LAPORAN TUGAS AKHIR MEKANISME PENGENAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DI DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN O L E H NAMA : APRIL YOSEFIN SIMAMORA NIM : 102600069 Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan Studi Pada Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2013
80
Embed
LAPORAN TUGAS AKHIR MEKANISME PENGENAAN …balitbang.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/Afril Yosifin.pdf · LAPORAN TUGAS AKHIR MEKANISME PENGENAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAPORAN
TUGAS AKHIR
MEKANISME PENGENAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DI DINAS
PENDAPATAN KOTA MEDAN
O
L
E
H
NAMA : APRIL YOSEFIN SIMAMORA
NIM : 102600069
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Menyelesaikan Studi Pada Program Studi Diploma III
Administrasi Perpajakan
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2013
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
HALAMAN PERSETUJUAN
LAPORAN PKLM INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIPRESENTASIKAN OLEH
Nama : April Yosefin Simamora
NIM : 102600069
Program Studi : Diploma III Administrasi Perpajakan
Judul : Mekanisme Pengenaan dan Pemungutan Pajak
Hiburan Pada Dinas Pendapatan Kota Medan
Ketua Program Studi Diploma III
Administrasi Perpajakan,
Drs. Alwi Hashim Batubara, M.Si
NIP. 195608311986011001
Dosen Pembimbing,
Drs. M. Husni Thamrin Nst, M.Si
NIP. 196401081991021001
Supevisor,
Kasi Pemeriksaan
Lindamora, SSTP
NIP. 198311022002122001
Dekan,
Prof. Dr. Badaruddin, M.Si
NIP. 196805251992031002
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadiku,
yang dengan kasih karuniaNya dan pertolonganNya penulis dapat menyelesaikan
Laporan Praktik Kerja Lapangan ini.
Laporan Praktik Kerja Lapangan yang berjudul “ MEKANISME
PENGENAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN PADA DINAS
PENDAPATAN KOTA MEDAN “ ini disusun untuk memenuhi sebagian dari
syarat-syarat menyelesaikan studi di Program Studi Diploma III Administrasi
Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara tahun
2012/2013.
Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari
kesempurnaan dan masih terdapat kekurangan-kekurangan baik dalam hal penyajian
materi maupun bahasa penyampaiannya. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan
setulus hati serta kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada :
1. Bapak Prof. Dr. Badaruddin, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Politik Universitas Sumatera Utara.
2. Bapak Drs. Alwi Hashim Batubara, M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma
III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Sumatera Utara.
3. Ibu Arlina, SH selaku Sekretaris Jurusan Diploma III Administrasi Perpajakan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
4. Bapak Drs. M Husni Thamrin Nst, Msi selaku Dosen Pembimbing yang telah
bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan menyumbangkan pikiran kepada
penulis kearah yang lebih sempurna sehingga selesainya laporan tugas akhir ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Ilmu Sosial Dan
Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara yang telah banyak membantu,
mendidik, membimbing penulis selama perkuliahan.
6. Kepada Tax Centre Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Sumatera Utara yang
telah menyediakan tempat buat kami beristirahat, mengumpulkan tenaga
sebelum melakukan aktivitas kembali, terutama buat bang Firman Logos
Tarigan yang telah memperkenalkan bang Andrew Sitepu sehingga saya bisa
sangat terbantu dalam penyusunan TA ini.
7. Bapak Muhammad Husni, SE, MSi selaku Kepala Dinas Pendapatan Kota
Medan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan
riset pada Dinas Pendapatan Kota Medan.
8. Bapak Dr. Nawawi selaku Kepala Sub Bagian Pendataan dan Penetapan Dinas
Pendapatan Kota Medan.
9. Bapak Ibu Lindamora SSTP, Popy maya Syafira, SP. MM, Pak Asnul, Kak
Umi dan beserta seluruh staf dan pegawai kantor Dinas Pendapatan Kota
Medan yang telah membantu penulis dalam pengambilan data.
10. Teristimewa buat Bapak, Mama, kakak, Abang dan adikku dan keluargaku
yang lainnya atas dukungan dan doanya yang tak ada hentinya buatku.
