-
Website : www.laraspostonline.com Rp. 5.000 (luaR Kota +ongKos
KiRim )
Penerbit: PT. LARAST PENA NUSA
INdAh PERS
13 - 26 oKtobeR
2014edis
i 26
tH. 1
email : [email protected]
Tegakkan Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat
Fb: laras post
tWeet : @laraspost
Bekasi, Laras Post - Dugaan perkara korupsi pembangunan Islamic
Center Kabupaten Bekasi, oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat
mendapat sorotan. Berbagai elemen masyarakat meminta Kejati Jabar
tidak tebang pilih dalam mengusut perkara tersebut.
Ketua investigasi Badan Independen Peneliti (BIP) Harta Kekayaan
Pejabat dan Pengusaha RI, Muhammad Yudi mengatakan, Kejati Jabar
terkesan tebang pilih dalam melakukan pengusutan dugaan perkara
Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pembangunan Islamic Center.
Pasalnya hingga kini, kata Yudi, penyidik Kejati Jabar hanya
menetapkan 2 tersangka, yakni kontraktor berinisial IG dan P.
Sementara pembuat kebijakan dan seorang pengusaha yang diduga
berada dibalik kedua tersangka itu, hingga kini statusnya masih
sebagai saksi.
Menurutnya, dugaan perkara korupsi Islamic Center, tidak cukup
berhenti pada kedua tersangka, Kejaksaan harus mampu mengungkap
keterlibatan pihak lain, misalnya pembuat kebijakan pada dugaan
perkara korupsi tersebut.
Selain itu, kata Yudi, ada kontraktor besar yang turut
mengerjakan proyek Islamic Center itu, namun hingga kini baru
sebatas dimintai keterangan oleh penyidik Kejati Jabar.
Keterlibatan kedua tersangka pada, dugaan perkara korupsi Islamic
Center, tidak berdiri sendiri. Tapi juga ada pihak lain di
belakangnya, terang Yudi, Jumat (10/10/2014) di Cikarang
Bekasi.
Ia menyatakan, jika Kejati Jabar tidak dapat mengungkap
keterlibatan pihak lain pada dugaan perkara korupsi tersebut, lebih
baik Kejati melepaskan kedua tersangka yang kini menjadi tahanan
kejaksaan itu. Lepaskan saja kedua tersangka, jika penyidik Kejati
tidak mampu mengungkap peran pihak lain pada dugaan perkara korupsi
Islamic Center, ujarnya
Terkait Dugaan Tipikor Islamic Center, Publik Minta Kejati Jabar
Tidak Tebang Pilih?
.Berita Bersambung hal 7....
Kementerian Agraria Sebuah Solusi Atasi Masalah Agraria
Mabes TNI Gelar Penghargaan Inovasi Panglima TNI
Pembentukkan Kementerian Agraria dinilai akan dapat
menjadi solusi dalam mengatasi masalah agraria
yang selama ini terus terjadi tanpa dapat diatasi secara
tuntas.
Jakarta, Laras Post - Usulan sejumlah pihak kepada Joko Widodo
untuk membentuk Kementerian Agraria pada kabinet yang akan
dibentuk, nampaknya akan membuah hasil. Pasalnya calon presiden
terpilih itu, disebut-sebut setuju untuk membentuk kementerian yang
akan mengurus masalah pertanahan itu.
M e n a n g g a p i p e m b e n t u k k a n Kementerian Agraria
pada Kabinet Jokowi-JK, Ketua DPW National Corruption Watch (NCW)
DKI Jakarta, C Herry SL menyebutkan, masalah agraria perlu mendapat
perhatian pemerintahan kedepan. Pasalnya masalah agraria cukup
krusial dan melibatkan banyak pihak. Sangat tepat jika pemerintahan
Jokowi JK membentuk Kementerian Agraria untuk mengatasi berbagai
masalah agrarian, ungkapnya.
Menurutnya, salah satu problem pokok agraria adalah masalah
tanah terlantar yang hingga kini belum terselesaikan. Untuk
menyelesaikan masalah tanah terlantar, presiden terpilih perlu
membentuk Kementerian Agraria, ujarnya, Minggu (11/10/2014) .Berita
Bersambung hal 7....
di Kantornya di Jakarta.Lebih lanjut, C Herry SL mengatakan,
demikian juga masalah pelaksanaan reforma agraria yang hingga
kini belum dapat dilaksanakan secara tuntas, setelah lebih dari 10
tahun, akan relatif mudah untuk dilaksanakan melalui Kementerian
Agraria.
Pres idium Bar isan Revolus i Mental (Bararemen), Gideon Wijaya
Ketaren menyebutkan, pemerintahan Jokowi-JK, akan semakin mendapat
kepercayaan dan dukungan rakyat,
jika mampu mengelola tanah telantar dan mengalokasikan
sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sesuai amanat Pancasila dan
UUD 1945.
Menurut kami salah satu persoalan dalam tanah telantar adalah
kurangnya k e s u n g g u h a n d a n k u r a n g n y a pemahaman
jajaran BPN RI terutama di daerah mengenai hukum yang mengatur
tanah terlantar ini. Penegakan hukum tanah terlantar membutuhkan
kebulatan tekad, ketegasan dan manajemen yang baik mulai dari
pusat
sampai daerah, kata Gideon, Sabtu (4/10/2014) di Jakarta.
Gideon menyatakan, keberhasilan program landreform di berbagai
negara yang menjalankan kesungguhan dan managemen yang baik dalam
mengelola tanah telantar dan menjalankan reforma agraria,
semestinya menjadi pelajaran bagi Indonesia. Kita bisa belajar dari
keberhasilan, Jepang, Taiwan, Vietnam dan China, tegasnya.
Pasuruan , Laras Pos t - Perusahaan rokok ditengarai i l l e g a
l k i a n m a r a k d i pinggiran wilayah Kabupaten Sidoarjo. Rokok
i l legal selain kemasannya banyak meniru rokok resmi yang sudah
terkenal, biasanya pada bungkus rokok illegal tersebut dilapisi
dengan pita cukai
palsu. Atau pita cukainya tidak sesuai dengan peruntukannya.
Bahkan banyak pula yang tanpa pita cukai sama sekali.
Perkembangan perusahaan rokok illegal ini sudah sangat memprihat
inkan. Se la in merugikan negara dengan tidak membayar pajak juga
kandungan tembakau serta
n ikot innya amat sangat membahayakan konsumen mengingat tidak
mendapat pantauan serta pembinaan resmi dari instansi dan dinas
terkait yang menangani masalah rokok dan tembakau.
Pantauan Laras Post di Dusun Klutuk, Desa Kedung R e j o , K e c
a m a t a n J a b o n
Peredaran Rokok Illegal Menjamur, Kesehatan Konsumen
Terancam
Jelang Pelantikan Presiden Kapolri Kumpulkan KapoldaJakarta,
Laras Post - Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden
terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, Kepala Kepolisian Republik
Indonesia, Jenderal Sutarman akan mengumpulkan Kapolda, Wakapolda,
dan Kapolres seluruh Indonesia.
Kapolri Jenderal Sutarman mengung-kapkan, para Kapolda,
Wakapolda, dan Kapolres seluruh Indonesia, sesungguhnya dikumpulkan
merupakan kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Ia menyatakan, pertemuan itu akan dimanfaatkan pihaknya untuk
memberikan pengarahan pada para Kapolda dan Kapolres. Pengarahan
itu diketahui berkaitan dengan pengamanan masing-masing wilayah.
Arahan saya untuk menjaga situasi keamanan menjelang pelantikan
Presiden, khususnya menjelang akhir tahun, ujar Sutarman Kamis
(9/10/2014) di Mabes Polri, Jakarta
Kapolr i mengungkapkan, terkai t pengamanan pelantikan Presiden
dan Wakil Presiden 2014-2019 yang akan digelar di Kompleks
Parlemen, Senayan, Jakarta, pihaknya sudah menyiapkan segenap
personelnya.
.Berita Bersambung hal 7....
Saat Laras Post hendak melakukan konfirmasi, Selasa (7/10/2014)
pemilik tidak berada di tempat. Sampai berita ini di turunkan belum
ada penjelasan dari pemilik rokok illegak tersebut.
In formas i d ipero leh wartawan dari warga setempat dan
menemukan bukti rokok yang di kelola oleh H Mursid. Dari dua jenis
merek rokok yaitu Gudang Semen dan Gudang Mas .
K e d u a m e r k r o k o k itu sudah beredar luas di
masyarakat, maka sudah selayaknya aparat yang berwenang segera
menindak lanjuti peredaran rokok illegal tersebut.
.Berita Bersambung hal 7....
.Berita Bersambung hal 7....
2014 ini, juga dimeriah d e n g a n p e n a m p i l a n penyanyi
legendaris, Iwan Fals. Bahkan Panglima TNI Jenderal Moeldoko sempat
naik pentas untuk bernyanyi bersama Iwan Fals. Selain itu, tampil
juga Fitri Carlina, Youbi sister dan penampilan jogged dari
TNI.
Jakarta, Laras Post Mabes T N I m e n y e l e n g g a r a k a n
penghargaan inovasi Panglima TNI tahun 2014. Penyerahan p e n g h a
r g a a n l a n g s u n g dilakukan oleh Panglima TNI Jenderal TNI
Dr. Moeldoko didampingi Kepala S ta f Angkatan beserta para pejabat
teras TNI, pada Ahad malam (12/10/2014) di Mabes TNI
Cilangkap, Jakarta. P e n g h a r g a a n i n o v a s i
Panglima TNI tahun 2014 yang diadakan untuk pertama kalinya ini,
diselenggarakan oleh Mabes TNI beker ja sama dengan CIS School of
Innovation dan Yayasan Planet Inovasi.
M a l a m p e n g h a r g a a n inovasi Panglima TNI tahun
Kabupaten Sidoarjo membuka usaha rokok yg ilegal tanpa ijin.
Rokok yang di produksi oleh PR. Gudang Mas dan PR. HM. Bersatu.
Dua usaha produksi ini, hanya 1 nama perusahaan yang memiliki
ijin produksi. Perusahaan rokok yang berada di dusun Klutuk desa
Kedung Rejo Kecamatan Jabon ini disinyalir telah merekayasa untuk
mensiasati pajak cukai dengan ijin palsu dan cukai palsu.
PR. Gudang mas milik N u r d i n m e m i n j a m k a n nama
usahanya kepada H Mursid atau yang dikenal (Mbah Ruddin). Mbah
Rudin menjalankan usaha dengan cara yang illegal, menggunakan nama
dan ijin dari perusahaan rokok orang lain yang tidak dibenarkan
secara hukum.
.Berita Bersambung hal 7....
Untuk Kemakmuran Rakyat. Menyongsong Pemerintahan Jokowi-JK,
pada Rabu (8/10/2014) di Menteng, Jakarta Pusat mengatakan, kedua
RUU itu hendaknya segera disahkan oleh DPR. Pasalnya, kasus tanah
di Indonesia hingga saat ini belum mampu terselesaikan karena
ba-nyaknya tumpang tindih peraturan yang mengurusi kasus tanah.
Jakarta, Laras Post - Badan Pertanahan Nasional (BPN) mendesak
DPR agar segera mengesahkan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) yakni
RUU tentang pertanahan dan RUU tentang Penghormatan Masyarakat
Pengakuan Hukum Adat.
Kepala Pusat Hukum dan Humas BPN, Kurnia Toha, dalam sebuah
diskusi bertajuk Dialog Agraria: Tanah
BPN Desak DPR Sahkan RUU Pertanahan
foto: DoK
foto: ISt
foto: ISt
Sekretaris Utama BPN RI, Syuhaeli Syam saat diwawancarai awak
media.
kepala Humas dan Hukum BPN RI, Kurnia toha
Kemasan rokok yang diduga ilegal.
Kapolri Jenderal Pol. Sutarman
Musisi Iwan fals bersama Panglima tNI Jenderal Moeldoko.
foto: DoK SUgIH
foto: DoK SUgIH
foto: ISt
foto: ISt
Islamic Center Kabupaten Bekasi
-
2 LarasT Utamaedisi 26 / tH i / 13 - 26 oKtobeR 2014
Polkam
Wartawan LARAS POST dalam melaksanakan tugasnya di lapangan
dibekali dengan Id Card, dan namanya tercantum dalam BOX Redaksi
serta menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.
Redaksi LARAS POST menerima aspirasi pembaca melalui SMS ke
nomor 081213523457 Aspirasi boleh berupa kritikan terhadap
pemberitaan, keluhan tentang pelayanan instansi pemerintah maupun
swasta, maupun komentar tentang masalah yang sedang berkembang di
tengah masyarakat.
Penerbit: PT. LARAST PENA NUSA INdAh PERS
SK. KEMENKUMhAM NO: 50801.Ah.01.01. 2013
NPWP : 03.312.240.9-009.000
Dewan Pembina: Mayjend TNI (Purn) H. Hendardji Soepandji,
Brigjend Pol (Purn) Drs Zainuri Lubis, HM. Jazari (Ketum PPLB);
Dewan Penasehat: H. Sofyan Abdurrahman, Mayjen TNI (Purn) DR. H.
