LAPORAN MAGANG (Autosaved)

LAPORAN MAGANG

STRATEGI PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DINAS KEBUDAYAAN

DAN PARIWISATA SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN MALANG

Diajukan Oleh:

BAGUS PURNOMO AJI 125030600111052

FARID MA’RUF 125030600111057

NITA EVIYANTI 125030607111022

ZHANDI PRANATA 125030607111043

ERVIN SATYA NUGRAHA 125030607111025

PROGRAM STUDI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2015

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem pemerintahan negara yang semula sentralistik mulai bergeser ke

arah desentralisasi. Pemerintah pusat memberikan kewenangan dan

keleluasaan yang cukup besar kepada pemerintah daerah untuk

menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata, lugas dan bertanggung jawab.

lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah terjadi perubahan kebijakan di tingkat

nasional di mana.

Fenomena tersebut sedikit banyak mempunyai dampak yang cukup

besar terhadap sumber-sumber penerimaan daerah, khususnya yang berkaitan

dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Disadari atau tidak akibat langsung

yang akan timbul dari pemberian otonomi daerah ini adalah pasti adanya

daerah basah dan daerah kering. Hal ini disebabkan potensi dan kondisi

masing-masing daerah di Indonesia tidak sama. Daerah yang kaya akan

sumber daya alam otomatis menjadi daerah basah seiring dengan

bertambahnya perolehan PAD-nya dari sektor migas misalnya, sedangkan

daerah yang minus sumber daya alam otomatis menjadi daerah kering.

Namun demikian tidak berarti daerah yang miskin dengan sumber daya alam

tidak dapat meningkatkan PAD-nya, karena jika dicermati ada beberapa

potensi daerah yang dapat digali dan dikembangkan dari sektor lain seperti

sektor pariwisata.

Dalam lingkup nasional, sector pariwisata dianggap sebagai sektor yang

potensial di masa yang akan datang. Menurut analisis World Travel and

Tourism Council (WTTC), industri pariwisata menyumbang 9,1% dui

Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada saat ini dan diperkirakan pada

tahun 2007 akan meningkat menjadi 10,1%. Analisis tersebut menunjukan

jika industri pariwisata di Indonesia dinilai sebagai sektor andalan

2

penyumbang devisa negara terbesar dalam bidang nonmigas. Terlebih ketika

pemerintah Indonesia mencanangkan program otonomi daerah, maka industri

pariwisata merupakan salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan sebagai

sumber penerimaan daerah.

Suatu peluang jika industri pariwisata dipergunakan oleh daerah-daerah

di Indonesia yang miskin akan sumber daya alam sebagai suatu sarana untuk

meningkatkan PAD. Namun sebagai konsekuensinya, daerah-daerah tersebut

harus melakukan pengembangan-pengembangan terhadap potensi-potensi

pariwisata masing-masing daerah dengan mencari dan menciptakan peluang-

peluang baru terhadap produk¬produk pariwisata yang diunggulkan. Perlu

mendapat perhatian bahwa pengembangan industri pariwisata daerah terkait

dengan berbagai faktor yang mau tidak mau berpengaruh dalam

perkembangannya. Oleh karena itu perlu diketahui dan dipahami apa saja

faktor yang sesuai faktual memegang peranan penting dalam pengembangan

industri pariwisata daerah khususnya dalam rangka penerapan otonomi

daerah, sehingga pads akhirnya pengembangan industri pariwisata daerah

diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi

peningkatan PAD dan mendorong program pembangunan daerah.

Kabupaten Malang memiliki kondisi geografis yang terdiri dari wilayah

pegunungan dan dataran/ lembah serta perairan pantai membentuk bentangan-

bentangan alam yang indah dengan patahan-patahan geologi yang

menciptakan adanya air terjun hamparan pantai yang luas dan berpasir putih,

hal ini memungkinkan sekali dipacunya pertumbuhan dan pengembangan

wilayah Kabupaten Malang berbasis pada pariwisata dengan ditunjang oleh

sumber daya alam dan sektor-sektor ekonomi unggulan seperti pertanian

peternakan perikanan industri pertambangan dan pariwisata itu sendiri.

