LAPORAN AKHIR PROYEK PERUBAHAN PENINGKATAN PELAYANAN PENYAJIAN BAHAN KEPADA MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS MELALUI PENYUSUNAN PANDUAN FORMULASI DAN FINALISASI BAHAN MENTERI DISUSUN OLEH: WAHYU WIJAYANTO NIP. 19820915 200604 1 003 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN I TAHUN 2016
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAPORAN AKHIR
LAPORAN AKHIR
PROYEK PERUBAHAN
PENINGKATAN PELAYANAN PENYAJIAN BAHAN KEPADA MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS MELALUI PENYUSUNAN PANDUAN FORMULASI DAN FINALISASI BAHAN MENTERI
DISUSUN OLEH:
WAHYU WIJAYANTO
NIP. 19820915 200604 1 003
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV
ANGKATAN I TAHUN 2016
KATA PENGANTAR
Berdasarkan Permen PPN/Kepala Bappenas No. 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian PPN/Bappenas, Subbagian Penyajian Bahan mempunyai tugas melakukan pengolahan
dan penyajian bahan serta penyusunan laporan bagi pimpinan, dalam hal ini Menteri PPN/Kepala
Bappenas. Secara singkat, sasaran utama pelayanan Subbagian Penyajian Bahan adalah tersajikannya
kebutuhan bahan-bahan Menteri yang berkualitas.
Dalam proses penyusunan bahan Menteri, bahan-bahan yang disiapkan oleh Kedeputian/Pejabat
terkait seringkali disampaikan kepada Menteri dalam format tampilan yang beragam, data dan
informasi yang tidak update, komposisi/struktur isi yang tidak komprehensif, serta disampaikan
mendekati waktu pelaksanaan acara. Dengan waktu yang terbatas, Menteri PPN/Kepala Bappenas
seringkali tidak sempat memberikan tanggapan dan arahan untuk perbaikan bahan-bahan tersebut. Di
sisi lain, Subbagian Penyajian Bahan juga membutuhkan waktu yang cukup untuk proses finalisasi
(edit/format, pencetakan, dan penjilidan) dan pengiriman bahan ke lokasi acara – apabila rapat
dilaksanakan di luar kantor. Waktu yang terbatas menyebabkan proses finalisasi bahan Menteri tidak
optimal dan delivery terhambat.
Sesuai gambaran permasalahan di atas, proyek perubahan akan berfokus pada upaya meningkatkan
kualitas pelayanan bahan Menteri melalui penyusunan panduan formulasi dan penyajian bahan yang
terstandardisasi sesuai arahan Menteri sebagai customer utamanya. Panduan ini akan disosialisasikan
untuk diadopsi oleh staf di lingkungan Kedeputian dan Eselon I lainnya di Bappenas sebagai
penyusun bahan Menteri. Dengan diadopsinya panduan tersebut, diharapkan proses penyusunan dan
finalisasi bahan Menteri akan terlaksana secara lebih cepat, lebih mudah, dan kualitas bahan akan
meningkat.
Kami sebagai project leader menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bapak Staf Khusus Menteri PPN dan para pejabat
Eselon I Kementerian PPN/Bappenas lainnya, Bapak Karo Humas dan TU Pimpinan, Bapak Kepala
Pusdatinrenbang, para anggota Tim Proyek Perubahan, serta pejabat dan staf terkait yang telah
mendukung setiap tahapan proyek perubahan ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak
Alexandra Dahlan selaku coach dan Bapak Kepala Bagian TU Pimpinan sebagai mentor, serta kepada
semua panitia dan peserta Diklatpim IV Angkatan I Tahun 2016.
Jakarta, Juli 2016
Wahyu Wijayanto
Kepala Sub-bagian Penyajian Bahan,
Kementerian PPN/Bappenas
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Gambar
Daftar Lampiran
BAB I: PENDAHULUAN 1
a. Latar Belakang 1
b. Tujuan dan Manfaat Proyek Perubahan 1
c. Ruang Lingkup 2
d. Standard/Kriteria Keberhasilan 3
BAB II: DESKRIPSI DAN ANALISIS PELAKSANAAN PROYEK 4
a. Deskripsi Pelaksanaan Proyek 4
b. Pelaksanaan Tiap Tahap Kegiatan 6
1) Tahap Persiapan 6
2) Tahap dan Hasil Pelaksanaan 7
c. Analisis Peran dan Pengaruh Stakeholders 23
1) Stakeholders Internal 23
2) Stakeholders Eksternal 24
3) Analisis Peran dan Pengaruh Stakeholders 25
4) Kendala Internal dan Eksternal 26
5) Strategi Mengatasi Masalah 27
6) Capaian 27
7) Instrumen Monitoring yang Digunakan 29
BAB III: KESIMPULAN DAN SARAN 33
Lampiran 35
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1: Alur Kerja Pelayanan Bahan Menteri 4
Gambar 2: Rekapitulasi Bahan Menteri Tahun 2015 4
Gambar 3: Permasalahan Pelayanan Bahan Menteri 5
Gambar 4: Pertemuan Karo Humas dan TU Pimpinan 7
Gambar 5: Rapat Tim Proyek Perubahan, Biro Humas dan TU Pimpinan 8
Gambar 6: Rapat Tim Proyek Perubahan, Sekretariat Menteri 8
Gambar 7: Diskusi dengan Staf Design Grafis 9
Gambar 8: Draft-1 Leaflet Panduan Bahan Menteri 9
Gambar 9: Draft 2 Panduan Bahan Menteri 10
Gambar 10: Draft Final Panduan Bahan Menteri 10
Gambar 11: Pertemuan dengan Staf Khusus Menteri I 11
Gambar 12: Pertemuan dengan Staf Khusus Menteri II 12
Gambar 13: Pertemuan dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas 12
Gambar 14: Rapim Eselon I 13
Gambar 15: Pertemuan dengan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana 13
Gambar 16: Pertemuan dengan Deputi Bidang Ekonomi 14
Gambar 17: Pertemuan dengan Deputi PEPP 14
Gambar 18: Sosialisasi kepada Sekretariat Eselon I 15
Gambar 19: Sosialisasi dengan AP2I 15
Gambar 20: Sosialisasi Aplikasi Berbagi Bahan Menteri 16
Gambar 21: Sosialisasi dengan Staf Kedeputian Polhukam 16
Gambar 22: Pertemuan dengan Staf Penyajian Bahan Sekretariat Sesmen 17
Gambar 23: Pertemuan dengan Tim Penyajian Bahan Kedeputian Sarpras 17
Gambar 24: Pertemuan dengan Staf Penyajian Bahan Kedeputian PMK 17
Gambar 25: Pertemuan dengan Kabid Pengelolaan Data dan Informasi 18
Gambar 26: Koordinasi dengan Staf Teknis Pusdatinrenbang 18
Gambar 27: Contoh Sosialisasi Melalui WhatsApp Group 19
Gambar 28: Tampilan Laman Template Paparan Menteri 22
Gambar 29: Tampilan Laman Database Paparan Menteri 22
Gambar 30: Net-Map (Diagram Stakeholders) 23
Gambar 31: Analisis Stakeholders 25
Gambar 32: Analisis Stakeholders setelah Implementasi Proyek Perubahan 26
Gambar 33: Testimoni Menteri PPN/Kepala Bappenas 29
Gambar 34: Komunikasi Sespri Menteri dengan Sespri Eselon I 29
Gambar 35: Monitoring Penggunaan Template Bahan Menteri 30
Gambar 36: Rapat koordinasi dengan Staf Khusus Menteri PPN 31
Gambar 37: Rapat koordinasi dengan Pusdatinrenbang 31
Gambar 38: Koordinasi dengan Tim Penggandaan, Biro Umum 32
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1: Tim Proyek Perubahan dan SOP Proyek Perubahan
Lampiran 2: Rapat Tim Proyek Perubahan
Lampiran 3: Rapat Proyek Perubahan dengan Tim Sekretariat Menteri
Lampiran 4: Kerangka Isi Leaflet Panduan Formulasi dan Finalisasi Bahan
Lampiran 5: Contoh Leaflet
Lampiran 6: Alternative Template Paparan
Lampiran 7: Template Paparan Tunggal sebagai Default Paparan Menteri
Lampiran 8: Arahan Sesmen
Lampiran 9: Surat Dukungan Pejabat dan Staf
Lampiran 10: Dokumen Sosialisasi Sespri Eselon I 15 Juni 2016
Lampiran 11: Dokumen Workshop 21 Juni 2016
Lampiran 12: Dokumen Sosialisasi AP2I 27 Mei 2016
Lampiran 13: Dokumen Workshop Data Repository 30 Juni 2016
Lampiran 14 Sosialisasi dengan Staf Kedeputian Polhukam 30 Juni 2016
Lampiran 15: Contoh Bahan Paparan, Sambutan, dan Resume Bahan Menteri
Lampiran 16: Testimoni Staf Khusus Menteri PPN, Pejabat dan Staf Bappenas Lainnya
Lampiran 17: Rapat koordinasi Pusdatinrenbang
Lampiran 18: Dukungan Unit Penggandaan
1
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Jalan Binawarga II, Kalibata Raya, Jakarta Selatan 12750
Telepon 79190864, 79190867; Faksimile 79190867
Laman: www.pusdiklat.bpk.go.id
BAB I: PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Berdasarkan Permen PPN/Kepala Bappenas No. 4 Tahun 2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas, Subbagian Penyajian Bahan
mempunyai tugas melakukan pengolahan dan penyajian bahan serta penyusunan
laporan bagi pimpinan, dalam hal ini Menteri PPN/Kepala Bappenas. Secara singkat,
sasaran utama pelayanan Subbagian Penyajian Bahan adalah tersajikannya
kebutuhan bahan-bahan Menteri yang berkualitas.
Dalam proses penyusunan bahan Menteri, bahan-bahan yang disiapkan oleh
Kedeputian/Pejabat terkait seringkali disampaikan kepada Menteri dalam format
tampilan yang beragam, data dan informasi yang tidak update, komposisi/struktur isi
yang tidak komprehensif, serta disampaikan mendekati waktu pelaksanaan acara.
Dengan waktu yang terbatas, Menteri PPN/Kepala Bappenas seringkali tidak sempat
memberikan tanggapan dan arahan untuk perbaikan bahan-bahan tersebut. Di sisi
lain, Subbagian Penyajian Bahan juga membutuhkan waktu yang cukup untuk proses
finalisasi (edit/format, pencetakan, dan penjilidan) dan pengiriman bahan ke lokasi
acara – apabila rapat dilaksanakan di luar kantor. Waktu yang terbatas menyebabkan
proses finalisasi bahan Menteri tidak optimal dan delivery terhambat.
Sesuai gambaran permasalahan di atas, proyek perubahan akan berfokus pada upaya
meningkatkan kualitas pelayanan bahan Menteri melalui penyusunan panduan
formulasi dan penyajian bahan yang terstandardisasi sesuai arahan Menteri sebagai
customer utamanya. Panduan ini akan disosialisasikan untuk diadopsi oleh staf di
lingkungan Kedeputian dan Eselon I lainnya di Bappenas sebagai penyusun bahan
Menteri. Dengan diadopsinya panduan tersebut, diharapkan proses penyusunan dan
finalisasi bahan Menteri akan terlaksana secara lebih cepat, lebih mudah, dan kualitas
bahan akan meningkat.
B. TUJUAN DAN MANFAAT PROYEK PERUBAHAN
Tujuan Jangka Pendek (3 minggu/sampai berakhirnya Diklat PIM IV):
1. Tersusunnya standard format tampilan dan komposisi isi bahan-bahan Menteri
sesuai arahan Menteri PPN/Kepala Bappenas
2
2. Meningkatnya pengetahuan stakeholders internal Kementerian PPN/Bappenas
mengenai standard format tampilan dan komposisi isi bahan-bahan yang
diharapkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas;
3. Kemudahan proses formulasi bahan Menteri di level Eselon I dan finalisasi
bahan Menteri di Sub-bag Penyajian Bahan Menteri
4. Meningkatnya kecepatan proses formulasi bahan di level Eselon I dan finalisasi
bahan Menteri di Sub-bag Penyajian Bahan Menteri
5. Meningkatnya kualitas penyajian bahan Menteri dengan komposisi yang lebih
komprehensif dan dapat memenuhi ekspektasi Menteri
Tujuan Jangka Panjang (satu atau dua tahun):
Pengembangan dan penerapan sistem kerja pelayanan bahan Menteri yang
terintegrasi.dengan sistem layanan data dan informasi secara online dan mencakup
seluruh unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas
Manfaat
1. Manfaat utama yang diharapkan dari pelaksanaan proyek perubahan ini adalah
meningkatnya kualitas pelayanan bahan Menteri oleh Sub-bagian Penyajian
Bahan melalui penyusunan dan penerapan panduan formulasi dan finalisasi
bahan yang terstandardisasi sesuai arahan Menteri PPN/Kepala Bappenas.
