BAB I. PENDAHULUAN
Sosiologiberasal dari bahasa Latin yaituSociusyang berarti
kawan, teman sedangkanLogosberartiilmu pengetahuan. Ungkapan ini
dipublikasikan diungkapkan pertama kalinya dalam buku yang berjudul
"Cours De Philosophie Positive"(August Comte,1798).Walaupun
banyakdefinisi tentang sosiologinamun umumnya sosiologi dikenal
sebagai ilmu pengetahuan tentangmasyarakat.Masyarakatadalah
sekelompokindividuyang mempunyai hubungan, memiliki kepentingan
bersama, dan memiliki budaya. Sosiologi hendak mempelajari
masyarakat, perilaku masyarakat, dan perilaku sosial manusia dengan
mengamati perilaku kelompok yang dibangunnya. Sebagai sebuahilmu,
sosiologi merupakan pengetahuan kemasyarakatan yang tersusun dari
hasil-hasil pemikiran ilmiah dan dapat di kontrol secara kritis
oleh orang lain atau umum.Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari
hubungan antara individu dengan individu, individu dengan
masyarakat, dan masyarakat dengan masyarakat.Selain itu, Sosiologi
adalah ilmu yang membicarakan apa yang sedang terjadi saat ini,
khususnya pola-pola hubungan dalam masyarakat serta berusaha
mencari pengertian-pengertian umum, rasional, empiris serta
bersifat umum.Sosiologi memusatkan kajiannya pada kehidupankelompok
dan produk kehidupan kelompok tersebut. Adat istiadat, tradisi,
nilai-nilai hidup suatukelompok, pengaruhnya terhadap kehidupan
kelompok, proses interaksi di antara kelompok dan perkembangan
lembaga-lembaga sosial merupakan perhatian sosiologi.Sosiologi
perikanan merupakan cabang sosiologi yang mempunyai objek khusus
yaitu masyarakat pesisir yang hidup dari sumber daya laut seperti,
nelayan,buruh,pembudidaya, penangkapan, tambak di daerah air laut,
tawar dan air payau sesuai dengan potensi-potensi sumberdaya
perikanan di daerah tersebut (Adnans, 1997).1.Peranan Sosiologi
Perikanan antara lain (Adnans, 1997):a.Masyarakat Perikanan sebagai
obyek dalam melaksanakan kehidupannya;b.Dapat mendiskripsikan dan
memprediksi perilaku anggota masyarakat perikanan;c.Mempelajari
obyek apa yang terjadi saat Ini, bukan apa yang seharusnya
terjadi;d.Mengamati indikator-indikator dari proses kehidupan
masyarakat perikanan atau di masyarakat pesisir yang sebagian besar
mengalami kemiskinan.Masyarakat pesisir adalah golongan besar atau
kecil dari beberapa manusiayang sebagian besar wilayahnya adalah
wilayah pesisir, dengan karena sendirinya bertalian secara golongan
dan mempengaruhisatu sama lain.
BAB II. HASIL DAN PEMBAHASAN2.1 Artikel 1Traditional fisheries
management of flyingfish on the west coast of Sulawesi,
Indonesia2.1.1 Abstrak Artikel 1Ikan Terbang adalah spesies
komersial yang pentingdi beberapa daerah Indonesia Timur. Mereka
dimanfaatkan untuk generasi oleh komunitas lokal yang hidup di
selatan pantai Sulawesi . Diperkirakan bahwa lebih dari3.825
keluarga, atau sekitar 19.125 orang, dariKabupaten Majene di
Sulawesi Barat bergantung padaIkan Terbang di Selat Makassar .