Pengembangan pariwisata dapat ditempuh melalui pengadaan paket wisata,

pengembangan jalur wisata, pengadaan sarana dan prasarana penunjang

pariwisata seperti hotel dan penginapan serta peningkatan aksesbilitas dengan

meningkatkan kondisi jalan dan penyediaan sarana transportasi menuju obyek

wisata.

3

Perkembangan jumlah wisatawan dalam negeri dari tahun 2001 s.d.

2006 berfluktuasi yaitu Tahun 2001 sebanyak 2.351.266 orang tahun 2002

sebanyak 2.258.639 orang tahun 2003 sebanyak 2.242.529 orang dan tahun

2004 sebanyak 2.130.403 orang tahun 2005 sejumlah 2.174.134 orang (dari

ODTW yang dikelola PD. Jasa Yasa sejumlah 322.306 orang). Untuk tahun

2006 data kunjungan wisatawan yang masuk sebanyak 1.267.948 orang, dan

untuk Januari sd. Mei 2008 sebanyak 213.339 orang. sedangkan untuk

wisatawan luar negeri tahun 2001 sebanyak 882 orang tahun 2002 sebanyak

4.084 orang, tahun 2003 sebanyak 4.186 orang tahun 2004 sebanyak 3.977

orang tahun 2005 sebanyak 4.311 orang tahun 2006 sebanyak 4.312 orang

dan tahu 2008 sampai dengan bulan Mei sebanyak 993 orang.

Melalui pengelolaan berbagai potensi secara optimal diharapkan akan

dapat menarik dunia usaha untuk melakukan kegiatan penanaman modal di

Kabupaten Malang dapat dipastikan bahwa aktivitas ekonomi akan meningkat

dan pada gilirannya akan mengangkat kesejahteraan masyarakat dampaknya

akan berpengaruh sekali terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan salah satu penyebab tersebut, maka kami bermaksud untuk

menganalisa strategi pengembangan pariwisata dinas kebudayaan dalam

meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Malang

sebagai bentuk praktek perkuliahan jurusan Administrasi Publik dengan fokus

Perencanaan Pembangunan. Dimana perannya terhadap instansi pemerintah

sebagai pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-

kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan. Untuk itu

mahasiswa Strata 1 dalam masa studinya dituntut untuk melakakukan

Kegiatan Magang. Magang sendiri merupakan Suatu sarana Bagi Mahasiswa

untuk menerapkan atau mengaplikasikan bidang keilmuannya dalam dunia

kerja baik di instansi swasta maupun instansi negeri. Kegiatan Magang pada

dasarnya adalah untuk membandingkan antara teori yang diterima di

perkuliahan dan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Praktek Kerja Nyata di Dinas Pariwisata Kabupaten Malang merupakan

bentuk praktek perkuliahan pada instansi pemerintahan secara langsung atau

4

sebagai ajang pembelajaran yang nantinya akan menghadapi dunia kerja.

Pada kenyataannya, dewasa ini sering dijumpai seorang lulusan baru dari

perguruan tinggi yang mengalami kesulitan dalam menghadapi kenyataan di

lapangan. Hal ini disebabkan karena kurang siapnya lulusan tersebut dengan

kenyataan di lapangan yang ternyata jauh berbeda dengan apa yang didapat di

bangku perkuliahan. Besar kemungkinan adanya hubungan yang saling

menguntungkan ketika kami melaksanakan praktek kerja ini dan dapat

memberikan manfaat bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Malang.

1.2 TUJUAN MAGANG

Pelaksanaan kegiatan Magang ini dimaksudkan untuk memperoleh

manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak, baik bagi kami, lembaga

perguruan tinggi, maupun bagi pihak instansi selaku obyek pelaksanaan dari

kegiatan ini, adapun tujuan yang ingin kami capai tersebut adalah :

1. Tujuan Umum

Untuk menambah wawasan, dengan melaksanakan Kuliah Kerja

Magang ini mahasiswa diharapkan mendapatkan gambaran kerja yang

sesungguhnya dan juga mendapatkan pengalaman yang selama ini belum

dapat diperoleh selama di bangku perkuliahan.