2. Tersusunnya standard format tampilan dan komposisi isi bahan sesuai arahan
Menteri PPN/Kepala Bappenas akan menjadi rujukan dan referensi yang akan
mempermudah para pejabat dan staf yang mendapat disposisi untuk menyiapkan
bahan Menteri.
3. Dengan meningkatnya pengetahuan stakeholders akan standard penyajian bahan
Menteri, diharapkan proses formulasi bahan Menteri di level Eselon I dan proses
finalisasi bahan akan berlangsung secara lebih cepat. Hal tersebut akan memberi
ruang gerak bagi Sub-bag Peyajian Bahan untuk melakukan proses finalisasi
menjadi lebih singkat. Selanjutnya, akan tersedia cukup waktu bagi Menteri
untuk membaca, mengoreksi bahan, dan memberikan feedback kepada Eselon I
penyusun bahan.
4. Dengan adanya koreksi dan feedback dari Menteri dan/atau Staf Khusus Menteri,
maka akan berujung pada meningkatnya kualitas penyajian bahan Menteri karena
dapat memenuhi ekspektasi Menteri.
5. Standardisasi bahan Menteri akan mendukung pengembangan dan penerapan
sistem kerja pelayanan bahan Menteri yang terintegrasi dengan sistem data dan
informasi secara online dan mencakup seluruh unit kerja di Kementerian
PPN/Bappenas. Pada gilirannya nanti, penyajian bahan yang berkualitas akan
mendukung proses pengambilan kebijakan pada proses perencanaan
pembangunan nasional.
C. RUANG LINGKUP
Batasan ruang ligkup proyek perubahan ini adalah proses penyiapan bahan Menteri
PPN/Kepala Bappenas, yang terdiri dari dua proses utama, yaitu: (1) Proses formulasi
3
bahan Menteri dan (2) Proses finalisasi bahan Menteri. Proses formulasi bahan
Menteri merupakan proses penyusunan bahan yang dilakukan dan dikoordiasikan
oleh para pejabat Eselon I dan para staf di lingkungan Eselon I terkait yang mendapat
disposisi penyiapan bahan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas. Setelah selesai,
bahan tersebut akan dikirimkan kepada Menteri melalui Biro Humas dan TU
Pimpinan, dalam hal ini Bagian TU Pimpinan yang di dalamnya difinalisasikan oleh
Sub-bagian Penyajian Bahan. Proses finalisasi terdiri dari proses edit, formatting,
pencetakan, penjilidan, penggandaan, dan pengiriman ke lokasi acara.
Pihak utama yang akan memperoleh kepuasan dan manfaat langsung dari proyek ini
adalah Menteri PPN/Kepala Bappenas, Staf Khusus Menteri PPN I, para pejabat
eselon I baik itu para Deputi, Sesmen/Sestama, para Staf Ahli yang mendapatkan
disposisi dari Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk menyiapkan bahan-bahan rapat
Menteri, para staf Eselon I yang secara teknis menyusun bahan-bahan Menteri, serta
para staf di lingkungan Sub-bagian Penyajian Bahan di Biro Humas dan TU
Pimpinan yang bertugas melakukan kegiatan finalisasi bahan Menteri.
Kegiatan utama yang akan dilakukan oleh Sub-bagian Penyajian Bahan sebagai
pemimpin perubahan antara lain adalah penyusunan dokumen panduan standard
format tampilan dan komposisi isi bahan-bahan Menteri sesuai arahan Menteri
PPN/Kepala Bappenas. Selanjutnya, dokumen panduan tersebut akan disebarluaskan
dan disosialisasikan kepada stakeholders melalui berbagai media dan pertemuan agar
dapat diterapkan pada proses formulasi dan finalisasi bahan Menteri. Dengan
diadopsinya panduan tersebut, diharapkan proses penyusunan dan finalisasi bahan
Menteri akan terlaksana secara lebih cepat, lebih mudah, dan kualitas bahan akan
meningkat. Dalam proses penyusunan dan finaliasi bahan Menteri tersebut niat,
komitmen, dan konsistensi pelayanan dari semua stakeholders akan menentukan
kecepatan finalisasi dan kualitas output sebagaimana diharapkan.
D. STANDARD/KRITERIA KEBERHASILAN
Tingkat keberhasilan dari proyek perubahan ini dapat dilihat dari beberapa ukuran sebagai
berikut:
a) Jangka Pendek
1. Tersusunnya standard format tampilan dan komposisi isi bahan-bahan Menteri sesuai
arahan Menteri
2. Proses formulasi bahan di level Eselon I menjadi lebih cepat,
3. Waktu yang diperlukan Sub-bag Peyajian Bahan untuk proses finalisasi menjadi
lebih singkat
4. Tersedia cukup waktu bagi Menteri untuk membaca dan mengoreksi bahan;
5. Komposisi isi bahan presentasi/sambutan Menteri menjadi lebih komprehensif
b) Jangka Panjang
Standardisasi proses formulasi dan finalisasi bahan Menteri menjadi basis dalam
pengembangan dan penerapan sistem kerja pelayanan bahan Menteri yang terintegrasi
dengan sistem data dan informasi yang dikelola oleh Pusdatin Renbang.
4
BAB II DESKRIPSI DAN ANALISIS PELAKSANAAN PROYEK
A. DESKRIPSI PELAKSANAAN PROYEK
1. Kondisi Awal
Pelayanan bahan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas merupakan satu sistem kerja yang
dimulai ketika ada agenda rapat yang diterima oleh Sekretariat Menteri. Setelah ada arahan
Bapak Menteri untuk menghadiri rapat tersebut, beliau kemudian medisposisikan penyiapan
bahan kepada para Eselon I atau pejabat lainnya. Setelah bahan selesai disusun, bahan
kemudian dikirimkan kepada Menteri dan dilakukan proses edit/format di Sub-bagian
Penyajian Bahan. Alur kerja pelayanan bahan Menteri digambarkan sebagai berikut.
Gambar 1: Alur Kerja Pelayanan Bahan Menteri
Selama tahun 2015, terdapat sekitar 1163 bahan paparan Menteri, 470 bahan pegangan rapat,
112 sambutan/pidato, 17 briefnotes, 32 pointers, dan 69 laporan yang ditangani oleh Sub-
bagian Penyajian Bahan di Biro Humas dan TU Pimpinan, Kementerian PPN/Bappenas
(Sumber: Laporan Kinerja Biro HTUP 2015).
Gambar 2: Rekapitulasi Bahan Menteri Tahun 2015
5
Seiring dengan tingginya volume bahan Menteri yang ditangani tersebut terdapat berbagai
permasalahan yang dihadapi dan selalu berulang, yaitu bahwa: bahan masuk ke Menteri
seringkali waktunya mepet dengan pelaksanaan acara, formatnya beragam, dan isinya
kurang komprehensif. Hal itu ditambah dengan adanya kecenderungan agenda Sidang
Kabinet dan Rapat Kabinet Terbatas pada masa kepimpinan Presiden Joko Widodo tidak
terjadwal dengan baik dan seringkali mendadak. Dengan pendeknya waktu persiapan
tentunya bahan yang dikirimkan ke Menteri tidak maksimal. Secara lengkap, permasalahan
dalam pelayanan bahan Menteri dapat digambarkan sebagai berikut.
Gambar 3: Permasalahan Pelayanan Bahan Menteri
Di sisi lain, waktu ideal yang diperlukan Tim Penyajian Bahan Menteri untuk proses
finalisasi adalah 3 jam, yaitu untuk proses edit/format, penjilidan dan pengiriman bahan ke
lokasi acara (jika acara di luar kantor). Waktu yang sangat pendek antara saat bahan diterima
dari Kedeputian dan pelaksanaan acara menyebabkan proses finalisasi oleh Sub-bagian
Penyajian Bahan tidak optimal dan delivery menjadi terhambat. Proyek perubahan ini
dilaksanakan dengan berdasar pada asumsi bahwa waktu finalisasi bahan Menteri bisa
dipercepat apabila proses formulasinya di level Eselon I telah menggunakan format dan
template yang standard, serta memperhatikan komposisi isi dan data yang lengkap sesuai
harapan Menteri. Dengan kata lain, bahan akan lebih cepat diterima oleh Menteri karena
tidak diperlukan lagi waktu yang cukup lama untuk proses edit/format.
2. Kondisi Setelah Implementasi Proyek Perubahan yang Diharapkan
Setelah proses implementasi, beberapa perubahan yang dapat disarasakan dalam alur kerja
pelayanan bahan Menteri antara lain:
Dokumen leaflet Panduan Formulasi dan Finalisasi Bahan Menteri yang disusun dalam
proyek perubahan ini diharapkan menjadi pedoman dalam proses pelayanan bahan
kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, baik itu pada saat penyusunan bahan maupun
pada saat finalisasi bahan oleh Sub-bagian Penyajian Bahan.
Template paparan dan sambutan Menteri yang telah disusun, dibakukan dan
disebarluaskan dalam proyek perubahan ini dipakai secara luas oleh pejabat dan staf
Bappenas pada saat menyusun bahan Menteri. Sebagai hasil dari proses sosialisasi dan
pendekatan personal kepada tim-tim penyajian bahan di Kedeputian, sejak bulan Juni
2016 bahan-bahan Menteri yang disiapkan UKE I sebagian besar telah menggunakan
template baru yang telah disebarluaskan dan mengikuti kaidah baku sesuai panduan.
6
Waktu finalisasi bahan Menteri menjadi lebih cepat, karena tidak diperlukan lagi proses
edit/format di sekretariat Menteri/Biro Humas. Hanya diperlukan perbaikan minor
seperti konsistensi nomor halaman, perubahan tanggal pelaksanaan rapat, dan beberapa
kesalahan pengetikan.
Diharapkan dengan telah diacunya panduan bahan Menteri dan dipakainya template
paparan standard Menteri, dapat diminimalisir kemarahan dan komentar negatif
pimpinan terkait tampilan bahan yang tidak standard (atau tidak ada template sama
sekali).
Selama pelaksanaan proyek perubahan, beberapa Deputi telah bersedia menyiapkan 1
lembar narasi resume sebagai ringkasan bahan, setelah diberikan saran oleh Tim Sub-
bagian Penyajian Bahan terkait bahan yang mereka siapkan masih cukup tebal dan
substansinya kompleks. Diharapkan kedepan hal ini akan menjadi budaya dalam proses
penyusunan bahan Menteri.
Tim Sub-bagian Penyajian Bahan senantiasa melakukan pendampingan dalam bentuk
monitoring disposisi penyusunan bahan kepada para Sespri Eselon I yang pimpinannya
mendapat penugasan dari Menteri. Dengan pola ini, komunikasi antara Tim Sub-bagian
Penyajian Bahan, Sekretariat Menteri, dan para Sespri Eselon I menjadi terpola dan
meningkat. Hal ini meminimalisir adanya disposisi penyiapan yang tidak dikerjakan
karena alasan lupa, membantu mengingatkan para Deputi/Staf Deputi, dan ada gilirannya
akan mempercepat datangnya bahan final kepada Menteri. Setelah selesainya proyek
perubahan, diharapkan hal ini akan terus berlanjut dan menjadi budaya kerja dalam
sistem kerja pelayanan bahan Menteri.
