LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

2020

Perumda BPR BANK MAGELANG Jl. Tidar No. 11 Magelang

Perumda BPR BANK MAGELANG

1

BAB I

PENJELASAN UMUM

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi

menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito dan menyalurkannya kepada masyarakat

dalam bentuk kredit. Sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat, maka

penerapan tata kelola yang baik sudah menjadi suatu keharusan. Otoritas Jasa Keuangan telah

mengeluarkan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank

Perkreditan Rakyat, yang mewajibkan BPR menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keterbukaan (Transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang

material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank

mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah

diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Prinsip

keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia

Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

2. Akuntabilitas (Accountibility) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan

pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank

memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten

dengan corporate values, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan

akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari

masing-masing organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi

perusahaan serta memastikan terdapatnya check and balance dalam pengelolaan Bank.

3. Tanggung Jawab (Responsbility) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.

Sebagai wujud pertanggung jawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank

harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (prudential banking practices) dan mentaati

peraturan perundang-undangan yang berlaku.


2

4. Independensi(Independency) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa

pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak

wajar oleh stakeholders manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta

bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest), dan setiap keputusan berdasarkan

objektifitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

5. Kewajaran (Fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak – hak

stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Bank memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan

dan kewajaran (equal treatment) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan

Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Manajemen Perumda BPR Bank Magelang berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-

prinsip tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa

Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola. Penyampaian transparansi penerapan Tata Kelola

BPR yang merupakan salah satu cakupan dari laporan penerapan Tata Kelola BPR dilakukan

dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan (transparency) sebagaimana dimaksud dalam Pasal

76 POJK Tata Kelola BPR.

Laporan penerapan tata kelola di Perumda BPR Bank Magelang tahun 2020 disusun

mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Penerapan

Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.


3

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1 Nama : Hery Nurjianto

NIK *) : -

Jabatan : Direktur Utama merangkap Direktur Yang

Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Tugas dan Tanggung

Jawab

:

a. Melaksanakan manajemen Perumda BPR Bank Magelang meliputi :

- Menyusun perencanaan

- Pengurusan / pengelolaan

- Pengawasan kegiatan operasional

b. Menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan

Perumda BPR Bank Magelang.

c. Menyusun dan menyampaikan rencana bisnis bank Perumda BPR Bank

Magelang kepada KPM melalui Dewan Pengawas yang meliputi aturan di

bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum

dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan.

d. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan

laporan laba rugi kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.

e. Mengelola Perumda BPR Bank Magelang sesuai dengan kewenangan dan

tanggung jawab.

f. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha Perumda BPR Bank

Magelang di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.


4

g. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat

yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor

ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan,

dan/atau otoritas lainnya.

h. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai.

i. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang

kepegawaian kepada pegawai.

j. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu

kepada Dewan Pengawas.

k. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;

l. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta

kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas

Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang undangan yang

berlaku.

m. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;

n. Mereview aplikasi kredit yang diajukan oleh komite sebelum kredit

dicairkan;

o. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

2 Nama : Taufik Hidayat

NIK *) : -

Jabatan : Direktur

Tugas dan Tanggung

Jawab

:

a. Membantu Direktur Utama dalam pengelolaan dan pengawasan Perumda BPR

Bank Magelang.

b. Menetapkan strategi dan rencana kerja untuk mencapai tujuan dan rencana

tahunan sesuai bidang tugasnya.

c. Mengkoordinasikan aktifitas penghimpunan dana dan penyaluran kredit

dengan baik, aman dan lancar.


