Laporan Magang 6 Juni

UNIVERSITAS INDONESIA

PENERAPAN PERUBAHAN ACUAN ATURAN AKUNTANSI

UNIT PKBL (PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA

LINGKUNGAN) PADA LAPORAN KEUANGAN 2011 UNIT

PKBL-PTHX

LAPORAN MAGANG

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Ekonomi

MOCH HASAN

0806351640

FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

DEPOK

JUNI 2012

ii

Universitas Indonesia

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Laporan Magang ini adalah hasil karya saya sendiri,

dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk

telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Moch Hasan

NPM : 0806351640

Tanda Tangan :

Tanggal : 5 Juni 2012

iii


TANDA PERSETUJUAN

LAPORAN AKHIR MAGANG

Nama Mahasiswa : Moch Hasan

Nomor Pokok Mahasiswa : 0806351640

Judul Laporan Akhir Magang : Penerapan Perubahan Acuan Aturan

Akuntansi Unit PKBL (Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan) pada

Laporan Keuangan 2011 Unit PKBL-

PTHX

Tanggal : 5 Juni 2012

Pembimbing Magang : Kurnia Irwansyah Rais, SE, M.Ak

TTD

(Kurnia Irwansyah Rais, SE, M.Ak)

iv


HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Magang ini diajukan oleh :

Nama : Moch Hasan

NPM : 0806351640

Program Studi : S1 Reguler - Akuntansi

Judul Laporan Magang : Penerapan Perubahan Acuan Aturan Akuntansi

Unit PKBL (Program Kemitraan dan Bina

Lingkungan) pada Laporan Keuangan 2011 Unit

PKBL-PTHX

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima

sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi,


DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Kurnia Irwansyah Rais, S.E., M.Ak ( )

Ketua : ( )

Anggota : ( )

Ditetapkan di : Depok, Jawa Barat

Tanggal : Juni 2012

v


KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-

Nya, penulis mampu menyelesaikan laporan magang dengan judul Penerapan

Perubahan Acuan Aturan Akuntansi Unit PKBL (Program Kemitraan dan Bina

Lingkungan) pada Laporan Keuangan 2011 Unit PKBL-PTHX. Penulisan laporan

magang ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam rangka

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program S-1 Reguler jurusan Akuntansi,

Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih

kepada pihak-pihak yang selama mendukung dan membantu penulis penyelesaian

laporan magang, yaitu kepada:

1. Bapak Kurnia Irwansyah Rais, selaku dosen pembimbing yang telah

menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dalam

penyusunan laporan magang ini. Terima kasih atas bantuan dan kesabaranya.

2. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan mendoakan penulis

sehingga penulis mampu bertahan dan melakukan yang terbaik yang penulis

mampu lakukan. Khusus kepada Bapak Ilyas dan Ibu Siamah, penulis

mengucapkan sayang, hormat, terima kasih, dan untaian ikatan hati. Penulis

bersyukur untuk diberi kesempatan untuk menjadi anak Bapak Ilyas dan Ibu

Siamah “Thanks to Allah to give me chance to be your son, Ibu Siamah dan

Bapak Ilyas”. Tanpa dukungan Ibu dan Bapak sangat sulit rasanya bagi

penulis untuk membayangkan berdiri di bangunan dengan hiasan makara abu-

abu dan menulis laporan ini. “You are the best nikmaah that Allah give to

me”. Terima kasih, penulis kembali mucapkan. Penulis juga menyampaikan

terima kasih kepada kakak tercinta, Kak Farih, yang selalu memberikan

dukungan, doa, dan harapan bagi penulis. Terima kasih penulis sampaikan.

3. Pihak Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, yang

memberikan pembelajaran. Terima kasih kepada Ibu Dina Nagib (selaku

pembimbing akademik), Bapak Baraba, Ibu Selvy, Bapak Eko, Ibu Syvia,

Mbak Miranti, Bang Banu, Bapak-Ibu penjaga perpustakaan, Bapak-Ibu

bagian Kemahasiswan, Bapak-Ibu bagian Akademik.

vi


4. Pihak PwC Indonesia yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan

program magang, khususnya kepada Mas Galih, Bang Wika, Mbak Lolly,

Mbak May, Bang Ricky, dan kawan satu klien, Deo. Kebersamaan yang relatif

singkat telah memberikan penulis kesan mendalam, bukan hanya sebagai

pengemban profesi auditor, tetapi sebagai rekan satu tim. Penulis juga tidak

lupa menyampaikan rekan-rekan klien yang telah kenangan yang

menyenangkan selama proses magang.

5. Bang Rus’an yang menjadikan penulis merasa nyaman dan memberi nasihat

kepada penulis. Terima kasih penulis sampaikan.

6. Kepada teman-teman di ShARE UI, ada mushfi, akhir, dan firhat yang

bersama memberikan kenangan atas kehidupan penulis di kampus. Terima

kasih penulis sampaikan kepada mushfi, yang menjadi teman sejak awal

masuk FEUI, teman satu asrama, teman untuk mengerjakan berbagai

perlombaan, dan teman untuk mengerjakan hal-hal yang menyenangkan.

7. Terimkasih pula samapaikan kepada teman-teman di PPSDMS, kakek wahyu

dan hamam yang bersedia untuk dibuat hiburan, Arafat yang istiqomah

membangunkan subuh dan mengambil kunci kamar penulis, Bang Big yang

berbaik hati dan pengertian, Bang Tino yang memahami, Ilvan yang

memberikan masukan bagi penulis dan membiarkan penulis mengunakan

kamar untuk pengerjaan laporan magang, dan teman-teman PPSDMS lainnya

8. Terima kasih juga penulis samapaikan kepada Preh, Hafny, Sarahi, dan Arie

atas bantuanya dalam penulisan laporan magang

9. Terima kasih kepada teman-teman yang menyertahi penulis untuk mengambil

beberapa mata kuliah terakhir. Terimakasih kepada Baihaqi, Ryan, Sugeng,

Ayu, Sasa, Yogi, Farhan, Aditya, Acay, Bram

Akhir kata semoga, semoga laporan magang ini bermanfaat bagi pengembangan

ilmu pengetahuan

Depok, Juni 2012

Penulis

vii


HALAMAN PERNYATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di

bawah ini:

Nama : Moch Hasan

NPM : 080635i640

Program Studi : S1 Reguler

Departemen : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Jenis Karya : Laporan Magang

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada

Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-

Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Penerapan Perubahan Acuan Aturan Akuntansi Unit PKBL (Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan) pada Laporan Keuangan 2011

Unit PKBL-PTHX

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti

Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih-

media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat

dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya

sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 5 Juni 2012

Yang menyatakan,

(Moch Hasan)

viii


ABSTRAK

Nama : Moch Hasan

Program Studi : Akuntansi

Judul : Penerapan Perubahan Acuan Aturan Akuntansi Unit PKBL

(Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) pada Laporan

Keuangan 2011 Unit PKBL-PTHX

Laporan magang ini merupakan penerapan perubahan acuan aturan akuntansi unit

PKBL pada Laporan Keuangan 2011 unit PKBL-PTHX. Perubahan acuan aturan

akuntansi unit PKBL didasari atas tiga landasan utama, yaitu bentuk operasional,

perkembangan standar akuntansi di Indonesia, dan peraturan hukum. Berdasarkan

Surat Edaran Menteri BUMN No. SE.02/MBU/Wk/2012 dan No. SE-

01/D5/MBU/2012, acuan aturan akuntansi unit PKBL adalah SAK ETAP dan

PSAK 45 (Revisi 2011). Penerapan acuan aturan akuntansi ini menjadikan

Laporan Kuangan 2011 unit PKBL-PTHX mengunakan prinsip akuntansi yang

berlaku umum di Indonesia. Hal ini berbeda dengan Laporan Keuangn 2010 yang

masih menerapkan basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang

berlaku umum di Indonesia. Dampak penerapannya terlihat dalam laporan

keuangan,, misalnya pada perubahan pengukuran pada pos piutang pinjaman.

Kata kunci:

Unit PKBL, Perubahan Aturan Akuntansi, SAK ETAP, Piutang Pinjaman

ix


ABSTRACT

Name : Moch Hasan

Study Program: Accounting

Title : Application of The Change of PKBL’s Accounting Policy

(Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) on Financial

Statements 2011 PKBL-PTHX

This internship report analyzes the application of the change in PKBL‘s

accounting policy on the Financial Statements 2011 PKBL-PTHX. The change in

PKBL’s accounting policy is based on three reasons. They are the uniqueness of

PKBL’s operation, the development of accounting standards in Indonesia, and the

development of law. Based on Circular Letter of Minister SOE Number

SE.02/MBU/Wk/2012 and No. SE-01/D5/MBU/2012, Applied accounting policy

for PKBL is SAK ETAP and SFAS 45 (Revised 2011). This means that Financial

Statement 2011 PKBL PTHX has used the generally accepted accounting

principles in Indonesia. This is different from Financial Statement 2010 that

applies other comprehensive accounting basis that different from generally

accepted accounting principles in Indonesia. The impact of its application can be

seen in the Financial Statements 2011, for example in the change in measurement

of account receivable

Key word:

PKBL, Accounting Changes, SAK ETAP, Account Receivable

x


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .................................................. ii

TANDA PERSETUJUAN AKHIR MAGANG ................................................... iii

HALAMAN PENGESAHAN .............................................................................. iv

KATA PENGANTAR .......................................................................................... v

HALAMAN PERNYATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS ............................................................ vii

ABSTRAK ......................................................................................................... viii

ABSTRACT ............................................................................................................ ix

DAFTAR ISI .......................................................................................................... x

DAFTAR TABEL ................................................................................................ xii

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xiv

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ xv

1. PENDAHULUAN ......................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang Program Magang ............................................................ 1

1.2 Tujuan Program Magang dan Penulisan Laporan .................................... 1

1.3 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Magang................................................. 2

1.4 Ruang Lingkup Kegiatan Magang............................................................ 2

1.5 Tujuan Penulisan Laporan Magang tentang Penerapan Perubahan

Acuan Aturan Akuntansi Unit PKBL (Program Kemitraan dan

Bina Lingkungan) pada Laporan Keuangan 2011 Unit PKBL-PTHX .... 3

1.6 Sistematika Penulisan Laporan Magang .................................................. 4

2. LANDASAN TEORI .................................................................................... 5

2.1 Peraturan Perundang-Undangan yang Menjadi Dasar Hukum

Penerapan Standar Akuntansi Unit PKBL ............................................... 5

2.1.1 Keputusan Menteri BUMN Nomor 236/MBU/2003 ..................... 5

2.1.2 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 ................ 6

2.1.3 Surat Edaran Menteri Negara BUMN No. SE-04/MBU.S/2007 .... 6

2.1.4 Surat Edaran Kementerian BUMN No. SE-04/S.MBU/2011 ........ 6

2.1.5 Surat Edaran Menteri Negara BUMN

No. SE-02/MBU/Wk/2012 ............................................................ 7

2.1.6 Surat Edaran Menteri Negara BUMN

No. SE-01/D5.MBU/2012 ............................................................. 7

2.2 PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006)

tentang Instrumen Keuangan .................................................................... 7

2.3 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas

Publik (SAK ETAP) ........................................................................... 12

2.4 PSAK 45 (Revisi 2011) tentang Organisasi Nirlaba .............................. 15

3. PROFIL PERUSAHAAN TERKAIT ........................................................ 18

3.1 Profil PwC .............................................................................................. 18

3.2 Profil Unit PKBL PTHX ........................................................................ 19

xi


3.2.1 Profil PTHX ................................................................................. 19

3.2.2 Profil Unit PKBL PTHX .............................................................. 20

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN ............................................................. 23

4.1 Perubahan Acuan Aturan Akuntansi Unit PKBL ................................... 23

4.1.1 Dasar Pijakan Perubahan Acuan Aturan Akuntansi Unit PKBL . 23

4.2.1.1Aspek Operasional Unit PKBL ........................................ 24

4.2.1.2Aspek Perkembangan Standar Akuntansi di Indonesia ... 25

4.2.1.3Aspek Regulasi ................................................................ 26

4.1.2 Latar Belakang Penerapan SAK ETAP dan PSAK 45

(Revisi 2011) sebagai Acuan Aturan Akuntansi Unit PKBL ...... 27

4.2 Perbandingan antar Acuan Aturan Akuntansi Unit PKBL ..................... 32

4.2.1 Perkembangan Acuan Aturan Akuntansi Unit PKBL.................. 32

4.2.2 Perbandingan antar Acuan Aturan Akuntansi Unit PKBL .......... 33

4.2.2.1 Pedoman Laporan Pelaksanaan Unit PKBL

Berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri BUMN

Nomor 236/MBU/2003 .................................................. 34

4.2.2.2 Pedoman Akuntansi Unit PKBL yang Ditetapkan

melalui Surat Edaran Menteri BUMN

No SE-04/MBU.S/2007 ................................................. 36

4.2.2.2 Acuan Standar Akuntansi Unit PKBL yang

Ditetapkan melalui Surat Menteri Negara BUMN

No. SE-02/MBU/Wk/2012 dan SE-01/D5.MBU/2012 . 40

4.3 Penerapan Perubahan Acuan Aturan Akuntansi Unit PKBL pada

Laporan Keuangan 2011 Unit PKBL-PTHX ............................................ 44

4.3.1 Proses Penerbitan Laporan Keuangan 2011 Unit PKBL-PTHX.. 44

4.3.2 Perbandingan Laporan Keuangan 2010 dan 2011

Unit PKBL PTHX Sesudah Penerapan Perubahan

Acuan Aturan Akuntansi Unit PKBL .......................................... 46

4.3.2.1 Opini Audit untuk Laporan Keuangan Unit PKBL ........ 47

4.3.2.2 Penyesuaian dan Reklasifikasi atas Pos-Pos

pada Laporan Keuangan 2011 Unit PKBL ..................... 50

4.3.2.3 Kebijakan Akuntansi atas Piutang Pinjaman

Kemitraan ........................................................................ 52