B. PELAKSANAAN TIAP TAHAP KEGIATAN
1. TAHAP PERSIAPAN
Sebagaimana telah dicantumkan sebelumnya dalam proposal proyek perubahan, tahapan
kegiatan utama pada proyek perubahan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Pembentukan tim proyek perubahan dan penyusunan SOP yang direncanakan
dilaksanakan pada Minggu ke-4 April 2016
b. Koordinasi dengan stakeholders: memaparkan rencana proyek perubahan dan
membangun komitmen dengan stakeholders pada Minggu ke-4 April 2016
c. Pengayaan materi: rapat dan brainstorming dengan tim kerja dan stakeholders kunci
pada Minggu ke 1-2 Mei 2016
d. Perancangan kerangka isi panduan penyusunan bahan menteri Minggu pada ke 1-2
Mei 2016
e. Produksi material: design, layout, pencetakan prototype pada Minggu ke 2-3 Mei
2016
f. Laporan kepada pimpinan guna mendapat persetujuan dan endorsement pada Minggu
ke 2-3 Mei 2016
g. Produksi massal dokumen panduan penyusunan bahan menteri dan distribusi
hardcopy dan softcopy kepada stakeholders pada Minggu ke-4 Mei 2016
h. Sosialisasi penerapan panduan penyusunan bahan menteri dalam proses penyusunan
bahan menteri pada Minggu ke-4 Mei s.d Minggu ke-1 Juni 2016
7
i. Uji coba penerapan penerapan panduan formulasi dan finalisasi bahan menteri dalam
proses penyusunan bahan Menteri pada Minggu ke-4 Mei s.d Minggu ke 2 Juli 2016
j. Monitoring dan evaluasi terhadap penerapan panduan penyusunan bahan Menteri
pada Minggu ke-2 Juni s.d Minggu ke 2 Juli 2016
k. Untuk tahap jangka panjang, direncakan akan dilakukan Penyusunan dan penerapan
sistem kerja pelayanan bahan Menteri yang terintegrasi dengan sistem data dan
informasi yang dikelola Pusdatinrenbang pada Tahun 2017
2. TAHAP DAN HASIL PELAKSANAAN
Sesuai tahapan yang telah direncanakan, berikut adalah tahap dan hasil pelaksanaan
proyek perubahan:
a) Pembentukan Tim Proyek Perubahan dan Penyusunan SOP Proyek Perubahan
Kegiatan pertama yang dilaksanakan adalah pembentukan Tim Proyek Perubahan
dengan anggota staf Sub-bagian Penyajian Bahan, Staf Sekretariat Menteri, dan staf
Design Grafis Biro Humas dan TU Pimpinan pada 25 April 2016. Output yang
diperoleh dari kegiatan ini adalah terbentuknya tim Proyek Perubahan dan dokumen
SOP Proyek Perubahan yang ditetapkan melalui Surat Tugas yang ditandatangani
oleh Bapak Karo Humas dan TU Pimpinan (Lampiran 1).
b) Koordinasi dan Pengayaan Materi dengan Stakeholders Internal di Biro Humas
dan TU Pimpinan
(1) Koordinasi internal dimulai dengan pertemuan Karo Humas dan TU Pimpinan
untuk melaporkan outline substansi Panduan Formulasi dan Finalisasi Bahan
Menteri pada 29 April 2016. Output yang dihasilkan dari pertemuan dengan
Bapak Karo Humas dan TU Pimpinan adalah penegasan komitmen dukungan
beliau terhadap pelaksanaan proyek perubahan (surat dukungan terlampir).
Selain itu juga dilakukan brainstorming dan koreksi terhadap outline Panduan
Formulasi dan Finalisasi Bahan Menteri tersebut.
Gambar 4: Pertemuan Karo Humas dan TU Pimpinan
(2) Kegiatan koordinasi selanjutnya dilakukan dalam bentuk rapat Tim Proyek
Perubahan yang dihadiri oleh Bapak Kabag TU Pimpinan, staf Sub-bagian
Penyajian Bahan, Staf Design Grafis pada 2 Mei 2016. Output yang dihasilkan
8
adalah komitmen dukungan staf Bagian TU Pimpinan dan Design Grafis dalam
posisinya sebagai bagian dari Tim Proyek Perubahan. Pada rapat ini dilakukan
brainstorming terhadap outline dan gambaran isi Panduan Finalisasi dan
Formulasi Bahan Menteri (dokumen pendukung di Lampiran 2).
Gambar 5: Rapat Tim Proyek Perubahan, Biro Humas dan TU Pimpinan
(3) Selanjutnya project leader melakukan rapat proyek perubahan dengan Tim
Sekretariat Menteri pada 13 Mei 2016. Rapat ini menghasilkan output dukungan
implementasi proyek perubahan, masukan terhadap draft Panduan, serta saran
untuk sosialisasi Panduan dan Template Bahan Menteri kepada para Sespri
Eselon I (dokumen pendukung di Lampiran 3).
Gambar 6: Rapat Tim Proyek Perubahan, Sekretariat Menteri
c) Penyusunan Kerangka Isi Leaflet Panduan Formulasi dan Finalisasi Bahan
Setelah dilakukan brainstorming dengan stakeholders internal Biro Humas dan TU
Pimpinan, dilakukan penyusunan outline final Panduan Formulasi dan Finalisasi
Bahan Menteri. Output yang dihasilkan dari adalah dokumen outline Panduan
Formulasi dan Finalisasi Bahan Menteri yang akan disampaikan ke staf Design
Grafis untuk dilakukan design dan layout (dokumen outline di Lampiran 4).
d) Produksi Material: Design, Layout, dan Pencetakan Prototype Leaflet dan
Penyusunan Template Paparan Menteri
(1) Penyusunan Prototype Leaflet
9
Kegiatan pertama yang dilakukan dalam produksi material leaflet adalah bekerja
berkolaborasi dengan staf Design Grafis untuk menuangkan outline ke dalam
materi grafis yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pembaca.
Gambar 7: Diskusi dengan Staf Design Grafis
Proses penyusunan design dan layout prototype leaflet Panduan Formulasi dan
Finalisasi Bahan Menteri oleh staf design grafis memakan waktu beberapa hari
dan output yang dihasilkan adalah dokumen sebagai berikut (contoh leaflet
Lampiran 5):
Gambar 8: Draft-1 Leaflet Panduan Bahan Menteri
Selanjutnya, dilakukan perbaikan design dan layout pada Draft-1 leaflet
Panduan Formulasi dan Finalisasi Bahan Menteri bersama Staf Design Grafis.
Kegiatan ini menghasilkan Draft-2 yang mencakup koreksi layout dan substansi
yang dicantumkan dalam leaflet Panduan Formulasi dan Finalisasi Bahan
Menteri. Draft-2 ini kemudian dicetak dan disampaikan kepada Staf Khusus
1
2
10
Menteri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk mendapat arahan dan
persetujuan.
Gambar 9: Draft 2 Panduan Bahan Menteri
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan dengan Bapak Menteri PPN/Kepala
Bappenas (dijelaskan dalam point 2.f.), dilakukan kembali proses revisi leaflet
Panduan Formulasi dan Finalisasi Bahan Menteri sesuai koreksi dan arahan
beliau. Selanjutnya perbaikan leaflet juga dilakukan seiring dengan
perkembangan kolaborasi pelaksanaan proyek perubahan dengan
Pusdatinrenbang. Pada versi sebelumnya, di dalam leaflet tersebut dicantumkan
link intranet http://goo.gl/iKb2mY sebagai tempat untuk mengunduh dokumen
Panduan dan Template Bahan Menteri. Kolaborasi project leader dan Tim
Pusdatinrenbang juga diarahkan untuk mengintegrasikan Panduan, Template,
dan Database Bahan Menteri ke dalam sistem data dan informasi Bappenas di
laman https://data.bappenas.go.id/ (dijelaskan dalam point 2.j.). Sehingga,
bank bahan Menteri dipindahkan dari semula https://knowledge.bappenas.go.id/
berubah menjadi https://data.bappenas.go.id/.
Akhirnya, rancangan final leaflet Panduan Formulasi dan Finalisasi Bahan
Menteri kemudian disampaikan kepada percetakan untuk digandakan untuk
TELEPON (021 ) 31 936207, 3905650; FAKSIMILE (021) 31 4537 4www. bappenas.oo. id
,
SURAT TUGASNoMoR: 89c /B.or.srio+lzoro
Dengan ini, saya selaku Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan, KementerianPPN/Bappenas, memberikan tugas kepada staf yang tersebut di bawah ini, dengan uraianpenugasan sebagai berikut.
Nama
WaKu
Uraian Tugas
1 . Syaiful Afif
2. Kamila Nadhira
3. Renate Nadya AK
4. Anastasia Puri Wijayanti
5. Kartika Hastuti
6. Andhi Setya Nugraha
7. Machfud Prasetyo
25 April - 15 Juli 2016
Mendukung sepenuhnya Proyek Perubahan Diklatpim lV Sdr. Wahyu\Mjayanto, dengan tema 'Peningkatan Pelayanan Bahan kepadaMenteri PPN/Kepala Bappenas melalui Penyusunan PanduanFormulasi dan Finalisasi Bahan Menteri pada Sub-bagian PenyajianBahan, Kementerian PPN/Bappenas"
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
a iE April 2016
KEP TATA USAHA PIMPINAN
ir Afandi
trP'v
(rx rxo
t
autu*
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAUBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
\f(.
SOP PROYEK PERUBAHAN
Alur Kegiatan Pelaksana KegiatanNo.
Mempersiapkan rapat danadministrasi
Melakukan design dan layouttemplate bahan Menteri dan dummybooklet Panduan Bahan Menteri
Meminta persetujuan MenteriPPN/Kepala Bappenas
5 Pembuatan link intranet tempatmengunduh template dan bookletPanduan Bahan Menteri
6 Revisi akhir dan pencetakan PanduanBahan Menteri
Melakukan promosi booklet dan /inkPanduan dan Template BahanMenteri kepada para Sekretaris/TuKedeputian
8 Sosialisasi dan penggalangandukungan Pejabat Eselon I dan Staf
I Melakukan monitoring dan finalisasiBahan Menteri meruiuk padaPanduan dan Template BahanMenteri
10 Melaporkan bahan kepada MenteriPPN/Kepala Bappenas
SekretariatBiro HTUP
Staf Design SekretariatMenteri
Stal Bag
TUP
KasubagPenyajian
Bahan
1
2
3
7
Jakarta, April 2016
KEPALA BIRO HUMAS DAN TATA USAHA PIMPINAN
Thohir Afandi
Peningkatan Pelayanan Bahan kepada Menteri PPl,l/Kepala Bappenasmelalui Penyusunan Panduan Formulasi dan Finalisasi Bahan Menteri
pada Sub-bagian Penyaiian Bahan, Kementerian PPl,l/Bappenas
14. A^lV" tl,- H w 4=15. Macnpuc). prc,e+1a %"/ dL**16
17.
1B
19
20
I
I
q{&
I
I
11.
I
4*
I
Lampiran 2:
Rapat Tim Proyek Perubahan
Budi Cahyono, Kabag TU Pimpinan. Tugas pokok Diklatpim 4 kurikulum baru, sesuai Tupoksi. Proyek perubahan: riiil dan menjawab masalah ) orisinil.. Komitmen dan dukmgan tim Penyajian Bahan sangat diperlukan ) agen perubahan' Koordinasi stakeholders sesering mungkin. Target rencana pen).usunan lebih cepat. Sampling pejabat eselon I , dan 3, yang mudah diyakinkan.. Tujuan mempermudah, mempercepat, membantu, meningkatkan kualitas. Undangan sosialisasi dari Karo HTUP kepada Es.3 penyiap bahan.. Sosialisasi ) disampaikan konsep awal panduan, disertai contoh2 bahan yang dipakai
Men PPN selama ini. Sosialisasi ke Sekretaris Eselon I ) Membantu proses pengerjaan bahan. Care centre bahan ) konsep baru, menjawab pertanyaan/keluhan sampai tuntas.' Target akhir Mei. Tindak lanjut)mengusulkan server komputer baru khusus untuk bahan dan surat
Kamila Nadhira, Staf Subbag Penyajian Bahan. Penekanan eselon 3, eselon I tidak bikin bahan, koordinasi dengan yang incharge eselon 3
(Prc). Diseminasi template oleh eselon 3 ke staff. Staf skimming ) memastikan format/typho bahan. Perlu QC di UKE. Bahan tanpa edit format, penanganannya
' Monitoring bahan. Bahan final di kirim balik ke penyusun bahan
Niken, Staf Subbag Penyajian Bahan
. Care Centre ) Jika PIC tidak di tempat, ada informasi/check list yang bisa diinformasikan) Bisa jawab posisi bahan di mana?
Andhi Setya, Staf Administrasi Biro Humas dan TUP. Bahan dikerjakan malam hari, rapat di pagi harinya tim pengelola bahan perlu stand by?