5

d. Menjaga keseimbangan penghimpunan dana dibandingkan penyaluran kredit

serta keseimbangan likuiditas secara optimal.

e. Bersama komite kredit menyetujui setiap permohonan kredit yang layak untuk

dibiayai.

f. Merekomendasikan/mengusulkan penyelesaian pinjaman bermasalah melalui

jalur hukum dengan tetap berpedoman pada prinsip cost and benefit.

g. Merumuskan anggaran Perusahaan setelah berkoordinasi dengan Direktur

Utama.

h. Bertanggungjawab secara umum kepada Dewan Pengawas dan secara khusus

kepada Direktur Utama

i. Memberikan pertimbangan manajemen untuk pengambilan keputusan, antara

lain penyelamatan kredit bermasalah.

j. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dalam bidang pemasaran

dan akuntansi, serta melakukan pembinaan, pengendalian terhadap bidang

pemasaran dan akuntansi.

k. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah

memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan

perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.

l. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kpada

seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini

dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

m. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama;

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Pengawas:

1) Telah menyusun Rencana Bisnis Bank Tahun 2020 beserta perubahannya dan telah

mendapat pengesahan dari Pemegang Saham. Penyusunan RBB digunakan sebagai

acuan dalam mengukur kinerja Perumda BPR Bank Magelang dalam satu tahun.

2) Telah menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar dalam OJK untuk audit

laporan keuangan yang berakhir tahun 2020.

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) Termasuk tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris yang belum dilaporkan

dalam laporan penerapan Tata Kelola tahun sebelumnya.


6

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

No Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas

1 Nama : Joko Budiyono

NIK *) : -

Jabatan : Ketua Dewan Pengawas

Tugas dan Tanggung

Jawab

:

a. Melakukan pengawasan terhadap Perumda BPR Bank Magelang.

b. Mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan

pengurusan Perumda BPR Bank Magelang.

c. Melaporkan hasil pengawasan kepada KPM.

d. Menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas paling sedikit 1 (satu) kali dala 3

(tiga) bulan dan dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas.

e. Menyelenggarakan rapat dengan agenda penetapan rencana bisnis Perumda

BPR Bank Magelang paling sedikit 1 (satu) kali dala 1 (satu) tahun.

f. Membuat dan memelihara risalah rapat.

g. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi

dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris,

Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

h. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis dan

menyiapkan agenda rapat Dewan Komisaris.

i. Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam

rapat Dewan Komisaris.

j. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya secara optimal.

2 Nama : -

NIK *) : -

Jabatan : Anggota Dewan Pengawas

Tugas dan Tanggung

Jawab

:


7


3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No Tugas dan Tanggung Jawab Komite

1 Komite Audit : Nihil

Tugas dan Tanggung Jawab: Nihil

2 Komite Pemantau Risiko : Nihil


3 Komite Remunerasi dan Nominasi : Nihil


b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No

Nama

NIK*)

Keahlian**)

Komite ***) Pihak

Independen

(Ya/Tidak)

Audit Pemantau

Risiko

Remunesasi

&

Nominasi

Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil

Rekomendasi kepada Direksi:

1) Agar dalam menjalankan operasional Perumda BPR Bank Magelang Direksi

selalu berpedoman kepada Rencana Bisnis Bank yang telah disetujui oleh

Pemegang Saham dan dilaporkan ke OJK. RBB digunakan sebagai tolak ukur

dalam penilaian kinerja perusahaan dan digunakan sebagai acuan pembuatan RBB

tahun yang akan datang.

2) Agar Penunjukan KAP selalu berpedoman dengan ketentuan dan dalam

pelaksanaan audit maupun pelaporan audit berpedoman pada Perjanjian kerjasama

Dengan Kantor Akuntan Publik.


8


**) Diisi dengan kompetensi dan/atau pengalaman masing-masing anggota komite

sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Komite.

***) Diisi dengan: ketua, anggota, atau tidak menjabat.

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

1 Komite Audit

Program Kerja : Nihil

Realisasi : Nihil

Jumlah Rapat : Nihil

2 Komite Pemantau Risiko


Realisasi : Nihil


3 Komite Remunerasi dan Nominasi


Realisasi : Nihil


*) Jumlah program kerja yang dilaporkan sama dengan Realisasi program kerja.


