Jurnal Teknik Sipil ISSN 2302-0253 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 12 Pages pp. 12- 23 Volume 1, No. 2, November 2012 - 12 PEMAHAMAN DAN PENERAPAN TATA KELOLA PROYEK OLEH PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) (STUDI KASUS PADA BIDANG IRIGASI, RAWA, DAN PANTAI DINAS PENGAIRAN ACEH) Muttaqin 1 , Mubarak 2 , Teuku Hamdani 2 1) Magister Teknik Sipil Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2) Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala Abstract: Management of construction projects in the fields of Irrigation, Wetlands, and Coastal implemented by the Technical Activities Executive Officer (PPTK). As one of the units of implementing section. PPTK required to have a good knowledge , skills, and professional. Understanding of project governance is needed so that the desired project objectives can be achieved. This study aims to find out factors/variables PPTK extent of understanding of the project governance refers to the Construction Management Body Of Knowledge (CMBOK). The study was conducted on PPTK in the Field Irrigation, Wetlands, and Coastal at Irrigation Department of Aceh Government . The strategy used in this research is a case study. The research instruments were questionnaires and interviews. The results of this study indicate implementation of project governance in the field of Irrigation, Wetlands, and Coastal average of 83, 95% of the indicators of understanding has been well understood and implementation constraints of project governance showed an average of 16, 05% there are still some obstacles in several indicators. The lowest percentage in the understanding of project governance faced by PPTK on activity indicators are on aspects of conflict resolution that is 63.63% . Keywords: PPTK, Governance, Project, Construction management Abstrak: Pengelolaan proyek konstruksi pada Bidang Irigasi, Rawa, dan Pantai dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Sebagai salah satu unit pelaksana bagian, PPTK dituntut untuk memiliki pengetahuan (knowledge), keahlian (skill ), dan profesional (attitude) yang baik. Pemahaman tata kelola proyek diperlukan agar sasaran proyek yang diinginkan dapat tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor/variabel-variabel sejauh mana tingkat pemahaman PPTK terhadap tata kelola proyek merujuk pada Construction Management Body Of Knowledge (CMBOK). Kajian ini dilaksanakan terhadap PPTK di Bidang Irigasi, Rawa, dan Pantai pada Dinas Pengairan Pemerintah Aceh. Strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Adapun instrumen penelitian adalah kuisioner dan wawancara langsung. Hasil Penelitian ini menunjukkan penerapan tata kelola proyek pada bidang Irigasi, Rawa, dan Pantai rata-rata 83, 95% indikator pemahaman telah dipahami dengan baik dan kendala penerapan tata kelola proyek menunjukkan rata- rata 16, 05% masih terdapat sejumlah kendala dibeberapa indikator. Persentase yang terendah dalam pemahaman tata kelola proyek yang dihadapi oleh PPTK terhadap indikator kegiatan terdapat pada aspek penyelesaian konflik yaitu 63,63% Kata Kunci : PPTK, tata kelola, proyek, manajemen konstruksi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Jurnal Teknik Sipil ISSN 2302-0253
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 12 Pages pp. 12- 23
Volume 1, No. 2, November 2012 - 12
PEMAHAMAN DAN PENERAPAN TATA KELOLA PROYEK
OLEH PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
(STUDI KASUS PADA BIDANG IRIGASI, RAWA, DAN
PANTAI DINAS PENGAIRAN ACEH)
Muttaqin1, Mubarak
2, Teuku Hamdani
2
1) Magister Teknik Sipil Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
2) Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala
Abstract: Management of construction projects in the fields of Irrigation, Wetlands, and Coastal implemented by the Technical Activities Executive Officer (PPTK). As one of the units of implementing section. PPTK required to have a good knowledge , skills, and professional. Understanding of project governance is needed so that the desired project objectives can be achieved. This study aims to find out factors/variables PPTK extent of understanding of the project governance refers to the Construction Management Body Of Knowledge (CMBOK). The study was conducted on PPTK in the Field Irrigation, Wetlands, and Coastal at Irrigation Department of Aceh Government . The strategy used in this research is a case study. The research instruments were questionnaires and interviews. The results of this study indicate implementation of project governance in the field of Irrigation, Wetlands, and Coastal average of 83, 95% of the indicators of understanding has been well understood and implementation constraints of project governance showed an average of 16, 05% there are still some obstacles in several indicators. The lowest percentage in the understanding of project governance faced by PPTK on activity indicators are on aspects of conflict resolution that is 63.63% .