2. Tujuan Khusus

1) Sebagai wahana untuk mengaplikasikan teori dan ketrampilan

praktis yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan ke dalam

praktek di dunia kerja yang sesungguhnya.

2) Sebagai sarana untuk membandingkan antara teori yang pernah

diperoleh dengan praktek kerja yang sesungguhnya, apakah teori

yang telah diterima di bangku perkuliahan telah sesuai dengan

penerapannya, dan untuk mengetahui apakah kurikulum yang

diberikan telah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja pada saat

sekarang ini.

3) Untuk dijadikan sebagai bekal dalam mempersiapkan diri terjun ke

5

dalam masyarakat dan dunia usaha yang sesungguhnya.

4) Untuk menambah wawasan praktis yang terdapat pada instansi

terkait sehingga mahasiswa mendapat gambaran realita kerja yang

sesungguhnya.

5) Dapat melakukan kritisi terhadap fenomena masyarakat yang v d

menjadi bagian tanggung jawab pemerintah dalam melestarikan

kebudayaan yang ada serta pengembangan kawasan wisata yang

berada di Kabupaten Malang.

1.3 MANFAAT MAGANG

1. Bagi Instansi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang

1) Sebagai salah satu sarana penghubung antara pihak instansi dengan

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

2) Sebagai salah satu bahan pertimbangan perumusan strategi di periode

selanjutnya

2. Bagi Mahasiswa

1) Untuk mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang diperoleh di bangku

perkuliahan dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

2) Dapat menguji kemampuan pribadi dalam berkreasi pada ilmu yang

dimiliki serta dalam tata cara hubungan dengan masyarakat

dilingkungan kerja.

3) Dapat mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk

menyesuaikan diri dalam dunia kerja di masa yang akan datang.

3. Bagi Lembaga Perguruan Tinggi

1) Sebagai bahan evaluasi atas laporan hasil Magang yang dilakukan

oleh mahasiswa untuk penyesuaian kurikulum di masa yang akan

datang agar menjadi lebih baik.

2) Sebagai sarana pengenalan instansi pendidikan jurusan Administrasi

Publik kepada badan usaha yang membutuhkan lulusan atau tenaga

kerja yang dihasilkan oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas

Brawijaya Malang.

6

3) Sebagai media untuk menjalin hubungan kerja dengan instansi yang

dijadikan tempat Magang.

4) Sebagai tolak ukur kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan

ilmu pengetahuan.

7

BAB II

RENCANA KEGIATAN

2.1 Tempat dan Waktu Praktek Kerja Magang

Dalam rangka melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai

dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang di harapkan mampu

mengaplikasikan pengetahuan-pengetahuan teoritis yang diperoleh di dalam

perguruan tinggi terhadap dunia kerja. Maka kegiatan magang ini

dilaksanakan pada :

Tempat : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang Jl. Raya

Singosari, Malang

Waktu : 15 Juni 2015 – 28 Agustus 2015

Jam Kerja :

Hari Kerja Jam Kerja Jam Istirahat

Senin s/d Kamis 07.00 s/d 16.00 12.00 s/d 13.00

Jumat 07.00 s/d 15.00 11.30 s/d 13.00

2.2 Pembagian Kerja

Dalam melaksanakan KKN/Magang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Jawa Timur dan menjalankan kegiatan yang merupakan bagian dari

Program Penyusunan Rencana Program Pembangunan Daerah yaitu

Evaluasi dokumen perencanaan Kab/Kota dan penyusunan Rencana Kerja-

SKPD dengan output terlaksananya evaluasi dokumen perencanaan

Kab/Kota dan tersusunnya Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur, maka kami

membuat rencana kerja sebagai berikut:

8

Tabel 2.2.

Rencana Kerja KKN/Magang Kelompok

No

.

Kegiatan Tujuan Output Penanggung

Jawab

1.

2. Profil Kelembagaan

3.

4.

5.

6.

7.