Namun,manajemen yang tidak pantas telah mengakibatkankonsistennya
tingkat penangkapan dan produksiikan terbang. Ketidakkonsistenan
dalam produktifitas penangkapan ikan yang tidak berkelanjutanadalah
praktek dan overfishing. Ini juga merupakanindikator ancaman untuk
mengakibatkan suatu potensial kepunahan spesies. Ada yang
mendesakuntuk dibutuhkan sebuah studi komprehensif tentang
pengelolaan perikanan berkelajutan untuk mengatasi masalah
overfishing ikan terbang di Selat Makasar, karena ini merupakan
sebuah aset ekonomi untuk masyarakat lokal itu sendiri. Peneliti
seharusnya mempersiapka kebutuhanuntuk mencakup semua aspek
perkembangan agar perikanan itu normal dalam segi: biologis,
sosial, budaya,ekonomi, hukum dan kelembagaan .Makalah ini
menganalisis kerangka kelembagaanmanajemen tradisional ikan
terbang,terutama hubungan kekeluargaan antara Ponggawa dan Sawi di
Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Utara.Hal inididasarkan pada
studi yang dilakukan antaraFeb-Okt. 2007 di desaMosso . Makalah ini
menyimpulkan beberapa Rekomendasi untuk pelaksanaanManajemen
Berbasis Masyarakat ( CBM ) dan pengelolaan untuk mengatasi masalah
bersamapenangkapan ikan yang berlebihan dan untuk memfasilitasi
pengembanganpengelolaan perikanan berkelanjutan ikan terbang
didaerah ini.
2.1.2 Identifikasi Status PeranNoStatusPeran
1Wanita di Majenemereka terlibat dalam pengolahan ikan (
pengasinan danmerokok ) , distribusi , grosir dan eceran pemasaran
.
2Nelayan dan Budidaya PerikananSebagai pelaku yang menangkap
ikan komersial, ikan terbang
3Sorensen dan McCreary Sebagai institusional untuk pengaturan
sebagai ' gabungan dari hukum , adat , dan organisasi yang
didirikan oleh toallocate masyarakat sumber daya yang langka dan
bersaing nilai-nilai . "
4Tokoh masyarakatmengalokasikan sumber daya yang langka dan
untuk menyelesaikan konflik di antara pengguna sumberdaya
5Kepala Desamengalokasikan sumber daya yang langka dan untuk
menyelesaikan konflik di antara pengguna sumberdaya
6Sumber Daya yang ada di Selat Makasar menjadi gangguanPejabat /
Pemerintahmengalokasikan sumber daya yang langka dan untuk
menyelesaikan konflik di antara pengguna sumberdaya
7Ponggawa Penyedia modal yang biasanya adalah seorang pengusaha
atau pedagang
8Sawi (Tenaga Kerja)orang yang bekerja sebagai buruhbawah
Juragan dalam operasi penangkapan
2.1.3 Akar MasalahTerjadinya overfishing yang menimbulkan
masalah kepunahan ikan terbang di Selat Makassar karena ini
merupakan aset ekonomi yang penting untuk masyarakat lokal.1.
Spesies Popolasi Ikan Terbang mengalami penurunan akibat
penangkapan berlebihan2. Pengamatan dilakukan untuk memahami aspek
mata pencaharian danHubungan antara masyarakat pesisir dansumber
daya laut dan pesisir .3. Keluarga nelayan mengalami kepemilikan
modal yang sangat kecil4. Kemiskinan nelayan, sehingga mereka
melakukan suatu pengelolahan ikan kering.5. Sistem Harga pasar yang
dipengaruhi oleh Ponggawa6. Selektifitas alat tangkap untuk
menangkap ikan terbang
2.1.4 Visualisasi Artikel 1
SAWIPeminjaman modalNelayanWanita (Istri)Faktor Ekonomi
Selektifitas alat tangkapKepunahan ikan TerbangTOKOH
MASYARAKATSumber daya tergangguSorensen dan
McCrearyPEJABATAtaupemerintahKEPALA DESAPONGGAWAPengelolaan
ikanMemenuhi Kebutuhan
2.1.5 Interpretasi Artikel 1
Ekonomi merupakan salah satu faktor mengapa masayarakat
(nelayan) di Majene Selat makasar menangkap ikan terbang, para
nelayan dibantu oleh wanita Majene untuk melakukan pengelolahan
hasil tangkapan hal tersebut dalam bentuk ikan asin, selain itu
wanita Majene juga berperan dalam penujalan atau pemasaran ikan
segar, Hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomis agar
kebutuhan keluarga terpenuhi. Mereka mendapat modal dari hasil
pinjaman pada Ponggawa, Ponggawa adalah seorang penyedia modal,
pengusaha dan pedagang. Dan nelayan sebagai sawi atau tenaga kerja
atau buruh dalam suatu perahu. Dalam hal penangkapan Ikan, para
nelayan Majene tidak mempunyai kemampuan khusus dalam selektifitas
alat tangkap, sehingga menyebabkan Sumber daya terutama alam yang
ada di dalam laut selat makasar menjadi terganggu dan populasi
spesies ikan terbang mengalami kepunahan. Untuk mengalokasikan
Sumber daya yang langka dan menyelesaikan konflik ini diantara
pengguna sumber daya, mereka dibantu oleh Pejabat/pemerintah
setempat dan dibantu oleh tokoh masyarakat serta kepala desa.