' Seni mengejar bahan. Komunikasi ke Biro Umum Prioritasi penggandaan grouping penggandaan bahan
menurut agenda. Komunikasi tentang selera Menteri terkait template ke eselon I
Mahfud Prasetyo, Staf Design Grafis. Siap mendukung produksi booklet proyek perubahan' Format akan disesuaikan' Perlu infografis
Notulensi Rapat Tim Proyek PerubahanSenin,2 Mei 2016, pukul 15.00 WIB,di Biro Humas dan TUP
Lampiran 3:
Rapat Proyek Perubahan dengan Tim Sekretariat Menteri
Notulensi Rapat Koordinasi Bahan MenteriSenin, L3 Mei 2016, pukul 15.00 WIB, di Sekretariat Menteri
Wahyu Wijayanto, Project Leader
. Pentingnya peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat Menteri dalam proses finalisasi dankoordinasi bahan Menteri
r Peningkatan kecepatan informasi dan disposisi penugasan penyiapan bahan Menteri. Tips dan tricks meminimalisir "kegaduhan" dan kemarahan Menteri karena bahan yang telat dan
mepet dengan pelaksanaan rapato Aktif memonitor agenda rapat di Istana dan Menko melalui Jarkom Sespri Kabinet Kerjao Update jadwal online dan disposisi bahano Informasi cepat dan akurat kepada pejabat terkaito Secara aktif memberikan update posisi bahan kepada Menteri PPN
Renate Nadya, Sekretaris Pribadi Menteri PPN
o Penanganan bahan Menteri di sekretariat menteri perlu ditingkatkan dengan pola komunikasiantar Sespri Menteri di Lingkungan Intemal Bappenas
. Sharing jadwal online update agenda dan disposisi penyiapan bahan secara cepat dan real timeo Peningkatan monitoring penyiapan bahan oleh UKE terkaitr Jarkom Sespri Kabinet Kerja sangat efektif memberikan informasi terbaru tentang
rencana./potensi agenda rapat-rapat di Istana dan Menkoo Informasi cepat sampai di Deputi-deputi, sehingga dapat mengantisipasi penyiapan bahano Perlunya penanganan bahan-bahan dari K,{L lain yang dibagikan kepada Menteri PPN pada saat
rapat-rapat di Istana dan Rakor Menko
Kartika Hastuti, Sekretaris Pribadi Menteri PPN
o Penanganan bahan-bahan final tindak lanjutnya seperti apa? Bank bahan apakah mencakupbahan-bahan tersebut?
o Sebaiknya sisa bahan final diarsipkan secara khusus, sehingga dapat menjadi masukan kepadaUKE terkait pada saat menyiapkan bahan ke depan
. Kemudahan akses arsip bank bahan akan meningkatkan kualitas pelayanan bahan di sekretariatMenteri secara keseluruhan
. Perlu sosialisasi kepada Sekretariat Eselon I terkait arsip final bahan Menteri
Imelda, Arsiparis Sekretariat Menteri
. Sebagai arsiparis di Sekreariat Menteri siap melakukan pengarsipan bahan-bahan dari K,/L lainyang diterima Menteri pada saat rapat-rapat di Istana, Menko, dll.
. Secara aktif mengarsip bahan-bahan tersebut secara digital (scan) dan folderisasi
. Disampaikan secara berkala kepada Kasubbag Penyajian bahan untuk diintegrasikan dalam BankBahan
Raup, Ajudan Menteri
. Update informasi secara cepat agenda-agenda seringkali mendadak dan detailnya perluditanyakan ke protokol/persidangan Istana, Menko, dan K/L lainnya
. Koordinasi jadwal dengan Sekretariat Menteri dan protokol untuk delivery bahan Menteri pada
rapat ekstemalo Membantu monitor ke pejabat penyiap bahan. Penanganan bahan final/cetak sesuai agenda Menteri
Sambutan KunciMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Bappenas
Pada acara
Jakarta, Januari 2016
Yth. Bapak dan lbu .... atau yang mewakili; seftaPara undangan dan hadirin yang berbahagia.
Assala m u' alai ku m Warrah matul I ah i Wabarakatu hSelamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
Bapak, lbu hadirin sekalian yang saya hormati,
1
2
I
*+V,'
J
Bapak, lbu, hadirin sekalian yang saya hormati,
Terima kasih.
Wassal am u'al ai ku m Warah matu I lah i Wabarakatu h.
Jakarta, Januari 2016
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
Sofyan A. Djalil
2
Lampiran 7:
Template Paparan Tungga! sebagai Default PaparanMenteri
,l,
Kementerian PPN/Bappenas
RENCANA KERIA PEMERINTAH TAHUN 2OT7
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS
DISAMPAIKAN DALAM SIDANG PARIPURNA DPR
I
Bla
Bla
a
a
Blaa
bla
-lJt t
,, Pendahuluan
Lampiran 8:
Arahan Sesmen
{6
w.,a)
.lse
(. <>-J oJ">rI ?-(\ &i$
!\.,< 3+*e^\) '
lI
0-
a/-
)
a
3
v
3&+j
d.6\Jr
3l&'d.-
-a-p
e6()
bd6+
t+6
-d{-Uk
, P- 6--
|}3r{r{*Ea a;
o9-bg
or("J
a{
O^
@
56.)F?
€S-,
t\
qJ
..8
c{
l/
${_..)
$N
vOe
GA-
€3lsffic(
\-
-vLA
-.)ds-
cJ-l-:t
{t(?.
{3t\q
N>9
&q'
'6ad:t-\tJ
utSA{,( )?qE-qr$
q6 &.,.-ooY>"?tl/
gO
(
(cAJ
{at
Zr@
d1&g-J_z.p
-3\f3
$a8"0'-
q)r,eE'lk65*.[)li.J -k#-5<d'
{xE+<^6-D \<-, d-o*4,D<&
DS
$
$"
6V\/3
q\qs
n- e" \N
*& s
Lms^t's\vq$
tl -r.25'ryc
Elci cn
c=9) 6
E)'t'\6l l^,$--ts^\ E.JQ4S L_6..lnSs )T;9ta.f{
$,ese5,_ O -a\1
LrY.i( _k
Xe\\t3
-s-# uFBftll
(-B46
6
rt
M
.l-t{303oi 1? -9aY \Y-*-H E'6
rnll
Lampiran 9:
Surat Dukungan Pejabat dan Staf
-I,
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASiONAUBAOAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Loso Judiianto, S.Si, MM, M.Stats
Jabatan : Staf Khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
Menyatakan bahwa saya mendukung sepenuhnya Proyek Perubahan Diklatpim lV Sdr. WahyuWiiayanto dengan tema Peningkatan Pelayonan Bohan kepada Menteri PPN/Kepola Bappenos
melalui Penyusunon Pdnduan Formulosi dan Finalisasi Bohon Menleri pada Sub-bagian Penyajian
Bahdn, Kementerian P PN I Bappe nas.
Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.
.)akarta, 24' Mei 2016
Yang membuat pernyataan,
Loso Judiianto, 5.5i, MM, M.Stats
JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 1O31OTELEPON (021) 31936207, 390s650; FAKSIMILE (O21)3145374
www.beppg_le
/*--
)
,
KEiIENTERTAN PERENCANAAN PETTBANGUNAN NASIONAUBADAN PERENCANAAN PETUIBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 10310TELEPON (021 ) 31 936207, 3905650; FAKSIMILE (O2't) 314537 4
www.bappenas qo.id
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
Jabatan
SURAT PERNYATAAN
: lr. Wismana Adi Suryabrata, MIA
: Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang 5aranadan Prasarana
Menyatakan bahwa saya mendukung sepenuhnya Proyek Perubahan Diklatpim lV Sdr. WahyuWiiayanto dengan tema Peningkatan Pelayanan Bdhdn kepdda Menteri PPNlKepala Bappenas
melalui Penyusunan Pondudn Formulasi dan Finalisasi Bahan Menteri pada Sub-bagian Penyojian
Bahan, Kementerian PP N I Bapp enas.
Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, J uni 2016
-lVvnnar,rv
lr. Wismana Adi Sufyabrata, MIA
Yang membuat pernyataan,
,.r,
KETENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAUBADAN PERENCANAAN PEilIBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 103,IOTELEPON (021) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (021) 3145374
www. bappenas.qo. id
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Thohir Afandi, S.Pd., MPA
NIP :196902271997031002
Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan TU Pimpinan
Menyatakan bahwa saya mendukung sepenuhnya Proyek Perubahan Diklatpim lV Sdr. WahyuWiiayanto dengan tema Peningkatan Pelayanan Bahan kepada Menteri PPNlKepala Bappenasmelalui Penyusunon Panduan Formulasi dan Finalisasi Bdhan Menteri pada Sub-bagian PenyajianBahan, Kementeri an PPN I Bapp enas.
Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.
.,akarta, April 2016
Yang membuat pernyataan,
Thohir Afandi, S.Pd., MPA
q
.I,
KE]UIENTERIAN PERENCANAAN PE]SBANGUNAN NASIONAUBADAN PERENCANAAN PETSBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 10310TELE PON (021) 3 1 936207, 3905650; FAKS I M I LE (021 ) 31 4537 4
www. bappenas. oo. id
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Dr. Haryanto, SE, MA
NIP : 1967 o8)9 19920) 1 oo2
Jabatan : Perencana Utama / Ketua Asosiasi Perencana Pemerintahlndonesia (APzl)
Unit Keria : Direktorat Perencanaan Makro
Menyatakan bahwa saya mendukung sepenuhnya Proyek Perubahan Diklatpim Iv sdr. wahyuWiiayanto dengan tema Peningkatan Pelayanan Bahan kepada Menteri PPNlKepala Bappenasmelalui Penyusunan Panduan Formulasi dan Finalisasi Bdhon Menteri pada Sub-bagian PenyoiionBahan, Kementerian PPN I Bappen as.
Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, Mei 2oi6
Yang n,
Dr. Haryanto, SE, MA
1
,l,
KEi'ENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAUBADAN PERENCANAAN PEi'BANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 10310TELEPON (021) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (021)3145374
www. baooenas.oo. id
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Suharmen, S.Kom, MSi
NIP :'t967o227 199oo) 1 ooz
Jabatan : Kepala Pusat Data dan lnformasi Perencanaan Pembangunan
Unit Keria : Pusat Data dan lnformasi Perencanaan Pembangunan
Menyatakan bahwa saya mendukung sepenuhnya Proyek Perubahan Diklatpim IV Sdr. wahyuWiiayanto dengan tema Peningkatdn Pelayanan Bahan kepada Menteri PPNlKepala Bappenasmelalui Penyusunon Panduan Formulasi dan Finalisasi Bahan Menteri poda Sub-bagian Penyojion
Bahan, Kementerian PPN I Bappenas.
Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, Juni 2016
Yang membuat pernyataan,
Suharmen, S.Kom, MSi
,
,
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 103.10TELEPON (O21) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (O21) 3145374
www. bapDenas.oo. id
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Dr. lr, Sri YantiJS, MPM
NIP : 't96)o2141988i1 2 oo1
.labatan : Kepala Biro Sumber Daya Manusia
Unit Keria : Biro Sumber Daya Manusia
Unit Organisasi : Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas
Menyatakan bahwa saya mendukung sepenuhnya Proyek Perubahan Diklatpim lV Sdr. WahyuWijayanto dengan tema "Peningkotan Pelayonan Bahon kepado Menteri PPNlKepala Bappenasmelolui Penyusundn Panduon Formulasi dan Finalisasi Bdhan Menteri poda Sub-bagian Penydiidn
Bahon, Kementerian PPNI Boppenas".
Demikian surat pernyataan inidibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, Mei 2016
Yang membuat pernyataan,
Dr. Ir. Sri Yanti J5, M PM
,
,
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEi'BANGUNAN NASIONAUBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 10310TELEPON (021) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (O21)3145374
www. baooenas.oo. id
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Asep Sukmayadi, ST, MT
NIP :'t971o1o41999oj 1 oo5
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Data dan lnformasi
Unit Keria : Pusat Data dan lnformasi Perencanaan Pembangunan
Unit Organisasi : Sekretaris Kementerian PPN/Seskretaris Utama Bappenas
Menyatakan bahwa saya mendukung sepenuhnya Proyek Perubahan Diklatpim lV Sdr. Wahyuwiiayanto dengan tema Peningkatan Pelayanan Eahan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenasmelalui Penyusunan Pandudn Formulasi dan Finolisasi Bohdn Menteri pado Sub-bagian PenyajionBahdn, Kementerion P P N I Bappe nas.
Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.
U*--1 L.Sukmayadi, 5T, MT
Jakarta, Mei2oi6
Yang membuat pernyataan,
,
,
KEi,ENTERIAN PERENCANAAN PE]UIBANGUNAN NASIONAUBADAN PERENCANAAN PETIBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 10310TE LE PON (O21) 3 1 936207, 3905650 ; FAKS I M I LE (021 ) 31 4537 4
www.baooenas.qo.id
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Mohammad lrfan Saleh, ST, MPP, Ph.D
NIP i 19751025 zoo2121 ooz
-rabatan : Perencana Muda
Unit Keria : Direktorat Pengairan dan lrigasi
Unit Organisasi : Kedeputian Sarana dan Prasarana
Menyatakan bahwa saya mendukung sepenuhnya Proyek Perubahan Diklatpim lV Sdr. WahyuWijayanto dengan tema Peningkatan Pelayanan Bahan kepado Menteri PPNlKepola Bappenasmelalui Penyusunon Panduon Formulasi dan Finalisasi Bahan Menteri podo Sub-bagian PenyojidnBahan, Kementeri an PPN I Bopp enas.
Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.
)akarta, / Mei 2016
Yang membuat pernyataan,
Mohammad lrfan Sal , 5T, MPP, Ph.D
''}
,
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAUBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 1O31OTE LEPO N (021) 3 1 936207, 3905650; FAKS I M I LE (o21 ) 3't 4537 4
www. bappenas.qo. id
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : lr. Rachmat Mardiana, MA
N lP '. 1964o2',t1 199203 '.t oo1
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Analisis Tarif dan Resiko
Unit Keria : Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta
Unit organisasi : Kedeputian Sarana dan Prasarana
Menyatakan bahwa saya mendukung sepenuhnya Proyek Perubahan Diklatpim lV Sdr. Wahyrr
Wiiayanto dengan tema Peningkoton Pelayanon Bahon kepada Menteri PPNlKepala Bappencmelolui Penyusunan Panduan Formulosi dan Finalisasi Bahan Menteri pada Sub-bogian Penyajian
Bahan, Kemente r ian P PN I Bapp e na s.