Syamsu Djalal, SH, MH, Peter Arruhi, Hornaedi, SH, Arnold Siahaan,
SH, Achmad Rodji AS; Pemimpin Umum / Pemimpin Redaksi / Penangung
Jawab: C. Herry SL; Wakil Pemimpin Redaksi: Akram SM, SH; Pemimpin
Perusahaan : T Susilawati; Wakil Pemimpin Perusahaan : Eko
Sugiarto; Redaktur Pelaksana : Akram, SM, SH; Dewan Redaksi : H.
Erekson S.Sos, Binsar Sihombing, Asmuni CH. Haesy, A. Puja, HM.
Nursin, HR; Firman Kelana, Akram, SH, Drs. Syaiful Nazar; Mabes
Polri, KPK dan Polda Metro Jaya : C. Herry SL, Binsar S; Dispenad :
C. Herry SL, Akram, SM, SH; MenkoKesra: S. Lestari. Manager Iklan:
Sugiarto; Staf Redaksi: Titiek Harum, S.Pd, Erlangga, Djoko
Ruwahono, Drs. Erwan HMZ, Liogu Mr. Lexy, Tuty Sulistyowati, H.
Bardan, Adenan Wijaya Kusuma, Sugih, Maslim, Edwin RN, Maria, S.
Lestari, Edy Suryadi, Suryati, Dhonny Hendriana, Bena GJ ;
Fotografer : Aries Prabowo; Perwakilan/Biro: Biro Kota Bekasi:
Ramoti KS, M. Pohan; Biro Kabupaten Bekasi: Haposan S, Edy Yanto
Pakpahan, R. Agah Handoko; Biro Bogor Raya: David Malau,
Nurmansyah. AK, Turman. BB, Ponres, Adenan Manurung, Bonteros
Goklas G, Ihsan Busyaeri, Hendra Isnandang, ; Biro Depok: Salim
Sujadi, David Malau, Ayus S.; Biro Karawang : Agus Safutra; Biro
Bandung, Jabar: A. Bernardictes, Citrawijaya Lim; Biro Sukabumi:
Edis Wijaya, Gum Gum Gumilang; Biro Ciamis: Nendi Permana; Biro
Cirebon: Aries PS; Biro Subang : Edy Mulyana; Perwakilan Jawa
Tengah : Sumono, Fery N; Jawa Timur; Surabaya: Rudi Siswanto, Moch.
Andrik Lesmana. Biro Gresik Raya: Eko Bayu Aji, Probolinggo Raya:
Sudarsono, Biro Lamongan : Munawar, Biro Malang Raya : Mohamad
Saroni, Bagus Yudistira; Biro Tulung Agung: Topan Kristiantoro;
Biro Kediri : Drs Rudy Priyono, Mielza Nur Syahida, Nurayati; Biro
Blitar: Edi Purwoko. Biro Pasuruan Raya : Nugroho Tatag Yuwono,
Perwakilan Prov. Bali : Wayan S; Biro Kabupaten Tapanuli Selatan:
Fernando Simamora; Layout: sugihlayout.blogspot.com, Idris;
Sirkulasi/Promosi: Damit Sutendi (Kadiv), Idris Saputra, Yandi
Permana; Redaksi / Tata Usaha: Jl. Raya Hankam Mabes TNI No. 26.
Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur Telp. 021 84311368, 021 -
84311397, Fax: 021 - 84311373. HP: 081282204440 (Wapemred); No.
Rek. Bank Mandiri: 1560000794935, 1290010193593.
Email : [email protected], Website:
www.laraspostonline.com Percetakan: PT Temprina Media Grafika (Jawa
Pos Group), Bekasi (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan)
Jakarta, Laras Post - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie, menjamin tak ada lembaga yang
ingin menghambat proses pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan
presiden dan wakil presiden terpilih.
Jimly usai bertemu pimpinan MPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI,
Jakarta, Kamis (9/10/2014) mengatakan, jika ada rumor yang menyebut
ada lembaga negara ingin menghambat pelantikan presiden dan wakil
presiden terpilih itu tidak mungkin.
Jimly Asshiddiqie meyakini proses pelantikan Presiden dan Wakil
Presiden, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, pada 20 Oktober mendatang
akan berjalan lancar. Kalau lembaga negara tidak mungkin ingin
menghambat proses pelantikan presiden-wapres karena menjalankan
agenda resmi ketatanegaraan, tapi kalau ada pernyataan itu bisa
saja, katanya.
Ia menjelaskan, DKPP sebagai bagian dari penyelenggara pemilu
melakukan konsultasi dengan MPR RI karena ingin memastikan
pelantikan Presiden dan Wakil Presiden berjalan lancar.
Kekhawatiran masyarakat yang muncul hanya dinamika yang muncul pada
proses pemilihan pimpinan MPR dan DPR, katanya.
Jimly juga menegaskan, jika ada rumor yang menyebutkan akan
menurunkan presiden dalam masa jabatannya, hal itu sangat sulit
dilakukan.
Menurutnya,, sistem politik di Indonesia adalah presidensial
yang sudah kuat sehingga tidak bisa begitu saja presiden dihambat
dan diturunkan dari jabatannya. Sistem presidensial di Indonesia,
kata dia, memang mengatur adanya pemazkulan dalam UUD 1945, tapi
usulan dan proses itu sangat sulit dilakukan.
Ia juga menilai terbelahnya kekuatan politik nasional saat ini,
bagus bagi kehidupan ketatanegaraan. Dia mengatakan, terbelahnya
kekuatan politik itu justru akan mendorong fungsi parlemen dan
pemerintahan semakin efektif.
Menurut Jimly, kedua pihak (parlemen dan pemerintah) akan
berlomba-lomba bekerja secara maksimal demi kepentingan rakyat dan
dengan sendirinya akan mencari simpati rakyat. DPR akan mempunyai
kekuatan yang lebih efektif mengontrol jalannya pemerintahan. Di
sisi lain, pemerintah akan berlomba-lomba mencari simpati rakyat,
jelas dia.
Pada bagian lain, Jimly mengatakan publik telah mengetahui
keberadaan DPD juga penting untuk menyeimbangkan dua kekuatan
politik yang terbelah itu. Hal itu tercermin dalam proses pemilihan
Pimpinan MPR beberapa waktu lalu.
Saat ini, ada dua koalisi tercipta dalam perpolitikan nasional,
antara lain partai-partai Koalisi Merah Putih yang menyatakan
sebagai oposisi pemerintah dan partai-partai Koalisi Indonesia
Hebat selaku pihak propemerintahan Jokowi-JK.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi optimistis Majelis
Permusyawaratan Rakyat akan melantik Presiden dan Wakil Presiden
terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla pada 20 Oktober mendatang. Saya
yakin dilantik. Pastilah MPR akan melantik, MPR kan orang-orang
besar dan hebat, kata Gamawan.Mitra Politik
Pada pertemuan tersebut, pimpinan MPR RI hadir secara langkap
yakni ketua Zulkifli Hasan yang didampingi empat wakilnya, EE
Mangindaan, Mahyudin, Hidayat Nur Wahid, dan Oesman Sapta
Odang.
Sementara itu, mantan juru bicara Tim Pemenangan Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden RI Joko Widodo-Jusuf Kalla, Khofifah
Indar Parawansa, mengatakan bahwa hubungan kubu Koalisi Merah Putih
dan Koalisi Indonesia Hebat di parlemen adalah sebagai mitra
politik.
Oleh karena itu, diingatkan untuk tidak saling menjegal dalam
membangun kebijakan untuk masyarakat pada masa mendatang. Posisinya
(Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat) adalah mitra,
bukan justru saling menegasikan satu sama lain, ujarnya.
Khofifah menyatakan, Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi
Indonesia Hebat (KIH), yang ada di DPR serta MPR, ke depan harus
berjalan bersama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan mendasar
rakyat.(tim)
Jakarta, Laras Post - Presiden hadir bersama Ibu Negara Hj Ani
Bambang Yudhoyono serta Wapres Boediono dan Ibu Herawati. Parade
upacara diikuti jajaran tiga angkatan TNI dan Polri, organisasi
kepemudaan, gerakan pramuka, serta pelajar. Tampil pula paduan
suara pelajar SMA dari beberapa sekolah di Jakarta.
Seusai upacara, SBY dan Ibu Ani meninjau diorama yang terletak
di Museum Pancas i la Sakt i , d i depan lapangan upacara. Diorama
menggambarkan peristiwa Gerakan 30 September, berbentuk
miniatur-miniatur dari penculikan para jenderal dan perwira
menengah TNI, proses pemasukan jenazah ke dalam sumur,
pengangakatan jenazah, hingga tertembaknya Ade Irma Suryani
Nasution.
Turut hadir Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi
Silalahi, Seskab Dipo Alam, Mendikbud Mohammad Nuh, dan Wakil
Menteri Agama Nasaruddin Umar. Tampak pula Gubernur DKI Jakarta
Joko Widodo, sejumlah duta besar
negara-negara sahabat, dan 560 anggota DPR, DPD, dan MPR RI yang
akan dilantik siang nanti.
U p a c a r a d i b u k a d e n g a n mengheningkan cipta untuk
mengenang jasa pahlawan revolusi, upacara dilanjutkan dengan
pembacaan teks Pancasila oleh Ketua DPD RI Irman Gusman. Berikutnya
pembacaan UUD 45 oleh Ketua MPR Sidarto Danusubroto, kemudian
pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie.
Acara ditutup dengan pembacaan doa oleh Wakil Menteri Agama
Nasaruddin Umar.
SBY Puji Paduan Suara Siswa Paduan suara pelajar yang
bertugas
dalam upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen
Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur, mendapat
kejutan istimewa. Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memuji
penampilan mereka.
Usai upacara, Presiden mendatangi paduan suara yang ditempatkan
di dekat lapangan upacara. SBY didampingi Wapres Boediono, Ketua
MPR Marzuki Alie, presiden terpilih periode 2014-2019, Joko Widodo
serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad
Nuh.
Presiden mendengarkan dua buah lagu, yakni Gugur Bunga dan
sebuah lagu ciptaan SBY, Untuk Bumi Kita, yang dinyanyikan paduan
suara siswa. Semua bagus, musik bagus, penyanyi bagus, suaranya
bagus, beat-nya bagus, ujar SBY memuji paduan suara.
Pada kesempatan itu, Presiden juga bercerita kepada segenap
hadirin bahwa lagu tersebut diciptakannya empat
tahun yang lalu di kota Oslo, Ibu Kota dari Norwegia, tepatnya
saat konferensi perubahan iklim.
Dalam lagunya, SBY ingin berpesan bahwa meles tar ikan hutan dan
lingkungan sekitar perlu dilakukan agar bumi kita bisa dapat terus
terjaga. Mudah-mudahan anak-anak Indonesia ingat, kita harus
menyelamatkan Indonesia, dunia, Tanah Air kita, bumi kita agar di
masa yang akan datang bisa terus lestari, pesannya.
Paduan suara yang dipuji SBY tersebut berasal dari
sekolah-sekolah di Jakarta. Di antaranya adalah SMA Negeri 78
Kemanggisan Jakarta, SMA Negeri 34 Pondok Labu Jakarta, SMA Negeri
49 Jagakarsa, SMA 3 Penabur, dan SMA Negeri 39 Cijantung
Jakarta.
Para pelajar yang merupakan anggota
paduan suara di sekolahnya ini telah di karantina dan
mendapatkan pelatihan di wisma Kementerian Sosial (Kemensos) di
Jalan Dewi Sartika Cawang selama enam hari.
Swary, siswa kelas XII SMAN 34, salah satu anggota paduan suara
tersebut mengatakan, mereka menyanyikan enam lagu, yakni Gugur
Bunga, Untuk Bumi Kita yang diciptakan SBY, Bangun Pemudi Pemuda,
Garuda Pancasila, Syukur, dan Pada Pahlawan. Kami latihan di
karantina selama enam hari di Depsos, akunya.
Ia juga bercerita, anggota paduan suara itu terdiri dari sekira
150 orang dari SMAN 34 sebanyak 31 orang, SMAN 78 sebanyak 32
orang, SMAK 3 Penabur 31 orang, dan SMAN 49 serta SMAN 39 sekitar
30 orang. (sg/damit)
tak Ada Pihak Yang Dapat Menjegal Pelantikan Jokowi-JK SBY
Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi inspektur upacara pada
Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti,
Lubang Buaya, Jakarta Timur, Rabu (1/10) pukul 08.00 WIB.
Peringatan tahun ini mengambil tema Penguatan Nilai-nilai Pancasila
untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi.
foto: DaMIt
Jakarta, Laras Post Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)
meminta elit politik untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan
negara, serta mengekang kehendak berdasarkan kebutuhan kelompok
atau golongan yang justru kontraproduktif bagi kepentingan
bangsa.