9

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No

Nama Anggota Direksi

NIK *)

Nominal (Rp)

Persentase

Kepemilikan

(%)

1 Nihil Nihil - -

2 - -


2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No

Nama Anggota Direksi

NIK *)

Sandi

Bank

Lain*)/**)

Nama

Perusahaan

Lain

Persentase

Kepemilikan

(%)

1 Nihil Nihil - - -

2 - - -

*) NIK dan sandi bank lain hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa

Keuangan.

**) Dalam hal perusahaan lain merupakan bank lain, sandi yang dilaporkan sesuai dengan

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan bank perkreditan

rakyat.

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA

DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN

DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No

Nama Anggota

Direksi

NIK *)

Hubungan Keuangan **)

Anggota

Direksi

Lain

Anggota

Dewan

Komisaris

Pemegang

Saham

1 Hery Nurjianto - Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

2 Taufik Hidayat - Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada



10

**) – Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Nama – Hubungan Keuangan”

Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan

penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat

jaminan, contoh “Bapak A – Pinjaman”.

- Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak

pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda

koma (,).

- Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Tidak Ada”.

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No

Nama Anggota

Direksi

NIK *)

Hubungan Keluarga **)

Anggota

Direksi Lain

Anggota

Dewan

Komisaris

Pemegang

Saham

1 Hery Nurjianto - Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

2 Taufik Hidayat - Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada


**) – Dalam hal terdapat hubungan keluarga, diisi dengan “Nama – Hubungan Keluarga”,

Contoh “Bapak A – Saudara Sepupu”.

- Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keluarga dengan lebih dari satu pihak

pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda

koma (,).

- Dalam hal tidak terdapat hubungan keluarga, diisi dengan “Tidak Ada”.

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No

Nama Anggota Dewan

Komisaris

NIK *)

Nominal (Rp)

Persentase

Kepemilikan

(%)

1 Nihil Nihil Nihil Nihil

2



11

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No

Nama Anggota

Dewan Komisaris

NIK *)

Sandi Bank

Lain*)/**)

Nama Perusahaan

Lain

Persentase

Kepemilikan

(%)

1 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil

2

*) NIK dan sandi bank lain hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa

Keuangan.

**) Dalam hal perusahaan lain merupakan bank lain, sandi yang dilaporkan sesuai dengan

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan bank perkreditan

rakyat.

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA

DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN,

ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No

Nama Anggota

Dewan

Komisaris

NIK *)

Hubungan Keuangan **)

Anggota

Dewan

Komisaris

Lain

Anggota

Direksi

Pemegang

Saham

1 Joko Budiyono - Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

2


**) – Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Nama – Hubungan Keuangan”.

Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan

penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat

jaminan, contoh “Bapak A – Pinjaman”.


12

- Dalam hal anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari

satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan

oleh tanda koma (,).

- Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Tidak Ada”.

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No

Nama Anggota

Dewan

Komisaris

NIK *)

Hubungan Keluarga **)

Anggota

Dewan

Komisaris

Lain

Anggota

Direksi

Pemegang

Saham

1 Joko Budiyono - Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

2


**) – Dalam hal terdapat hubungan keluarga, diisi dengan “Nama – Hubungan Keluarga”.

Contoh “Bapak A – Saudara Sepupu”.

- Dalam hal anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keluarga dengan lebih dari

satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan

oleh tanda koma (,).

- Dalam hal tidak terdapat hubungan keluarga, diisi dengan “Tidak Ada”.

F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN

DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan

Berdasarkan RUPS

No

Jenis Remunerasi

(dalam 1 tahun)

Direksi Dewan Komisaris

Jumlah

Orang

Jumlah

Keseluruhan

(Rp)

Jumlah

Orang

Jumlah

Keseluruhan

(Rp)

1 Gaji *) 2 orang 246.229.524,- 1 orang 116.953.200,-

2 Tunjangan 755.458.278,- -

3 Tantiem 129.235.387,- 51.694.159,-

4 Kompensasi - -


13

berbasis saham

5 Remunerasi

lainnya **)

- -

Total 1.130.923.189,- 168.647.359,-

*) Gaji merupakan gaji pokok, tidak termasuk tunjangan yang diterima Direksi dan Dewan

Komisaris serta keluarga.

