28
BAB IPENDAHULUANA. Latar Belakang-Selayang PandangUntuk dapat
melahirkan alumni-alumni yang profesional, cerdas dan terampil,
maka Universitas Muhammadiyah Parepare sebagai salah satu perguruan
tinggi Muhammadiyah terbesar seajatappareng dengan Misi Berilmu
Amaliah, Beramal Ilmiah telah melakukan berbaga ikegiatan-kegiatan
untuk memberikan bimbingan dan penelitian kepada mahasiswa seperti
PPL untuk Mahasiswa Keguruan, Magang bagi mahasiswa terkhusus
Fakultas Ekonomi dan Kuliah Kerja Nyata untuk ke seluruh
Mahasiswa.Mata Kuliah Magang merupakan salah satu mata kuliah wajib
di Fakultas Ekonomi. Magang merupakan suatu bentuk kerja lapangan
bagi mahasiswa yang dilaksanakan di perusahaan atau instansi yang
terkait sesuai konsentrasi studi yang dipilih. Magang dapat
menunjang mahasiswa untuk menerapkan, menganalisis, dan
mengevaluasi suatu jenis kegiatan atau pekerjaan di suatu instansi
yang berkaitan dengan minat studi dan juga sebagai gambaran
penelitian. Pelaksanaan kuliah Magang ini merupakan salah satu
model untuk mendekatkan keterkaitan dan kesepadanan (link and
match) antara pengetahuan di perkuliahan dengan kebutuhan lapangan
pekerjaan.Pelaksanaan magangini bertujuan untukmelatih mahasiswa
agar memiliki kemampuan mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh
di bangku perkuliahan agar mahasiswa memperoleh pengalaman praktis
di lapangan yang berkaitan dengan bidang garapan. Disamping
memberikan perkuliahan yang bersifat teori, Program Studi Akuntansi
memandang perlu memberikan latihan dan membekali mahasiswa dengan
melakukan praktek-praktek lapangan di lembaga-lembaga/instansi
Pemerintah maupun Swasta, sehingga mahasiswa dapat menimba
pengalaman nyata dari praktek-praktek tersebut. Dalam melakukan
Magang, mahasiswa benar-benar dituntut untuk melakukan berbagai
kegiatan selama jangka waktu tertentu yang dibimbing oleh
Supervisor di lapangan dan dibantu oleh dosen pembimbing.Dalam
Pelaksanaan Magang banyak pengalaman yang dapat diperoleh oleh
mahasiswa di lapangan. Disamping ilmu, mereka juga mengalami proses
langsung dan penerapan dari berbagai teori yang telah dipelajari,
juga dikenalkan langsung dengan dunia kerja yang sebenarnya. Dengan
adanya Program Magang ini, mahasiswa diharapkan siap untuk terjun
ke dunia kerja yang sesuai dengan keahliannya.B. Gambaran Umum
InstansiKantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Parepare
merupakan instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang berada
dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah
Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan. Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Parepare (KPPN Parepare) merupakan salah satu
KPPN Non Percontohan yang telah sukses menerapkan Standard
Operating Procedure (SOP) KPPN Percontohan.Ruang lingkup wilayah
kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Parepare (KPPN
Parepare) meliputi Kota Parepare, Kabupaten Barru, Kabupaten
Sidrap, Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Enrekang.
BAB IIPEMBAHASANA. Sejarah Berdirinya KPPNKantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) merupakan ujung tombak pelayanan
publik yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang
memberikan pelayanan berupa pencairan dana APBN, penatausahaan
setoran penerimaan negara dan penyusunan laporan keuangan
Kantor/satuan kerja instansi pemerintah serta memberikan bimbingan
teknis terkait pelaksanaan dan pertanggung jawaban APBN. Didalam
perkembangannya, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
Parepare telah banyak mengalami perubahan nama. Pada masa
penjajahan Belanda bernama CKC (Central Kantoor De Comptabilited)
dan Slank Kas. Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, antara tahun 1945
- 1947 Kas Negara dipegang langsung oleh bangsa Indonesia sendiri
dan saat itu nama CKC dan Slank Kas diIndonesiakan, yaitu CKC
menjadi KPPN (Kantor Pusat Perbendaharaan Negara), sedangkan Slank
Kas menjadi KKN (Kantor Kas Negara) yang pada akhirnya ditetapkan
saat itu juga bahwa KPPN dan KKN tersebar di seluruh wilayah
Indonesia. Pada tahun 1951, pemerintah Indonesia menetapkan bahwa
di tiap - tiap Karisedenan terdapat kas negara, kemudian
berdasarkan SK Menteri Urusan Pendapatan Pembiayaan dan Pengawasan
tanggal 22 Desember 1964 No.KPPN/1/64, nama KPPN dan KKN digabung
menjadi KBN Parepare (Kantor Bendahara Negara Parepare) yang
diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1965.Seiring dengan berjalannya
waktu, dengan Keputusan Menteri Keuangan tanggal 7 April 1975
No.KEP-405/MK/I/1975,Kantor Bendahara Negara (KBN) Parepare
mengalami perubahan dan struktur organisasi dipecah menjadi KPN
(Kantor Pelayanan Negara),KKN (Kantor Kas Negara) dan Satuan Kerja
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran yang berada di daerah
pada tanggal 12 Juni 1976. Kemudian sejak tanggal 11 Juni 1981, KPN
dan KKN digabung menjadi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
Parepare (KPKN Parepare) yang diresmikan oleh Bapak Sekertaris
Direktorat Jenderal Anggaran waktu itu, yaitu Bapak H.Imam
Rusdi.Dengan adanya penggabungan Kantor Pelayanan Negara (KPN) dan
Kantor Kas Negara (KKN) menjadi Kantor Perbendaharaan dan Kas
Negara Parepare (KPKN Parepare) berdasarkan SK Menteri Keuangan
tanggal 12 Juni 1989 No.645/KMK.01/1989 yang berlaku efektif per 1
April 1990.Perubahan nama ini dimaksudkan sebagai upaya peningkatan
pelayanan kepada masyarakat yang semua dilakukan oleh 2 (dua)
kantor cukup dilaksanakan oleh 1 (satu) kantor saja yang kita kenal
dengan istilah SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap).