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mengatakan, pihaknya merasa
prihatin atas kegaduhan politik yang terjadi belakangan ini dan
berharap kondisi itu secepatnya diakhiri. Kalau kegaduhan politik
tidak selesai-selesai, yang jadi korban rakyat juga, ujarnya, Jumat
(10/10/2014) di Jakarta.
Ia menilai, saat ini yang berkembang prilaku elit menunjukkan
sikap politik menang-menangan sehingga menjadi kotra produktif bagi
pembangunan yang akan dilakukan bangsa ini.
Said Aqil mencontohkan, salah satu contoh yang menunjukkan sikap
elit politik menciptakan kontra produktif itu, terlihat dari
anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah
yang menurun. Itu merupakan indikasi bahwa kegaduhan politik sudah
tidak sehat dan mengganggu perekonomian, terangnya.
Pihaknya khawatir jika kondisi ini berlarut-larut akan berdampak
pada kenaikan harga kebutuhan pokok, yang pada akhirnya pasti akan
menyusahkan masyarakat, terutama kalangan bawah.
Menurutnya, dalam kondisi seperti ini, perlu ada pihak yang
dapat menjembatani kebuntuan politik. Jika diperlukan maka PBNU
siap menjembatani untuk mencairkan kebuntuan di antara elit politik
pasca pemilihan presiden dan pimpinan parlemen, ujarnya.
Namun diakuinya, sejauh ini belum ada permintaan kepada PBNU
untuk mengambil peran itu. Tapi jika ada kami siap menjembatani,
kata Said Aqil. (sg)
PbnU Minta elit Politik Kekang Syahwat Politik
Kepada YthBapak Drs. H. Kuryana AzizSelaku Wakil Bupati
Kabupaten OKuSumatera Selatan
Dengan Hormat,Yang bertanda tangan dibawah ini A.
Darwin Murod, SH. Advocat Legal Con-sultant beritindak untuk dan
atas nama Erekson, S. Sos berdasarkan surat kuasa khusus No.
007.POL/AD.17/2013. FSI di tanda tangani tanggal 04 Oktober 2014,
Pe-kerjaan Kades Sukamaju alamat : Jl. Lintas Muaradua No.51 A Desa
Sukamaju Kec. Baturaja Barat Oku Sumsel.
Dengan ini kami selaku kuasa Hukum memintakan dan menyampaikan
kepada Bapak Drs. H. Kuryana Aziz selaku Wabup sekaligus Pelaksana
Tugas dari Drs. Julius Nawawi Selaku Bupati kab. Oku yang
ditengarai tengah terlibat kejahatan tindak pidana korupsi secara
komperhensif dalam surat kami No. 365/KPK/06/KT/2014.AD.17 pada
tanggal 11 juni 2014 terkait bidang tanah milik saudara Erekson
seluas 20 Ha yang terletak di desa Kurup Baturaja Kab Oku Sumsel.
Sampai dengan saat ini tidak pernah dialihkan dengan cara apapun
juga atau jual beli termasuk pada pihak
Kontak Pembaca
bertentangan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur
dan adil, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan perlakuan yang
bersifat diskriminatif karena dalam Pemilu anggota legislatif tahun
2014 Komisi Pemilihan Umum berdasarkan penafsirannya atas Pasal 142
ayat (2) UU Pileg tidak menyediakan template braille bagi pemilih
tunanetra, hanya menyediakan tenaga pendamping sehingga kerahasian
pilihan para pemilih tunanetra tidak terjamin.
Namun dalam penjelasan Pasal 142 ayat (2) UU 8/2012 pembentuk
Undang-Undang menegaskan, Yang dimaksud dengan dukungan
perlengkapan lainnyameliputi sampul kertas, tanda pengenal
KPPS/KPPSLN, tanda pengenal petugas keamanan TPS/TPSLN, tanda
pengenal saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong
plastik, ballpoint, gembok, spidol, formulir untuk berita acara dan
sertifikat, sticker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi
tanda pilihan, dan alat bantu tunanetra.
Dari penjelasan ayat tersebut, lanjut Alim, khususnya kata alat
bantu tunanetra menurut Mahkamah termasuk di dalamnya template
braille. Dengan
demikian Mahkamah menilai, Pasal 142 ayat (2) UU 8/2012 tidak
bertentangan dengan UUD 1945, sebab hanya soal penerapan
Undang-Undang oleh KPU. Oleh karena itu permohonan Pemohon 1
(Suhendar) tidak beralasan menurut hukum, jelasnya.
Terlepas dari pertimbangan tersebut, Mahkamah dalam pendapatnya
menegaskan bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu semestinya
menyediakan alat bantu tunanetra sesuai dengan keadaan setempat.
Artinya bagi pemilih tunanerta yang biasa membaca huruf braille
agar disediakan template braille sesuai dengan kebutuhannya.
Perkara ini dimohonkan oleh Suhendra (Ketua Ikatan Alumni Wyata
Guna), Yayat Ruhiyat (Ketua Umum DPP IPMI Jawa Barat), H. Yudi
Yuspar (Ketua DPW IPMI, Jawa Barat), Yadi Sophian (Ketua Persatuaan
Olah Raga Tuna Netra Indonesia, Jawa Barat), Wahyu Hidayat (Ketua
DPC PERTUNI, Kota Bandung), dan Putre Wiwoho (Ketua DPD PERTUNI,
Jawa Barat). Para Pemohon menilai hak kaum tuna netra terampas saat
Pemilu Legislatif 2014. Penyebabnya, KPU tidak menyediakan template
braile untuk surat suara calon anggota DPR, DPRD
ditengarai alokasi dana dalam pembangu-nan gedung yang digunakan
sebagai tempat pemotongan hewan, pemegaran keliling atas bidang
tanah milik Erekson S. Sos. diduga dananya direkayasa dan di
gelembungkan yang alokasi dananya diambil dari ang-garan pendapatan
belanja daerah (APBD) demikian juga kepada pimpinan BPK RI untuk
dapat bergerak menelusuri peredaran dana yang kami maksud
diatas.
Demikian kiranya apa yang kami sam-paikan kepada Wabup dapat
menjadi acuan dalam upaya realisasi, kami juga menyam-paikan kepada
Bapak sambil menunggu upaya yang tengah berjalan, bidang tanah
milik klien kami akan diberdayakan dan dibersihkan karena banyak
ditumbuhi se-mak belukar. Apa yang dilakukan saudara Erekson. S.
Sos hendaknya jangan di artikan sebagai resitensi tetapi lebih
kepada selaku pemilik tanah yang seyogyanya diberikan perlindungan
oleh negara dan hal ini telah diamanatkan oleh konstitusi. Semoga
kita semuanya ada dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan
petunjuk yang benar terima kasih.
Hormat kami Kuasa hukum TTD (A Darwin Murod SH)
struktur dan massif. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah
pusat karena lagkah pemangku kekuasaan dalam lingkup pemerintahan
Kab. Oku sangat ngawur. Bapak Kuryana yang terhormat, terkait
kerugian yang ada dalam masyarakat harus mendapatkan atenasi dan
langkah konkrit.
Untuk itu tidak cukup hanya diupay-akan seperti yang disampaikan
kepada kami pada tanggal 27 Juni 2014, tetapi harus juga duduk
bersama dan dicarikan solusi cerdas jangan malah terjebak dalam
konflik kepentingan. Bukti surat pelepasan hak dari pihak pemda
Kab. Oku semuanya disanggah dan tidak di akui oleh Erekson. S.Sos
yang dipertegas dengan surat pernyataan tertang-gal 14 agustus
2014.
Secara rasional tidaklah mungkin sauda-ra Erekson S. Sos akan
berani menyanggah data dari pihak pemda Kab. Oku dengan secara
tertulis dan bermaterai cukup karena tahu ada konsekuensi logis,
tapi karena yakin dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya ia tidak
pernah gentar untuk memperjuang-kan apa yang menjadi hak miliknya
.
Kami juga meminta atensi kepada insti-tusi komisi pemberantasan
korupsi (KPK) bila hal ini tidak ada penyelesaian agar dapat
menjalankan kewenangannya karena
Pemda Oku bila kemudian bidang tanah tersebut pada saat ini
dalam penguasaan pihak Pemda menurut pengakuan saudara Erekson
kepada kami dirinya ditekan untuk menyerahkan surat-surat tanahnya
dan kerap di datangi saudara Egomo dan Salimin pegawai Pemda Kab.
Oku atas per-intah saudara Edi Yusuf yang pada waktu itu pada tahun
2004 selaku Bupati Oku, dan pada saat ini ditengarai tengah
diperiksa di Polda Sumsel atau telah diseret ke meja hijau karena
tindak pidana korupsi.
Bahwa tidak diingkari oleh saudara Er-ekson benar telah menerima
uang sejumlah Rp. 85.000.000
( delapan puluh lima juta rupiah) diberi-kan di areal Bank
Mandiri Kota Baturaja. Tetapi itu bukan untuk penjualan tanah,
karena surat tanahnya di ambil oleh Egomo dan Salimin atas perintah
Edi Yusuf. Yang jelas bidang tanah tersebut salah perun-tukkannya
dan surat tanah tidak pernah dikembalikan kepada Erekson. Untuk
mengantisipasi permasalahan ini menurut pengakuan saudara Erekson
dirinya dija-dikan Kades Sukamaju, Kec. Baturaja Barat Kab.
Oku.
Penjarahan tanah milik masyarakat penggerakannya sangat
sistematis, ter-
Jakarta, Laras Post - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak
permohonan yang diajukan oleh Suhendar, Ketua Ikatan Alumni Wyata
Guna. MK juga tak dapat menerima permohonan yang diajukan oleh lima
orang pemerhati hak-hak penyandang tunanetra.
Permohonan Pemohon 2 (Yayat Ruhiyat), Pemohon 3, (H. Yudi
Yuspar), Pemohon 4 (Yadi Sophian), Pemohon 5 (Wahyu Hidayat), dan
Pemohon 6 (Putre Wiwoho) tidak dapat diterima. Dan menolak
permohonan Pemohon 1 (Suhendar), kata Ketua MK Hamdan Zoelva,
mengutip Putusan dengan Nomor 62/PUU-XII/2014, pada Kamis (9/10) di
Ruang Sidang Pleno MK.
Dalam pendapat Mahkamah yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi
Muhammad Alim, Suhendar (Pemohon I) menguji konstitusionalitas
Pasal 142 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota
DPR, DPD, dan DPRD (UU Pileg) yang menyatakan, Selain perlengkapan
pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga
keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara,
diperlukan dukungan perlengkapan lainnya.
Pemohon menilai pasal tersebut
provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota.M e n u r u t P e m o h o
n , k e t i a d a a n
perlengkapan ini disebabkan karena aturan tentang perlengkapan
dan perangkat Pemilu untuk mendukung penyandang disabilitas,
khususnya tuna netral dalam memenuhi hak pilihnya tidak secara
konkret disebutkan dalam Pasal 142 Ayat (2) UU Pemilu. Pemohon
berpendapat, menyediakan template braile untuk surat suara calon
anggota legislatif merupakan kewajiban negara dalam menjamin hak
asasi orang lain dalam menyampaikan aspirasi politiknya pada
Pemilu.
Pemohon mengungkapkan te lah menyurati KPU mengenai alat bantu,
namun dalam balasannya, justru KPU menjelaskan adanya tenaga
pendamping dalam proses pencoblosan. Akibat adanya ketidakjelasan
alat bantu dalam Pasal 142 ayat (2) UU Pemilu Legislatif
menghalangi pemohon untuk memberikan hak konstitusionalnya dalam
Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 pada 9 April lalu. Atas dasar
alasan-alasan tersebut, maka pemohon meminta MK menyatakan
ketentuan tersebut konstitusional secara bersyarat jika tidak
ditafsirkan alat bantu termasuk template Braille. (tim)
MK Tolak Permohonan Ketua Ikatan Alumni Wyata Guna
Presiden RI SBY, Wapres Boediono dan Jokowi Dodo menghadiri
peringatan Upacara hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya,
Jakarta timur.
-
3LarasT Utama Sabtu, 16 maret 2013 edisi 26 / tH i / 13 - 26
oKtobeR 2014
HUkUm & kriminalIndonesia Jadi Produsen NarkobaIndonesia
saat ini telah menjadi negara produsen Narkoba, akibat tingginya
permintaan Narkoba di dalam negeri.
Jakarta, Laras Post Indonesia negara yang jadi pengguna s e k a
l i g u s p e m r o d u k s i narkoba, kata Kapolri Jenderal Polisi
Sutarman, pada Jumat ( 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 ) d i J a k a r t a
.
Kapolri mengungkapkan, hal ini terjadi karena tingginya populasi
di Indonesia sehingga permintaan narkoba dalam negeri pun
tinggi.
Ia menjelaskan, bila permintaan narkoba di Indonesia tidak ada
lagi, maka tak akan ada pasokan maupun produksi narkoba lagi di
Tanah Air, untuk itu, Kepolisian mendorong agar masyarakat jangan
tergiur untuk mencoba narkoba.