2.3 Jadwal Kegiatan Magang

Adapun jadwal kegiatan yang ingin dilaksanakan antara lain:

No Tanggal Uraian Kegiatan Yang Direncanakan

1 15 Juni–19 Juni 2015 Pengenalan lingkungan magang.

Mempelajari aturan-aturan yang berlaku di

tempat magang sekaligus beradaptasi dengan

para pegawai yang bekerja di instansi tersebut.

Mempelajari struktur organisasi, pembagian

tugas dan fungsi sekaligus jumlah dan nama-

nama pegawai yang bekerja di Sub Direktorat

Kelembagaan, Informasi dan Regulasi, dengan

tujuan agar lebih cepat bersosialisasi dengan

para pegawai.

Mempelajari sistematika kerja pegawai di

tempat magang.

2 20 Juni – 1 Juli 2015 Meminta penjelasan pada pembimbing

mengenai tugas-tugas yang diberikan, dimana

peserta magang ditempatkan.

9

Mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh

pegawai di tempat magang.

3 1 Juli – 31 Juli 2015 Mencari data dan dokumen terkait yang

diperlukan untuk laporan. Data diperoleh dari

inventaris Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Malang ataupun

langsung dengan pegawai. Data terdiri dari

beberapa subag pada instansi bersangkutan

sesuai dengan penempatan masing-masing

peserta magang.

Mengerjakan tugas yang diberikan oleh

pegawai ditempat magang.

Konsultasi dengan dosen pembimbing.

4 1 Agustus – 15

Agustus 2015

Mengurus surat-surat yang diperlukan sebagai

bukti telah melakukan magang.

Mencari kelengkapan data yang diperlukan

untuk penyusunan laporan magang.

Melakukan pengolahan dari data-data yang

telah diperoleh.


pegawai di tempat magang..

5 18 Agustus – 21

Agustus 2015

Menyerahkan lembar evaluasi sekaligus

meminta penilaian pembimbing terhadap

kinerja peserta selama kegiatan magang.

Memeriksa kelengkapan data yang diperlukan

untuk penyusunan laporan magang.

Memeriksa kelengkapan surat-surat yang

dijadikan bukti telah melakukan magang.

6 24 Agustus – 28

Agustus 2015


pembimbing.

Berpamitan dan mengucapkan terimakasih

10

pada seluruh pihak di tempat/instansi magang

yang telah membantu kelancaran pelaksanaan

kegiatan magang.

Konsultasi dengan dosen pembimbing terkait

evaluasi kegiatan magang dan penyusunan

laporan magang.

Meminta paraf laporan kegiatan magang

mahasiswa pada kabag di tempat magang.

2.4 PELAKSANA KEGIATAN

Kegiatan Magang ini dilaksanakan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu

Administrasi:

1. Nama

NIM

Alamat

No Telp

Minat/Jurusan

Perguruan Tinggi

: Bagus Purnomo Aji

: 125030600111057

: Perum. Bukit Hijau Blok E No. 108, Tlogomas

Malang

: 085730768449

: Perencanaan Pembangunan / Ilmu Administrasi

Publik

: Universitas Brawijaya

2. Nama

NIM

Alamat

No Telp

Minat/Jurusan

Perguruan Tinggi

: Farid Ma’ruf

: 125030600111057

: Perum. Joyogrand Blok EE No. 20, Merjosari

Malang

: 085641854152

: Perencanaan Pembangunan/ Ilmu Administrasi

Publik


11

3. Nama

NIM

Alamat

No Telp

Minat/Jurusan

Perguruan Tinggi

: Nita Eviyanti

: 125030607111022

: Jl. Lahor Gg. I No. 18B, Kel. Bunul Kec.

Blimbing, Malang

: 081944800263


Publik


4. Nama

NIM

Alamat

No Telp

Minat/Jurusan

Perguruan Tinggi

: Zandhi Pranata

: 125030607111043

: Jl. Ahmad Yani No. 23 Ngajum, Kab. Malang

: 085604494657


Publik


5. Nama

NIM

Alamat

No Telp

Minat/Jurusan

Perguruan Tinggi

: Ervin Satya Nugraha

: 125030607111025

: Jl. Sulerejo Blok B No. 20 Lowokwaru, Kec.

