LAPORAN PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN JURUSAN EKONOMI SYARIAH ANALISIS TINGKAT KESADARAN TENAGA KERJA TERHADAP REGULASI PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Praktek Pengalaman Lapangan Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Tulungagung Oleh Fatimatus Zahro NIM. 12402173679 Dosen Pembimbing Lapangan Dr. Mohamad Aswad, S.Ag., MA JURUSAN EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG 2020
44
Embed
LAPORAN PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN JURUSAN …blog.iain-tulungagung.ac.id/labfebi/wp-content/uploads/sites/114/202… · Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Praktek Pengalaman Lapangan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAPORAN PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN
JURUSAN EKONOMI SYARIAH
ANALISIS TINGKAT KESADARAN TENAGA KERJA TERHADAP
REGULASI PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAAN
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Praktek Pengalaman Lapangan
Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Tulungagung
Oleh
Fatimatus Zahro
NIM. 12402173679
Dosen Pembimbing Lapangan
Dr. Mohamad Aswad, S.Ag., MA
JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
IAIN TULUNGAGUNG
2020
ii
HALAMAN PERSETUJUAN
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
EKONOMI SYARIAH
Laporan akhir Praktik Penglaman Lapangan Ekonomi Syariah ini telah
disetujui dan disahkan pada :
Hari :
Tanggal :
Di :
Judul Laporan :
Tulungagung
Analisis Tingkat Kesadaran Tenaga Kerja Terhadap
Regulasi Program Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan
MENYETUJUI,
DOSEN PAMONG
RIESSA ROSELINE
DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN
Dr. MOHAMAD ASWAD, S.Ag.,MA
NIP. 197506142008011009
MENGESAHKAN,
a.n. DEKAN
KEPALA LABORATORIUM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
SISWAHYUDIANTO, M.M
NIDN. 201506840
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan
berkat, rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam kita
panjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang mana dengan
pertolongan dan hidayah-Nya kami dapat menyusun laporan akhir hasil Praktik
Pengalaman Lapangan (PPL) ini untuk diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam sebagai tanda bukti bahwa kami telah melaksanakan Praktik
Pengalaman Lapangan (PPL) yang bertempat di Kantor Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Tulungagung
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Tentunya dalam penyusunan laporan akhir
ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu saya mengucapkan terima
kasih kepada:
1. Dr. Maftukin, M. Ag. selaku Rektor IAIN Tulungagung
2. H. Dede Nurohmah, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Tulungagung
3. Dr. Mohamad Aswad, S.Ag., MA selaku Dosen Pembimbing Lapangan
PPL BPJS Ketenagakerjaan KCP Tulungagung
4. Bapak Supardi Prayitno selaku Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan KCP
Tulungagung
5. Ibu Riessa Roseline selaku Dosen Pamong PPL BPJS Ketenagakerjaan
KCP Tulungagung
6. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan laporan akhir
hasil Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini.
Penulis menyadari bahwa laporan akhir hasil Praktik Pengalaman Lapangan
(PPL) ini masih jauh dari sempura. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik
dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun demi lebih sempurnanya
laporan penelitian yang akan datang.
iv
Semoga dengan terselesaikannya laporan akhir hasil Praktik Pengalaman
Lapangan (PPL) ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para
pembaca pada umumnya.