4.3.2.4 Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan ............................ 62

4.3.2.5 Kebijakan Akuntansi atas Berbagai Pengungkapan

Khusus ... ......................................................................... 63

5. KESIMPULAN DAN SARAN .................................................................... 65

5.1 Kesimpulan ............................................................................................. 65

5.2 Saran ....................................................................................................... 67

5.2.1. Saran untuk PwC ......................................................................... 68

5.2.1. Saran untuk Pengeloal Unit PKBL-PTHX .................................. 68

5.2.1. Saran untuk Pihak Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ...... 69

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 70

LAMPIRAN

xii


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel metode pengukuran untuk masing-masing kategori

instrumen keuangan berdasarkan PSAK 55 (Revisi 2006) ... 10

Tabel 2.2 Tebel metode perlakuan pemulihan atas penurunan nilai

untuk masing-masing kategori instrumen keuangan

berdasarkan PSAK 55 (Revisi 2006) ..................................... 12

Tabel 4.1 Perbandingan singkat antara tiga acuan aturan akuntansi

unit PKBL .............................................................................. 43

Tabel 4.2 Daftar piutang berdasarkan kualitas pada Laporan

Keuangan 2010 unit PKBL-PTHX ........................................ 53

Tabel 4.3 Ilustrasi perhitungan alokasi penyisihan piutang pada

Laporan Keuangan 2010 unit PKBL-PTHX ......................... 53

Tabel 4.4 Mutasi angsuran belum teridentifikasi tahun 2010 ............... 54

Tabel 4.5 Klasifikasi piutang pinjaman berdasarkan kualitas ............... 56

Tabel 4.6 Daftar piutang pinjaman berdasarkan kualitas dari Januri

2010 sampai dengan Juni 2010.............................................. 56

Tabel 4.7 Daftar piutang pinjaman berdasarkan kualitas dari Juli 2010

sampai dengan Desember 2010 ............................................. 56

Tabel 4.8 Daftar piutang pinjaman berdasarkan kualitas dari Januri

2011 sampai dengan Juni 2011.............................................. 57

Tabel 4.9 Daftar piutang pinjaman berdasarkan kualitas dari Juli 2011

sampai dengan Desember 2011 ............................................. 57

Tabel 4.10 Ilustrasi perhitungan persentase pergerakan piutang dari

Februari 2010 sampai dengan Juli 2010 ................................ 57


Agustus 2010 sampai dengan Januari 2011........................... 58


Februari 2011 sampai dengan Juli 2011 ................................ 58


Agustus 2011 sampai dengan Desember 2011 ...................... 58

xiii


Tabel 4.14 Ilustrasi perhitungan persentase tarif penyisihan piutang per

kualitas pinjaman ................................................................... 59

Tabel 4.15 Ilustrasi perhitungan nilai alokasi penyisihan piutang dan

beban penyisishan pada Laporan Keuangan 2011 unit

PKBL-PTHX ......................................................................... 60

Tabel 4.16 Ilustrasi perhitungan nilai bersih piutang pada Laporan

Keuangan 2010 unit PKBL-PTHX ........................................ 61

Tabel 4.17 Perbandingan pada pencatatan pendapatan administrasi

pinjaman jatuh tempo pada jurnal Laporan Keuangan 2011

dan 2010 unit PKBL-PTHX .................................................. 63

Tabel 4.18 Perbandingan pada pencatatan penerimaan kas pada jurnal

Laporan Keuangan 2011 dan 2010 unit PKBL-PTHX.......... 63

xiv


DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Perkembangan Pedoman Akuntansi Unit PKBL ................... 32

Gambar 4.2 Ilustrasi opini khusus atas Laporan Keuangan 2010 unit

PKBL-PTHX ......................................................................... 47

Gambar 4.3 Ilustrasi opini umum atas Laporan Keuangan 2010 unit

PKBL-PTHX ......................................................................... 48

Gambar 4.4 Ilustrasi opini audit atas Laporan Keuangan 2011 unit

PKBL-PTHX ......................................................................... 49

Gambar 4.5 Ilustrasi klasifikasi pos-pos pada Laporan Keuangan 2011

unit PKBL-PTHX .................................................................. 52

Gambar 4.6 Ilustrasi klasifikasi pos-pos pada Laporan Keuangan 2010

unit PKBL-PTHX .................................................................. 52

Gambar 4.7 Ilustrasi penyajian angsuran belum teridentifikasi ................ 55

xv


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Edaran Kementrian BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012

tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan

Bina Lingkungan

Lampiran 2 Surat Edaran Institut Akuntan Publik Indonesia No. 562/IV/Int-

IAPI/ 2012 tentang Laporan Auditor Independen atas Laporan

Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang Disusun

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa

Akuntabilitas Publik

Lampiran 3 Surat Edaran Kementrian BUMN No. SE-04/S.MBU/ 2011 tentang

Tanggapan atas Surat IAPI No. 347/III/Int-IAPI/2011 terkait

Adanya Dua Opini Auditor atas Laporan Keuangan Unit PKBL

Lampiran 4 Buletin Teknis 6 tentang Keterterapan SAK ETAP untuk Entitas

Koperasi dan Entitas Nirlaba

1 Universitas Indonesia

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Program Magang

Perkembangan dunia bisnis merupakan suatu realita yang tidak terelakkan. Hal ini

menuntut universitas untuk mempersiapkan lulusannya sesuai dengan kebutuhan

dunia bisnis. Lulusan universitas diharapakan tidak hanya memiliki kompetensi

dari sisi teori dan pengetahuan akademis, melainkan juga dari sisi mental dan

pengalaman nyata, termasuk lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia mempersiapkan berbagai program untuk

membekali lulusannya dengan pengalaman nyata di dunia bisnis. Salah satu

program yang dipersiapakan adalah program magang.

Program magang di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia merupakan

salah satu alternatif syarat kelulusan yang disediakan oleh Fakultas Ekonomi

Universitas Indonesia. Program magang ini memiliki bobot sebesar 6 sks.

Program magang ini diperuntukan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan

satuan kredit minimal sebanyak 120 sks dan memperoleh Indeks Prestasi

Kumulatif (IPK) minimal sebesar 2,75. Program magang ini ditujukan sebagai

sarana belajar bagi calon lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia untuk

mengimplementasikan dan mengaplikasikan ilmu dan pengetahunan selama masa

perkuliahan. Pada akhirnya mahasiswa yang telah mengikuti program magang

tidak hanya siap dari sisi teori dan pengetahuan akademis saja, melainkan juga

dari sisi mental dan pengalaman nyata untuk menghadapi tantangan dunia bisnis.

1.2 Tujuan Program Magang dan Penulisan Laporan Magang

Secara umum tujuan penyelengaraan program magang adalah untuk

mempersiapkan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang mampu

bersaing dalam dunia bisnis. Sedangkan secara khusus, tujuan pelaksanaan

program magang adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan tempat praktik atas pengetahuan dan ilmu yang diperoleh selama

proses kuliah, terutama terkait dengan akuntansi dan audit

2


2. Memberikan gambaran kepada calon lulusan Universitas Indonesia atas

keadan dunia kerja nantinya

3. Menyediakan sarana latihan untuk bekerja nantinya

4. Memperluas cakrawala pengetahuan calon lulusan Universitas Indonesia atas

kegiatan bisnis pada saat ini

Sejalan dengan tujuan pelaksanaan program magang, mahasiswa juga diwajibkan

untuk menyusun suatu karya berupa laporan magang dengan tujuan, tidak

terbatas, sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu bagian dari syarat kelulusan Program Sarjana Fakultas

Ekonomi Universitas Indonesia

2. Sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan dan pengalaman yang

diperoleh selama program magang

3. Sebagai sarana untuk dokumentasi atas kegiatan magang yang telah dilakukan

4. Sebagai salah satu bentuk kontribusi kepada perusahaan tempat magang

5. Sebagai sarana latihan bagi mahasiswa untuk mampu membuat laporan dalam

bentuk tulisan yang sistematis

1.3 Tempat dan Waktu Magang

Penulis melaksanakan program magang selama tiga bulan terhitung dari tanggal

16 Januari 2012 sampai dengan tanggal 16 April 2012. Tempat pelaksanaan

program magang adalah Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibasana, dan

Rekan (PwC). Selama proses pelaksanaan program magang, penulis menempati

posisi sebagai associate di bagian assurance service pada sub line service Energy,

Utility, and Mining.

1.4 Ruang Lingkup Kegiatan Magang

Selama tiga bulan kegiatan program magang, penulis bertugas untuk membantu

manager in charge, senior associate, dan associate untuk melaksanakan prosedur

audit dan penyusunan laporan keuangan. Sebagian tugas yang dikerjakan oleh

penulis selama proses magang adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemahaman secara menyeluruh atas gambaran umum pelaksanaan

audit. Tugas ini dilakukan dengan melakukan pemahaman atas dokumen

3


proses audit tahun sebelumnya dan petunjuk umum pelaksanaan audit PwC

global

2. Membantu pelaksanaan audit fieldwork. Penulis dalam hal ini bertugas untuk

melakukan vouching atas sampel yang dipilih, meringkas berbagai perjanjian

dan berita-berita terkait, menyusun audit trial balance, mempersiapkan

dokumentasi audit, dan membantu penyusunan laporan keuangan

3. Melakukan pekerjaan umum yang mendukung pelaksanaan audit. Contohnya

berhubungan dengan bagian percetakan untuk memastikan kelengkapan hard

copy laporan keuangan, melakukan pemesanan audit file, dan mempersiapkan

dokumen bank confirmation.

Selama pelaksanaan program magang, penulis telah ditugaskan untuk membantu

dua engagement team, yakni tim auditor PTHX dan PTAA.

1.5 Tujuan Penulisan Laporan Magang tentang Penerapan Perubahan

Acuan Aturan Akuntansi Unit PKBL (Program Kemitraan dan Bina

Lingkungan) pada Laporan Keuangan 2011 Unit PKBL-PTHX

Pembahasan yang diangkat dalam laporan magang adalah penerapan aturan

akuntansi untuk unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada

Laporan Keuangan 2011 unit PKBL-PTHX. Terdapat perubahan acuan aturan

akuntansi untuk unit PKBL. Perubahan acuan ini didasarkan pada Surat Edaran

Kementerian BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 dan No. SE-01/D5.MBU/2012.

Surat edaran tersebut menyatakan bahwa standar akuntansi yang diterapkan untuk

unit PKBL adalah SAK ETAP, PSAK 45 (Revisi 2011) dan peraturan perundang-

undangan lain terkait dengan unit PKBL.

Pembahasan dilakukan dengan melihat perubahan acuan aturan akuntansi

unit PKBL, perbandingan antara acuan aturan akuntansi unit PKBL dengan

pedoman akuntansi unit PKBL sebelumnya, dan penerapan perubahan acuan

aturan akuntansi unit PKBL pada Laporan Keuangan 2011 unit PKBL-PTHX.

Tujuan penulisan laporan magang adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui latar belakang dan penyebab perubahan acuan aturan akuntansi

unit PKBL

4


2. Mengetahui perbandingan antara acuan aturan akuntansi unit PKBL dengan

pedoman akuntansi unit PKBL sebelumnya

3. Mengetahui penerapan perubahan acuan aturan akuntansi unit PKBL pada

Laporan Keuangan 2011 unit PKBL-PTHX

1.6 Sistematika Penulisan Laporan Magang

Laporan magang ini tersusun atas lima bab sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan segala aspek administratif dari program magang. Pada

bab satu, dijelaskan latar belakang, tujuan program magang dan penulisan

laporan magang, tempat pelaksanaan program magang, ruang lingkup kegiatan

magang program magang, rumusan penulisan laporan magang, dan

sistematika penulisan.

2. Bab II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenahi semua peraturan yang terkait dengan

perubahan aturan akuntansi untuk unit PKBL dan Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan terkait dengan unit PKBL.

3. Bab III PROFIL PERUSAHAAN TERKAIT

Bab ini menjelaskan secara singkat perusahaan tempat penulis magang,

perkembangan unit PKBL-PTHX, dan operasional kegiatan unit PKBL-

PTHX.

4. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Terdapat tiga poin utama terkait dengan analisis dan pembahasan laporan

magang. Ketiga poin tersebut adalah perubahan acuan aturan akuntansi unit

PKBL, perbandingan acuan aturan akuntansi unit PKBL dengan pedoman

akuntansi unit PKBL sebelumnya, dan penerapan perubahan acuan aturan

akuntansi unit PKBL pada Laporan Keuangan 2011 unit PKBL-PTHX.

5. BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan atas pembahasan yang telah dituliskan dan saran-

saran yang relevan bagi PwC, pengelolan Unit PKBL-PTHX, dan pihak FEUI.


BAB 2

LANDASAN TEORI

Landasan teori terkait yang digunakan dalam pembahasan laporan magang ini

meliput peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penerapan

standar akuntansi baru unit PKBL, PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi

2006) tentang Instrumen Keuangan, PSAK 45 (Revisi 2011) tentang Organisasi

Nirlaba, dan SAK ETAP. Berikut ini akan dijelaskan secara rinci dari masing-

masing landasan teori

2.1 Peraturan Perundang-Undangan yang Menjadi Dasar Hukum

Penerapan Standar Akuntansi Unit PKBL

Terdapat beberapa peraturan yang terkait dengan standar akuntansi unit PKBL,

yaitu: Keputusan Menteri BUMN Nomor 236/MBU/2003, Peraturan Menteri

Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007, Surat Edaran Menteri Negara BUMN

Nomor SE-04/MBU.S/2007, Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor SE-

04/S.MBU/2011, Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor SE-

02/MBU/Wk/2012, dan Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor SE-

01/D5.MBU/2012.