Sebagai panduannya adalah Sorensen dan McCreary dimana sebagai
institusional untuk pengaturan sebagai gabungan dari hukum, adat,
dan organisasi yang didirikan oleh toallocate masyarakat sumber
daya langka dan bersaing nilai-nilai.2.2 Artikel 2Anthropological
Applications in the Management of Federally Managed Fisheries:
Context, Institutional History, and Prospectus2.2.1 Abstrak Artikel
2Manajemen perikanan bukanlah sekedar menjaga keseimbangan antara
stok sumberdaya yang ada dilaut dengan sumberdaya yang ditangkap,
tetapi juga manajemen pada masyarakat yang menggantungkan hidupnya
dari hasil laut. Masyarakat yang menggantungkan hidup mereka pada
laut sebenarnya terjebak diantara usaha untuk melestarikan dan
memulihkan keadaan laut, mengikuti perkembangan sosial ekonomi yang
juga menuntut perkembangan pada wilayah pesisir, dan efek dari
perubahan iklim global. Maka dari itu ilmu antropologi dan sosial
dibutuhkan untuk menganalisis dan mengalamatkan dengan tepat
bagaimana manajemen perikanan agar berjalan lebih efektif. Seperti
mengamati masalah ketergantungan masyarakat pesisir pada aktivitas
memancing, kepegasan mereka terhadap perubahan, dan faktor-faktor
luar yang mendorong mereka kepada perubahan.Isu-isu seputar
masyarakat inilah menjadi alasan bahwa ilmu antropologi dan sosial
perlu diterapkan dalam sistem manajemen perikanan. Amerika Serikat
adalah salah satu negara yang telah menerapkan ilmu antropologi dan
ilmu sosial dalam manajemen perikanan federal melalui NMFS
(National Marine Fisheries Service) yang adalah anak dari
departemen perikanan mereka. NMFS pada dasarnya mempelajari tentang
dampak yang timbulkan dari aktivitas manajemen perikanan terhadap
masyarkat pesisir, misalnya bagaimana sikap yang ditimbulkan oleh
masing-masing masyrakat, rumah tangga, atau individu di wilayah
pesisir terhadap tekanan yang dihasilkan oleh kebijakan untuk
menjaga kelesatarian laut, perubahan iklim dan lingkungan laut,
serta perubahan ekonomi baik nasional maupun global. Dan nantinya
data yang diperoleh dari penilaian secara antropologi dan sosial
melalui NMFS ini akan dijadikan acuan dalam memperbaiki dan
mengalamatkan masalah-masalah yang terjadi ditiap regional wilayah
Amerika Serikat untuk membuat kebijakan yang tepat disetiap
regionalnya dalam rangka manajemen perikanan federal.2.2.2
Identifikasi Status PeranNoStatusPeran
1Pemerintah Amerika Serikat- Mengontrol serta mengawasi
lembaga-lembaga yang dibentuk untuk menjalankan fungsi manajemen
perikanan.- Membentuk NMFS- Membuat kebijakan-kebijakan untuk
menjaga stabilitas perikanan
2NMFS (National Marine Fisheries Service) Lembaga yang dibentuk
pemerintah Amerika Serikat untuk menjalankan fungsi manajemen
perikanan federal melalui sisi antropologi dan sosial
masyarakat
3Masyarakat Perikanan/ pesisir (Masyarakat, rumah tangga dan
individu)Adalah para pelaku yang menjalankan aktivitas dibidang
perikanan dan juga sebagai obyek yang dipelajari oleh NMFS dalam
usaha manajemen perikanan
4AntropologOrang yang dipekerjakan oleh NMFS untuk mempelajari
antropologi dari masyrakat perikanan/pesisir
5SosiologOrang yang dipekerjakan oleh NMFS untuk mempelajari
dimensi sosial dari masyrakat perikanan/pesisir
2.2.3 Akar Masalah1. Manajemen perikanan bukan hanya soal
menjaga keseimbangan antara stok sumberdaya alam yang ada dilaut
dan sumberdaya alam di laut yang dieksploitasi, tetapi juga
masyarakat yang mendukung manajemen perikanan itu sendiri.2.