Tulungagung, 07 Februari 2020
Penyusun
v
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................... i
HALAMAN PENGESAHAN ..................................................................... ii
KATA PENGANTAR ................................................................................. iii
DAFTAR ISI ............................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN
A. Dasar Pemikiran ............................................................................... 1
B. Tujuan Pembahasan .......................................................................... 2
C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan ....................................................... 3
BAB II PELAKSANAAN PRAKTIK
A. Profil Lembaga ................................................................................. 4
B. Pelaksanaan Praktik .......................................................................... 5
C. Permasalahan di Lapangan................................................................ 6
D. Tanggapan dari Pihak Lembaga Tempat Praktik ............................... 6
BAB III PEMBAHASAN
A. Regulasi Program BPJS Ketenagakerjaan ......................................... 9
B. Tingkat Kesadaran Tenaga Kerja Terhadap BPJS Ketenagakerjaan .. 17
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan ...................................................................................... 22
B. Saran ................................................................................................ 22
DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Dasar Pemikiran
Pada dasarnya jaminan sosial adalah perlindungan yang diberikan oleh
masyarakat bagi anggota-anggotanya untuk resiko-resiko atau peristiwa
tertentu dengan tujuan sejauh mungkin untuk menghindari peristiwa-peristiwa
tersebut yang dapat mengakibatkan hilang atau turunnya sebagian besar
penghasilan dan untuk memberikan pelayanan medis dan atau jaminan
keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari peristiwa tersebut serta jaminan
untuk tunjangan keluarga dan anak.1 Namun kenyataannya belum seluruh
warga negara khususnya tenaga kerja mendapatkan akses jaminan sosial
nasional tersebut
Seperti diketahui bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu
melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk
memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.2
Salah satu badan hukum yang menjamin perlindung pada pekerja dan
keluarganya adalah BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan
merupakan sebuah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di
mana merupakan badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-
Undang Nomor 24 tahun 2011 yang bertanggungjawab kepada presiden dan
berfungsi menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan
Hari Tua, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun di mana sesuai dalam
ketentuan undang-undang SJSN bagi seluruh pekerja di Indonesia. Dalam
perlindungan tenaga kerja dijelaskan bahwa setiap tenaga kerja berhak
mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan jiwa dan raga juga serta
1 Zaeni Asyhadie, Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia, (Mataram :
Rajawali Pers, 2007), hal. 33
2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Bab I pasal 1 ayat 2
2
kesusilaan, pemeliharaan moril kerja dan perlakuan yang sesuai martabat
manusia dan moral agama.3
B. Tujuan dan Kegunaan
1) Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan laporan ini adalah agar dapat
membantu memberikan gambaran dan pengetahuan mengenai seberapa
sadar masyarakat khususnya tenaga kerja terkait regulasi program BPJS
Ketenagakerjaan serta memberikan gambaran pada para karyawan
khususnya bagian kepesertaan dalam merancang strategi marketing untuk
menarik minat para tenaga kerja.
2) Kegunaan
a. Kegunaan secara akademik
1. Sebagai hasil temuan studi diharapkan dapat menambah wawasan
dan pengetahuan bagi penulis serta lebih menambah ilmu yang telah
didapatkan dibangku kuliah.
2. Dapat menambah khazanah keilmuan di IAIN Tulungagung.
3. Sebagai referensi atau perbandingan antara ilmu yang didapatkan di
bangku kuliah dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.
b. Kegunaan bagi masyarakat
Sebagai informasi dan bahan penambahan wawasan mengenai
regulasi program BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi tenaga kerja
dan sebagai bentuk sosialisasi bagi masyarakat.
c. Kegunaan secara praktisi
Temuan studi ini diharapkan dapat menjadi evaluasi atau sebagai
bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan motivasi kerja pegawai
secara keseluruhan dengan meningkatkan semangat kerja yang tinggi
untuk mendapatkan data yang akurat seperti yang diharapkan.
3 Undang-undang Nomor 14 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Kerja
3
C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Adapun waktu pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) jurusan
Ekonomi Syariah dimulai pada tanggal 07 Januari sampai 07 Februari 2020.
Dan lokasi pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah Kantor
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor
Cabang Perintis Tulungagung yang beralamatkan di Jl. Mayor Sujadi Timur
Nomor 17, Ds. Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, Jawa
Timur.
4
BAB II
PELAKSANAAN PRAKTIK
A. Profil Lembaga
Kantor BPJS Ketenagakerjaan KCP Tulungagung terletak di Jl. Mayor
Sujadi Timur Nomor 17, Ds. Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kab.
