-
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
Alamat Kode PosWebsite Email
Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
Alamat : Jalan Juanda No. 85 Palu Kode Pos : 94117 Website :
www.pt.palu.go.idEmail : [email protected]
Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Tahun 2020
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
Jalan Juanda No. 85 Palu – Sulawesi Tengah
www.pt.palu.go.id [email protected]
Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Tahun 2020
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Sulawesi Tengah
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
-
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang
Maha Esa karena atas berkah dan rahmat-Nya sehingga
kami dapat menyelesaikan pembuatan Laporan Tahunan
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2020. Dengan
diselesaikannya laporan ini dapat lebih mempertajam arah
dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaharuan badan
peradilan secara utuh sebagaimana visi dan misi yang akan
dicapai dalam 25 tahun kedepan yaitu “Mewujudkan Badan
Peradilan Yang Agung”.
Untuk mewujudkan Badan Peradilan yang Agung adalah menjadi
tujuan bagi
setiap pengembangan program dan kegiatan yang akan dilakukan di
area-area fungsi
teknis dan fungsi penghubung serta fungsi akuntabilitas, sebagai
langkah besar untuk
meraih kembali kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan
kita. Sehingga
setiap proses pembaharuan yang saat ini tengah dilakukan akan
dapat berjalan lebih
baik lagi, lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran.
Selain itu Pengadilan
Tinggi Sulawesi Tengah berharap agar pembaharuan yang tengah dan
terus akan
dilakukan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak terutama
stakeholders lembaga
ini dan lembaga-lembaga lainnya.
Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada
seluruh
stakeholders Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan
Tinggi Sulawesi
Tengah yang telah tepat waktu mengirimkan Laporan Tahunan 2020
sebagaimana
arahan surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor
1930A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020.
Penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada seluruh anggota
tim
perumus dan penyusun Laporan Tahunan ini, semoga kerja keras
kita menjadi
pemicu bagai semua pihak untuk bergerak mencapai terwujudnya
badan peradilan
yang agung.
Demikian laporan tahunan ini disajikan dengan harapan dapat
memberikan
manfaat dan informasi yang berguna bagi seluruh jajaran
Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tengah dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan yang
profesional, efektif,
efisien, transparan serta akuntabel.
Palu, Januari 2021 KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
DR. MOCHAMAD DJOKO, S.H., M.Hum.
NIP. 19560505 198303 1004
-
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
------------------------------------------------------------------------------
i
DAFTAR ISI
-----------------------------------------------------------------------------------------
ii
BAB I PENDAHULUAN
--------------------------------------------------------------------
1
A. Latar Belakang
--------------------------------------------------------------------
1
B. Struktur Organisasi
------------------------------------------------------------- 5
C. Visi dan Misi
----------------------------------------------------------------------
13
D. Rencana Strategis
--------------------------------------------------------------
14
BAB II KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA DAN
AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
------------------------------------------ 16
A. Keadaan Perkara
-----------------------------------------------------------------
16
a. Keadaan Perkara Tingkat Banding
------------------------------------ 16
b. Keadaan Perkara Tingkat Pertama
----------------------------------- 20
c. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi
-------------------------------------- 28
d. Keadaan Perkara Peninjauan Kembali (PK)
------------------------ 30
B. Penyelesaian Perkara
---------------------------------------------------------- 31
1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus
------------------------------------ 32
2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu
------------------------- 32
3. Jumlah Perkara yang Tidak mengajukan Upaya Hukum
Banding, Kasasi dan PK
-------------------------------------------------- 33
4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi
----------------- 33
5. Jumlah perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi
-------------- 34
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikat ISO Pengadilan)
-------------- 34
1. Posbakum
--------------------------------------------------------------------
34
2. Sidang Keliling
---------------------------------------------------------------
36
3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)
--------------------- 37
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA
------------------------------------------------------ 30
Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan ----
30
1. Mutasi
--------------------------------------------------------------------------
42
2. Promosi
------------------------------------------------------------------------
42
3. Pensiun
------------------------------------------------------------------------
43
4. Diklat (SDM Teknis dan Non Teknis)
---------------------------------- 44
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN
TEKNOLOGI INFORMASI
-------------------------------------------------------- 45
A. Pengelolaan Keuangan
--------------------------------------------------------- 45
-
iii
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
---------------------------------------- 49
C. Pengelolaan Teknologi Informasi
-------------------------------------------- 56
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
-------------------------------------- 55
1. Akreditasi Penjaminan Mutu
------------------------------------------------- 58
2. Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM
------------------------------- 60
3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
---------------------------------- 63
4. Inovasi Pelayanan Publik
---------------------------------------------------- 63
BAB VI
PENGAWASAN----------------------------------------------------------------------
65
A. Internal
------------------------------------------------------------------------------
65
B. Evaluasi
-----------------------------------------------------------------------------
69
BAB VII PENUTUP
-----------------------------------------------------------------------------
71
A. Kesimpulan
----------------------------------------------------------------------
71
B. Rekomendasi
--------------------------------------------------------------------
72
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 Page 1 Of 72
BAB I
PENDAHULAN
A. Latar Belakang
Amandemen ke tiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun
1945 (UUD 1945) menegaskan sifat dan karakter kekuasaan
kehakiman dengan
tegas menyatakan “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasan negara
yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan
keadilan”. Di
dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasan
Kehakiman
selanjutnya ditegaskan “Kekuasan kehakiman adalah kekuasan
negara yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum
dan keadilan
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia
tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik
Indonesia.
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai vorvost Mahkamah
Agung
mempunyai posisi dan peran yang strategis di bidang kekuasan
kehakiman karena
tidak hanya membawahi Pengadilan Negeri yang berada diwilayah
hukumnya tetapi
juga manajemen di bidang administratif, personil dan finansial
serta sarana dan
prasarana oleh karena itu tantangan kepada Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah
karena dituntut untuk menunjukan kemampuannya mewujudkan
organisasi
lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan dan
akuntabel.
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang dibentuk berdasarkan
Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1982 dengan tugas pokok menerima,
memeriksa dan
mengadili perkara serta mempunyai wilayah hukum sama dengan
wilayah
administrasi pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah, saat ini
membawahi 7 (tujuh)
Pengadilan Negeri yang kesemuanya merupakan satuan kerja
dalam
melaksanakan tugas peradilan yang diharapkan mampu untuk
membangun
kepercayaan publik di daerah ini, dimana pengadilan-pengadilan
negeri tersebut
sebagai berikut :
1. Pengadilan Negeri Palu, Kelas IA;
2. Pengadilan Negeri Poso, Kelas IB;
3. Pengadilan Negeri Luwuk, Kelas II;
4. Pengadilan Negeri Tolitoli, Kelas II;
5. Pengadilan Negeri Donggala, Kelas II;
6. Pengadilan Negeri Buol, Kelas II;
7. Pengadilan Negeri Parigi, Kelas II.
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 Page 2 Of 72
Peta Wilayah Yuridiksi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Gambar 1. Peta Wilayah Yuridiksi Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tengah.
Tugas dan peran Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah semakin
menantang
ketika kian banyak regulasi dan produk-produk bisnis yang
diterbitkan Mahkamah
Agung Republik Indonesia, selain itu ada berbagai dinamika yang
secara intensif
berkembang yang harus dihadapi dengan persuasif, antisipatif dan
jika perlu
dengan tindakan korektif misalnya Pengadilan Tinggi harus
melakukan langkah
konkrit berkaitan dengan upaya dan kebijakan yang lebih serius
mengenai
pemberantasan tindakan koruptif sebagaimana dicanangkan dalam
Maklumat KMA
Nomor 1/Maklumat/KMA/ IX/2017 tentang Pegawasan dan Pembinaan
Hakim
Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
Sebagai salah satu lembaga peradilan yang berada dibawah
naungan
Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mempunyai
tugas
pokok dan fungsi (tupoksi) menerima, memeriksa, mengadili dan
memutus suatu
perkara. Dalam melaksanakan tugas tersebut Pegadilan Tinggi
Sulawesi Tengah
harus dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat pencari
keadilan dan
wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh
informasi yang
berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan
penyelesaian suatu
perkara di wilayah hukumnya.
Dalam cetak biru Mahkamah agung RI 2010-2035 selain telah
memberikan
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 Page 3 Of 72
arahan untuk pembaharuan fungsi teknis dan manajemen perkara
juga telah
menguraikan usaha-usaha apa saja yang harus dilakukan untuk
mewujudkan
Badan Peradilan Indonesia yang Agung yang harus dipedomani oleh
seluruh badan
peradilan di Indonesia, yaitu :
1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang independen,
efektif dan
berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri
yang
dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen
organisasi yang jelas
dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara
yang
sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan
proporsional.
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung
lingkungan kerja
yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan
peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten
dengan kriteria
obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang
berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku,
administrasi, dan
jalannnya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas,
kredibilitas, dan
transparansi.
10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi yang terpadu.
Dalam mewujudkan usaha-usaha tersebut diatas, Pengadilan Tinggi
Sulawesi
Tengah telah melaksanakan beberapa program yaitu :
1. Penyelesaian Perkara
Selama tahun 2020, beberapa upaya percepatan penyelesaian
perkara di
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan beberapa peradilan yang
ada
dibawahnya terus dilakukan, dengan berpedoman pada Surat
Edaran
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 sehingga dari tahun ke
tahun
mengalami kenaikan proses penyelesaian perkara.
2. Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan
Dengan adanya SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman
Pelayanan
Informasi di Pengadilan, maka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
dan
beberapa peradilan yang ada dibawahnya telah memiliki website
yang dapat
diakses oleh seluruh masyarakat. Selain itu dengan adanya
aplikasi SIPP
(Sistem Informasi Penelusuran Perkara) juga merupakan salah satu
program
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 Page 4 Of 72
keterbukaan informasi kepaniteraan yang terus dikembangkan oleh
Mahkamah
Agung R.I. guna mendukung keterbukaan informasi khususnya
pada
penyelesaian perkara di pengadilan.