2.1.1 Keputusan Menteri BUMN Nomor 236/MBU/2003

Keputusan Menteri BUMN Nomor 236/MBU/2003 menjelaskan Program

Kemitraan Badan Usaha Miliki Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina

Lingkungan. Dalam keputusan ini dijelaskan pedoman penyusuhan dan

pengesahan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina

Lingkungan. Pasal 19 menyatakan kewajiban BUMN Pembina untuk menyusun

laporan pelaksanaan triwulan dan tahunan untuk Program Kemitraan dan Program

Bina Lingkungan. Format dan isi laporan diatur lebih lanjut dalam lampiran II dan

lampiran III dari lembar keputusan ini.

6


2.1.2 Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007

Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan

Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan,

merupakan peraturan penganti atas Keputusan Menteri BUMN Nomor

236/MBU/2003. Pengesahan peraturan ini berarti secara langsung dinyatakan

bahwa Keputusan Menteri BUMN Nomor 236/MBU/2003 dan produk-produk

hukum lain yang bertentangan dengan peraturan ini tidak berlaku.

BUMN Pembina juga diwajibkan untuk menyusun laporan pelaksanaan

triwulan dan tahunan untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Laporan

pelaksanaan ini disampaikan secara terpisah dari laporan berkala dan laporan

tahunan BUMN Pembina. Batas waktu penyampaian laporan pelaksanaan

triwulan harus dilakukan paling lambat 30 hari setelah berakhirnya triwulan

bersangkutan. Untuk laporan pelaksanaan tahunan, harus disampaikan paling

lambat 5 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran terkait. Khusus untuk laporan

tahunan diharuskan laporan memasukan laporan keuangan yang telah diaudit.

Selain itu, peraturan ini juga memberikan kewenangan kepada Sekretaris

Kementerian Negara BUMN untuk membentuk petunjuk teknis lebih lanjut untuk

Peraturan ini.

2.1.3 Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor SE-04/MBU.S/2007

Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor SE-04/MBU.S/2007 berisi tentang

pentunjuk teknis pedoman akuntansi yang diterapkan untuk Program Kemitraan

dan Bina Lingkungan. Pedoman akuntansi ini disusun untuk menjamin bahwa

laporan keuangan unit PKBL sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

2.1.4 Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor SE-04/S.MBU/2011

Surat Edaran Kementrian BUMN Nomor SE-04/S.MBU/2011 merupakan bentuk

tanggapan atas surat yang dilayangkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia

kepada seluruh anggota yang mengatur bahwa terdapat dua opini yang diterbitkan

oleh akuntan publik atas laporan keuangan unit PKBL.

7


Kebijakan akuntansi unit PKBL, untuk sementara waktu, tetap mengacu

pada pada pedoman akutansi yang diterbitkan oleh Kementerian BUMN dengan

Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor SE-04/MBU.S/2007 sampai

ditetapkannya perubahan pedoman akuntansi unit Program Kemitraan dan Bina

Lingkungan.

2.1.5 Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor SE-02/MBU/Wk/2012

Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor SE-02/MBU/Wk/2012 merupakan

surat penetapan pengubahan pedoman akuntansi unit PKBL yang ditetapkan

dalam Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor SE-04/MBU.S/2007 dengan

Pedoman Akuntansi PKBL Revisi Tahun 2012. Penerapan pedoman ini ditetapkan

untuk tahun buku 2012 dengan diperkenankanya penerapan dini.

2.1.6 Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor SE-01/D5.MBU/2012

Surat Menteri Negara BUMN Nomor SE-01/D5.MBU/2012 berisi tentang

petunjuk teknis penerapan pedoman standar akuntansi untuk unit Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan Revisi 2012 dengan mengacu pada SAK ETAP

dan PSAK 45 (Revisi 2011) tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.

2.2 PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006) tentang Instrumen

Keuangan

PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006) merupakan adopsi dari

International Accounting Standard (IAS) 32 dan IAS 39. PSAK ini mengatur

perlakuan akuntansi untuk instrumen keuangan. Poin-poin utama yang akan

dijelaskan di sini meliputi definisi, klasifikasi, dan pengukuran.

Definisi instrumen keuangan menurut PSAK 50 (Revisi 2006) adalah

setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan kewajiban

keuangan atau intrumen ekuitas entitas lain. Definisi ini berbeda dengan definisi

instrument keuangan menurut PSAK 50 (Revisi 1998) yang lebih merujuk pada

jenis instrument keuangan. PSAK 50 (Revisi 2006) cenderung melihat instrument

keuangan dari sisi kontak. Kencenderungan ini menjadikan cakupan instrumen

keuangan menurut PSAK 50 (Revisi 2006) menjadi lebih luas, misalnya

8


mencakup kas, piutang, dan hak kontraktual. Klasifikasi instrumen keuangan

berdasarkan penyajian pada neraca adalah sebagai berikut:

1. Aset keuangan meliputi:

a. Kas

b. Instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain

c. Hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya

dari entitas lain atau untuk mempertukarkan aset keuangan dengan

entitas lain dengan kondisi berpotensi untuk untung

d. Kontrak yang akan diselesaikan dengan penerbitan instrumen

ekuitas entitas.

2. Liabilitas keuangan meliputi:

a. Kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan

lain kepada entitas lain atau untuk mempertukarkan aset keuangan

atau kewajiban keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang

tidak yang berpotensi tidak menguntungkan entitas

b. Kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan instrumen

ekuitas yang diterbitkan entitas.

3. Instrumen ekuitas merupakan kontrak yang memberikan hak residual atas

aset suatu entitas setelah dikurangi dengan keseluruhan kewajibanya.

Selain diklasifikasikan berdasarkan penyajian pada neraca, instrumen keuangan

juga dikalsifikasikan berdasarkan pengakuan dan pengukuranya sebagai berikut:

1. Aset atau kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui

laporan laba rugi (Financial asset at fair value through profit and

loss/FVTPL) dengan kriteria sebagai berikut:

a. diperdagangkan, kriteria pertama ini mengisyaratkan bahwa

instrumen keuangan tersebut diperoleh/dimiliki untuk tujuan

dijual/dibeli kembali dalam waktu dekat, bagian dari portofolio

instrument keuangan tertentu yang memiliki pola ambil untuk

untuk jangka waktu yang pendek, atau merupakan instrumen

derivatif kecuali untuk instrument derivatif yang ditetapkan sebagai

instrument lingdung nilai dan efektif.

9


b. ditetapkan, kriteria kedua ini mengisyaratkan bahwa instrumen

keuangan tersebut ditetapkan untuk dinilai pada nilai wajar melalui

laporan laba-rugi.

2. Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo (Hold to Maturity/HTM)

dengan kriteria sebagai berikut:

a. aset keuangan non derivatif

b. pembayaran tetap/telah ditentukan

c. jatuh tempo telah ditetapkan

d. entitas memiliki maksud dan kemampuan untuk memiliki hingga

jatuh tempo

3. Pinjaman yang telah diberikan dan piutang (Loan and Receivable/L&R)

dengan kriteria sebagai berikut:

a. aset keuangan non-derivatif

b. pembayaran tetap/telah ditentukan

c. tidak memiliki kuotasi dipasar aktif

4. Aset keuangan tersedia untuk dijual dengan kriteria sebagai berikut:

a. aset keuangan non derivative

b. ditetapkan sebagai Available for Sale (AFS)

c. tidak diklasifikasikan sebagai FVTPL, L&R, atau HTM

PSAK 55 (Revisi 2006) juga menjelaskan terkait dengan penghentian

pengakuan. PSAK 55 (Revisi 2006) memiliki kecenderungan untuk melihat

keterlibatan berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan melihat apakah telah terjadi

transfer seluruh manfaat dan risiko secara subtansial, atau juga melihat apakah

masih terdapat pengendalian secara subtansial atau tidak.

Secara umum, pengukuran instrumen keuangan berdasarkan pada PSAK

55 (Revisi 2006) adalah dengan penggunaan nilai wajar. Asumsi yang digunakan

dalam penilaian wajar adalah bahwa entitas terjamin keberlangsungan tanpa ada

keinginan untuk melikuidasi, membatasi skala operasi, dan melakukan transaksi

yang merugikan. Nilai wajar merupakan nilai diharapak ketika terjadi pertukaran

aset atau pelunasan kewajiban. Untuk instrumen keuangan dengan pasar aktif nilai

wajar adalah harga pasar secara wajar. Sedangkan untuk instrument keuangan

dengan pasar tidak aktif, penentuan nilai wajar dilakukan dengan teknik penilaian.

10


Berikut ini disajikan tabel metode pengukuran untuk masing-masing kategori

instrumen keuangan berdasarkan PSAK 55 (Revisi 2006):

Tabel 2.1 Tabel metode pengukuran untuk masing-masing kategori instrumen

keuangan berdasarkan PSAK 55 (Revisi 2006)

Instrumen Keuangan Metode pengukuran yang dilakukan

Financial asset at fair

value through profit

and loss

1. Pengukuran awal berdasarkan nilai wajar

2. Pengukuran selanjutnya berdasarkan nilai wajar

3. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan

laba rugi

Hold to Maturity 1. Pengukuran awal berdasarkan nilai wajar

2. Pengukuran selanjutnya dilakukan dengan biaya

perolehan diamortisasi dengan suku bunga

efektif


laba rugi

Loan and Receivable 1. Pengukuran awal dengan nilai wajar

2. Pengukuran selanjutnya dilakukan dengan biaya

perolehan diamortisasi dengan suku bunga

efektif


laba rugi

Available for Sale 1. Pengukuran awal dengan nilai wajar

2. Pengukuran selanjutnya dengan nilai wajar


perubahan ekuitas

Sumber: PSAK 55 (Revisi 2006), diolah

Penurunan nilai (impairment) merupakan kebijakan akuntansi untuk

meurunkan nilai aset atau kewajiban berdasarkan perkiraan nilai ekonomi pada

masa yang akan datang, termasuk aset dan kewajiban keuangan. PSAK 55 (Revisi

2006) menengahkan adanya bukti objektif (objective evidence) yang dijadikan

11


untuk menurunkan nilai aset dan kewajiban keuangan. Bukti objektif tersebut

secara langsung menunjukan adanya/terjadinya keadaan/peristiwa yang

berpengaruh negatif pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau

kelompok aset keuangan. Estimasi arus kas tersebut harus dilakukan dengan

handal. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi penurunan akan adanya kemungkinan

nilai pada setiap tanggal neraca.

Bukti objektif yang dimaksud merupakan data yang dapat diobservasi

yang menjadi perhatian dari pemegang aset keuangan tersebut yang meliputi

sebagai berikut:

1. kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak penjamin

2. pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan

pembayaran pokok atau bunga

3. pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan

dengan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam,

memberikan keringanan pada pihak peminjam yang tidak mungkin

diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut

4. terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau

melakukan reorganisasi keuangan lainnya

5. hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau

6. data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang

dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset

keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya

belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam

kelompok aset tersebut, termasuk:

a. memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam

kelompok tersebut

b. kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan

wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Bukti objektif mengenahi penurunan nilai investasi dalam instrumen

ekuitas mencakup:

1. informasi mengenahi perubahan signifikan yang berdampak pada

buruknya lingkungan teknologi, pasar, ekonomi, atau hokum di wilayah

12


tempat pihak penerbit instrumen menjalankan usahanya, dan

mengindikasikan bahwa biaya perolehan investasi tersebut tidak dapat

diperoleh kembali

2. penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang pada nilai wajar

dari investasi dalam instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya

Selain penurunan nilai, PSAK 55 (Revisi 2006) juga menjelaskan terkait

dengan kemungkinan adanya restorasi nilai. Berikut ini merupakan detail

perlakukan kebijakan akuntansi untuk masing-masing kategori instrument

keuangan:

Tabel 2.2 Tabel metode perlakuan pemulihan atas penurunan nilai untuk masing-

masing kategori instrumen keuangan berdasarkan PSAK 55 (Revisi 2006)

Instrumen Keuangan Perlakuan Pemulihan atas Penurunan Nilai

Financial asset at fair

value through profit and

loss

Tidak berlaku penurunan nilai (impairment)

sebab sudah dinilai pada nilai wajar

Hold to Maturity Penuruna nilai dapat dipulihkan

Loan and Receivable Penuruna nilai dapat dipulihkan

Available for Sale Penurunan nilai instrumen ekuitas sebagai AFS

tidak dapat dipulihkan, sedangkan untuk

penurunan nilai instrumen hutang dapat

dipulihkan

Sumber: PSAK 55 (Revisi 2006), diolah

2.3 Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik

(SAK ETAP)

SAK ETAP diadopsi dari IFRS for SME dengan penyesuaian kedaaan di

Indonesia. SAK ETAP merupakan PSAK yang disederhanakan dan merupakan

standar yang berdiri sendiri secara keseluruhan. Penyederhanaan standar ini

dimaksudkan untuk mempermudah implementasinya oleh entitas terkait.

SAK ETAP dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas

publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yaitu entitas yang:

13


1. tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan

2. menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna

eksternal

Entitas tergolong memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:

1. telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau sedang dalam proses

pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau

regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau

2. menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar

masyarakat, seperti bank, entitas asuransi,pialang dan atau pedagang efek,

dana pensiun, reksa dana dan bank investasi

Konsep dan prinsip pervasif merupakan kerangka dasar untuk SAK ETAP.

Kerangka dasar ini meliputi tujuan laporan keuangan, karakteristik kualitatif,

posisi keuangan, kinerja keuangan, pengakuan dan pengukuran, basis akrual, serta

tidak diperkenankanya saling hapus.