Tulungagung, Jawa Timur. BPJS Ketenagakerjaan KCP Tulungagung
merupakan anak cabang dari BPJS Ketenagakerjaan cabang Blitar dan telah
berdiri sejak 2013 di kabupaten Tulungagung. Terkait dengan
kepemimpinannya, pada tahun 2013 KCP Tulungagung masih dibantu oleh
pihak cabang Blitar. Kemudian pada tahun 2014 mulai dipimpin oleh KKCP
(Kepala Kantor Cabang Perintis) yaitu pak Hendro. Setelah kepemimpinan
pak Hendro, pada tahun 2016 terjadi pergantian kepemimpinan dari pak
Hendro menjadi pak Bambang. Lalu pada tahun 2017 kepemimpinan dari pak
Bambang menjadi pak Edi Suryono. Kemudian setelah satu tahun
kepemimpinan dari pak Edi Suryono, kepemimpinan BPJS Ketenagakerjaan
KCP Tulungagung mengalami kekosongan kurang lebih satu tahun. Sampai
pada akhir tahun 2018 kepemimpinan KCP Tulungagung dipimpin oleh pak
Supardi Prayitno hingga sekarang.
Visi BPJS Ketenagakerjaan : Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial kebanggaan bangsa, yang amanah, bertatakelola baik serta unggul
dalam operasional dan pelayanan
Misi BPJS Ketenagakerjaan : Melalui program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk
1) Melindungi dan menyejahterakan pekerja dan keluarganya
2) Meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja
3) Mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian nasional
5
Struktur organisasi BPJS Ketenagakerjaan KCP Tulungagung
Daftar pegawai BPJS Ketenagakerjaan KCP Tulungagung
No Nama Jabatan
1. Supardi Prayitno Kepala Kantor Cabang Perintis
2. Sugiarto Wibowo AR (Account Representatif) Perintis
3. Riessa Roseline Penata Madya Pelayanan dan Umum
4. Sarah Aninidha Penata Madya Keuangan dan Teknologi Informasi
5. Mahesa Reyhan Prayoga Calon Karyawan
6. Adimas Bani Saksono Calon Karyawan
B. Pelaksanaan Praktik
Dalam pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) KCP Tulungagung dimulai pada
tanggal 07 Januari sampai 07 Februari 2020. Para pegawai datang sebelum
pukul 07.30 dikarenakan pada pukul 07.30 akan dilakukan brifing pagi dan
biasanya pulang 17.00 bankan ada yang pulang lebih dari pukul jam 22.00
karena harus menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Para pegawai
KKCP (Kepala Kantor
Cabang Perintis)
PMPU (Penata
Madya Pelayanan
dan Umum)
PMKTI (Penata
Madya Keuangan dan
Teknologi Informasi)
AR (Account
Representatif)
Perintis
Calon
Karyawan
Calon
Karyawan
6
melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan wewenang mereka masing-
masing.
C. Permasalahan di Lapangan
Dari banyaknya permasalahan operasional maupun teknis yang ada di
BPJS Ketenagakerjaan KCP Tulungagung ada permasalahan masalah yang
cukup menarik bagi saya yaitu mengenai tingkat kesadaran tenaga kerja
terhadap regulasi program BPJS Ketenagakerjaan khususnya di KCP
Tulungagung dan kendala yang sering dialami dalam menyelesaikan masalah
tenaga kerja khususnya para tenaga kerja yang terkesan menolak untuk
mendaftarkan diri atau usahanya ke BPJS Ketenagakerjaan
D. Tanggapan dari Pihak Lembaga Tempat Praktik
Berbicara mengenai BPJS Ketenagakerjaan, perlu diketahui bahwa BPJS
Ketenagakerjaan ini dulunya bernama Jamsostek dari perusahaan BUMN
bernama PT Jamsostek. BPJS Ketenagakerjaan ini bertugas memberikan
jaminan perlindungan pada para tenaga kerja melalui 4 programnya, yaitu
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari
Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).