3. Program Pengembangan Sistem Peradilan yang Akuntabel dan
Transparan
Pada program ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan beberapa
peradilan
yang ada dibawahnya telah memiliki Pelayanan Meja Informasi dan
Pengaduan
yang berada dibawah tanggung jawab kepaniteraan hukum sehingga
terwujud
peradilan yang akuntabel dan transparan.
4. Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Salah satu program pemerintah guna meningkatkan pelayanan
kepada
masyarakat adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate
Integrated
Service), maka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan beberapa
peradilan
yang ada dibawahnya telah melaksanakan program ini untuk
meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan yang cepat,
mudah,
transparan, terukur dan terjangkau.
5. Sosialisasi e-Court kepada para advokad.
Mahkamah Agung RI sebagai salah satu pelaksana fungsi yudikatif
telah
membuat inovasi-inovasi guna peningkatan pelayanan kepada
masyarakat
pencari keadilan, salah satunya aplikasi e-Court dimana
Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah dan beberapa peradilan yang ada dibawahnya
telah
melaksanakan program ini. Pada program ini pencari keadilan
perorangan
maupun advokad secara online sudah dapat mengakses perhitungan
biaya
panjar perkara, Pendaftaran perkara secara elektronik dan
terintegrasi dengan
aplikasi SIPP, Panggilan para pihak, Perekaman (input)
data/informasi pada
tahap jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, serta
pemberitahuan
putusan/penetapan.
B. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah seperti
halnya struktur
organisasi semua Pengadilan Tinggi di lingkungan Peradilan Umum
yang diatur
dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
yang telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan
kedua
dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan
Mahkamah Agung
No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
dan
Kesekretariatan Peradilan adalah sebagai berikut :
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 Page 5 Of 72
K E T U A DR MOCHAMAD DJOKO, SH. M.Hum.
WAKIL KETUA Dr.HERDI AGUSTEN., SH. M.Hum.
HAKIM TINGGI 1. SARTONO, S.H, M.H.
2. GERCHAT PASARIBU, S.H. M.H. 3. TAMRIN TARIGAN, S.H. M.H.
M.M.
4. MATHEUS SAMIAJI, S.H. M.H. 5. DR. DAHLAN SINAGA, S.H.
M.H.
6. TAHSIN, S.H. M.H.
7. TITUS TANDI, S.H. M.H. 8. I WAYAN WIRJANA, S.H., M.H.
9. KASWANTO, .SH.
10. ASBAN PANJAITAN, S.H. M.H. 11. WASPIN SIMBOLON, S.H.
M.H.
12. SIGIT SUTRIONO, S.H., M.Hum. 13. EDY SUWANTO, S..H.,
M.Hum.
14. SURANTO, S.H.
15. NELSON JAPASAR MARBUN, S.H., M.Hum. 16. Y. WISNU WICAKSONO,
S.H., M.Hum.
17. GOSEN BUTAR-BUTAR, S.H.,M.Hum. 18. DARWIS MARPAUNG, SH. MH.
(AD HOC)
19. MUHTAR, S.H.
Dalam ketentuan Pasal 1 (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 7
tahun 2015
tanggal 7 Oktober 2015 disebutkan Struktur Organisasi Pengadilan
Tinggi Sulawesi
Tengah “Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung
jawab atas
terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan”.
KELOMPOK FUNGSIONAL
KEPANITERAAN
1. SARIFA MALOHO, SH. 2. FAJRAH SUNUSI, SH.
3. OKTAVIANUS TOMPODUNG, SH. 4. NANANG SURTIAHADI, SH. 5.
PANITERA MUDA
PERDATA
HODIO P, S.IP, SH.MH.
P A N I T E R A TANWIMAN SYAM, SH.
KABAG UMUM DAN
KEUANGAN
MELKIANUS NG, SE.
PANITERA MUDA
PIDANA
ZAINAL ARIFIN, SH.
PANITERA MUDA
HUKUM
MARIATI, SH. MH.
KASUBAG TATA USAHA
DAN RUMAH TANGGA
NIA SUPIASTUTI, S.Sos.
KASUBAG KEUANGAN
DAN PELAPORAN
SYAIFUL RAMADHAN, SE.
KASUBAG KEPEGAWAIAN
DAN TEK. INFORMASI
ANDI FATMAWATI, S.Sos
Keterangan :
----- : Garis Koordinasi
: Garis Komando
S E K R E T A R I S Dra. Hj. RAHMA LAHUDE, SH.
KABAG KEPEGAWAIAN
DAN PERENCANAAN
SUNARTO MAIT, S.T., M.H..
PANITERA MUDA
TIPIKOR
ZAINUDDIN, SH.MH
KASUBAG RENCANA
PROGRAM DAN ANGGARAN
MOCH. RAFID, SE.
KELOMPOK FUNGSIONAL
KESEKRETARIATAN
1. RAHMAT S. DOMUT, S.Si
(PRANATA KOMPUTER)
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 Page 6 Of 72
Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa "Kepaniteraan Peradilan adalah
aparatur tata
usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada
di bawah dan
bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.”
Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa "Kesekretariatan Peradilan adalah
aparatur
tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya
berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.”
Berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi
tersebut,
Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah terdiri dari
:
1. Kepaniteraan Muda Hukum.
2. Kepaniteraan Muda Pidana.
3. Kepaniteraan Muda Perdata.
4. Kepaniteraan Muda Khusus Tipikor.
Keempat Kepaniteraan tersebut diatas bertanggung jawab kepada
Panitera. Selain
itu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi keperkaraan
dilaksanakan oleh
Panitera Pengganti yang bertanggung jawab langsung kepada
Panitera.
Selanjutnya dalam Pasal 4 disebutkan bahwa "Kesekretariatan
Peradilan adalah
aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan
fungsinya berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan”.
Bagian Kesekretariatan yang dibawahi oleh Sekretaris yang
terdiri dari 2 (dua)
Kepala Bagian yaitu : Kabag Perencanaan & Kepegawaian dan
Kabag Umum dan
Keuangan yang membawai 4 (empat) Sub. Bagian :
1. Sub. Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.
2. Sub. Bagian Keuangan dan Pelaporan.
3. Sub. Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi.
4. Sub. Bagian Rencana Program dan Anggaran.
Selain itu ada Jabatan Fungsional Arsiparis, Pustakawan, Pranata
Komputer,
Bendahara yang bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.
Adapun Tugas Pokok dan Fungsi tiap unsur pada bagan struktur
organisasi
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sesuai dengan Peraturan
Mahakamah Agung
RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 adalah sebagai
berikut :
1. Tugas Pokok
Badan peradilan adalah pelaksana kekuasaan Kehakiman yang
bertugas
menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan
berdasarkan
Pancasila. Tugas pokok badan peradilan termasuk di dalamnya
Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 tahun 1986
tentang
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 Page 7 Of 72
Peradilan Umum yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus
dan
menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat
banding. Bahwa
selain tugas pokok tersebut Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
juga dapat
memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum
kepada Instansi
Pemerintah di daerahnya apabila diminta.
Mengingat luas lingkup tugas dan beban pekerjaan yang harus
dilaksanakan
oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, maka dalam hal
penyelenggaraan
administrasi pengadilan, oleh undang-undang dibedakan menurut
jenisnya ke dalam
administrasi kepaniteraan dan administrasi sekretariat. Hal ini
diperkuat dengan
dikeluarkannya Peraturan mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan, dimana
untuk administrasi Kepaniteraan dibawahi oleh Panitera dan
administrasi
Kesekretariatan dibawahi oleh Sekretaris. Ketentuan tersebut
dimaksudkan agar
tercipta ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi.
Dilingkungan Peradilan Umum, penyelenggaraan peradilan
dilaksanakan oleh
Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama dan
Pengadilan Tinggi
sebagai peradilan tingkat banding yang didukung oleh unit
kepaniteraan dan
kesekretariatan guna menunjang kelancaran tugas, sesuai dengan
bidangnya yaitu
pelaksanaan tugas pokok badan peradilan dalam hal menerima,
memeriksa,
mengadili perkara perdata, perkara pidana. Badan peradilan
selain menyangkut
tugas di bidang proses peradilan, menyangkut pula tugas-tugas
yang menjadi
tanggung jawab Kepaniteraan, yakni hal-hal yang berkaitan dengan
pengurusan
berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya
perkara, uang titipan
pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat
lainnya, dan harus
disimpan di ke paniteraan.
2. Fungsi
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai salah satu pelaku
kekuasaan
Kehakiman mempunyai fungsi pokok yang terurai dan tertuang dalam
Undang-
Undang Nomor 48 tahun 2009 yaitu menerima, mengadili dan
menyelesaikan setiap
perkara di tingkat pertama serta tugas lain yang ditentukan oleh
undang-undang.
Adapun fungsi pokok Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mempunyai
fungsi
sebagai berikut :
- Fungsi Peradilan (Judicial Power), yakni memeriksa dan
mengadili perkara-
perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tengah.
- Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan baik menyangkut
teknik
yudisial, administrasi pengadilan , administrasi umum,
perlengkapan, keuangan,
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 Page 8 Of 72
kepegawaian dan pembangunan.
- Fungsi Pengawasan, yakni melakukan pengawasan atas pelaksanaan
tugas
Hakim, Panitera/ Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita/
Jurusita Pengganti dan
Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum
Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah dan melakukan pengawasan atas bidang-bidang yang
ada di
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah serta pengawasan terhadap
administrasi
perkara, administrasi umum serta pembangunan.
- Fungsi Mengatur, yakni mengatur lebih lanjut atas hal-hal yang
diperlukan bagi
kelancaran penyelenggaraan peradilan di wilayahnya, apabila
dalam teknis
terdapat hal-hal yang belum cukup diatur baik dalam
undang-undang maupun
peraturan lainnya.
- Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi
umum, keuangan
dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas
pokok
teknis peradilan dan administrasi peradilan.
Pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya
peradilan
dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa
pengadilan. Hal
tersebut akan terwujud bila didukung oleh kemauan dan kehendak
baik dari
pimpinan unit struktural dan pejabat peradilan dibawahnya.
Agar dapat melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan dengan baik,
perlu
diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Ketua dan Wakil Ketua bersama-sama memimpin dan bertanggung
jawab atas
terselenggaranya tugas pengadilan secara baik dan benar.
2. Membuat :
a. Perencanaan (planning programming) dan pengorganisasian
(organizing).
b. Pelaksanaan (implementation dan executing).
c. Pengawasan (evalution dan controlling).
3. Melaksanakan pembagian tugas antar Ketua dan Wakil serta
bekerja sama
dengan baik.
4. Membagi dan menetapkan tugas tanggung jawab secara jelas
dalam rangka
mewujudkan keserasian dan kerja sama antara sesama pejabat/
petugas
yang bersangkutan.
5. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi
keuangan
rutin dan pembangunan.
6. Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali
dalam sebulan
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 Page 9 Of 72
dengan para Hakim serta pejabat struktural, dan sekurang-
kurangnya sekali
dalam tiga bulan dengan seluruh karyawan.
7. Membuat/ menyusun data tentang putusan-putusan perkara yang
penting.
8. Memerintahkan, memimpin dan mengawasi eksekusi sesuai
ketentuan yang
berlaku.
9. Mengaktifkan Majelis Kehormatan Hakim.
10. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas
dan
memberi petunjuk serta bimbingan yang di perlukan, baik bagi
para Hakim
maupun suluruh karyawan.
11. Melakukan pembinaan dan pengawasan.
12. Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan
penilaian untuk
kepentingan peningkatan jabatan.
13. Menyiapkan kader (kaderisasi) dalam rangka menghadapi alih
generasi.
14. Melakukan pembinaan terhadap organisasi KORPRI, Dharma Yukti
Kartini,
IKAHI, Koperasi dan PTWP.
15. Melakukan koordinasi antar sesama instansi di lingkungan
penegak hukum
dan kerjasama dengan instansi-instansi lain serta dapat
memberikan
keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada
instansi
Pemerintah di daerahnya apabila diminta.
16. Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat
dan
menanggapinya bila dipandang perlu.
Berdasarkan uraian di atas, maka seluruh unsur pimpinan
harus
memperhatikan uraian tugas (job description) masing-masing yang
diberikan
kepadanya sebagaimana yang diuraikan berikut :
a. Tugas dan Wewenang Ketua Pengadilan Tinggi
Secara umum adalah membina, mengkoordinasi dan memimpin
penyelenggaraan tugas bidang teknis dan administrasi pengadilan
(administrasi
perkara dan kesekretariatan) serta tugas atau kewenangan lain
yang diatur oleh
peraturan/perundang-undangan yang berlaku.
b. Tugas dan Wewenang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Secara terperinci antara lain :
1. Membagi Perkara Pidana.
2. Menandatangani Surat penetapan Penahanan dan perpanjangan
penahanan.
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 Page 10 Of 72
3. Koordinator pengawasan dan pengaduan.
c. Tugas Hakim
1. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara
yang
ditetapkan kepadanya.
2. Pelimpahan tugas atau wewenang Ketua Pengadilan Tinggi lain
yang
diatur oleh peraturan/perundang-undangan yang berlaku.
3. Mewakili Pimpinan sesuai penunjukan Ketua Pengadilan
Tinggi.
d. Tugas Panitera
Tugas Pokok Panitera sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2015
adalah
melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan
administrasi perkara
serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan
perkara.Dalam
melaksanakan tugas pokok tersebut Kepaniteraan Pengadilan
Tinggi
menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kordinasi, pembinaan dan
pengawasan
pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis,
pelaksanaan
pengelolaan administrasi perkara Pidana, Perkara Perdata dan
Perkara Tindak
Pidana Korupsi (Tipikor), pelaksanaan administrasi keuangan
dalam program
teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan
peraturan dan
perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi
kepaniteraan,
pembinaan teknis kepaniteraan dan pelaksanaan fungsi lain yang
diberikan oleh
Ketua Pengadilan Tinggi.
Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi
Tengah dibantu oleh 4 (empat) Panitera Muda yaitu :
1. Panitera Muda Perdata.
2. Panitera Muda Pidana.
3. Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
4. Panitera Muda Hukum
e. Tugas Panitera Muda Perdata
Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan
administrasi
perkara banding di bidang perdata dan tugas lain berdasarkan
peraturan yang
berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Muda Perdata
menyelenggarakan fungsi :
i. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas
perkara
perdata.
ii. Pelaksanaan registrasi perkara banding.
iii. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk
diteruskan kepada
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 Page 11 Of 72
Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis
Hakim
dari Ketua Pengadilan Tinggi.
iv. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah
diputus dan
diminutasi.
v. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan
hukum
tetap kepada Panitera Muda Hukum.
vi. Tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan dan
perundang-
undangan yang berlaku.
f. Tugas Panitera Muda Pidana
Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi
perkara
banding di bidang pidana. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera
Muda Pidana
menyelenggarakan fungsi :
i. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas
perkara
pidana.
ii. Pelaksanaan registrasi perkara banding.
iii. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk
diteruskan kepada
Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis
Hakim dari
Ketua Pengadilan Tinggi.
iv. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah
diputus dan
diminutasi.
v. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan
hukum
tetap kepada Panitera Muda Hukum.
vi. Tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan dan
perundang-
undangan yang berlaku.
g. Tugas Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
Panitera Muda Tipikor mempuyai tugas melaksanakan administrasi
perkara
di bidang Tipikor. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Muda
Tipikor
menyelenggarakan fungsi:
i. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas
perkara
Tipikor..
ii. Pelaksanaan registrasi perkara banding.
iii. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk
diteruskan kepada
Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis
Hakim
dari Ketua Pengadilan Tinggi.
iv. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah
diputus dan
diminutasi.
v. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan
hukum
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 Page 12 Of 72
tetap kepada Panitera Muda Hukum.
vi. Tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan dan
perundang-
undangan yang berlaku.
h. Tugas Panitera Muda Hukum
Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan
pengumpulan,
pengolahan, dan penyajian data perkara, kehumasan, penataan
arsip perkara
serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Muda
Hukum
menyelenggarakan fungsi :
i. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data
perkara.
ii. Pelaksanaan penyajian statistik perkara.
iii. Pelasanaan penyusunan dan pengiriman laporan perkara;
iv. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip
perkara;
v. Menerima perkara banding yang telah diminutasi.
vi. Menerima perkara banding yang telah berkekuatan hukum
tetap
vii. Menerima laporan bulanan, tiga bulanan, enam bulanan dan
tahunan dari
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.
viii. Menyelenggarakan administrasi informasi dan pengaduan.
ix. Menyelenggarakan administrasi pengambilan sumpah
advokat.
x. Tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan dan
perundang-
undangan yang berlaku.
i. Tugas Panitera Pengganti
Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan
mengikuti
dan mencatat jalannya sidang pengadilan, bertugas membantu Hakim
dalam hal :
1. Menerima berkas perkara dari Ketua Majelis untuk
didistribusikan kepada
Hakim anggota.
2. Mengetik putusan dan berita acara persidangan.
3. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana,
Perdata, Tipikor
yang telah diputus.
4. Tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan dan
perundang-
undangan yang berlaku.
y. Sekretaris
Tugas Sekretaris adalah melaksanakan/menyelenggarakan
administrasi
kesekretariatan yang meliputi penyiapan bahan pelaksanaan urusan
perencanaan
program dan anggaran, pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi
dan tata
laksana, pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan
statistik, pelaksanaan
surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan,
keprotokolan,
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 Page 13 Of 72
hubungan masyarakat dan perpustakaan, serta penyiapan bahan
pelaksanaan
pemantauan, evaluasi dan dokumentasi.
Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris dibantu oleh 2 (dua)
Kepala Bagian
yaitu : Kabag Perencanaan dan Kabag Umum dan Keuangan serta 4
(empat)
Sub. Bagian : Sub. Bagian Umum, Sub. Bagian Keuangan, Sub.
Bagian
Kepegawaian dan Sub. Bagian Perencanaan. Selain itu ada Jabatan
Fungsional
Arsiparis, Pustakawan, Pranata Komputer, Bendahara yang
bertanggung jawab
langsung kepada Sekretaris.
C. Visi dan Misi
Visi Mahkamah Agung RI
Visi yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI adalah
“Terwujudnya
Badan Peradilan Indonesia yang Agung”, yang mencerminkan
harapan
terwujudnya Pengadilan modern, independen, bertanggung jawab,
kredibel,
menjunjung tinggi hukum dan keadilan.
Misi Mahkamah Agung RI :
1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari
keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan
peradilan.
Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan
kehakiman
dari keempat lingkungan peradilan dan juga sebagai puncak
manajemen
administratif, personil dan finansial serta sarana dan prasarana
bagi seluruh badan-
badan peradilan dibawahnya termasuk Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tengah , dalam
melakukan upaya-upaya pembaruan telah melaksanakan Visi dan
Misi
organisasinya. sejalan dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung
tersebut, Pengadilan
Tinggi Sulawesi Tengah telah pula mencanangkan Visi dan Misi
yaitu :
“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang Agung“
yang
merupakan suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan
yang
berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
Misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Untuk mencapai Visi tersebut, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
menetapkan
Misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan bagi pencari
keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tengah
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 Page 14 Of 72
4. Meningkat Kredibilitas, Transparansi dan Akuntabilitas
Peradilan.