Karakteristik kualitatif meliputi dapat dipahami, relevan, materialitas,

keandalan, substansi mengungguli bentuk, pertimbangan sehat, kelengkapan,

dapat dibandingkan, tepat waktu, keseimbangan antara biaya dan manfaat.

Laporan posisi keuangan terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Kinerja

keuangan adalah hubungan antara penghasilan dan beban yang disajikan dalam

laporan laba rugi.

Pengakuan atas aset atau kewajiban dilakukan ketika terdapat manfaat

ekonomi masa depan atau keharusan mentransfer sumber daya di masa datang dan

nilainya dapat diukur secara andal. Dasar pengukuran yang digunakan dalam SAK

ETAP adalah biaya historis dan nilai wajar. Pengakuan dan pengukuran

mengunakan prinsip berpengaruh luas. Basis akuntansi yang digunakan adalah

akrual.

Penyajian laporan keuangan dilakukan dengan wajar untuk posisi

keuangan, kinerja keuangan dan arus kas. Entitas yang menggunakan SAK ETAP

harus secara eksplisit menyatakan secara penuh untuk patuh terhadap SAK ETAP

dalam catatan laporan keuangan. Kemampuan kelangsungan usaha pada saat

penyusunan laporan keuangan harus dinilai kecuali jika manajemen bermaksud

14


melakukan likuidasi, menghentikan operasi, atau tidak mempunayai alternatif

lainnya. Entitas menyajikan laporan keuangan minimal satu kali dalam setahun.

Penyajian dan klasifikasi pos-pos harus konsisten, kecuali terjadi

perubahan signifikan operasi entitas atau perubahan tersebut menghasilkan

penyajian yang lebih andal dan relevan. Selain itu, perubahan juga dilakukan jika

SAK ETAP mensyaratkannya. Informasi harus diungkapkan secara komparatif

dengan periode sebelumnya dengan keunggulan yang sama. Laporan keuangan

lengkap meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan

arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

SAK ETAP tidak menentukan format dan urutan pos di neraca. Aset di neraca

disajikan dalam aset lancar dan tidak lancar. Sedangkan kewajiban disajikan

kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Laporan laba rugi menunjukan kinerja keuangan selama periode tersebut.

Laporan laba rugi minimal terdiri dari pos pendapatan, beban keuangan, bagian

laba atau rugi investasi dengan metode ekuitas, dan laba rugi neto. Analisis beban

dapat disajikan berdasarkan fungsi atau berdasarkan sifat beban.

Laporan perubahan ekuitas menyajikan

1. laba rugi untuk periode

2. pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas,

3. pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan

yang diakui untuk setiap komponen ekuitas.

4. rekonsiliasi jumlah tercatat awal dan akhir periode dari komponen

ekuitas.

Laporan laba rugi dan saldo laba (gabungan) dapat disajikan sebagai pengganti

laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas jika perubahan pada ekuitas

hanya berasal dari laba atau rugi, pembayaran dividen, koreksi kesalahan periode

lalu, dan perubahan kebijakan akuntansi.

Laporan arus kas menyajikan informasi arus kas dari aktivitas operasi,

aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi harus disajikan

secara tidak langsung. Pengungkapan bunga dan dividen dilakukan secara terpisah

dan konsisten sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan. Pajak

15


penghasilan diungkapkan terpisah sebagai aktivitas operasi kecuali diidentifikasi

sebagai aktivitas investasi atau pendanaan.

Catatan laporan keuangan berisi informasi tambahan yang disajikan dalam

laporan keuangan. Informasi tersebut disajikan dalam narasi atau rincian jumlah

atau informasi yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

Catatan laporan keuangan harus:

1. menyajikan informasi dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan

akuntansi yang digunakan termasuk dasar pengukuran

2. mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK ETAP

3. memberikan informasi tambahan yang relevan, namun tidak disyaratkan

SAK ETAP.

Secara normal, urutan penyajian catatan laporan keuangan adalah sebagai

berikut:

1. suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan

SAK ETAP

2. ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan, termasuk dasar

pengukuran yang digunakan dan kebijakan akuntansi lain yang relevan

untuk memahami laporan keuangan

3. informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan, sesuai dengan

urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan dan urutan penyajian

pos-pos tersebut.

4. pengungkapan lain.

2.4 PSAK 45 (Revisi 2011) tentang Organisasi Nirlaba

PSAK 45 (Revisi 2011) dapat diterapkan oleh lembaga pemerintah dan unit-unit

sejenis lainnya dengan ketetuan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. PSAK 45 (Revisi 2011) bertujuan untuk menyediakan

standar pelaporan keuangan bagi organisasi nirlaba sehingga laporan tersebut

mudah dipahami serta memiliki tingkat relevansi dan daya banding yang tinggi.

Organisasi nirlaba adalah organisasi dengan karakteristik sebagai berikut:

16


1. memiliki sumber daya yang berasal dari penyumbang yang tidak

mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang

sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.

2. menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan untuk memupuk laba,

dan jika entitas menghasilkan laba maka jumlahnya tidak dibagikan

kepada pendiri atau pemilik entitas nirlaba tersebut

3. tidak adanya kepemilikan sebagaimana dalam entitas bisnis

Tujuan laporan keuangan secara rinci adalah untuk menyajikan informasi

mengenai:

1. jumlah dan sifat aset, liabilitas, dan aset netto entitas nirlaba

2. pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan

sifat aset netto

3. jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu

periode dan hubungan antara keduanya

4. cara entitas nirlaba mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh

pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lain yang berpengaruh pada

likuiditasinya

5. usaha jasa entitas nirlaba

Laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi laporan posisi keuangan, laporan

aktivitas serta laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penyajian

laporan posis keuangan dilakukan dengan melihat sifat likuiditas untuk aset,

tanggal jatuh tempo untuk liabilitas, dan sifat pembatasan untuk aset neto.

Laporan aktivitas bertujuan untuk menyediakan informasi terkait dengan:

1. pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset

neto

2. hubungan antara transaksi dan peristiwa lain

3. bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program

atau jasa

Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aset neto terikat permanen,

terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode. Laporan aktivitas

menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto, kecuali diatur berbeda

oleh SAK lain atau SAK ETAP.

17


Laporan arus kas disajikan sesuai dengan PSAK 2 tentang Arus Kas

dengan penambahan sebagai berikut:

1. aktivitas pendanaan:

a. penerimaan kas dari penyumbang yang dibatasi untuk jangka

panjang

b. penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang

penggunaanya dibatasi untuk pembangunan dan pemeliharaan aset

tetap, atau peningkatan dana abadi

c. bunga dan dividen yang dibatasi penggunaanya untuk jangka

panjang

2. pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan non-

kas: sumbangan berupa bangunan atau aset investasi


BAB 3

PROFIL PERUSAHAAN TERKAIT

Sebagai bahan penulisan laporan magang, penulis melaksanakan kegiatan magang

di PwC. Selama pelaksanaan program magang, penulis mendapat kesempatan

untuk bergabung bersama dua tim audit keuangan yang berbeda. Tim pertama

adalah tim auditor untuk PTHX dan tim kedua adalah auditor untuk PT AA.

Selama bergabung dengan tim auditor PTHX, penulis berkesempatan untuk

terlibat dalam proses pelaksanaan audit unit PKBL-PTHX.

Meskipun penulis berkesempatan bergabung dengan dua tim auditor,

penulis menghabiskan sebagian besar masa magang dengan tim auditor PTHX,

yakni sekitar dua setengah bulan. Oleh sebab itu, penulisan laporan magang

dilakukan berdasarkan pengalaman penulis yang diperoleh selama melaksanakan

audit untuk unit PKBL-PTHX.

3.1 Profil PwC

PwC merupakan salah satu dari Kantor Akuntan Publik Big Four bersama dengan

Ernst & Young (EY), Delloite, dan KPMG. Di Indonesia, PwC memberikan jasa

di tiga bidang utama. Ketiga bidang tersebut adalah jasa assurance, perpajakan,

dan advisory. Untuk jasa assurance terdapat tiga divisi. Ketiga divisi tersebut

adalah CIPSTICE, financial service, dan energy, untility, and mining. Berikut ini

merupakan detail dari masing-masing ketiga bagian tersebut.

1. Energy, utility, and mining: divisi ini menyediakan jasa assurance bagi

perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri pertambangan dan energi,

seperti kelistrikan, serta minyak dan gas.

2. Financial services: divisi ini menyediakan jasa assurance bagi lembaga-

lembaga keuangan, seperti perbankan, asuransi, reksadana, dan lainnya.

3. Consumer and industrial products & services (CIPS) - technology,

information, communication & entertainment (TICE): divisi ini menyediakan

jasa assurance bagi perusahaan-perusahaan bergerak dalam bidang otomotif,

ritel dan konsumen, transportasi dan logistik, farmasi, kimia, teknik dan

konstruksi, kehutanan, kertas dan pengemasan, manufaktur industri, baja,

19


periklanan, televisi, publikasi dan media, hiburan, teknologi informasi,

telekomunikasi, dan perhotelan dan rekreasi.

3.2 Profil Unit PKBL-PTHX

3.2.1 Profil PTHX

PTHX merupakan salah satu Badan Usaha Milik Pemerintah yang bergerak dalam

bidang industri tambang batubara. Kegiatan usaha PTHX meliputi kegiatan

penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian,

pengangkutan dan perdagangan, pemeliharaan fasilitas dermaga khusus batubara

baik untuk keperluan sendiri maupun pihak lain, pengoperasian pembangkit listrik

tenaga uap baik untuk keperluan sendiri ataupun pihak lain, dan memberikan jasa-

jasa konsultasi dan rekayasa dalam bidang yang ada hubungannya dengan industri

pertambangan batubara beserta hasil olahannya.

PTHX pada saat ini memiliki tujuh anak perusahaan. Ketujuh anak

perusahaan tersebut adalah:

1. PTAA, perusahaan yang bergerak dalam penambangan batubara. Persentase

kepemilikan PTHX atas PTAA adalah sebesar 75.00%. PTAA sudah

beroprasi sejak tahun 1997

2. PTAB, perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan batubara.

Persentase kepemilikan PTHX atas PTAB adalah sebesar 99.99%. PTAB

sudah beroperasi sejak tahun 2007

3. PTAC, perusahaan yang bergerak dalam bidang penambangan batubara.

Persentase kepemilikan PTHX atas PTAC adalah sebesar 51.00%. PTAC

sudah beroperasi sejak tahu 2010

4. PTAD, perusahaan yang bergerak dalam bidang penambangan gas metana

batubara. Persentase kepemilikan PTHX atas PTAD adalah sebesar 99.99%.

PTAD belum beroperasi sampai Laporan Keuangan 2011 PTHX dikeluarkan

5. PTAE, perusahaan yang bergerak dalam bidang penambangan gas metana

batubara. Persentase kepemilikan PTHX atas PTAE adalah sebesar 99.99%.

PTAE belum beroperasi sampai Laporan Keuangan 2011 PTHX dikeluarkan

20


6. PTAF, perusahaan yang bergerak dalam bidang penambangan gas metana

batubara. Persentase kepemilikan PTHX atas PTAF adalah sebesar 99.99%.

PTAF belum beroperasi sampai Laporan Keuangan 2011 PTHX dikeluarkan

7. PTAG, perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan, perdagangan,

dan industri batubara. Persentase kepemilikan PTHX atas PTAB adalah

sebesar 65.00%. PTAG belum beroperasi sampai Laporan Keuangan 2011

PTHX dikeluarkan

3.2.2 Profil Unit PKBL-PTHX

PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) adalah program yang

diwajibkan untuk oleh kementrian BUMN kepada setiap BUMN dengan

menyisihkan sebagaian laba untuk melakukan pembinaan terhadap usaha kecil

dan pembinaan terhadap masyarakat sekitar BUMN. Setiap BUMN yang

melaksanakan program ini diwajibkan untuk membentuk organisasi yang khusus

mengelola program tersebut. BUMN yang melaksanakan program itu disebut

sebagai BUMN Pembina dan organisasi yang mengelola program itu disebut

sebagai unit PKBL. Unit PKBL ini secara organisasi merupakan bagian dari

organisasi BUMN Pembina yang berada dalam pengawasan seorang direksi, akan

tetapi terpisah secara entitas pelaporan.

Terdapat dua program utama unit PKBL, yaitu program kemitraan dan

program bina lingkungan. Program kemitraan merupakan program penyaluran

pinjaman dan pembinaan kepada usaha kecil. Program bina lingkungan terdiri dari

program bina lingkungan BUMN Pembina dan program bina lingkungan BUMN

Peduli. Program bina lingkungan BUMN Pembina adalah program bina

lingkungan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh BUMN Pembina di wilayah

usaha BUMN yang bersangkutan. Sedangkan program bina lingkungan BUMN

Peduli adalah program bina lingkungan yang dilakukan secara bersama-sama oleh

BUMN Pembina dan pelaksanaanya ditetapkan dan dikoordinasi oleh Menteri

Negara BUMN.

Peraturan yang menjadi landasan hukum untuk pelaksanaan unit PKBL

adalah Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 1883, Surat Keputusan Menteri

Keuangan No. 316/KMK.016/1994, Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No.

21


Kep-236/MBU/2003, dan Surat Edaran Menteri Negaraa BUMN No. SE-

433/MBU/2003. Peraturan tersebut mengalami beberapa kali perubahan dengan

perubahan terakhir adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program

Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan

2. Surat Edaran Menteri BUMN No. SE.03/MBU.S/2007 tentang Wilayah

Binaan dan BUMN kordinator PKBL tahun 2007

PTHX sudah mulai membentuk unit PKBL-PTHX pada tahun 1992,

awalnya disebut sebagai Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi PTHX. Unit

PKBL-PTHX merupakan unit organisasi khusus yang mengelola program

kemitraan dan program bina lingkungan. Unit PKBL secara organisasi merupakan

bagian dari BUMN Pembina. Akan tetapi, terpisah dari BUMN Pembina secara

entitas pelaporan. Sumber dana unit PKBL-PTHX berasal dari alokasi laba

BUMN Pembina, jasa administrasi pinjaman, dan pendapatan keuangan.