Terimakasih juga telah memberikan yang terbaik buatku. Kalian semua adalah
kekuataan buatku dan anugerah terindah yang Tuhan berikan padaku.
d. Petugas Lapangan mengawasi penyelenggaraan acara dilapangan, antara lain
seperti peredaran karcis/tanda masuk.
e. Petugas lapangan mempersiapkan Berita Acara Pemeriksaan, Laporan Hasil
Penjualan dan Pemakaian Karcis atas penyelenggaraan acara dilapangan.
f. Wajib Pajak/Penyelenggara mengajukan Surat Laporan hasil Penjualan Tiket
kepada Kadispenda Kota Medan sekaligus menyerahkan sisa karcis ke
Bendaharawan Benda Berharga.
g. Menyetor Pajak Hiburan ke Bendaharawan Penerima Dispenda Kota Medan
dengan menyertakan SSPD dan Bukti Tanda Terima Uang Jaminan.
E. Penetapan Pajak Hiburan
1. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Daerah, Kepala Daerah atau Pejabat
menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD) yang dipersamakan dengan itu;
2. Apabila Surat Ketetapan Pajak Daerah tidak atau kurang setelah lewat waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih
dengan menerbitkan SKPD;
3. Wajib Pajak Hiburan dalam menghitung, memperhitungkan, menetapkan,
membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang menggunakan SPTPD;
4. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala
Dinas atau Pejabat yang dihunjuk dapat menerbitkan :
a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)
b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)
c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)
5. SKPDKB diterbitkan :
a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang
terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang
atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkanya
SKPDKB;
b. Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Dinas dalam jangka
wakti 15 (lima belas) hari sejak diterima dan setelah ditegur secara
tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam
surat teguran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%(dua
persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulansejak saat
terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB;
c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak terutang
dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa
kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) sebulan dihitung dari
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama
24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai
dengan diterbitkannya SKPDKB.
6. SKPDKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru yang semula belum
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan
dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen)
dari jumlah utang pajak tersebut;
7. SKPDN diterbitkan apabila jumlah pajak terutang sama besarnya dengan
jumlah pajak yang telah disetor;
8. Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPKBT
tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan, ditagih
dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) ditambah dengan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
9. Penambahan jumlah pajak yang terutang tidak dikenakan pada Wajib Pajak
apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan pemeriksaan.
F. Tata Cara Pembayaran Pajak Hiburan
Untuk memperlancar pembayaran pajak hiburan sebaiknya, Wajib Pajak
mengetahui bagaimana tata cara pembayaranpajak hiburan. Berikut adalah tata cara
pembayaran pajak hiburan :
1. Pembayaran pajak hiburan dilakukan di Kas Daerah atau tempat yang ditunjuk
oleh Kepala Daerah dalam waktu 30 ( tiga puluh ) hari setelah diterimanya
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah ( SPTD ), Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar ( SKPDKB ), Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan ( SKPDKBT ), Surat
Tagihan Pajak Daerah ( STPD );
2. Apabila pembayaran pajak hiburan dilakukan di tempat lain yang ditunjuk
hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat – lambatnya 1 x
24 jam
3. Pembayaran pajak hiburan dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran
Pajak Daerah ( SSPD );
4. Pembayaran pajak hiburan dengan sistem Self Assesment system, dilakukan
di Kas Daerah atau tempatlain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah pada tanggal
7, 14, 21 dan 28 berdasarkan SPTPD atas pajak yang telah dipungut dalam
masa pajak bila mana tanggal tersebut jatuh pada tanggal libur maka jadwal
pembayaran dimundurkan pada tanggal berikutnya;
5. Pembayaran pajak hiburan harus dilakukan sekaligus atau lunas;
6. Kepala Daerah atau Pejabat dapat memberikan persetujuan kepada wajib
pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah
memenuhi;
7. Angsuran pajak hiburan harus dilakukan secara teratur dan berturut – turut
dengan dikenakan bunga sebesar 2% ( dua persen ) sebulan dari jumlah pajak
yang belum atau kurang bayar;
8. Kepala Daerah dan Pejabat dapat memberikan persetujuan kepada Wajib
Pajak atau penunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan
setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga
sebesar 2% ( dua persen ) dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;
9. Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara
pembayaran angsuran dan penundaan ditetapkan oleh Kepala Daerah atau
pejabat.