Dibutuhkan analisis dalam sisi antropologi dan sosial masyarakat
perikanan untuk membantu keefektifan manajemen perikanan 3. Hal-hal
seputar pelestarian dan menjaga sumberdaya alam dilaut,
pengembangan daerah pesisir atau perikanan, perkembangan sosial
ekonomi dan perubahan iklim menjadi faktor penekan bagi masyarakat
yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut.4. Dibutuhkan lembaga
penengah antara pemerintah dan masyarakat agar pemerintah dapat
mempelajari sebab dan akibat suatu kebijakan tentang perikanan
terhadap masyarakat perikanan sehingga tepat sasaran.
NMFS(National Marine Fisheries Service)Pemerintah2.2.4
Visualisasi Artikel 2
Masyarakat Nelayan
EkonomiSosial
Laut
Manajemen Perikanan
2.2.5 Interpretasi Artikel 2Dalam visualisasi tersebut
menggambarkan bahwa sebenarnya masyrakat nelayan mendapat banyak
tekanan dari berbagai macam faktor, dari kebijakan pemerintah soal
pembatasan penangkapan dalam rangka pelestarian laut, tetapi juga
terdapat kebijakan tentang pengembangan bidang perikanan dan
kelautan sehingga bertabrakan. Serta dari dimensi sosial dan
ekonomi yang semakin berkembang juga dapat meningkatkan kebutuhan
rumah tangga nelayan juga meningkatnya permintaan akan hasil laut
yang mengakibatkan nelayan perlu melakukan usaha lebih dalam
penangkapan. Serta faktor alam seperti perubahan iklim global yang
mengakibatkan perubahan pada aktivitas penangkapan.Maka dari itu
dibutuhkan lembaga atau media seprti NMFS tersebut yang dapat
membaca tingkah laku nelayan dalam sisi antropologi dan sosial
melalui pertimbangan atas segala faktor yang mempengaruhi tingkah
laku serta struktur mereka, sehingga bisa menjadi jembatan bagi
kebijakan pemerintah yang tepat sasaran untuk keefektifan manajemen
perikanan.
2.3 Artikel 3PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN BERBASIS
MASYARAKAT (PSPBM) MELALUI MODEL CO-MANAGEMENT PERIKANAN
2.3.1 Abstrak Artikel 3Penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi Co - Manajemen PSPBM , Dalam menelaan dinamika
sosiologi ekonomi dan konflik manajemen nelayan tradisional, di
kota Bengkulu .Sifat penelitian ini menggunakan metode kualitatif -
phenomenalogis dengan lokasi penelitiandi kota Bengkulu .Teknik
pengumpulan data meliputi pengumpulan data sekunderdan data primer
melalui penentuan informan, observasi, kedalaman wawancara, FGD.
Hasil penelitian menemukan hubungan patron-klien masih sangat
mendominasi wilayah ini , dan sekali ekonomi jaminan sosial bagi
nelayan.Hubungan kekerabatan umumnya baik . Solidaritas sosial
masih tinggi tetapi bukan jaminan dan strategi kelangsungan hidup
nelayan masih dibilang relatif tradisional karenahanya titik awal
untuk memancing di laut saja dan tidak meluas ke daerah lain yang
masihmemanfaatkan sumber daya laut . Hasil analisis konflik secara
umum dapat dilihat dari beberapa konflikdikalangan nelayan yang
terjadi dan terdapat di lokasi penelitian, beberapa konflik
tersebut adalah: konflik kelas,atau vertikal konflik dan konflik
agraria .