Blimbing Malang

: 081249727261


Publik


BAB III

HASIL KEGIATAN

3.1 Profil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang

12

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang yang berkantor di Jalan

Raya Singosari No. 275 Singosari – Malang. Peta kantor DISBUDPAR

Kabupaten Malang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.1.

Peta Kantor DISBUDPAR Kabupaten Malang

Sumber: Google Map

Pada tahun 1989 sampai dengan 1996 waktu itu masih berstatus Cabang

Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur di Malang yang berkantor di Jalan

Kawi 41 Malang menjadi satu dengan komplek Gedung APDN Malang,

Kepala Cabang Dinas Pariwisata saat itu dipimpin oleh Bapak SUNARDI

(almarhum).

Pada tahun 1996 sampai dengan 2004 terjadi perubahan dari Cabang Dinas

Pariwisata Provinsi Jawa Timur di Malang menjadi Dinas Pariwisata Daerah

13

Kabupaten Malang dengan alamat kantor Jalan Gede No. 6 Malang.

Pada tahun 2004 sampai 2008 terjadi perubahan lagi sesuai dengan

Peraturan Bupati Malang dengan Nomor: 90 Tahun 2004 dari Dinas

Pariwisata Daerah Kabupaten Malang menjadi Dinas Perhubungan dan

Pariwisata Kabupaten Malang dengan alamat kantor Jalan KH. Agus Salim

No. 7 Malang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Perhubungan dan

Pariwisata Kabupaten Malang yaitu Bapak PURNADI, SH. MSi.

Sedangkan pada tahun 2008 sampai 2013 terjadi perubahan lagi sesuai

dengan Peraturan Bupati Malang Nomor: 11 Tahun 2008 dari Dinas

Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Malang menjadi Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Kabupaten Malang yang berkantor di Jalan Raya Singosari

No. 275 Singosari – Malang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kebudayaan dan

pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah di bidang

Kebudayaan dan Pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh

seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

DIBUDPAR Kabupaten Malang merupakan salah satu SKPD Kabupaten

Malang yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan

dalam bidang kebudayaan dan pariwisata. DISBUDPAR Kabupaten Malang

harus dapat memainkan peran sebagai dinas daerah yang mendukung

pencapaian visi BUPATI Kabupaten Malang, sebagaimana yang tertuang

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Malang Tahun 2011-2015, pada bidang urusan kebudayaan dan

pariwisata.

Gambar 3.2.

Muka Depan Kantor DISBUDPAR Kabupaten Malang

14

Sumber:

1) Visi Misi DISBUDPAR Kabupaten Malang

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, pada Pasal 1

ayat (12) dinyatakan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan

yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, maka visi harus

menggambarkan wujud akhir yang diinginkan oleh suatu daerah, lembaga

atau organisasi pada akhir periode perencanaan. Dengan demikian visi

memegang peranan penting dalam menentukan arah yang akan dituju oleh

suatu daerah/organisasi pada masa mendatang.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai unsur pelaksana otonomi

daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata dan salah satu pelaku

pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata daerah merumuskan Visi

sebagai berikut

“TERWUJUDNYA KEPARIWISATAAN KABUPATEN

MALANG YANG BERBASIS MASYARAKAT“

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi tersebut guna memberikan arah

dan tujuan ingin dicapai, maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

a. Membangun jati diri dan citra kepariwisataan Kabupaten Malang yang

berbasis masyarakat;

b. Mendorong perkembangan kepariwisataan Kabupaten Malang yang

berkualitas dan memiliki daya saing melalui :

1. Pengembangan obyek dan daya tarik wisata yang berdasarkan

kearifan lokal;

2. Membangun sarana dan prasarana dalam keselarasan dan

keharmonisan lingkungan;

3. Mewujudkan kualitas pelayanan yang baik pada masyarakat;

4. Mengoptimalkan sarana informasi dan menyelenggarakan promosi

yang lebih berkualitas;

c. Meningkatkan peran serta masyarakat.

