DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ... filekarena segera kita akan memulai rapat Paripurna ini dan mohon perhatiannya bahwasanya hari ini hari Jum'at sehingga kita harus disiplin

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

-----------

RISALAH SEMENTARA

SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI

MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2014 – 2015

I. KETERANGAN

1. Hari : Jumat

2. Tanggal : 5 Desember 2014

3. Waktu : 13:34:27 WIB – 16:16:19 WIB

4. Tempat : R. Rapat Nusantara V

5. Pimpinan Sidang :

1. H. Irman Gusman, SE., MBA (Ketua DPD RI)

2. GKR Hemas (Wakil Ketua DPD RI)

3. Prof. Dr. Farouk Muhammad (Wakil Ketua DPD RI)

6. Sekretaris Sidang :

1. Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto (Sekretaris Jenderal

DPD RI)

2. Zul Evi Astar, S.H. (Wakil Sekretaris Jenderal DPD RI)

7. Panitera : Adam Bachtiar, S.H., M.H. (Kepala Biro Persidangan II)

8. Acara 1. Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun

2014 dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI

serta Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Lima Tahun (Semester II

Tahun 2009 sd. Semester I Tahun 2014);

2. Laporan Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan DPD RI;

3. Pengesahan Keputusan DPD RI;

4. Pengesahan Usul Prolegnas;

5. Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2014-2015.

9. Hadir : Orang

10. Tidak hadir : Orang

SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS I TS 2014-2015

JUMAT, 5 DESEMBER 2014

1

II. JALANNYA SIDANG

PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)

Baik Bapak-Ibu sekalian, mohon kembali dan duduk ditempat yang telah ditentukan

karena segera kita akan memulai rapat Paripurna ini dan mohon perhatiannya bahwasanya

hari ini hari Jum'at sehingga kita harus disiplin dengan waktu karena paling lama kita harus

meninggalkan tempat ini pukul 11.50 WIB karena kita siap-siap untuk melaksanakan Salat

Jumat bagi yang mengerjakannya karena butuh waktu sekitar 10 – 15 menit untuk persiapan.

Ini berarti kita ada waktu sekitar 2 jam 20 menit. Itu paling lama, itu pun ditawar sama Prof.

Farouk, 11.45 lah ya. Ya sepakat ya 11.45 mohon.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera buat kita semua

Om swastyastu.

Sebagaimana yang lazim dilaksanakan dalam setiap kegiatan yang resmi dalam

sidang-sidang, marilah kita sejenak menyediakan waktu untuk kita menyanyikan lagu

kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh Anggota Dewan yang hadir dan juga seluruh

hadirin yang ada pada ruangan ini dimohon untuk kita berdiri dan bersama-sama

menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami persilakan.

PEMBICARA : PADUAN SUARA

Hiduplah Indonesia raya…

Indonesia tanah airku.

Tanah tumpah darahku.

Disanalah aku berdiri.

Jadi pandu ibuku.

Indonesia kebangsaanku.

Bangsa dan Tanah Airku.

Marilah kita berseru.

Indonesia bersatu.

Hiduplah tanahku.

Hiduplah negriku.

Bangsaku Rakyatku semuanya.

Bangunlah jiwanya.

Bangunlah badannya.

Untuk Indonesia Raya.

Indonesia Raya.

Merdeka Merdeka.

Tanahku negriku yang kucinta.

Indonesia Raya.

Merdeka Merdeka.

Hiduplah Indonesia Raya.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13:34:27 WIB



2

Indonesia Raya.

Merdeka Merdeka.

Tanahku negriku yang kucinta.

Indonesia Raya.

Merdeka Merdeka.

Hiduplah Indonesia Raya.


Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita memasuki agenda sidang

Paripurna, perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa pada hari ini hadir bersama kita

nantinya Ketua Badan Pemeriksa Keuangan beserta jajarannya yang akan menyerahkan

penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2014 dan penyerahan laporan hasil

pemeriksaan BPK, serta ikhtisar hasil pemeriksaan 5 tahunan. Selain itu, juga hadir Ketua

Forum Rektor Indonesia, yaitu Bapak Prof. Dr. H. Ravik Karsidi. Tepuk tangan buat Pak

Ravik. Beliau saat ini adalah Rektor Universitas Negeri 11 Maret Solo, Jawa Tengah, yang

akan melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama dengan DPD RI di mana

beliau juga didampingi oleh para rektor-rektor dan juga rektor nanti yang akan menggantikan

beliau sebagai forum dari rektor Universitas Sumatera Utara. Tepuk tangan buat kita semua.

Dan, juga hadir para rektor dari Universitas Andalas yang kami tahu. Ada lagi, Pak Rektor?

Ada mantan rektor Pak Laode Kamaluddin, Ketua Forum Rektor.

Nota kesepahaman bersama yang akan dilakukan antara DPD RI dengan Forum

Rektor Indonesia ditujukan untuk meningkatkan kualitas kerja kedua lembaga dalam

mengemban dan mewujudkan cita-cita reformasi. Nota kesepahaman ini diharapkan akan

meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat

dalam rangka pengembangan kebijakan nasional yang memperhatikan kepentingan daerah.

Perlu kita ketahui Forum Rektor ini sebuah wadah yang menaungi seluruh perguruan tinggi,

baik negeri maupun swasta yang jumlahnya kurang sekitar 3.500. Pasti itu semua konstituen

daripada anggota dewan ini dari Sabang sampai Merauke, Jadi, untuk itu kita mendapat

kehormatan dan untuk itu mari kita berikan kesempatan kepada Ketua Forum Rektor Pak

Ravik Kasidi Profesor untuk bisa menyampaikan pengantarnya. Untuk itu, waktu dan tempat

kami persilakan.

PEMBICARA : MC

Sambutan dari Ketua Forum Rektor Indonesia Bapak Prof. Ravik Karsidi.

PEMBICARA : Prof. Dr. H. RAVIK KARSIDI (KETUA FORUM REKTOR

INDONESIA)

Bismillahirrahmanirrahim, assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang amat kami hormati Bapak Ketua DPD RI Republik Indonesia H. Irman

Gusman, S.E., M.B.A., Wakil Ketua Bapak Prof. Dr. Farouk Muhammad, juga Wakil Ketua

Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hemas, seluruh Anggota Senator Indonesia yang saya hormati. Pada

hari ini alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk berada di depan seluruh anggota

Senator Indonesia yang terhormat.



3

Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Ketua, pada hari ini antara Forum Rektor

Indonesia dengan DPD RI akan menandatangani naskah kerja sama yang insya Allah segera

akan dilakukan. Hari ini kami hadir bersama beberapa teman pengurus Forum Rektor

Indonesia tadi sudah diperkenalkan. Yang lain tadi yang di belakang belum diperkenalkan

adalah Profesor Irawadi Jamaran adalah Rektor Tantri Abeng University dan juga Sesjen

Forum Rektor Indonesia Bapak Dr. Widodo Muktiyo.

Bapak-Ibu yang kami hormati, para Senator Indonesia yang berbahagia, Forum

Rektor Indonesia adalah forum yang terdiri dari seluruh para rektor yang tergabung di dalam

Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia atau MRPTNI, juga Asosiasi Perguruan

Tinggi Swasta Seluruh Indonesia (Aptisi), perguruan tinggi keagamaan, dan juga perguruan

kedinasan yang sekarang di Indonesia sekitar 3.300 perguruan tinggi yang bergabung

berasosiasi dalam forum yang disebut Forum Rektor Indonesia, baik itu rektor atau

universitas, kemudian ketua sekolah tinggi, kemudian rektor institute, dan juga direktur

akademi atau rektur politeknik. Kegiatan forum rektor adalah mencermati masalah-masalah

bangsa dan berusaha untuk mencari solusinya.

Bapak dan Ibu yang terhormat, salah satu yang kami sedang memikirkan, saya kira

berhubungan dengan tugas dari DPD RI adalah memikirkan bangsa ini untuk jangka panjang

dan berkesinambungan dan karena itu kami sudah menyusun naskah akademik yang berjudul

“Mengembalikan Kedaulatan Rakyat melalui Penyusunan Garis-garis Besar Haluan Negara

kepada Penyelenggara Negara”. Hari ini perkenankan nanti saya akan menyampaikan naskah

akademik ini dalam forum yang terhormat ini untuk kemudian nanti bisa dipikirkan bersama-

sama. Juga untuk khusus pada tahun yang akan datang isu yang kami angkat adalah dua hal

dan ini kelihatannya sudah sangat berhubungan dengan program di DPD. Yang pertama

adalah tentang pembangunan daerah, dan yang kedua adalah tentang kemaritiman. Bapak dan

Ibu yang kami hormati, kami siap mempresentasikan naskah akademik dan juga draf

pemikiran kami ke DPD untuk nanti kita berdiskusi dan insya Allah kerja sama ini akan

mendapat manfaat ke depan.

Bapak Ketua, Bapak dan Ibu Wakil Ketua, dan seluruh Senator yang berbahagia,

kerjasama antara DPD dan Forum Rektor tidak mulai sekarang, tapi sudah sebelumnya.

Tahun yang lalu kami sangat berbahagia dalam pertemuan konferensi para rektor seluruh

Indonesia yang dihadiri sekitar 1.500 rektor, Ketua DPD Bapak Irman Gusman yang

berbahagia telah menyampaikan ide dasar dan kemudian menjadi pemikiran kami yaitu

tentang perlunya pendirian Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek menjadi satu kesatuan

yang baik dan alhamdulillah oleh kabinet Bapak Joko Widodo-Bapak JK kali ini diakomodir.

Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan serta apresiasi yang tinggi atas

ide ini, dan para rektor memberikan penghargaan yang tinggi. Sebenarnya intinya adalah ke

depan pentingnya otonomi perguruan tinggi dan otonomi kampus yang sebenarnya sekarang

ini menjadi persoalan di bangsa ini.

Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya karena waktu yang pendek

perkenankan kami akan menyerahkan naskah akademik tentang pentingnya kedaulatan

rakyat, yaitu tentang tadi yang berjudul “Mengembalikan Kedaulatan Rakyat melalui

Penyusunan Garis-garis Besar Haluan Negara” walaupun kita sekarang ini sudah mempunyai

RPJB dan RPJM, tetapi sebenarnya hal yang esensial akan hilang terutama adalah

keberlanjutan negara ini apabila tidak ada GBHN. Secara khusus pada tanggal 23 Januari

2015, kami akan mengadakan pertemuan nasional para rektor dan konferensi ke-15 rektor di

USU Medan. Kami melalui forum ini mengundang Bapak Ketua dan juga Bapak dan Ibu

Wakil Ketua untuk hadir dalam acara yang terhormat nanti untuk memberikan sambutan dan

pengarahannya. Terima kasih atas kesempatan ini, dan saya akhiri.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



4

Mohon maaf atas segala kekurangannya.

PEMBICARA : MC

Penandatanganan nota kesepahaman bersama antara DPD RI dengan Forum Rektor

Indonesia. Ketua DPD RI beserta Wakil Ketua DPD RI dipersilakan menuju tempat yang

telah disediakan. Dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata dari Ketua Forum Rektor

Indonesia kepada Ketua DPD RI. Selanjutnya, penyerahan cenderamata dari Ketua DPD RI

kepada Ketua Forum Rektor Indonesia.

Ketua DPD RI beserta Wakil Ketua DPD RI dan Ketua Forum Rektor Indonesia

dipersilakan kembali ke tempat semula.


Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita baru saja menyaksikan penandatanganan kerja sama

antara Forum Rektor Indonesia dengan DPD RI. Mudah-mudahan kerja sama ini akan

membawa manfaat yang banyak untuk kepentingan bangsa kita. Yang jelas pagi ini kita telah

menerima sebuah naskah akademik yang telah disiapkan, tentu yang akan dibagikan kepada

anggota yang lain. Secara resmi dari meja pimpinan kami akan menyerahkan langsung

naskah ini kepada Ketua Kelompok DPD di MPR yang juga sekaligus memimpin Badan

Pengembangan Kapasitas Kelembagaan untuk bisa kita telaah lebih lanjut sesuai dengan

tugasnya. Untuk itu, kami persilakan kepada Bapak Bambang Sadono ke depan untuk

menerima naskah ini, silakan. Judulnya “Mengembalikan Kedaulatan Rakyat Melalui

Penyusunan Garis-garis Besar Haluan Negara kepada Penyelenggara Negara” disusun oleh

Forum Rektor Indonesia 2014.