Keywords: PPTK, Governance, Project, Construction management
Abstrak: Pengelolaan proyek konstruksi pada Bidang Irigasi, Rawa, dan Pantai dilaksanakan oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Sebagai salah satu unit pelaksana bagian, PPTK dituntut
untuk memiliki pengetahuan (knowledge), keahlian (skill), dan profesional (attitude) yang baik.
Pemahaman tata kelola proyek diperlukan agar sasaran proyek yang diinginkan dapat tercapai.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor/variabel-variabel sejauh mana tingkat
pemahaman PPTK terhadap tata kelola proyek merujuk pada Construction Management Body Of
Knowledge (CMBOK). Kajian ini dilaksanakan terhadap PPTK di Bidang Irigasi, Rawa, dan Pantai
pada Dinas Pengairan Pemerintah Aceh. Strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Adapun
instrumen penelitian adalah kuisioner dan wawancara langsung. Hasil Penelitian ini menunjukkan
penerapan tata kelola proyek pada bidang Irigasi, Rawa, dan Pantai rata-rata 83, 95% indikator
pemahaman telah dipahami dengan baik dan kendala penerapan tata kelola proyek menunjukkan rata-
rata 16, 05% masih terdapat sejumlah kendala dibeberapa indikator. Persentase yang terendah dalam
pemahaman tata kelola proyek yang dihadapi oleh PPTK terhadap indikator kegiatan terdapat pada
aspek penyelesaian konflik yaitu 63,63%
Kata Kunci : PPTK, tata kelola, proyek, manajemen konstruksi
Jurnal Teknik Sipil
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
Volume 1, No. 2, November 2012 - 13
Manajemen konstruksi memiliki 3 (tiga) fungsi
utama, yaitu perancangan (planning),
pelaksanaan (construction/ implementing), dan
pengendalian (controlling) yang terintegrasi
sebagai suatu sistem untuk mencapai
keberhasilan dari suatu proyek yaitu biaya
(cost), mutu (quality), dan waktu (time) agar
sesuai dengan persyaratan yang ditentukan
(Wiriandhi 2003). PPTK sebagai suatu
organisasi terdiri dari sejumlah personil. Dalam
memberikan layanan yang baik kepada
pengguna anggaran, personil dari organisasi
tersebut harus menguasai satu/lebih dari
knowledge area seperti yang tersebut pada
Contruction Management Body Of Knowledge
(CMBOK). Dengan penguasaan dan
pemahaman CMBOK yang baik, diharapkan
PPTK dapat menjalankan tata kelola yang baik
dalam pelaksanaan manajemen konstruksi.
Dalam mengelola proyek infrastruktur
setiap tahunnya PPTK selalu menghadapi
berbagai masalah, baik yang sudah
diperhitungkan maupun diluar perhitungan.
Salah satu masalah adalah keterlambatan, yang
tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Banyak
faktor penyebabnya, salah satu faktornya adalah
tata kelola proyek yang belum optimal.
Sehingga berpengaruh pada kinerja Dinas
Pengairan khususnya Bidang Iigasi, Rawa,
Pantai.
Berdasarkan latar belakang masalah
yang telah dijelaskan sebelumnya, maka
permasalahan yang akan dikaji dalam
permasalahan ini yaitu Apakah penerapan tata
kelola proyek oleh PPTK telah dipahami
dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui sejauh mana tingkat
pemahaman PPTK terhadap faktor-
faktor/variabel-variabel dalam tata kelola
TINJAUAN PUSTAKA
Sebagai pelaku dalam tata kelola proyek,
PPTK harus memiliki pengetahuan yang baik
mengenai semua hal yang berhubungan dengan
pelaksanaan proyek. Pada bab ini akan
dijelaskan tentang teori manajemen konstruksi.
Peran dan tanggung jawab manajemen
konstruksi pada tahap pelaksanaan, tugas dan
tanggung jawab PPTK, hubungan kerja dan
tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat
dalam proyek konstruksi, pengertian efisiensi,
tata kelola dalam CMBOK, dan pengendalian
pelaksanaan kegiatan.