D. Rencana Strategis
Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, diperlukan
suatu
perencanaan strategis yang baik yang dibuat dan disepakati
bersama oleh semua
unsur yang ada di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Rencana
Strategis ini
dibuat dan disesuaikan dengan kondisi pada Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah
untuk kurun waktu selama lima tahun.
Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Tahun 2020
– 2024 merupakan gambaran dari kinerja atau kondisi hasil yang
ingin dicapai
dalam kurun waktu lima tahun ke depan oleh Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah,
beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran
sesuai dengan
tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.
Perencanaan strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan
tugas
pokok dan fungsi selama 1 s/d 5 tahun secara sistematis, terarah
dan terpadu.
Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan,
kelemahan, peluang,
ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana strategis disusun
suatu visi, tujuan,
sasaran, kebijakan, dan program yang disesuaikan dengan tupoksi
Pengadilan
Tinggi Sulawesi Tengah dengan mempertimbangkan kemampuan unit
pelaksana.
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam menerapkan
kebijakan-kebijakan
umum, menegakkan keadilan dan mewujudkan hukum dalam praktek
tidak hanya
bentuk penegakan hukum (law enforcement) tetapi juga memberikan
pembinaan
dan pengawasan serta meningkatkan sarana/prasarana gedung
Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah.
Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
dalam
rangka mencapai Visi dan Misinya adalah :
1. Peningkatan penyelesaian perkara.
2. Mewujudkan tertib administrasi perkara.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan aksepbilitas putusan Hakim.
5. Mewujudkan pembinaan dan pengawasan daerah dan pengawasan
bidang
yang efektif dan efisien.
6. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas putusan
7. Meningkatkan sarana dan prasarana.
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu
sesuatu yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke
depan yaitu dari
tahun 2020 sampai tahun 2024. Adapun sasaran strategis yang
hendak dicapai
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 Page 15 Of 72
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah adalah
1. Peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu
dan
akuntabel
2. Peningkatan tertib administrasi perkara ssuai dengan
ketentuan Bindalmin
3. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
4. Peningkatan kualitas pengawasan
5. Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces
to justice)
6. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana.
Berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi yang dipaparkan diatas,
maka
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menetapkan Program Kerja yang
meliputi
seluruh kegiatan disertai jadwal dan target yang akan dicapai
serta disesuaikan
dengan DIPA tahun berjalan,antara lain :
1. Manajemen Pengadilan
2. Administrasi Perkara
3. Administrasi Umum
4. Administrasi Keuangan
5. Kinerja Pelayanan Publik
6. Pelaksanaan Pengandaan Barang dan Jasa
7. TI dan Informasi Publik
8. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengadilan.
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 Page 16 Of 72
BAB II
KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA DAN AKREDITASI
PENJAMINAN MUTU
A. Keadaan Perkara
1. Keadaan Perkara Tingkat Banding
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah adalah Pengadilan Tingkat
Banding yang
menerima Perkara Banding dari Pengadilan Negeri yang berada di
Wilayah
Hukumnya yaitu : Perkara Pidana, Perkara Perdata dan Perkara
Tindak Pidana
Korupsi (Tipikor). Adapun tingkat penyelesaian perkara pada
Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah pada tahun 2020 serta grafik penanganan perkara
dalam 3 (tiga)
tahun terakhir adalah sebagai berikut :
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 Page 17 Of 72
Tabel : Keadaan Perkara pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Tahun 2020.
BULAN PIDANA PIDANA ANAK PIDANA TIPIKOR PERDATA
SISA LALU
MASUK PUTUS SISA SISA LALU
MASUK PUTUS SISA SISA LALU
MASUK PUTUS SISA SISA LALU
MASUK PUTUS SISA
Januari 15 7 11 11 1 8 - 9 - - - - 13 8 6 15
Pebruari 11 3 9 5 9 3 - 12 - - - - 15 3 5 13
Maret 5 14 3 16 12 4 1 15 - 2 2 - 13 5 7 11
April 16 4 15 5 15 7 14 8 - - - - 11 5 8 8
Mei 5 13 5 13 8 - 4 4 - - - - 8 8 4 12
Juni 13 8 11 10 4 - 4 - - - - - 12 3 5 10
Juli 10 6 6 10 - 1 - 1 - 1 1 - 10 7 7 10
Agustus 10 9 8 11 1 1 - 2 - 1 1 - 10 8 3 15
September 11 27 7 31 2 3 1 4 - 2 2 - 15 4 6 13
Oktober 31 14 21 24 4 - 1 3 - 2 1 1 13 3 9 7
November 24 13 23 14 3 2 3 2 1 3 4 - 7 4 4 7
Desember 14 15 16 13 2 - 2 - - 3 3 - 7 5 4 8
Jumlah 133 135 29 30 14 14 63 68
Sisa Pekara Tahun 2019
15 1 - 13
Perkara Masuk 133 29 14 63
Perkara Putus 135 30 14 68
Sisa Perkara Tahun 2020
13 - - 8
Persentase Penyelesaian Perkara (%)
(135/(15+133))x100% = 91,22 % (30/(1+29))x100% = 100 %
(14/(0+14))x100% = 100 % (68/(13+63))x100% = 89,47 %
Persentase Sisa Perkara (%)
(13/(15+133))x100% = 8,78 % (0/(1+29))x100% = 0 %
(0/(0+14))x100% = 0 % (8/(13+63))x100% = 10,53 %
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 Page 18 Of 72
Dari tabel rekapitulasi keadaan perkara banding yang masuk ke
Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah pada tahun 2020 ini, dapat disimpulkan bahwa
persentase
penyelesaian perkara dan perkara sisa tahun 2020 adalah sebagai
berikut :
a. Perkara Pidana Biasa :
- Persentase perkara yang diselesaikan : 91,22 %
- Persentase sisa perkara : 8,78 %
b. Perkara Perdata :
- Persentase perkara yang diselesaikan : 89,47 %
- Persentase sisa perkara : 10,53 %
c. Perkara Pidana Anak :
- Persentase perkara yang diselesaikan : 100 %
- Persentase sisa perkara : - %
d. Perkara Tindak Pidana Korupsi :
- Persentase perkara yang diselesaikan : 100 %
- Persentase sisa perkara : - %
Keadaan perkara banding yang masuk pada Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah
selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2018, 2019 dan 2020
dapat dilihat pada grafik
dibawah ini :
Grafik Keadaan Perkara Pidana 3 tahun terakhir
Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2018 2019 2020
158
15
141
155
133
148 148
135
815 13
Sisa Tahun Lalu
Masuk
Putus
Sisa
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 Page 19 Of 72
Grafik Keadaan Perkara Tindak Pidana Korupsi 3 tahun
terakhir
Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
0
5
10
15
20
25
30
2018 2019 2020
1 1 1
13
9
29
13
9
30
1 10
Sisa Tahun Lalu
Masuk
Putus
Sisa
Grafik Keadaan Perkara Pidana Anak 3 tahun terakhir
Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
0
5
10
15
20
25
30
2018 2019 2020
1 0 1
28
6
11
29
6
11
0 0 1
Sisa Tahun Lalu
Masuk
Putus
Sisa
Grafik Keadaan Perkara Perdata 3 tahun terakhir
Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
0
20
40
60
80
100
2018 2019 2020
14 11 13
74
88
63
7786
68
11 13 8
Sisa Tahun Lalu
Masuk
Putus
Sisa
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 Page 20 Of 72
2. Keadaan Perkara Tingkat Pertama
a. Pidana Biasa
Pada tahun 2020 ini, Pengadilan Negeri se-Sulawesi Tengah untuk
perkara
pidana biasa telah menerima 2.093 perkara masuk, dimana sisa
perkara tahun
2019 berjumlah 299 perkara. Jumlah perkara putus pada tahun 2020
berjumlah
2061 perkara dengan sisa perkara berjumlah 392 perkara.
Keadaan Perkara Pidana Biasa Pada Pengadilan Negeri
Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun
2020
Grafik Keadaan Perkara Pidana Biasa Pada Pengadilan Negeri
Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2020
0
100
200
300
400
500
600
PN Palu PN Poso PN Luwuk PN Tolitoli PN Donggala PN Buol PN
Parigi
109
44 4010
50
0
46
551
392
271
158
390
79
252
538
374
264
162
385
78
260
122
6247
6
55
1
38
Sisa 2019
Masuk
2020
Putus
2020
Sisa 2020
NO PENGADILAN
PIDANA BIASA
SISA 2019 MASUK 2020 PUTUS 2020 SISA 2020
{1} {2} {3} {5} {6}
1 PN Palu 109 551 538 122
2 PN Poso 44 392 374 62
3 PN Luwuk 40 271 264 47
4 PN Tolitoli 10 158 162 6
5 PN Donggala 50 390 385 55
6 PN Buol 0 79 78 1
7 PN Parigi 46 252 260 38
J U M L A H 299 2093 2061 331
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 Page 21 Of 72
b. Pidana Anak
Pada tahun 2020 ini, Pengadilan Negeri se-Sulawesi Tengah dalam
perkara
pidana anak telah menerima 102 perkara masuk, dimana sisa
perkara tahun 2019
berjumlah 4. Jumlah perkara putus pada tahun 2020 berjumlah 101
perkara dengan
sisa perkara berjumlah 5 perkara.