15

2) Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Visi Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2011 -

2015 maka diterapkan tujuan sebagai berikut:

a. Meningkatnya dukungan untuk mewujudkan citra kepariwisataan

Kabupaten Malang yang berbasis masyarakat

b. Meningkatkan pemahaman masyarakat atas nilai-nilai budaya daerah

c. Meningkatnya peran serta masyarakat dan dukungan Pemerintah

Daerah dalam pengelolaan kekayaan budaya dan pengelolaan

keragaman budaya

d. Meningkatkan pengembangan distinasi wisata melalui pengembangan

aksesibilitas, produk wisata, kelompok sadar wisata dan pembentukan

desa wisata

e. Meningkatkan jumlah masyarakat Kabupaten Malang yang

melek/faham pariwisata melalui promosi dan informasi yang

berkualitas

f. Meningkatkan pembinaan usaha sarana pariwisata dan usaha jasa

pariwisata

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DISBUDPAR Kabupaten

Malang

a) Tujuan

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan dan

pengembangan seni budaya lokal di Kabupaten Malang;

2. Meningkatnya pengembangan kualitas dan kuantitas destinasi

wisata;

3. Meningkatnya kualitas dan efektivitas promosi pariwisata

daerah.

b) Sasaran

1. Terlaksananya pemberdayaan seniman, kelompok kesenian,

budayawan lokal Kabupaten Malang;

16

2. Meningkatnya pengembangan obyek wisatasecara kualitas dan

kuantitas;

3. Terlaksananya peningkatan program kunjungan wisatawan di

Kabupaten Malang.

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN SERTA PROGRAM1. VISI

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata dan salah satu pelaku pembangunan kebudayaan dan pariwisata daerah merumuskan Visi sebagai berikut ” TERWUJUDNYA KABUPATEN MALANG SEBAGAI DAERAH TUJUAN WISATA SESUNGGUHNYA”

2. MISISelanjutnya utnuk mewujudkan Visi tersebut guna memberikan arah dan tujuan ingin dicapai, guna memberikan fokus terhadap program yang dilaksanakan maupun untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak, maka ditetapkan misi sebagai berikut : ”

A. Membangun jati diri dan citra kabupaten yang berwawasan pariwisata;

B. Mendorong perkembangan pariwisata yang berkualitas dan memiliki daya saing.

3. TUJUANBerdasarkan Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2008 – 2010 maka ditetapkan tujuan sebagai berikut :

A. Meningkatnya dukungan penyelenggaraan kebudayaan dan kepariwisataan.

B. Meningkatnya keselarasan, keserasian dan keseimbangan

17

pembangunan kebudayaan dan kepariwstaan.

3.2 Bidang-Bidang Kegiatan

3.3 Dukungan

3.4 Hambatan

3.5 Peluang

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Pengertian Pariwisata

Istilah pariwisata terlahir dari bahasa Sansekerta yang komponen-

komponennya terdiri dari : “Pari” yang berarti penuh, lengkap, berkeliling;

“Wis(man)” yang berarti rumah, properti, kampung, komunitas; dan “ata”

berarti pergi terus-menerus, mengembara (roaming about) yang bila dirangkai

menjadi satu kata melahirkan istilah pariwisata, berarti : pergi secara lengkap

meningggalkan rumah (kampung) berkeliling terus menerus dan tidak

bermaksud untuk menetap di tempat yang menjadi tujuan perjalanan (Pendit,

2002 : 3) Konsep pariwisata menurut Burkart dan Medlik (1981 : 4).

Wisatawan memiliki empat ciri, diantaranya adalah :

a. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan dan tinggal

diberbagai tempat tujuan.

b. Tempat tujuan wisatawan berbeda dari tempat tinggal dan tempat

kerjanya sehari-hari, karena itu kegiatan wisatawan tidak sama dengan

kegiatan penduduk yang berdiam dan bekerja di tempat tujuan wisata.

c. Wisatawan bermaksud pulang kembali dalam beberapa hari atau bulan-

bulanan, karena perjalanan itu bersifat sementara dan berjangka panjang.

18

d. Wisatawan melakukan perjalanan bukan untuk mencari tempat tinggal

untuk menetap di tempat tujuan atau bekerja untuk mencari nafkah.