Teori Manajemen Konstruksi
Manajemen proyek konstruksi adalah suatu
kegiatan penyedia jasa, orang perorangan atau
badan usaha yang dinyatakan ahli dan
profesional dibidang pengawasan sejak awal
pelaksanaan sampai selesai dan
diserahterimakan Undang-undang No. 18
Tahun1999). Menurut Wiriandhi (2003)
manajemen konstruksi adalah gabungan dari
semua metode manajemen proyek yang
memiliki tujuan untuk mengontrol waktu, biaya
dan kualitas dalam membangun suatu fasilitas
yang baru.
Peran dan Tanggung Jawab Manajemen
Konstruksi Pada Tahap Pelaksanaan
Manajemen proyek konstruksi secara
Jurnal Teknik Sipil
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
14 - Volume 1, No. 2, November 2012
umum mempunyai peran dan tanggung jawab
pada tahap pelaksanaan adalah sebagai berikut
(Kholisoh 2005):
1. Melakukan pengendalian proyek.
2. Melakukan pengawasan terhadap
konstruksi.
3. Pengendalian biaya.
Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat
Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK)
PPTK merupakan perpanjangan tangan
dari Pengguna Anggaran bertanggung jawab
atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa
pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
yang berfungsi sebagai pengendalian dan
pengambilan keputusan di lapangan yang
dituangkan dalam surat keputusan, dengan
tujuannya adalah pencapaian sasaran.
Hubungan Kerja dan Tanggung Jawab
Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Proyek
Konstruksi
Pihak-pihak yang terlibat dalam organisasi
proyek konstruksi adalah: Pengguna Anggaran,
organisasi PPTK, dan kontraktor. Pihak tersebut
sangat erat hubungannya dan saling
berkerjasama untuk menciptakan suatu kondisi
kerja yang baik agar tercapainya sasaran kerja
yang diinginkan.
Pertanggungjawaban kepada Pengguna
Anggaran (Bouwheer)
Tugas dan tanggung jawab PPTK kepada
Pengguna Anggaran mencakup tindakan
mewakili secara terpecaya dan profesional serta
pemberian advis, yang bebas dari konflik
ekonomi. yaitu melakukan pengendalian
pelaksanaan kegiatan (Barrie, Paulson ,
Sudinarto 1984).
Kontraktor
Hubungan kerja PPTK dengan kontraktor
harus profesional. PPTK harus cermat
menafsirkan rencana dan spesifikasi, dan bila
diperlukan dapat diminta penjelasan kepada
perancang. PPTK harus berpegang pada
kesesuaian proyek dengan rencana dan
spesifikasi untuk menjamin tercapainya sasaran
PenggunaAnggaran, dan juga berpegang pada
kompensasi yang wajar bagi kontraktor (Barrie,
Paulson , Sudinarto 1984).
Pengendalian Proyek
Menurut C. Edwin Haltenhoff, dalam The
CM Contracting System, dalam menjalankan
perannya dan meningkatkan kwalitas, PPTK
sebagai suatu organisasi yang terdiri dari
personil yang mempunyai keahlian dalam
manajemen konstruksi. personil dari organisasi
tersebut harus menguasai satu atau lebih dari
knowledge area yang ada dalam CMBOK yaitu.
1) Organisasi
Secara umum dapat diartikan suatu
perkumpulan lebih dari dua orang yang
melaksanakan ruang lingkup pekerjaan secara
bersama-sama sehingga tercipta struktur dengan
bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian
rupa, dengan kemampuan dan keahliannya
masing-masing untuk mencapai satu tujuan
yang direncanakan (Mujihartono 2002).
Berdasarkan difinisi organisasi diatas terdapat
Jurnal Teknik Sipil
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
Volume 1, No. 2, November 2012 - 15
beberapa aspek penting dalam organisasi yaitu:
Adanya kelompok orang yang bekerja
sama.
Adanya tujuan tertentu yang akan
dicapai.
Adanya pekerjaan yang akan dikerjakan
(lingkup pekerjaan).
2) Pelaksanaan
Pelaksanaan adalah hal-hal yang dilakukan
dilapangan dan membutuhkan suatu
pertimbangan dalam memutuskannya untuk
menyelesaikan proyek konstruksi. Seorang
PPTK sebagai perpanjangn tangan dari
Pengguna Anggaran dapat membantu dan
memberikan alternatif-alternatif yang
berhubungan dengan pelaksanaan (Clough
1986).