G. Tata Cara Penagihan Pajak
Apabila pajak hiburan terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo
pembayaran, pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak.
1. Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan akan memberikan surat teguran atau
surat lain yang sejenis yang dikeluarkan oleh pejabat sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan atas melalaikan pajak hiburan yang dikeluarkan 7
(tujuh) hari sejak saat tanggal jatuh tempo pembayaran pajak;
2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak surat teguran atau surat lain yang
sejenis diterbitkan, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang;
3. Apabila jumlah pajak terutang yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh
wajib pajak dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam surat teguran
atau surat lain yang sejenis, maka jumlah pajak yang harus dibayar ditagih
dengan Surat Paksa;
4. Pejabat menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak
tanggal surat teguran atau surat lain yang sejenis diterbitkan;
5. Jika pajak yang masih harus dibayar belum dilunasi dalam jangka waktu 2 x
24 jam sejak surat paksa diterbitkan, pejabat menerbitkan Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan (SPMP);
6. Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak tetap belum juga melunasi pajak
yang masih harus dibayar, maka setelah tanggal 10 (sepuluh) hari sejak
tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat
mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang
Negara;
7. Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat
pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan secara tertulis kepada wajib
pajak.
H. Ketentuan Pidana
1. Wajib pajak yang karena kealpaan tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang
tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 2 (dua)
kali jumlah pajak yang terutang;
2. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang
tidak benar sehigga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat)
kali jumlah pajak yang terutang.
BAB IV
ANALISIS DAN EVALUASI
A. Analisa Masalah yang dihadapi
Dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah melalui pajak hiburan masih
ditemui masalah – masalah yang harus dicari solusinya dalam rangka upaya
peningkatan penerimaan pajak daerah.
Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan pegawai Dinas Pendapatan
Daerah Kota Medan, penulis dapat mengetahui apa yang menjadi masalah dalam
upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan untuk memperoleh
data – data yang benar dari wajib pajak, permasalahan yang dihadapi adalah :
1. Sulitnya bertemu dengan Wajib Pajak, dikarenakan Wajib Pajak tidak
ingin bertemu atau memiliki kesibukan pada saat dia ingin dijumpai. Pada
saat Wajib pajak diberikan surat pemberitahun tetapi Wajib Pajak tersebut
tidak mengindahkannya, maka diberikan surat Peringatan Pertama (5 Hari)
dan apabila masih belum diindahkan maka diberi peringatan kedua (2
Hari). Karena banyaknya Wajib Pajak tidak patuh dengan surat peringatan
kedua itu maka Wajib Pajak tersebut ditetapkan secara jabatan.
2. Beberapa Wajib Pajak yang tidak mau untuk menyampaikan Surat
Pemberitahuan (SSPT) sendiri, tetapi mereka menggunakan jasa
Konsultan.
3. Keterlambatan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan
(SPT) Pajak Hiburan.
4. Data dari Wajib Pajak tidak lengkap seperti laporan penjualan. Kalau tidak
lengkap dilakukan penongkrongan (penjagaan) kompetensi dari Wajib
Pajak selama 30 hari kerja (1 bulan kalender).
5. Tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah dalam memenuhi
kewajibannya untuk membayar pajak. Rendahnya kesadaran masyarakat
umum dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat disebabkan oleh
minimnya pengetahuan mereka arti, manfaat, dan tujuan pembayaran
pajak. Apabila mereka memiliki pengetahuan yang cukup untuk itu, maka
cara pandang mereka terhadap kewajiban perpajakannya pun akan
berubah. sehingga mereka dapat memenuhi kewajiban perpajakannya
dengan baik.
6. Masih adanya beberapa wajib pajak yang memiliki tunggakan – tunggakan
pajak.
7. Masih ditemui atau masih adanya petugas Dinas Pendapatan Daerah Kota
Medan yang belum bekerja secara efektif khususnya bagi petugas yang
berkaitan dengan penyuluhan.