Keadaan Perkara Pidana Anak Pada Pengadilan Negeri
Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun
2020
NO. PENGADILAN
PIDANA ANAK
SISA 2019 MASUK
2020 PUTUS 2020 SISA 2020
{1} {2} {3} {4} {5} {6}
1 PN Palu 0 33 33 0
2 PN Poso 0 17 13 4
3 PN Luwuk 0 2 2 0
4 PN Tolitoli 1 7 8 0
5 PN Donggala 2 29 30 1
6 PN Buol 0 5 5 0
7 PN Parigi 1 9 10 0
J U M L A H 4 102 101 5
Grafik Keadaan Perkara Pidana Anak Pada Pengadilan Negeri
Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun
2020
0
5
10
15
20
25
30
35
PN Palu PN Poso PN Luwuk PN Tolitoli PN Donggala PN Buol PN
Parigi
0 0 01
2
01
33
17
2
7
29
5
9
33
13
2
8
30
5
10
0
4
0 01
0 0
Sisa 2019
Masuk
2020
Putus
2020
Sisa 2020
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 Page 22 Of 72
c. Pidana Tipikor
Pada tahun 2020 ini, Pengadilan TIPIKOR Palu dalam perkara
pidana Tipikor
telah menerima 39 perkara masuk, dimana sisa perkara tahun 2019
berjumlah 26
perkara. Jumlah perkara putus pada tahun 2020 berjumlah 61
perkara dengan sisa
perkara berjumlah 4 perkara.
Keadaan Perkara TIPIKOR Pada Pengadilan Negeri
Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun
2020
NO. PENGADILAN
Perkara TIPIKOR
SISA 2019 MASUK
2020 PUTUS 2020 SISA 2020
{1} {2} {3} {4} {5} {6}
1 PN Palu 26 39 61 4
2 PN Poso 0 0 0 0
3 PN Luwuk 0 0 0 0
4 PN Tolitoli 0 0 0 0
5 PN Donggala 0 0 0 0
6 PN Buol 0 0 0 0
7 PN Parigi 0 0 0 0
J U M L A H 26 39 61 4
Grafik Keadaan Perkara TIPIKOR Pada Pengadilan Negeri
Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun
2020
0
10
20
30
40
50
60
70
PN Palu PN Poso PN Luwuk PN Tolitoli PN Donggala PN Buol PN
Parigi
26
0 0 0 0 0 0
39
0 0 0 0 0 0
4
0 0 0 0 0 0
Sisa 2019
Masuk
2020
Putus
2020
Sisa 2020
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 Page 23 Of 72
d. Pidana Singkat
Pada tahun 2020 ini, tidak ada perkara pidana singkat yang
masuk. Sisa perkara
tahun 2019 nihil, Jumlah perkara pidana singkat yang di putus
nihil pada Pengadilan
Negeri se-Sulawesi Tengah.
Keadaan Perkara Pidana Singkat pada Pengadilan Negeri
Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun
2020
NO. PENGADILAN
PIDANA SINGKAT
SISA 2019 MASUK
2020 PUTUS 2020 SISA 2020
{1} {2} {3} {4} {5} {6}
1 PN Palu 0 0 0 0
2 PN Poso 0 0 0 0
3 PN Luwuk 0 0 0 0
4 PN Tolitoli 0 0 0 0
5 PN Donggala 0 0 0 0
6 PN Buol 0 0 0 0
7 PN Parigi 0 0 0 0
J U M L A H 0 0 0 0
Grafik Keadaan Perkara Pidana Singkat pada Pengadilan Negeri
Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun
2020
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
PN Palu PN Poso PN Luwuk PN Tolitoli PN Donggala PN Buol PN
Parigi
0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0
Sisa 2019
Masuk
2020
Putus
2020
Sisa 2020
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 Page 24 Of 72
e. Pidana Cepat/Ringan/Lalu Lintas
Pada tahun 2020 ini, Pengadilan Negeri se-Sulawesi Tengah dalam
perkara
pidana cepat/ringan/lalu lintas telah menerima 14.896 perkara
masuk. Jumlah perkara
putus pada tahun 2020 berjumlah 14.896 perkara.
Keadaan Perkara Pidana Cepat/Ringan/Lalu Lintas pada Pengadilan
Negeri
Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun
2020
NO. PENGADILAN
Pidana Cepat/Ringan/Lalu Lintas
SISA 2019 MASUK
2020 PUTUS 2020 SISA 2020
{1} {2} {3} {4} {5} {6}
1 PN Palu 0 6601 6601 0
2 PN Poso 0 2849 2849 0
3 PN Luwuk 0 2040 2040 0
4 PN Tolitoli 0 816 816 0
5 PN Donggala 0 2071 2071 0
6 PN Buol 0 516 516 0
7 PN Parigi 0 3 3 0
J U M L A H 0 14896 14896 0
Grafik Keadaan Perkara Pidana Cepat/Ringan/Lalu Lintas pada
Pengadilan Negeri
Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun
2020
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
PN Palu PN Poso PN Luwuk PN Tolitoli PN
Donggala
PN Buol PN Parigi
0 0 0 0 0 0 0
6601
2849
2040
816
2071
516
30 0 0 0 0 0 0
Sisa 2019
Masuk
2020
Putus
2020
Sisa 2020
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 Page 25 Of 72
a. Perkara Perdata Gugatan
Pada tahun 2020 ini, Pengadilan Negeri se-Sulawesi Tengah dalam
perkara
perdata untuk gugatan telah menerima 492 perkara masuk dengan
sisa perkara tahun
2019 berjumlah 84 perkara. Jumlah perkara putus pada tahun 2020
berjumlah 420
perkara dan jumlah perkara yang dicabut berjumlah 24 perkara.
Sedangkan sisa
perkara di tahun 2020 menjadi 132 perkara.
Keadaan Perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Negeri
Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun
2020
No PENGADILAN
G U G A T A N
SISA 2019 MASUK
2020 PUTUS
2020 DICABUT
2020 SISA 2020
{1} {2} {3} {4} {5} {6} {7}
1 PN Palu 32 124 89 7 60
2 PN Poso 14 130 123 8 13
3 PN Luwuk 18 93 81 7 23
4 PN Tolitoli 5 28 30 0 3
5 PN Donggala 11 39 39 0 11
6 PN Buol 0 12 5 2 5
7 PN Parigi 4 66 53 0 17
J U M L A H 84 492 420 24 132
Grafik Keadaan Perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan
Negeri
Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun
2020
0
20
40
60
80
100
120
140
PN Palu PN Poso PN Luwuk PN Tolitoli PN Donggala PN Buol PN
Parigi
32
1418
511
04
124130
93
28
39
12
6689
123
81
30
39
5
53
7 8 70 0 2 0
Sisa 2019
Masuk 2020
Putus 2020
Dicabut 2020
Sisa 2020
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 Page 26 Of 72
b. Perkara Perdata Permohonan
Pada tahun 2020 ini, Pengadilan Negeri se-Sulawesi Tengah dalam
perkara
perdata untuk permohonan telah menerima 363 perkara masuk dengan
sisa perkara
tahun 2019 berjumlah 21 perkara. Jumlah perkara putus pada tahun
2020 berjumlah
380 perkara. Sedangkan sisa perkara di tahun 2020 menjadi 4
perkara
Keadaan Perkara Perdata Permohonan pada Pengadilan Negeri
Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun
2020
NO. PENGADILAN
PERDATA PERMOHONAN
SISA 2019 MASUK
2020 PUTUS 2020 SISA 2020
{1} {2} {3} {4} {5} {6}
1 PN Palu 2 89 89 2
2 PN Poso 0 34 33 1
3 PN Luwuk 18 169 186 1
4 PN Tolitoli 0 30 30 0
5 PN Donggala 0 17 17 0
6 PN Buol 0 9 9 0
7 PN Parigi 1 15 16 0
J U M L A H 21 363 380 4
Grafik Keadaan Perkara Perdata Permohonan Pada Pengadilan
Negeri
Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun
2020
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
PN Palu PN Poso PN Luwuk PN Tolitoli PN Donggala PN Buol PN
Parigi
2 0
18
0 0 0 1
89
34
169
30
179
15
89
33
186
30
17
9
162 1 1 0 0 0 0
Sisa 2019
Masuk
2020
Putus
2020
Sisa 2020
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 Page 27 Of 72
c. Gugatan Perkara PHI
Pada tahun 2020 ini, Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri
Palu dalam gugatan perkara hubungan industrial telah menerima 36
perkara masuk
dengan sisa perkara tahun 2019 berjumlah 11 perkara dan perkara
yang dicabut tahun
2020 Nihil. Jumlah perkara putus pada tahun 2020 berjumlah 45
perkara.
Keadaan Gugatan Perkara PHI pada Pengadilan Negeri
Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun
2020
NO. PENGADILAN
GUGATAN PERKARA PHI
SISA 2019 MASUK
2020 PUTUS 2020 SISA 2020
{1} {2} {3} {4} {5} {6}
1 PN Palu 11 36 45 2
2 PN Poso 0 0 0 0
3 PN Luwuk 0 0 0 0
4 PN Tolitoli 0 0 0 0
5 PN Donggala 0 0 0 0
6 PN Buol 0 0 0 0
7 PN Parigi 0 0 0 0
J U M L A H 11 36 45 2
Grafik Keadaan Gugtan Perkara PHI Pada Pengadilan Negeri
Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun
2020
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
PN Palu PN Poso PN Luwuk PN Tolitoli PN Donggala PN Buol PN
Parigi
11
0 0 0 0 0 0
36
0 0 0 0 0 0
45
00 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
Sisa 2019
Masuk
2020
Putus
2020
Sisa 2020
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 Page 28 Of 72
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi
Data perkara pidana dan perdata yang diajukan ke tingkat Kasasi
pada tahun
2020 ini adalah sebagai berikut :
a. Keadaan Perkara Pidana Yang Diajukan Kasasi.