Menurut Cohen (1974:533) seorang wisatawan adalah seorang

pelancong yang melakukan perjalanan atas kemauan sendiri dan untuk waktu

sementara dengan harapan mendapat kenikmatan dari hal-hal baru dan

perubahan yang dialami selama dalam perjalanan yang relatif lama dan tidak

berulang. Menurut Cohen (1974:533), konsep pariwisata adalah sebuah

konsep yang jernih, garis-garis batas antara peran wisatawan dan bukan peran

wisatawan sangat kabur, dan banyak mengandung kategori antara. Ada tujuh

ciri perjalanan wisata, menurut pendapatnya yang membedakan wisatawan

dari orang-orang lain yang juga bepergian adalah sebagai berikut :

a. Sementara, untuk membedakan perjalanan tiada henti yang dilakukan

petualang (Tramp) dan pengembara (Nomad)

b. Sukarela atau atas kemauan sendiri, untuk membedakan perjalanan yang

harus dilakukan orang yang diasingkan dan pengungsi.

c. Perjalanan pulang pergi, untuk membedakan dari perjalanan satu arah

yang dilakukan orang yang pindah ke negara lain (Migran)

d. Relatif lama, untuk membedakan dari perjalanan pesiar (excursion)

bepergian (Tripper)

e. Tidak berulang-ulang, untuk membedakan perjalanan berkali-kali yang

dilakukan orang yang memiliki rumah istirahat (Holiday house owner)

f. Tidak sebagai alat, untuk membedakan dari perjalanan sebagai cara untuk

mencapai tujuan lain, seperti perjalanan dalam rangka usaha, perjalanan

yang dilakukan pedagang dan orang yang berziarah

g. Untuk sesuatu yang baru dan berubah, untuk membedakan dari perjalanan

untuk tujuan-tujuan lain seperti misalnya menuntut ilmu

h. Istilah pariwisata berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata,

yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal seseorang diluar tempat

tinggalnya karena suatu alasan untuk melakukan kegiatan yang bukan

untuk menghasilkan upah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa wisata merupakan suatu

19

perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan tujuan antara lain

untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ngin mengetahui

sesuatu. Dapat juga karena kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan

olahraga untuk kesehatan, konvensi, keagamaan dan keperluan usaha lainnya.

Menurut Robinson dalam Pitana (2005:40), pariwisata berkembang karena

adanya gerakan manusia dalam mencari sesuatu yang belum diketahuinya,

menjelajahi wilayah yang baru, mencari perubahan suasana, atau untuk

mendapat perjalanan baru

4.2 Pendapatan Asli Daerah

Dalam sistem atau bentuk perekonomian khususnya perekonomian

daerah, peran pemerintah daerah mutlak diperlukan tidak hanya sebagai

penyedia akan jasa dan barang publik meainkan juga memelihara kestabilan

ekonomi, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta memperbaiki distribusi

pendapatan di wilayah-wilayah daerahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarakan

Peraturan Daerah sesuai perundang-undangan. Sampai saat ini yang termasuk

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari daerah itu

sendiri dan di dapat melalui pajak daerah, retribusi daerah, BUMD, dan hasil

kerjasama dengan pihak ketiga.

Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan

Daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004, tentang perimbangan

keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber-sumber

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

1. Hasil Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan daerah yang

dipergunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah sebagai badan

hukum publik.

Ciri-ciri yang menyertai pajak daerah adalah ;

a. Pajak daerah berasal dari Pajak Negara yang dipisahkan oleh daerah

sebagai pajak daerah.

20

b. Penyerahan pajak daerah dilakukan berdasarkan peraturan daerah.

c. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-

undang dan peraturan hukum yang berlaku lainnya.