3) Prosedur/tata cara
Prosedure merupakan suatu
rangkaian/urut- urutan (tata urutan) dalam
sebuah penyelenggaraan. Setiap prosedur terdiri
atas mata rantai prosedur, yang masing– masing
merupakan pengerjaan atau pengelolaan. Setiap
mata rantai memerlukan metode dan atau teknik
pengerjaan tertentu (Rosyadi 2003) Jika
dipersiapkan dengan baik, prosedur berguna
untuk:
Mengurangi kesalahan-kesalahan yang
disebabkan oleh kurangnya komunikasi
Mengurangi tupang tindih dan
pengulangan
4) Motifasi dan Filosofi
Motifasi merupakan kekuatan yang
mendorong seseorang untuk bertindak atau
tidak bertindak untuk melakukan upaya atau
menahan diri, salah satu tiori motivasi yang
banyak dijadikan acuan secara luas adalah tiori
hirarki kebutuhan. Teori tersebut dikembangkan
oleh Abraham Maslow. Dalam teori tersebut
dikatakan bahwa: kebutuhan manusia disusun
secara hirarki dari yang paling rendah sampai
yang teratas (Nurhayati Junaedi 2008). adapun
kebutuhan yang dimaksud adalah sebagai
berikut. Kebutuhan pisik, kebutuhan rasa aman,
kebutuhan Sosial dan lain-lain.
5) Rincian dan Desain Pekerjaan.
Dalam desain adanya gambar dan
spesifikasi yang tepat maka akan memudahkan
dalam pengadaan kebutuhan proyek (Haltenhoff
1999). Selain itu desainer juga menbutuhkan
pengetahuan tentang material dan peralatan
yang dibutuhkan dalam proyek (Clifford J.S,
R.E. Maya 2004). Dalam difinisi proyek desain
merupakan sesuatu yang penting dan memiliki
dampak yang signifikan bagi biaya dan waktu.
6) Kontrak Bisnis
Kontrak adalah perjanjian/ kesepakatan
Pengguna Anggaran/ PPK dengan kontraktor/
pemasok dalam pelaksanaan barang dan jasa.
Dalam PERPRES No. 54 Tahun 2010 dalam
jasa konstruksi dijelaskan bahwa kontrak kerja
konstruksi merupakan keseluruhan dokumen
yang mengatur hubungan hukum antara
pengguna jasa dan penyedia jasa dalam
Jurnal Teknik Sipil
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
16 - Volume 1, No. 2, November 2012
penyelenggaraan proyek konstruksi. Dalam
proyek konstruksi kontrak merupakan dokumen
yang harus dipatuhi dan dilaksanakan bersama-
sama antara pihak yang telah sepakat untuk
saling terikat.
7) Keterampilan Komunikasi dan Standar
Etika.
Komunikasi didefinikasikan sebagai suatu
perpindahan informasi dari seseorang terhadap
orang lain melalui isyarat-isyarat, tanda-tanda
atau simbol dengan bahasa yang saling dapat
dimengerti. Komunikasi dikatakan efektif
apabila informasi disampaikan dalam waktu
singkat, jelas/dipahami, dipersepsi/ditafsirkan
dan dilaksanakan sama dengan maksud
komunikator oleh komunikasi. (Hasibuan
1992).
8) Pemahaman Tentang Manajemen Sumber
Daya Manusia
PPTK sebagai seorang pimpinan
diharapkan dapat mengetahui dan memahami
sumber daya manusia yang terlibat dalam
pelaksanaan proyek konstruksi. Hal ini
dikarenakan karakteristik dari personil tidak
sama sifatnya. Seorang PPTK secara tidak
langsung membutuhkan pengetahuan teori
kepemimpinan yang harus ia pelajari sendiri.
Jadi manajemen sumber daya manusia adalah
suatu bidang manajemen yang khusus
mempelajari hubungan dan peranan manusia
dalam sebuah organisasi.
9) Alternatif Penyelesaian Konflik
Pada saat ini terdapat beberapa cara untuk
menyelesaikan perselisihan tampa melalui
pengadilan. Perselisihan merupakan klaim yang
tidak terselesaikan, ketidaksama persepsi yang
tidak selesai, misalnya pekerjaan tambah
kurang yang tidak terselesaikan, yang terkadang
pada akhirnya menjadi sebuah kasus
dipengadilan, dimana selalu melibatkan uang.