Baiklah, Bapak-Ibu sekalian, karena kita memasuki agenda selanjutnya kita berikan

waktu sesaat untuk melepaskan Ketua Forum Rektor bersama jajarannya untuk

meninggalkan ruang sidang ini dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas

kerja samanya yang diantar oleh Pak Seketaris Jenderal.

Baik, Bapak-Ibu sekalian, saya minta Wakil Ketua untuk menjemput Ketua BPK

untuk segera kita memulai. Saya mohon tidak meninggalkan ruangan supaya kita bisa

melaksanakan agenda ini dengan waktu yang sangat terbatas dengan agenda yang sangat

banyak. Jadi, sambil menunggu saya mohon kepada nanti yang membacakan laporannya

mohon dikelola waktu yang sebaik dan seefisien mungkin.

Baik, Bapak-Ibu sekalian, di hadapan kita telah hadir para Pimpinan BPK, Ketua

BPK dan jajarannya. Untuk itu, sidang sudah bisa kita lanjutkan. Sidang Dewan yang mulia,

berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal sampai saat ini

telah hadir 84 orang anggota DPD dan telah menandatangani daftar hadir. Dengan demikian,

sidang telah memenuhi syarat untuk kita buka. Dengan mengucapkan

bismillahirrahmanirrahim, Sidang Paripurna ke-7 DPD ini kami buka dan dinyatakan

terbuka untuk umum.

Sidang Dewan yang mulia, sesuai dengan jadwal acara, Sidang Paripurna hari ini

mempunyai empat agenda pokok, yaitu: pertama, penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan

semester 1 tahun 2014 dan penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI serta ikhtisar hasil

pemeriksaan 5 tahun BPK Republik Indonesia; yang kedua, laporan pelaksanaan tugas alat

KETOK 1X



5

kelengkapan DPD RI; yang ketiga, pengesahan keputusan DPD RI; yang keempat, penutupan

Masa Sidang I Tahun Sidang 2014 – 2015. Mengawali Sidang Paripurna ini, marilah kita

sejenak mendoakan arwah rekan kita Bapak Drs H. Aidil Fitri Syah M.M., Senator dari

Provinsi Sumatera Selatan yang wafat pada tanggal 9 November 2014, dan saya atas nama

anggota dan pimpinan memimpin langsung upacaranya di Palembang, Sumatera Selatan.

Dan, juga mendoakan arwah dari Bapak Drs. Washington Purba, ayahanda dari sahabat kita

Bapak Parlindungan Purba S.H., M.M. senator dari Provinsi Sumatera Utara yang dihadiri

juga oleh pimpinan oleh Pak Wakil Ketua Prof. Farouk, dan semoga amal ibadah beliau

diterima di sisi Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dan mendapat tempat terbaik di sisi-Nya

serta keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan kita semua senantiasa mewarisi

semangat perjuangan beliau dalam memperjuangkan kepentingan daerah.

Marilah kita memasuki agenda penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1

tahun 2014 yang pada hari ini. Dan, juga kita ingin mengucapkan juga selamat kepada Ketua

BPK Republik Indonesia. Ketuanya DR. H. Harry Azhar Azis, tepuk tangan buat Pak Dr.

Harry. Beliau pagi ini didampingi juga oleh Bapak Agung Firman, silakan berdiri, Pak

Agung. Kemudian, Pak Hasanul Kosasih. Semoga beliau-beliau mampu membawa amanah

rakyat dalam mengelola mengawasi keuangan negara dan kita yakin di tangan Bapak-Bapak

ini akan bisa membawa kebaikan untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Untuk itu, mari kita

persilakan kepada Saudara Ketua Badan Pemeriksa Keuangan DR. Harry Azhar Azis untuk

menyampaikan sambutan atau penjelasan atas hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2014 yang

telah dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia.

PEMBICARA : MC

Sambutan Ketua BPK, Dr. H. Harry Azhar Aziz, M.A.

PEMBICARA : DR. H. HARRY AZHAR AZIS, M.A. (KETUA BPK RI)

Terima kasih.

Bismilahirrahmanirrahim, assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang terhormat Ketua DPD RI, yang kami hormati para Wakil Ketua DPD RI, yang

kami hormati para Anggota DPD RI, hadirin yang kami muliakan.


Selamat pagi.


Mohon saya memperkenalkan kembali yang sudah diperkenalkan oleh Ketua DPD

tadi. Pak Agung Firman anggota yang membidangi Polhukam, termasuk polisi , tentara, dan

juga KPK dan Pak Akhsanul Kosasih yang membidangi BUMN dan SKK Migas.

Pertama-tama, mari lah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat

Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya

kepada kita semua. Memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan

Perundang-undangan, hari ini kami menyerahkan ikhtisar hasil pemeriksaan semester dan

laporan hasil pemeriksaan kepada DPD RI. Penyerahan IHPS dan LHP kepada rakyat

melalui wakil-wakilnya di DPD RI merupakan untuk memberikan informasi menyeluruh

mengenai hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

dalam kurun waktu satu semester, yaitu semester 1, 2014. Selain IHPS dan LHP, pada hari

ini BPK juga menyerahkan buku ikhtisar pemeriksaan 5 Tahunan atau IHPL yang meliputi

hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2009 hingga semester 1 tahun 2014. Penyerahan buku ini

meskipun bukan merupakan kewajiban BPK, namun BPK menilai sangat bermanfaat sebagai



6

masukan kepada lembaga perwakilan dan pemerintahan dalam menjalankan tugasnya

masing-masing.

Pada semester 1 tahun 2014, BPK memprioritaskan pemeriksaan pada pemeriksaan

keuangan karena bersifat mandatory audit yang harus dilaksanakan oleh BPK, namun tidak

mengurangi program pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang telah

direncanakan. BPK memeriksa 670 objek pemeriksaan yang terdiri dari 559 objek

pemeriksaan keuangan, 16 objek pemeriksaan kinerja, dan 95 objek pemeriksaan dengan

tujuan tertentu. Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan sebanyak 14.854 kasus terdiri dari

ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebanyak 8.232 kasus senilai 30,87

triliun dan 6.531 kasus merupakan kelemahan sistem pengendalian internal. Dari jumlah

kasus ketidakpatuhan tersebut, terdapat 4.900 kasus yang bernilai 25,74 triliun

mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. Rekomendasi

terhadap kasus-kasus tersebut, antara lain merupakan penyerahan aset dan atau penyetoran

uang ke kas negara, daerah, dan perusahaan.

Temuan ketidakpatuhan yang lain adalah sebanyak 2.802 kasus, kelemahan

administrasi, dan 621 kasus senilai 513 triliun merupakan temuan ketidakhematan,

ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Rekomendasi atas kasus tersebut adalah perbaikan

SPI dan atau tindakan administratif dan atau korektif lainnya. Selama proses pemeriksaan

entitas telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi

kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan penyerahan aset dan atau penyetoran uang ke

kas negara, daerah, atau perusahaan senilai 6,34 triliun.

Pimpinan dan para Anggota DPD RI dan hadirin yang saya muliakan. Pada semester

1 tahun 2014, BPK melakukan pemeriksaan keuangan tahun 2013 atas laporan keuangan

pemerintah pusat, 86 laporan kementerian negara dan lembaga, 456 laporan kuangan

pemerintah daerah, dan 13 laporan keuangan badan lainnya. Selain itu, BPK juga memeriksa

LKPD Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2012 serta LK perum produksi film nasional tahun

2011 dan 2012. Pada umumnya, laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

sudah mengalami banyak kemajuan yang ditandai dengan perolehan opini yang semakin

baik. BPK memberikan opini “Wajar dengan Pengecualian” atas laporan keuangan

pemerintah pusat tahun 2013 atau opini yang sama telah kita berikan sejak tahun 2009 yang

lalu. Opini tersebut diberikan karena BPK masih menemukan permasalahan kelemahan

pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Selain LKPP, BPK juga memeriksa laporan keuangan tiap-tiap kementerian, lembaga

negara, lembaga pemerintahan nonkementerian, serta laporan keuangan bendahara umum

negara. Pada semester 1 tahun 2014, BPK memeriksa 86 laporan keuangan kementerian dan

lembaga, termasuk laporan keuangan bendahara umum negara tahun 2013. Dalam

pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini WTP sebanyak 64 dari 86 LKKL, opini WDP

sebanyak 19, dan opini tidak memberikan pendapat sebanyak 3 LKKL. Secara umum

kualitas laporan pemerintah semakin meningkat terlihat dari perolehan opini WTP yang

semakin banyak dari 44 entitas di tahun 2009 atau 56 persen menjadi 64 entitas atau 74

persen di tahun 2013. Secara lengkap BPK sudah menyampaikan hasil pemeriksaan LKPP

dan LKKL kepada DPD RI pada 28 Mei 2014 yang lalu. Pada pemeriksaan atas LKPD

sampai dengan semester 1 tahun 2014, BPK telah memeriksa 456 laporan keuangan

pemerintah daerah tahun 2013 dari 524 pemerintah daerah yang ada. Dari pemeriksaan

tersebut, perolehan opini adalah WTP sebanyak 153 LKPD atau sebanyak 33,5%, WDP

sebanyak 276 atau 60,5%, tidak wajar sebanyak 9 LKPD atau 1,97%, dan tidak memberikan

pendapat sebanyak 18 LKPD atau 3,94%. Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan

peningkatan jumlah entitas yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian selama 5

tahun terakhir. Pada tahun 2009, LKPD yang memperoleh opini WTP sebanyak 15 dari 504



7

entitas atau baru 3%. Pada tahun 2013, yang memperoleh opini WTP meningkat menjadi 153

atau 33,5% masalah yang menghambat perolehan opini WTP, baik di pemerintah pusat dan

pemerintah daerah, antara lain karena kelemahan pengelolaan aset tetap yang tidak didukung

dengan pencatatan dan pelaporan yang memadai, penatausahaan yang tidak sesuai dengan

ketentuan, penatausahaan persediaan tidak memadai, serta pelaksanaan belanja modal dan

belanja barang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pimpinan Sidang dan hadirin yang saya muliakan, pada semester 1 tahun 2014, BPK

menemukan permasalahan yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah, lembaga

perwakilan, dan seluruh pemangku kepentingan. Hasil pemeriksaan tersebut, antara lain:

Pertama, persiapan penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah.

Penerapan akuntansi berbasis akrual merupakan amanat Undang-Undang No. 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

2005, pemerintah mewajibkan penerapan akuntansi berbasis akrual paling lambat tahun

2015. Berdasarkan pemeriksaan atas 184 laporan keuangan pemerintah daerah, BPK

menemukan kasus-kasus ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menerapkan akuntansi

berbasis akrual. Pada umumnya, kasus-kasus tersebut terjadi karena belum diterbitkannya

peraturan daerah mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual. Belum ada rencana

pengembangan sistem aplikasi pengelolaan keuangan yang sesuai dengan akuntansi yang

berbasis akrual, dan keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan memadai pada

setiap satuan kerja pemerintah daerah. Meskipun demikian, pada umumnya pemerintah

daerah masih menghadapi kendala dalam melaksanakan akuntansi berbasis akrual. Namun,

ada satu pemerintah daerah, yaitu Kota Semarang yang sudah menerapkan akuntansi berbasis

akrual sejak tahun 2004. Atas keberhasilan tersebut, pemerintah kota Semarang BPK

memberikan apresiasi dan mengharapkan pemerintah daerah yang lain segera menyusul

pencapaian Kota Semarang.

Kedua, pengalihan kewenangan pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan

perkotaan (PBB P2) dari pusat ke daerah. Kewenangan pemungutan PBB P2 dialihkan dari

pemerintah pusat ke pemerintah daerah paling lambat tanggal 1 Januari 2014. Pengalihan ini

merupakan tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang dituang

dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan peralihan ini, maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan,

pengadministrasian, pemungutan, penagihan, dan pelayanan PBB P2 akan diselenggarakan

oleh pemerintah daerah, yaitu kabupaten dan kota. Selanjutnya, penerimaan PBB P2

sepenuhnya akan masuk ke kas pemerintah kabupaten/kota sehingga dapat meningkatkan

jumlah pendapatan asli daerah. Permasalahan pengalihan kewenangan pemungutan PBB P2

tersebut, antara lain pemerintah daerah belum memiliki SDM yang memadai dalam hal

jumlah maupun kompetensi untuk melakukan pemungutan PBB P2. Pemerintah daerah

belum melakukan verifikasi, validasi data piutang PBB P2 hasil penyerahan dari pemerintah

pusat. Pemerintah daerah belum mencatat piutang PBB P2 yang telah dilimpahkan oleh

pemerintah pusat di neraca. Peraturan dan SOP terkait pengelolaan PBB P2 belum tersedia

dan piutang yang tercatat dalam berita acara penyerahan PBB P2 dan aplikasi sistem

manajemen informasi objek pajak atau sismeop berbeda nilainya. Atas permasalahan

tersebut, BPK mengharapkan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk segera

menindaklanjuti temuan BPK sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Tindak lanjut

secara cepat oleh pemerintah akan mengurangi kemungkinan terjadi kerugian negara, daerah,

hambat layanan kepada masyarakat, dan hambatan dalam pelaksanaan program-program

pembangunan.