2. Hasil retribusi Daerah

Menurut UU No.34 Tahun 2000, retribusi daerah adalah pungutan daerah

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan

orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dibagi tiga golongan yaitu ;

a. Retribusi Jasa Umum, yang merupakan pungutan yang dikenakan

oleh daerah kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan

b. Retribusi jasa Usaha, yang merupakan pungutan yang dikenakan oleh

daerah berkaitan dengan penyediaan layanan yang belum memadai

disediakan oleh swasta dan atau penyewaan aset/kekayaan daerah

yang belum dimanfaatkan misalnya : retribusi pasar grosir, terminal,

rumah potong hewan dan lain-lain.

c. Retribusi Perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah

Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan

yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber

daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas terentu guna

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Perijinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan

kepada Daerah dalam rangka asas desentralsasi (Pasal 18 ayat (2) UU

No.34 Tahun 2000) Dari ketiga penggolongan retribusi tersebut

diatas, obyek wisata Waduk Gunungrowo Indah termasuk pungutan

retribusi jasa yang pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Pariwisata.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Adalah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atau

badan lain yang merupakan BUMD sedang perusahaaan daerah ialah

perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan

kekayaan daerah yang dipisahkan.

21

4. Lain-lain usaha daerah yang sah

Sumber pendapatan daerah lainnya adalah Dians-Dinas Daerah serat

pendapatan-pendapatan lainnya yang diperoleh secara sah oleh

pemerintah daerah (Situmorang, 1993:211). Sumber-sumber Pendapatan

Asli Daerah selain pajak, retribusi dan perusahaan daerah maka daerah

berhak mendapatkan sumber daerah itu sendiri. Lain-lain usaha daerah

yang sah merupakan usaha daerah (bukan usaha perusahaan daerah)

dapat dilakukan oleh suatu aparat Pemerintah Daerah (dinas) yang dalam

kegiatannya menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat

dipergunakan oleh masyarakat dengan ganti rugi (Yuningsih, 2005:

34)12

4.3 Strategi Pengembangan Pariwisata

Pengembangan adalah suatu usaha menuju ke arah yang lebih baik,

yang berarti ada perubahan dan pertumbuhan. Perubahan itu bisa dalam arti

kualitas dan kuantitas. Dalam konteks pariwisata secara kualitas berarti

meningkatkan objek wisata dan peningkatan mutu pelayanan. Sedangkan

secara kuantitas berarti perluasan penganekaragaman objek wisata serta

akomodasi lainnya.

Pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan yang

berencana secara menyeluruh, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat

baik dari segi ekonomi, sosial dan budaya. Pengembangan kepariwisataan

harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk menarik jumlah wisatawan

yang semakin banyak secara terus menerus sehingga akan merupakan aset

penting dalam pembangunan, baik bagi negara dan bagi Kabupaten Tapanuli

Selatan khususnya yang bertujuan memajukan perekonomian rakyat.

Menurut Happy Marpaung (2002) perkembangan kepariwisataan bertujuan

memberikan keuntungan baik bagi wisatawan maupun warga setempat.

Pariwisata dapat memberikan kehidupan yang standar kepada warga setempat

melalui keuntungan ekonomi yang didapat dari tempat tujuan wisata. Dalam

perkembangan infrastruktur dan fasilitas rekreasi, keduanya menguntungkan

22

wisatawan dan warga setempat, sebaliknya kepariwisataan dikembangkan

melalui penyediaan tempat tujuan wisata.

Hal tersebut dilakukan melalui pemeliharaan kebudayaan, sejarah, dan

taraf perkembangan ekonomi dan suatu tempat tujuan wisata yang masuk

dalam pendapatan untuk wisatawan akibatnya akan menjadikan pengalaman

yang unik dari tempat wisata. Pada waktu yang sama, ada nilai-nilai yang

membawa serta dalam perkembangan kepariwisataan. Sesuai dengan

panduan, maka perkembangan pariwisata dapat memperbesar keuntungan

sambil memperkecil masalah-masalah yang ada.

4.4

4.5 StraTegi Pengembangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Malang Terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah

BAB V

PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

Suwantoro, G. 2004. Dasar-Dasar Pariwisata. Yogyakarta : ANDI

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Yuningsih, N. 2005. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui

Pengembangan Potensi Obyek Wisata Pantai Pangandaran di Kabupaten

Ciamis Jawa Barat. Universitas Negeri Semarang

23

24

LAPORAN MAGANG (Autosaved)

Documents