Hal ini diiringi pula dengan perubahan mekanisme pembayaran dalam
pelaksanaan APBN diantaranya giralisasi dan perubahan sistem Uang
Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) menjadi Uang Yang Harus
Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang semakin mempermudah masyarakat
dalam rangka pengelolaan dana APBN.Begitu pula halnya perubahan
KPKN yang cukup mendasar, diantaranya peran selakuOrdonaturyang
memiliki kewenangan di bidangordonanseringyaitu melakukan pengujian
atas permintaan pembayaran oleh instansi/satuan keja atau
pihak-pihak yang memiliki hak tagihan pada negara beralih kepada
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, dalam hal ini adalah
pimpinan satuan kerja/instansi.Berdasarkan keputusan Menteri
Keuangan RI No.303/KMK01/2004 tanggal 23 Juni 2004 tentang
perubahan nama Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Parepare (KPKN
Parepare) menajadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Parepare
(KPPN Parepare),perubahan KPKN menjadi KPPN diharapkan KPPN dapat
melaksanakan fungsi sebagai Bendahara Umum Negara (Comtabel) dan
dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat secara
cepat, tepat dan sistematis. Sementara mengenai tempat kedudukan
Kantor Perbendaharaan Negara Parepare (KPN Parepare) pada tahun
1976 berada di Jl.Veteran No.21 Parepare dan Kantor Kas Negara
Parepare (KKN Parepare) terletak di Jl.Karaeng Burane No.20
Parepare. Pada saat terjadi Agresi Belanda tahun 1947, untuk
menyelamatkan dokumen administrasi keuangan dan saat disatukannya
Kantor Perbendaharaan Negara Parepare (KPN Parepare) dan Kantor Kas
Negara Parepare (KKN Parepare) menjadi Kantor Bendahara Negara
Parepare (KBN Parepare) maka kantornya dipindahkan dan disatukan di
Jl.Karaeng Burane No.20 Parepare hingga saat ini.Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) Parepare merupakan instansi vertikal
Ditjen Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Sulawesi Selatan. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Parepare (KPPN Parepare) merupakan salah satu KPPN Non Percontohan
yang telah sukses menerapkan Standard Operating Procedure (SOP)
KPPN Percontohan. Dengan menerapkan SOP KPPN Percontohan,KPPN
Parepare diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap proses
pencairan dana APBN menjadi lebih cepat, tepat, akurat dan
transparan serta tanpa adanya pungutan biaya. Sampai saat ini KPPN
Parepare masih terus berbenah untuk benar-benar dapat mewujudkan
pelayanan prima bagi stakeholder. KPPN mempunyai tugas melaksanakan
kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum, penyaluran pembiayaan
atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran
anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dalam struktur organisasinya, KPPN
Parepare terdiri dari 4 (empat) seksi teknis dan 1 (satu) sub
bagian yaitu Seksi Pencairan Dana, Seksi Bank/Giro Pos, Seksi
Manajemen satker dan Kepatuhan Internal, Seksi Verifikasi dan
Akuntansi serta 1 (satu) Sub Bagian Umum. Masing-masing seksi dan
sub bagian terdiri dari para staf yang ditempatkan pada berbagai
posisi sesuai dengan uraian jabatan dan pekerjaan yang tertuang
dalam Standard Operating Procedure (SOP) Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Percontohan.Ruang lingkup wilayah kerja
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Parepare (KPPN Parepare)
meliputi Kota Parepare, Kabupaten Barru, Kabupaten Sidrap,
Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Enrekang.B. Visi dan Misi KPPN
ParepareVISI
1. Menjadi Pengelola Pembendaharaan Negara Yang Profesional,
Modern, Akuntabel Guna Mewujudkan Manajemen Keuangan Pemerintah
Yang Efektif Dan Efesien.