Keadaan Perkara Pidana Yang Diajukan ke Tingkat Kasasi
Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun
2020
Grafik Keadaan Perkara Pidana Yang Diajukan ke Tingkat
Kasasi
Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun
2020
0
10
20
30
40
50
60
PN Palu PN Poso PN Luwuk PN Tolitoli PN Donggala PN Buol PN
Parigi
5 5 4
0
11
13
54
2
15
4
7
3 3
48
1
6
0
3 2
0
11
6
13
4
15
2
6
Sisa 2019
Diajukan
Kasasi
2020
Putus
2020
Sisa 2020
NO PENGADILAN
PERKARA KASASI PIDANA + TIPIKOR
SISA 2019 KASASI
2020 PUTUS 2020 SISA 2020
PID TPK PID TPK PID TPK PID TPK
1 PN Palu 5 0 27 27 28 20 4 7
2 PN Poso 5 0 2 0 1 0 6 0
3 PN Luwuk 4 0 15 0 6 0 13 0
4 PN Tolitoli 0 0 4 0 0 0 4 0
5 PN Donggala 11 0 7 0 3 0 15 0
6 PN Buol 1 0 3 0 2 0 2 0
7 PN Parigi 3 0 3 0 0 0 6 0
J U M L A H
29 0 61 27 40 20 50 7
29 87 60 57
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 Page 29 Of 72
b. Keadaan Perkara Perdata Yang Diajukan Kasasi.
Keadaan Perkara Perdata Yang Diajukan ke Tingkat Kasasi
Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun
2020
NO. PENGADILAN
PERKARA PERDATA KASASI
SISA 2019 KASASI
2020 PUTUS 2020 SISA 2020
{1} {2} {3} {4} {5} {6}
1 PN Palu 4 20 20 4
2 PN Poso 7 15 0 22
3 PN Luwuk 11 8 7 12
4 PN Tolitoli 0 0 0 0
5 PN Donggala 7 0 0 7
6 PN Buol 3 1 1 3
7 PN Parigi 1 0 1 0
J U M L A H 33 44 29 48
Grafik Keadaan Perkara Perdata Yang Diajukan ke Tingkat
Kasasi
Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun
2020
0
5
10
15
20
25
PN Palu PN Poso PN Luwuk PN Tolitoli PN Donggala PN Buol PN
Parigi
4
7
11
0
7
3
1
20
15
8
0 0
1
0
20
0
7
0 0
11
4
22
12
0
7
3
0
Sisa 2019
Diajukan
Kasasi
2020
Putus
2020
Sisa 2020
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 Page 30 Of 72
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali
Data perkara pidana dan perdata yang diajukan Peninjauan Kembali
(PK) pada
tahun 2020 ini adalah sebagai berikut :
a. Keadaan Perkara Pidana Yang Diajukan Peninjauan Kembali.
Keadaan Perkara Pidana Yang Diajukan Peninjauan Kembali (PK)
Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun
2020
Grafik Keadaan Perkara Pidana Yang Diajukan Peninjauan Kembali
(PK)
Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun
2020
0
1
2
3
4
5
6
7
PN Palu PN Poso PN Luwuk PN Tolitoli PN Donggala PN Buol PN
Parigi
1
2
3
0
2
3
0
1
2
4
2
0 0 01
0 0 0 0
2
0
1
4
7
2 2
1
0
Sisa 2019
Diajukan
Kasasi
2020
Putus
2020
Sisa 2020
NO PENGADILAN
PERKARA PK PIDANA + TIPIKOR
SISA 2019 PK 2020 PUTUS 2020 SISA 2020
PID TPK PID TPK PID TPK PID TPK
1 PN Palu 1 3 1 5 1 8 1 0
2 PN Poso 0 0 0 0 0 0 0 0
3 PN Luwuk 1 0 1 0 1 0 1 0
4 PN Tolitoli 0 0 0 0 0 0 0 0
5 PN Donggala 0 0 1 0 1 0 0 0
6 PN Buol 0 0 0 0 0 0 0 0
7 PN Parigi 0 0 0 0 0 0 0 0
J U M L A H 2 3 3 5 3 8 2 0
5 7 11 2
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 Page 31 Of 72
b. Keadaan Perkara Perdata Yang Diajukan Peninjauan Kembali.
Keadaan Perkara Perdata Yang Diajukan Peninjauan Kembali
Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun
2020
NO. PENGADILAN
PERKARA PK PERDATA
SISA 2019 PK 2020 PUTUS 2020 SISA 2020
{1} {2} {3} {4} {5} {6}
1 PN Palu 1 1 1 1
2 PN Poso 2 2 0 4
3 PN Luwuk 3 4 0 7
4 PN Tolitoli 0 2 0 2
5 PN Donggala 2 0 0 2
6 PN Buol 3 0 2 1
7 PN Parigi 0 0 0 0
J U M L A H 11 9 3 17
Grafik Keadaan Perkara Perdata Yang Diajukan Peninjauan
Kembali
Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun
2020
0
5
10
15
20
25
PN Palu PN Poso PN Luwuk PN Tolitoli PN Donggala PN Buol PN
Parigi
4
7
11
0
7
3
1
20
15
8
0 01
0
20
0
7
0 0
1 1
4
22
12
0
7
3
0
Sisa 2019
Diajukan
Kasasi
2020
Putus
2020
Sisa 2020
B. Penyelesaian Perkara
Berdasarkan tabel keadaan perkara pada Pengadilan Tinggi
Sulawesi
Tengah dan Pengadilan Negeri yang dibawahnya pada tahun 2020
seperti yang
tergambar diatas maka bisa dilihat beberapa indikator antara
lain :
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 Page 32 Of 72
1. Jumlah Sisa Perkara tahun 2019 yang Diputus tahun 2020
Pada tahun 2020, penyelesaian sisa perkara tahun 2019 pada
pengadilan-
pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
dapat dilihat pada
tabel sebagai berikut :
Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2019, Yang di Putus Tahun
2020.
NO. PENGADILAN PIDANA
PIDANA TIPIKOR
PIDANA ANAK
PERDATA PERDATA
PHI JUMLAH
Sisa 2019
Putus 2020
Sisa 2019
Putus 2020
Sisa 2019
Putus 2020
Sisa 2019
Putus 2020
Sisa 2019
Putus 2020
Sisa 2019
Putus 2020
1 PT Palu 15 15 1 1 0 0 13 13 0 0 29 29
2 PN Palu 109 109 26 26 0 0 32 32 11 11 178 178
3 PN Poso 44 44 0 0 0 0 14 14 0 0 58 58
4 PN Luwuk 40 40 0 0 0 0 18 18 0 0 58 58
5 PN Tolitoli 9 9 0 0 0 0 5 5 0 0 14 14
6 PN Donggala 50 50 0 0 0 0 2 2 0 0 52 52
7 PN Buol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 PN Parigi 46 46 0 0 0 0 5 5 0 0 51 51
J U M L A H 313 313 27 27 0 0 89 89 11 11 440 440
% Penyelesaian Sisa Perkara Tahun
2019 100% 100% - 100% 100% 100%
Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah sisa
perkara tahun 2019
sebanyak 440 perkara, dan yang diputus oleh Pengadilan Tk.I dan
Tk. Banding
tahun 2020 berjumlah 440 perkara. Data diatas menyatakan bahwa
penyelesaian
sisa perkara tahun 2019 pada tahun 2020 sebesar 100%.
2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu
Pada tahun 2020, jumlah perkara yang diputus tepat waktu pada
pengadilan-
pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
dapat dilihat pada
tabel sebagai berikut :
NO PENGADILAN PIDANA PIDANA TIPIKOR
PERDATA PERDATA
PHI JUMLAH
1 PT Palu 149 30 68 0 247
2 PN Palu 538 61 229 45 873
3 PN Poso 374 0 123 0 497
4 PN Luwuk 241 0 89 0 330
5 PN Tolitoli 145 0 84 0 229
6 PN Donggala 335 0 28 0 363
7 PN Buol 599 0 14 0 613
8 PN Parigi 274 0 89 0 363
J U M L A H 2655 91 724 45 3515
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 Page 33 Of 72
3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding,
Kasasi,
dan PK
Pada tahun 2020, jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum pada
pengadilan-pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tengah dapat
dilihat pada tabel sebagai berikut :
NO PENGADILAN PIDANA PIDANA TIPIKOR
PERDATA PERDATA
PHI JUMLAH
1 PN Palu 465 31 47 7 550
2 PN Poso 347 0 96 0 443
3 PN Luwuk 239 0 94 0 333
4 PN Tolitoli 153 0 86 0 239
5 PN Donggala 350 0 29 0 379
6 PN Buol 582 0 13 0 595
7 PN Parigi 237 0 64 0 301
J U M L A H 2373 31 329 7 2840
Berdasarkan tabel-tabel perkara diatas dimana jumlah perkara
yang masuk tahun
2020 berjumlah 3367 perkara (Pidana, Tipikor, Perdata, dan PHI)
sedang Jumlah
perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan
PK berjumlah
2840 perkara. Dari data tersebut disimpulkan rasio jumlah
perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum terhadap perkara masuk adalah 84,35 %
yang artinya
bahwa kualitas Putusan Pengadilan adalah Baik dan Memenuhi Unsur
Keadilan
dimana Penerapan hukum yang diambil telah sesuai dengan
undang-undang dan
peraturan yang berlaku.