Namun kasus tersebut belum pasti terselesaikan
(Clifford J S, R E Maya 2004).
Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan
Fungsi perencanaan bermaksud untuk
meletakkan dasar sasaran proyek yaitu : jadwal,
anggaran, serta mutu, langkah selanjutnya
adalah mengorganisir dan memimpin sumber
daya manusia untuk mencapai sasaran tampa
banyak penyimpangan usaha ini dikenal sebagai
pengendalian. Bertitik tolak dari difinisi di atas
maka proses pengendalian dapat diuraikan
menjadi langkah-langkah berikut :
a) Menentukan sasaran.
b) Difinisi lingkup kerja.
c) Menentukan standar dan kriteria sebagai
METODE PENELITIAN
Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan menggunakan
objek pada Bidang Irigasi, Rawa, dan Pantai,
Dinas Pengairan Pemerintah Aceh. Kajian
dilakukan untuk proyek dengan sumber dana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh
(APBA). 2011
Jurnal Teknik Sipil
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
Volume 1, No. 2, November 2012 - 17
Data
Dalam suatu penelitian, data merupakan
hal yang penting. Data akan diolah dengan
suatu metode sehingga menghasilakan output
yang dapat menjawab tujuan penelitian. Adapun
data dalam penelitian ini terdiri dari:
1. Data primer adalah data utama yang sangat
dibutuhkan didalam sebuah penelitian atau
data yang dikumpulkan untuk suatu
maksud tertentu. Data primer dapat
dikumpulkan dengan cara penyebaran
kuisioner. Responden yang menjadi target
dalam penelitian ini adalah PPTK.
2. Data sekunder adalah data yang telah ada
dan dikumpulkan untuk maksud tertentu.
Data sekunder dalam penelitian ini adalah
data hasil olahan yang diperoleh melalui
studi literatur. Dalam penelitian ini data
pendukung diantaranya: dokumen, laporan
proyek, dokumen kontrak, adendum dan
spesifikasi proyek.
Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini
dilakukan dengan wawancara dan kuisioner
kepada pihak yang terkait dengan tugas dan
tanggung jawab PPTK. Responden yang akan
dituju dalam penelitian ini adalah personil pada
organisasi pada bidang IRP yang memiliki
jabatan lebih tinggi ataupun sejajar dengan
PPTK atau mereka juga pernah menjabat
PPTK. Instrumen harus memiliki persyaratan
antara lain (Nurbuko, 2005) Valid, reliabel,
Objektif.
Pengolahan Data
Untuk memperoleh hasil penelitian yang
diinginkan maka diperlukan suatu metode yang
tepat. Dengan adanya kerangka berfikir dan
proses penelitian, maka penelitian dapat
dilakukan sesuai dengan urutan yang benar.
Strategi dalam penelitian ini adalah studi kasus.
Data yang diperoleh sebagai hasil pengisian
kuisioner selanjutnya dikumpulkan dan diolah
dengan menggunakan bantuan soffeware
Microsoft Excel
Skala Guttman
(Riduwan 2008) menyatakan skala
Guttman merupakan skala kumulatif. Jika
seseorang menyisakan pertanyaan yang
berbobot lebih berat, maka ia akan mengiyakan
pertanyaan yang kurang berbobot lainnya. Dan
untuk menjawab yang bersifat jelas (tegas) dan
konsisten. Misalnya: yakin – tidak yakin, ya –
tidak, benar – salah, pernah – belum pernah,
dan lain-lain. Data yang diperoleh dapat berupa
data interval atau ratio dikotomi (dua alternatif
yang berbeda). Skala Guttman hanya dua
interval yaitu: Benar (B) dan Salah (S). Untuk
menguji derajat ketepatan instrumen pengukur
atau koefisien reprodusibilitas dihitung dengan
menggunakan rumus.