Kegiatan utama yang dilaksanakna oleh unit PKBL-PTHX adalah sebagai

berikut:

1. Memberi pinjaman modal kerja dan pelatihan manajerial sederhana untuk

usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi untuk meningkatkan

pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pemberian pinjaman dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Penerimaan dan evaluasi proposal. Calon mitra binaan unit PKBL-PTHX

diharuskan untuk membuat proposal kepada BUMN Pembina terkait

dengan pengajuan pinjaman. Setelah meneriman proposal BUMN

Pembina akan melakukan evaluasi dan seleksi atas permohonan yang

diajukan oleh calon mitra binaan. Evaluasi ini dilakukan baik secara

langsung terjun ke lapangan atau dengan cara lain. BUMN Pembinan akan

menentukan keputusan berdasarkan criteria yang telah ditemtukan

b. Penyaluran pinjaman dilakukan dengan penandatangan kontrak penjanjian

yang setidaknya memuat nama dan alamat BUMN Pembina, hak dan

kewajiban BUMN Pembina, jumlah pinjaman dan peruntukan, serta

syarat-syarat pinjaman

c. Pengawasan, penagihan, dan penyelesaian pinjaman

22


Selain itu unit PKBL juga mengadakan beberapa program untuk membantu

mitra binaan mengembangkan usahanya, seperti program pendidikan,

pelatihan, pemagangan, dan pemasaran. Selama tahun 2011 program

kemitraan yang telah dilakukan oleh unit PKBL-PTHX adalah:

i. Penyaluran pinjaman kepada usaha kecil dan koperasi di berbagai wilayah

di Indonesia dengan nilai penyaluran pinjaman mencapai 47 miliar rupiah

ii. Pelaksanaan pelatihan manajemen kewirausahaan kepada calon mitra

binaan

iii. Bantuan promosi dan pemasaran produk mitra binaan melalui berbagai

pameran di berbagai kota besar di Indonesia

2. Memberi bantuan untuk pemberdayaan masyarakat sekitar dalam bentuk

bantuan bencana alam, pendidikan dan pelatihan, kesehatan, sarana dan

prasarana umum, sarana ibadah, dan pelestarian alam. Selama tahun 2011

penyaluran dana bina lingkungan unit PKBL-PTHX mencapai 46 miliar

rupiah dengan jumlah 3 miliar untuk BUMN Peduli.


BAB 4

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas perubahan acuan aturan akuntansi untuk unit PKBL,

perbandingan acuan aturan akuntansi unit PKBL dengan pedoman akuntansi unit

PKBL sebelumnya, dan penerapan perubahan acuan aturan akuntansi pada

Laporan Keuangan 2011 unit PKBL-PTHX. Perubahan acuan aturan akuntansi

unit PKBL ditetapkan dengan adanya Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-

02/MBU/Wk/2012 dan Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-01/D5.MBU/2012.

Surat edaran tersebut mengatur antara lain bahwa Laporan Keuangan PKBL

disusun sesuai dengan SAK ETAP yang bentuk penyajiannya mengacu pada

PSAK 45 (Revisi 2011) tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba dan Buletin

Teknis 6 tentang Keterterapan SAK ETAP untuk Entitas Koperasi dan Entitas

Nirlaba.

Perubahan acauan aturan akuntansi unit PKBL ini berbeda dengan

pedoman akuntansi unit PKBL yang berlaku pada tahun-tahun sebelumnya.

Perubahan acuan aturan akuntansi yang diterapkan untuk unit PKBL

kemungkinan akan berpengaruh pada laporan keuangan unit PKBL yang

menerapkan acuan aturan akuntansi tersebut, termasuk unit PKBL-PTHX. Unit

PKBL-PTHX telah menerapkan acuan aturan akuntansi yang baru unit PKBL

pada laporan keuangan 2011.

4.1 Perubahan Acuan Aturan Akuntansi Unit PKBL

4.1.1 Dasar Pijakan Perubahan Acuan Aturan Akuntansi Unit PKBL

Dasar pijakan perubahan acuan aturan akuntansi unit PKBL merupakan hal-hal

yang melandasi dirubahnya acuan aturan akuntansi untuk unit PKBL. Landasan

inilah yang dijadikan justifikasi atas perubahan acuan aturan akuntansi. Landasan

ini menjadi penting untuk menjadi basis argumentasi atas perubahan acuan aturan

akuntansi unit PKBL dan penerapan aturan akuntansi itu sendiri pada unit PKBL.

Terdapat tiga dasar pijakan yang melandasi. Ketiga dasar pijakan tersebut adalah

aspek operasi, aspek perkembangan standar di Indonesia, dan aspek regulasi.

Berikut akan dijelaskan dengan rinci ketiga aspek tersebut

24


4.1.2.1 Aspek Operasional Unit PKBL

Aspek operasional unit PKBL merupakan bentuk keunikan operasional dari unit

PKBL. Keunikan ini menjadikan unit PKBL membutuhkan acuan aturan

akuntansi khusus yang sesuai dengan keunikan bentuk operasionalnya. Berikut ini

dijelaskan aspek operasional unit PKBL:

1. Unit PKBL merupakan unit khusus yang menjadi bagian dari organisasi

BUMN Pembina untuk mengelola program kemitraan dan program bina

lingkungan.

2. Pelaksanaan pembukuan dan pencatatan akuntansi dari unit PKBL dilakukan

secara terpisah dari BUMN Pembina. Artinya secara pencatatan akuntansi unit

PKBL merupakan entitas yang terpisah dan berdiri sendiri dari BUMN

Pembina

3. Unit PKBL membedakan perolehan sumber pendanaan untuk program

kemitraan dan program bina. Program kemitraan memperoleh pendanaan dari:

a. Penyisihan laba setelah dikurangi pajak dari BUMN Pembina. Pengaturan

terkait dengan penyisihan laba, besaran persentase, dikurangi pajak telah

diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER/MBU/2007

b. Jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil, bunga deposito, dan/atau

jasa giro dari dana program kemitraan

c. Dana yang diperoleh dari pelimpahan dari BUMN lain

d. Penyaluran dari BUMN lain

Unit PKBL memperoleh sumber pendanaan untuk program bina lingkungan

dari:

a. Penyisihan laba setelah dikurangi pajak dari BUMN Pembina. Besaran

persentase untuk penyisihan sudah diatur dalam perturan Menteri BUMN

b. Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana program dana

lingkungan

4. Dikhususkan untuk program kemitraan:

a. Dana program kemitraan hanya dapat disalurkan dalam bentuk pinjaman

ataupun dalam bentuk pembinaan. Pengeluaran selain untuk program

kemitraan selain kedua bentuk diatas dianggap tidak dapat dibenarkan

25


b. Besaran dana yang dialokasikan dan digunakan untuk program kemitraan

harus mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku

c. Penggunaan dana yang disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada mitra

binaan hanya terbatas pada peraturan yang berlaku, seperti modal kerja

dan pembelian aktiva produktif

d. Dengan adanya jasa penyaluran yang dilakukan oleh unit PKBL, unit

PKBL mengenakan jasa administrasi yang besarnya disesuaikan dengan

peraturan perundang-undangan

e. Pinjaman/pembiayaan yang mengunakan transaksi atau prinsip lain,

perhitungan jasa pendapatan unit PKBL disesuaikan dengan peraturan

yang berlaku

f. BUMN Pembina diperkenankan untuk melakukan rescheduling atau

reconditioning atas pinjaman pinjaman dengan kategori kurang lancar,

diragukan, dan macet sesuai dengan peraturan yang berlaku

g. Pinjaman dengan kategori bermasalah akan dihapus sesuai peraturan yang

berlaku

5. Beban operasional unit PKBL merupakan beban operasi unit PKBL yang

berasal dari dana program kemitraan dan bina lingkungan. Beban operasional

program kemitraan dibiayai dari dana hasil jasa administrasi pinjaman, bunga

deposito, dan/ atau jasa giro dari dana program kemitraan. Apabila dana beban

untuk operasional tidak mencukupi, kekurangan akan dibebankan pada pada

anggaran BUMN Pembina. Beban operasional program bina lingkungan

dibiayai dari dana program lingkungan.

4.1.2.2 Aspek Perkembangan Standar Akuntansi di Indonesia

Perkembangan standar akuntansi juga merupakan faktor yang berpengaruh pada

perubahan acuan aturan akuntansi unit PKBL. Perkembangan standar akuntansi

yang terjadi saat ini mengarahkan unit PKBL untuk menerapkan standar akuntansi

umum yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi, pada saat ini unit PKBL belum

menerapkan standar akuntansi yang yang berlaku di Indonesia. Hal ini akan

menjadi permasalahan bagi unit PKBL. Salah satu indikasinya adalah

dikeluarkanya dua opini terkait dengan laporan keuangan unit PKBL.

26


Terdapat dua opini auditor yang dikeluarkan untuk unit PKBL. Opini yang

pertama dikeluarkan berdasarkan standar yang berlaku umum di Indonesia. Opini

yang kedua dikeluarkan berdasarkan pedoman akuntansi yang dikeluarkan oleh

Kementrian BUMN. Pengeluaran dua opini ini menunjukan bahwa kebijakan dan

praktik akuntansi yang digunakan berdasarkan pedoman akuntansi Kementerian

BUMN untuk unit PKBL berbeda dengan standar akuntansi yang berlaku umum

di Indonesia. Oleh sebab itu terdapat tuntutan untuk merubah acuan aturan

akuntansi unit PKBL.

Tututan perubahan acuan aturan akuntansi unit PKBL didasari adanya

ketidaksesuaian antara pedoman akuntansi yang telah disusun sebelumnya dengan

standar akuntansi Indonesia saat ini. Salah satunya terkait dengan dikeluarkanya

PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006).

Dikeluarknya perubahan PSAK 50 (Revisi 2006) dan dan PSAK 55 (2006)

merupakan salah satu dasar pertimbangan perubahan acuan standar akuntansi baru

untuk unit PKBL. PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006)

menyatakan penggunaan nilai wajar untuk instrumen keuangan. Unit PKBL yang

secara operasional juga menjalankan fungsi penyaluran pinjaman melalui program

kemitraan, termasuk dalam cakupan aturan PSAK ini. Oleh sebab itu, terdapat

tuntutan perubahan acuan standar akuntansi untuk unit PKBL.

4.1.2.3 Aspek Regulasi

Terdapat dua keterkaitan yang terjadi antara aspek regulasi dan perubahan acuan

aturan akuntasi unit PKBL. Keterkaitan pertama terjadi dikarenakan adanya

peraturan yang menuntut perlunya good corporate governance di lingkungan

BUMN, termasuk unit PKBL. Keterkaitan kedua terjadi dengan adanya peraturan

yang melandasi penggunaan pedoman akuntansi yang disusun oleh Kemeterian

BUMN untuk unit PKBL.

Keterkaitan pertama terjadi dengan dikeluarkanya Keputusan Menteri

BUMN No. KEP-117/M.MBU/2002 tentang penerapan praktek Good Corporate

Governance pada Badan Usaha Milik Negara. Pada tahun 2011, Menteri Negara

BUMN mengeluarkan peraturan menteri BUMN sebagai pengganti atas

Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M.MBU/2002. Peraturan tersebut

27


adalah Peraturan Menteri BUMN No. PER – 01/MBU/2011 tentang Penerapan

Tata Kelola yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN. Keputusan

Menteri BUMN ini menjelaskan bahwa BUMN, termasuk unit PKBL, diwajibkan

menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada

Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011. Penerapan tatakelola

perusahaan yang baik di BUMN harus memperhatikan ketentuann yang berlaku

pada anggaran dasar BUMN.

Sebagian prinsip tatakelola perusahaan yang baik adalah transparansi dan

akuntabilitas. Transparansi diartikan sebagai keterbukaan dalam pengambilan

keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan informasi yang material dan

relevan mengenai perusahaan. Akuntanbilitas diartikan sebagai kejelasan fungsi,

pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan

dapat dilakukan secara efektif. Untuk mencapai tuntutan transparansi dan

akuntabilitas diperlukan pedoman akuntansi dengan basis pencatatan yang

akuntabel.

Sampai saat ini terdapat dua landasar hukum yeng melandasi pedoman

akuntansi unit PKBL. Kedua landasan tersebut adalah Surat Edaran Menteri

Negara BUMN Nomor SE-04/MBU.S/2007 dan Surat Menteri Negara BUMN

Nomor SE-01/D5.MBU/2012. Surat edaran yang pertama merupakan landasan

untuk penerapan pedoman akuntansi sesuai dengan standar akunatnsi umum di

Indonesia. Surat edaran yang kedua merupakan landasan pedoman akuntansi

sesuai dengan SAK ETAP dan PSAK 45 (Revisi 2011).

4.1.2 Latar Belakang Penerapan SAK ETAP dan PSAK 45 (Revisi 2011)

sebagai Acuan Aturan Akuntansi Unit PKBL

Penerapan SAK ETAP dan PSAK 45 (Revisi 2011) sebagai acuan standar

akuntansi unit PKBL disebabkan adanya kebutuhan perubahan acuan standar

akuntansi unit PKBL. Terdapat beberapa hal yang menjadi latar belakang

kebutuhan perubahan acuan standar akuntansi unit PKBL, yaitu adanya perubahan

standar akuntansi yang diterapkan di Indonesia dan kemampuan sumber daya

akuntansi yang dimiliki oleh unit PKBL.

28


Salah satu perubahan standar akuntansi di Indonesia yang berpengaruh

pada laporan keuangan unit PKBL adalah pengesahan PSAK 50 (Revisi 2006)

dan PSAK 55 (Revisi 2006) tentang instrumen keuangan. Pengesahan kedua

PSAK ini menjadi salah satu penyebab perubahan standar akuntansi unit PKBL.