**) Remunerasi lainnya bagi pengurus BPR dan ditetapkan berdasarkan RUPS dengan

memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing

anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan

RUPS

No Jenis Fasilitas Lain

(dalam 1 tahun)

Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)

Direksi Dewan Komisaris

1 Perumahan - -

2 Transportasi 2 Unit Kendaraan Dinas -

3 Asuransi Kesehatan BPJS Kesehatan -

4 Fasilitas Lainnya *) - -

*) Fasilitas lainnya dapat dirinci dan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing BPR,

misalnya fasilitas komunikasi.

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan *) Perbandingan

(a/b) : 1

Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang

terendah (b) 5,2 : 1

Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji

anggota Direksi yang terendah (b) 1,3 : 1

Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan

gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b) - : 1


14


anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b) 3,9 : 1


Pegawai yang tertinggi (b) 3 : 1

*) Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan

tunjangan dalam 1 (satu) tahun.

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No Tanggal

Rapat

Jumlah

Peserta

Topik/Materi Pembahasan

1 10 Jan 2020 3 orang Evaluasi kinerja Semester 2 tahun 2019

2 29 Mei 2020 3 orang Pengusulan perubahan RBB tahun 2020

3 24 Juli 2020 7 orang Evaluasi kinerja Semester 1 tahun 2020

4 24 Nop 2020 3 orang Pengusulan RBB tahun 2021

5 10 Des 2020 4 orang Penunjukan KAP untuk audit laporan keuangan

tahun 2020

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No

Nama Anggota

Dewan

Komisaris

NIK*)

Frekuensi Kehadiran

Tingkat

Kehadiran

**)

(dalam %)

Fisik Telekonferensi

1 Joko Budiyono - 12 - 240

2

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan

Internal*) (Dalam 1 Tahun)

Jumlah kasus yang dilakukan oleh

Anggota

Direksi

Dewan

Komisaris

Pegawai

Tetap

Pegawai

Tidak Tetap


15

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Total Fraud nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil

Telah Diselesaikan nihil nihil nihil nihil

Dalam proses penyelesaian**) nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil

Belum diupayakan

penyelesaiannya***) nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil

Telah ditindaklanjuti melalui

proses hukum

nihil

nihil

nihil

nihil

*) BPR harus menjelaskan lebih lanjut mengenai upaya penyelesaian penyimpangan internal

oleh BPR. Dalam hal terdapat penyimpangan internal yang belum diupayakan

penyelesaiannya, dapat dijelaskan upaya penelitian yang telah dilakukan.

**) Termasuk penyimpangan internal yang belum diselesaikan sebelumnya sampai dengan

tahun laporan.

***) Merupakan penyimpangan internal yang masih dalam proses penelitian.

J. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum Jumlah (Satuan)

Perdata Pidana

Telah selesai (telah mempunyai kekuatan

hukum yang tetap) nihil nihil

Dalam proses penyelesaian 2 nihil

Total 2 nihil

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No

Nama dan Jabatan

Pihak yang

Memiliki Benturan

Kepentingan

Nama dan

Jabatan

Pengambil

Keputusan

Jenis

Transaksi

Nilai

Transaksi

(Juta

Rupiah)

Keterangan

- Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil

( ini digunakan posisi laporan tahun 2020)


16

No

Pihak yang Memiliki

Benturan Kepentingan Pengambil Keputusan

Jenis

Transaksi

Nilai

Transaksi

(Jutaan

Rupiah)

Keterangan

**) Nama Jabatan NIK*) Nama Jabatan NIK*)

( ini digunakan posisi laporan tahun 2021 dan seterusnya)


**) Keterangan diisi dengan:

- Kesesuaian dan/atau ketidaksesuaian transaksi dengan ketentuan intern; dan

- Menjelaskan keterkaitan antara pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan

pengambil keputusan.