Menurut dia, aspek penegakan hukum di Indonesia terkait
peredaran narkoba, sudah baik. Hal ini terlihat dari banyaknya
pengedar narkoba yang telah dieksekusi mati dan juga sedang
menunggu eksekusi.
Meski demikian, ancaman hukuman ini, dinilainya masih tidak
membuat para sindikat narkoba jera.
P a d a J u m a t ( 1 0 / 1 0 ) , Badan Reserse Kriminal Polri
mengumumkan hasil penyitaan narkoba jenis sabu seberat 71,5
kilogram. Narkoba tersebut disita dari empat orang tersangka
sindikat narkoba internasional
pelosok pedalaman.Menurut data Badan Narkotik
Nasional (BNN) pemakai narkoba mengalami kenaikan dari 1,5
persen penduduk pada 2005 menjadi 2,6 persen di tahun 2013 dan
diperkirakan akan mencapai 2,8 persen di tahun 2015, artinya lebih
dari 5,1 juta penduduk Indonesia menyalahgunakan narkoba. (tim)
ini di masa depan tidak memiliki generasi berkualitas tinggi,
kata Jenderal Gatot pada Kuliah Umum Mahasiswa, Jumat (10/10/2014)
di Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon.
Senada dengan Kapolr i , menurut Gatot, perederan nakoba di
Indonesia sudah merajalela dengan berbagai bentuk dan sampai ke
daerah perbatasan serta
yakni AGN (WNI), LTY (WN Tiongkok), CFC (WN Tiongkok) dan FKH
(WN Hongkong).
Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI
Gatot Nurmantyo menyatakan, penyalahgunaan narkoba di Indonesia
memiliki keterkaitan strategi proxy war (perang proxy). Kondisi ini
untuk merusak generasi muda Indonesia sehingga bangsa
buruh Ajukan Gugatan UU Pilkada baru
Minim Perlindungan Pada Pembela HAM
kasus korupsi yang dilaporkan lebih didahulukan daripada
memproses aktivis pelapornya. Swandaru menyatakan, pihak
mengapresiasi kebijakan Polri itu, dan hendaknya kebijakan itu bisa
ditiru institusi lain yang bersinggungan dengan aktivis advokasi
HAM.
Lebih lanjut, ia mengatakan, p a r a p e m b e l a H A M t e r u
s membangun jaringan untuk membahas isu ini, diantaranya dengan
mendorong RUU Pembela HAM. Namun RUU itu tidak pernah dibahas
intensif walau masuk Prolegnas 2010-2014.
Selain itu jaringan pembela HAM juga mengajukan gugatan ke MK
terhadap UU yang dinilai membahayakan pembela HAM seperti UU Ormas,
UU tentang Penodaan Agama dan sejumlah pasal dalam KUHP.
Sementara itu, komisioner Komnas HAM, Siti Noor Laila
menyatakan, pembela HAM sangat rentan terkena kekerasan dan
kriminalisasi. Contohnya, seorang
pembela HAM di Yogyakarta melakukan pendampingan k e p a d a m a
s y a r a k a t y a n g menolak pembangunan hotel dan apartemen.
Alih-alih mendapat perlindungan, aparat malah mengkriminalisasi
pembela HAM tersebut.
Melihat berbagai kasus tersebut, Komnas HAM mendorong
perlindungan terhadap pembela HAM segera dilakukan oleh
pemerintah.
Menurut Laila, pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada
pembela HAM. Sebab, ker ja-ker ja yang dilakukan p e m b e l a H A
M b a n y a k m e m b a n t u p e m e r i n t a h . Misalnya,
ketika ada masyarakat di sebuah daerah yang terkena pelanggaran
HAM. Biasanya, yang pertama kali mengetahui peristiwa itu adalah
pembela HAM. Karena posisi mereka tersebar di berbagai wilayah dan
melakukan pendampingan kepada masyarakat. Setelah itu, baru kasus
tersebut dibawa ke
Jakarta, Laras Post - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia
(KSBSI) mengajukan gugatan UU No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur pemilihan kepala daerah
melalui DPRD.
Kedua organisasi buruh itu, tetap mengajukan gugatan UU Pilkada
melalui DPRD, pasalnya mereka khawatir Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Walikota, Bupati Kepala Daerah (pilkada), atau lazim
disebut UU Pilkada bakal ditolak DPR.
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea usai mendaftar permohonan
pengujian UU Pilkada, Selasa (7/10/2014) di Gedung MK menyatakan,
yakin jika Perppu tidak akan berjalan mulus di DPR, sehingga
pihaknya tetap menggugat UU Pilkada. Terlebih pemohon UU Pilkada
sebelumnya tidak mencabut perkara.
Menurut Sekjen KSPSI Subiyanto, pengajuan gugatan UU Pilkada
merupakan langkah strategi yang diambil buruh mengingat komposisi
di parlemen dikuasai oleh fraksi-fraksi yang menghendaki Pilkada
tak langsung dengan mekanisme dipilih DPRD.
Kami tidak mau kecolongan karena (peluang) masih 50:50. Kalau
dihitung-hitung nanti paripurna deadlock dan diambil langkah
voting, maka perppu bisa ditolak dan berlaku UU Pilkada yang telah
disahkan DPR, katanya.
Ia menyatakan, dihapusnya ketentuan calon perseorangan dalam UU
Pilkada sekarang ini otomatis mencederai hak buruh selaku rakyat.
Dari buruh nanti bisa saja jadi calon bupati, dan seterusnya. Itu
hak politik kita di UU Pilkada yang lama calon independen bisa,
kalau sekarang tidak bisa, ujarnya.
Menurut Ketua KSBSI Mudhofir, UU Pilkada yang berlaku sekarang
ini menutup akses buruh untuk berkomunikasi dengan kepala daerah.
Atas dasar itu pihaknya menuntut MK membatalkan UU Pilkada.
Kita sudah menikmati reformasi selama 16 tahun dan dua periode
di masa SBY. Ada hal baik selama ini bagi buruh yaitu kami memiliki
akses berkomunikasi dengan calon pimpinan tersebut. Isu perburuhan
bisa disampaikan secara langsung, katanya.
Mudofir menyatakan, melalui Pilkada langsung pihaknya berhasi l
menekan kepala daerah untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Jika
pelaksanaan Pilkada kembali diserahkan kepada DPRD, itu mengancam
masa depan buruh. MA Siap Tindak Lanjuti Perppu
Sementara itu, Mahkamah Agung (MA) siap menindaklanjuti Perppu
No. 1 Tahun 2014 tentang Pilkada jika sudah disetujui DPR, dengan
menyiapkan regulasi terkait kewenangan mengadili sengketa hasil
pilkada melalui 4 Pengadilan Tinggi (PT) yang akan ditetapkan
kemudian. Mengingat Perppu yang ditandangani Presiden SBY 2 Oktober
itu hanya memuat aturan secara umum.
Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur mengakui hingga
saat ini belum ada pembicaraan mengenai pelimpahan kewenangan
mengadili sengketa Pilkada baik di tingkat kamar Tata Usaha Negara
(TUN) maupun pimpinan MA.
Manurutnya, MA akan mengeluarkan peraturan secara detil mengenai
infrastruktur, kesiapan SDM (hakim ad hoc), tata cara persidangan
(pemeriksaan), hingga putusan.
Ia menyebutkan, persiapan MA mengingat, Pasal 157 Perppu Pilkada
menyebutkan peserta Pilkada dapat mengajukan permohonan ke
Pengadilan Tinggi (PT) yang ditunjuk MA terkait penetapan hasil
penghitungan perolehan suara yang dilakukan KPU provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota. Putusan PT ini dapat diajukan keberatan ke MA yang
putusannya bersifat final dan mengikat.
Sementara Pasal 159 ayat (1) Perppu disebutkan penyelesaian
sengketa hasil pemilihan ditangani oleh hakim ad hoc di Pengadilan
Tinggi yang ditetapkan MA. Sedangkan ayat (2) menegaskan MA
menetapkan 4 PT yang menangani sengketa hasil pemilihan yang
tersebar di seluruh Indonesia. (tim)
foto: ISt
Jakarta, Laras Post Sejumlah aktivis menilai perlindungan
terhadap pembela Hak Azasi Manusia (HAM) sangat minim. Hal itu
terlihat dari data yang menunjukkan dalam kurun waktu 10 tahun
terakhir rata-rata setiap tahun terjadi 25 kasus yang menimpa
pembela HAM.
Peneliti Imparsial, Swandaru mengungkapkan, perlindungan kepada
para aktivis pembela HAM oleh pemerintah sangat minim. Tak ada
lembaga yang secara khusus memberikan p e r l i n d u n g a n . P a
d a h a l perlindungan dibutuhkan karena pembela HAM kerap
menghadapi kendala ketika melaksanakan tugasnya mendampingi korban
pelanggaran HAM, ujarnya pada sebuah diskusi yang digelar Imparsial
, Selasa (07/10/2014) di Jakarta.
Menurutnya, berdasarkan catatan Imparsial, dalam kurun waktu 10
tahun terakhir rata-rata setiap tahun terjadi 25 kasus yang menimpa
pembela HAM.
S w a n d a r u m e n y a t a k a n , jumlah itu akan jauh lebih
banyak karena kasus yang tidak tercatat bisa lebih banyak. Sebab
itu, menurutnya, pada masa akan datang perlindungan terhadap
pembela HAM harus diupayakan dengan membentuk lembaga k h u s u s y
a n g m e m b e r i k a n perlindungan terhadap pembela HAM.
Ia menyebutkan, aksi kekerasan dan kriminalisasi, merupakan dua
pola yang sering dijumpai dikenakan kepada pembela HAM.
Kriminalisasi menggunakan tuduhan pencemaran nama baik.
Menyikapi, kebijakan polisi yang telah mengantisipasi agar
berbagai lembaga negara untuk diadvokasi, termasuk ke Komnas
HAM.
Komnas HAM mencatat, secara umum menunjukan jumlah kasus
kekerasan dan kriminalisasi yang menimpa pembela HAM dari tahun
2010-2012 mengalami peningkatan. Disebutkan, pihak yang paling
banyak diadukan yaitu polisi, TNI, kelompok intoleran dan keamanan
swasta.Mencari Konsep
Lebih lanjut Laila menyatakan, Komnas HAM tak memiliki m e k a n
i s m e k h u s u s u n t u k m e n a n g a n i p e r l i n d u n g
a n terhadap pembela HAM. Untuk itu, pihaknya masih mencari konsep
yang tepat. Apakah akan dituangkan lewat peraturan Komnas HAM atau
dimasukan dalam peraturan perundang-undangan.
Pada pihak lain, Direktur Penguatan HAM Kemenkumham, Agus
Purwanto menyatakan, pembela HAM sangat membantu p e m e r i n t a
h , k h u s u s n y a Kemenkumham. Sebab, kerja-kerja yang
dilakukan pembela HAM menyasar pada penguatan HAM di Indonesia. Hal
itu berdampak positif terhadap pembangunan yang berjalan agar
memperhatikan nilai-nilai HAM.
Ia menyatakan, Kemenkumham sedang berupaya agar setiap aparat
negara mulai dari pusat sampai daerah memahami HAM. Salah satu
upaya yang dilakukan y a i t u m e m a s u k a n m a t e r i HAM
dalam pendidikan dan pelatihan yang digelar Lembaga Administrasi
Negara (LAN). Bahkan, Kemenkumham juga merancang pelatihan HAM
untuk kepala daerah. (ram)
Pasuruan, LARAS POST - Krimi-nalitas yang mengakibatkan
hilan-gnya nyawa korban di wilayah Ke-camatan Kejayan, Kabupaten
Pa-suruan, Jawa Timur kian mempri-hatinkan. Apalagi beberapa
peris-tiwa itu menimpa perangkat desa.
Jika sebelumnya menimpa Kasus Saeri Kepala Dusun dan kini Haji
Masykur salah seorang Kepala Dusun di Desa Coban Joyo Kecamatan
Kejayan Kabupaten Pasuruan, meregang nyawa Min-ggu pagi (5/10/2014)
saat akan menunaikan sholat idul Adha.
Tiga orang bercadar (bertutup kain sarung) memasuki rumahnya dan
menghabisi nyawa Kepala dusun di depan anak dan istrinya. Korban
meninggal dalam per-jalanan ke Rumah sakit karena kehabisan
darah.
Istri korban, Aisyah kepada wartawan menuturkan bahwa saat
kejadian suaminya sudah meminta
gatakan, pihaknya masih mendalami kasus yang menimpa Haji
Masykur, Kepala Dusun Cobanculuk tersebut. Pengumpulan data dan
pemanggilan saksi telah dilakukan untuk menguak motif sesungguhnya
dari peristiwa tersebut. Sampai berita ini ditulis ka-sus masih
dalam penyelidikan pihak Kepolisian setempat. ( nG)
lari ke samping Mushala yang berada di samping rumahnya, na-mun
tidak meledak. Ketiga pelaku langsung kabur dan tidak men-gambil
harta benda Kasun Coban-culuk desa Cobanjoyo tersebut, mereka lari
ke arah Timur desa.
