurul Bayan
Kalapanunggal Sukabumi menggelar acara Perpisa-han Kelas XII TP.
2014/2015 di Hala-man Sekolah, Sabtu (6/6/2015). Acara yang rutin
digelar tiap tahunnya ini mengambil tema Mojang Jejaka .
Suasana haru dibalut euforia ke-ceriaan menyelimuti hampir
seribu orang hadirin yang memadati tempat acara perpisahan SMK
Nuurul Bayan. Bagaimana tidak. Sejuta kesan dan ke-nangan indah
selama 3 tahun dibangku sekolah harus dilalui. Untuk mengakh-iri
periode indah tersebut, panitia pe-nyelenggara sengaja mendesain
sebuah pagelaran yang sederhana namun tetap berkesan. Meskipun
sederhana, kami tetap berusaha memberikan hiburan dan suguhan
menarik, ucap Koordinator acara dengan penuh semangat
Rangkaian acara perpisahan dimulai dengan acara diisi oleh
pagelaran seni, diantaranya penampilan siswa yang tergabung dalam
organisasi seni siswa SMK Nuurul Bayan Kalapanunggal. Acara
perpisahan yang dipandu MC perwakilan dari alumni Smk Nuurul Bayan
itu berlangsung menarik. Se-jumlah guru, beserta tamu undangan
gemuruh tepuk tangan hadirin.Sementara itu, ucapan
terimakasih
juga disampaikan oleh perwakilan siswa kelas XII. Kami
mengucapkan terimaka-sih dari hati yang paling dalam kepada
Bapak/Ibu guru, Kami juga haturkan maaf, jika selama ini berbuat
salah.
Hingga berakhirnya seluruh rang-kaian acara, pagelaran
perpisahan Tahun Pelajaran 2014- 2015 ini berjalan lancer.
(Idr/Afr)
tampak hadir. Dalam sambutannya, Kepala Seko-
lah SMK Nuurul Bayan Kalapanunggal , Drs. H. Deden Saepudin
mengucapkan rasa terima kasih kepada guru yang telah mendidik
siswa. Kepada siswa yang telah menyelesaikan masa bela-jarnya.
Kepala Sekolah SMK Nuurul Bayan Kalapanunggal juga menyampaikan
pesan. Selamat berjuang di masyara-
kat, di kehidupan yang sebenarnya. Mudah-mudahan kalian semua
lulus 100%. Ambil yang baik selama masa sekolah, dan tinggalkan
yang buruk, ujar Kepsek SMK Nurul Bayan.
Pesan serupa juga disampaikan dewan guru yang diwakili oleh
Dida. Pergilah mengejar cita-citamu anakku. Kami harap, 10-15 tahun
mendatang, kalian kembali sebagai seorang yang sukses, ucap Dida
yang disambut
Jakarta, Laras Post - Para pendiri bangsa telah memilih bahasa
sebagai fondasi dalam membangun keindonesiaan. Karena bahasa adalah
benang pengikat yang paling fundamental dalam membangun
keindonesiaan. Maka untuk mengawal bangsa harus dimulai dari
bahasanya.
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Mahsun, merasa
bangga dengan terpilihnya Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional.
Karena bahasa nasional tidak akan tercipta tanpa adanya kesadaran
dan perjuangan keindonesiaan dari pendiri bangsa kita terdahulu,
katanya dalam Seminar Politik Bahasa, bertema Mengawal Bangsa Besar
dengan Berawal Bahasa di Jakarta, Kamis (4/06/2015) lalu.
Mahsun menambahkan, para pendiri negara menyadari dengan bahasa
dapat menyatukan rakyat Indonesia dengan banyaknya suku dan bahasa
daerah yang tersebar di 17.000 pulau di Indonesia.
Ia juga menyampaikan agar seminar ini dapat menghasilkan rumusan
kebijakan mengenai kebahasaan yang akan digunakan di masa
mendatang. Semoga masyarakat akan lebih percaya diri menggunakan
Bahasa Indonesia, dan tidak menutup diri untuk mempelajari bahasa
asing, ujar Mahsun.
Mahsun, mengatakan seminar tersebut diselenggarakan dalam rangka
70 tahun lahirnya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dengan
penyelenggaraan ini diharapkan peserta dapat merumuskan kembali
kebijakan penanganan kebahasaan dan kesastraan, paling tidak untuk
beberapa tahun ke depan, merujuk pada seminar sebelumnya yang
diselenggarakan pada tahun 1975 dan 1999.
Dalam paparannya Mahsun mengatakan, jika dicermati isi sumpah
pemuda terdapat pengakuan untuk bertanah air satu dan berbangsa
satu. Tapi karena ada realitas kebinekaan dalam bahasa lokal, yaitu
659 bahasa lokal (data penelitian Badan Bahasa sampai tahun 2014)
maka dibuat dengan pernyataan menjunjung tinggi bahasa persatuan
bahasa Indonesia bukan berbahasa satu bahasa Indonesia.
Di tempat yang sama, Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan,
Sugiyono selaku ketua panitia menjelaskan, tonggak politik bahasa
adalah adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. UU tersebut
menampung aspirasi utama rumusan seminar politik bahasa sebelumnya.
Dan kondisi terkini, adanya tantangan yang tertuang pada pasal 44
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tersebut mewajibkan pemerintah
Indonesia mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa
internasional.
Seminar politik bahasa ini juga dimaksudkan menyikapi tantangan
baru, selain untuk melengkapi rumusan dua seminar politik bahasa
sebelumnya, juga menyisir kembali hal-hal yang perlu dicantumkan
dalam arah kebijakan nasional dalam membina, mengembangkan, dan
melindungi bahasa dan sastra.
Ada sembilan pemateri utama dalam seminar itu dan diikuti oleh
253 peserta yang berasal dari para pangambil kebijakan pemerintahan
dan kalangan pakar, pendidik (dosen dan guru), sastrawan,
budayawan, pemuda, dan peminat serta pemerhati bahasa dan sastra.
(Tim)
STIE Adhy Niaga Bekasi Dibekukan
Bupati Sukabumi dr.Sukmawijaya, MM, Foto bersama kepsek SMk
Nuurul Bayan drs. h. deden Saepudin S.Pd.SE.M.Si, dan para guru SMk
Nuurul Bayan,
Pelepasan Kelas XII SMK Nuurul Bayan
Foto:dok
Para senat bersiap akan melantik para
wisudawan/wisudawatiFoto:YAYAN
Acara kompoi Mercing band gBk SMk Nuruul bayan detik-detik
penyerahan Murid kepada Para orang