8

Pimpinan Sidang dan hadirin yang saya muliakan, selain dua permasalahan tersebut

dalam pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah semester 1 tahun 2014, BPK

menemukan 5.986 kasus ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan senilai 4,2 triliun. Di

antara kasus ketidakpatuhan tersebut, terdapat 2.339 kasus ketidakpatuhan yang

mengakibatkan kerugian daerah senilai 982,4 miliar, 373 kasus potensi kerugian daerah

senilai 2,6 triliun, dan 945 kasus kekurangan penerimaan daerah senilai 393,1 miliar. Kasus-

kasus kerugian daerah, antara lain berupa kekurangan volume pekerjaan dan atau barang

sebanyak 533 kasus senilai 240,4 miliar. Kasus tersebut terjadi pada pelaksanaan belanja

modal, selain itu berupa biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang

ditetapkan sebanyak 282 kasus yang bernilai 79,9 miliar Biasanya terjadi karena

pertanggungjawaban perjalanan dinas tanpa didukung oleh bukti dan melebihi nilai

pertanggungjawaban yang sebenarnya. BPK juga menemukan biaya perjalanan dinas fiktif,

yaitu sebanyak 158 kasus yang jumlahnya bernilai 90,4 miliar berupa pertanggungjawaban

perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan, tiket pesawat tidak terdaftar, kita memiliki kerja

sama dengan Garuda dan Lion, dan setiap perjalanan dinas kita bisa cek di website-nya

Garuda dan Lion dan perjalanan dinas tidak dilaksanakan. Dalam kasus yang mengakibatkan

potensi kerugian daerah, yang paling menonjol adalah adanya aset berupa tanah, kendaraan,

dan aset lainnya dikuasai oleh pihak lain sebanyak 80 kasus senilai 1,04 triliun. Atas masih

banyaknya aset tanah yang menjadi sengketa atau dikuasai oleh pihak lain, pemerintah

daerah perlu segera melakukan upaya percepatan persertifikatan tanah milik daerah agar

tidak semakin banyak menimbulkan kerugian. Kasus potensi kerugian daerah yang lain

adalah aset berupa mesin, peralatan, dan aset lainnya tidak diketahui keberadaannya di mana,

sebanyak 70 kasus senilai 485,4 miliar. Untuk kasus kekurangan penerimaan, BPK

menemukan sebanyak 527 kasus senilai 277,8 miliar berupa PPH Pasal 23 tidak dipungut,

kurang tagih pajak air permukaan, dan jaminan uang muka pelaksanaan yang belum

dicairkan.Selain itu, BPK juga menemukan sebanyak 334 kasus senilai 93,4 miliar berupa

denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut dan disetor ke kas negara atau daerah.

Pimpinan dan Anggota DPD RI dan hadirin yang saya muliakan, selama tahun 2010

sampai semester 1 2014, BPK telah menyampaikan sebanyak 201.976 rekomendasi yang

bernilai 66,17 triliun kepada entitas yang diperiksa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 50,86%

atau 102.719, rekomendasi senilai 22,45 triliun telah ditindaklanjuti sesuai dengan

rekomendasi BPK. Sisanya dalam proses tindak lanjut sebesar 27,39% belum ditindaklanjuti

dan tidak dapat, belum ditindaklanjuti 21,64% dan tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak

0,11%.

Tindak lanjut atas rekomendasi BPK, antara lain berupa penyerahan aset dan atau

penyetoran ke kas negara, daerah, dan perusahaan. Secara kumulatif, dari tahun 2010 sampai

semester satu 2014, jumlahnya sebanyak 12,69 triliun, termasuk di antaranya selama

semester satu tahun 2014 sebesar 1,94 triliun. Selama periode 2003 sampai semester satu

2014, BPK telah memantau penyelesaian kerugian negara, daerah, sebanyak 24.018 kasus

yang bernilai 2,68 triliun. Penyelesaian kasus kerugian daerah dan negara tersebut berupa

angsuran sebanyak 14.103 kasus yang bernilai 585,08 miliar dan sebanyak 112 kasus senilai

7,33 miliar telah diselesaikan melalui proses penghapusan. Selama periode 2003 sampai

semester satu 2014, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur

pidana kepada instansi yang berwenang sebanyak 441 kasus yang nilainya 43,42 triliun. Di

antaranya banyak 9 temuan senilai 944,81 miliar disampaikan khusus pada semester satu

tahun 2014 ini. Dari 441 temuan tersebut, instansi yang berwenang telah menindaklanjuti 377

temuan atau 85,5% di antaranya sebanyak 131 temuan telah diputus oleh pengadilan.

Pimpinan dan Anggota DPD RI dan hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan ini

BPK juga menyampaikan laporan ikhtisar pemeriksaan 5 tahun periode semester dua tahun



9

2009 sampai semester satu tahun 2014 dengan tujuan memberikan informasi kepada seluruh

pemangku kepentingan mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam

periode 5 tahun. Dengan demikian, ikhtisar pemeriksaan 5 tahun berisi informasi tentang

hasil pemeriksaan BPK dalam satu periode pemerintahan. Ikhtisar hasil pemeriksaan 5 tahun

ini juga menjadi informasi tambahan atas evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka

menengah nasional 2010 – 2014. Penyusunan ikhtisar pemeriksaan 5 tahun ini juga

bermaksud untuk membangun konvensi penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan selama 5

tahun periode pemerintahan. IHPL bisa menjadi bahan masukan bagi pemerintahan

berikutnya dalam membuat rencana dan kebijakan pembangunan, khususnya terkait

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selama kurun semester dua tahun 2009

sampai semester satu 2014, BPK menerbitkan 6.900 LHP yang memuat 22.337 kasus yang

mengakibatkan kerugian negara senilai 20,93 triliun, 5.441 kasus potensi kerugian negara

senilai 52,91 triliun, dan kasus kekurangan penerimaan senilai 38,73 triliun. Total ada 40.854

kasus senilai 112,57 triliun. Hasil pemeriksaan BPK atas bidang-bidang yang menjadi

prioritas RPJMN 2010 – 2014 yang dimuat dalam IHPL, antara lain mengenai perbaikan tata

kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi. BPK menemukan bahwa laporan keuangan,

baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengalami peningkatan kualitas yang

ditunjukkan dengan semakin banyak yang memperoleh opini WTP. Namun demikian, terkait

penerapan akuntansi berbasis akrual, pemerintah perlu segera mengambil langkah untuk

menerapkanya sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010 tentang Standar

Akutansi Pemerintahan.Menurut PP tersebut, mulai tahun 2015 pemerintah pusat dan daerah

wajib menetapkan akutansi berbasis akrual. Hasil pemeriksaan atas pembangunan ekonomi

dan lingkungan, khususnya tentang ketahanan energi, BPK menemukan subsidi energi yang

tidak tepat sasaran yang dinikmati pelanggan menengah, pelanggan besar, dan pemerintah.

Atas hal ini, BPK merekomendasikan peninjauan kembali kebijakan subsidi listrik agar

terdistribusi hanya kepada warga yang layak mendapatkannya. Atas rekomendasi BPK,

pemerintah telah menindaklanjuti menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Menteri

ESDM Nomor 9 Tahun 2014 yang mengatur tarif listrik PT PLN. BPK mengharapkan

pemerintah selalu mengevaluasi peraturan menteri tersebut agar subsidi listrik selalu tepat

sasaran. Terkait dengan pengelolaan prioritas RPJMN, mengenai pembangunan

kesejahteraan rakyat, BPK menemukan antara lain dalam program pendidikan jumlah

pendidik dan tenaga kependidikan belum sesuai dengan kebutuhan. BPK menemukan masih

banyak sekolah yang kekurangan guru, baik di tingkat SD, SMP, dan SMA atau SMK. Selain

itu, penyebaran jumlah pendidik dan tenaga kependidikan tingkat pendidikan menengah tidak

merata. Untuk program kesehatan, BPK memeriksa antara lain, pengelolaan program

Jamkesnas dan Jamkesda. BPK menemukan data kepesertaan Jamkesnas dan Jamkesda

belum bermuktakhir dan akurat. Ada kepersertaan ganda, alamat tidak lengkap, peserta tidak

dikenal di kelurahan, peserta telah meninggal dunia, berstatus PNS, TNI, dan pensiunan,

serta ada perbedaan data jumlah orang miskin antar-instansi. IHPL juga memuat hasil

pemeriksaan atas program-program prioritas RPJMN yang lain dengan tujuan untuk

memberikan masukan kepada pemerintah dalam menyusun prioritas pembangunan dalam

RPJMN berikutnya. Masukan BPK dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki pelaksanaan

program dan kegiatan yang sama ataupun merumuskan program dan kegiatan baru yang

benar-benar tepat sasaran dan mencapai kinerja yang baik.

Pimpinan Sidang dan hadirin yang saya muliakan, dalam beberapa tahun terakhir,

laporan keuangan pemerintah pusat dan lembaga negara dan pemerintah daerah sudah

mengalami peningkatan. Ke depan, sejalan dengan kemajuan penyusunan laporan keuangan

tersebut, maka BPK semakin memprioritaskan pemeriksaan kinerja, terutama pemeriksaan

kinerja atas program-program atau kegiatan yang dapat mendorong peningkatan indikator



10

kemakmuran rakyat. Harus diakui, saat ini meskipun banyak instansi pemerintah

memperoleh opini WTP, namun tidak dapat langsung kita memperoleh korelasi antara opini

WTP tersebut dengan semakin meningkatnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, bagi

instansi pemerintah tidak cukup hanya memperoleh opini WTP, namun juga harus berhasil

dalam melaksanakan program-program pembangunan yang diukur oleh pemeriksaan kinerja.

Ke depan, BPK akan membuat kebijakan melakukan pemeriksaan atas program-program

yang memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. BPK juga akan

mengevaluasi apakah pola pelanggaran yang dibuat benar-benar sudah mengarah kepada

upaya-upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Secara lebih detail, BPK akan

memprioritaskan pemeriksaan kinerja atas program-program yang bisa menekan tingkat

kemiskinan, menekan angka pengangguran, mengurangi angka kesenjangan pendapatan, dan

meningkatkan indeks pembangunan manusia yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan

peningkatan daya beli masyarakat. Dengan demikian, BPK selain memberi opini atas laporan

keuangan, juga memberikan penilaian atas upaya-upaya instansi pemerintah dan pemerintah

daerah dalam meningkatkan kemakmuran rakyat. Mudah-mudahan dengan cara demikian,

BPK dapat mempertegas manfaat hasil pemeriksaan BPK dengan upaya kita bersama

meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pimpinan Sidang dan hadirin yang saya muliakan, demikianlah hal-hal yang dapat

kami sampaikan pada Ssidang Paripurna DPD RI yang terhormat ini. Kami berharap

informasi yang kami sampaikan dalam IHPS dan LHP BPK semester satu 2014 serta IHPL

dapat mendukung tugas-tugas DPD RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BPK

selalu membuka diri kepada Pimpinan dan Anggota DPD RI untuk mendalami temuan-

temuan yang kami telah sampaikan. Perlu kami sampaikan dalam pertemuan Pimpinan BPK

dengan Pimpinan DPR, saya menyampaikan agar kita memperbaiki pola kerja sama dan

dimungkinkan tiap anggota DPD RI mengajukan permintaan kepada BPK untuk pemeriksaan

di daerah pemilihannya masing-masing. Sesungguhnya efektivitas dari hasil pemeriksaan

BPK adalah jika LHP-nya ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa. Salah satu pihak yang

dapat mendorong efektivitas tindak lanjut tersebut adalah pengawasan yang intensif dari

Pimpinan dan para Anggota DPD RI. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih atas

kerja sama dan perhatian pimpinan dan anggota DPD RI yang terhormat.