MISI
1. Menciptakan fungsi Pelaksana Anggaran Yang Efektif.2.
Mewujudkan Pengelolaan Kas Yang Efesien Dan Optimal.3. Menciptakan
Sistem Menajemen Investasi Yang Tepat Sasaran.4. Mewujudkan
Pengelolaan Keuangan BLU Yang Fleksibel, Efektif, dan Akuntabel.5.
Mewujudkan Akuntansi Keuangan Negara Yang Akuntabel, Transparan,
Tepat Waktu Dan Akurat.6. Mewujudkan Dukungan Teknis Yang Handal,
Terintegrasi, Terotomatisasi, dan Mudah Diterapkan.7.
Menyempurnakan Proses Bisnis Sistem Perbendaharaan Sesuai Best
Practice.8. Melaksanakan Pemberdayaan Dan Integrasi Seluruh Sumber
Daya Organisasi Secara Optimal.
C. Tujuan KPPN ParepareTujuan Program KPPN yaitu:1. Pengelolaan
anggaran dan pemberdayaan yang lebih modern dan terintegrasi.2.
Penyelarasan dalam proses bisnis untuk pengelolaan anggaran dan
pembendaharaan Negara.3. Meningkatkan kapabilitas analisis
anggaran.4. Meningkatkan fungsional akuntansi pemerintah.5.
Meningkatkan efektifitas pelaporan belanja Negara.6. Meningkatkan
kapasitas sumber daya manusia. 7. Implementasi TI yang
terintegrasi.8. Mewujudkan pelayanan TI terpadu untuk DJA dan
DJPB.9. Pengendalian kualitas dan pengelolaan proyek.D. Kode Etik
Direktorat Jenderal Perbendahraan KPPN Parepare (Berdasarkan PMK No
48/PMK.5/2007)PEGAWAI BERKEWAJIBANPEGAWAI DILARANG
Berperilaku sesuai ajaran agama atau sesuai kepercayaan yang
dianut; Memiliki toleransi; Menghormati agama, kepercayaan, budaya,
dan adat-istiadat sekitar; Mentaati jam kerja dan tata tertib
kantor; Mentaati perintaah kedinasan; Berpakaian rapi dan sopan;
Bertingkah laku sopan; Netral dalam golongan dan/atau patai politik
serta tidak diskriminatif; Bertugas sesuai SOP dengan rasa penuh
tanggung jawab, jujur, dan profesional; Memberi pelayanan prima;
Menjaga dan/atau informasi direktorat jenderal perbendaharaan;
Menjaga kerahasiaan tugas; Melaporkan secara lisan dan/atau
tertulis kepada atasan jika ada pelanggaran/penyimpangan; Menjaga
kebersihan, keamanan dan kenyamanan ruang kerja; Memelihara,
melindungi, dan mengamankan inventaris yang menjadi tanggung
jawabnya; Mengindahkan etika berkomunokasi; Mematuhi aturan hukum,
aturan kepegawaian, kode etik serta sumpah janji PNS; Bertanggung
jawab dalam pelaksanaan tugas; Pegawai yang berhenti atau selesai
memangku jabatan wajib mengembalikan dokumen dan/atau barang
inventaris yang dipergunakan selama melaksanakan tugas; Bahasia
kepada bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas; Menjadi
simpatisan, anggota dan/atau pengurus partai politik; Menggunakan
kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak langsung dan
fasilitas kantor untuk keperluan pribadi maupun pihak lainnya
diluar kedinasan; Menerima segala pemberian dalam bentuk apapun
dari perorangan/lembaga secara langsung yang menyebabkan pegawai
memiliki kewajiban yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
Memanfaaatkan data dan/atau informasi perbendaharaan untuk
memperoleh keuntungan pribadi; Memanfaatkan kewenangan jabatan dan
pengaruhnya untuk memperoleh keuntungan pribadi; Menyampaikan
informasi yang bersifat rahasia kepada lain diluar kewenangannya;
Menggandakan sistem dan/atau program aplikasi komputer milik
direktorat jenderal perbendaharaan diluar kepentingan dinas;
Membantu, meindungi, bekerjasama, menyuruh dan/atau memberi
kesempatan pihak lain melakukan tindak pidana dibidang
perbendaharaan; Mengkonsumsi minuman keras yang dapat merusak citra
dan martabat pegawai; Mengkomsumsi mengedarkan dan/atau obat
terlarang; Melakukan perbuatan amoral/asusila
PELANGGARAN TERHADAP KODE ETIK DIKENAKAN SANKSI
E. Struktur Organisasi KPPN ParepareKantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Parepare (KPPN Parepare) merupakan KPPN tipe
A1 yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan
bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran,
serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan
dari kas negara berdasarkan peraturan perundang - undangan. KPPN
Tipe A1 terdiri dari Subbagian Umum, Seksi Pencairan Dana, Seksi
Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal, Seksi Bank, Seksi
Verifikasi dan Akuntansi, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur
organisasi dalam instansi akan menjelasakan berbagai tugas, fungsi
dan hubungan wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan dari
instansi tersebut.