Perbedaan dari BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan salah
satunya terletak pada cangkupan kepesertaannya. Jika cangkupan kepesertaan
BPJS Kesehatan adalah untuk seluruh penduduk, sedangkan cangkupan
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan adalah untuk seluruh pekerja.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran tenaga kerja
terhadap BPJS Ketenagakerjaan, yaitu
1) Sumber Daya Manusia (SDM)
Semakin teredukasinya suatu masyarakat maka mereka akan semakin
sadar dengan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. Sebaliknya, semakin
7
rendah edukasi dari suatu masyarakat maka akan rendah pula kesadaran
mereka terhadap manfaat BPJS Ketenagakerjaan.
2) Regulasi
Regulasi di sini merupakan cara terampuh untuk kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan. Hal ini dikarenakan semakin sadarnya suatu perusahaan
terhadap manfaat BPJS Ketenagakerjaan maka perusahaan tersebut akan
mendaftarkan para pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan. Namun hal
tersebut tidak menjamin semua orang dari perusahaan tersebut tau ataupun
paham dengan BPJS Ketenagakerjaan dan juga manfaatnya karena banyak
yang menganggap ketika mereka sudah bekerja di perusahaan tersebut dan
terjadi apa-apa seperti kecelakaan kerja maka mereka akan mendapatkan
jaminan.
Selain itu, banyak masyarakat khususnya tenaga kerja masih banyak yang
beranggapan bahwa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan itu sama dan
beranggapan pula bahwa “untuk apa ikut BPJS Ketenagakerjaan lagipula
nggak mungkinlah kalau aku bakal kecelakaan pas kerja”. Sehingga banyak
para tenaga kerja khususnya BPU (Bukan Penerima Upah) yang ada di desa-
desa yang usahanya bisa dikatakan besar dan memiliki banyak karyawan
belum mengikuti BPJS Ketenagakerjaan. Jadi untuk tingkat kesadaran tenaga
kerja terhadap BPJS Ketenagakerjaan dari pihak kita (BPJS KCP
Tulungagung) belum bisa menyimpulkan karena dari bagian kepesertaan
KCP Tulungagung sendiri masih kekurangan personil.
Terkait dengan penyelesaian masalah tenaga kerja yang terkesan menolak
untuk mendaftarkan diri atau usahanya ke BPJS Ketenagakerjaan adalah
sebenarnya penyebutannya bukan menolak tapi belum merespon. Jadi
sebelumnya kita memberikan SPP (Surat Pemberitahuan Pendaftaran) 1 pada
si tenaga kerja atau pemilik usaha kita dan dijelaskan terkait dengan program
dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Lalu setelah seminggu dari pemberian
SPP 1 ke tenaga kerja atau pemilik usaha, dari bagian kepesertaan menelpon
tenaga kerja atau pemilik usaha untuk mengkonfirmasi terkait dengan SPP 1.
Jika masih belum ada konfirmasi, kita akan memberi SPP 2. Untuk usaha
8
yang sudah memiliki izin usaha dan sudah menerima SPP 2 lalu dari
pihaknya tidak menggubris maka akan lanjut ke jalur hukum yaitu ke
kejaksaan.
9
BAB III
PEMBAHASAN
A. Regulasi Program BPJS Ketenagakerjaan
Setiap masyarakat atau warga negara Indonesia memiliki hak untuk
mendapatkan kesehatan dan kesejahteraan yang baik untuk dirinya maupun
keluarganya. Hal ini tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28H “Setiap orang
berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh peayanan
kesehatan. Setiap orang berhak mendapat mendapat kemudahan dan
perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama
guna mencapai persamaan dan keadilan. Setiap orang berhak atas jaminan
sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai
manusian yang bermartabat. Setian orang berhak mempunyai hak milik
pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-
wenang oleh siapapun”.4
Program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu tanggung
jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi
kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara.