Kapolsek Kejayan AKP.Marwan melalui Kanit reskrim Harsono
men-
maaf atas semua salah dan pasrah memberikan semua harta benda
miliknya kepada ketiga orang terse-but. Namun ketiga orang bercadar
itu masih saja membabatkan senjata tajamnya ke arah korban.
Masih menurut Aisyah, ketiga pelaku sempat melemparkan bom
bondet ke arah korban saat korban
foto: ISt
Perangkat Desa Kejayan Dibantai Didepan Anak Istrinya
Batu, Laras Post - Panik karena belangnya ketahuan, setelah
kepergok bersama Wanita Idaman Lain (WIL) di dalam mobil, BSA, 32
tahun, warga jalan Bareng Raya Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen
Kota Malang, tega menabrak istri sahnya, NR (29) dengan mobil
Toyota Avanza, pada Minggu, (28/9/2014) di Jalan Diponegoro Kota
Batu.
Akibatnya NR jatuh kejalan dan mengalami luka-luka ditubuhnya.
Tidak terima dengan perlakuan kasar dan mengancam nyawanya, korban
akhirnya melaporkan kejadian itu ke Polres Batu. Ia pun diantar
oleh petugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Batu ke
RS Bhayangkara untuk menjalani visum.
Kejadian ini bermula sehari sebelumnya, Sabtu (27/9/2014), saat
itu BSA, pamitan kepada NR untuk pergi ke Gunung Bromo karena ada
yang menyewa mobil.
Tanpa curiga NR memberikan izin, BSA pun pergi dengan membawa
mobil Toyota Avanza. Namun hingga malam hari, suaminya tidak
kunjung pulang. Perasaan NR semakin was-was, terlebih saat di
hubungi HP suaminya dalam keadaan tidak aktif.
Ia pun berinisiatif mencari informasi keteman-temannya, hingga
ia mendapatkan informasi bahwa suaminya berada di Jl Soekarno Hatta
Kota Malang bersama seorang perempuan.
Semalaman, NR memendam perasaan cemburu, hati yang kalut membuat
ia terus mencari informasi dengan siapa suaminya malam itu. Hingga
keesokan harinya ia mendapatkan informasi mobil suaminya terlihat
melintas di Kota Batu.
Dengan menggunakan taksi ia mencari dimana keberadaan suaminya
hingga akhirnya pencarian keliling kota itu membuahkan hasil.
Minggu sore itu, ia menemukan mobil Toyota Avanza sedang parkir
di Jalan Diponegoro. Saat itu ia melihat suaminya berada di dalam
mobil bersama perempuan. Dengan hati remuk redam, NR mengetuk kaca
pintu mobil. Namun sama sekali tidak dibuka oleh BSA. Padahal ia
berharap suaminya akan turun dari mobil, namun permintaannya tidak
dihiraukan.
Bukannya mau turun, BSA malah mencoba kabur dengan berusaha
mengeluarkan mobilnya dari himpitan dua kendaraan. Melihat gelagat
itu, NR menghadang di depannya, namun BSA tetap menjalankan
mobilnya hingga NR tertabrak dan jatuh.
Warga di sekitar memberikan pertolongan, sementara sang suami
dan WILnya hilang bersama mobil Avanza yang dikendarainya. Saat itu
juga ia kemudian melaporkan peristiwa itu ke Polres Batu.
Kasubag Humas Polres Batu , AKP Waluyo ketika dikonfirmasi,
membenarkan kejadian tersebut. Ada laporan itu, tapi kemungkinan
laporan itu akan di cabut, diselesaikan secara kekeluargaan,
terangnya.
Sumber Laras Post di Polres Batu menyebutkan bahwa korban tidak
menderita luka parah, kasus ini tetap diproses, BSA akan dipanggil
untuk diperiksa terkait masalah ini.
Namun terlebih dahulu PPA akan melakukan mediasi. Pasalnya kasus
ini adalah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Ada protap
yang harus diterapkan dalam kasus KDRT, terangnya. (gus/sya)
Kedapatan Bersama WIL, Suami Celakai Istri
Barang bukti narkoba.
acara Lokakarya penguatan jaringan perlindungan pembela di
Indonesia.
Proses pengantaran jenazah almarhum ke pemakaman.
Demo buruh ajukan gugatan UU Pilkada Baru.
-
2 LarasT Utamaedisi 26 / tH i / 13 - 26 oKtobeR 2014
tiPikorSelang sehari setelah serah-terima jabatan,
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang,
Hendrizal Husin disambut demonstrasi mahasiswa
setempat.
KPK desak Kejaksaan Tuntaskan Kasus Korupsi
Fahrurrozi, wakil dari mahasiswa menyebutkan hadiah ini untuk
mendorong Kejari serius menangani kasus korupsi di Kota Malang. Ada
tiga kasus korupsi yang belum tuntas, yaitu kasus korupsi di UIN
Malang, Universitas Kanjuruhan Malang (Unikama), dan paku
jalan.
D i a p e r s i t u s i m b o l a g a r penanganan korupsi tidak
bocor. Sedangkan tolak angin agar Kejari tidak masuk angin. Ini
artinya kami menduga banyak kasus korupsi yang t idakdi tangani ser
ius , pungkasnya.(gus/sya)
Menyelidiki kasus korupsi tidak semudah membalik telapak
tangan.Harus teliti, kata Subhan.
Subhan berjanji akan transparan terhadap kasus yang ditangani
Kejaksaan. Termasuk kasus korupsi UIN Malang, korupsi Universitas
Kanjuruhan Malang, dan korupsi paku jalan.
Sementara i tu , d i samping melakukan tuntutan penyelesaian
kasus-kasus yang mangkrak, para mahasiswa juga member hadiah yang
dibungkus amplop warna coklat berisi diapers dan jamu tolak
angin.
Subhan berjanji akan menyampaikan aspirasi KPK ke Hendrizal.
M e n u r u t n y a , k e d a t a n g a n demonstran merupakan
dukungan bagi Kejari menyelesaikan kasus korupsi di Kota Malang.
Dia yakin Hendrizal akan melanjutkan upaya yang telah dilakukan
Kajari sebelumnya.
Diakuinya, pejabat baru memang butuh adaptasi.Tapi posisi baru
tidak bisa menjadi alasan bagi pejabat baru memahami kasus-kasus
yang ditangani. Bila ada kasus yang terkesan tidak ada progres,
berarti penyidik butuh pendalaman.
Malang, Laras Post Para demontrans yang tergabung dalam wadah
Koalisi Pengawas Kejaksaan (KPK) itu berasal dari berbagai elemen
seperti MCW, HMI, Intrans Institute, LHMI, FORDEMA dan FORMAPT,
pada Rabu pekan lalu, mendatangani K e j a k s a a n s e t e m p a
t d e n g a n mengenakan topeng bergambar tikus.
Masa sekitar 15 orang itu, juga membawa poster bertuliskan
kasus-kasus korupsi yang belum selesai. Diantaranya bertuliskan
Daftar Kasus yang mandek, Korupsi UIN, Kasus Unikama, dan Kasus
Paku Jalan. Juga ada poster bertulis Kejaksaan Bukan Tempat
Popularitas, dan Gimana Kabar Kasus UIN, Paku Jalan, dan
sebagainya.
Namun upaya mereka untuk bertemu Kajari Kota Malang, Hendrizal
Husin, gagal.
KPK hanya ditemui Kasi Datun, Subhan, dan Kasi Pidsus, Edi
Winarto.
Di hadapan demonstran, Subhan yang juga selaku Plh. Kajari Kota
Malang mengungkapkan Hendrizal sedang keluar kota.
Setelah pisah-sambut di Club House, Selasa minggu lalu,
Hendrizal kembali ke Ternate, Maluku Utara. Hendrizal masih ada
keperluan yang harus diselesaikan.
Cirebon, Laras Post - Bakal ada tersangka lain dalam,
penyelidikan dugaan perkara korupsi pengadaan tanah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.
Kepastian itu disampaikan Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus)
Kejari Kota Cirebon, Nusirwan Syahrul kepada wartawan Rabu,
(8/10/2014) di Cirebon
menyatakan, berdasarkan hasil penyelidikan pihaknya yakin bakal
ada calon tersangka lain dalam dugaan perkara korupsi pengadaan
tanah IAIN Cirebon.
Menurut Nusirwan, biasanya perkara dugaan korupsi dilakukan oleh
beberapa bagian penting dalam pengambilan keputusan, sehingga tidak
tertutup kemungkinan akan ada tersangka baru.
Sebelumnya Kejaksaan Cirebon telah menetapkan tersangka dan
menahan Kepala Biro Administrasi, Umum, dan Kemahasiswaan IAIN
Cirebon, Ali Hadiyanto, dalam dugaan korupsi pengadaan tanah di
Desa Astapada, Kecamatan Tengahtani, Kabupaten Cirebon itu.
Ali sempat menjalani pemeriksaan di Kantor Kejari, sebelum
ditetapkan sebagai tersangka dan akhirnya ditahan di Rumah Tahanan
(Rutan) Klas 1 Pelabuhan Cirebon.
Dalam pengungkapan dugaan korupsi ini, Kejari telah memeriksa
sedikitnya 25 saksi. Rektor IAIN Syekh Nurjati Maksum Muchtar dan
Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Dudung Mulyana, merupakan dua
dari 25 orang saksi yang pernah diperiksa.
Nusirwan mengungkapkan, sejauh ini bukti-bukti yang dimiliki tim
penyidik Kejari telah cukup untuk menetapkan Ali sebagai tersangka.
Ali, secara teknis, bertanggungjawab atas penggunaan anggaran
pengadaan tanah dari Kementerian Agama (Kemenag) pusat yang berada
di bawah kendali bironya.
Setelah diperiksa sebagai saksi, kami mendapat dua alat bukti
yang cukup atas keterlibatan dan peranan yang bersangkutan dalam
kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan Kampus 2
IAIN Syekh Nurjati Cirebon, terangnya didampingi Kepala Seksi Intel
Agus Budiarto dan Kepala Seksi Pidana Umum Pitoyo, Rabu (8/10).
Ali bertanggung jawab pula sebagai penandatangan Surat Perintah
Membayar (SPM). Padahal syarat-syarat belum dipenuhi. Pencairannya
kemudian dilakukan stafnya sendiri.
Pengadaan tanah untuk kampus itu seluas lebih dari 4 hektar pada
tahun anggaran 2013. Kebutuhan tanah seluas sekitar 6,7 hektar
dengan anggaran sekitar Rp16 miliar. Ketika itu, sudah terbeli
tanah seluas 40.190 m2 seharga sekitar Rp8,6 miliar.
Pengadaan tanah tidak dilakukan sesuai aturan hukum yang ada,
sehingga tanah tersebut tidak bisa dialihkan haknya atas nama
negara atau IAIN Syekh Nur Jati, katanya.
Padahal menurutnya, berdasarkan ketentuan yang berlaku paling
lama 30 hari tanah yang dibeli harus sudah beralih haknya kepada
negara. Dia menyebutkan, mekanisme pengadaan tanah yang dilanggar
yaitu UU No 2/2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum,
Peraturan Presiden No 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah untuk Kepentingan Umum. (aries ps)
Bakal Ada Tersangka Lain Terkait Dugaan Korupsi Iain
foto: ISt
Malang, Laras Post - Proyek pengerjaan resapan senilai ratusan
juta di lokasi DPU PP Kota Malang jadi sorotan serius.Masalahnya
pengerjaan yang sudah dikerjakan selama beberapa bulan terakhir
itu, tidak menyertakan papan proyek di sekitar lokasi
pengerjaan.
Menariknya, pengerjaan itu berlangsung di area Kantor Dinas DPU
PP Kota Malang.
Tidak adanya papan proyek di lokasi pengerjaan, sudah menandakan
pelaksanaan pembangunan tersebut tidak transparan.Karenanya, sumber
di dewan akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan
itu, ujar salah seorang sumber di lingkungan DPRD setempat.
.Peraturan dalam pengerjaan di setiap proyek sangat jelas yakni
harus memasang atau menyertakan papan proyek di lokasi pengerjaan,
sehingga masyarakat umum bisa berpartisipasi dalam melakukan
pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya masing-masing.
Kalau sekarang papan proyek tidak ada, jelas menjadi tanda
tanya. Artinya, ada sesuatu yang sengaja di sembunyikan dari
pelaksanaan pembangunan proyek tersebut, imbuhnya sumber dari
Bapeda Kota Malang.