Unit PKBL yang sebelumnya mengunakan standar akuntansi komprehensif lain.

Pengunaan standar akuntansi komplehensif lain ini dilakukan dengan menerapkan

pedoman akuntansi unit PKBL yang disusun Kementrian BUMN yang mengacu

pada PSAK secara keseluruhan dengan mempertimbangkan praktik akuntansi unit

PKBL. Pengesahan kedua PSAK ini menjadikan unit PKBL diharuskan untuk

mengikuti dan menerapkan PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006)

sebab bentuk operasional unit PKBL termasuk dalam cakupan kedua PSAK

tersebut. Akan tetapi perlu disadari bahwa pada umumnya unit PKBL tidak

memiliki sumber daya dalam bidang akuntansi yang memadai untuk menerapkan

perubahan PSAK tersebut.

Oleh sebab itu, unit PKBL masih tetap menggunakan standar akuntansi

komprehensif lain dengan menerapkan pedoman akuntansi yang ditetapkan pada

tahun 2007 melalui Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-04/MBU.S/2007.

Permasalahanya adalah bahwa pedoman akuntansi tersebut sudah tidak sesuai

dengan PSAK yang telah direvisi.

Salah satu akibat dari pengunaan standar akuntansi yang berbeda dengan

PSAK adalah adanya dua opini audit untuk laporan keuangan unit PKBL.

Pengeluaran dua opini didasari adanya dua standar akuntansi yang berbeda untuk

unit PKBL, yakni standar akuntansi umum yang berlaku di Indonesia dan standar

akuntansi komprehensif lain yang mengacu pada pedoman akuntansi yang disusun

oleh Kementrian BUMN. Keberadaan dua standar akuntansi tersebut

menjadikankan auditor mengeluarkan kesepakatan untuk mengeluarkan dua opini

terkait dengan laporan keuangan unit PKBL. Kesepakatan penerbitan dua opini

oleh auditor ini dinyatakan dalam Surat Ikatan Akuntan Publik Indonesia No.

347/III/Int-IAPI/2011.

Penerbitan dua opini untuk laporan keuangan unit PKBL menunjukkan

adanya perbedaaan dalam penerapan standar akuntansi. Pada satu sisi, unit PKBL

harus mematuhi peraturan perundang-undangan untuk menerapkan pedoman

29


akuntansi unit PKBL yang disusun Kementerian BUMN dan pada sisi yang lain

pedoman akuntansi yang ditetapkan melalui undang-undang tidak lagi sesuai

dengan standar akuntansi umum yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu,

diperlukan adanya satu acuan standar akuntansi untuk unit PKBL yang ditetapkan

oleh peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan standar akuntansi umum

yang berlaku di Indonesia. Pada akhirnya, ditetapkan penerapan SAK ETAP

dengan penyajian mengacu pada PSAK 45 (Revisi 2011) untuk unit PKBL.

Penerapan SAK ETAP dan PSAK 45 (Revisi 2011) sebagai acuan standar

akuntansi untuk unit PKBL didasari atas karakteristik bentuk operasional unit

PKBL. Terdapat dua karakteristik utama penerapan SAK ETAP dan PSAK 45

(Revisi 2011) sebagai acuan standar akuntansi unit PKBL. Kedua karakteristik

tersebut adalah keberadaan unit PKBL sebagai entitas yang tidak memiliki

akuntabilitas publik signifikan dengan tujuan umum penerbitan laporan keuangan

serta keberadaan unit PKBL sebagai organisasi nirlaba.

Pada dasarnya SAK ETAP diterapkan untuk entitas yang tidak memiliki

akuntabilitas publik. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik tidak

diperbolehkan menggunakan SAK ETAP kecuali jika terdapat peraturan yang

memperbolehkan penggunaan penggunaan SAK ETAP. Sedangkan untuk entitas

yang memenuhi persyaratan untuk menerapkan SAK ETAP diperkenankan untuk

memilih antara mengunakan SAK ETAP atau non-ETAP. Apabila entitas tersebut

mengunakan SAK non ETAP maka harus menerapkan secara konsisten dan tidak

diperbolehkan untuk menerapkan SAK ETAP untuk laporan keuangan periode

selanjutnya.

Unit PKBL merupakan entitas yang memenuhi persyaratan untuk

menerapkan SAK ETAP. Oleh sebab itu, pengacuan standar akuntansi untuk unit

PKBL pada SAK ETAP merupakan hal yang diperbolehkan. Hal ini disebabkan

pada dasarnya unit PKBL diperkenankan untuk memilih untuk menerapkan SAK

ETAP atau non ETAP.

Unit PKBL dinyatakan sebagai entitas yang memenuhi persyaratan untuk

menerapkan SAK ETAP dikarenakan kesesuaian dengan dua kriteria sebagai

entitas tanpa akuntabilitas publik, yaitu tidak memiliki akuntabilitas publik

signifikan dan menerbitkan laporan keuangan dengan tujuan umum. Unit PKBL

30


dinyatakan sebagai entitas tanpa akuntabilitas publik signifikan karena unit PKBL

tidak memiliki kaitan dengan pasar modal sebagai perusahaan yang terdaftar dan

unit PKBL tidak memiliki/ menguasahi aset dari sekelompok besar masyarakat.

Meskipun, unit PKBL merupakan unit khusus dari BUMN Pembina dan menjadi

bagian dari organisasi BUMN Pembina, unit PKBL merupakan unit terpisah

dalam pelaporan keuangan dari BUMN Pembinan. Dalam pengelolaan

organisasinya unit PKBL berada dalam pengawasan seorang direksi.

Selain itu, unit PKBL menerbitkan laporan keuangan untuk pengguna

eksternal. Pihak-pihak eksternal, di luar entitas pelaporan unit PKBL, yang terkait

dengan unit PKBL adalah sebagai berikut:

1. Menteri negara BUMN/ pemegang saham merupakan pihak yang memiliki

modal pada BUMN, pihak yang mengesahkan RKA (Rencana Kerja dan

Anggaran) unit PKBL, dan pihak yang mengesahkan laporan keuangan unit

PKBL

2. BUMN Pembina merupakan pihak yang bertanggungjawab atas penyusunan

RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) unit PKBL yang terpisah dari RKAP

BUMN dan penyusunan laporan keuangan unit PKBL

Keberadaan unit PKBL sebagai organisasi nirlaba diketahui dari tujuan

pendirian unit PKBL. Terdapat dua tujuan utama dari pendirian unit PKBL.

Pertama adalah untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil melaui pemberian

pelayanan pinjaman dan pembinaan. Kedua adalah untuk pemberdayaan kondisi

sosial masyarakat melalui penyaluran bantuan. Oleh sebab itu, pendirian unit

PKBL tidak ditujukan untuk mencari laba. Selain itu bentuk kegiatan operasional

unit PKBL juga sesuai dengan kedua tujuan utama pendirian, yaitu: penyaluran

pinjaman, penyaluran dana pembinaan kemitraan, dan penyaluran bantuan sosial

masyarakat.

Unit PKBL sesuai dengan kriteria-kriteria organisasi nirlaba sebagaimana

disebutkan dalam PSAK 45 (Revisi 2011). Kriteria-kriteria tersebut adalah:

1. Sumber daya organisasi nirlaba berasal dari penyumbang dengan tidak

mengharapkan manfaat ekonomi yang sebanding dengan sumber daya yang

disumbangkan. Sumber dana untuk unit PKBL dipisahkan antara program

kemitraan dan program bina lingkungan. Sumber dana program kemitraan

31


berasal dari penyisihan laba setelah dikurangi pajak BUMN Pembina, jasa

administrasi pinjaman, bungan deposito dan jasa giro, pelimpahan dana dari

program kemitraan dari BUMN Pembinan lain, serta penyaluran dana dari

BUMN Pembina lain. Sumber dana program bina lingkungan berasal dari

penyisihan laba BUMN Pembina dan hasil bungan deposito dan/atau jasa giro

dari dana bina lingkungan.

BUMN Pembina sebagai penyokong utama untuk unit PKBL tidak

memperoleh manfaat ekonomi dari penyisihan laba yang dilakukan untuk unit

PKBL. Oleh sebab itu unit PKBL sesuai dengan kriteria pertama organisasi

nirlaba

2. Menghasilkan barang atau jasa tidak untuk memupuk laba. Unit PKBL

memberikan jasa kepada mitra binaan dan penerima bantuan melalui

penyaluran dana pinjaman, pelaksanaan pembinaan, dan penyaluran dana bina

lingkungan. Meskipun demikian, pemberian jasa yang dilakukan unit PKBL

tidak dimaksudkan untuk memupuk laba. Keberadaan unit PKBL ditujukan

untuk pengembangan mitra binaan dan pemberdayaan sosial untuk

masyarakat.

3. Apabila organisasi nirlaba menghasilkan laba maka laba tersebut tidak

dimaksudkan untuk para pendiri atau pemilik organisasi nirlaba. Kegiatan

operasional unit PKBL memungkinkan unit PKBL memperoleh laba dari jasa

administrasi pinjaman serta hasil bunga deposito dan/ atau jasa giro. Akan

tetapi perolehan laba tersebut tidak dimaksudkan untuk para pendiri dan

pemilik unit PKBL. Oleh sebab itu, unit PKBL sesuai dengan karakteristik

ketiga organisasi nirlaba.

Kesesuaian unit PKBL dengan karakteristik organisasi nirlaba menjadikan dasar

pengunaan PSAK 45 (Revisi 2011) sebagai acuan standar akuntansi dalam

penyajian laporan keuangan. Hal ini diperkuat dengan adanya ketentuan bahwa

PSAK 45 (Revisi 2011) diperbolehkan untuk diterapkan oleh lembaga pemerintah

dan unit-unit sejenis lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, pengunaan SAK ETAP dan PSAK 45 (Revisi 2011) sebagai

acuan standar akuntansi unit PKBL tidak bertentangan satu dengan yang lain.

32


PSAK 45 (Revisi 2011) menyatakan bahwa pengaturan yang tidak terdapat dalam

PSAK 45 (Revisi 2011), harus mengacu SAK atau SAK ETAP untuk entitas yang

tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Pada saat yang sama, SAK ETAP

menyatakan bahwa PSAK non ETAP dan panduan tambahan dapat dijadikan

rujukan sepanjang tidak bertentangan dengan SAK ETAP.

4.2 Perbandingan antar Acuan Aturan Akuntansi Unit PKBL

4.2.1 Perkembangan Acuan Aturan Akuntansi Unit PKBL

Perkembangan acuan standar akuntansi unit PKBL dimulai dengan penetapan

Keputusan Menteri BUMN No. 236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan

Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan,

kemudian penetapan Surat Edaran Menteri Negara BUMN No. SE-

04/MBU.S/2007 tentang Pentunjuk Teknis Pedoman Akuntansi yang Diterapkan

untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, dan yang terakhir Surat Edaran

Menteri BUMN No. SE.02/MBU/Wk/2012 tentang Penetapan Pedoman

Akuntansi PKBL dan Surat Menteri Negara BUMN No. SE-01/D5.MBU/2012

tentang Petunjuk Teknis Penerapan Pedoman Standar Akuntansi untuk Unit

PKBL Revisi 2012.

Gambar 4.1 Perkembangan Pedoman Akuntansi Unit PKBL Sumber: Berbagai peraturan terkait, diolah

Pedoman akuntansi berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor

236/MBU/2003 hanya dinyatakan dalam bentuk lampiran surat keputusan.

Pedoman yang ada tidak menjelaskan secara rinci basis dan dasar pedoman

akuntansi untuk unit PKBL. Pedoman tersebut hanya berupa petunjuk teknis

Keputusan Menteri BUMN No. 236/MBU/2003

Surat Edaran Menteri Negara BUMN No. SE-04/MBU.S/2007

Surat Menteri Negara BUMN No. SE.02/MBU/Wk/2012 dan No. SE-01/D5.MBU/2012

33


terkait dengan penyusunan rencana kerja unit PKBL dan laporan pelaksanaan unit

PKBL. Bentuk laporan pelaksanaan yang digunakan bersifat sederhana yang

secara garis beras berisi rencana realisasi kerja dan rencana realisasi anggaran unit

PKBL.

Pedoman akuntansi yang ditetapkan dengan Surat Edaran Menteri BUMN

Nomor SE-04/MBU.S/2007 merupakan pedoman akuntansi unit PKBL yang

memperhatikan praktik akuntansi yang diterima secara umum di Indonesia. Selain

itu, pedoman akuntansi yang dibuat juga dilandasi dengan peraturan-peraturan

perundang-undangan yang terkait program kemitraan dan bina lingkungan.

Penerapan pedoman akuntansi ini diharapakn untuk mencapai informasi keuangan

program kemitraan dan bina lingkungan yang akuntabel dan auditabel.

Surat Menteri Negara BUMN No. SE.02/MBU/Wk/2012 dan No. SE-

01/D5/MBU/2012 secara eksplisit menyatakan SAK ETAP dan PSAK 45 (Revisi

2011) Organisasi Nirlaba sebagai acuan standar akuntansi unit PKBL. Penetapan

ini merupakan perbedaan mendasar dalam perkembangan acuan standar akuntansi

unit PKBL. Hal berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebelumnya unit PKBL

mengunakan basis akuntansi komprehensif selain prinsip yang berlaku umum di

Indonesia dengan penerapan pedoman akuntansi unit PKBL yang disusun

Kementrian BUMN.