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor pelayanan Perbendaharaan
Negara parepare.KET : 1. Kepala Kantor bertugas sebagai top
manager.2. Subbagian Umum bertugas melakukan pengelolaan
organisasi, kinerja, SDM, dan keuangan, penatausahaan user SPAN,
penyusunan bahan masukan dan konsep Renstra, Renja, RKT, PK, LAKIP
KPPN, penerbitan dan pengiriman SPM DBH PBB serta tata usaha,rumah
tangga dan kehumasan. Subbagian Umum merupakan pelaksana kehumasan
dan pelaksana administrasi KPPN. Keluaran dari subbagian umum
adalah layanan perkantoran.3. Seksi Pencairan Dana bertugas
melakukan pengujian terhadap dokumen surat perintah pembayaran
berdasarkan perundang - undangan atau pengujian resume tagihan dan
SPM, Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas
negara atas nama Menteri Keuangan (Bendahara Umum Negara),
penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU, penerbitan
Surat Pengesahan atas Ralat SPM dari satuan kerja dan Nota Dinas
Kesalahan dan Perbaikan SP2D Hasil Verifikasi pada KPPN, dan
pengelolaan data kontrak, data supplier, dan belanja pegawai satker
serta monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran satker.4. Seksi
Bank bertugas melakukan penyelesaian transaksi pencairan dana,
menilai dan mengesahkan penggunaan uang yang telah disalurkan
,penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari
kas negara, mengirim dan menerima uang,menyusun laporan pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja Negara, dan menyusunan laporan
realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar
negeri.5. Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal bertugas
melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan
perbendaharaan, fungsi Customer Service, supervisi teknis SPAN dan
helpdesk SAKTI, pemantauan standar kualitas layanan KPPN dan
penyediaan layanan perbendaharaan, pemantauan pengendalian intern,
pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan
tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi
perbaikan proses bisnis.6. Seksi Verifikasi dan Akuntansi bertugas
melakukan verifikasi pembayaran/transaksi, rekonsiliasi laporan
akuntansi, penyusunan Laporan Keuangan tingkat Kuasa BUN, pembuatan
tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan,dan pelaporan
realisasi dan analisis kinerja anggaran serta analisis data
statistik laporan keuangan.F. PENGEMBANGAN KUALITAS DAN PEMBINAAN
PEGAWAI1. Menerapkan budaya kerja 3S (Sambut, Sapa, dan Senyum)
bagi semua pegawai KPPN Parepare dalam melayani setiap
stakeholder.2. Meningkatkan profesionallitas pegawai dalam melayani
stakeholder, melalui rotasi pegawai secara periodik.3. Menyediakan
perpustakaan dengan ruang baca yang nyaman untuk menambah
pengetahuan dan wawasan pegawai.4. Memberikan kesempatan yang luas
kepada para pegawai untuk mengikuti diklat/melanjutkan
sekolah/kuliah baik biaya sendiri maupun biaya negara.5. Melakukan
kegiatan pembinaan kepada stakeholders.6. Melaksanakan kegiatan
bersama seperti olahraga, tasyakuran bersama.7. Melaksanakan one
day one information dimana pegawai ditunjuk satu hari satu pegawai
yang menyampaikan informasi guna melatih pegawai agar mampu
berbicara didepan umum.G. PRODUK KPPN PARE-PARE 1. Seksi Pencairan
dana Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) non belanja
pegawai Penerbitan Surat Perintah Pencairn Dana (SP2D) Gaji induk
dengan aplikasi Gpp Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
gaji lainnya dengan aplikasi GPP Penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) Belanja pegawai non aplikasi Penerbitan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja pegawai non gaji Penerbitan
Surat Perintah pencairan dana (SP2D) pengganti dan surat perintah
membayar pengganti uang persediaan (SPM GUP) potongan/nihil atas
beban bantuan luar negeri (BLN) Penerbitan Surat Perintah pencairan
dana (SP2D) atas SPM yang diterima atas jasa pengiriman surat
Pengembalian surat perintah membayar SPM Penerbitan dan pelaporan