NoStatusPeran
1NelayanSebagai pelaku penangkap ikan dan Sebagian besar
masyarakathidup di bawah garis kemiskinan dengankualitas sumberdaya
manusia yang rendah.
2Masyarakat dalam definisiPSPBMsekelompok orang yangmemiliki
tujuan yang sama.
3PemerintahLembaga untuk meminimalisir terjadinya kerusakan
sumberdaya pesisir, dan memerikan bantuan kepada para nelayn
pesisir.
4stakehoderPihak pihak yang terkait dengan isu dan prmasalahan
perikanan
5Co-ManagementBertugas sebagai kerja sama pengelolaan Sumber
Daya Pesisir dan laut antara Pemerintah dengan Masyarakat sebagai
jembatanuntuk mewujudkan proses pengambilankeputusan di antara
keduabelahpihak sehingga menjadi mekanisme untukmencapai visi dan
tujuan nelayan lokal sertamengurangi konflik antarnelayan
melalui
2.3.2 Identifikasi Status Peran
2.3.3 Akar Masalah1. PSPBM ini tidak mampu
mengatasimasalah-masalah inter-komunitas,bersifat spesifik lokal,
sangat rentan terhadapperubahan eksternal, sulit mencapai
skalaekonomi, serta tingginya biaya institusionalisasinya.2.
pengelolaandan pemanfaatan sumberdaya perikanancenderung makin
berkurang, interaksi antaramasyarakat lebih banyak terekspresi
dalambentuk saling kompetisi.3. pemanfaatan fungsi PPI danTPI tidak
optimal, rendahnya kemampuanmanajemen pemasaran hasil perikanan,
sehinggarendahnya tingkat margin yang diperolehmasyarakat nelayan4.
Munculnya isu isu dalam pengelolaan Sumber Daya Laut Pesisir5.
untuk menentukanpengelolaan sumberdaya pesisir terpadu berbasis
masyarakat (PPSBM) melalui modelCo-Management perikanan ditinjau
dari dinamika sosial ekonomi dan manajemen konflik nelayan sesuai
dengan kondisi lapangan yang terjadi di kota Bengkulu.6.
Mengidentifikasi dinamika sosial ekonominelayan dan manajemen
konflik nelayan tradisionaldi Bengkulu terutama mengenai
batas-batas wilayah terdefinisi.7. Menciptakan keterpaduan
pengelolaan sumberdayapesisir oleh para stakeholder, seperti
keterpaduanvisi dan misi dari pengelolaan yangdilakukan.8.
Kurangnya pengetahuan tentang selektifitas alat tangkap yang
dilakukan para nelayan untuk menangkap ikan
2.3.4 Visualisasi Artikel 3Analisis Teori :
NelayanPENDIDIKAN DAN KEMISKINAN
SALING BERKOMPETISI
Kurangnya Pengetahuan selektifitas alat tangkapMemenuhi
Kebutuhan sehari- hari
CO-MANAGEMENTSTAKEHODERPSPBMTIMBUL BEBERAPA ISU DALAM
PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUTPEMERINTAHSumber Daya Laut
Pesisir
2.3.5 Interpretasi dari Analisi Teori
Kurangnya pendidikan dan kemiskinan dialami oleh Masyarakat
nelayan pesisir yang ada di Bengkulu. Para Nelayan saling
berkompetisi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga mereka
melakukan penangkapan ikan sebagai mata pencaharian sehari-hari,
Namun kurangnya pengetahuan tentang selektifitas alat tengkap
menyebabkann Sumber Daya Pesisir Dan Laut mengalami kerusakan,
Sehingga terdapat Isu isu dalam Pengelolaan Sumber Daya pesisir Dan
Laut di daerah Bengkulu.Dalam masalah ini Pemerintah merupakan
lembaga yang berkerja sama dengan PSPBM dan Stakeholder untuk
mnegatasi masalah tersebut. Pemerintah tidak tinggal diam dalam
mengatasi masalah ini, terutama masalah kemiskinan nelayan pesisir,
Pemerintah berusaha memberikan bantuan ke mereka, Namun bantuan
tersebut terkadang tidak mengakomodasi kebutuhan masyarakat nelayan