Keberadaan kedua surat edaran ini menjadikan unit PKBL diharuskan

untuk menerapan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yaitu SAK

ETAP dan PSAK 45 (Revisi 2011). Penerapan SAK ETAP dan PSAK 45 (Revisi

2011) sebagai acuan akuntansi ini dilakukan dengan tetap melihat bentuk

operasional dari unit PKBL dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2.2 Perbandingan antar Acuan Aturan Akuntansi Unit PKBL

Perbandingan antar acuan aturan akuntansi unit PKBL merupakan penjelasan

secara rinci dari pedoman laporan pelaksanaan unit PKBL berdasarkan Keputusan

Menteri BUMN Nomor 236/MBU/2003, pedoman akuntansi unit PKBL

berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-04/MBU.S/2007, dan

penetapan acuan standar akuntansi unit PKBL berdasarkan Surat Menteri Negara

BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 dan No. SE-01/D5/MBU/2012.

34


4.2.2.1 Pedoman Laporan Pelaksanaan Unit PKBL Berdasarkan Lampiran

Keputusan Menteri BUMN Nomor 236/MBU/2003

Keputusan Menteri BUMN Nomor 236/MBU/2003 ini terkait dengan keseluruhan

Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program

Bina Lingkungan. Keputusan menteri ini menjelaskan secara keseluruhan program

kemitraan dan bina lingkungan, termasuk penyusunan laporan pelaksanaan dan

pengesahan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina

Lingkungan. Keputusan ini menyatakan bahwa BUMN Pembina berkewajiban

untuk menyusun laporan pelaksanaan triwulan dan tahunan untuk Program

Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dan menyampaikan laporan

pelaksanaan kepada Menteri BUMN/ pemegang saham dengan tembusan kepada

Komisaris atau Dewan Pengawas. Pedoman penyusunan laporan pelaksanaan unit

PKBL diatur lebih lanjut dalam lampiran keputusan ini.

Terdapat dua jenis laporan pelaksanaan, yakni laporan pelaksanaan

triwulan dan laporan pelaksanaan tahunan. Pada pedoman laporan pelaksanaan

triwulan, terdapat dua pengungkapan yang diharuskan untuk program kemitraan.

Kedua pengungkapan tersebut adalah realisasi rencana kerja dan realisasi

anggaran. Realisasi recana kerja sekurang-kurangnya memuat informasi terkait

dengan jumlah mitra binaan dan perkembangan kinerja mitra binaan untuk

periode triwulan. Realisasi anggaran sekurang-kurangnya memuat sumber dana,

dana tersedia dan penggunaanya, penyaluran perwilayah dan per sektor, dan

mutasi pinjaman bermasalah.

Begitu pula untuk program bina lingkungan, terdapat dua pengungkapan,

yaitu realisasi rencana kerja dan realisasi anggaran. Realisasi rencana kerja

mengungkapkan realisasi sasaran yang meliputi bentuk dan jumlah penerima

bantuan perwilayah usaha BUMN Pembina selama triwulan. Realisasi anggaran

memuat sumber dana, dana tersedia dan penggunaan dana, serta penyaluran per

bentuk bantuan per wilayah usaha BUMN Pembina.

Sebagaimana pada laporan pelaksanaan triwulan, laporan pelaksanaan

tahunan memuat dua pengungkapan untuk masing-masing program kemitraan dan

program bina lingkungan. Kedua pengungkapan tersebut adalah realisasi rencana

35


kerja dan realisasi anggaran. Untuk program kemitraan, pengungkapan realisasi

rencana kerja meliputi informasi jumlah mitra binaan dan perkembangan kinerja

mitra binaan. Pengungkapan realisasi anggaran meliputi sumber dana, dana

tersedia dan penggunaan dana, penyaluran perwilayah dan sektor, mutasi

pinjaman bermasalah, pendapatan dan beban, serta neraca.

Untuk program bina lingkungan, pengungkapan realisasi rencana kerja

meliputi realisasi sasaran dalam bentuk dan jumlah penerima per wilayah usaha

BUMN Pembina. Pengungkapan realisasi anggaran meliputi sumber dana, dana

tersedia dan penggunaan dana, serta penyaluran per bentuk bantuan per wilayah

usaha BUMN Pembina. Selain itu, laporan pelaksanaan juga memuat hal-hal yang

perlu diperhatikan, hal-hal yang perlu mendapat persetujuan Menteri/RUPS, dan

masalah yang dihadapi serta penyelesaian.

Lampiran surat keputusan ini juga menyertakan format laporan aktivitas

program kemitraan, laporan akumulasi dana program kemitraan, dan neraca

program kemitraan. Selain itu juga terdapat format laporan penyaluran program

kemitraan per wilayah dan kualitas pinjaman program kemitraan menurut sektor

usaha.

Laporan aktivitas terdiri dari enam bagian utama, yaitu dana yang tersedia,

penggunaan dana, sisa dana yang tersedia, pendapatan tahun berjalan, beban

operasional tahun berjalan, surplus/defisit, dan saldo akhir tahun. Pengunaan

terdiri dari pinjaman, pinjaman khusus, dan hibah. Laporan akumulasi dana

kemitraan terdiri dari dua bagian utama, yaitu akumulasi sumber dana dan

akumulasi penyaluran dana. Neraca terdiri dari aktiva serta kewajiban dan ekuitas.

Aktiva dibedakan menjadi aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lain-lain.

4.2.2.2 Pedoman Akuntansi Unit PKBL yang Ditetapkan melalui Surat

Edaran Menteri BUMN Nomor SE-04/MBU.S/2007

Pedoman akuntansi unit PKBL yang ditetapkan melaui Surat Edaran Menteri

BUMN Nomor SE – 04/MBU.S/2007 merupakan basis akuntansi komprehensif

selain prinsip akuntansi yang diterapkan secara resmi untuk pedoman akuntansi

unit PKBL. Basis akuntansi ini memperhatikan prinsip dan praktik akuntansi yang

diterima secara umum di Indonesia. Artinya, pedoman ini merupakan basis

36


akuntansi komprehensif di luar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan

memperhatikan PSAK sebagai salah satu rujukan dalam penyusunan pedoman

akuntansi. Selain itu, pedoman ini juga merujuk pada peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan program kemitraan dan program bina lingkungan.

Tujuan penerapan pedoman akuntansi ini adalah untuk menyajikan

informasi keuangan PKBL yang akuntabel dan auditabel. Berikut ini dijelaskan

secara umum pedoman akuntansi unit PKBL yang ditetapkan melalui Surat

Edaran Menteri BUMN Nomor SE-04/MBU.S/2007.

1. Konsep dan prinsip laporan keuangan PKBL

Tujuan utama laporan keuangan yang disajikan dengan pedoman akuntansi ini

adalah untuk menyediakan informasi yang relevan dan dapat diandalkan untuk

memenuhi kepentingan masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak lain. Asumsi

dasar yang digunakan dalam kebijakan akuntansi unit PKBL adalah kemandirian

entitas, kelangsungan usaha, keterukuran satuan mata uang, dan periode

akuntansi.

Karakteristik kualitatif yang harus ada dalam laporan keuangan unit PKBL

meliputi relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Kendala pelaporan dalam penyajian informasi yang sesuai dengan tujuan adalah

pertimbangan manfaat dan biaya, materialitas, dan keseimbangan antara

karakteristik kualitatatif. Terdapat perbedaan antara pedoman akuntansi unit

PKBL ini dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

PSAK (KDPPLK PSAK), yaitu pada poin materialitas. KDPPLK PSAK melihat

bahwa materialitas merupakan salah satu karakteristik kulitatif sedangkan

pedoman akuntansi unit PKBL melihat sebagai kendala pelaporan. Materialitas

pada pedoman akuntansi unit PKBL dilihat sebagai kendala sebab diperlukanya

pertimbamngan profesional atas materialitas. Oleh sebab itu, penetuan materialitas

pada titik tertentu akan memicu perbedaan persepsi sehingga menghambat

dihasilkanya laporan keuangan yang relevan dan handal.

Prinsip akuntansi yang mendasari penentuan teknik-teknik akuntansi yang

dipergunakan pada untuk transaksi dan peristiwa-peristiwa terjadi meliputi basis

akuntansi akrual, prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi

37


mengungguli bentuk, prinsip periodisitas, prinsip konsistensi, prinsip

pengungkapan lengkap, prinsip penyajian wajar, dan prinsip kehati-hatian.

Pengakuan atas suatu transaksi, kejadian atau peristiwa dilakukan apabila

memenuhi krieria definisi, dapat diukur, relevansi, dan reliabilitas. Pengukuran

pada umumnya menggunakan nilai perolehan.

2. Kebijakan akuntansi

Kas dan setara kas merupakan perlakuan akuntansi untuk program kemitraan dan

bina lingkungan. Pengakuan dilakukan ketika diterima baik secara tunai maupun

tidak. Pengukuran dilakukan dengan nilai nominal dan disajikan dalam aset

lancar. Pengungkapan diharuskan menyatakan bahwa nilai kas tidak dijaminkan.

Kas yang dibatasi penggunaannya merupakan perlakuan akuntansi khusus

untuk program bina lingkungan. Kas ini merupakan kas yang disisihkan dari

program bina lingkungan untuk program bina lingkungan BUMN Peduli.

Pengakuan dilakukan untuk nilai nominal dan disajikan pada kelompok aktiva

lain-lain

Deposito berjangka disajikan sebagai aset lancar dan diakui sebesar nilai

nominalnya. Pengungkapan yang diperlukan adalah nilai nominal, jenis investasi,

dan informasi lain yang relevan.

Piutang meliputi meliputi piutang penyisihan laba BUMN Pembina,

piutang BUMN Pembina lain/ lembaga penyalur, piutang sewa beli syariah,

piutang pendapatan bagi hasil, piutang pinjaman khusus, piutang pinjaman mitra

binaan, dan piutang lain-lain. Selain piutang penyisishan laba BUMN Pembina

merupakan cangkupan perlakuan akuntansi khusus untuk program kemitraan

berikut penjelasan dari masing-masing piutag terkait.

Pengakuan piutang penyisihan BUMN Pembina dilakukan pada saat

penetapan persentase alokasi oleh RUPS BUMN Pembina. Pengukuran dan

pencatatan dilakukan sesuai dengan persentase yang telah ditentukan setelah

dikurangi pajak BUMN Pembina dan jumlah yang telah dibayarkan terlebih

dahulu. Pengungkapan untuk piutang ini meliputi nominal alokasi laba, laba

BUMN Pembina tahun buku, alokasi yang telah dilakukan, dan informasi lain

yang relevan.

38


Piutang BUMN Pembina lain/ lembaga penyalur merupakan pinjaman

yang disalurkan kepada unit PKBL lain/ lembaga penyalur tanpa adanya bunga

dan biaya administrasi. Pengakuan sebesar nilai nominal yang diserahkan dan

dikelaompokan pada aktiva lancar. Pengungkapan yang diperlukan adalah rincian

untuk masing-masing unit PKBL lain/ lembaga penyalur dan informasi lain.

Piutang pinjaman khusus adalah piutang jangka pendek kepada mitra

binaan yang digunakan untuk memenuhi pesanan dari rekan usaha mitra binaan.

Perjanjian untuk pinjaman khusus melibatkan BUMN Pembina, mitra binaan, dan

rekanan usaha mitra binaan. Pengakuan dilakukan saat transfer atau penyerahan

tunai. Piutang disajikan dalam sebagai aktiva lancar dengan pengungkapan

meliputi pokok pinjaman, sektor dan wilayah, serta kualitas pinjaman.

Piutang mitra binaan merupakan pinjaman yang disalurkan kepada mitra

binaan unit PKBL. Piutang diakui saat dilakukan penyaluran baik secara tunai

atau transfer serta diukur sebesar jumlah bersih/pokok yang diharapkan dapat

ditagih dari mitra binaan. Piutang disajikan sebagai aktiva lancar dengan

pengungkapan meliputi besa pinjaman pokok, per sektor per wilayah, dan kualitas

pinjaman.

Piutang sewa beli syariah adalah piutang dengan transaksi yang

menyatakan adanya opsi perpindahan hak sesuai dengan akad syariah.

Pengukuran nilai piutang sebesar nila pokok sewa beli syariah dengan adanya

pengurangan atas pembayaran pokok sewa secara berkala. Pengungkapan meliputi

rincian jenis piutang, sektor dan wilayah, kualitas, dan informasi relevan lainnya.

Piutang bagi hasil adalah tagihan yang berasal dari hak atas laba usaha

yang diperoleh mitra bagi hasil sebesar nisbah yang telah ditentukan. Pengukuran

atas piutang ini adalah sebesar nilai realisasi bersih yang diharapkan dapat

diterima.

Pengukuran alokasi penyisihan piutang pinjaman dilakukan berdasarkan

kualitas pinjaman. Berikut ini merupakan ketentuan alokasi penyisihan piutang

berdasarkan kualitas piutang pinjaman yang mengacu pada Peraturan Menteri

Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007:

1. Piutang lancar adalah piutang dengan pembayaran angsuran pokok dan jasa

administrasi yang dilakukan tepat waktu atau tidak terjadi keterlambatan

39


pembayaran selambat-lambatnya 30 hari dari tanggal jatuh tempo. Persentase

alokasi penyisihan adalah sebesar 0%

2. Piutang kurang lancar adalah piutang dengan pembayaran angsuran pokok dan

jasa administrasi yang dilakukan setelah 30 hari dari tanggal jatuh tempo dan

belum melampaui 180 hari dari tanggal jatuh tempo. Persentase alokasi

penyisihan adalah sebesar 25%

3. Piutang diragukan adalah piutang dengan pembayaran angsuran pokok dan




4. Piutang macet adalah piutang dengan pembayaran angsuran pokok dan jasa

administrasi dilakukan setelah 270 hari dari tanggal jatuh tempo. Persentase


Piutang bermasalah merupakan piutang macet yang sudah diupayakan

penagihanya akan tetapi tidak bisa ditagih. Penyisihan piutang ini adalah sebesar

100% dari saldo piutang bermasalah.