surat perintah pembayaran (SPB) dan daftar SPB pada KPPN non KBI
Penatausahaaan dokumen DIPA/dokumen lain yang dipersembahkan dan
transfer pagu DIPA awal tahun anggaran serta pengamanan data base
Perubahan pagu atas revisi DIPA Penerbitan pengesahan surat kuasa
pengguna anggaran (SKPP) Penatausahaan kartu pegawai perorangan
untuk satker TNI/Polri Pengesahan surat keternagan penghentian
pembayaran (SKPP) pegawai mutasi non aplikasi GPP Surat keterangan
penghentian pembayaran (SKPP) pegawai mutasi/pensiun dengan
aplikasi GPP Pengesahan surat keternagan penghentian pembayaran
(SKPP) pegawai mutasi non pensiun GPP Persetujuan/penolakan
permintaan tambahan uang persediaan (TUP) Penerbitan surat teguran
keterlambatan pertanggungjawaban tambahan uang persediaan (TUP)
Penyelesaian ralat surat perintah membayar (SPM) sauan kerja
Penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) pengesahan satker
badan layanan umum (BLU)Contoh Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
:
2. Kasi Bank/Giro Pos Penyusunan Laporan Kas Posisi (LKP)
Penyediaan dana dalam rangka Treasury Single Account (TSA)
Penatausahaan penerimaan Negara melalui Modul Penerimaan Negara
(MPB) Penyusunan daftar selisih saldo bank/pos akhir bulan
Penerbitan surat perintah membayar pengembalian pendapatan (SPM PP)
Penyusunan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran
negara Penerbitan konfirmasi surat setoran/nota pelimpahan Imbalan
jasa pelayanan perbankan dalam rangka pengeluaran (menerima
pembayaran) Penerbitan nota penyesuaian dalam rangka koreksi
pembukuan setoran Penatausahaan penerimaan negara dari potongan
SPM/SP2D melalui e playpoint Penatausahaan laporan denda tilang
Penerbitan surat teguran kekurangan dan/atau keterlambatan
pelimpahan Persetujuan penolakan pembukuan rekening Penatausahaan
rekening bendahara Penerbitan surat perintah penyetor dana retur
SP2D ke kas negara Pembuatan berita acara rekonsiliasi imbalan jasa
pelayanan bank/pos persepsi dalam rangka treasury single account
(TSA) penerimaan Penerbitan nota perbaikan transaksi Imbalan jasa
pelayanan perbankan dalam rangka treasury single account (TSA)
pengeluaran (melakukan pembayaran) Konfirmasi data unmacth modul
penerimaan negara (MPN) Penyelesaian data unmacth modul penerimaan
negara (MPN) Monitoring dan evaluasi atas kepatuhan BO I/bank
persepsi/pos persepsi dalam rangka pelaksanaan treasury single
account (TSA) penerimaan pengeluaran Pengembalian penerimaan
perhitungan pihak ketiga (PFK) perum BULOG3. Seksi Verifikasi dan
Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
Penatausahaan LPJ Bendahara pengeluaran Penerimaan nota dinas hasil
validasi dan verifikasi SPM/SP2D SSBP/SSP Rekonsiliasi eksterna dan
penerbitan BAR Penerbitan surat peringatan penyampaian laporan
keuangan (SP2LK) Rekonsiliasi eletronik Penerbitan surat
pemberitahuan pencabutan pengenaan sanksi (SP3S) Penerbitan surat
keterangan telah dibukukan (SKTB) Penerbitan surat keputusan
persetujuan pembayaran pengambilan pendapatan (SKP4) tahun anggaran
yang lalu Penerbitan surat keputusan persetujuan pembayaran
pengambilan pendapatan (SKP4) tahun anggaran yang berjalan
Penerbitan barita acara rekonsiliasi internal Konfirmasi setoran
uang persediaan satker mitra KPPN lain Jurnal koreksi setoran
UP/TUP Penatausahaan LPJ bendahara pengeluaran4. Sub Bagian Umum
Penyelesaian pengajuan izin cuti tahunan dan cuti besar Pembayaran
gaji pegawai satker KPPN Pembayaran Tunjangan Khusus Pembinaan
Keuangan Negara (TKPKN) Penata usahaan surat masuk Penata usahaan
surat keluar Penyaluran pendistribusian barang Penyusunan laporan
kepegawaian Penata usahaan arsip KPPN Pengusulan calon peserta
pendidikan dan latihan Pemrosesan daftar penilaian pelaksanaan
pekerjaan (DP3) Penyusunan daftar urutan kepangkatan (DUK)
Pembuatan karpeg/karis/kartu akses dan taspen Penyelesaian
pemberitahuan kenaikan gaji berkala (KGB) Pembayaran lembur pegawai
satker KPPN Pembayaran uang makan pegawai satker KPPN Penyusunan
rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga (RKA-KL) Pengajuan