Wabillahi taufik walhidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

PEMBICARA : MC

Penandatanganan berita acara penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan BPK RI

semester 1 tahun 2014. Ketua BPK RI didampingi Anggota 1 BPK RI, Anggota 7 BK RI,

dan Sesjen BPK RI dipersilakan menuju tempat yang disiapkan. Ketua DPD RI didampingi

Wakil Ketua DPD RI dipersilakan menuju tempat yang telah disediakan. Dilanjutkan dengan

penyerahan ikhtisar hasil pemeriksaan BPK RI semester 1 tahun 2014. Selesai.

Ketua DPD RI beserta Wakil Ketua DPD RI, Ketua BPK RI beserta Anggota BPK RI

dipersilakan kembali ke tempat semula.


Terima kasih kita sampaikan kepada ketua BPK RI di mana telah melaporkan dan

menyampaikan hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2014 yang telah kami terima. Secara

khusus akan kami pelajari dan tindak lanjuti melalui Komite IV dan BAP. Masukan tersebut

juga menjadi bahan dalam menyusun pertimbangan DPD atas RUU yang berkaitan dengan

APBN.



11

Hadirin Sidang Dewan yang mulia, dari penjelasan Ketua BPK tadi, kita mengetahui

lapoan pemeriksaan semester 1 tahun 2014 ini memuat hasil pemantauan tindak lanjut

rekomendasi hasil pemeriksaan. Dan, hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara

maupun juga daerah pada semester 1 tahun 2014, BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas

670 objek pemeriksaan yang mana sebanyak 559 merupakan objek pemeriksaan keuangan,

16 objek pemeriksaaan kinerja, dan 95 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pada

semester 1 tahun 2014, BPK mengungkapkan sebanyak 14.854 kasus senilai 30,87 triliun

dengan 4.900 kasus senilai 25,74 triliun sebagai temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan

kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan negara. Selain itu, selama proses

pemeriksaan juga telah dilakukan penyelamatan uang atau aset negara yang berasal dari

penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara, daerah, perusahaan milik negara,

maupun juga daerah senilai 6,34 triliun yang berasal dari tindak lanjut entitas atas temuan

ketidakpatuhan yang sebagian besar merupakan penyetoran dari penjualan migas bagian

negara. Selama periode tahun 2010 sampai dengan semester satu tahun 2014, BPK telah

menyampaikan 201.976 rekomendasi senilai 66,17 triliun kepada entitas yang diperiksa. Dari

jumlah tersebut 102.719 rekomendasi atau lebih kurang 50,86% senilai 22,45 triliun telah

ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, sedangkan untuk periode semester satu tahun 2014

entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti sebanyak 15.452 rekomendasi senilai 6,56

triliun. Kami berharap ke depan langkah penyelamatan kas negara yang telah dilakukan oleh

BPK dapat terus ditingkatkan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas daripada

pengelolaan keuangan negara.

Pada semester satu tahun 2014, BPK telah memeriksa 456 LKPD tahun 2013 dari 529

pemerintah daerah, provinsi, kabupaten kota, termasuk 5 daerah otonomi baru, yaitu Provinsi

Kalimantan utara, Kabupaten Pesisir Barat di Lampung, Kabupaten Pangandaran di Jawa

Barat, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak dari Provinsi Papua

Barat.

Dari data yang disajikan BPK tadi, kita perlu mencatat bahwa secara umum LKPD

tahun 2013 yang memperoleh opini WTP adalah 153 entitas dan WDP adalah 276 entitas.

Dengan kata lain, mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut tentunya perlu

kita apresiasi sebagai suatu sinergi kerja sama antara BPK dan kepatuhan pemerintah daerah

dalam mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien. Tentu ini juga akan menjadi

catatan khusus DPD sebagai salah satu lingkup kerja alat kelengkapan DPD, dalam hal ini

Badan Akuntabilitas Publik yang secara simultan telah bersinergi bersama BPK mengkaji

laporan masyarakat terhadap dugaan penyimpangan pengeluaran keuangan di daerah.

Selain pemeriksaan terhadap laporan keuangan, hasil pemeriksaan kinerja BPK di

semester satu tahun 2014 menemukan 6 kasus ketidakhematan atau ketidakekonomisan

senilai 77,90 miliar, 5 kasus ketidakefisienan, dan 173 kasus ketidakefektifan senilai 419,59

miliar. Pemeriksaan kinerja ini terkait dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah, baik di

tingkat pusat maupun daerah yang antara lain terkait dengan efektivitas penerapan KTP

berbasis NIK secara nasional atau yang kita kenal dengan elektronik KTP. Tahun 2013,

kegiatan pemeliharaan kapal, tahun anggaran tahun 2010 sampai 2013 pada jajaran tentara

nasional Indonesia angkatan laut, kemudian juga hasil pemeriksaan kinerja atas

penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2012, hasil pemeriksaan atas pengangkatan dan

pemberhentian direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN tahun 2011, 2012, dan juga

di tahun 2013, dan hasil pemeriksaan kinerja atas program jaminan kesehatan daerah.

Dari berbagai laporan yang telah disampaikan tadi, kami meminta kepada segenap

anggota DPD untuk menjadikannya sebagai catatan penting bahan kerja pelaksanaan tugas

daerah yang tadi juga telah dijanjikan oleh ketua BPK akan menyerahkan semua laporan dari

pengawasan yang ada di setiap daerah itu untuk para anggota DPD RI supaya lebih



12

meningkatkan kinerja pengawasan daripada dewan kita ini. Dengan laporan yang ada,

diharapkan setiap anggota DPD dapat bersinergi dengan pemerintah daerah untuk

menindaklanjuti rekomendasi dari BPK demi terwujudnya tata kelola keuangan pemerintah

yang transparan dan juga akuntabel. Tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih dan

penghargaan yang tinggi atas konsistensi kerja sama selama ini.

Sekali lagi terima kasih dan semoga Tuhan meridhai berbagai langkah kerja BPK dan

DPD RI, semoga kerja sama dapat terjalin lebih baik lagi sehingga kita dapat

menyelenggarakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang lebih baik

lagi ke depan. Dengan cara bersama seperti inilah kita akan mampu mengangkat dan

membedah hal-hal yang harus diperbaiki dalam penyelenggaraan negara yang kita cintai ini.

Berkenaan dengan itu, berdasarkan ketentuan dari peraturan tata tertib, DPD RI akan

menugasi Komite 4 dan Badan Akuntabilitas Publik untuk membahas hasil pemeriksaan

BPK ini. Selanjutnya, sebagai bahan pembahasan kami akan menyerahkan ikhtisar hasil

pemeriksaan BPK RI semester satu tahun 2014 kepada Pimpinan Komite 4 dan juga kepada

Pimpinan Badan Akuntabilitas Publik. Untuk itu, kami persilakan untuk ke depan. Terima

kasih.

Sebelum kita melanjutkan agenda Sidang Paripurna ke-7 DPD RI, kami mohon untuk

beberapa saat untuk kita mengantarkan saudara Ketua dan para Anggota BPK untuk

meninggalkan ruang sidang ini yang akan diwakilkan oleh Wakil Ketua Bapak Farouk

Muhammad. Dan, kami mohon karena waktu kita terbatas, yang lain tetap berada. Sekali lagi

kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi dan mari kita berikan applause

kepada Pimpinan BPK, kami persilakan.

Baiklah, Bapak-Ibu sekalian, untuk menghemat waktu kita, sekali lagi saya ingin

ingatkan karena kita hanya punya waktu maksimum sampai 11.45 WIB ya, jadi kita ingin

menyelesaikan ini sebelum 12 kurang 15 dikarenakan ada sebagian dari kita yang

menjalankan kewajiban untuk shalat Jum'at. Untuk itu, kami mohon kepada yang

membacakan nanti laporannya untuk bisa mengefisienkan waktunya dan secara utuh laporan

itu kami terima sebagai bagian yang mengikat daripada keputusan tersebut.

Sidang Dewan yang mulia, marilah kita memasuki agenda laporan perkembangan

pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPD dan juga pengesahan keputusannya. Untuk urutan

penyampaian laporan, sebagaimana kami telah rapat panmus kemarin, jadi ya biasanya

mungkin bagi teman-teman yang periode 2014 ini, kami telah rapatkan di Panmus dan kita

telah sepakati di mana kita akan memulai daripada alat kelengkapan yang materi laporannya

akan diambil keputusan. Untuk itu, kami persilakan kepada Komite II untuk menyampaikan

laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya. Kami persilakan.

Mana Pimpinan Komite II, siapa? Tidak ada hubungan mengantar itu ya. Baik,

saudara-saudara atas izin kita semua kita tinggalkan saja, kita akan lanjutkan kepada

pimpinan Komite III untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya.

Kami persilakan.

PEMBICARA : FAHIRA IDRIS, S.E. (WAKIL KETUA KOMITE III)

Bissmillahirahmanirrahim, assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Om swastyastu.

Yang terhormat Saudara Pimpinan DPD RI, yang terhormat Saudara Pimpinan alat

kelengkapan DPD RI dan Kelompok DPD RI di MPR, yang terhormat Saudara-saudara

Anggota DPD RI, serta hadirin yang berbahagia. Pada Sidang Paripurna yang mulia ini,

perkenankanlah kami menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Komite III



13

DPD RI sesuai Pasal 79 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Tatib DPD RI Komite III DPD RI

memiliki tugas dan kewajiban pada bidang pendidikan agama, kesehatan, kesejahteraan

sosial, kebudayaan pariwisata, pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak, tenaga kerja dan transmigrasi, ekonomi kreatif, administrasi

kependudukan atau pencatatan sipil, pengendalian penduduk atau keluarga berencana, dan

perpustakaan.

Pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2014 – 2015 mulai tanggal 13 Oktober sampai

dengan 4 Desember 2014, Komite III telah melaksanakan serangkaian kegiatan berupa

sidang pleno 6 kali, rapat kerja 2 kali, dengar pendapat umum 6 kali, kunker komite ke tiga

wilayah 2 kali, menerima audiensi satu kali dari Forum Guru Honorer Indonesia, dan

finalisasi telah dilaksanakan sebanyak 2 kali. Adapun program kegiatan yang menjadi

pembahasan Komite III pada masa sidang ini adalah:

a. pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang

penyelenggaraan ibadah haji berkenaan dengan pelaksanaan ibadah haji tahun 2014.

b. pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan terkait dengan kesehatan ibu dan anak.

Selain dua program kerja utama tersebut, selama masa sidang ini Komite III DPD RI

juga telah melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia terkait dengan program Kartu Indonesia Pintar serta rapat kerja dengan Menteri

Sosial Republik Indonesia terkait dengan Kartu Indonesia Sejahtera. Kemudian pada masa

sidang kali ini Komite III DPD RI juga telah melaksanakan kunjungan kerja investigatif

berkaitan dengan permasalahan tenaga kerja Indonesia di daerah kantong-kantong TKI serta

daerah transit pengiriman TKI ke luar negeri ke tiga wilayah, yaitu Provinsi Kepri, Jawa

Timur, dan Nusa Tenggara Timur.

Yang pertama, Komite III DPD RI telah melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 dan telah dilakukan finalisasi hasil pengawasan

undang-undang dimaksud. Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, Komite III menemukan

berbagai permasalahan terkait penyelenggaraan ibadah haji yang berkaitan dengan:

a. pembimbing manasik haji

b. akomodasi jamaah haji, baik di dalam negeri maupun di luar negeri

c. perlindungan sebagai WNI selama di Arab Saudi

d. petugas yang menyertai jamaah haji selama di Arab Saudi

e. kuota haji

f. dana abadi umat.