4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil di Mediasi
Pada tahun 2020, jumlah perkara perdata yang diselesaikan
melalui mekanisme
mediasi pada pengadilan-pengadilan sewilayah hukum Pengadilan
Tinggi Sulawesi
Tengah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ;
NO PENGADILAN PERKARA PERDATA YANG
BERHASIL DIMEDIASI KET
{1} {2} {3} {4}
1 PN Palu 0
2 PN Poso 9
3 PN Luwuk 2
4 PN Tolitoli 1
5 PN Donggala 0
6 PN Buol 0
7 PN Parigi 0
J U M L A H 12
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 Page 34 Of 72
5. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi
Pada tahun 2020, jumlah perkara pidana anak yang berhasil
diselesaikan melalui
mekanisme diversi pada pengadilan-pengadilan sewilayah hukum
Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ;
NO PENGADILAN
PERKARA PIDANA ANAK
YANG BERHASIL
MELALUI DIVERSI
KET
{1} {2} {3} {4}
1 PN Palu 0
2 PN Poso 0
3 PN Luwuk 0
4 PN Tolitoli 0
5 PN Donggala 0
6 PN Buol 0
7 PN Parigi 0
J U M L A H 0
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)
Perubahan kebutuhan, tuntutan dan harapan masyarakat bergerak
sangat
cepat tidak lagi dalam hitungan tahun, bulan atau hari tetapi
perubahan terjadi
setiap detik. Oleh karenanya organisasi harus bergerak cepat
merespon setiap
perubahan tersebut melalui pengelolaan manajemen yang digerakkan
oleh
kepemimpinan berkualitas tinggi yang memiliki kemampuan
menggerakkan
seluruh komponen dalam organisasi (memotivasi) untuk mencapai
tujuan yang
telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan memberikan
pelayanan prima
bagi masyarakat/pencari keadilan. Dengan pertimbangan tersebut
Direktur
Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi
Penjaminan Mutu
Badan Peradilan Umum dengan Surat Keputusan Nomor
1639/DJU/SK/OT
01.1/9/2015 untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada
Pengadilan
Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia sesuai standar
ISO 9001:2008
diperkaya dengan penerapan International Framework for Court
Excellent,
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, standar pengawasan dari Badan
Pengawasan
Mahkamah Agung, pembangunan Zona Integritas. Adapun beberapa
pelayanan
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 Page 35 Of 72
yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah serta
peradilan yang
berada diwilayahnya sebagai berikut :
1. Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)
Posbakum Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para
pencari
keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui
program ini
masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi,
konsultasi dan
advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam
proses
penyelesaian perkara.
Pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengacu pada Peraturan
Mahkamah
Agung R.I Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 9 Januari 2014 tentang
Pedoman
Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di
Pengadilan dan
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tanggal 30 mei 2015 tentang
Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Mahkamah agung R.I Nomor 1 tahun 2014
tentang
Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu
di
Pengadilan.
Berdasarkan hal tersebut pada tahun 2020 sebanyak 7 (tujuh)
Pengadilan
Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
mendapat alokasi
anggaran untuk Pos Bantuan Hukum dengan jumlah keseluruhan
anggaran Rp.
192.400.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
192.400.000,-.dimana
realisasi penyerapan 100%
NO. PENGADILAN NEGERI
ANGGARAN %
Realisasi PAGU REALISASI
{1} {2} {3} {4} {5}
1 Pengadilan Negeri Palu Rp. 48.000.000,- Rp. 48.000.000,-
100
2 Pengadilan Negeri Poso Rp. 31.200.000,- Rp. 31.200.000,-
100
3 Pengadilan Negeri Luwuk Rp. 24.000.000,- Rp. 24.000.000,-
100
4 Pengadilan Negeri Tolitoli Rp. 24.000.000,- Rp. 24.000.000,-
100
5 Pengadilan Negeri Donggala Rp. 22.000.000,- Rp. 22.000.000,-
100
6 Pengadilan Negeri Buol Rp.24.000.000,- Rp. 24.000.000,-
100
7 Pengadilan Negeri Parigi Rp.19.200.000,- Rp. 19.200.000,-
100
JUMLAH Rp. 192.400.000,- Rp. 192.400.000,- 100
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 Page 36 Of 72
Berdasarkan tabel diatas bahwa pelaksanaan anggaran Pos Bantuan
Hukum
(Posbakum) di Pengadilan Tk.I telah dilaksanakan dengan
Baik.
2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu
Sidang keliling merupakan sidang di luar gedung pengadilan
yang
dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh
Pengadilan di suatu
tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat
kedudukan
gedung pengadilan dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 1
Tahun 2014 Pasal 14 disebutkan bahwa Pengadilan dapat
melaksanakan layanan
sidang di luar gedung pengadilan untuk mempermudah setiap warga
negara yang
tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan
karena hambatan
biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis.
Berdasarkan hal ini setiap Pengadilan Tingkat Pertama dibawah
Pengadilan
Tinggi Sulawesi Tengah telah melaksanakan ketentuan tersebut
disesuaikan
dengan dana yang tersedia dalam DIPA 03 yaitu Perkara yang
diselesaikan
melalui sidang diluar gedung pengadilan. Pada tahun 2020 satker
dibawah wilayah
hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mendapat alokasi
anggaran
untuk melakukan sidang keliling sebanyak 3 (tiga) satker dengan
jumlah
keseluruhan angaran Rp. 116.250.000,- dengan realisasi anggaran
sebesar Rp.
116.046.000,- yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini ;
NO. PENGADILAN NEGERI
ANGGARAN %
Realisasi PAGU REALISASI
{1} {2} {3} {4} {5}
1 Pengadilan Negeri Palu - - -
2 Pengadilan Negeri Poso Rp. 62.000.000,- Rp. 61.796.000,-
99,67
3 Pengadilan Negeri Luwuk Rp. 23.250.000,- Rp. 23.250.000,-
100
4 Pengadilan Negeri Tolitoli - -
5 Pengadilan Negeri
Donggala - -
6 Pengadilan Negeri Buol Rp. 31.000.000,- Rp. 31.000.000,-
100
7 Pengadilan Negeri Parigi - -
JUMLAH Rp. 116.250.000,- Rp. 116.046.000,- 99,82
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 Page 37 Of 72
Berdasarkan tabel diatas disimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran
Sidang
Keliling di 3 (tiga) satker Pengadilan Tk.I sebesar 99,82% telah
dilaksanakan
dengan Baik.
3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Pasal
4
disebutkan bahwa ruang lingkup Layanan Hukum bagi masyarakat
tidak mampu di
Pengadilan salah satunya adalah Layanan Pembebasan Biaya
Perkara, dimana
seluruh biaya untuk pelaksanaannya di bebankan melalui anggaran
Mahkamah
Agung RI pada DIPA masing-masing Pengadilan.
Pada tahun 2020 Pengadilan Tingkat Pertama dibawah Pengadilan
Tinggi
Sulawesi Tengah tidak mendaptkan alokasi anggaran pembebasan
biaya perkara.
NO. PENGADILAN NEGERI ANGGARAN
% Realisasi PAGU REALISASI
{1} {2} {3} {4} {5}
1 Pengadilan Negeri Palu - - -
2 Pengadilan Negeri Poso - - -
3 Pengadilan Negeri Luwuk - - -
4 Pengadilan Negeri Tolitoli - - -
5 Pengadilan Negeri Donggala
- - -
6 Pengadilan Negeri Buol - - -
7 Pengadilan Negeri Parigi - - -
JUMLAH - - -
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 Page 38 Of 72
BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA
A. Komposisi SDM Berdasarkan
Kepangkatan/Golongan/Pendidikan.
Sampai dengan akhir tahun 2020 profil sumber daya manusia pada
wilayah
hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang terdiri dari sumber
daya manusia
teknis yudisial maupun non teknis yudisial. Adapun lebih rinci
tentang Sumber Daya
Manusia (SDM) pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dapat
dilihat pada daftar
tabel berikut :
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 Page 39 Of 72
� Profil Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat/Golongan
Ruang.
No. Satuan Kerja
Golongan Ruang/ Pangkat
Jumlah
I/c II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c
IV/d IV/e
1 Pengadilan Tinggi Palu - - - - 2 7 3 6 9 3 2 1 2 20 55
2 Pengadilan Negeri Palu - - - - 1 4 11 13 16 6 1 6 - - 58
3 Pengadilan Negeri Poso - - - 1 - 2 3 9 4 3 - 1 - - 23
4 Pengadilan Negeri Luwuk - - 2 - - 8 3 8 3 3 - - - - 27
5 Pengadilan Negeri Toli Toli - 1 - - - 8 3 3 5 1 - - - - 21
6 Pengadilan Negeri Donggala - - - 3 - 7 - 10 8 2 - - - - 30
7 Pengadilan Negeri Buol - - - - 1 3 2 6 3 1 - - - - 16
8 Pengadilan Negeri Parigi - - - - - 10 3 4 4 1 1 - - - 23
J U M L A H - 1 2 4 4 49 28 59 52 20 4 8 2 20 249
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 Page 40 Of 72
� Profil Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan Tenaga Teknis
Yudisial
No Satuan Kerja
Jabatan Teknis Total
Jabatan
Teknis Ketua Wakil
Ketua Hakim Panitera Wapan
Panmud
Hukum
Panmud
Perdata
Panmud
Pidana
Panmud
Tipikor
Panmud
PHI
Panitera
Pengganti
Juru Sita
Penggnti Jurusita
Calon
Hakim
1 Pengadilan Tinggi Palu 1 1 20 1 - 1 1 1 1 - 6 - - - 33
2 Pengadilan Negeri Palu 1 1 12 1 - 1 1 1 1 1 10 7 4 - 41
3 Pengadilan Negeri Poso 1 - 4 1 1 1 1 - - 2 2 2 - 15
4 Pengadilan Negeri Luwuk 1 1 8 1 - 1 - 1 - - 5 2 1 - 21
5 Pengadilan Negeri Toli Toli 1 - 7 1 - 1 1 1 - - 1 - 1 - 14
6 Pengadilan Negeri Donggala 1 1 10 1 - 1 1 1 - - 6 3 - - 25
7 Pengadilan Negeri Buol 1 - 5 1 - 1 1 1 - - 2 - - - 12
8 Pengadilan Negeri Parigi 1 1 6 1 - 1 1 1 - - 2 2 1 - 17
TOTAL JABATAN 8 5 72 8 0 8 7 8 2 1 34 16 9 0 178
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 Page 41 Of 72
� Profil Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan Tenaga Non
Teknis
No Satuan Kerja
Jabatan Non Teknis Total
Jabatan
Non
Teknis
Total
Seluruh
Teknis
dan
Non
Teknis
Sekretaris
Kabag
Umum
dan
Keuangan
Kabag
Perenc dan
Kepegawaian
Kasubag
Tata Usaha
dan RT
Kasubag
RenProg dan
Anggaran
KasubagKeu
danPelaporan
Kasubag
Kepegawaian
dan IT
Kasubag
Umum
dan
Keuangan
Kasubag
Perencanan
IT/Pelaporan
Kasubag
Kepegawaian
dan Ortala
Funsional
Arsiparis
Fungsional
Pustakawan
Fungsional
Pranata
Komputer
Fungsional
Bendahara Staff
1 Pengadilan Tinggi Palu 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1 - 13 21
55
2 Pengadilan Negeri Palu 1 - - - - - - 1 1 1 - - 1 - 12 17
58
3 Pengadilan Negeri Poso 1 - - - - - - 1 1 1 - - - - 4 8 23
4 Pengadilan Negeri
Luwuk 1 - - - - - - 1 1 1 - - - - 2 6 27
5 Pengadilan Negeri Toli
Toli 1 - - - - - - 1 1 1 - - - - 3 7 21
6 Pengadilan Negeri
Donggala 1 - - - - - - 1 1 1 - - - - 1 5 30
7 Pengadilan Negeri Buol 1 - - - - - - 1 1 1 - - - - - 4 16
8 Pengadilan Negeri Parigi 1 - - - - - - 1 1 1 - - - - 2 6
23
TOTAL JABATAN
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 Page 42 Of 72
Dari data-data Sumber Daya Manusia diatas dapat disimpulkan
satker-satker
dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masih
mengalami
kekurangan pegawai dan membutuhkan penambahan sumber daya
manusia bidang
teknis fungsional maupun teknis administrasi guna peningkatan
pelayanan terhadap
masyarakat pencari keadilan.