Indonesia seperti negara berkembang lainnya, mengembangakan program
jaminan sosial berdasarkan funded social security yaitu jaminan sosial yang
didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor
formal.5
Salah satu upaya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja yang
diberikan oleh pemerintah adalah dengan dilindunginya para tenaga kerja
Indonesia, sehingga pemerintah melahirkan produk hukum berupa Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
4 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Tentang Hak Asasi Manusia
5 http://bpjsketenagakerjaan.go.id
10
(BPJS). Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk para tenaga
kerja adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan
melalui Undang-Undang No. 24 tahun 2011.
BPJS Ketenagakerjaan merupakan sebuah Badan Penyelenggara Jaminan
Ketenagakerjaan di mana merupakan badan hukum publik yang dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang bertanggung jawab
kepada presiden dan berfungsi menyelenggarakan program Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP),
Jaminan Kematian (JKm) di mana sesuai dalam ketentuan Undang-Undang
SJSN bagi seluruh pekerja di Indonesia. Dalam perlindungan tenaga kerja
dijelaskan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas
keselamatan, kesehatan jiwa dan raga serta kesusilaan, pemeliharaan moril
kerja dan perlakuan yang sesuai martabat manusia dan moral agama.6
Program-program yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial adalah:
1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian pasal 1 bahwa
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) merupakan manfaat berupa uang tunai
atau pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta saat mengalami
kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja
termasuk kecelakaan yang terjadi pada saat perjalanan dari rumah menuju
tempat kerja atau sebaliknya.7 Di dalam kepesertaan pemberi kerja selain
penyelenggara negara dan setiap orang yang bekerja wajib mendaftarkan
dirinya dan pekerjaan sebagai peserta dalam program JKK kepada BPJS
6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Kerja
7 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian pasal 1
11
Ketenagakerjaan sesuai dengan perundang-undangan yang ada.8 Dimana
peserta pada program JKK terdiri dari peserta penerima upah yang bekerja
pada pemberi kerja yang meliputi pekerja pada perusahaan, pekerja pada
perseorangan dan orang asing yang bekerja di Indonesia dalam waktu 6
bulan dan peserta bukan penerima upah sebagaimana yang dimaksud pada
pasal 1 meliputi pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri serta
pekerja yang bukan menerima upah.9
Ada beberapa penambahan manfaat dalam program Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) BPJS
Ketenagakerjaan setelah presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan
Pemerintah Nomor 82 tahun 2019 tentang perubahan atas PP 44 Tahun
2015, tentang penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian. Berikut Manfaat dari Jaminan Kecelakaan Kerja
adalah
a. Biaya pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan, ketentuan
biaya yang diberikan maksimal 1 tahun dengan biaya paling
banyak Rp20.000.000
b. Santunan berupa uang meliputi
1. Biaya pengangkutan
a) Angkutan darat, danau, sungai naik jadi maksimal
Rp5.000.000
b) Angkutan laut maksimal Rp2.000.000
c) Angkutan udara maksimal Rp10.000.000
2. Santunan sementara tidak mampu bekerja
8 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian pasal 4
9 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian pasal 5
12
3. Santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi,
dan cacat total tetap
4. Santunan kematian dan biaya pemakaman sebesar
Rp10.000.000
5. Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila
meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan
kerja atau penyakit akibat kerja sebesar Rp12.000.000
6. Biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthose)
dan atau alat pengganti (prothese)
7. Beasiswa pendidikan bagi anak dari peserta yang
meninggal dunia atau cacat total akibat kecelakaan kerja
atau meninggal dunia kepesertaan aktif dengan masa iuran
minimal 3 tahun
a) TK sampai SD (sederajat) sebesar
Rp1.500.000/tahun/anak maksimal selama 8 tahun
b) SLTP (sederajat) sebesar Rp2.000.000/tahun/anak
maksimal selama 3 tahun
c) SLTA (sederajat) sebesar Rp3.000.000/tahun/anak
maksimal selama 3 tahun
d) Pendidikan tertinggi (maksimal strata 1 atau
pelatihan) sebesar Rp12.000.000/tahun/anak
maksimal selama 5 tahun10
2) Jaminan Kematian (JKm)
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian pasal 1 bahwa jaminan kematian adalah manfaat uang tunai