usul kenaikan pangkat UKP/usul pangkatan PNS Pengurusan permohonan
pensiun Penyelesaian surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP)
pegawai KPPN Penyaluran pendistribusian barang Rekonsiliasi laporan
keuangan tingkat UAKPA Usulan mutasi internal Penunjukkan
supervision Pembuatan LPJ bendahara Penerbitan kartu identitas
petugas satker (KIPS) pengantar SPM/pengambilSP2D Penggantian kartu
identitas petugas satker (KIPS) pengantar SPM/pengambil SP2D
Adminitrasi absen melalui sistem handkey Tindak lanjut laporan
hasil pemeriksaan (LHP) aparat pengawas fungsional Pengajuan usul
kenaikan penurunan peringkat jabatan pelaksana Perencanaan
penarikan dana Penerbitan SPM-PP tahunan anggaran berjalan Usul
penghapusan arsip Penyelesaian izin perjalanan keluar negeri untuk
keperluan pribadi Penanganan pelanggaran kode eak pada KPPN
Penunjukkan petugas pengantar SP2D (kurir) Pembuatan laporan
inventaris barang Pengelolahanpengacuan/keberatan masyarakat yang
diterima melalui sarana pengaduan KPPN H. SARANA DAN PRASARANA
Gedung KPPN Parepare seluas 1062 m2 dan halaman gedung seluas 588
m2 sehingga jumlah luas halaman dan gedung seluas 1650 m2. Dengan
dana yang tersedia didalam DIPA dan SKPA tahun anggaran 2012 dan
2013 baik untuk pemeliharaan gedung maupun inventaris kantor dapat
diperdayakan sehingga dalam persiapan lay-out KPPN percontohan dan
inventaris kantor/meja dan kursi dapat terpenuhi sesuai dengan
standar yang diharapkan, walaupun dangan kondisi gedung kantor yang
cukup lama dibangun pada tahun 1965.1. RUANG KERJARuang kerja KPPN
Parepare meliputi ruang kepala kantor, ruang kerja pejabat, dan
pegawai, ruang kerja sekertaris, dan ruang server. Masing masing
pelaksana hanya dipisahkan oleh partisi-partisi sehingga mendukung
konsep transparansi pelayanan.Ruang kerja seksi pencairan dana dan
seksi Bank / Giro pos ditempatkan berdampingan, hal ini bertujuan
untuk mendukung alur penyelesaian pekerjaan. Sedangkan ruang kerja
seksi Verifikasi dan Akuntansi serta sub bagian umum ditempatkan
sesuai dangan fungsinya sebagai Back Office.2. RUANG PELAYANANRuang
pelayanan terbagi atas konter penerimaan SPM, pengembalian SP2D dan
surat lainnya, konter penerimaan LHP Bank persepsi, ruang tunggu
customer service, dan konter rekonsiliasi SAI. Ruang ditata untuk
memberikan kenyamanan, dan bersifat transparan sehingga seluruh
stake holder dapat dengan jelas melihat prosedur penyelesaian
pekerjaan yang ada.3. FASILITAS PENUNJANG RUANG TUNGGU
PELAYANANSebagai bukti ketulusan dan kesungguhan KPPN Parepare
dalam melayani Stakeholders/mitra kerja, ruang tunggu pelayanan
ditata sedemikian rupa dengan beberapa fasilitas antara lain :a.
Free Internet Acces (WIFI) : fasilitas free wifi ini sangat
bermanfaat bagi satker untuk mengakses informasi melalui internet
secara gratis, cepat dan nyaman. Stakeholders akan merasa tidak
jenuh apabila menunggu diruang pelayanan karena adanya fasilitas
free wifi ini. b. Televisi : merupakan salah satu alat hiburan bagi
stakeholders untuk mengusir kejenuhan c. Jam Digital : jam digital
yang ditempatkan diruang pelayanan sangat bermanfaat untuk melihat
waktu kapan SPM itu dimasukkan ke loket.d. Air Minum dan Permen :
salah satu pencitraan pelayanan KPPN Parepare kepada mitra kerja
agar mitra kerja merasa nyaman dan rileks saat menunggu antrian.e.
Koran/Surat Kabar : merupakan salah satu fasilitas media cetak yang
diperuntukkan bagi stakeholders untuk mengatasi kejenuhan sekaligus
menambah wawasan.f. Komputer dan Printer untuk Satker : salah satu
bentuk kepedulian dan ketulusan dalam pelayanan kepada satker
berupa penyediaan fasilitas Printer dan Komputer untuk mencetak
atau mengerjakan laporan atau dokumen sehinnga satker tidak pelu
keluar kantor apabila ada keperluan untuk mencetak dokumen.g.
Leaflet/Brosur dan buku Panduan : merupakan fasilitas yang
ditunjukkan kepada satker untuk menambah wawasan terutama dibidang
perbendaharaan.
BAB IIIPELAKSANAAN KEGIATAN MAGANGA. Waktu Pelaksanaan1.