8. Susahnya untuk menjumpai pimpinan yang menyelenggarakan objek
hiburan guna untuk dimintai keterangan mengenai data – data penghasilan
yang didapat agar Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dapat
mengetahui berapa besar penghasilan yang didapat dan menghindari
penyimpangan terhadap wajib pajak.
9. Kurang tegasnya peraturan daerah dalam mengatur pajak daerah.
B. Upaya Yang Dilakukan Dalam Meningkatkan Pajak Hiburan
Berdasarkan Praktik Kerja Lapangan Mandiri ( PKLM ) yang telah penulis
lakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dan dengan melihat data yang
berhasil penulis peroleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan telah
melaksanakan kewajibannya dalam hal upaya peningkatan penerimaan pajak hiburan.
Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan :
1. Melakukan pendataan terhadap wajib pajak sehingga data yang disampaikan
dapat lebih mendekati akuratisasi data.
2. Melakukan pendataan atas Usaha Game Online yang ada di Wilayah UPT se
Kota Medan dalam upaya menjaring Wajib Pajak Baru dari sektor permainan
Ketangkasan Pajak Hiburan.
3. Melakukan Koordinasi dengan bendahara SKPD yang ada dilingkungan
Pemko Medan, Selaku Wajib Pungut dalam hal pemungutan Pajak Hiburan
atas kegiatan yang dilakukan oleh SKPD terkait.
4. Melakukan Koordinasi dengan SKPD yang terkait perizinan, antara lain
dengan Dinas Pariwisata dan BPPT, dalam hal menjaring Wajib Pajak Baru,
yang mana arus terlebih dahulu terdaftar dan memiliki Nomor Pokok Wajib
Pajak Daerah (NPWPD) dalam rangka pengurusan Izin Usaha Baru. Untuk
Wajib Pajak Lama, terlebih dahulu harus melunasi pajak terutangnya untuk
dapat memperpanjang izin usaha.
5. Membentuk Tim Terpadu berdasarkan SK Walikota Medan No. 503/078/2013
tentang Tim Terpadu Penegakan Peraturan Daerah Terhadap Tempat –
Tempat Usaha dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Hasil
nyata yang diperoleh sejak terbentuknya Tim Terpadu ini adalah
meningkatnya PAD yang berasal dari pembayaran pajak terutang Wajib
Pajak.
6. Memfungsikan pengawasan dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dan
bekerjasama dengan administrasi terkait / Tim Terpadu ( Dinas Pariwisata,
Satpol PP, Polisi, Kejaksaan dan Kodim ) dengan tujuan untuk melaksanakan
penagihan kepada wajib pajak khususnya wajib pajak yang tidak taat
membayar pajak, bagi wajib pajak terutang, menunggak dan sekaligus
peninjauan data lapangan yang sebenarnya.
7. Mengadakan peninjauan ulang atau mendata ulang apabila terjadi kesalahan
dalam pemeriksaan. Agar tidak terjadi kesalahan dalam pendataan, apabila
dilakukan peninjauan kembali atau meneliti data dengan benar sehingga tidak
adanya lagi kesalahan – kesalahan dalam perhitungan besar pajak yang
seharusnya terutang.
8. Pemeriksaan wajib pajak secara terus dilakukan dengan menggunakan self
assessment system dan juga official assesment. Pemeriksaan secara self
assessment System digunakan untuk memeriksa objek pajak hiburan yang
tergolong hiburan mewah yang penghasilannya melebihi Rp 300.000.000,-
(tiga ratus juta rupiah) perbulan, sedangkan pemeriksaan yang menggunakan
official assessment system digunakan untuk memeriksa objek pajak hiburan
yang tergolong hiburan biasa – biasa saja atau tidak tergolong mewah yang
penghasilannya kurang atau dibawah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
perbulan.
9. Melakukan pengawasan secara rutin kepada wajib pajak, hal ini dilakukan
guna untuk menghindari adanya penyimpangan atau adanya data yang tidak
benar disampaikan oleh wajib pajak.
C. Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Medan
Dalam penetapan Pajak Hiburan, Pemerintah Daerah menetapkan target yang
hendak dicapai. Agar lebih jelasnya, penulis akan menggambarkan penerimaan Pajak
Hiburan pada Dinas Pendapatan Kota Medan dapat dilihat pada tabel ini :
Tabel 4.1 : Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Medan
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%)
2009 9.556.580.000,00 9.995.090.144,30 104,59 %
2010 15.051.561.000,00 12.944.719.326,63 86,00%
2011 25.308.417.400,00 15.612.200.659,93 61,69%
2012 33.308.417.000,00 21.262.060.747,81 63,83%
Sumber : Dinas Pendapatan Kota Medan Tahun 2013
Pada tahun 2009 target yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 9.556.580.000,00
kenyataan dilapangan realisasi penerimaan mencapai target sebesar Rp.
9.995.090.144,30 dengan persentase 104,59 %.
Namun pada tahun anggaran 2010 s/d 2012, realisasi penerimaan Pajak
Hiburan tidak dapat mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan dimana pada
tahun Pada tahun 2010 target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 15.051.561.000,00
kenyataan dilapangan realisasi penerimaan mencapai target Rp. 12.944.719.326,63
dengan persentase 86,00%. Penerimaan pajak Hiburan pada tahun 2011 jauh dari
target yang ditetapkan dimana target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.
25.308.417.400,00 sedangkan kenyataan dilapangan realisasi penerimaan sebesar Rp.
15.612.200.659,93 dengan persentase 61,69%. Demikian juga pada tahun 2012
dimana target yang ditetapkan adalah Rp. 33.308.417.000,00 sedangkan realisasi
penerimaannya adalah Rp. 21.262.060.747,81 dengan persentase 63,83%.
Tidak tercapainya target penerimaan pajak Hiburan tahun 2010-2012
dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak dalam
membayar pajaknya, dimana wajib pajak cenderung berusaha menghindari
pembayaran pajaknya dengan cara menunda-nunda pembayaran pajak. Disamping itu
juga dapat disebabkan karena berkurangnya efektivitas pemungutan pajak Hiburan
yang dilakukan petugas pajak untuk lebih maksimal lagi dalam memungut pajak
Hiburan.
Melalui upaya-upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh Dinas Pendapatan
Kota Medan, diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya realisasi penerimaan Pajak
Hiburan dapat mencapai ataupun melebihi target penerimaan pajak Hiburan yang
telah ditetapkan. Dengan adanya peningkatan tersebut, maka akan meningkatkan
pendapatan daerah yang bersumber dari pajak, sehingga dapat mendukung
pelaksanaan pembangunan di daerah.
Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama antara petugas dan masyarakat
yang menjadi wajib pajak yaitu dengan meningkatkan setoran pajak dari setoran yang
lama, melaksanakan pembayaran sesuai dengan waktu dan menuangkan temuan yang
ada dilapangan sesuai dengan hasil verifikasi agar tujuan yang ingin dicapai oleh
pemerintah daerah dapat terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan.
D. Jumlah Wajib Pajak Hiburan Dengan Self Assesment Dan Official
Assesment Tahun 2011
Jumlah Wajib Pajak Hiburan Tahun 2011 yang terdaftar di Dinas Pendapatan
Kota Medan adalah sebanyak 205 WP yang menggunakan Self Assesment,
sedangkan jumlah Wajib Pajak yang menggunakan Official Assesment berjumlah 494
WP.
Berikut ini adalah tabel Jumlah Wajib Pajak Hiburan yang menggunakan
System Self Assesment Maupun Official Assesment serta pembagian restorannya:
Tabel 4.2 : Jumlah Wajib Pajak Hiburan Kota Medan
No Jenis Pajak Wajib Pajak Jumlah
Self Official
1 Diskotik 20 WP - 20 WP
2 Karaoke 82 WP - 82 WP
3 Mandi Uap/Spa 69 WP - 69 WP
4 Pagelaran Seni/Musik/Tari/Busana - 73 WP 73 WP
5 Panti Pijat/Refleksi - 112 WP 112 WP
6 Permainan Bilyard - 176 WP 176 WP
7 Permainan Ketangkasan - 112 WP 112 WP
8 Pertandingan Olahraga - 6 WP 6 WP
9 Pusat Kebugaran - 12 WP 12 WP
10 Sirkus/Aeroik/Sulap - 3 WP 3 WP
11 Tontonan Film/ Bioskop 33 WP - 33 WP
12 Bowling 1 WP - 1 WP
Sumber : Dinas Pendapatan Kota Medan
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian permasalahan yang dikemukakan penulis dari hasil
Praktik Kerja Lapangan Mandiri ( PKLM ) di Dinas Pendapatan Kota Medan dan dari
studi pustaka yang dilakukan penulis, penulis menyimpulkan :
1. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan atau pungutan
daerah atas penyelenggaraan hiburan
2. Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan Mekanisme Pengenaan dan
Pemungutan Pajak Hiburan sudah dilakukan dengan maksimal.