10 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 44 Tahun 2015 Tntang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian pasal 25
13
yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan
akibat kecelakaan kerja.11 Menurut pasal 4 peserta terdiri dari setiap
pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang yang bekerja
wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta dalam program
JKK dan JKm kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.12
Ada beberapa penambahan manfaat dalam program Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) BPJS
Ketenagakerjaan setelah presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan
Pemerintah Nomor 82 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan
Pemerintah 44 Tahun 2015, tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Berikut Manfaat dari Jaminan
Kematian adalah
a. Santunan sekaligus sebesar Rp 20.000.000 diberikan kepada ahli
waris peserta
b. Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp12.000.000
diberikan kepada ahli waris peserta
c. Biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000 diberikan kepada ahli
waris peserta. Jika peserta tidak memiliki ahli waris maka biaya
pemakaman diberikan pada pihak yang mengurus pemakaman
d. Beasiswa pendidikan bagi anak dari peserta dengan minimal masa
iuran 3 tahun yang diberikan pada 2 anak peserta yang diberikan
berkala setiap tahunnya sesuai dengan tingkat pendidikan anak dari
peserta13
11 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Pasal 1
12 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Pasal 4
13 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor
44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian pasal 34
14
3) Jaminan Hari Tua (JHT)
Penyelenggaraan program jaminan pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan
sesuai dengan UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) pasal 6 ayat (2). Sebagaimana telah diatur dalam
Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 7
Tahun 2015 pasal 1 bahwa jaminan hari tua adalah manfaat uang tunai
yang dibayarkan sekaligus atau dibayarkan sampai batas tertentu sesuai
peraturan pemerintah. Prinsip dari JHT adalah tabungan untuk bekal hari
tua di mana merupakan akumulasi iuran + hasil pengembangan, yang
dapat diberikan secara sekaligus ataupun berkala. Jaminan hari tua dapat
dibayarkan kepada tenaga kerja apabila
a. Telah mencapai usia pensiun yaitu 56 tahun
b. Mengalami total cacat total untuk selama-lamanya
c. Meninggal dunia
d. Mengundurkan diri dan terkena PHK
e. Meninggalkan Negara Republik Indonesia untuk selama-lamanya
(pindah kewarganegaraan untuk WNI dan kembali ke negara asal
untuk WNA)
Manfaat JHT sebelum mencapai usia 56 tahun dapat diambil sebagian
jika mencapai kepesertaan 10 tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Diambil maksimal 10% dari total saldo sebagai persiapan usia
pensiun
b. Dimbil maksimal 30% dari total saldo untuk uang perumahan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015, tenaga kerja
yang menjadi PNS, TNI/ Polri tidak bisa mengajukan klaim dan peserta
15
yang mengalami PHK dan resign dengan masa tunggu 1 bulan (dalam
proses revisi PP).14
4) Jaminan Pensiun (JP)
Penyelenggaraan program jaminan pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan
sesuai dengan UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) pasal 6 ayat (2). Sebagaimana telah diatur dalam
Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015 pasal 1 bahwa
Jaminan Pensiun merupakan jaminan sosial yang bertujuan untuk
mempertahankan derajat kehidupan peserta atau ahli warisnya agar tetap
hidup dengan layak dengan memberikan sebuah penghasilan setelah
peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total maupun
meninggal.15 Menurut pasal 2 peserta terdiri dari pekerja yang bekerja
pada pemberi kerja penyelenggara negara dan pekerja yang bekerja pada
pemberi kerja selain penyelenggara negara. Ketentuan mengenai pekerja
yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara sudah diatur
dengan peraturan pemerintah, sedangkan kepesertaan pekerja yang bekerja
kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan
seluruh pekerjaannya kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai peserta sesuai
penahapan kepesertaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.16
Kepesertaan program jaminan pensiun berlaku ketika pekerja sudah
terdaftar dan iuran pertama sudah dibayarkan kepada BPJS
Ketenagakerjaan. Selain itu pekerja yang didaftarkan oleh pemberi kerja
yang mempunyai usia paling banyak sebelum memasuki usia pensiun.