WaktuPelaksanaan Program Magang Fakultas Ekonomi Universitas
Muhammadiyah Parepare ini berlangsung sejak Tanggal 28 Januari
sampai dengan 28 Februari 2014.2. TempatTempat Pelaksanaan Program
Magang Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Parepare ini
berlangsung di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
Parepare Jl. Karaeng Burane No.20 Parepare,Sulawesi Selatan.B.
Kegiatan/tugas-tugas yang Dilaksanakan Kegiatan/tugas-tugas yang
dilaksanakan di KPPN adalah:NOHari/TglKegiatan
1
Selasa, 28 Januari 2014 Penerimaan Magang Orientasi/pengenalan
tentang instansi
2Rabu, 29 Januari 2014 Mengikuti One Day One information pegawai
Melampir SP2D harian Membubuhi Stempel pada Instansi Tanda Pengenal
Menyusun dan menceklis arsip
3Kamis, 30 Januari 2014- Menscan foto satker- Menyusun arsip-
Membubuhi stempel Vera Pada data Satker- Belajar mengoperasikan
SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
4Jumat, 31 Januari 2014 Libur
5Sabtu, 1 Februari 2014 Libur
6Ahad, 2 Februari 2014 Libur
7Senin, 3 Februari 2014 Izin
8Selasa, 4 Februari 2014 Izin
9Rabu, 5 Februari 2014 Mengikuti One Day One information
pegawai- Menscan foto satker- Menyusun arsip- Membubuhi stempel
Vera Pada data Satker Melampir SP2D harian dan gaji Merekam surat
perintah membayar (SPM) Mengoperasikan aplikasi SP2D Membuat SP2D
Membuat konsep dan daftar terlampir Membuat Kartu pengawasan
kredit
10Kamis, 6 Februari 2014 Mengikuti One Day One information
pegawai- Menscan foto satker- Menyusun arsip- Membubuhi stempel
Vera Pada data Satker Merekam surat perintah membayar (SPM)
Mengoperasikan aplikasi SP2D Membuat SP2D Membuat konsep dan daftar
terlampir Membuat Kartu pengawasan kredit
11Jumat, 7 Februari 2014 Mengikuti One Day One information
pegawai- Menscan foto satker- Menyusun arsip- Membubuhi stempel
Vera Pada data Satker Merekam surat perintah membayar (SPM)
Melampir SP2D Harian Nihil Membuat SKPP Mengoperasikan aplikasi
SP2D Membuat SP2D Membuat konsep dan daftar terlampir Membuat Kartu
pengawasan kredit
12Sabtu, 8 Februari 2014 Libur
13Ahad, 9 Februari 2014 Libur
14Senin, 10 Februari 2014 Mengikuti One Day One information
pegawai Merekam surat perintah membayar (SPM) Mengoperasikan
aplikasi SP2D Membuat SP2D Membuat konsep dan daftar terlampir
Membuat Kartu pengawasan kredit
15Selasa, 11 Februari 2014 Mengikuti One Day One information
pegawai Membubuhi stempel Vera Pada data Satker Melampir SP2D
harian Nihil dan Gaji Merekam surat perintah membayar (SPM)
Mengoperasikan aplikasi SP2D Membuat SP2D Membuat konsep dan daftar
terlampir Membuat Kartu pengawasan kredit
16Rabu, 12 Februari 2014 Mengikuti One Day One information
pegawai Merekam surat perintah membayar (SPM) Mengoperasikan
aplikasi SP2D Membuat SP2D Membuat konsep dan daftar terlampir
Membuat Kartu pengawasan kredit
17Kamis, 13 Februari 2014 Mengikuti One Day One information
pegawai Mengadakan sosialisasi pada satker Parepare, Sidrap,
Pinrang di Hotel Kenari
18Jumat, 14 Februari 2014 Mengikuti One Day One information
pegawai Melampir SP2D Harian Nihil Merekam surat perintah membayar
(SPM) Mengoperasikan aplikasi SP2D Membuat SP2D Membuat konsep dan
daftar terlampir Membuat Kartu pengawasan kredit
19Sabtu, 15 Februari 2014 Libur
20Ahad, 16 Februari 2014 Libur
21Senin, 17 Februari 2014 Mengikuti One Day One information
pegawai Merekam surat perintah membayar (SPM) Mengoperasikan
aplikasi SP2D Membuat SP2D Membuat konsep dan daftar terlampir
Membuat Kartu pengawasan kredit
22Selasa, 18 Februari 2014 Mengikuti One Day One information
pegawai Merekam surat perintah membayar (SPM) Mengoperasikan
aplikasi SP2D Membuat SP2D Membuat konsep dan daftar terlampir
Membuat Kartu pengawasan kredit
23Rabu, 19 Februari 2014 Mengikuti One Day One information
pegawai Merekam surat perintah membayar (SPM) Mengoperasikan
aplikasi SP2D Membuat SP2D Membuat konsep dan daftar terlampir
Membuat Kartu pengawasan kredit