Berdasarkan temuan-temuan yang telah dikemukakan di atas, maka Komite III

merekomendasikan agar pemerintah melakukan hal-hal sebagai berikut.

a. Memperbaiki kualitas bimbingan manasik haji dengan cara: 1) merancang ulang pola

manasik haji yang lebih mengutamakan praktik langsung berupa simulasi daripada

teori; 2) menyempurnakan pelatihan untuk pembimbing dan melakukan sertifikasi

bagi para pembimbing manasik haji secara menyeluruh; 3) mengevaluasi pelaksanaan

bimbingan haji; 4) merevisi materi buku bimbingan manasik haji sehingga lebih

mudah dipahami oleh seluruh calon jamaah; 5) melakukan desentralisasi pencetakan

dan distribusi buku 1 tahun sebelum penyelenggaraan manasik haji; 6) meningkatkan

frekuensi manasik haji dari 10 kali menjadi lebih dari 10 kali dengan metode yang

kreatif, aktif, dan inovatif; 7) meningkatkan alokasi dana untuk biaya manasik naik

lebih besar dari Rp 30.000.

b. Menindak tegas majmu'ah yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang

telah disepakati terkait penyediaan pemondokan untuk jamaah haji di Madinah



14

c. Mendorong pemerintah agar memperbaiki perjanjian kebijakan transportasi darat

sehingga terpenuhi kualitas dan ketersediaan angkutan bagi jemaah haji.

d. Mempertahankan capaian yang positif terhadap upaya melindungi jamaah haji

melalui asuransi

e. Mengevaluasi dan memperbaiki kualitas petugas yang menyertai jamaah haji dengan

memperhatikan kompetensi komitmen, profesionalisme, serta kesejahteraannya. Hal-

hal yang perlu dilakukan oleh petugas yang menyertai jemaah haji adalah sebagai

berikut.

1. Memperbaiki mekanisme koordinasi tim pemandu haji Indonesia dengan tim

pemandu haji daerah serta tim pembimbing ibadah haji Indonesia.

2. Mengevaluasi dan memperbaiki proses rekruitmen tim pemandu haji daerah.

3. Melakukan renegosiasi terkait kuota jemaah haji Indonesia dengan pemerintah

Arab Saudi.

4. Memperbaiki mekanisme daftar tunggu pelaksanaan ibadah haji dengan

melakukan hal-hal sebagai berikut: a) mempertahankan kuota presentasi jumlah

penduduk; b) memprioritaskan calon jemaah haji yang sudah lanjut usia; c)

memperhatikan jemaah haji yang sudah mendaftar 5 tahun atau lebih; d)

menerbitkan, larangan bagi masyarakat yang sudah pernah melaksanakan ibadah

haji untuk berhaji kembali

f. Mendesak pemerintah untuk membuat regulasi turunan dari Undang-Undang nomor

13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, baik berupa peraturan

pemerintah, keputusan presiden, maupun peraturan menteri untuk membentuk badan

pelaksana dana abadi umat dikaitkan dengan Undang-Undang tentang pengelolaan

keuangan haji.

Yang kedua kami laporkan adalah terkait pengawasan atas pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berkenaan dengan kesehatan ibu dan anak

dan telah dilakukan finalisasi hasil pengawasan undang-undang tersebut. Berdasarkan

pengawasan yang telah dilakukan Komite III, oleh karena itu kami mendesak pemerintah

untuk:

a. menyusun RUU tentang Kebidanan dalam rangka menyediakan payung hukum yang

tegas untuk memenuhi hak rakyat yang salah satunya adalah untuk mendapatkan

pelayanan yang baik terkait kesehatan ibu dan anak di Indonesia,

b. memperbaiki pola dan mekanisme distribusi tenaga kesehatan, khususnya bidan,

dokter umum, dokter spesialis, tenaga promosi kesehatan agar tersebar merata sesuai

dengan kebutuhan di daerah khususnya daerah terluar terdepan dan tertinggal,

c. melakukan evaluasi dan akreditasi lembaga pendidikan kebidanan untuk

meningkatkan kualitas dan profesionalisme lulusan,

d. melakukan revitalisasi basis data kesehatan termasuk di dalamnya data mengenai data

keluarga atau penduduk jumlah sasaran layanan kesehatan, jumlah fasilitas tersedia

berikut kualitasnya, jumlah kesehatan dan klasifikasinya serta kebutuhan lain terkait

basis data kesehatan nasional,

e. optimalisasi program peningkatan kualitas gizi ibu dan anak sebagai program

unggulan untuk meningkatkan kualitas ibu dan anak,

f. mengevaluasi penggunaan jaminan kesehatan nasional yang dilaksanakan oleh badan

penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan dan pelayanan rumah sakit dalam

melayani ibu dan anak untuk implementasi Kartu Indonesia Sehat,

g. melakukan revitalisasi posyandu sebagai garda terdepan untuk peningkatan kualitas

kesehatan ibu dan anak,



15

h. menerbitkan peraturan pemerintah yang diamanatkan oleh Pasal 172 Ayat (2)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berkaitan dengan alokasi

anggaran kesehatan,

b. melaksanakan amanat Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 untuk

mengalokasikan minimal 5% dari APBN di luar gaji dan 10% dari APBD di luar gaji,

c. memberikan insentif dan disentif kepada pemerintah daerah untuk memastikan

pemenuhan kewajibannya terhadap penyelenggaraan program kesehatan ibu dan

anak.

Pimpinan, Bapak-Ibu Anggota DPD RI yang saya hormati dan Sidang Dewan yang

kami muliakan, berdasarkan laporan yang telah kami sampaikan di atas melalui Sidang

Paripurna yang mulia ini, Komite III DPD RI meminta kepada Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang terhormat untuk mengesahkan dua

materi. Yaitu, hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008

tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji berkenaan dengan pelaksanaan ibadah haji tahun 2014

dan hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan berkenaan dengan kesehatan ibu dan anak dapat diputuskan dalam Sidang

Paripurna DPD RI tanggal 5 Desember 2014.

Akhirnya, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat

pimpinan beserta seluruh anggota DPD RI serta semua pihak-pihak yang telah banyak

membantu kami, khususnya Sekretariat Jenderal DPD RI beserta jajaran serta teman-teman

sahabat media yang telah meliput kegiatan-kegiatan Komite III. Semoga segala upaya yang

diberikan mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat dari Allah SWT.

Wabillahi taufik walhidayah, wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Damai sejahtera bagi kita semua.

Om shanti shanti shanti om.

Jakarta, 5 Desember. Komite III DPD Republik Indonesia. Pimpinan: Bapak Hardi

Selamat Hood, senator dari Kepri; Wakil Ketua Bapak Ir. Abraham Liyanto, senator dari

NTT; dan saya sendiri Fahira Idris, senator dari Jakarta. Terima kasih.


Terima kasih kita ucapkan kepada Saudari Senator Fahira Idris yang telah

menyampaikan dari pada laporan Komite III yang kepada kita di sidang dewan yang mulia

ini untuk dapat kita menyetujui 2 hal. Apakah kita dapat menyetujui:

Satu, hasil pengawasan daripada DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji berkenaan dengan pelaksanaan ibadah

haji tahun 2014. Setuju?

Kemudian, apakah dapat kita menyetujui hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, berkenaan dengan kesehatan Ibu

dan anak, setuju

Baik, tepuk tangan buat kita semua.

KETOK 2X

KETOK 2X



16

Selanjutnya, kami persilakan kepada Komite IV untuk menyampaikan laporan

perkembangan pelaksanaan tugasnya dan mohon time management-nya bisa diatur dengan

baik. Untuk itu, kami persilakan.

PEMBICARA : Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (WAKIL KETUA KOMITE

IV)

Bismillahirahmanirrahim, assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang.

Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Om swastyastu.

Yang terhormat Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah dan para Wakil Ketua yang

kami hormati, para hadirin undangan yang berbahagia. Terlebih dahulu marilah kita

memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan

rahmat-Nya pada kita sekalian sehingga dapat menghadiri Sidang Paripurna ke-7 Dewan

Perwakilan Daerah hari ini. Atas nama Pimpinan dan segenap Anggota Komite IV Dewan

Perwakilan Daerah kami sampaikan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan ini,

mendahului komite yang lain.

Selanjutnya, sesuai dengan jadwal rapat hari ini, perkenankan kami menyampaikan

laporan pelaksanaan tugas Komite IV tidak secara lengkap karena waktu, tetapi pokok-

pokoknya saja yang meliputi:

a. hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Bidang Perpajakan,

b. pertimbangan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan semester satu tahun 2014 BPK

RI. Hebatnya Komite IV karena baru diserahkan formal tadi, Komite IV telah

membahasnya.

Pimpinan dan Anggota serta hadirin Paripurna yang kami hormati, terhadap materi

pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Bidang Perpajakan dilaksanakan kegiatan

kunjungan ke daerah, yaitu Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Bali

dan juga mengundang rapat kerja Bapak Gubernur, Gubernur Bank Indonesia, dan Otoritas

Jasa Keuangan dengan pokok-pokok kesimpulan antara lain, sekali lagi antara lain:

a. sarana dan prasarana institusi pajak dan aparat pemungut pajak di daerah yang belum

melaksanakan tugas secara optimal dalam peningkatan penerimaan negara dan

daerah,

b. masih ditemui hambatan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas karena

kesulitan akses data penerimaan pajak berkaitan dengan bagi hasil atas pengenaan

pajak pusat kepada daerah, yaitu PPH orang pribadi dan PPH karyawan dan pajak

sumber alam,

c. banyak ditemukan masalah piutang pajak sehubungan dengan pengalihan pengelolaan

pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang telah dilimpahkan kepada

pemerintah daerah dan mempengaruhi opini BPK terhadap kinerja pengelolaan

keuangan pemerintah daerah,

d. Selanjutnya dalam menghadapi era persaingan bisnis global pada tahun 2015, regulasi

pajak belum dapat melindungi pengusaha kecil, koperasi, serta menengah, terutama

dalam mendukung pemanfaatan informasion technology atau IT sebagai sumber data

yang terintegrasi guna kepentingan pemanfaatan pajak pusat dan atau pajak daerah.

Terhadap beberapa hal telah direkomendasikan, antara lain:



17

a. perlu diberikan sarana dan prasarana yang memadai kepada institusi pengelola pajak

di daerah dan pajak daerah sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja dalam

penerimaan negara dan daerah yang lebih optimal,

b. berkaitan dengan bagi hasil atas penerimaan pajak pusat kepada daerah, yaitu PPH

orang pribadi dan PPH karyawan dan sumber daya lama diperlukan transparansi dan

akuntabilitas data penerimaan pajak yang dapat diakses dengan mudah,

c. agar ditingkatkan koordinasi antara BPK, kementerian dalam negeri, kementerian

keuangan dan pihak-pihak yang terkait untuk mengatasi permasalahan piutang pajak

sehubungan dengan pengalihan PBB perdesaan dan perkotaan yang telah menjadi

pajak daerah.

d. dalam rangka menghadapi era bisnis global pada tahun 2015, diperlukan regulasi

pajak yang melindungi pengusaha kecil, koperasi, serta pemanfaatan teknologi

informasi sebagai sumber data yang terintegrasi bagi pajak pusat dan daerah.

Pimpinan, anggota, dan hadirin serta peserta Sidang Paripurna yang kami hormati,

dalam menindak lanjuti hasil pemeriksaan BPK semester satu tahun 2014, telah dilakukan

penelaahan dan pembahasan atas hasil pemeriksaan BPK tersebut dengan melakukan

kunjungan kerja ke Provinsi Aceh, Provinsi Yogyakarta, dan Provinsi Maluku dilakukan

rapat kerja dengan BPK perwakilan di daerah-daerah tersebut dengan pemerintah provinsi

dan beberapa pemerintahan kabupaten kota yang menjadi entitas terperiksa BPK dengan

hasil-hasil pokok-pokoknya.

a. Peningkatan kualitas penyiapan laporan keuangan antara lain, perlu ada solusi

akuntansi atas temuan periode-periode sekarang dan sebelumnya yang sudah lama,

namun belum diselesaikan agar tidak terbebani opini terhadap LKPD pemerintah

daerah periode berikutnya tanpa mengabaikan aspek penegakan hukum atas temuan

tersebut.

b. Sumber daya manusia pengelolaan keuangan daerah antara lain, pemerintah pusat dan

daerah perlu melakukan terobosan strategis untuk mengatasi kekurangan tenaga

akuntansi pada pemerintah daerah, terutama untuk mempersiapkan penerapan sistem

akuntansi berbasis akrual di pemerintah daerah. Juga, didukung dengan

memberdayakan Sekolah Tinggi Akutansi Negara atau STAN yang berada di bawah

kewenangan Kementerian Keuangan, perguruan tinggi negeri, dan perguruan tinggi

swasta di daerah untuk mendidik tenaga akuntansi yang diperlukan.

c. Peran aparat pengawasan intern pemerintah daerah. Struktur dan fungsi inspektorat

daerah sebagai aparat pengawasan intern pemerintah daerah perlu diperkuat melalui

suatu proses persetujuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pengawasan

intern pemerintah.

d. Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, ini banyak poinnya, antara lain pemerintah

pusat perlu memberikan bantuan teknis dan sistem yang diperlukan pemerintah

daerah sehingga pengalihan punggutan pajak dan bumi bangunan pedesaan dan

perkotaan (PBB P2) dari pemerintah pusat ke daerah berjalan dengan baik;

pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu segera menindaklanjuti rekomendasi

perbaikan yang disampaikan atas hasil pemeriksaan BPK; DPD RI, DPR dan DPD RI

bersama BPK agar terus aktif memantau proses hukum yang dilakukan oleh aparat

tenaga hukum terhadap temuan-temuan BPK yang berindikasikan tindak pidana

korupsi ataupun tuntutan ganti rugi, khususnya temuan yang sudah lama dilaporkan;

DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota perlu didorong untuk proaktif

menindaklanjuti temuan BPK atas LKPD pemerintah provinsi dan kabupaten,

termasuk proses pelaporan kepada aparat penegak hukum.