Usia pensiun untuk pertama kali ditetapkan 56 tahun dan mulai tanggal 1
Januari 2019 usia pensiun menjadi 57 tahun dan setiap 3 tahun berikutnya
14 http://bpjsketenagakerjaan.go.id
15 Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Nomor,
Sertifikat, Perubahan Data Kepesertaan dan Pembayaran Iuran Program Jaminan Pensiun Pasal 1
16 Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Nomor,
Sertifikat, Perubahan Data Kepesertaan dan Pembayaran Iuran Program Jaminan Pensiun Pasal 2
16
usia pensiun ditambah 1 athun sampai mencapai usia 65 tahun.17 Dalam
hal ini pemberi kerja harus mendaftarkan dirinya kepada BPJS
Ketenagakerjaan dan pekerja wajib memberitahukan kepesertaannya
kepada pemberi kerja tempat kerja baru dengan menunjukkan kartu peserta
BPJS Ketenagakerjaan yang akan diteruskan kepesertaannya.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015, jaminan pensiun
memiiki 2 manfaat, yaitu18
1) Manfaat berkala
a. masa iuran minimal selama 15 tahun
b. manfaat minimum Rp300.000 (disesuaikan kenaikannya
setuap tahun)
c. manfaat maksimum Rp3.600.000 (disesuaikan kenaikannya
setiap tahun)
formula manfaat = 1% x Masa iuran (dibagi 12 bulan) X Rata-rata
Upah Tertimbang
2) Manfaat sekaligus
a. Masa iuran program jaminan pensiun kurang dari 15 tahun
b. Peserta memasuki usia pensiun dan tidak memenuhi masa
iuran minimum 15 tahun
c. Meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dengan
ketentuan memenuhi atau memenuhi masa iuran minimum 15
tahun
d. Peserta mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia,
bilamana:
17 http://bpjsketenagakerjaan.go.id
18 http://bpjsketenagakerjaan.go.id
17
1. Kejadian yang menyebabkan cacat total tetap terjadi setelah
peserta terdaftar dalam program jaminan pensiun kurang
dari 1 bulan
2. Meninggal dunia dengan kepesertaan kurang dari 1 bulan
3. Pemberi kerja dan peserta rutin membayar iuran dengan
density rate kurang dari 80%
Formula manfaat = Akumulasi Iuran + Hasil Pengembangan
B. Tingkat Kesadaran Tenaga Kerja Terhadap BPJS Ketenagakerjaan
Tenaga kerja merupakan salah satu langkah pembangunan ekonomi yang
mempunyai peranan signifikan dalam segala aktivitas nasional khususnya
perekonomian nasional dalam nasional dalam hal peningkatan produktivitas
dan kesejahteraan.19 Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan pasal 1 menyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang
yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa
baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.20
Tenaga sendiri terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.
