LAPORAN TUGAS AKHIR PROSEDUR PENGENAAN PAJAK REKLAME PADA BADAN KEUANGAN DAERAH (BAKEUDA) KABUPATEN PURBALINGGA TUGAS AKHIR Diajukan untuk Memenuhi Sebagaian Syarat Mencapai Gelar Ahli Madya RATNA SULISTYANI 1402040019 PROGRAM STUDI AKUNTANSI DIII FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO 2017
16
Embed
LAPORAN TUGAS AKHIR PROSEDUR PENGENAAN PAJAK …repository.ump.ac.id/4590/1/RATNA SULISTYANI COVER.pdf · Apa yang kita perbuat hari ini pasti akan kembali pada kita dikemudian hari
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAPORAN TUGAS AKHIR
PROSEDUR PENGENAAN PAJAK REKLAME
PADA BADAN KEUANGAN DAERAH (BAKEUDA)
KABUPATEN PURBALINGGA
TUGAS AKHIR
Diajukan untuk Memenuhi Sebagaian Syarat Mencapai Gelar Ahli Madya
RATNA SULISTYANI
1402040019
PROGRAM STUDI AKUNTANSI DIII
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
2017
ii
iii
iv
v
vi
MOTTO
Hidup itu penuh misteri
Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari
Tetaplah berusaha untuk menjadi lebih baik dari hari kehari
Apa yang kita perbuat hari ini pasti akan kembali pada kita dikemudian hari
Lakukan hal yang positif agar kita memperoleh hal yang positif pula
Tetap semangat meskipun kadang apa yang kita inginkan tak
selalu kita dapatkan
Walau banyak cobaan yang menghadang
Walau kadang banyak hal yang terjadi tanpa pernah kita
bayangkan sebelumnya
Tapi percayalah rencana Tuhan lah yang terbaik
Rasa kecewa pada awalnya pasti ada
Tapi kita akan tersadar banyak pelajaran yang didapat dari
semua
Karena rencana Allah pasti jauh lebih baik dari rencana kita
vii
HALAMAN PERSEMBAHAN
Karya kecil ini saya persembahkan untuk:
1. Bapakku, terimakasih telah memberikan dukungan baik dari segi materi,
semangat maupun doa dan selalu memberikan motivasi yang terbaik
untukku.
2. Kakak-kakakku, yang menjadi inspirasi untukku.
3. Sahabat- sahabatku tercinta yang selalu memberikan motivasi dan
penyemangat dalam penyusunan tugas akhir ini.
4. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih.
viii
ABSTRAK
PROSEDUR PENGENAAN PAJAK REKLAME
PADA BADAN KEUANGAN DAERAH (BAKEUDA)
KABUPATEN PURBALINGGA
Tujuan yang ingin dicapai dalam praktek kerja lapangan ini untuk mengetahui
prosedur pengenaan pajak reklame pada badan keuangan daerah kabupaten
Purbalingga serta mengevaluasi antara prosedur yang berlaku di BAKEUDA
dengan Peraturan Bupati yang mengatur pajak reklame.
Prosedur pengenaan pajak reklame pada Kabupaten Purbalingga dilandasi oleh
Peraturan Bupati no 21 tahun 2015 Kabupaten Purbalingga karena belum ada
undang-undang terbaru yang mengatur tentang pajak reklame. Dalam peraturan
bupati ini dijelaskan pihak pemunggut pajak reklame adalah DPPKAD dan yang
sebelum membayar pajak, reklame harus sudah mendapat ijin dari KPMPT. Dalam
menjalankan tugasnya untuk pengenaan pajak DPPKAD dibagi menjadi 2 bagian
yaitu petugas pemunggut dan bendahara. Komponen – komponen yang digunakan
dalam pajak reklame yaitu surat ijin pemasangan reklame, SKPD, SSPD, dan Stiker
tanda lunas pajak. Sedangkan perhitungan pajak reklame dengan cara mengalikan
nilai sewa reklame (NSR) dengan tarif yang berlaku.
Pada awal tahun 2017 DPPKAD mengalami perubahan bentuk organisasi
menjadi Badan. Perubahan bentuk ini mengakibatkan DPPKAD berganti nama
menjadi Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA). Dengan adanya pergantian nama
tersebut,mengakibatkan organisasi pemerintah ini mengalami perubahan dalam
pembagian tugas dan wewenang. Begitu juga dalam melaksanakan pengenaan pajak
reklame, Bakeuda membagi anggotanya menjadi 2 bagian sesuai tugas dan
wewenangnya yaitu bidang P3 dan P4. Tiap – tiap bidang akan memiliki bendahara
masing-masing yang bertugas mengatur keuangan badan. Pengenaan pajak reklame
pada BAKEUDA melibatkan bidang P3 serta bidang P4. Sebelum pajak dipunggut
oleh BAKEUDA wajib pajak harus memiliki surat ijin pemasangan reklame dari
KPMPT yang sekarang berganti nama menjadi DPMPTSP. Dalam pengenaan pajak
reklame pada BAKEUDA terdapat beberapa komponen – komponen yaitu surat ijin
pemasangan reklame, SKPD, SSPD, dan stiker tanda lunas.
ix
ABSTRACT
IMPOSITION OF ADVERTISEMENT TAX PROCEDURE
ON BADAN KEUANGAN DAERAH (BAKEUDA)
PURBALINGGA REGENCY
The goals to be achieved in this profesional placement to know imposition of
advetisement tax procedure tax at the Bakeuda Purbalingga regency and the
evaluate the procedure between applied in Bakeuda with Local Regulations that
regulate the advertisement tax.
Imposition of advetisement tax procedure in Purbalingga regency is based on
Regulation No. 21 of 2015 Purbalingga regency because there is no recent law
regulating advertisement tax. On this local regulation explained the advertisement
tax collector is DPPKAD and the advetisement has permitted by KPMPT. On
collecting tax, DPPKAD is divided into 2 division, the collector and financial
departement. The parts used on advertisement tax is applying advertisement license,
SKPD, SSPD, and paid off tax sticker. In other ways calculation rate of
advertisement tax by multiplying the rent of advertisement (NSR) with the applied
rate.
In early 2017 DPPKAD has reformed into Badan. The reform affected the
naming of DPPKAD change into BAKEUDA. On this event also causing task reform
on the jobs description. BAKEUDA split into 2 division; Penagihan, Penerimaan,
dan Pelaporan (P3) and Pelayanan, Pendataan, Penilaian dan Penetapan (P4).
Each division has funding officer to manage the financial. Both P3 and P4 has
responsibility on imposition advertisement tax. Before the tax imposition, taxpayer
must have applying advertisement license from KPMPT, now has changed into
DPMPTSP. Bakeuda use applying advertisement license, SKPD, SSPD, and paid off