Demikian surat pernyataan inidibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, Mei 2oi6
Yang membuat pernyataan,
lr. Rachmat Mardiana, MA
'^
,
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAUBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
JAI.AN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 10310TELEPON (o21) 31 936207, 3905650; FAKSI Ml LE (o21) 31 4537 4
www. bappenas.oo. id
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : lr. Gunsairi, MPM
NIP :1964o21't 199201 1 ool
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Kelembagaan, lnformasidan Regulasi
Unit Keria : Direktorat Pengembangan Keriasama Pemerintah dan Swasta
Unit Organisasi : Kedeputian Sarana dan Prasarana
Menyatakan bahwa saya mendukung sepenuhnya Proyek Perubahan Diklatpim lV Sdr. WahyuWijayanto dengan tema Peningkatan Pelayanan Bahan kepada Menteri PPNlKepala Bappenas
melalui Penyusunan Panduan Formulasi dan Finalisasi Bahan Menteri pada Sub-bagian Penyajion
B ahan, Kemente rian P P N I Bap pe nas.
Demikian surat pernyataan inidibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, Mei2016
Yang membuat pernyataan,
Ir. cunsairi, MPM
6*,
Lampiran 10:
Dokumen Sosialisasi Sespri Eselon I 15 Juni2016
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOTA DINASNOMOR /B01.ND/06/2016
Yth Mohon periksa daftar terlampir
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan
U ndangan Rapat
14 Juni 2016
Dari
Tanggal
Salah satu tugas pokok dan fungsi Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan, adalahmemberikan pelayanan dalam penyajian bahan pimpinan mulai dari Menteri PPN/KepalaBappenas hingga ke tingkat Eselon l. Fungsi penyajian bahan pimpinan pada saat ini, meskitelah berjalan dengan cukup baik, tetapi masih perlu penyempurnaan dalam beberapa hal.
Berkenaan dengan hal itu, dengan ini kami mengharapkan kehadiran Saudara/i dalam rapatyang akan dilaksanakan pada :
Hal
Hari, tanggalWaktuTempatTopik Bahasan
Rabu, 15 Juni 2016Pukul 16.00 - 19.00 WIBRR Biro Humas dan TU PimpinanPenyempurnaan kualitas pelayanan penyajian bahan pimpinan
Demikian kami samparkan. Atas perhatian dan kehadiran Saudara/i, kami ucapkanterima kasih.
Thohir Afandi
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
Lampiran Memorandum
Nomor : /8.01.ND/06/2016
Tanggal .14 Juni 2016
Daftar Pegawai yang Diundang :
1.
2.
4.
b.
7.
Lo
10.
11.12.
13.
14.1E
16.
18.'19.
20.21.
22.
23.24.
25.26.27.
28.29.30.
31.
32.JJ.34.
Thohir AfandiBudi Cahyonolsmet M. SuhudHolidinBambang Djoko Surotolkin Wibawa SanusiSab'in Resi M.
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIAJALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 10310
TELEPON (021) 31936207 3905650; FAKSII/|LE (021) 3145374SITUS: www.bappenas,go,id
Nomor : 166/P02.UND 10612016
Sifat . Biasa
Lampiran:Hal : Diseminasi Aplikasi Berbagi Bahan l\ilenteri
Yth. :Terlampir
Sehubungan dengan adanya kebutuhan untuk berbagi pakai template danpenyimpanan bahan paparan menteri yang update, maka Pusdatin Renbang dimintamenyusun aplikasi untuk dapat mengakomodir kebutuhan tersebut. Berkaitandengan hal tersebut, bersama ini kami mengundang Bapak/lbu untuk hadir pada :
Pada hari / tanggal . Selasa, 21 Juni 2016Waktu : 15;00:00-18:00:00Tempat : Ruang SS 1-2
Acara : Sosialisasi Aplikasl Berbagi Bahan lt4enteri
l,4engingat pentingnya rapat tersebut, dimohon kehadiran Bapal</lbu tepatpada waktunya.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan ker.jasarranya diucapkan terimakasih
Kepala Pusat Data dan lnformasi Perencanaan Pembangunan
Suharmen
Fo,.$.''p
1
2./3
,/4l5J6-/7
Lampiran Surat :
Nomor I L66/PO2.UND/06/7016
Tanggal :2016-06-20
DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha PimpinanKepala Bagian Tata Usaha PimpinanKepala Sub Bagian Penyajian Bahan
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan Deputi Bidang Pendanaan PembangunanKepala 5ub Bagian Tata Usaha Perbantuan Dep. Bid. EkonomiKepala 5ub Bagian Tata Usaha Deputi Bid. Politik, Hukum, Pertahanan dan KeamananKepala Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia danKebudaya a n
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan Sekretariat Menteri PPN/Sekretariat UtamaBa p pena s
Mohammad lrfa n Saleh, ST
Rafialdi (Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan)Adi Misda lndarto, S.Kom (Kedeputian Bidang Kemarltiman dan Sumber Daya AIam)Diah Triastuti, S.lkom (Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana)Mira Berlian (Kedeputian Bidang Pengembangan Regional)Eko Supriyatno {Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan)Kepala Bidang Prasarana Teknologi InformasiKepala Bldang Pengkajian dan PengembanganKepala Eidang Pengelolaan Data dan lnformasiKepala Bidang Perpustakaan dan KearsipanKepala Sub Bagian Tata Usaha
Kepala 5ub Bidang Pemeliharaan Prasarana Teknologi Informasi dan KomunikasiKepala Sub Bidang Data dan lnformasi Pembangunan SektoralKepala Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan RegionalAfini Mahabas, S. Kom
Aprilia Dian Perm atasa ri, S.lk
Mirza, S.Kom
Taufik Muhlis, S.KompKa sid in
Bambang Ariya ntoMuhammad Ha rris Nugra ha
Risky Sa putraMuhammad Sholehuddin Al Ayyubi, S.Kom
: Kamis, 30 Juni 2016: Pkl 15.00-Selesal: Ruang Rapat SG-4, Bappenas
,t fft7nwelt w E-, 9tot
G,ao Posc.AT 5zk ft'V3z
\, 1. r{u'd,tuwn{o €+//n)? tutnw -l
10r-o @p*Bokh"*th kn6-f0^
trr ,4/1t
gsgprrrz,,c 6r.$. g'4u"^&
t43fGo @
hr/ \Dd
44;-
Lampiran 14
Sosialisasi dengan Staf Kedeputian Polhukam 30 Juni 2016
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIAJALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 10310
TELEPON (021) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (021) 3145374SITUS: www. bappenas. go, id
Nomor :tQ9lP02.UND/06/2016Sifat :BiasaLampiran :
Hal : Sosialisasi dan Piloting Sistem lnformasi Rekam Jejak Penugasan
Yth. : Terlampir
Menindaklanjuti penugasan Bapak Menteri kepada Pusdatin Renbang untukmembangun sistem informasi Rekam Jejak Penugasan dari Presiden kepadaBappenas dan Data Repository Bahan Menteri, bersama ini kami mengundangBapak/lbu/Sdr untuk hadir pada rapat Sosialisasi dan Piloting Sistem lnformasitersebut, yang akan diadakan pada:
Pada hari / tanggal : Kamis, 30 Juni 20'16
Waktu :09:00:00-SelesaiTempat : Ruang Rapat SG 1-2
Acara : Pengembangan Aplikasi Teknologilnformasi
Sistem lnformasi Rekam Jejak Penugasan adalah Sistem lnformasi yangdiharapkan dapat memberikan informasi kepada Pimpinan/Menteri, dan seluruhpegawai Bappenas terkait dengan pelaksanaan penugasan tersebut KepadaMenteri PPN/Kepala Bappenas.
IMengingat pentingnya rapat tersebut, dimohon kehadiran Bapak/lbu/Sdr hadirtepat pada waktunya.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.
Kepala Pusat Data dan lnformasi PerencanaanPembangunan
Tembusan Yth.:
Bapak Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama
a,
Su harmen
Lampiran Surat:Nomor : tOe /P02.UND10612016
Tanggal :2016-06-29
DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG
1. Bapak Loso Judianto, Staf Khusus Menteri2. Bapak Danang Rizki Ginanjar, Staf Khusus3. Sdr. Mohammad lrfan Saleh4. Tim Kajian Kelautan dan Kemaritiman5. Tim Kajian Papua6. Tim NCICD
7. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan8. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan9. Kepala Sub Bagian Penyajian Bahan
10. Kepala Bidang Prasarana Teknologi lnformasi11. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan12. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan lnformasi13. Kepala Bidang Perpustakaan dan Kearsipan14. Kepala Sub Bagian Tata Usaha15. Kepala Sub Bidang Pemeliharaan Prasarana Teknologi lnformasi dan
Komunikasi16. Kepala Sub Bidang Data dan lnformasi Pembangunan Sektoral17 .Kepala Sub Bidang Data dan lnformasi Pembangunan Regional18. Kepala Pusat Data dan lnformasi Perencanaan Pembangunan
muda lebih produktit, ptndjir:.. : :.. r, ,,r.,r. bekerja, pemagangan ,
pengembanga n kervi r:r,.rsl: h.t r.,-:.,
Diperlukan sinergi y;ltit i;;,tl.t : r : ,::t).: i.t,rl)rntingan, dalam hal iniorganisasi masyar:rl<.rt, p.t.,... ,. ,,:1., iisosiasi industri, maupunPemerintah Daerah. S,thingt: . , .,: : ,, i..,:.ri .) titra program pelatihanketerampila n d(.nB.ur I\,.llr.t:,' ,
dapat terus dioptimaikan. Irr.,t.:t,. r i .,:.,,]i pcrTrberdayaan tenaga kerjamuda yang dilakrl<an
'rerr pihar :.,".:' ,,. ,: i,:.rLii)Llrl rremerintah daerah perru
segera diadopsi dengan skala yang lebih b
Laman jejakmu.com merupakan rvadah
yang memuat informasi terpadu untuk k
magang,, beasiswa, pelatihan, sertifr kasi, dr
a
nt da,
," ledge antar semua kepentingan,airu lorvongan keria, kesempatanLu
b.
o Laman jeiakmu'cont sebagai l;agian r)!r)tirrg ti.r'r buah I<emitraan yang harmonis antarapemerintah dengan pihak swasta. Iucr:rlui ra,ran i,r diharapkan para tenaga kerla mudadi berbagai pel,sok daerah di rndonesia dapat nrenrperoreh informasi yang diperlukandalam pengembangan karir lnereka.
II
!L
aTIE('
q.q,eG
EE
E$
$h
I
l
t.!I{-!
ts
E(taEilatctt6
t!e.9oGz
:
:C-cxEO"or0o-scr!aE=lEX
3ioco.
o6I
(orFeNzmo-
zEI
o3uUJo-zJ3w3
=aa:
ie
*:
&.i-,E=:
.9EE-:
=EEiEE3-c.69iiEIE.EcazEE,9!
=E Fg
!E 6Eii9c8ji c
seuaclde€/Ndd ueualuatUa
ellldv ua$!S uep
uaua[euehl
,;i) !1;2211= i2112 11; lizzllZieZE
,11 zl l',i11=; liiii r,
i,iialliil1Ei z
I
c
(tfXVS) ersauopul nped.ral ueqetrqey 1s
nped.lal ueuntueq*"0
E-r[-rlt-tr'it--lr-.l
E
r-'I
i'!.I
910z laN
-ql
?.-
t!-'l
,i
r-r
F-]r-'ir--;mr-E'-tI--jr-1F-'1t-r-'1t'-1a-l
,
,
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Disampaikan dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-R!