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

No Tanggal

Pelaksanaan

Jenis Kegiatan

(Sosial/Politik) Penjelasan Kegiatan Penerima Dana Jumlah (Rp)

1 09/01/2020 Sosial Peluncuran Program Moncer Serius Forum BUMD 10.000.000

2 16/01/2020 Sosial Bantuan Acara Gelar siswa kelas XII Puspawarna

Nusantara SMKN 3 Magelang 2.500.000

3 29/01/2020 Sosial Pemenang Duta Wisata Juara II Putri Ade Irma Agustina 400.000

4 10/02/2020 Sosial Bantuan Komite Penanggulanagan AIDS KPA Kota Magelang 3.500.000

5 18/02/2020 Sosial Bantuan HUT Mtsn Kota Magelang MtsN Kota Magelang 2.000.000

6 30/03/2020 Sosial Bantuan HUT Muslimat NU ke 74 PC Muslimat NU Kota Magelang 5.000.000

7 14/04/2020 Sosial Bantuan antisipasi penyebaran Covid 19 Forum TJSLP Kota Magelang 10.000.000

8 22/04/2020 Sosial Bantuan Gugus Tugas Penanganan Covid 19 Perbamida Pusat 3.000.000

9 20/05/2020 Sosial Bantuan Kegiatan Ramadhan Lazis Jateng Cab Magelang 2.500.000

10 23/06/2020 Sosial Bantuan kegiatan Lansia di Kelurahan Wates Pos Lansia Lestari 2.400.000


17

11 30/07/2020 Sosial Bantuan pembelian hewan qurban Pemerintah Kota Magelang 9.000.000

12 03/09/2020 Sosial Bantuan kegiatan seminar online Universitas Tidar 6.500.000

13 16/09/2020 Sosial Bantuan tambahan modal UMKM Bp Budiyanto 2.000.000

14

Bantuan tambahan modal UMKM Ibu Aprilia Sunarti 4.000.000

15 09/10/2020 Sosial Bantuan acara semarak khitan 2020 Lazis Jateng Cab Magelang 15.000.000

16 12/10/2020 Sosial Bantuan CSR Simpel Siswa/I SMP Kota Magelang 10.000.000

17 27/10/2020 Sosial Bantuan pembelian perlengkapan kesenian

topeng ireng

RW X Kel Rejowinangun Utara

Magelang 2.500.000

18

Sosial Bantuan tambahan modal UMKM Omah

Tawon RW XII Kel Wates Magelang 2.500.000

19

Sosial Bantuan dana tari kreasi baru Gedrukan Kp. Malanggaten Rejowinangun

Utara 2.500.000

20 24/11/2020 Sosial Bantuan Dana pedagang bakso Bp Didik Wahyudi 2.000.000

21

Sosial Bantuan pembelian peralatan rumah anggur RW VI Kel Cacaban 4.000.000

22

Sosial Bantuan pembelian perlengkapan kesenian

warok bocah Kel. Cacaban 3.000.000

23

Sosial Bantuan pembelian seragam senam lansia Kel Jurangombo Selatan 5.000.000

24

Sosial Bantuan tambahan modal UMKM Ibu Budi Kel Rejowinangun utara 2.000.000

25 22/12/2020 Sosial Bantuan tambahan modal UMKM Bp Edi Rejowinangun Utara 1.000.000

26

Sosial Bantuan tambahan modal UMKM budidaya

lele Ibu Yohan Kedungsari 2.000.000

27

Sosial Bantuan Seragam Grup Rebana Nur Jannah Kel Kedungsari 4.000.000

28

Sosial Bantuan dana perbaikan lap volly RW 1 Kel Panjang 2.000.000

29

Sosial Bantuan dana perbaikan lap volly RW3 Kel Kramat 2.000.000

30

Sosial Bantuan pembelian seragam senam sasana

melati RW 3 Kel Kramat Utara 2.000.000

31

Sosial Bantuan tambahan modal UMKM Ibu Tri Meiyani Panjang 2.000.000

32

Sosial Bantuan pengecatan tembok taman RW 5 Kel Jurangombo Utara 2.000.000


18

M. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT)