Adapun nama-nama personil Sumber Daya Manusia (SDM) pada
wilayah
hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai berikut :
1. Mutasi
Pada tahun 2020 ini, satker-satker pada wilayah hukum Pengadilan
Tinggi
Sulawesi Tengah mengalami mutasi masuk dan mutasi keluar sesuai
dengan
rincian tabel sebagai berikut :
NO SATUAN KERJA
MUTASI MASUK ( Orang )
MUTASI KELUAR ( Orang )
KETERANGAN
1 Pengadilan Tinggi Palu 10 10 -
2 Pengadilan Negeri Palu 12 8 -
3 Pengadilan Negeri Poso 3 7 -
4 Pengadilan Negeri Luwuk 6 4 -
5 Pengadilan Negeri Toli Toli 7 4 -
6 Pengadilan Negeri Donggala 7 2 -
7 Pengadilan Negeri Buol 1 3 -
8 Pengadilan Negeri Parigi 3 8 -
Jumlah 49 46 -
2. Promosi
Pada tahun 2020 ini, satker-satker pada wilayah hukum Pengadilan
Tinggi
Sulawesi Tengah beberapa pegawai mengalami promosi baik berupa
kenaikan
pangkat maupun jabatan struktural dan fungsional sesuai dengan
rincian tabel
sebagai berikut :
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 Page 43 Of 72
NO SATUAN KERJA
KENAIKAN PANGKAT ( Orang )
JABATAN FUNGSIONAL
( Orang )
JABATAN STRUKTURAL
( Orang )
KET
1 Pengadilan Tinggi Palu 12 4 2 -
2 Pengadilan Negeri Palu 6 13 1 -
3 Pengadilan Negeri Poso 3 1 1 -
4 Pengadilan Negeri Luwuk - 1 - -
5 Pengadilan Negeri Toli Toli - - - -
6 Pengadilan Negeri Donggala 4 - 2 -
7 Pengadilan Negeri Buol 2 1 - -
8 Pengadilan Negeri Parigi 3 6 - -
JUMLAH 30 26 6 -
3. Pensiun
Pada tahun 2020 ini, satker-satker pada wilayah hukum Pengadilan
Tinggi
Sulawesi Tengah tidak mengalami pengurangan pegawai akibat
pensiun sesuai
dengan rincian tabel sebagai berikut :
NO SATUAN KERJA
PENSIUN
MENINGGAL DUNIA ( Orang )
PENSIUN
BUP ( Orang )
KET
1 Pengadilan Tinggi Palu - 1 -
2 Pengadilan Negeri Palu - 1 -
3 Pengadilan Negeri Poso - - -
4 Pengadilan Negeri Luwuk - 2 -
5 Pengadilan Negeri Toli Toli - 1 -
6 Pengadilan Negeri Donggala - - -
7 Pengadilan Negeri Buol - - -
8 Pengadilan Negeri Parigi - - -
JUMLAH - 5 -
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 Page 44 Of 72
4. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis)
Peningkatan Sumber Daya Manusia dapat dilakukan dengan
Pendidikan dan
Pelatihan (Diklat) oleh Mahkamah Agung RI kepada aparat
peradilan. Pada
tahun 2020 terdapat beberapa nama pegawai negeri sipil yang
mengikuti Diklat
sesuai tabel berikut ;
NO SATUAN KERJA DIKLAT TEKNIS ( Orang )
DIKLAT NON TEKNIS ( Orang )
KETERANGAN
1 Pengadilan Tinggi Palu 15 8 -
2 Pengadilan Negeri Palu 8 6 -
3 Pengadilan Negeri Poso 2 1 -
4 Pengadilan Negeri Luwuk 2 1 -
5 Pengadilan Negeri Toli Toli 7 1 -
6 Pengadilan Negeri Donggala 10 - -
7 Pengadilan Negeri Buol 11 13 -
8 Pengadilan Negeri Parigi 4 2 -
Jumlah 59 32 -
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 Page 45 Of 72
BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA,
DAN TEKNOLOGI INFORMASI
A. Pengelolaan Keuangan.
1. Pengelolaan APBN Pada DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah
Agung
Pengelolaan APBN pada DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah
Agung
dilingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan Satuan Kerja
dibawahnya dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.67.912.118.000,- dialokasikan untuk
Belanja Pegawai,
Belanja Barang Operasional, Belanja Barang Non Operasional,
serta Belanja Modal.
Realisasi atas pelaksanaan Pengelolaan APBN pada DIPA Badan
Urusan
Administrasi Mahkamah Agung di lingkungan Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah dan
satuan kerja dibawahnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini
:
NO SATUAN KERJA PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(%)
1 Pengadilan Tinggi Palu 20.537.850.000 20.443.813.430 99,54
2 Pengadilan Negeri Palu 13.904.732.000 13.743.353.357 98,84
3 Pengadilan Negeri Poso 5.405.680.000 5.397.094.056 99,84
4 Pengadilan Negeri Luwuk 4.485.714.000 4.477.918.500 99,83
5 Pengadilan Negeri Toli Toli 3.800.917.000 3.638.034.472
95,71
6 Pengadilan Negeri Donggala 12.579.449.000 12.442.147.006
98,91
7 Pengadilan Negeri Buol 3.078.959.000 3.024.103.103 98,22
8 Pengadilan Negeri Parigi 4.118.817.000 4.062.244.438 98,63
Jumlah 67.912.118.000 67.228.708.362 98,99
Grafik Realisasi Anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung
93
94
95
96
97
98
99
100
PT Palu PN Palu PN Poso PN Luwuk PN TolitoliPN Donggala PN Buol
PN Parigi
99,54
98,84
99,84 99,83
95,71
98,91
98,2298,63
Realisasi
Anggaran
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 Page 46 Of 72
2. Pengelolaan APBN Pada DIPA Badan Peradilan Umum Mahkamah
Agung
Pengelolaan APBN DIPABadan Peradilan Umum Mahkamah Agung
mendapatkan
alokasi anggaran sebesar Rp.1.340.835.000,- digunakan untuk
belanja barang non
operasional yang mencakup output Perkara Peradilan Umum yang
diselesaikan
ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu serta Dukungan
Penyelesaian
Perkara di Pengadilan.
Realisasi pelaksanaan Pengelolaan APBN DIPA Badan Peradilan
Umum
Mahkamah Agung dilingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
dan satuan kerja
dibawahnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
NO SATUAN KERJA PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(%)
1 Pengadilan Tinggi Palu 257.540.000 254.903.154 98,98
2 Pengadilan Negeri Palu 390.325.000 349.686.300 89,59
3 Pengadilan Negeri Poso 233.900.000 233.885.875 99,99
4 Pengadilan Negeri Luwuk 76.260.000 74.197.500 97,30
5 Pengadilan Negeri Toli Toli 111.570.000 111.458.240 99,90
6 Pengadilan Negeri Donggala 94.360.000 87.139.850 92,35
7 Pengadilan Negeri Buol 93.360.000 89.976.000 96,38
8 Pengadilan Negeri Parigi 83.520.000 76.308.500 91,37
Jumlah 1.340.835.000 1.277.555.419 95,28
Grafik Realisasi Anggaran APBN DIPA Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung
84
86
88
90
92
94
96
98
100
PT Palu PN Palu PN Poso PN
Luwuk
PN
Tolitoli
PN
Donggala
PN Buol PN Parigi
98,98
89,59
99,99 99,9
97,3
92,35
96,38
91,37
Realisasi Anggaran DIPA 03
Realisasi
Anggaran
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 Page 47 Of 72
Target dan Realisasi PNBP Tahun 2020
Target PNBP Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan seluruh satuan
kerja
dibawahnya yang terdiri dari PNBP Fungsional dan Umum tahun
anggaran 2020
adalah sebesar Rp.221.687.000,- Adapun realisasi PNBP sampai
dengan tanggal
31 Desember 2020 sebesar Rp.254.787.828,- atau sebesar 114,93%
dengan
rincian sebagai berikut :
NO KELOMPOK PNBP TARGET REALISASI %
1 PNBP Fungsional 63.608.000 120.149.150 188,89%
2 PNBP Umum 158.079.000 134.638.678 85,17%
JUMLAH 221.687.000 254.787.828 114,93%
Real