Masih menurut sumber, dalam pengecekan lapangan diketahui proyek
itu adalah milik DPU PP Kota Malang, maka akan dilakukan
peringatan. Sebaiknya kalau pengerjaan itu dinas terkait dari
pemerintah melakukan prosedur pengerjaan sesuai dengan ketentuan
yang ada
Sampai berita ini di turunkan kepala Dinas DPU PP belum bisa
ditemui oleh wartawan koran ini begitu juga Kepala Bidang Bina
Marga dan Kepala Bidang Ciptakarya belum bisa dikonfirmasi karena
sering dinas luar.(gus/sya)
Proyek Resapan Ratusan Juta jadi Sorotan
Para demontrans yang tergabung dalam wadah Koalisi Pengawas
Kejaksaan berorasi di Kejagung RI. foto: ISt
sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang
mengamanatkan setiap instansi pemerintah/lembaga negara yang
dibiayai dari anggaran negara agar menyampaikan laporan
Jakarta, Laras Post Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah pusat dan d a e r a h ( L A K I P ) 2 0 1 3 y a n g
disampaikan pada 24 September 2 0 1 4 l a l u , m e n i l a i K o m
i s i Pemberantasan Korupsi (KPK) memil ik i k iner ja sangat ba ik
dengan predikat A.
Dalam Lakip itu, KPK memperoleh skor sebesar 80,46 dengan empat
komponen yang dinilai, antara lain perencanaan kinerja, pengukuran
kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Bila dilihat dari
besaran, skor ini meningkat dari tahun sebelumnya, yakni sebesar
78,27.
W a k i l K e t u a K P K B u s y r o Muqoddas mengatakan,
laporan akuntabilitas kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban
kepada para pemangku kepent ingan
dan tanggung jawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi
organisasi, katanya.
Busyro melanjutkan, pengelolaan m a n a j e m e n k i n e r j a
d i K P K dilaksanakan dari tingkat organisasi (korporat) sampai
dengan individu, dengan dibantu perangkat lunak berbasis Balanced
Scorecard. Secara umum, selama tahun 2014 sebagian besar target
sasaran strategis dan kinerja yang ditetapkan telah berhasil
dicapai.
Kami berharap agar laporan akuntabilitas kinerja ini dapat
memenuhi harapan sebagai media p e r t a n g g u n g j a w a b a n
k e p a d a pemangku kepentingan dan sebagai pemicu bagi
peningkatan kinerja organisasi KPK, ujarnya.
Selain KPK, predikat sangat baik juga diberikan kepada enam
kementerian dan dua provinsi lainnya. (tim)
tersebut. L a p o r a n i n i m e r u p a k a n
media akuntabilitas yang merinci pertanggung- jawaban sebagai
amanah yang diemban organisasi
KPK Dinilai Miliki Kinerja Sangat Baik
Gedung KPK Jakarta foto: ISt
Cukai, Disnakertrans, Dinas Koperasi, Dinas Perijinan dan
Penanaman Modal dan Satpol PP. Total keseluruhan dana DBHCT adalah
100 milyar di SKPD Kabupaten Pasuruan.
Satuan Polisi Pamong praja mendapat jatah 400 juta menurut
penjelasan Sukardi Kasi di Satpoll PP Kabupaten Pasuruan yang
berkantor di Jalan Raya Raci (01/10/2014).
M e n u r u t S u k a r d i anggaran yang diterima sudah
dipergunakan sebagaimana mestinya, diantaranya untuk program
sosialisasi di beberapa kecamatan (24 kecamatan) yang ada di
Kabupaten Pasuruan. Sosialisasi terhadap peredaran rokok illegal
tanpa cukai awal bulan tahun2014 hingga September 2014.
L e b i h j a u h d i a j u g a mengatakan, bahwa terkait
sosialisasi tersebut sudah menyerap anggaran hampir 70 persen
dari 400 juta rupiah. Kini masih ada sisa anggaran 30 persennya
saja, tambah Sukardi.
Namun sumber LARAS POST di lapangan berbicara lain dengan apa
yang sudah disampaikan Sukardi. Menurut Herry praktisi hukum yang
aktif di wilayah Kota dan Kabupaten Pasuruan menemukan banyak
sekali penyimpangan yang sistematis dan penemuan penggunaan
anggaran diduga fiktif belaka.
Kita akan buka data temuan. Kita sudah menyimpan data dari
hampir semua proyek DBHCT untuk proyek smoking area di SKPD
kabupaten Pasuruan, dan akan kita serahkan ke pihak Kejaksaan,
pungkas Herry. (nG)
Pasuruan, Laras Post - Semerbak bau busuk dugaan korupsi proyek
smoking area atau tempat untuk merokok Tahun 2014 dari bagi hasil
cukai rokok di Kabupaten Pasuruan masih tercium.
Proyek fiktif pembangunan tempat untuk merokok atau smoking area
di kabupaten Pasuruan penuh dengan misteri. Dibeberapa kota lain
sudah ada yang dipanggil oleh Kejaksaan, dari tahun 2012 hingga
sekarang.
B e b e r a p a i n s t a n s i pemerintah di kabupaten Pasuruan
pun mendapat kucuran dana hibah cukai rokok. Proyek yang diduga
terjadi penyelewengan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
(DBHCHT) di Dinas Kominfo, BLH, RSUD Bangil Dinas Kesehatan, Bea
dan
Aroma Busuk Proyek Fiktif Smoking Area di Kabupaten Pasuruan
di Jakarta.Ia menjelaskan, atas perbuatannya, SG
dan IR disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3
Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat
(1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan General Manager Divisi Gedung
PT HK Persero, Budi Rahmat Kurniawan (BRK) diduga telah melakukan
perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
terkait pengadaan dan pelaksanaan proyek pembangunan Balai
Pendidikan dan Latihan Pelayaran Sorong, Papua Tahun 2011. Atas
perbuatannya tersebut, terhadap BRK dijerat dengan Pasal 2 ayat 1
atau Pasal 3 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, ujar Johan
Budi.
Menurutnya, dalam pengembangan penyelidikan dugaan tindak pidana
korupsi terkait pengadaan dan pelaksanaan proyek
Jakarta, Laras Post - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
menetapkan dua tersangka lagi, yakni SG (PPK Satuan Kerja Pusat
Pengembangan SDM Perhubungan Laut) dan IR (Ketua Panitia Pengadaan
Barang dan Jasa Satuan Kerja Pusat Pengembangan SDM Perhubungan
Laut), dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi
terkait pengadaan dan pelaksanaan proyek pembangunan Diklat
Pelayaran Sorong Tahap III pada Kementerian Perhubungan Republik
Indonesia Tahun 2011.
Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, SG dan IR, diduga telah
melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang
untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
terkait pengadaan dan pelaksanaan proyek pembangunan B a l a i P e
n d i d i k a n d a n L a t i h a n Pelayaran Sorong Tahap III pada
Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut, Badan Pengembangan SDM
Perhubungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Tahun 2011.
Akibatnya, negara diduga mengalami kerugian sekitar 24,2 miliar
rupiah, terangnya kepada wartawan, Selasa (7/10/2014)
PT Hutama Karya di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, Kantor
Kementerian Perhubungan (Kemhub), Jakarta Pusat, PPSDM Perhubungan
Laut, PT Hutama Karya Divisi Gedung, Jalan Iskandarsyah dan rumah
tersangka BRK Serpong.
KPK menyita sejumlah dokumen dan hardisk computer dalam
penggeledahan di lima tempat tersebut. (her)
pembangunan Diklat Pelayaran Sorong Tahap III pada Kementerian
Perhubungan Republik Indonesia Tahun 2011, KPK menemukan minimal
dua alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status kasus tersebut
ke penyidikan.
Terkait penyidikan kasus ini, KPK telah melakukan penggeledahan
di lima tempat, beberapa waktu lalu, yakni Kantor Pusat
KPK Tetapkan SG Dan IR Tersangka Proyek Diklat Sorong
Jubir KPK Johan Budi saat memberikan keterangan pers.
Ilustrasi Area perokok foto: ISt
Lokasi Proyek pengerjaan resapan senilai ratusan juta di lokasi
DPU PP Kota Malang jadi sorotan serius.
Gedung Kejari Kota Cirebon. foto: ISt
-
3LarasT Utama Sabtu, 16 maret 2013 edisi 26 / tH i / 13 - 26
oKtobeR 2014
Ekonomi & Bisnis
Jakarta, Laras Post - Ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan
pengembangan sektor jasa keuangan syariah sehingga berkontribusi
lebih besar bagi pembangunan ekonomi nasional, kata Deputi
Komisioner Pengawas Bank 1 OJK, Mulya E Siregar, (7/10/2014) di
Jakarta.
Ia menyebutkan, sebagai industri yang relatif baru bertumbuh,
industri keuangan syariah nasional perlu ditopang oleh fungsi riset
dan pengembangan yang berkualitas. Dengan demikian produk dan jasa
keuangan syariah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin
beragam, berdaya saing, dan memiliki efisiensi yang baik. Sehingga
pada akhirnya industri keuangan syariah dapat berkontribusi secara
optimal untuk dalam perekonomian nasional.
Mulya mengungkapkan, hingga Agustus 2014 jumlah bank syariah
tercatat sebanyak 12 bank, jumlah unit usaha syariah 22, BPRS
sebanyak 163 bank, jaringan kantor 2.582, dengan total aset,
pembiayaan, dan penghimpunan DPK perbankan syariah (khusus Bank
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) masing-masing adalah sebesar
Rp251,26 trilyun, Rp193,31 tril iun, dan Rp194,64 triliun.
Sementara perkembangan untuk sukuk korporasi sampai Agustus
2014, total mencapai Rp12,29 triliun, yang terdiri dari 65 emisi
sukuk, dengan oustanding Rp6,96 triliun atau 3,17 persen market
share emisi saham di bursa.
Untuk nilai Reksadana Syariah total NAB tercatat sebesar Rp9,64
triliun dengan jumlah reksadana 66 unit, atau 4,51 persen dari
total nilai aktiva bersih reksadana industri. Sedangkan Daftar Efek
Syariah
Oleh karena itu, OJK melaksanakan inisiatif penyelenggaraan
Forum Riset Keuangan Syariah (FRKS) 2014 bekerja sama dengan
Institut Pertanian Bogor (IPB) yang ditunjuk sebagai host
university. FRKS 2014 dilaksanakan pada 14 hingga 16 Oktober 2014
di Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat dengan tema: Mewujudkan
Industri Keuangan Syariah yang Efisien, Berdaya Saing dan
Berkontribusi Lebih Besar dalam Pembangunan Ekonomi Nasional.
O J K m e m a n d a n g p e n t i n g dukungan fungsi riset dan
keterlibatan universitas untuk penyiapan SDM berkualitas dalam
rangka unlocking the potential melalui upaya inovasi yang kreatif,
baik terkait dengan produk, channel distribusi, kualitas l a y a n
a n d a n p e n g e m b a n g a n infrastruktur pendukung sistem
keuangan syariah.
Penunjukan IPB sebagai mitra kerjasama dan host university
penyelenggaraan FRKS 2014 selain sebagai penghargaan atas reputasi
dan komitmen kuat unsur-unsur c iv i tas acedemica IPB dalam
menumbuhkembangkan penelitian dan pengajaran ekonomi dan keuangan
syariah, juga dengan
harapan IPB dapat menjadi centre of excellent dalam penelitian
dan pengajaran ekonomi dan keuangan syariah di tanah air.
Rektor IPB Herry Suhardiyanto menyambut baik ajakan OJK untuk
kolaborasi pelaksanaan FRKS 2014. IPB selama ini aktif
mengembangkan pengajaran ekonomi dan keuangan s y a r i a h , d a n
m e l a k s a n a k a n aktivitas penelitian, pengajaran dan
pengabdian masyarakat pada bidang ini. IPB telah memiliki program
studi ekonomi syariah bernaung dibawah Fakultas Ekonomi dan
Manajemen IPB.Selain itu Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah
(CIBEST) IPB juga aktif melaksanakan penelitian, seminar dan
kerjasama kelembagaan di bidang ekonomi dan keuangan syariah.
A c a r a p e m b u k a a n F R K S diharapkan dihadiri oleh
Ketua Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D Hadad dan Rektor IPB Herry
Suhardiyanto. Selain itu akan hadir juga Gubernur Provinsi Jawa
Barat Ahmad Heryawan yang akan menyampaikan keynote speech mengenai
peran pemerintah daerah dalam memajukan keuangan syariah di daerah.
(ram)
tercatat sebanyak 326 Saham Syariah, dengan nilaiRp2.955,8
triliun atau 58,6 persen dari total nominal keseluruhan daftar
efek.
Sementara aset Asuransi Syariah hingga Mei tercatat Rp19,26
triliun atau 4,25 persen dari nilai aset industri asuransi
nasional. Saat ini terdapat 49 perusahaan asuransi syariah atau
bertambah 8.9% dibanding 2013. Sedangkan jumlah Perusahaan
Pembiayaan Syariah saat ini 48 perusahaan dengan total aset Rp24,95
triliun atau 5,51 persen nilai aset industri pembiayaan.
M u l y a m e n y a t a k a n , d a r i perkembangan industri
keuangan syariah tersebut terlihat bahwa area riset keuangan
syariah masih sangat luas untuk dikembangkan. Sehingga akademisi
dan peneliti di bidang ini perlu ditingkatkan jumlah dan
kualitasnya agar dapat mengimbangi laju kebutuhan industri keuangan
syariah yang semakin tumbuh cepat.