18

e. Pengakuan integritas dan kompetensi BPK, antara lain BPK perlu memastikan jumlah

dan kompetensi pemeriksa BPK di berbagai kantor perwakilan BPK sudah memadai

untuk melaksanakan tugas yang diamanatkan peraturan perundang-undangan; BPK

memungkinkan untuk merekrut tenaga pemeriksa dari BPKP untuk memperkuat

sumber daya manusia di BPK; pemerintah daerah perlu memfasilitasi anggota BPK

yang melaksanakan tugasnya, terutama terhadap rasa aman melaksanakan tugas-

tugasnya di lapangan.

Bapak Pimpinan, Anggota, dan hadirin peserta Sidang Paripurna yang kami hormati,

pada Sidang Paripurna yang terhormat ini kami menyampaikan materi dengan harapan untuk

diambil keputusan.

a. Keputusan DPD RI tentang hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-

Undang Bidang Perpajakan

b. Keputusan DPD RI tentang pertimbangan DPD RI terhadap tindak lanjut hasil

pemeriksaan BPK RI semester 1 tahun 2014.

Berkelanaan dengan itu pula dalam Sidang Paripurna ini kami laporkan bahwa

Komite IV sedang melakukan kajian terhadap rancangan pembangunan jangka menengah

nasional yang akan dirampungkan pada masa sidang berikutnya. Dengan demikian, pada

masa sidang Komite IV yang akan datang akan membahas: 1) rancangan RPJM tahun 2015 –

2019. Sekalipun tidak wajib bagi DPD untuk memberikan pertimbangan, tetapi bagi kami ini

sangat teknis, sangat strategis; 2) perencanaan dan anggaran APBN tahun 2016; 3) RAPBN

perubahan tahun 2015; 4) usul inisiatif rancangan undang-undang; dan 5) tindak lanjut

aspirasi daerah dan masyarakat. Khusus terhadap materi APBN, pembahasan yang dilakukan

sesuai dengan pedoman yang baru yang telah disusun oleh Tim 11 yang dikoordinasikan oleh

Panitia Musyawarah DPD yang akan dilaporkan tersendiri oleh kordinator harian tim

penyusun. Pedoman tersebut disesuaikan dengan prinsip penyusunan APBN yang berbasis

kinerja dan melibatkan secara aktif seluruh komite-komite DPD RI.

Demikian laporan pelaksanaan tugas Komite IV yang dapat kami sampaikan pada

hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Sekian.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Terima kasih kepada Pimpinan Komite IV yang telah menyampaikan progress

report-nya. Sidang yang mulia, sebagaimana tadi yang kita dengarkan dari laporan Pimpinan

Komite IV untuk mendapatkan persetujuan daripada Sidang Paripurna ini ada 2 hal.

Apakah kita dalam Paripurna ini dapat menyutujui, yang pertama keputusan DPD RI

tentang hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Bidang Perpajakan, yang kedua

keputusan DPD RI tentang pertimbangan DPD RI terhadap tindak lanjut hapsem pertama

BPK tahun 2014? Dapatkah kita setujui?

Baik, tepuk tangan buat kita semua dan terima kasih. Selanjutnya, kami persilakan

kepada Pimpinan Komite II.

PEMBICARA : PARLINDUNGAN PURBA, SH., MM. (KETUA KOMITE II)

Baik, terima kasih.

KETOK 2X



19


Salam sejahtera bagi kita,

Om swastyastu.

Yang terhormat Pimpinan DPD RI, Pimpinan alat kelengkapan, Anggota DPD RI,

serta Sekretariat Jenderal, dan Sekretariat Komite yang saya hormati. Pertama, saya atas

nama pribadi mengucap terima kasih kepada Pimpinan dan teman-teman Anggota DPD RI

yang telah memberikan ucapan turut berduka cita atas meninggalnya orang tua saya, bapak

saya. Terima kasih dan ini meringankan beban kami. Terima kasih, Pak ketua, Ibu-Bapak,

serta teman sekalian.

Yang kedua, kami ingin membacakan beberapa hal, singkat saja. Bahwa dalam

rangka fungsi Komite II, kami telah melaksanakan beberapa pertemuan, yaitu dengan

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Energi

dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pekerjaan dan Perumahan Rakyat, Direktur PLN, dan

terakhir kemarin dengan Menteri BUMN. Kami juga bertemu dengan beberapa dirjen yang

terkait, masyarakat transportasi, dan lain-lain. Dalam rapat kerja tersebut, kami juga sudah

melakukan beberapa kegiatan advokasi. Yang pertama, kunjungan ke Polres Jakarta Selatan

terkait kecelakaan lalu lintas di persimpangan kereta api. Yang kedua ke Jambi, Kalimantan

Barat, dan Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan terkait dengan asap akibat

terbakarnya hutan gambut. Yang ketiga, kami juga sudah berkunjung ke Sumatera Selatan

dalam rangka terkait dengan pemadaman listrik di Sumatera Selatan dengan anggota DPD

yang berasal dari sana. Selanjutnya, kami juga setelah melakukan beberapa kegiatan

advokasi tentang hilangnya dan sulitnya mencari gas subsidi elpiji yang 3 kilo dan ini

menjadi diskusi kita. Terakhir, kami kemarin juga menerima kunjungan dari pada Bupati

Pelalawan terkait tentang wilayah migas. Juga kemarin pertemuan Komite II dengan Bupati

Mandailing Natal tentang PT Sorik Marapi Geothermal. Terakhir, dengan Prof. Dailami kami

ke Jaya Ancol tentang adanya harga masuk tiket yang terlalu mahal.

Pada kesempatan ini kami singkat saja, di sini ada laporan Bapak-Ibu ketua yang saya

hormati, kami mohon pada kesempatan ini kami telah mengadakan 3 pengawasan, mohon

berkenan nanti ini kita setujui.

a. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang

ketenagalistrikan.

b. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Jalan.

c. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem

Budidaya Tanam.

Demikian laporan yang kami sampaikan. Atas perhatian Pimpinan, semua Anggota

DPD RI, kami ucapkan terima kasih. Dan, pada saatnya nanti Selamat Hari Natal dan Tahun

Baru, dan sukses untuk kita semua,

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita,

Om shanti shanti shanti om.

Horas, nuwun sewu.


Baik Bapak-Ibu sekalian, tadi telah disampaikan secara singkat, ringkas, dan tepat ya

karena efisiensi oleh Pak Parlindungan Purba. Untuk itu, dapatkah kita menyetujui

sebagaimana tadi yang diusulkan, ada 3 pengawasan yang telah dilaksanakan pada masa

sidang in oleh Komite II. Pertama, dapatkah kita menyetujui hasil pengawasan DPD RI atas



20

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Yang kedua,

dapatkah kita menyetujui hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budaya Tanaman. Yang ketiga, dapatkah kita

menyetujui hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun

2004 tentang Jalan. Setuju?

Baik, terima kasih pada Komite II. Tepuk tangan buat kita semua.

Selanjutnya, kami persilakan kepada PPUU untuk bisa menyampaikan secara singkat

waktunya. Kita harus efisien, ada 25 menit yang harus kita bagi kepada 5 alat kelengkapan

lainnya. Kami persilakan.

PEMBICARA : GEDE PASEK SUARDIKA, SH., MH (KETUA PPUU)

Laporan pelaksanaan tugas Panitia Perancang Undang-Undang Masa Sidang I Tahun

Sidang 2014 – 2015 disampaikan pada Sidang Paripurna ke-7 DPD RI, Jum'at 5 Desember

2014.


Salam sejahtera bagi kita semua.

Shalom.

Om swastyastu.

Karena terbatas oleh waktu, jadi kepada Bapak-Ibu Senator yang kami hormati, saya

langsung kepada materi saja, yang basa-basinya kita lewatkan saja, menghormati yang lain.

Terkait dengan penyusunan Prolegnas dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut.

Dalam rangka penyusunan Prolegnas 2015 – 2019, PPUU telah melakukan tahapan

kegiatan sebagai berikut.

a. Pada tanggal 4 November 2014, PPUU telah melakukan rapat gabungan dengan

komite dan BPKK dalam rangka membangun kesepahaman paket penyerapan aspirasi

masyarakat dan daerah untuk penyusunan Prolegnas.

b. Pada tanggal 16 November 2014 PPUU telah melaksanakan finalisasi Prolegnas

2015-2019 dan Prolegnas prioritas 2015. Dalam finalisasi tersebut, PPUU

mengundang komite dalam rapat gabungan. Namun, dalam kegiatan finalisasi

tersebut penyusunan Prolegnas belum optimal dikarenakan sebagian besar komite

belum mengambil keputusan terhadap usul RUU yang akan disampaikan kepada

PPUU.

c. Pada tanggal 30 November 2014, PPUU membahas dan menyepakati usulan

perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan

DPRD sekaligus menyusun dan menyepakati Prolegnas prioritas 2015.

d. Menjelang Paripurna, PPUU kembali menerima surat tanggal 4 Desember 2014 dari

Komite I perihal masukan Komite I, perbaikan usulan Komite I untuk Prolegnas

tahun 2014 suratnya, tetapi sebenarnya harusnya 2015, mohon nanti bisa dikoreksi.

Terkait dengan: 1) Rancangan Undang-Undang Pertanahan; 2) Rancangan Undang-

Undang tentang Pengelolaan Daerah Perbatasan Negara; 3) Rancangan Undang-

Undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang

perimbangan keuangan pusat dan daerah serta sebagai cadangan yaitu Rancangan

Undang-Undang tentang pengelolaan terpadu kawasan megapolitan Jakarta, Bogor,

Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur. sehingga usulan Prolegnas Prioritas tahun

2015 dari Komite I yang semula Rancangan Undang-Undang tentang of konvergensi

KETOK 2X



21

telekomunikasi diubah menjadi rancangan undang-undang tentang pengelolahan

daerah perbatasan negara. sebagai langkah awal, hal ini masih bisa dimaklumi, tetapi

ke depan diharapkan tahapan-tahapan formal penyusunan prolegnas bisa dipatuhi

bersama untuk efektivitas kinerja.

Dari PPUU telah melakukan inventarisasi kepada Komite, Anggota DPD, serta

masyarakat, dan daerah terkait dengan usul-usul RUU yang akan menjadi Prolegnas tahun

2015 – 2019 serta Prolegnas prioritas tahun 2015. Hasil dari pembahasan itu terkumpul 62

RUU dan disepakati 12 RUU sebagai prioritas dan 11 RUU sebagai cadangan prioritas.

Terdapat 39 RUU yang masih tersisa yang harus dilakukan verifikasi terkait urgensi,

substansi, tumpang tindih RUU, reformulasi pengaturan rumpun yang disesuaikan dengan

batas kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 D UUD 45. Berkenaan dengan

penyusunan Prolegnas 2015 – 2019 setelah kegiatan di daerah, reses yang akan datang,

komite dapat memasukkan kembali hasil serapan di daerah tentang hal-hal yang dimasukkan

dalam RUU yang akan dibahas atau usulan revisi terhadap undang-undang sehingga RUU

yang akan dibahas pada tahun 2015 – 2019 adalah RUU yang dibutuhkan rakyat dan

memudahkan akses bagi kesejahteraan rakyat serta memberikan sumbangan bagi penguatan

pelaksanaan tertib hukum di Indonesia.