Jakarta,6 Juni 2016
Kementerian PPN/BappenasRf,tIUBLIK INDONESIA
RENCANA KERJA PEMERINTAH 2OI7
VERSI-8 , 6 lunt 2076 Jdm 77:20
-t" OUTLINE PAPARAN
l. Dasar Hukum dan Proses Penyusunan RKP 2OL7
ll. Arahan Presiden dan Pendekatan Penyusunan RKP 2OL7
lll. Prioritas RKP 2017
1) Pembangunan Manusia dan Masyarakat
2l Pembangunan Sektor Unggulan
3) Pemerataan dan Kewilayahan
4) Kondisi Perlu (Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan)
5) Pembangunan Ekonomi
lV. Kerangka Pendanaan Pembangunan
V. Kaidah Pelaksanaan
^,
Slide 3 - 7
Slide 8 - 14
Slide 15 - 65
Slide 20 - 29
Slide 30 - 41
Slide 42 - 53
Slide 54 - 60
Slide 61- 65
Slide 66 - 74
Slide 75 - 77
VERST-8 , 6 Juni 2076 iom 77:20 2
%,
Kementerian PPN/Bappenas
USUTAN PERUBAHAN APBN 20T6
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
Disampaikan dalam Rapat Kerla Pemerintah dan Komisi X! DPR-RI tentang RAPBNP 2015
Jakarta, 6 Juni 2015
{t_ KERANGKA PAPARAN,|
,
Kerangka Ekonomi Makro
Ketenagakerjaan danKemiskinan
IITAN 2014
,
REPUBLIK INDONESIA
Kementerian PPN/Bappenas
,
J
PE RCEPATAN PROYEK-PROYE K
!NFRASTRUKTUR
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Disampaikan di Jakarta, 6 Juni 2015
t
a It
t\ L\-
Ii-t\
{
Tri,l
\tt!T\
H I1
t
\ -.i 7 -,t
ry
--
,
TUJUAN PAPARAN
Memberikan gambara n Money Follow Program di bidangInfrastruktur berikut implikasi sektoral kebutuhanpenda naa n nya
M gkaji Pemenuhan PendanaanPerkembangan terakhir :
- Keterbatasan APBN/APBD- Kemungkinan meningkatnya ketersediaan dana
swasta di dalam negeri sebagai hasil paket kebijakanekonomi da n tax omnesty
Didorong alternatif pendanaan infrastruktur untukseoptimal mungkin manfaatkan pendanaan swasta atauKerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
,B.ppanaaREPUBLIX
INDONEsIA
o
o
en
2
t-
1910712016
,I,
Kementerian PPN/Bappenas
USULAN PERUBAHAN APBN 2016
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
Disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna
Jakarta, 7 Juni 2016
,r, KERANGKA PAPARAN
Mli't pt*r"oHAN APBN 2016
\.-..-..-.
){
Kerangka Ekonomi Makro
Ketenagakerjaan dan Kemiskinan
Belanja Negara
Tanggapan Banggar DPR-RI
,
,Kementerian PPN/
BappenasREPlIRLIK INDONESIA
, It.
$1It , .I'.
te n Perencanaan
-lr^
-T "*afr,"an Nasional/ {
*asional
\ .*
SffiO O@ \, e@#
Percepatan Pembangunan Proyeklnfrastru ktu r
I
(
\\
\
\
\
-l
t u\
/
Disampaikan di Jakarta, 8 Juni 2016
fswqst dori luor lI negerf yong terkeno pengoruh negolive inleresl yield untuk dopot diinvestosikon dengon imbol
I
I hosil investosi yong lebih menorik di lndonesio dibondingkon opobilo hol tersebul horus dilokukon I
,
}ULGEPartisipasiSwastadalam
lnvestasilnfrastruktur
SangatKritikal
Kebuluhon lnvestosi lnfioslruktur songotloh besor don terlolu besor untuk dopol ditongoni sendiri olehPemerintoh. Kelerboloson llskol menghoruskon Pemerintoh benor-benor selekllf don fokus dolommengerjokon proyek-proyek infrostruktur tertentu, yoitu yong benor-benor lldok dopol dlkelolo secorokomerslol don longsung memperboikl kesenjongon onlondloyoh don onlorpendopolon. Apobilo sudohdopot dilokukon secoro komersiol moko Pemerintoh dopot menggunokon onggoron yong tersedio untukproyek-proyek investosi infrostruktur loin yong lebih membutuhkon (tllltng lhe gopl.
Korporosi swosto dopot melokukon proses leveroging secoro lebih efisien dibondingkon Pemerintohsehinggo dengon pendonoon yong somo dopol digunokon untuk melokukon investosi beberopo koli lebihbesor dibondingkon opobilo kegioton investosi tersebut dilokukon sendiri oleh Pemerintoh.
Swosto yong sehot, kuol, don lumbuh berkembong secoro wojor dengon dukungon reg ulosipengowoson don pengendolion yong kondusif dori Pemerintoh merupokon sumber don mitroperlumbuhon ekonoml yong menciptokon nilol lomboh don menciptokon lopongon pekerjoon secoro
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAT/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAT
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Bappenas
I N FRASTRU KTU R TRANSPORTASI
JABODETABEK
rt"
,
,Kemantarlan PPN/
grp?(,ors
I PERMASALAHAN TRANSPORTASI JABODETABEK
2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM
ANGKUTAN UMUM MASSAT PERKOTAAN
3. DRAFT RENCANA !NDUK TRANSPORTASI JABODETABEK &
BADAN PENYELENGGARA TRANSPORTASI JABODETABEK
4. PROYEK PRIORITAS TRANSPORTASI JAODETABEK
2
I
DAFTAR ISI
,l,
Kementerian PPN/Bappenas
RENCANA KERJA DAN ANGGARANKEM ENTERIAN PPN/BAPPENASDALAM RAPBN.P TAHUN 2016
Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaUKepala Bappenas
Disampaikan dalam Rapat Keria KomisiXl DPR Rl
Jakarta, 9 Juni 2016
,, KERANGKA PAPARAN
KINERJA PROGRAM TAHUN 2OI5 DAN PROGRES TAHUN 2016. Capaian Program Tahun 2015
. Perkembangan Pelaksanaan Program Tahun 2016
RAPBN.P TAHUN 2OL6
Kebijakan Penghematan Tahun 2016
Usulan RAPBN-P Tahun 2016
oo
Slide 4 - 5
Slide 8 - 9
Slide 11- 14
Slide 16 - 17
Slide 18
a
t
IIE
TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
4rKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RENCANAPENETAPAN KAWASAN EKONOMT KHUSUS (KEK) SORONG
.r,
K.a.na..l.D PPN/
Ta
14 Juni 2016
il t
) cua
lrE,!
I
,l Eut
Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaUfepala BAPPENAS
+ ,^,
x. .da.rLd PPN/
PENDAHULUAN:KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEK DALAM RPJMN 2OL5-2OT9
,
,
REPUBLIK INDONESIA
Kementerian PPN|Bappenas
BAHAN RAPAT TERBATAS"KEBIIAKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN"
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
Jakarta, 15 Juni 2016
A
,,
INOONESIA
1 Dalam konteks regulasi, penyusunan Kebijakan Pembangunan Kelautan merupakan amanat yang digariskan dalam UUKelautan No 3212014. UU ini disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014; sebagai undang-undang yang memayungiperaturan perundangan yang terdapat di masing-masing sektor, yang terkait kelautan;
2. UU tentang Kelautan ini terdiri atas 13 Bab dan 74 Pasal, mengatur hal-hal yang berkaltan dengan wilayah laut. (i)pembangunan kelautan; (ii) pengelolaan kelautan; (iii) pengembangan kelautan; (iv) pengelolaan ruang laut danpelindungan lingkungan laut; (v) pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut; dan (vi) tata keloladan kelembagaan;
3. Dalam konteks program, pembangunan kelautan merupakan dimensi yang komplek, melibatkan banyak pelaku danmultisektor. Terdapat lebih dari belasan sektor yang memanfaatkan jasa dan ruang laut;
4. Saat ini belum ada rujukan bersama dalam penyusunan program pembangunan kelautan, baik secara horizontal lintassektor, maupun secara integrasi vertikal antar pemerintah pusat dengan daerah. Berbagai kegiatan yang terkait dengansubstansi kelautan hanya merujuk pada kebijakan sektoral yang dimiiliki masing-masing. Perbedaan referensi ini
mengakibatkan sering terjadinya kompetisi antar sektor, lemahnya keterkaitan antar pelaku pembangunan, kurangnyasinergi dan integrasi pembangunan antar stakeholders di bidang kelautan; yang menyebabkan capaian pembangunankelautan menjadi tidak optimal.
5. Pemerintah perlu segera menetapkan Peratutan Pemerintah terkait Kebijakan Pembangunan Kelautan lndonesia(National Ocean Policy) untuk menjadi rujukan bersama segenap pemangku kepentingan. Untuk itu, KementerianKoordinator Bidang Kemaritiman telah menyusun Rancangan Kebijakan Kelautan lndonesia, yang akan dikemas dalambentuk Peraturan Pemerintah.
-
t'PENDAHULUAN
,I,
Kementerian PPN/Bappenas
PEMBAHASAN POSTUR SEMENTARARUU APBN.P TA 201 6
Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionaUBappenas
Bahan dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR Rl
Jakarta, 24 Juni 2016
rt!. KERANGKA PAPARAN,r
,
Kerangka Ekonomi Makro
Postur RAPBNP 20LG
IIDPERUBAHAN APBN 2016
,D,
Kementerian PPN/Bappenas
RENCANA KERJA DAN ANGGARANBIDANG PERTAHANAN TA . 2017
(KEMENTERIAN PERTAHANAN/TNI DAN BAKAMLA)
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
Disampaikan dalam Raker Komisi I
Jakarta, 21 Juni 2016
OUTLINE
Pendahuluan. Strategi Pembangunan Nasional. Tahapan Strategi Pembangunan Nasional. Pagu lndikatif KlL2017
KEMHAN/ TNI. Profil Pagu lndikatif KEMHAII/TNl f A.2017. Arah Kebijakan dan Strategi Penggunaan Anggaran Prioritas KEMHAI,I/TNlTA. 2017. Prioritas Nasional Stabilitas Keamanan dan Ketertiban:
Program Prioritas Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman. ProyeksiAwalAnggaran Pertahanan 1,57o PDB
3. BAKAMLA. Profil Pagu lndikatif BAKAMLA TA. 2017. Arah Kebijakan dan Strategi Penggunaan Anggaran Prioritas BAKAMLA TA.2017. Prioritas NasionalStabilitas Keamanan dan Ketertiban:
Program Prioritas Keselamatan dan Keamanan Laut yang Terkendali
a,
1
2
2
,I,
Kementerian PPN/Bappenas
BAHAN PEGANGANMENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
DALAMRATAS KETENAGALISTRIKAN
Jakarta, 22 Juni 2016
REPUBLIK INDONESIA
Catatan PengantarMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Rapat Kabinet TerbatasTentang Penanganan Papua Secara Holistik
Jakarta, z8 Juni eor6
I
t
Gatatan PengantarMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Rapat Kabinet TerbatasTentang Penanganan Papua Secara Holistik
'1. Pembangunan Papua masih mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan
wilayah lndonesia lainnya. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya
percepatan pembangunan, namun hasilnya belum terlihat sebagaimana
diharapkan.
2. Ketertinggalan pembangunan Papua terjadi akibat pendekatan pembangunan
yang tidak memperhatikan kondisi antropologis masyarakat lokal. Di samping
itu, program pembangunan oleh Kementerian/Lembaga tidak dilaksanakan
secara terintegrasi, hanya terpusat di beberapa kabupaten/kota yang telah
berkembang seperti Jayapura, Merauke, Nabire, Sorong, dan Manokwari.
Koordinasi perencanaan dan program pembangunan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah masih sangat lemah, termasuk dalam pengelolaan dana
Otonomi Khusus yang belum dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
Papua.
3. Persoalan ketertinggalan pembangunan di Papua tidak disebabkan oleh
terbatasnya ketersediaan dana. Alokasi dana pembangunan di Papua terus
meningkat setiap tahun, dimana pada tahun 2016 telah mencapai lebih dari
85 triliun rupiah. lnti permasalahan pembangunan di Papua adalah pada
kinerja implementasi dan kualitas program pemerintah serta lemahnya
pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan.
4. Penataan kelembagaan sangat dibutuhkan untuk menjamin keberhasilan
pembangunan di Papua. Kebijakan penguatan institusi dan kapasitas aparatur
di Papua merupakan prioritas utama pada saat ini. Dibutuhkan suatu lembaga
yang dapat menjamin agar koordinasi dan integrasi pembangunan di Papua
dapat berjalan secara efektif.
5. Di samping pembenahan dari sisi kelembagaan, penyusunan strategi dan
program pembangunan di Papua juga harus didasarkan pada kontekstual
2
lokal dan kondisi antropologis masyarakat, terutama orang asli Papua.
Penyusunan program sesuai kondisi dan potensi wilayah adat di Papua perlu
menjadi fokus utama bagi seluruh jajaran pemerintah, terutama oleh
Pemerintah Pusat.
6. Kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Kementerian/Lembaga perlu
disesuaikan dengan konteks lokal masyarakat Papua, tidak boleh hanya
mengacu pada standar dan prosedur generik yang disusun dengan
pendekatan "one size fits for all". Program pembangunan yang bercermin
pada kondisi lokal di daerah perlu menjadi kebijakan bersama seluruh
Kementerian dan Lembaga, karena setiap wilayah memiliki ciri khas dan
kebutuhan masing-masing, terutama di Papua. Terjadinya boftleneck dan
benturan regulasi sangat mungkin terjadi. Untuk itu diperlukan langkah
terobosan dan deboftlenecking lerhadap tumpang tindih dan "benturan"
hukum dimaksud.
7. Pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua akan berakhir dalam kurun waktu 6
tahun ke depan. Keberhasilan pembangunan Papua pada periode otonomi
Khusus saat ini menjadi harapan masyarakat Papua, rakyat lndonesia, dan
bahkan dunia internasional. Kepercayaan masyarakat Papua terhadap
Pemerintah Pusat dan Daerah perlu terus ditumbuhkan dan dipelihara. Upaya
membangun kepercayaan (trust building) masyarakat Papua terhadap
Pemerintah lndonesia menjadi tugas panjang yang tidak pernah selesai,
sebagaimana tanggung jawab kita untuk tetap menjaga keutuhan Negara
Kesatuan Republik lndonesia dan terus melaksanakan pembangunan yang
manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Demikian beberapa hal pokok untuk memperoleh arahan Bapak Presiden. Terima
kasih.
J
RENCANA PENETAPANKAWASAN EKONOMT KHUSUS (KEK) SORONG
K.m.na6rl.l PPN/
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasiona!/Kepala BAPPENAS
Jakarta, 28 Juni 2015
qf KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
.I,
,-!a'
)
I't
i'1'.t..vs
I it
%,
Kementerian PPN/Bappenas
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
Rapat Terbatas Percepatan Pembangunan Wilayah Natuna
Jakarta,29 Juni 2016
'l
PERCEPATAN PEMBANGUNAN WILAYAH NATUNA,^ '..-r---_" --"--
Permasalahan Wilayah Perbatasan Natuna
Kabupaten Natuna memiliki peran strategis sebagai wilayah pertahanan negara di utara Rl yang berbatasan dengan LautCina Selatan. Sebagai wilayah kepulauan di Provinsi Kepulauan Riau, memiliki permasalahan spesifik perbatasan negara,yaitu.
Konektivitas
,,
IIE
1. Minimnya sarana transportasi laut yang menghubungkan: (i) Natuna dengan daerah lain, sementara hanya dilayani 1
kapal perintis dengan rute 2 minggu sekali (Tanjungpinang, Anambas, Natuna, Pontianak), dan l kapal PELNI denganrute 2 minggu sekali (Jakarta, Bintan, Natuna, Pontianak, Surabaya), (ii) penghubung kota kabupaten dengan kecamatan-kecamatan; dan (iii) penghubung antar kecamatan.
2. Pelabuhan penumpang terutama di Midai, Serasan, Subi, dan Pulau Laut belum ada, sementara pembangunannya olehKementerian Perhubungan sejak 2015 tersendat pembangunannya karena tahun 2016 ini tidak dilanjutkan. Akibatnyatidak ada kapal besar yang bisa mendarat di tepi daratan sehingga harus menggunakan kapal kepompong untukmenjemput penumpang dan barang di tengah laut.
3. Bandar Udara masih terbatas pelayanannya (3 hari sekali), dan baru dilayani 2 maskapai perintis yaitu Wings danSriwijaya. Sementara menggunakan bandara udara TNI AU dengan panjang landasan 2.550 yang belum dilengkapidengan terminal penumpang.
4. Desa-desa di kecamatan perbatasan banyak yang belum terhubungkan dengan pusat kecamatan
%,
Kementerian PPN/Bappenas
Rencana Pembangunan Papua Bidang PendidikanTahun 2017
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri Kemenko Polhukam
Jakarta, 15 Juli 2016
,r, PENGANTARNemen e,ian WNl
E.ppendt
rE
Perencanaan wilayah Papua didasarkan pada pendekatanperencanaan secara holistik-tematik, terintegrasi, danspasial serta mengacu pada prinsip money followsprogrqm. Disamping itu, kebijakan pembangunan diPapua didasarkan pada pendekatan sosio-antropologissesuai 7 Wilayah Adat yang ada di Provinsi Papua danPapua Barat
RINGKASAN%,
Kementerian PPN/Bappenas
KEBIIAKAN PENDIDII(ANDI WILAYAH PAPUA
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
Disampaikan dalam Rakorsus Bidang Pendidikan Papua dan Papua Barat
Jakarta, 15 Juli 20L5
PERMASALAHAN PENDIDIKAN DI PAPUA
ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)
PAPUA
Tahun SD/MI SMP/MTs SMA/MA
20L5 78.56 54.2t 43.22
20t4 78.36 53.68 43.11
2073 72.90 45.88 36.53
2072 70.79 43.38 30.0s5umber: StatistikPendidikan Provinsi Papu.2014(diolah darisusenas 2014)
sumber : BPS Provinsi Papua Barat (diolah dari susenas 201s)
. IPM pegunungantengah La Pago
dan Mee Pago
sebagian besarberkisar antara40-60
. Rata lama sekolah2th-6th
. Angka melekhuruf antara 28-
3s%Sumber: Papua DalamAngka 2015, BPS
Beberapa kabupatenmemiliki APM yang
sangat renda h untukSMA seperti Nduga(1,4); Peg Bintang(8,3); MamberamoRaya (7,41); danYahukimo (12,8).
PT
9.88
NA
NA
NA
a. APM di Papua sangat rendah dibandingkan APM Nasional. Untuk Papua
Barat relatif sudah baik;
b. Kurikulum nasional yang diterapkan di Papua tidak berjalan efektif;
c. Ketiadaan bahan ajar;
d. Lulusan SD memiliki kemampuan calistung yang rendah;
e. Partisipasi murid ke jenjang selanjutnya rendah disebabkan usia masuksekolah lebih tinggi dari yang seharusnya, dan tidak mempunyaikemampuan calistung sesuaijenjang pendidikan (tidak percaya diri);
f. Pemukiman murid tersebar setara (scatteredl, jarak rumah dan sekolahsangat jauh;
g. Pemberlakuan UU Guru dan Dosen yang mewajibkan guru memilikitingkat pendidikan sarjana menyebabkan banyak guru di Papua,
terutama di pegunungan tengah, meninggalkan sekolah dan anak muriduntuk kuliah.;
h. UU nomor 23 tahun 2Ot4 yang menyatakan bahwa kewenanganpenyelenggaraan pendidikan dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) ada di tingkat Kabupaten/Kota memperparah kualitaspendidikan, terutama di wilayah terpencil dan terisolir;
i. Penyelenggaraan Sekolah Berasrama merupakan kewenangan danurusan Pemda. Pusat hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur,namun Pemda tidak melaksanakan hal ini dengan berbagai sebab.
NasionalTahun SD/MI2015 96.20
SMP/MTs77.45
SMA/MA59.46
PT
L7.34
I,
Tahun SD/MI SMP/MTs SMA/MA PT
PAPUA BARAT
201s 92.90 68.29 62.40 NA
2014 92.76 68.18 62.29 24.19
20L3 89.94 60.99 54.20 20.10
20t2 88.97 59.76 46.46 75.75
2
,I, REKOMENDASI DAN TINDAKLANJUT
BaWanat
No
1
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut
Peninjauan dan perlakuan khusus untuk Papua terkait pemberlakuan UU
Guru dan Dosen yang mewajibkan guru berpendidikan minimalS-1
Penanggung Jawab
KemendikbudKemenkumHAMKemenPAN-RB
Ke mendagriKemendikbud
KemendikbudKe me n keu
Kemendikbud
Kemendikbud
Kemendikti
Kemendikti
LPDP
2 Perlakuan khusus terkait UU No.23 tahun 2014 mengenai kewenanganpenyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini (PAUD)
yang berada di tingkat kabupaten/kota
3 Review dan penyusunan kebijakan pemberian tunjangan dan jaminan
kekhususan untuk guru di daerah terisolasi
4 Peninjauan dan perlakukan khusus tentang pengelolaan dan operasionalsekolah berasrama (boa rdi ng schooll
5 Pengembangankurikulum kontekstualPapua
6 Penyediaan lahan untuk boording school dan pembangunan Politeknik
7 Regenerasi kepemimpinan beberapa universitas yang masih terbengkalai
8 Persiapan teknis kerangka kerja dan implementasi "Beasiswa Presidenuntuk Pa pua"
9 Ketersediaan siswa sekolah berasrama
10 Pengembangan politeknik/ com munity college/ applied schools lebih lanjut
I IIE
Provinsi/Kab/Kota
Provinsi/Kab/Kota
Beberapa hal yang perludiperhatikan dalam RencanaTindak Lanjut:
1. Ketersediaan anggaran(apakah TA 2016 atau201-71;
2. Untuk menjaminketersediaan anggaran perlupembahasan RKA-KL khususPapua;
3. Diskresi terhadap regulasiperlu dipastikan dapatberjalan dan sesuai denganperaturan perundangan;
4. Pembagian tugas antarberbagai pihak, terutamapusat dan daerah harusjelas;
5. Perlu disusun jadwal dan KPI
dari rencana tindak lanjut.
TERIMA I(ASIH
IIE
,l,
,
,Kementerian PPN/Bappenas
Sinergi Perencanaan dan PenganggaranPembangunan Nasional
Menteri Perencanaan Pembangunan NasSonal/Kepala Bappenas
Disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi Xl DPR Rl
Jakarta, 19 Juli 2016
T
), Kerangka Paparan
T
2
3
g Lampiran
Tugas dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas
Sinkronisasi Perencanaan dan PenganggaranPembangunan
Dukungan terhadap Proses SinkronisasiPerencanaan dan Penganggaran
IIEI
a
Buir-butir Sambutan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENASPada Peresmian Laman Kemitraan Jejaring Lapangan Kerja Bagi Kaum Muda
(JEJAKMU)
Tenaga kerja muda merupakan jantung pembangunan. Melalui pemuda yang produktif,
semua tantangan dan kesempatan untuk menjadi negara yang maju akan dapat diatasi
dengan mudah.
Tingkat Pengangguran Terbuka masih relatif tinggi, yaitu 6,2 persen atau 7,6 juta orang
menganggur. Sebagian besar atau lebih dari 60 persen penganggur adalah usia muda.
Sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka usia 15-29 relatif tinggi yaitu 22,59 persen, 3
kali dari tingkat penganggur terbuka.
Produktivitas tenaga kerla muda yang rendah karena 62 persen angkatan kerja masih
berpendidikan SMP dan dibawahnya, harus menjadi perhatian utama semua pihak,
Untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja muda, fejakmu memiliki
5 (limal pilar utama: kebijakan ketenagakerjaan kaum muda untuk memastikan usia
muda lebih produktif, pendidikan dan keahlian untuk dapat bekerja, pemagangan ,
pengembangan kewirausahan, dan berbagi pengetahuan.
Diperlukan sinergi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan, dalam hal ini
organisasi masyarakag pelaku usaha, lembaga pelatihan, asosiasi industri, maupun
Pemerintah Daerah. Sehingga terjadi link-and-match kuat antara program pelatihan
keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja.
Kemitraan yang sudah terjalin baik dalam pemberdayaan tenaga kerja muda, diharapkan
dapat terus dioptimalkan. Praktek terbaik pelaksanaan pemberdayaan tenaga kerja
muda yang dilakukan oleh pihak swasta, masyarakat, maupun pemerintah daerah perlu
segera diadopsi dengan skala yang lebih besar.
Laman jeiakmu.com merupakan wadah sharing-knowledge antar semua kepentingan
yang memuat informasi terpadu untuk kaum muda, yaitu lowongan kerja, kesempatan
magang, beasiswa, pelatihan, sertifikasi, dsb.
Laman ieiakmu.com sebagai bagian penting dari buah kemitraan yang harmonis antara
pemerintah dengan pihak swasta. Melalui laman ini diharapkan para tenaga kerja muda
di berbagai pelosok daerah di Indonesia dapat memperoleh informasi yang diperlukan
dalam pengenibangan karir mereka.
a
Lampiran 16:
Testimoni Staf Khusus Menteri PPN, Pejabat dan StafBappenas Lainnya
,
JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 10310TELEPON (021) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (o21)3145374
www. bappenas.qo. id
TESTIMONI
Upaya Sdr. Wahyu bekerjasama dengan Pusdatinrenbang dalam rangka menyusundatabase bahan Menteri secara online melalui https://data. bappenas.qo. id merupakanterobosan yang bagus. Saya berharap semua staf Bappenas dapat memanfaatkandatabase bahan Menteri tersebut sebagai referensi dalam menyiapkan bahan-bahanMenteri selanjutnya.
Jakarta, Juli 2016
Yang membuat pernyataan,
Judijanto
Staf Khusus Menteri PPN
,
KEMENTERIAN PERENGANAAN PEMBANGUNAN NASIONAUBADAN PERENCANAAN PEi'BANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
. Posisi strategis Menteri PPN/Kepala Bappenas menyebabkan padatnya agenda rapa!rapat Menteri dan juga aKivitas penyiapan bahan Menteri pada rapalrapat tersebut.Selama ini, sering ditemui berbagai permasalahan antara lain bahan masuk ke Menteriseringkali waktunya mepet dengan pelaksanaan acaa, format/template-nya beragam,dan isinya kurang komprehensif. Untuk itu, upaya percepatan proses formulasi danfinalisasi bahan Menteri sangat diperlukan.