Menurutnya, OJK memandang penting berbagai upaya untuk
meningkatkan minat dan kualitas riset keuangan syariah di kalangan
peneliti dan akademisi yang saat ini mulai bertumbuh namun masih
belum maksimal.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan pentingnya dukungan
riset dan keterlibatan universitas dalam penyiapan Sumber Daya
Manusia (SDM) berkualitas.
OJK Nilai Penting Peran Universitas dalam Penyiapan SdM
Bank Mandiri Gandeng Garuda Indonesia
Program kerjasama promosi ini juga merupakan upaya meningkatkan
awareness redemption Mandiri fiestapoin dan meningkatkan user
account pengguna mobile apps fiestapoin sekaligus menciptakan
marketing tools yang baru.
Di era teknologi saat ini yang serba online dan mobile, Bank
Mandiri mencoba menciptakan user experience berdasarkan kebutuhan
masing-masing nasabah dengan mengembangkan microsite fiestapoin dan
mobile Apps fiestapoin sebagai bentuk loyalty campaign fiestapoin,
kata Hery.
S e m e n t a r a i t u , D i r e k t u r
ditukarkan dengan berbagai macam hadiah langsung sesuai
keinginan Nasabah. Sedangkan GarudaMiles adalah bentuk apresiasi
Garuda atas loyalitas pelanggan Garuda Indonesia. Anggota
GarudaMiles a k a n m e m p e r o l e h M i l e a g e GarudaMiles
untuk setiap kegiatan yang tercantum dalam program frequent flyer
tersebut.
Direktur Micro and Retai l Banking Bank Mandiri , Hery Gunardi
mengatakan, kerjasama ini merupakan upaya perseroan untuk
mengembangkan fitur rekening Mandiri agar menjadi rekening utama
pilihan nasabah untuk bertransaksi.
Jakarta, Laras Post - Bank Mandiri beker jasama dengan Garuda
Indonesia meluncurkan program Redemption Mandiri Fiestapoin d e n g
a n G a r u d a M i l e s g u n a mengoptimalkan nilai tambah yang
dapat dinikmati nasabah Bank Mandiri dan pelanggan Garuda
Indonesia.
Penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilakukan bersama-sama
oleh Direktur Micro & Retail Banking Bank Mandiri, Hery Gunardi
dan Direktur Marketing & Sales Garuda Indonesia, Erik Meijer,
pada Kamis (02/10/2014) di Plaza Mandiri, Jakarta.
M e l a l u i k e r j a s a m a i n i , Mandiri Fiestapoin akan
dapat ditukarkan dengan GarudaMiles melalui microsite fiestapoin
(www.mandirifiestapoin.co.id) dan mobile apps fiestapoin pada akhir
bulan Oktober 2014. Mobile apps fiestapoin adalah aplikasi yang
memudahkan nasabah untuk melakukan cek dan tukar fiestapoin dengan
berbagai hadiah dan penawaran menarik lainnya.
Fiestapoin sendiri merupakan poin reward yang diberikan kepada
Nasabah berdasarkan perhitungan saldo rata-rata tabungan dan
transaksi melalui jaringan e-Channel (ATM, internet banking dan
mandiri SMS), maupun melalui Cabang Mandiri. Fiestapoin tersebut
dapat
Marketing & Sales Garuda Indonesia, Erik Meijer mengatakan,
Garuda Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan layanannya
kepada para pengguna jasa khususnya peningkatan benefit dan
kenyamanan bagi pelanggan dalam set iap penerbangannya.
Kami menyambut baik kerjasama dengan Bank Mandiri hari ini. Kami
harapkan, melalui kerjasama dengan Bank Mandiri ini, maka pelanggan
Garuda dan para pengguna kartu debit mandiri akan mendapatkan
manfaat lebih dan semakin nyaman terbang dengan Garuda, tambah
Erik.
Selain pemanfaatan microsite dan mobile apps fiestapoin,
rencananya Bank Mandiri dan Garuda Indonesia juga akan melakukan
kerjasama promosi dengan memanfaatkan mesin EDC yang terpasang di
Ticketing Office Garuda Indonesia. Pada tahap awal program promosi
akan dimulai/berjalan di Ticketing Office Garuda Indonesia wilayah
Jakarta, dan selanjutnya secara bertahap juga akan berlaku untuk
Ticketing Office Garuda Indonesia di luar wilayah Jakarta. Tujuan
kerjasama ini adalah untuk mendorong nasabah menggunakan loyalty
rewards fiestapoin yang dimilikinya untuk bertransaksi di seluruh
Ticketing Office Garuda Indonesia. (tim)
Jakarta, Laras Post Bank Indonesia melakukan uji coba penyaluran
Bantuan Langsung Tunai Bersyarat (BLTB) kepada peserta Program
Keluarga Harapan (PKH) menggunakan Uang Elektronik melalui Agen L a
y a n a n K e u a n g a n D i g i t a l ( L K D ) d i J a k a r t a
.
Peresmian uji coba BLTB ini dilakukan oleh Deputi Gubernur Bank
Indonesia, Ronald Waas. Uji coba ini dilaksanakan di empat provinsi
yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur
sejak tanggal 8 hingga 30 Oktober 2014.
Ronald Waas mengungkapkan, kegiatan ini merupakan kerjasama Bank
Indonesia dengan berbagai lembaga yakni Bappenas, Kementerian
Sosial, Kementerian Keuangan, Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Bank Mandiri dan Bank Rakyat
Indonesia.
Uji coba tersebut melibatkan 1.860 Keluarga Sangat Miskin (KSM)
yang menggunakan layanan Agen LKD dari Bank Mandiri dan Bank Rakyat
Indonesia. Bank Mandiri melayani sebanyak 1.343 KSM yang terdiri
dari 82 KSM di Koja, Jakarta Utara; 89 KSM di Alak, Kota Kupang;
dan 1,172 KSM di Dukupuntang dan Astanajapura, Kabupaten Cirebon.
Bank Rakyat Indonesia sendiri melayani sebanyak 517 KSM yang
terdiri dari 100 KSM di Cilincing, Jakarta Utara dan 417 KSM di
Beji, Kabupaten Pasuruan.
Pembayaran bantuan sosial tidak lagi dibayarkan secara tunai
namun disalurkan melalui uang elektronik (U-Nik) yang dapat diambil
kapan saja dan dimana saja melalui Agen LKD. Ini merupakan hal yang
baru di Indonesia, kata Ronald Waas, (8/10/ 2014) di Jakarta.
BLTB bukan saja bermanfaat bagi Pemerintah karena meningkatkan
efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan,
bagi perekonomian nasional, model ini juga bermanfaat menjadi pintu
masuk jutaan masyarakat miskin penerima bantuan dalam mengakses
sektor keuangan formal, yang merupakan bagian dari Program Nasional
Keuangan Inklusif. Selain itu, hal tersebut juga meningkatkan
penetrasi penggunaan alat pembayaran non tunai yang saat ini kita
dorong dalam Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang sangat
bermanfaat bagi efisiensi perekonomian bangsa, ujarnya.
Ronald menjelaskan, hasil Survey Neraca Rumah Tangga yang
dilakukan BI tahun 2012 menunjukkan bahwa hanya 48 persen dari
total rumah tangga di Indonesia yang memiliki tabungan di bank,
lembaga keuangan non bank dan non lembaga keuangan.
Menurutnya, hal itu memberikan kesimpulan bahwa masih diperlukan
peningkatan pengetahuan keuangan dan perbankan bagi sebagian besar
masyarakat Indonesia. Kondisi tersebut meyakinkan Bank Indonesia
akan perlunya kebijakan Keuangan Inklusif yang dilakukan secara
nasional, yang melibatkan berbagai kementerian dan institusi
terkait untuk memperoleh hasil yang optimal.
Ia menambahkan, meskipun akses masyarakat terhadap perbankan
masih rendah, tingkat penetrasi penggunaan telepon genggam sangat
tinggi bahkan diperkirakan hampir menyamai jumlah total penduduk
Indonesia. Selain itu, perkembangan dan penyebaran unit usaha
sederhana seperti warung, toko kelontong, atau penjual pulsa yang
umumnya dimiliki penduduk setempat, dapat dipastikan tersebar di
tiap desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.
Bank Indonesia melihat fenomena tersebut sebagai peluang dalam
meningkatkan akses keuangan kepada masyarakat dan sekaligus
mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Untuk itu, Bank
Indonesia mengembangkan Layanan Keuangan Digital (LKD) yaitu
kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan
melalui kerjasama dengan pihak ketiga (disebut Agen LKD) serta
menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis mobile.
Hal tersebut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Uang
Elektronik. Penggunaan uang elektronik melalui agen LKD dalam
penyaluran bantuan program pemerintah adalah salah satu inovasi
dalam implementasi GNNT sekaligus kebijakan Keuangan Inklusif
secara nasional. (Tim)
BI Lakukan Uji Coba Penyaluran BLTB
Fasilitas pemurnian pabrik yang merupakan bagian dari P3FP akan
meningkatkan jumlah fasilitas pemurnian menjadi 2 unit dari
sebelumnya 1 unit. Melalui penambahan fasilitas pemurnian ini, maka
operasional pemurnian pabr ik diharapkan menjadi lebih fleksibel
seiring dengan peningkatan produksi feronikel. Fasilitas refining
merupakan paket 3 dari keseluruhan 8 paket P3FP.
Seiring dengan selesainya P3FP, ANTAM berharap tingkat produksi
feronikel dapat meningkat menjadi 27.000-30.000 TNi per tahun dari
sebelumnya 18.000-20.000 TNi per tahun. Penyelesaian proyek ini
juga akan menurunkan tingkat biaya tunai pabrik feronikel di
Pomalaa, sehingga kedepannya, ANTAM akan menjadi salah satu
produsen feronikel dengan tingkat biaya produksi paling
rendah.(tim)
commissioning fasilitas pelabuhan yang baru di Pomalaa, ANTAM
berharap proses unloading bijih nikel untuk kebutuhan umpan pabrik
akan berjalan lebih cepat dan efisien. Fasilitas pelabuhan ANTAM
merupakan paket 1 dari keseluruhan 8 paket P3FP. Fasilitas
pelabuhan yang baru memiliki dengan kapasitas 12.000 DWT dan
unloading rate sebesar 2x500 ton per jam, lebih cepat dari
sebelumnya yang menggunakan alat berat backhoe.
F a s i l i t a s b e l t c o n v e y o r sepanjang 4 ki lometer
yang dibangun, ber tu juan untuk menggantikan dump truck yang
sebelumnya digunakan untuk sarana transportasi bijih nikel dan
batubara dari pelabuhan ke pabrik. Selain itu, penggunaan belt
conveyor juga bertujuan untuk meningkatkan aspek keselamatan kerja
dalam hal pengangkutan bijih nikel dan batubara. Fasilitas belt
conveyor merupakan paket 2 dari keseluruhan 8 paket P3FP.
Jakarta, Laras Post - PT Aneka Tambang (Antam) mengumumkan bahwa
perusahaan telah memulai commissioning dari fasilitas pelabuhan
(jetty), belt conveyor dan pemurnian pabrik yang merupakan bagian
dari Proyek Perluasan Pabrik Feronikel Pomalaa (P3FP). Sampai
dengan akhir Agustus 2014, Engineering, Procurement and
Construction (EPC) progress P3FP secara keseluruhan sudah mencapai
68%.
Direktur Utama PT ANTAM, Tato Miraza mengatakan, dimulainya
commissioning beberapa fasilitas dari P3FP menunjukkan bahwa PT
ANTAM on track dalam penyelesaian proyek ini.
Dengan estimasi penyelesaian keseluruhan proyek pada akhir tahun
2015, dan didukung dengan ekspektasi peningkatan harga nikel di
tahun-tahun mendatang, kami yakin bahwa proyek ini akan dapat
memberikan imbal hasil dan profitabilitas yang signifikan bagi
perusahaan, ujarnya, (2/10/2014) di Jakarta.
D e n g a n d i m u l a i n y a
PT ANTAM Segera Selesaikan Proyek Perluasan Pabrik Feronikel
Pomalaa
oJK melaksanakan inisiatif penyelenggaraan forum Riset Keuangan
Syariah (fRKS) 2014 bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor
(IPB)
Bank Indonesia
Penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS)
Persmian Proyek Perluasan Pabrik feronikel Pomalaa
H. Mulyadi S.ApKabid Pengembangan Pegawai
bADAn KePeGAwAiAn DAerAH KAbUPAten beKASi
Selamat HUT Perdana (ke-1)
1 Oktober 2014
-
2 LarasT Utamaedisi 26 / tH i / 13 - 26 oKtobeR 2014
PEndidikan & kEBUdayaan
Zimah juga menambahkan, sesuai Sumpah Prajurit dan Sapta Marga,
Mahasiswa, Pemuda dan rakyat Indonesia menagih janji TNI untuk
tetap setia pada Pancasila. Kami akan terus berjuang untuk
menegakkan Pancasila di bumi pertiwi ini yang selama ini telah
ditinggalkan oleh
para pemimpin bangsa saat ini, ujarnya.