Rekap Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Sebelum Ketentuan Manajemen Risiko Berlaku Secara Efektif

No

Faktor Penilaian

Penilaian (rata-

rata)

Penilaian (dikalikan

bobot) Bobot BPR

Total

Penilaian S P H S(50) P(40) H(10)

Jumlah B

1 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi 1,17 2,13 2,40 0,59 0,85 0,24 1,68 20,00% 0,37

2 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris 1,78 1,88 4,00 0,89 0,75 0,40 2,04 15,00% 0,34

3 Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite - - - - - - - 0,00% -

4 Penanganan benturan kepentingan 3,00 3,00 3,00 1,50 1,20 0,30 3,00 10,00% 0,33

5 Penerapan fungsi kepatuhan 2,40 2,60 2,00 1,20 1,04 0,20 2,44 10,00% 0,27

6 Penerapan fungsi audit intern 2,20 2,00 1,75 1,10 0,80 0,18 2,08 10,00% 0,23

7 Penerapan fungsi audit ekstern 2,00 1,00 1,50 1,00 0,40 0,15 1,55 2,50% 0,04

8 Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern

- - - - 0,00% -

9 Batas maksimum pemberian kredit 3,00 2,50 1,50 1,50 1,00 0,15 2,65 7,50% 0,22

10 Rencana bisnis 2,33 2,00 1,00 1,17 0,80 0,10 2,07 7,50% 0,17

11 Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta pelaporan intenal 2,00 1,25 2,00 1,00 0,50 0,20 1,70 7,50% 0,14

Nilai Komposit

2,11

Peringkat Komposit

Baik


19

BAB III

KESIMPULAN UMUM HASIL PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : PERUMDA BPR BANK MAGELANG

Posisi : 31 Desember 2020

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola

Nilai Komposit Peringkat Komposit

2,11 Baik

Analisis

1. Jumlah anggota Direksi 2 orang dan Direktur Utama merangkap sebagai Direktur

Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

2. Direksi telah mengirimkan pendidikan dan pelatihan karyawan untuk meningkatkan

pengetahuan perbankan namun pelatihan tersebut belum dilakukan secara

berkelanjutan.

3. Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Jumlah Dewan Pengawas minimal 2 orang dan

maksimal sesuai jumlah anggota Direksi. Namun sampai dengan 31 Desember 2020

jumlah anggota Dewan Pengawas masih 1 orang sebagai Ketua Dewan Pengawas dan

belum ada anggota Dewan Pengawas.

4. Hasil Rapat Dewan Pengawas belum sepenuhnya dituangkan dalam risalah rapat dan

sebagian belum terdokumentasi dengan baik dan jelas.

5. Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko belum seluruhnya melakukan

pengkinian kebijakan dan ketentuan intern bank.

6. Perumda BPR Bank Magelang belum memiliki program rekrutmen dan

pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern bank.

7. Perumda BPR Bank Magelang telah menyusun Rencana Bisnis Bank tahunan

termasuk rencana penyelesaian permasalahan bank, namun dalam penyusunan RBB

tersebut belum menggambarkan rencana strategis bisnis jangka panjang.


20

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola Perumda BPR Bank Magelang Tahun 2020 telah

disusun sesuai dengan ketentuan .

Magelang, 20 Mei 2021

PERUMDA BPR BANK MAGELANG

Dewan Pengawas Direksi

Drs. Joko Budiyono, MM Ir. Hery Nurjianto, MM

Ketua Direktur Utama/Direktur Kepatuhan

8. Pembentukan Fungsi audit telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh

Otoritas Jasa Keuangan. Fungsi Audit yang dibentuk melaksanakan tugas dan

tanggung jawabnya yakni membantu Dewan Pengawas dalam melakukan

pengawasan Perumda BPR Bank Magelang.

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Documents