3. Tarif pajak hiburan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kondisi
daerahnya sehingga tarif untuk setiap daerah tidak selalu sama.
4. Hasil penerimaan pajak daerah khususnya pajak hiburan sebagian besar
diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk menopang otonomi daerah dan
pembangunan daerah.
5. Potensi pajak hiburan dari tahun ke tahun mengalami penurunan dikarenakan
banyaknya WP yang tidak patuh dengan Kewajibannya.
6. Adapun masalah yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan
yaitu : tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah, masih ada beberapa
tunggakan – tunggakan pajak hiburan yang belum dibayar wajib pajak, sulit
menemui pimpinan yang menyelenggarakan objek hiburan, masih adanya
petugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan yang masih belum bekerja
secara efektif dan kurang tegasnya peraturan daerah dalam mengatur pajak
daerah dapat diselesaikan dengan baik.
7. Adapun upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah untuk mengatasi
masalah yang dihadapi sehingga penerimaan meningkat adalah : melakukan
pendataan terhadap wajib pajak, memfungsikan pengawasan dari Dinas
Pendapatan Daerah Kota medan dan bekerjasama dengan Tim Terpadu (Dinas
Parawisata, Satpol PP, Polisi, Kejaksaan, Kodim) untuk melaksanakan
penagihan, mengadakan peninjauan ulang apabila terjadi kesalahan dalam
pendataan, melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak, melakukan
pengawasan secara rutin kepada wajib pajak untuk menghindari adanya data
yang tidak benar disampaikan wajib pajak.
B. SARAN
Dalam Rangka Menyukseskan penerimaan pajak Hiburan Kota Medan pada
masa yang akan dating, penulis memberikan saran :
1. Dinas pendapatan Daerah Kota Medan harus dapat menciptakan kerjasama
yang baik terhadap sesama pegawai maupun kepada masyarakat agar wajib
pajak tahu mereka membayar pajak berarti mereka turut serta membiayai
pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan harus mengelola pajak daerah sesuai
dengan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku dengan baik dan benar
serta selalu menjaga sifat yang jujur, sopan dan tegas dalam melakukan
pelayanan terhadap wajib pajak.
3. Harus dilakukan upaya-upaya oleh Pemerintah Kota Medan untuk
meningkatkan penerimaan pajak hiburan melalui Dinas Pendapatan Daerah
Kota Medan yaitu dengan melakukan pemeriksaan secara efektif terhadap
usaha yang dijalankan wajib pajak, penagihan tunggakan – tunggakan pajak
dan penggaliaan potensi pajak.
4. Dinas Pendapatan Kota Medan harus mensosialisasikan Peraturan
Pemerintah Kota Medan agar lebih bisa dipahami dan dilaksanakan oleh
wajib pajak.
5. Harus diadakan peningkatan kerja petugas – petugas yang berkaitan dengan
bidang penyuluhan, bidang penagihan dan pengawasan pajak.
6. Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan harus menambah sarana dan
prasarana yang ada.
DAFTAR PUSTAKA
Siahaan Marihot P., 2005, Pajak dan Retribusi Daerah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Suandy Erly, 2005, Hukum Pajak, Edisi Tiga, Salemba Empat, Jakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, tentang Pajak Daerah.
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak hiburan.
Peraturan Walikota Medan Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Petujuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Sumber Lain http://hukum-pajak.blogspot.com/2010/04/tata-cara-pemungutan-pajak.html