Terkait dengan pembahasan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dapat sampaikan hal-hal sebagai berikut.

a. Sebagaimana hasil pembahasan antara PPUU dengan Panitia Musyawarah pada

tanggal 30 November 2014, PPUU mendapat tugas sebagai koordinator DPD dalam

pelaksanaan pembahasan RUU tersebut. Sebagaimana undangan balik DPR RI

melalui surat Nomor LJ/11900/DPR RI/11/2014 tanggal 28 November 2014 perihal

undangan rapat untuk menghadiri pembahasan RUU tentang perubahan atas Undang-

Undang MD3 pada tanggal 1 Desember 2014, PPUU bersama dengan tim DPD dan

Wakil Ketua DPD menghadiri kegiatan pembahasan dengan Pimpinan Badan

Legislasi dan Ketua Kelompok Fraksi di Baleg. Dan, dalam pertemuan tersebut

PPUU telah menyerahkan usul perubahan Undang-Undang MD3 yang terkait dengan

pelaksanaan putusan MK Nomor 92/PU/10/2012 serta pasal-pasal yang terkait

dengan sinkronisasi kelembagaan dan keuangan yang keseluruhannya berjumlah 13

pasal usul perubahan serta usul Prolegnas prioritas tahun 2015 sebanyak 12 RUU

yang salah satunya adalah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang MD3. Hal

ini tentu menyikapi hasil pembahasan Rapat Paripurna DPR pada tanggal 26

November 2014 yang menyatakan bahwa pembahasan RUU tentang perubahan atas

Undang-Undang MD3 akan melibatkan DPD dan menjadi bagian dari prolegnas

prioritas tahun 2015. Namun, melihat perkembangan yang terakhir pada pembahasan

Undang-Undang MD3 ini, maka kami berharap agar ada upaya-upaya yang sifatnya

sistematis, strategis, dan taktis dari DPD sehingga apa yang menjadi kenyataan saat

ini Undang-Undang MD3 hanya membahas kesempatan politik internal DPR saja,

sementara usulan dari DPD diabaikan

b. Dalam rangka pengembangan Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum

Pusat Daerah Law Center DPD RI, selama tahun 2014 Law Center telah melakukan 3

kegiatan: anotasi perundang-undangan, kompodium bidang hukum, otonomi daerah,

sumber daya alam, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta eksaminasi

dan pertimbangan hukum. Ke depan, PPUU akan menajamkan kembali peran Law

Center sehingga fungsi legislasi DPD bisa lebih optimal.

Hadirin yang kami hormati, kami langsung pada kesimpulan.



22

a. Berkenaan dengan penyusunan prolegnas, mengingat telah disampaikan usul DPD

kepada DPR terhadap prioritas prolegnas tahun 2015 yang di dalamnya juga termasuk

UU MD3, maka pada Sidang Paripurna DPD pada tanggal 5 Desember tahun 2014,

PPUU akan menyampaikan Prolegnas prioritas tahun 2015 untuk diputuskan menjadi

keputusan DPD. Adapun mengenai daftar Prolegnas DPD 5 tahunan, terkecuali

Prolegnas prioritas tahun 2015, akan dilakukan pendalaman serta pembahasan yang

lebih komprehensip melalui kegiatan diskusi dengan perguruan tinggi di daerah untuk

memperkaya materi dan substansi Prolegnas DPD pada masa sidang 2 tahun sidang

2014 – 2015. Hal ini juga dilakukan melihat waktu pembahasan Prolegnas di DPR

yang baru dilaksanakan pada masa sidang berikutnya.

b. Terkait dengan pembahasan RUU tentang perubahan atas undang-undang MD3,

kiranya DPD dapat segera mengambil langkah-langkah politis dalam rangka

penyempurnaan undang-undang MD3, termasuk juga memikirkan langkah-langkah

konstitusional untuk menegakkan Keputusan MK No. 92/PPUU/10/2012

c. Untuk mengantisipasi dinamika legislasi yang semakin dinamis, eksistensi

pembentukan Panitia Khusus DPD perlu direncanakan dengan baik mengingat

dengan sistem tripartid pembahasan legislasi, maka RUU yang berasal dari

pemerintah maupun DPR juga memerlukan DIM dari DPD. Sehingga, untuk menjaga

sinkronisasi, harmonisasi, serta konsistensi pembahasan, sebaiknya pansus-pansus

tersebut dalam satu kesatuan manajemen DPD yang dikoordinir oleh PPUU.

Hadirin yang kami hormati, demikian laporan yang kami sampaikan dan bersama ini

sebelum kami tutup, kami bacakan 12 RUU yang akan menjadi prioritas yang nanti kita

melakukan persetujuan.

1. Komite I, RUU tentang Pertanahan,

2. Komite I, RUU tentang Pengelolaan Daerah Perbatasan Negara

3. Komite II, RUU tentang Jasa Lingkungan

4. Komite II RUU tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan

5. Komite III, RUU tentang Ekonomi Kreatif

6. Komite III, RUU tentang Perlindungan Bahasa dan Kesenian Daerah

7. Komite IV, RUU tentang Perubahan atas UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah

8. Komite IV, RUU tentang Perkoperasian

9. PPUU, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

10. PPUU, RUU tentang Wawasan Nusantara yang berbentuk pansus

11. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah berbentuk pansus

12. RUU tentang Perubahan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan

DPRD atau dengan alternatif RUU DPD sendiri karena DPRD sudah diatur dalam

UU No. 23 Tahun 2014.

Demikian laporan pelaksanaan tugas PPUU yang bisa kami sampaikan pada masa

sidang kali ini Dengan mengucapkan

Wabillahi taufik walhidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shalom.

Om shanty shanty shanty om.




23

Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ketua Panmus, maaf, Ketua PPUU yang telah

menyampaikan laporannya dan juga permintaan persetujuan terhadap Program Legislasi

Nasional yang merupakan prioritas daripada DPD yang akan kita bahas di tahun 2015 yang

tadi telah kita dengarkan bersama. Apakah dapat kita menyetujui?

Baik, saudara-saudara sekalian, jadi kita harus membagi manage waktu, ini yang

persetujuan dulu ya. Panmus saya minta tolong dijelaskan saja secara ... (tidak jelas, red.),

nanti diberikan kepada anggota ini soal bagaimana sosialisasi sesungguhnya pelaksanaan

pemberian pertimbangan DPD terhadap RUU tentang APBN. Untuk itu, kami persilakan

untuk bisa kita putuskan ya dan nanti kita akan lakukan sosialisasi ke semuanya ya. Jadi,

yang penting kita putuskan dulu. Silakan, Pak Cholid.

PEMBICARA : Ir. H. CHOLID MAHMUD, MT (PANMUS)


Pimpinan sidang dan para anggota yang berbahagia, yang pertama ingin saya

sampaikan bahwa ada lembar yang sangat penting di dalam tumpukan para anggota

semuanya, silakan dicari dulu yang judulnya adalah “Pengantar”. Ini lembar ini adalah

sesuatu yang harus Bapak-Ibu anggota bawa ke daerah untuk kita mencari dan mendapatkan

usulan-usulan strategis daerah terkait dengan APBNP 2015 dan APBN 2016. Karena itu,

yang lain-lain boleh ditumpuk, tetapi yang lembaran ini jangan ditumpuk ya, lembaran ini

harus dibawa. Judulnya ada pengantar di sini ya, kemudian di belakangnya ada APBN 2016

wilayah pembangunan Papua. Usulannya 1, 2, 3, dan seterusnya, dan seterusnya. Mudah-

mudahan sudah ketemu ya, kalau yang belum nanti tolong meminta karena ini bahan paling

penting untuk pertimbangan APBN kita 2016 dan APBNP 2015. Baik, ini yang paling

penting, nah selanjutnya yang lain-lain sebagai tambahannya.

Bapak-Ibu yang saya hormati, tata tertib kita itu menentukan bahwa semua komite

terlibat di dalam fungsi anggaran. Oleh karena itu, panitia musyawarah telah membentuk tim

11 menindaklanjuti tata tertib itu untuk menyusun pedoman mekanisme keterlibatan seluruh

komite di dalam pertimbangan APBN. Lengkapnya mekanisme itu ada di dalam pedoman

yang sudah ada juga di dalam naskah yang Bapak-Ibu terima yang ringkasan mekanismenya

juga dilampirkan dalam bentuk flowchart-flowchart, tiap komite terlibat di situ. Kemudian,

sampai pada penjadwalan terkait dengan mekanisme ini juga dilampirkan di sini. Isi dari

keseluruhan ini adalah konsekuensi dari tatib kita yang memperkuat fungsi anggaran DPD RI

di dalam memberikan pertimbangan kepada pemerintah dan DPR dalam konteks APBN.

Target kita adalah untuk lebih efektif mempengaruhi APBN dalam rangka kita

memperjuangkan kepentingan daerah. Oleh karena itu, kita akan masuk untuk pertimbangan

APBN 2016 atau APBNP itu pada tahap perencanaan, yaitu di mana kita setiap komite nanti

akan kita tugasi untuk bertemu dengan kementerian-kementerian sektoral yang menjadi mitra

dari masing-masing komite.

Nah, bahan yang tadi saya katakan sebagai penting ini adalah bahan yang Bapak-Ibu

harus peroleh dari daerah yang nanti akan diolah oleh Puskada untuk diklasifikasikan

berdasarkan kewilayahan dan berdasarkan komite-komite. Itulah bahan yang akan Bapak-Ibu

gunakan tiap-tiap komite untuk kita bertemu dengan pemerintah daerah sebelum, maaf,

pemerintah pusat kementerian sektoral, sebelum kementerian itu menyusun RKP pemerintah.

KETOK 2X



24

Sehingga, kita berharap bahwa dengan cara itu nanti usulan-usulan dari daerah yang dibawa

oleh DPD RI ini masuk di awal. Jadi, tidak memberi pertimbangan di akhir, tetapi masuk di

awal. Saya kira itulah ringkasnya dari mekanisme yang kita buat ini dan ini perlu diputuskan

oleh Paripurna sebagai sebuah pedoman mekanisme kerja bagi kita sebagai lembaga

Demikian, terima kasih.



Baik, Bapak-Ibu sekalian. Nanti detailnya akan dijelaskan oleh masing-masing

komite supaya keterlibatan semua anggota dalam penyusunan daripada dan perlu kami

sampaikan, setelah 10 tahun kita bekerja, ini perubahannya bukan sederhana, adalah

fundamental, yang sangat mendasar sekali. Mudah-mudahan dengan mekanisme baru ini

akan lebih meningkatkan kinerja DPD dalam bidang fungsi anggaran kita. Untuk itu,

dapatkah kita menyetujui peraturan DPD RI tentang pedoman pelaksanaan pemberian

pertimbangan DPD RI terhadap RUU tentang APBN?

Baik tepuk tangan buat Panmus, ya terima kasih buat kita semua.

Saudara-saudara sekalian saya ingin menawarkan karena yang lain hanya

mendengarkan progress report, barangkali sudah disiapkan dan dibagikan kepada anggota,

saya ingin menawarkan kepada pertama Komite I, BAP, BKSP, dan BPKK ya apakah bisa

diserahkan saja ke kami. Ya jadi kalau bisa saya mohon kepada Komite I untuk bisa

menyerahkan kepada kami.

Saya persilakan, Pak Benny.

PEMBICARA : BENNY RHAMDANI ( WAKIL KETUA KOMITE I)

Interupsi, Pimpinan

Melihat situasi waktu yang sudah sangat tidak memungkinkan, Komite I juga

memberikan penghormatan kepada forum yang tadi mayoritas menyetujui di luar alat

kelengkapan yang sudah menyampaikan progress report, tentu komite I akan tunduk pada

keputusan Paripurna dan mayoritas suara untuk menyerahkan, tetapi dengan satu catatan

kritis yang harus diingat oleh Pimpinan dan juga ke Kesetjenan ya, kita menganggap bahwa

Paripurna itu momentum yang sangat penting dan strategis. Rakyat, publik, media harus tahu

apa yang menjadi tugas komite untuk disampaikan secara terbuka. Ini pertanggungjawaban

moral dan politik kita. Tetapi, ibadah Shalat Jum'at juga adalah hal yang lain yang sangat

penting, yang sangat penting tidak boleh kita tinggalkan, yang penting tentu tidak boleh kita

abaikan. Catatan kritis saya secara pribadi, saya menggunakan hak anggota DPD untuk

meminta, ke depan, tolong dicatat, Pak Sesjen, kiranya rapat paripurna yang penting dan

strategis ini tidak dijadwalkan pada hari Jum'at ya, kita bisa menggunakan hari yang lain.

Saya yakin semua Anggota DPD bisa menerima dan setuju dengan pandangan saya secara

pribadi.

Atas izin seluruh anggota Komite I, Pimpinan, saya akan menyerahkan secara

langsung dokumen resmi. Yang pertama, pelaksanaan tugas Komite I. Yang kedua, program

strategis Komite I periode 2014 – 2019. Ketiga, kertas posisi Komite I DPD RI.