𝐾𝑟 = 1 𝑒
𝑛 (1)
dimana :
Kr : Koefisien reprodusibilitas
Ks : Koefisien skalabilitas
E : Jumlah kesalahan
Tn : Jumlah pilihan jawaban “ya”
N : Jumlahjawaban keseluruhan (e+Tn) x 96
Jurnal Teknik Sipil
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
18 - Volume 1, No. 2, November 2012
(jumlah Pertanyaan)
P : jumlah kesalahan yang diharapkan c(n-
Tn)
C : Kemungkinan jawaban yang benar = 0.5
Bila sudah didapat koefisien
reprodusibilitas dimana Kr > 0,90 dianggap
cukup baik untuk digunakan, maka dapat
dilanjutkan dengan pengukuran koefisien
skalabilitas. Setelah didapatkan Kr bila
memenuhi syarat selanjutkan dapat dihitung
koefisien skalabilitas. skala ini mengukur
apakah terdapat penyimpangan, dimana
penyimpangan tersebut masih dalam batas yang
dapat ditolelir. Pada skala Guttman ini
menghendaki nilai koefisien > 0,60 dimana
rumusnya adalah sebagai berikut :
𝐾𝑟 = 1 𝑒
𝑝 (2)
Analisa Validitas dan Reliabilitas
Validitas instrumen diuji kepada PPTK.
Variabel terukur dikatakan valid jika r hitung
lebih besar dari r tabel. Untuk uji validitas
menggunakan rumus Peaeson Product Moment.
𝒓𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 =𝒏 ∑𝑿𝒀 − ∑𝑿 .(∑𝒀)
𝒙= 𝒏∑𝑿𝟐− ∑𝑿𝟐 −{𝒏∑𝒀𝟐−(∑𝒀)𝟐 (3)
Dimana :
r hitung = Koefisien Korelasi
∑X = Jumlah skor item
∑Y = Jumlah skor total (seluruh
item)
N = Jumlah responden
Uji reliabilitas yang dipergunakan adalah
untuk sekali pengambilan data dan untuk
menganalisa kuisioner yang skalanya 0 dan 1.
Dimana untuk uji reliabilitas digunakan metode
Kuder Richardson - 20 (Riduwan 2008).
(4)
Dimana :
r11 = Koefisien reliabilitas seluruh
pertanyaan
K = banyak butir pertanyaan
S = standar deviasi (simpang baku)
P = proporsi banyaknya responden yang
menjawab ya
Q = proporsi banyaknya responden yang
menjawab tidak (q = 1 – p)
Interpretasi Hasil Pengolahan Data
Setelah analisa data diselesaikan, dan
selanjutnya menginterpretasikan skor hasil
analisa berdasarkan kriteria sebagai berikut:
1. 0.80% sampai dengan 1.00% berarti
memiliki keeratan sangat baik.
2. 0.60% sampai dengan 0.80% berarti
memiliki keeratan baik.
3. 0.40% sampai dengan 0.60% berarti
memiliki keeratan cukup baik.
4. 0.20% sampai dengan 0.40% berarti
memiliki keeratan rendah
5. 0.00% sampai dengan 0.20% berarti
memiliki keeratan sangat rendah
HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah dilakukan pengumpulan dan
Jurnal Teknik Sipil
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
Volume 1, No. 2, November 2012 - 19
analisa, sehingga diperoleh hasil, maka pada
bab ini akan dilakukan pembahasan mengenai
hasil yang didapatkan dalam bentuk metrix.
Gambaran Umum Responden
Untuk lebih jelasnya gambaran umum
responden dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Gambaran Umum Responden
No Diskripsi
Responden
Jumlah
Responden
Persentase (
% )
I. Jabatan
a. Kasi
rigasi/PPTK 1 9,09
b. Kasi Rawa 1 9,09
c. Kasi Pantai 1 9,09
d. PPTK 8 72,73
Jumlah 11 100
II. Wilayah kerja
a. Wilayah I 1 9,09
b. Wilayah II 2 18,18
c. Wilayah III 2 18,18
d. Wilayah IV 3 27,27
e. Wilayah V 3 27,27
Jumlah 11 100
III. Usia
a. 31 s/d 40 Tahun 3 27,27
b. 41 s/d 50 Tahun 6 54,54
c. 51 s/d 60 Tahun 2 18,18
Jumlah 11 100
IV. Pendidikan
a. Pendidikan S1 5 45,45
b. Pendidikan S2 6 54,55
Jumlah 11 100
V. Pengalaman
a. 8 72,73
b. 3 27,27
Jumlah 11 100
Hasil Uji Validitas, Reliabilitasi dan
Koefisien Reprodusibilitas
Uji Validitas
Dalam melakukan perhitungan korelasi
antara skor item dengan skor total dapat
menggunakan rumus korelasi Person Moment
apabila nilai nilai skala telah dilakukan konversi