tersebut dan terkedang tidak tepat sasaran. Untuk mengatasi masalah
ini, anatar Pemerintah, stakehoder, dan PSPBM melakukan kerja sama
untuk mencapai suatu tujuan, dan Tujuan tersebut dibantu oleh
Co-Management, dimana Co-Management dalam bidang perikanan ini
didefinisikan sebagai pembagian atau pendistribusian tanggung jawab
dan wewenang anatar pemerintah dan masyarakat lokal dalam mengelola
sumberdaya perikanan.2.4 Benang MerahManajemen Perikanan Berbasis
Kemasyarakatan2.4.1 Analisa Masalah 3 ArtikelArtikel 1. Di Selat
Makassar terjadi kepunahan species ikan terbang akibat overfishing
yang dilakukan oleh nelayan lokal (nelayan Majene, Sulawesi Barat)
yang disebabkan oleh kemiskinan. Nelayan Majene tidak mempunyai
kemampuan khusus dalam selektifitas alat tangkap, sehingga
menyebabkan Sumber daya terutama alam yang ada di dalam laut selat
makasar menjadi terganggu dan populasi spesies ikan terbang
mengalami kepunahan.Artikel 2. Studi Antropologi untuk menganalisis
bagaimana manajemen perikanan agar berjalan lebih efektif di
Amerika Serikat. Analisisi ini seperti mengamati masalah
ketergantungan masyarakat pesisir pada aktivitas memancing,
kepegasan mereka terhadap perubahan, dan faktor-faktor luar yang
mendorong mereka kepada perubahan.Artikel 3. Penerapan model
Co-Management perikanan untuk mengelola sumberdaya pesisir terpadu
berbasis masyarakat di Kota Bengkulu, namun dalam praktiknya
terdapat konflik kelas di kalangan nelayan yang mengakibatkan
penerapan Co-Management ini belum optimal. PSPBM ini tidak mampu
mengatasi masalah-masalah inter-komunitas,bersifat spesifik lokal,
sangat rentan terhadap perubahan eksternal, sulit mencapai
skalaekonomi, serta tingginya biaya institusionalisasinya.2.4.2
Status dan Peran Gabungan 3 ArtikelNoStatusPeran
1Masyarakat Perikanan (mencakup nelayan dan keluarganya yang
tinggal di wilayah pesisir)Adalah para pelaku yang menjalankan
aktivitas dibidang perikanan dan juga sebagai obyek yang
dipelajari, dan baisanya hidup di bawah garis kemiskinan
dengankualitas sumberdaya manusia yang rendah
2Tokoh Masyarakatmengalokasikan sumber daya yang langka dan
untuk menyelesaikan konflik di antara pengguna sumberdaya
3.PemerintahMengontrol serta mengawasi lembaga-lembaga yang
dibentuk untuk menjalankan fungsi manajemen perikanan serta Membuat
kebijakan-kebijakan untuk menjaga stabilitas perikanan
3StakehoderPihak pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan
perikanan
4Co-ManagementBertugas sebagai kerja sama pengelolaan Sumber
Daya Pesisir dan laut antara Pemerintah dengan Masyarakat sebagai
jembatanuntuk mewujudkan proses pengambilankeputusan di antara
keduabelahpihak sehingga menjadi mekanisme untukmencapai visi dan
tujuan nelayan lokal sertamengurangi konflik antarnelayan
melalui
5NMFS (National Marine Fisheries Service) Lembaga yang dibentuk
pemerintah Amerika Serikat untuk menjalankan fungsi manajemen
perikanan federal melalui sisi antropologi dan sosial
masyarakat
6.Sorensen dan McCreary Sebagai institusional untuk pengaturan
sebagai ' gabungan dari hukum , adat , dan organisasi yang
didirikan oleh toallocate masyarakat sumber daya yang langka dan
bersaing nilai-nilai . "
7Ponggawa Penyedia modal yang biasanya adalah seorang pengusaha
atau pedagang