24Kamis, 20 Februari 2014 Mengikuti One Day One information
pegawai Merekam surat perintah membayar (SPM) Mengoperasikan
aplikasi SP2D Membuat SP2D Membuat konsep dan daftar terlampir
Membuat Kartu pengawasan kredit
25Jumat, 21 Februari 2014 Mengikuti One Day One information
pegawai Merekam surat perintah membayar (SPM) Mengoperasikan
aplikasi SP2D Membuat SP2D Membuat konsep dan daftar terlampir
Membuat Kartu pengawasan kredit
26Sabtu, 22 Februari 2014 Libur
27Ahad, 23 Februari 2014 Libur
28Senin, 24 Februari 2014 Mengikuti One Day One information
pegawai Menginput data gaji Polres Pinrang Merekam surat perintah
membayar (SPM) Mengoperasikan aplikasi SP2D Membuat SP2D Membuat
konsep dan daftar terlampir Membuat Kartu pengawasan kredit
29
Selasa, 25 Februari 2014 Mengikuti One Day One information
pegawai Menginput data gaji Polres Enrekang Merekam surat perintah
membayar (SPM) Mengoperasikan aplikasi SP2D Membuat SP2D Membuat
konsep dan daftar terlampir Membuat Kartu pengawasan kredit
30.Rabu, 26 Februari 2014 Mengikuti One Day One information
pegawai Menginput data gaji Polres Sidrap Merekam surat perintah
membayar (SPM) Mengoperasikan aplikasi SP2D Membuat SP2D Membuat
konsep dan daftar terlampir Membuat Kartu pengawasan kredit
31.Kamis, 27 Februari 2014 Mengikuti One Day One information
pegawai Menginput data gaji Polres Barru Merekam surat perintah
membayar (SPM) Mengoperasikan aplikasi SP2D Membuat SP2D Membuat
konsep dan daftar terlampir Membuat Kartu pengawasan kredit
32.
Jumat, 28 Februari 2014 Mengikuti One Day One information
pegawai Menginput data gaji Polres Parepare Merekam surat perintah
membayar (SPM) Mengoperasikan aplikasi SP2D Membuat SP2D Membuat
konsep dan daftar terlampir Membuat Kartu pengawasan kredit
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Magang1. Faktor
pendukung Pelaksanaan Magang adalah:a. Tersedianya fasilitas yang
cukup memadai dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada kantor
tersebut.b. Adanya masukan-masukan dan bimbingan dari instansi
tempat berlangsungnya kegiatan magang.c. Antusiasme dan apresiasi
yang diberikan oleh sebagian besar karyawan/pegawai dalam menunjang
suksesnya program magang yang penulis jabarkan.2. Faktor penghambat
pelaksanaan magangFaktor penghambat Pelaksanaan Program Magang
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Parepare ini hanya
terbatas pada persoalan teknis pelaksanaan yang sedikit membatasi
peserta magang dalam menerapkan Teori yang diperoleh pada bangku
perkuliahan.
BAB IVPENUTUPA. Kesimpulan Dari laporan magang ini terdapat
kesimpulan bahwa Kantor Perbendaharaan Pelayanan Negara Kota
Parepare merupakan instansi yang cukup baik sebagai tempat magang
karena mahasiswa yang melaksanakan magang mendapatkan banyak
bantuan berupa pengarahan pada pelaksanaan tugas-tugas yang
diberikan.B. Saran1. Kepada Mahasiswa yang akan melaksanakan
Program MagangSebelum terjun langsung ke lapangan untuk kegiatan
Pelaksanaan Magang diharapkan kepada setiap mahasiwa agar
betul-betul mempersiapkan diri baik fisik maupun mental serta
dilandasi dengan pola pikir yang intelek dalam memasuki dunia baru
yang jauh berbeda dengan dunia kampus.2. Kepada Fasilitator
Pelaksana MagangWaktu yang diberikan kepada peserta magang
sekiranya dapat sedikit diperpanjang dengan mempertimbangkan
efektifitas Output pelaksana Program Magang3. Kepada Lokasi
Pelaksanaan Maganga. Penetapan standard dan prosedur yang jelas
terhadap setiap aktivitas pekerjaan agar kriteria pencapaian tujuan
yang diharapkan dapat dipahami dan dimengerti secara jelas dan
terarah.b. Konsultasi dan konseling yang intens antara pihak atasan
dan bawahan terkait proses dan kinerja agar terjadinya kesepahaman
ide dan praktik pada setiap karyawan.
Kepala Kantor
Kasubag Umum
Pelaksana
Kasi Pencairan Dana
Kasi Vera
Kasi MSK 1
Kasi Bank
Pelaksana
Pelaksana
Pelaksana
Pelaksana
JABATAN FUNGSIONAL BENDAHARA PENGELUARAN