Menurut Badan Pusat Statistik angkatan kerja adalah
1) Mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan melakukan suatu
pekerjaan dengan memperoleh penghasilan atau keuntungan yang
lamanya bekerja paling sedikit dua hari
2) Mereka selama seminggu sebelum pencacahan tidak melakukan
pekerjaan atau bekerja kurang dari dua hari, tetapi mereka adalah
pekerja tetap pada kantor pemerintah atau swasta yang sedang tidak
masuk kerja karena cuti, sakit, dan mogok, petani-petani yang
mengusahakan tanah pertanian yang tidak bekerja karena seminggu
hujan untuk menggarap sawah dan sebagainya, orang-orang yang
19 Lahu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal.
47
20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1
18
bekerja di bidang keahlian seperti dokter, tukang cukur, tikang pijat,
dalang dan sebagainya.21
Sedangkan bukan angkatan kerja adalah
1) Mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan
pekerjaa, mereka yang pernah bekerja, pada saat menganggur dan
berusaha mendapatkan pekerjaan
2) Mereka yang sedang dibebas tugaskan dan sedang berusaha
mendapatkan pekerjaan
3) Mereka yang bebas tugas dan sedang berusaha untuk mendapatkan
pekerjaan lagi22
Pada dasarnya setiap tenaga kerja memiliki hak atas jaminan perlindungan
dan keselamatan diri dan kepentingan selama hubungan kerja berlangsung
sebagaimana yang telah tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28H “Setiap orang
berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh peayanan
kesehatan. Setiap orang berhak mendapat mendapat kemudahan dan
perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama
guna mencapai persamaan dan keadilan. Setiap orang berhak atas jaminan
sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai
manusian yang bermartabat. Setian orang berhak mempunyai hak milik
pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-
wenang oleh siapapun”.23 Salah satu upaya perlindungan kesehatan dan
keselamatan kerja yang diberikan oleh pemerintah adalah dengan
dilindunginya para tenaga kerja Indonesia, sehingga pemerintah melahirkan
21 Rizki Herdian Zenda dan Suparno, Peranan Sektor Industri Terhadap Penyerapan Tenaga
Kerja di Kota Surabaya, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 2, No. 1, 2017, hal. 373
22 Rizki Herdian Zenda dan Suparno, Peranan Sektor Industri Terhadap Penyerapan Tenaga
Kerja di Kota Surabaya, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 2, No. 1, 2017, hal. 374
23 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Tentang Hak Asasi Manusia
19
produk hukum berupa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Berdasarkan data pada Worldometers mencatat bahwa jumlah penduduk
Indonesia pada tahun 2019 adalah 271.154.718 jiwa. Sedangkan penduduk
dengan kelompok umur 15-64 tahun (usia produktif) adalah 183.360.000
jiwa atau 68,7% dari jumlah penduduk Indonesia.24 Sedangkan dalam data
BPJS Ketenagakerjaan mengatakan bahwa jumlah peserta yang terdaftar baru
mencapai 51 juta jiwa per 06 Mei 2019.25 Dari data tersebut dapat dikatakan
bahwa 27,8% dari penduduk usia produktif telah terdaftar di BPJS
Ketenagakerjaan.
Kendala atau tantang secara umum bagi BPJS Ketenagakerjaan dalam
bidang kepesertaan adalah
1) Faktor pengetahuan dan pendidikan
Sudah tidak dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia memiliki
pengetahuan yang sama antara mereka yang tinggal di perkotaan dan
mereka yang tinggal di perdesaan atau pelosok. Sistem iuran pada BPJS
Ketenagakerjaan akan membawa konsekuensi masyarakat untuk
membiasakan diri akrab dengan budaya menabung. Solusi yang mungkin
dapat dijalankan adalah pemerintah pada tahap awal menyuntikkan dana
lewat APBN yang dikelola oleh BPJS, sebagai pelaksanaan sistem iuran
yang merupakan program pancingan untuk dapat diikuti dengan cara
menabung oleh tenaga kerja.
Selama ini budaya menabung terkait dengan lembaga keuangan semisal
bank hanya dapat dinikmati oleh masyarakat perkotaan dan kelas
menengah, sedangkan masyarakat pelososk negeri belum seluruhnya
mampu mengakses pelayanan publik ini. Untuk itu diperlukan kerja keras
dalam sosialisasi mengenai skema jaminan sosial yang diterapkan. Terkait
dengan program jaminan sosial banyak masyarakat yang tidak paham dan