Di akhir orasinya Zimah juga mengucapkan selamat Hari Ulang
Tahun untuk TNI ke-69 semoga TNI selalu setia pada Pancasila dan
tetap menjaga keutuhan NKRI, Pancasi la Berdaulat Bangsa Selamat.
(tim)
politik masyarakat Indonesia. D e m o k r a s i t e l a h
menghancurkan moral bangsa d a n e t i k a b e r m a s y a r a k
a t , terbukti korupsi semakin merajalela di mana-mana, terjadi
baik di lembaga pemerintahan dan swasta, mulai dari pusat sampai
daerah, ungkap Zimah.
Diklat Tingkatkan Kualitas PPNS
Jakarta, Laras Post Dalam aksi tersebut Majelis-MP3 mengajak dan
mendukung TNI untuk tetap setia pada Pancasila, Mahasiswa juga
menghimbau dan mengajak TNI segera bertindak untuk melakukan
langkah-langkah penyelamatan bangsa dan Negara yang saat ini
terbelah menjadi dua kubu di parlement maupun di tubuh rakyat yang
membuat resah masyarakat.
Koordinator Aksi Muhammad Z i m a h d a l a m o r a s i n y a
mengatakan, hanya TNI lah satu-satunya benteng harapan rakyat untuk
menyelamatkan b a n g s a d a n n e g a r a d a r i perpecahan oleh
kepentingan asing, dengan diterapkan azas demokrasi dan
meninggalkan azas Pancasila sebagai ideology bangsa dalam praktek
kehidupan berbangsa dan bernegara, telah berakibat hancur dan
rusaknya tatanan kehidupan sosial dan
Ratusan Mahasiswa dari berbagai Universitas di Jakarta dan
Pemuda yang tergabung dalam Majelis Mahasiswa dan Pemuda Penegak
Pancasila (Majelis-MP3) Senin siang, (6/10/2014) mendatangi Markas
Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI).
Mahasiswa Ajak TNI Untuk Tetap Setia Pada PancasilaJakarta,
Laras Post Direktorat Pelestarian Cagar Bu-daya dan Permuseuman,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) bekerja sama
dengan Kepolisian, berupaya meningkatkan kualitas Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Direktorat Jenderal
Kebudayaan.
Peningkatan Kualitas PPNS ini dilakukan dengan melak-sanakan
Pendidikan dan Latihan (Diklat) pada 7 Oktober 5 Desember 2014 di
Dipusdik Reskrim Lemdikpol, Mega-mendung, Bogor.
Diklat yang diikuti oleh 30 peserta dari unit kerja Direk-torat
Jenderal Kebudayaan ini, bertujuan untuk, menyiap-kan tenaga-tenaga
penyidik yang profesional, memberikan sertifikasi bagi para
penyidik dengan didukung perundang-undangan, serta melatih
kemampuan dan keterampilan para penyidik yang nantinya dapat
menekan setiap tindak pidana cagar budaya.
Pada kesempatan itu, Kapusdik Reskrim Lemdikpol Alex Sampe
mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang
Cagar Budaya, dalam Pasal 1 dise-butkan bahwa cagar budaya
merupakan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar
budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah, pendidikan, agama
dan atau kebudayaan yang ada di Indonesia.
Untuk menjaga serta melestarikan cagar budaya terse-but,
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 100 juga mengamanatkan
tentang penyidikan, dimana yang menjadi penyidik merupakan pejabat
pegawai negeri sipil yang me-miliki tugas serta diberi wewenang
khusus untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang
tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana Cagar Budaya.
Alex menambahkan bahwa peningkatan kualitas PPNS melalui
kegiatan diklat ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dari
pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan amanat
Undang-Undang un-tuk melakukan pengelolaan, perlestarian,
perlindungan, penyelamatan, serta pengamanan terhadap benda cagar
budaya.
Lebih lanjut ia menyatakan, Diklat ini diharapkan dapat
menghasilkan para penyidik yang terampil, handal, legal,
profesional, menguasai teknik dan taktik penyidikan, serta mampu
menerapkan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas
penyidikan, sehingga dapat menjaga kelestarian cagar budaya yang
dimiliki bangsa Indonesia. (yand)
Dengan bantuan para media, kata Mendikbud, masyarakat dapat
terbantu mendapatkan berbagai informasi. Melalui pemberitaan media
juga dapat membantu Kemdikbud menjadi lebih baik
kedepan. Melalui malam keakraban ini semoga dapat mempererat
persaudaraan, dan saya doakan teman-teman media sukses semua, ujar
Mendikbud.
Sekretaris Jenderal Kemdikbud,
foto: ISt
Bogor, Laras Post - Forum Wartawan Pendidikan dan Kebudayaan
(For tad ikbud) member ikan a p r e s i a s i k e p a d a M e n t e
r i Pendidikan dan Kebudayaan M o h a m m a d N u h , s e b a g a i
seorang Menteri yang sederhana.
Para wartawan yang bertugas di lingkungan Kemendikbud itu,
diwakili wartawati Sinar Harapan, Naomi Siagian menyampaikan
apresiasi kepada Mendikbud. Saya berkesan pak Nuh bukan sekedar
Menteri tetapi juga guru, berbagai pidatonya memiliki nilai-nilai
yang berarti. Beliau juga selalu membuka pintu bagi kami, ungkap
Naomi, pada acara malam keakraban Mendikbud dengan Fortadikbud,
Sabtu (11/10/2014) di Ciawi, Bogor.
Sementara itu, Mendikbud menyampaikan terima kasih dan
penghargaan kepada media atas kerja sama yang telah terjalin.
Ainun Naim, pada kesempatan yang sama mengatakan, banyak
pelajaran yang didapat dari Mendikbud. Salah satu pelajaran yang
didapat, Mendikbud selalu menyampaikan kata Alhamdullilah dalam
setiap kesempatan. Itu mengajarkan kita untuk selalu bersyukur
apapun yang kita hadapi, tuturnya.
Pada malam keakraban itu, juga diadakan pemilihan Ketua
Fortadikbud periode 2014-2016, terpilih sebagai Ketua Fortadikbud,
Syarief Oebaidillah dari Media Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Fortadikbud, Syarief
Oebaidillah menyampaikan, terima kasih kepada Kemdikbud atas kerja
sama yang telah terjalin. Dengan keramahan Mendikbud dapat membantu
media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, ujarnya.
(amser/sg)
Fortadikbud Beri Apresiasi Pada Mendikbud
Para Wartawan yang tergabung dalam Fortadikbud
SDn 1 GunungSindur Perlu Perhatian Pemerintah
Bogor, Laras Pos - Dunia Pendidikan merupakan gerbang menuju
suksesnya pembangunan iptek d a n i m t a q y a n g berkwalitas di
masa yang akan datang, Hal itu akan tercapai apabila di tunjang
oleh sarana dan prasarana y a n g m e m a d a i , sehingga proses
KBM dapat berjalan lancar dan nyaman bagi peserta didik maupun
tenaga pengajar yang akan berimbas pada peningkatan mutu pendidikan
di sekolah,
Berkaitan dengan hal tersebut, SDN 1 Gunung Sindur hingga akan
memasuki tahun ajaran 2014-2015 kondisinya dinilai masih kurang
layak untuk ditempati.
Ruang kelas yang dibangun pada tahun 2011 dengan anggaran APBD
Kab. Bogor, belum selesai dan tidak mempunyai pintu serta jendela
persis seperti kandang sapi, karena ditinggal oleh pemborongnya
begitu saja.
SDN tersebut berdekatan dengan kantor kecamatan GunungSindur dan
UPTD Dinas Pendidikan GunungSindur dan Kantor Desa Gunung Sindur,
tentu kondisi tersebut ironis dan tidak enak dipandang mata.
Sementara itu, saat Kepala Dinas Pendidikan, Dace Supriadi, SH,
MH datang ke Gunung Sindur dalam rangka pelantikan kepala sekolah
SD dari enam kecamatan mengatakan, tidak ada laporan dari pihak
UPTD Pendidikan Gunung Sindur bahwa sekolah tersebut bangunannya
terkatung-katung, saat itu dia berjanji akan memanggil
pemborongnnya.
Memang bila dilihat dari letak strategis sekolah yang jumlah
muridnya lumayan banyak, seharusnya sudah secepatnya dibangun.
Hal lain yang dinilai dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar
adalah banyaknya truk yang melintas di depan sekolah tersebut,
debunya sangat mengganggu dan tidak baik untuk kesehatan anak
didik. Terlebih sekolah tidak memiliki daun jendela dan pintu.
(AMSER/DAVID)
dilantik dan para Auditor yang baru dikukuhkan, ungkap Haryono
dalam sambutannya, pada pelantikan dan pengukuhan, Jumat
(10/10/2014) di Kantor Itjen Kemdikbud, Jakarta.
Kepada para pejabat yang dilantik, Haryono berpesan, bahwa
sekretariat merupakan k u n c i k e b e r h a s i l a n d a l a m
keberlangsungan kinerja Itjen. Untuk itu, secretariat hendaknya
dapat meningkatkan kompetensi pegawai dengan membuat
program-program kerja yang jelas untuk mendukung hal tersebut.
Sementara itu, kepada para Auditor, Haryono meminta, agar
mengawal pengelolaan keuangan interen dan satuan kerja Kemdikbud.
Auditor dapat memberikan masuk-masukan terkait implementasi
pengadaan barang program-program Kemdikbud seperti kurikulum,
ujian
nasional, dan sebagainya. Berikan masukan kepada para inspektur,
sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi kesalahan pengelolaan,
tuturnya.
Haryono juga meminta kepada Auditor untuk menjadi tempat
bertanya yang baik. Bukan sekedar menjawab pertanyaan dengan
pengetahuan biasa, tetapi dengan menitikberatkan kepada audit
berbasis risiko. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah
risiko-risiko yang tidak diinginkan. ujarnya.
Ia berharap, Itjen menjadi contoh bagi satuan kerja di
Kemdikbud. Sehingga Kemdikbud dapat menjadi contoh dan rujukan bagi
seluru instansi pemerintah di Indonesia. Pertahankan opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, pungkasnya.
(sg)
Jakarta, Laras Post - Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan Haryono Umar melantik satu pejabat eselon III dan
dua pejabat eselon IV di
lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal (Itjen), serta
pengukuhan 32 Auditor Pertama Kemdikbud.
Saya mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru
Itjen Kemendikbud Lantik Pejabat Eselon IV
foto: ISt
foto: ISt
Pelantikan Pejabat Eselon IV di lingkungan Sekretariat
Inspektorat Jenderal
kadisdik Kab bogor sedang diwawancarai wartawan
Demo menuntut agar TNI selalu setia terhadap Pancasila dan Sapta
Marga TNI.
rata-rata truk bermuatan puluhan ton itu,Sepertinya terlepas
dari pengawasan dinas perhubungan setempat, demikian ditegaskan
Kepala Sekolah SMAN Gunung Sindur,Wawan Hermawan dan wakil Kepala
Sekolah di Bidang Kesiswaan Rochmat. Spd dalam perbincangan kepada
wartawan baru-baru ini di ruang kerjanya.
Menurut Rochmat bila hal ini dibiarkan dan tidak ada pengawasan
lebih ketat terkait over kapasitas muatan tak hanya mengancam
kerusakan jalan bahkan merusak lingkungan sepanjang jalan yang
dilintasi truk tersebut. Banyak warga yang terserang penyakit
pernapasan akibat polusi udara yang diakibatkan oleh debu.
Dengan kondisi lingkungan dan jalan yang buruk, sangat
mempengaruhi minat orang tua menyekolahkan anaknya di SMAN
GunungSindur, terbukti pada penerimaan siswa/siswi baru tahun ini
menurun drastis, Permasalahan ini sudah pernah di laporkan kepada
DPRD kab.Bogor, Dinas Pendidikan, Bahkan ke Bupati pun sudah
dilaporkan, namun hingga kini realisasinya tak kunjung tiba,
Mestinya Dishub Kabupaten Bogor mengatur jam kerja truk/tronton
misalkan jam 7 malam baru beroperasi jadi tidak mengganggu
aktivitas warga setempat, maupun siswa/siswi dapat melaksanakan
kegiatan belajar dengan nyaman, katanya. (AMSER/DAVID)
Bogor, Laras Post - Saat musim kemarau tiba para siswa dan guru
SMAN Gunung Sindur mengeluh akibat dihiasi debu beterbangan dan
pada musim hujan jalan tersebut becek, di musim kemarau saat ini
banyak debu beterbangan bagaikan asap yang mengepul dan sangat
mengganggu pernapasan bagi siswa dan siswi SMAN Gunung Sindur,
karena lokasi sekolah yang dekat jalan.
Hampir semua Siswa/Siswi SMAN Gunung Sindur menge