Terima kasih.

KETOK 2X



25


Terima kasih.

Baik, terima kasih dan apresiasi kepada Pimpinan Komite I. Jadi, begini catatannya,

pertama, apresiasi. Yang kedua begini, kita usahakan kalau memang ada laporan segala

macam yang panjang itu kita hindarkan hari Jumat, tetapi ada hal tertentu yang hanya

mengambil keputusan tidak panjang ya kita tetapkan pada hari Jum'at tidak ada masalah.

Kalau ada hal urgent, ya kita sepakati itu ya.

KETOK 2X

Kemudian, ke BAP silakan kalau ada yang mau disampaikan. Yang kedua, saya lupa,

mohon kepada Sekretariat dari masing-masing komite untuk membuat ringkasannya dari

laporannya untuk dijadikan press release untuk dibagikan. Mohon ya melalui Bapak

Sekretariat Jenderal, secara ringkas nanti apa yang telah dilaksanakan.

Baik, kepada BAP kami persilakan. Pak, hallo Pak Gafar, ayo. Terima kasih kepada

BAP. Tolong Sekretariat BAP untuk membuat release-nya mana yang perlu untuk

disampaikan ke publik.

Kemudian, kepada BKSP kami persilakan untuk bisa menyerahkan laporannya.

Yang selanjutnya, kepada Pimpinan BPKK untuk bisa menyampaikan.

PEMBICARA : Dr. H. BAMBANG SADONO, SH., MH (KETUA BPKK)



Pimpinan dan Ibu-Bapak sekalian, saya hanya akan menambahkan informasi sedikit

saja, bahwa pembekalan kelompok DPR kita laksanakan tanggal 8 – 9. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Baik mohon diingat. Tempat?

PEMBICARA :

Tidak jelas itu pembekalan apa, Pak. Pak Bambang, pembekalan apa Pak, tolong

dijelaskan, Pak. Iya tidak jelas ini pembekalan 8 – 9, coba dijelaskan.

PEMBICARA : Dr. H. BAMBANG SADONO, SH., MH (KETUA BPKK)

Terima kasih.

Jadi, pembekalan Kelompok DPD di MPR dilaksanakan tanggal 8 – 9 Desember

karena memang itu batas akhirnya ya, ini tempat baru dicari tetapi tanggalnya sudah kita

tetapkan, terima kasih.


Ini program MPR ya, jadi di MPR ini, dan semua fraksi-fraksi.



26

Baik, mohon waktunya ya. Baik, teman-teman sekalian, sebentar-sebentar, ini masih

ada waktu, kita harus memanfaatkan 5 menit ini. Pertama, ini kita harus mendengarkan

laporan Pimpinan PURT ya terhadap 2 hal. Yang pertama, mengenai peraturan DPD RI

tentang petunjuk operasional kegiatan rapat, kemudian peraturan DPD RI tentang staf ahli

dan asisten. Seyogyanya harapannys ini dilakukan secara tertutup karena ini masalah

internal, tetapi karena ini hanya disampaikan kepada Pimpinan ya, kita sepakati ya tidak usah

ditutup ya, jadi biar diserahkan saja. Silakan kepada Pimpinan PURT untuk disampaikan.

Jadi, Bapak-Ibu sekalian, pada Sidang Paripurna ini ada 2 hal untuk PURT ini yang

telah dibagikan kepada kita semua untuk dapat persetujuan kita ya. Dapatkah kita menyetujui

peraturan DPD RI tentang petunjuk operasional kegiatan rapat pertemuan di luar kantor dan

perjalanan dinas DPD? Yang kedua, untuk dapat kita menyetujui peraturan DPD RI tentang

staf ahli DPD dan asisten ahli Anggota DPD? Dapatkah kita setujui, Bapak-Ibu sekalian?

Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua.

PEMBICARA : Drs. H. BAHAR NGITUNG, MBA (SULSEL)

Pimpinan, Pimpinan, Bahar Ngitung 103.

Terima kasih Pimpinan dan sahabat-sahabat senator Indonesia. Saya hanya merasa

prihatin setelah ketua PURT melangkah dengan gagah naik, tetapi saya harus menyampaikan

bawa saya kurang lebih 5 tahun di lembaga DPD ini. Baru kali ini reses, biaya reses

terlambat. Oleh karena itu, mohon kiranya Pimpinan itu untuk lebih banyak memperhatikan

kesejahteraan anggota, bukan sebaliknya bahwa keputusan PURT yang untuk meningkatkan

kesejahteraan anggota justru menjadi terhalang di tingkat Pimpinan. Yang kedua, 30 hari

masa reses adalah waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, kepada Pimpinan saya titipkan

harapan saya agar tugas dan fungsi Pimpinan sebagaimana diamanatkan dalam tata tertib itu

dapat lebih ditingkatkan. Saya sedih mendengar bahwa tim negosiasi kita tentang MD3 itu

ditolak masuk ke ruangan DPR, bahkan di dalam tim itu ada unsur Pimpinan hadir. Dan, juga

ini merupakan, kalau menurut saya perjuangan kita usulan 13 perubahan untuk masuk di

dalam perubahan MD3 itu tidak diterima, ini adalah satu indikasi bahwa isu yang

dikembangkan dulu bahwa kalau kita di KMP akan lebih mudah untuk bernegosiasi dengan

DPR, itu menjadi mustahil buat saya. Oleh karena itu, ini tanda-tanda bahwa amandemen

akan sulit terwujud karena MD3 saja tidak. Yang ketiga, harapan saya bahwa ketiga

Pimpinan Ketua dan Wakil Ketua untuk dapat memikirkan bagaimana kesejahteraan anggota

lebih ditingkatkan untuk membangun daerahnya masing-masing dalam bentuk dana aspirasi.

Terima kasih.



Baik, terima kasih.

Jadi perlu saya informasikan, bukan keterlambatan, tetapi karena memang terkait

dengan keputusan PURT tadi malam, ya Pak Habib ya, sudah diputuskan. Tetapi, hari ini

sudah ditransfer ya dana tersebut. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi, PURT sudah cepat.

Baik, jadi saya ingin kami informasikan dengan wafatnya sahabat kita Pak Aidil

Fitrisyah sehingga pada 22 November yang lalu telah diadakan pemilihan pimpinan secara

KETOK 2X



27

musyawarah sehingga Pimpinan PURT sekarang terpilih Saudara Habib Ali Alwi, Senator

dari Banten yang didampingi oleh Pak Fabian Richard Sarundajang dan Bapak Novi Candra

ya.

Kemarin juga Panmus, Saudara-saudara sekalian mohon dengarnya ya, bahwasanya

masa siding, kemarin Panmus telah bersidang bahasan jadwal sidang yang kedua tahun 2014

– 2015 itu dimulai 12 Januari ya dan berakhir pada tanggal 22 Maret dan sebagainya.

Kemudian, juga telah kita lakukan juga penyusunan renstra, kami tidak usah uraikan, dan kita

minta kepada Panmus untuk lebih mempertajam lagi supaya ini bisa kita wujudkan untuk 5

tahun ke depan daripada DPD RI yang ke depan. Juga sebagaimana tadi yang sampaikan oleh

Pak Bahar ya, kita masih terus melakukan komunikasi ya soal putusan MK dan kita harapkan

putusan MK yang judicial review mengenai Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 ini akan

bisa diputuskan sehingga kita punya dasar hukum untuk bisa lebih meningkatkan peran dan

fungsi kita melalui putusan MK tersebut. Ini beberapa hal yang ingin disampaikan.

Kemudian, bagi Anggota DPD yang akan ke daerah, kita harapkan nanti dalam

pengawasannya untuk dapat membangun sinergi dengan stakeholder yang ada di daerah,

terutama juga mengawasi dampak dari kebijakan kompensasi daripada pengurangan subsidi

BBM. Nanti akan dikirimkan agenda-agenda yang akan dilaksanakan nanti melalui

Sekretariat Jenderal.

Inilah, Bapak-Ibu sekalian, yang bisa kami sampaikan dan perlu kami ingatkan juga

pada Januari masa sidang berikutnya sebagai pengalaman kita mohon perhatian untuk kita

semuanya menyerahkan ya data untuk pengisian LHKPN. Biasanya di DPD ini punya tradisi

menyerahkan itu bersama. Jadi, nanti KPK datang dari Pimpinan semuanya nanti akan

dilakukan seremonial. Jadi, bukan satu-satu kayak KPK, tidak begitu mekanismenya ya. Kita

harus semuanya bersama ya, jadi kita harapkan nanti pada Januari, Pimpinan KPK kita

undang dan sebagainya dan dia hadir di sini dan kita akan menyampaikan. Itulah pengalaman

kita dan bedanya dengan tahun yang lalu ya di Sekretariat Jenderal dari Eselon I sampai III

untuk bisa menyerahkan itu.

Terakhir, ya karena ini adalah kesempatan yang istimewa buat kita di akhir

penghujung 2014, dari meja pimpinan kami menyampaikan kepada saudara-saudara kami

yang merayakan Hari Natal, kami ucapkan Selamat Natal. Juga, bagi keseluruhan buat kita

untuk merayakan Tahun Baru 2015. Semoga Hari Raya Natalnya bagi yang merayakan dan

Tahun Baru bisa kita akhiri dengan baik dan menghadapi tahun 2015 dengan jauh lebih baik

lagi dalam melaksanakan tugas dan fungsi kita.

Inilah yang bisa kami sampaikan dan mohon doa singkat, doa sapujagat oleh saudara

kita, oleh Pak Abu Bakar Jamalia dari Provinsi Jambi untuk memandu doa. Kami persilakan

dengan segera.

PEMBICARA : BASRI SALAMA, S.Pd. (MALUT)

Pimpinan, Pimpinan, Basri Salama (118) menyampaikan infromasi.

Pimpinan, saya ingin menyampaikan kemarin Pak Aidil meninggal itu kita hampir

kehilangan sense of moral. Hampir tidak ada kepedulian dari Pimpinan dan kita semua.

Sekarang Sultan Ternate itu sudah sakit di rumah sakit kurang lebih 2 minggu. Kita hampir

luput dari perhatian. Jokowi saja datang jenguk, Pak. Saya sedih melihat Sultan terkapar di

rumah sakit, sampai saat ini belum satu pun setelah saya dengan Ibu Ati yang teman dari

Maluku Utara yang datang jenguk. Saya meminta kepada teman-teman dalam keadaan Sultan

sekarang masih posisinya sangat drop di Rumah Sakit Pondok Indah.




28

Baik nanti dicek saja. Nanti diwakili dari Pimpinan. Terima kasih.

Silakan.

PEMBICARA : H. ABU BAKAR JAMALIA (JAMBI)


Saya mohon izin untuk memimpin doa menurut keyakinan Agama Islam dan bagi

saudara-saudara saya yang beragama lain untuk dapat menyesuaikan.

Bismillahirahamnirohim. Alhamdulillahirabbil ‘alamin, hamdan yuwafi ni’amahu wa

yukafi u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karimi wa’adzimi

sulthanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa'ala ali sayyidina Muhammad.

Ya Allah Ya Tuhan kami, anugerahkan kami kekuatan dan kecerdasan dalam

mengemban amanat rakyat dan daerah dalam melaksanakan dan memanfaatkan masa reses

yang akan kami laksanakan mulai tanggal 6-12-2014 sampai dengan tanggal 11-1-2015. Ya

Allah Ya Tuhan kami, terimalah segala pinta dan hamba-hambanya. Mudah-mudahan segala

urusan kami dijauhkan dari segala marabahaya dan segala macam fitnah sehingga kami dapat

menampung dan membawa aspirasi daerah dan masyarakat yang kami wakili dengan baik

dan bermanfaat untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini. Ya Allah berikan kekuatan

kepada pemimpin-pemimpin kami untuk dapat menjalankan amanah ini dengan jujur dan

ikhlas demi kebahagian kita bersama.

Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhiroti hasanah waqina 'adzabannar

walhamdulillahirabbil alamin.



Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Abu Bakar Jamalia yang telah mendoakan

daripada Rapat Paripurnanya. Akhirnya, dengan mengucapkan alhamdulillah, Sidang

Paripurna ke-7 Dewan Perwakilan Daerah kami tutup.

Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih.

SIDANG DITUTUP PUKUL 16:16:19 WIB

KETOK 3X

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ... filekarena segera kita akan memulai rapat Paripurna ini dan mohon perhatiannya bahwasanya hari ini hari Jum'at sehingga kita harus disiplin

Documents