8Sawi (Tenaga Kerja)orang yang bekerja sebagai buruhbawah
Juragan dalam operasi penangkapan
9AntropologOrang yang dipekerjakan oleh NMFS untuk mempelajari
antropologi dari masyrakat perikanan/pesisir
10SosiologOrang yang dipekerjakan oleh NMFS untuk mempelajari
dimensi sosial dari masyrakat perikanan/pesisir
2.4.3 Visualisasi GabunganManajemen Perikanan Berbasis
Masyarakat
PemerintahTokoh MasyarakatCo-ManagementNMFS termasuk
Institusi/LSM lainnya
Masyarakat Pesisir (termasuk Ponggawa dan Sawi)
2.4.4 Interpretasi GabunganPada visualisasi di atas
menggambarkan, pemerintah dalam menjalankan manajemen perikanan
serta membuat kebijakan-kebijakan untuk menjaga stabilitas
perikanan harus bekerja sama dengan Tokoh Masyarakat maupun
Co-Management karena mereka sebagai pihak yang menjembatani antara
masyarakat dengan pemerintah agar tujuan manajemen tersebut tepat
sasaran dan efektif. Selain itu peran lembaga kemasyarakatan
seperti NMFS maupun LSM juga sangat dibutuhkan untuk menunjang
keberhasilan manajemen perikanan yang berbasis kemasyaraktan
sehingga masyarakat pesisir (nelayan termasuk keluarganya) mau
melaksanakan manajemen tersebut. 2.4.5 SolusiUntuk lebih
mengefektifkan manajemen perikanan khususnya Indonesia, seharusnya
pemerintah juga mengadakan lembaga seperti NMFS yang ada di Amerika
Serikat untuk mempelajari karakteristiik masyrakat perikanan dan
sebab-akibat dari perilaku mereka. Sehingga manajemen perikanan
juga dapat melibatkan peran masyarakat perikanan secara lebih
maksimal, pemerintah juga perlu memanfaatkan peran tokoh masyrakat
dan LSM untuk menjembatani antara pemerintah dan masyarakat. Karena
manajemen perikanan bukan hanya soal mengelola sumberdaya perikanan
namun juga masyarakatnya.
BAB 3 PENUTUP3.1 KesimpulanManajemen perikanan tidak hanya
mengatur tentang sumberdaya perikanan tapi juga sumberdaya
manusianya yaitu masyarakat pesisir yang mencakup nelayan dan
keluarganya.Pemerintah dalam menjalankan manajemen perikanan serta
membuat kebijakan-kebijakan untuk menjaga stabilitas perikanan
harus bekerja sama dengan Tokoh Masyarakat maupun Co-Management
agar tujuan manajemen tersebut tepat sasaran dan efektifPeran
lembaga kemasyarakatan seperti NMFS maupun LSM juga sangat
dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan manajemen perikanan yang
berbasis kemasyaraktan sehingga masyarakat pesisir (nelayan
termasuk keluarganya) mau melaksanakan manajemen tersebut.
3.2 SaranPemerintah perlu terus mengembangkan jembatan antara
pemerintah dengan masyrakat perikanan untuk lebih mengefektifkan
sistem manajemen perikanan. Salah satunya adalah dengan
memanfaatkan LSM dan tokoh masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
Alains, Muluk. A, et.al.2009. Pengelolaan Sumberdaya Perikanan
Berbasis Masyarakat (PSPBM) Melalui Model Co-Management Perikanan.
Fakultas Ekonomi: Universitas Bengkulu.Bengkulu
Colburn, Lisa.L et.al. 2006. Anthropological Applications in the
Management of Federally Managed Fisheries: Context, Institutional
History, and Prospectus. Journal :Human Organization, Vol.65,No. 3.
Society Applied Antrhopolgy. Dirhamsyah.2008. Traditional fisheries
management of flyingfish on the west coast of Sulawesi, Indonesia.
Research Centre for Oceanography: Indonesian Institute of Sciences
. Jakarta.