. Saya sangat mendukung pelaksanaan Proyek Perubahan Diklatpim lV Sdr. WahyuWijayanto dengan tema Peningkatan Pelayanan Bahan kepada Mentei PPN/KepalaBappenas melalui Penyusunan Panduan Formulasi dan Finalisasi Bahan Menteri padaSub-bagian Penyajian Bahan, Kementerian PPN/Bappenas.
. Standardisasi bahan Menteri dari sisi tampilan dan komposisi isi sangat perlu untukdilakukan. Sejak implementasi panduan dan template bahan Menteri tersebut, bahan-bahan Menteri yang disiapkan oleh para Deputi sebagian besar telah menggunakantemplate baru dan mengikuti kaidah-kaidah yang dibakukan. Saya melihat waktufinalisasi menjadi lebih cepat karena tidak diperlukan lagi proses edit/format disekretariat Menteri.
,r,
TESTIMOM
Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Pimpinan dan seluruh unit kerja dilingkungan Kementerian PPN/Bappenas, Pusdatin Renbang berkolaborasi dengan Sdr.Wahyu Wijayanto dan Staf Sekretariat Sesmen PPN/Sestanu Bappenas melakukanpenyusunan panduan dan standarisasi tenplate bahan Menteri serta pengembanganaphkasi data rcpository berbagi pakai bahan Menteri yang dapat di akses secara onlinemelalui https: / /data.bappenas.So.id. Selanjutnya penyusunan dan pengembangan aplikasitersebut, disosialisasikan kepada seluruh Tinr Sekretariat Eselon I di lingkunganKelnenterian PPN/Bappenas dan tim penyusunan bahan Menteri.
Panduan penyusunan bahan Menteri bertujuan untuk memberikan kemudahan alur kerjapelayanan bahan Menteri kepada seluruh unit kerja dengan menggunakan StandardOpetatins Procerlair (SOP) yang jelas.
Sernentara itu, melalui standarisasi tentplate bahan Menteri akan diperoleh beberapanranfaat yang anlaru lain: (1) terbangunnya identitas instansi Kementerian PPN/Bappenasmelalui bahan paparun; (2) ntenrpermudah dan mempercepat pekerjaan tim penyusunmaupun tim finalisasi bahan Menteri walaupun dalam kondisi waktu yang mendesak; (3)mengurangi huntan enorkarena harus menggabungkan beberapa file/ dokumen dari unitkerja yang berbeda.
Pengenrbangan clata repositoty bahan Menteri bertujuan untuk memudahkan semua unitkerja nrengakses bahan-bahan yang pernah disusun baik dalam bentuk papa{an maupundalant bentuk sambutan atau keynote speech. Bahan-bahan tersebut dapat dijadikanrefererrsi bagi unit kerja dalam menyiapkarr bahan-bahan Menteri selanjutnya. Dengandenrikian, penyiapan bahan paparan Merlteri oleh unit kerja akan lebih cepat dannter.tgurangi potensi kesalahan pen1gunaan data, terutanla data-data yang pernahdisanrpaikan Menteri tetapi belunr terdapat perbaikan data terbaru.
Berdasarkan hasil diskusi pada saat sosialisasi, ketersediaan panduan bahan Menteri (SOP),
standarisasi tenplate dan data tepositotybahan Menteri sangat bermanfaat baSi unit kerja.Artillya, proyek perubahan ini berhasil nrcmperbaiki, menrpermudah dan mempercepatlayanan penyiap an bahan Menteri bagi unit kerja maupun tim finalisasi bahan Menteri.
Jakarta, Juli 2076
Kepala Pusat Data dan InformasiPerencanaan Pembangunan,
Suharnren, S.Kom, M.SiNtP. 1.9670227 199003 I 002
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAUBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
JALAN TAI\4AN SUROPATI NOIVIOR 2 JAKARTA 10310TELEPON (021 ) 31 936207, 3905650; FAKSIMI LE (021) 31 4537 4
www. bapoenas.oo.id
ffiffiNmMffimffiffiffi [NmffiE$[ASekretariat Pengurus Nasional : Jl. Proklamasi No. 70 Jakarta Pusat'10320
Telp (021) 3911627, Fax (021) 3911626
- At,zt
TESTIMONI
Para perencana di Kementerian PPN/Bappenas diharapkan tidak hanya handal dalammenFlsun policy papers dan dokumen perencanaan lainnya, tetapi juga harus mampumenyusun bahan-bahan pimpinan secara cepat dan berkualitas.
Oleh karena itu, saya sangat mendukung pelaksanaan Proyek Perubahan Diklatpim IVSdr. Wahyu Wijayanto dengan tema Peningkatan Pelayanan Bahan kepada MentertPPN/Kepala Bappenas melalui Penyusunan Panduan Formulasi dan Finalisasi BahanMenteri pada Sub-bagian Penyajian Bahan, Kementerian PPN/Bappenas.
Dengan adanya panduan dan disediakannya template paparan Menteri, tentunya akanmembantu mempermudah pekerjaan para perencana di Bappenas pada saat merekamendapatkan penugasan dari pimpinan untuk menyiapkan bahan paparan Menteri.
Saya berterima kasih kepada Sdr. Wahyu karena telah melakukan sosialisasi panduandan template bahan Menteri tersebut kepada para Pejabat Fungsional Perencana danpara Anggota Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (APzI) pada hari Jumat, zr Meizo16, di Bappenas. Dari forum ini hal-hal apa saja yang menjadi selera dan keinginanMenteri selama ini bisa diketahui dan langsung diaplikasikan. Saya tentunya akanberterima kasih sekali apabila Sdr. Wahyu bersedia melakukan sosialisasi panduan dantemplate bahan Menteri tersebut pada forum-forum APzI selanjutnya.
Jakarta, Juli zo16
buat pernyataan,
ryanto, SE, MAncana Utama-Bappenas/
Ketua Umum Pengurus Nasional APzINIP. 19670829 tgg2o3 t oo2
qto2
Testimoni Koordinator Bahan, Kedeputian Pendanaan Pembangunan
0 | soroo ty o"r rr@ or ao6? ,* il penyiapan paparan menteri .lty 15.20163:10P
txrn6 b#n .M la
J ulro^^lq,N BE 4 r' n
Yth. Mas Wahyu
Selama ini saya banugas menjadi koordinator bahan paparan Mentcri di KedeputianPcndanaan Pembangunan, torulama mencakup paparan RKP d3n APBN yang rngniadicoaa Dusirass Bappenas. Menurut saya. lormat lgmplate, ttruktur gubstansi, dah tatakelola bahan paparan Menteri sangat p.nting untuk distandarisasi. ld. dari Mas WahyJuntuk melakukan standarisasi dalam bentuk panduan dan tsmplale sanlat membantupekrriaan kami di Oirektorat. Terlebih lagi. selarang semua paparan Mcnt.ri sudah di-shars melalur sistem data.bappenas.go.id, s€hingga pada 3aat kami rn ndapat di.posisiuntuk menyusun bahan Menteri kami dapat melihat referensidata dan rnforrEs daripaparan?aparan Menten sebelumnya. Ditunggu ide - idc selanjutny..
Pada awalnya saya menganggapformat, struktur subslansi, dan talakelola bahan paparan menterl adalahsesuatu yg trivial dan tidak perludistandarisasi- Namun setelahmefldengar paparan dari Pak Wahyulefllang standarisasi ketiga hal tsb,saya yakin bahwa itu dapalmembantu Menteri PPN dalampenyampaian ide maupunbreahhrough perencanaan secaralebih efektif.
a Messrges yo! send to lhis chal and calls arenot,l secured with end.to.end encryplion Tap for
r|ore info.
Ini fauzal Mas wahyu ,::.
Terima kasih mas Fauzan- Semogapelayanan bahan ke depan bisa lebihbaik lagj. Tkd.
I
+o@
Testimoni Koordinator Bahan, Kedeputian Polhukam
g+o . t1 lz4% rs:rs
Fauzan Dit. Hank... L S :
li\e o
Lampiran 17:
Rapat koordinasi Pusdatinrenbang
t
^,&
,
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIoNAI/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
]ALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 10310TELEPON (021) 31936207, 390s6s0; FAKSIMILE (02L) 314s37 4
SITUS: www. b a p pen a s.go. id
Nomor
Sifat
La m pira n
Hal
Yth.
: 8/P02.020.005.UND/06/2016
: Biasa
: Rapat Pembahasan Aplikasi Rekam Jejak Penugasan Menteri
: Terlampir
Sehubungan dengan sedang dilaksanakannya pembuatan Sistem lnformasi Rekam
Jejak Penugasan Menteri, bersama ini kami mungundang Bapak/ lbu/ Sdr. untuk hadir pada rapatpembahasan pengembangan aplikasi tersebut yang akan diadakan pada :
Pada hari / tan8gal : 5enin, 20 Juni 2016
Waktu : 13:00:00 - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Pusdatin
Acara : Rapat Pembahasan Aplikasi Rekam Jejak Penugasan Menteri
Mengingat pentingnya rapat tersebut, dimohon kehadiran Bapak/lbu/Sdr tepat pada
wa ktu nya.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan ker.jasamanya diucapkan terima kasih.
Kepa la B idang kalian d ngembangan
uRonny Koma la Win to,5.Kom
Tembusa n:
1. Kepala Pusat Data dan lnformasi Perencanaan Pembangunan
Lampiran Surat:
Nomor :8/P02.020.005.UND/06/2016
Tanggal : 2016-06-20
L.
2.
3.
4.
5.
6.
7.a
9.
10.
L!.L2.
13.
t4.15.
L6.
17.18.
DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG OIUNDANG
Wahyu Wijayanto, SIP
Mohammad lrfan Saleh, ST
Kepala Bidang Prasarana Teknologi lnformasiKepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan
Kepala Sub Bidang Pemeliharaan Prasarana Teknologi lnformasi dan KomunikasiKepala Sub Bidang Data dan lnformasi Pembangunan SektoralKepala Sub Bidang Data dan !nformasi Pembangunan RegionalKepala Sub Bagian Tata Usaha
Afini Maha bas, S.Kom
Mirza,5.KomRisky SaputraMuhammad Sholehuddin Al Ayyubi, 5.Kom
Muhamad Rizki AkbarTaufik MuhlisAprilia Dia n
M. Bina Barlian
Kasid inBubun
DAFTAR HADIR
Kegiatan : Rapat Pembahasan Aplikasi Rekam Jejak Penugasan Menteri
Tempat : Ruang Rapat Kapusdatin Renbang
Tanggal : Senin, 20 Juni 2016
Waktu :13.00-Selesai
Nama Unh (eria / Ext. Paraf
guhor'.,trl Putw\tt; Ylnb^ry
2
3 ,45 ^.-()
6 //*7b-L -l
7
8 tu9 "l'u
10
11,J t\83 -
Lt2
1 3
1.1
l!
1L
18
19
20
21
)..
l{
25
)b
21
2u
2-q
30
2 Q.a*"t- K Vw.t-B*3 ilr\' lr\) 3'H*., ,'t*f
It1,tr+q t,{d4\5 y',,gtni
\Aahaba-r (,,AS.6 aA-PtAr N.tk,. Prt/*n^I
Nt *l.^* ^.rt &rAUraW /11- 4 pr,,J-ar-.".
8 PisrY. fqf.vr.r flv: / -*rt
Jodl t^a\4- ?"t4 y'.-7u
10 APp-ttio Dion P PvgcErrrrr
l-ieci wr P'sa^i'-'
12 D'Ftcni {&-o"lt^o Pusdo-h
13 lb,k'eL-vv^
1.1 M. &nrr . lUrlqn lucdat nt5 k"c t,7 \Q-
t6
1l
1S
19
20
.'l
22
:l
l1
25
26
27
28
2!
30
No
1 ,@-
4
Ltr
t1
11
6^_(*
Lampiran 18:
Dukungan Unit Penggandaan
,r,
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEUBANGUNAN NASIONAUBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBL]K INDONESIA
JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 10310TELEPON (021) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (O21)3145374
www. bappenas.qo. id
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Achmad Safari, S.Sos, MAP
NIP | 197 o12o2 19930) 1 oo4
Jabatan : Kepala Sub Bagian Persuratan, Penggandaan, danEkspedisi
Unit Keria : Bagian Perlengkapan dan Tata Usaha, Biro Umum
Menyatakan bahwa saya mendukung sepenuhnya Proyek Perubahan Diklatpim IV Sdr. WahyuWijayanto dengan tema Peningkotan Pelayanan Bohan kepada Menteri PPNlKepala Bappenasmelalui Penyusunon Panduan Formulasi dan Finalisasi Bahan Menteri pada Sub-bagion PenyajianBahon, Kementerian PP N/ Bopp enas.
Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.