Dana penjaminan Kredit Usaha Mikro Layak Tanpa Agunan (“KUM-

LTA”) adalah dana penjaminan yang diserahkan kepada bank yang telah

ditentukan oleh Kementerian BUMN. Dana penjamin KUM-LTA diklasifikasikan

sebagai aset lain-lain.

Kewajiban meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka

panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang pemenuhanya

harus dilakukan kurang atau sama dengan 12 bulan. Kewajiban jangka pendek

diakui sebesar nilai transaksi dan disajikan pada urutan pertama pada laporan

posisi keuangan. Kewajiban jangka pendek meliputi, tapi tidak terbatas pada biaya

yang masih harus dibayar, hutang pajak, kelebihan pembayaran angsuran, dan

angsuran belum teridentifikasi. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban

dengan jatuh tempo lebih dari satu tahun.

Pada dasarnya kebijakan akuntansi untuk penerimaan dan pendapatan

adalah dengan basis akrual. Meskipun terdapat pengakuan penerimaan dan

pendapatan dengan mengunakan basis kas. Penerimaan pelimpahan dana dari

PKBL lain diakui pada saat terjadi penerimaan dana, pengantian beban

40


operasional diakui pada saat penerimaan dana, sumbangan diakui pada saat

penerimaan dana sumbangan.

4.2.2.3 Acuan Aturan Akuntansi Unit PKBL yang Ditetapkan melalui Surat

Menteri Negara BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 dan No. SE-

01/D5.MBU/2012

Surat Menteri Negara BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 dan SE-

01/D5.MBU/2012 menyatakan secara eksplisit penerapan SAK ETAP dan PSAK

45 (Revisi 2011) sebagai acuan aturan akuntansi unit PKBL. Acuan aturan

akuntansi ini meliputi penyelengaraan pencatatan atas transaksi unit PKBL,

penyusunan dan penyajian laporan keuangan dengan SAK ETAP dan PSAK 45

(Revisi 2011) sehingga laporan tersebut menyajikan informasi keuangan yang

akuntabel dan auditabel. Apabila dalam pelaksanaanya tidak terdapat pengaturan

suatu transaksi dan peristiwa di unit PKBL pada standar akuntansi acuan, maka

dapat mempertimbangkan kebijakan akuntansi yang mengacu pada persyaratan

dan panduan SAK non-ETAP yang berhubungan dengan transaksi terkait.

Berikut ini dijelaskan dengan rinci pedoman akuntansi unit PKBL yang

ditetapkan melalui Suran Menteri BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 dan SE-

01/D5.MBU/2012

1. Konsep dan prinsip laporan keuangan PKBL

Tujuan laporan keuangan adalah penyediaan informasi yang relevan untuk

memenuhi kepentingan BUMN Pembina, kreditur, dan pihak lain yang

berkepentingan. Oleh sebab itu, diperlukan karakteristik kualitatif keuangan yang

harus ada dalam laporan keuangan, yaitu: dapat dipahami, relevan, materialitas,

keandalan, substansi mengungguli bentuk, pertimbangan sehat, kelengkapan,

dapat dibandingkan, tepat waktu, serta keseimbangan antara biaya dan manfaat.

Karakteristik-karakteristik kualitatif inilah yang memastikan bahwa laporan

keuangan yang disusun unit PBKL mampu mrncapai tujuan yang ditetapkan.

Prinsip akuntansi yang yang mendasari adalah basis akuntansi akrual,

dasar pengukuran nilai wajar dan historis, prinsip periodisitas, prinsip konsistensi,

prinsip pengungkapan lengkap, dan prinsip penyajian wajar.

41


Pengakuan aset, libilitas, pendapatan, dan beban harus dilakukan saat

terjadinya transaksi, bukan berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas. Dasar

pengukuran yang digunakan dalam penyususnan laporan keuangan adalah

berdasarkan biaya historis dan nilai wajar. Biaya historis adalah biaya yang diukur

berdasarkan nilai pada saat perolehan. Prinsip periodisitas menghendaki

pembagian transaksi dan penyusunan laporan keuangan berdasarkan periode-

periode pelaporan.

Prinsip konsistensi berarti adanya kebijakan akuntansi yang konsisten dan

digunakan dalam penyusunan laporan keuangan PKBL. Akan tetapi perlu

ditengahkan bahwa prinsip konsistensi ini tidak menghalangi unit PKBL untuk

menerapkan kebijakan akuntansi dan estimasi akuntansi yang berbeda selama

memenuhi dua syarat. Kedua syarat tersebut adalah kesesuaian dengan SAK dan

dihasilkanya informasi yang lebih relevan.

Prinsip pengungkapan lengkap mengharuskan laporan keuangan yang

disusun mengambarkan secara wajar dan tidak menyesatkan atas peristiwa

ekonomi yang telah mempengaruhi unit PKBL. Selain itu, prinsip ini juga

mengharuskan tidak adanya pengungkapan informasi dan fakta material yang

tidak benar serta menghilangkan informasi atau fakta material dari laporan

keuangan. Prinsip penyajian wajar mengharuskan penyajian wajar laporan

keuangan berdasarkan standar akuntansi dan pelaporan keuangan di Indonesia dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kebijakan akuntansi

Kebijakan akuntansi kas mencangkup definisi, pengakuan, pengukuran dan

pencatatan. Berikut merupakan detail dariperlakuan aset.

Kas meliputi kas, kas on bank, dan deposito. Tidak terdapat perbedaan

berarti terkait perlakuan akuntansi kas dibandingkan dengan pedoman akuntansi

sebelumnya dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

Kebijakan akuntansi untuk kas yang dibatasi penggunaanya sama dengan

pedoman sebelumnya kecuali untuk penyajian. Pedoman akuntansi akuntansi baru

menyajikannya sebagai aset lancar sebab dapat dicairkan sewaktu-waktu.

Deposito berjangka merupakan penempatan sementara dana dari program

kemitraan dan bina lingkungan pada deposito berjangka lebih dari tiga bulan.

42


Kebijakan akuntansinya sama dengan kebijakan akuntansi di pedoman

sebelumnya.

Piutang disajikan secara bersih, yaitu setelah dikurangi penyisishan

penurunan piutang. Piutang meliputi piutang penyisihan laba kepada BUMN,

piutang unit PKBL BUMN Pembina lain/ lembaga penyalur, piutang pinjaman

khusus, piutang pinjaman mitra binaan, dan piutang lain-lain.

Piutang mitra binaan merupakan penyaluran kepada mitra binaan yang

meliputi pokok pinjaman dan bunga atas pinjaman. Pengakuan dilakukan sat

dilakukan penyaluran pinjaman. Pengukuran meliputi piutang jasa administrasi

selama kualitas pinjaman dikategorikan lancar atau kurang lancar. Jika meragukan

tidak dilakukan akrualisasi piutang jasa administrasi.

Piutang lain-lain merupakan piutang yang tidak termasuk ke dalam

kategori piutang diatas. Termasuk piutang yang mengunakan akad syariah sebagai

dasar transaksi.

Penyisihan penurunan nilai pitang untuk diakui pada saat akhir periode

akuntansi dan diukur sebesar nilai estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih.

Berdasarkan pertimbangan karakteristik khusus PKBL maka metode yang

digunakan adalah metode perhitungan kolektif berdasarkan prosentase tertentu

tingkat ketidaktertagihan dari data historis. Data historsi tersebut minimal memuat

masa dua tahun. Pengungkapan yang dilakukan meliputi persentase dasar yang

digunakan dan mutasi penyisishan penurunan piutang. Aset lain-lain meliputi aset

tetap tidak berfungsi, dana penjaminan KUM-LTA, dan piutang bermasalah.

Perbedaan utama dengan pedoman sebelumnya terletak pada klasifikasi atas kas

yang dibatasi penggunaanya yang pada pedoman akuntansi sebelumnya

diklasifikasikan sebagai aset lain-lain.

Perbedaan terletak pada kebijakan akuntansi pendapatan yang

mengunakan basis akrual, tidak seperti kebijakan akuntansi pada pedoman

sebelumnya yang masih mengunakan setengah basis kas.

Berikut ini disajikan tabel ringkasan perbandingan tiga acuan aturan

akuntansi untuk unit PKBL:

43


Tabel 4.1 Perbandingan singkat antara tiga acuan aturan akuntansi unit PKBL

Keputusan Menteri BUMN No. 236/MBU/2003

Belum terdapat acuan aturan akuntansi untuk unit PKBL. Keputusan ini

hanya memberikan petunjuk penyusunan, bentuk, dan format sederhana dari

laporan pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan. Unit PKBL

belum menerapkan kebijakan akuntansi.

Surat Edaran Menteri Negara BUMN No. SE-04/MBU.S/2007

Surat edaran ini memberikan acuan aturan akuntasi yang digunakan unit

PKBL. Aturan ini sudah mengunakan prinsip akuntansi umum yang berlaku

di Indonesia sebagai salah satu bahan penyusunnya. Akan tetapi, unit PKBL

secara pelaporan diwajibkan mengikuti acuan aturan akuntansi yang tertera

pada surat edaran ini, bukan standar akuntansi umum yang berlaku di

Indonesia.

Surat Menteri Negara BUMN No. SE.02/MBU/Wk/2012 dan No. SE-

01/D5.MBU/2012

Surat edaran ini memberikan keputusan bahawa unit PKBL mengunakan

standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia sebagai acuan, yaitu

PSAK 45 (Revisi 2011) dan SAK ETAP. Jadi dengan adanya surat edaran ini,

unit PKBL secara laangsung menerapkan standar akuntansi umum yang

berlaku di Indonesia, tidak lagi menerapkan prinsip akuntansi khusus selain

prinsip akuntansi yang ebrlaku di Indonesia seperti sebelumnya

Sumber: Berbagai peraturan terkait, diolah

Kebijakan

akuntansi unit

PKBL

Belum terdapat

acuan akuntansi

Kebijakan

akuntansi unit

PKBL

Acuan khusus

PKBL

PSAK dan

peraturan lain

akuntansi PKBL

Kebijakan

akuntansi unit

PKBL

Prinsip akuntansi yang

berlaku umum di Indonesia

(PSAK 45 dan SAK ETAP)

44


4.3 Penerapan Perubahan Acuan Aturan Akuntansi Unit PKBL pada

Laporan Keuangan 2011 Unit PKBL-PTHX

Laporan keuangan unit PKBL-PTHX dipengaruhi berbagai faktor-faktor. Salah

satunya adalah acuan aturan akuntansi yang diterapkan. Berikut ini akan

dijelaskan proses penerbitan laporan keuangan unit PKBL-PTHX dan

perbandingan laporan keuangan unit PKBL HX sebelum dan sesudah penerapan

perubahan acuan standar akuntansi unit PKBL.

4.3.1 Proses Penerbitan Laporan Keuangan 2011 Unit PKBL-PTHX

Proses penerbitan laporan keuangan yang diaudit merupakan proses

penyusunan Laporan Keuangan 2011 unit PKBL-PTHX. Mengetahui proses

penerbitan Laporan Keuangan 2011 unit PKBL-PTHX menjadi penting

didasarkan pada asumsi bahwa proses audit laporan keuangan berperan signifikan

terkait informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan 2011 unit PKBL. Oleh

sebab itu, memahami proses penerbitan laporan keuangan menjadi salah satu

bagian tidak terpisahkan dari pembahasan penerapan perubahan standar akuntansi

unit PKBL pada Laporan Keungan 2011 PKBL-PTHX.

Proses penerbitan laporan keuangan yang diaudit adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian audit fieldwork untuk memperoleh saldo hasil audit unit PKBL-

PTHX

Penyelesaian audit fieldwork dimaksudkan untuk memperoleh saldo akhir

hasil audit unit PKBL-PTHX. Tujuan utama proses ini adalah mengunci saldo

audit atas setiap akun laporan keuangan unit PKBL-PTHX berdasarkan

pengujian yang dilakukan dan bukti-bukti audit yang diperoleh. Saldo hasil

audit inilah yang kemudian menjadi acuan dalam pengajuan penyesuaian

kepada penagung jawab unit PKBL-PTHX.

2. Penerimaan draf laporan keuangan dari penangung jawab unit PKBL-PTHX

Setelah audit fieldwork telah dilakukan, penangung jawab unit PKBL-PTHX

akan diminta untuk mengirimkan draf laporan keuangan unit PKBL-PTHX

kepada auditor. Draf laporan keuangan tersebut merupakan draf Laporan

Keuangan 2011 unit PKBL-PTHX yang sudah susun oleh penangung jawab

unit PKBL-PTHX.

45


3. Review atas Laporan Keuangan 2011unit PKBL-PTHX

Review atas Laporan Keuangan 2011 unit PKBL-PTHX meliputi pemeriksaan

kesesuaian prinsip dan kebijakan akuntansi unit PKBL-PTHX dengan acuan

standar akuntansi unit PKBL, pengisian saldo final pada laporan keuangan,

penyajian laporan keuangan, dan pengungkapan laporan keuangan. Hasil dari

review ini kemudian dikomunikasikan dengan penanggung jawab unit PKBL-

PTHX.

Pengisian saldo final merupakan pengisian saldo final dari setiap akun di

laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan. Hal yang harus

diperhatikan adalah memastikan bahwa saldo pada laporan keuangan benar

dan akurat serta reference atas saldo tersebut sudah tepat. Untuk memastikan

keakuratan, saldo pada laporan keaungan dikontrol dengan saldo audit pada

kertas kerja audit.

Update atas laporan keuangan dilakukan untuk memastikan bahwa semua

pengungkapan yang ada pada laporan keuangan sudah di update. Hal yang

harus diperhatikan adalah update atas peraturan perundang-undangan,

transaksi-transaksi khusus, serta peristiwa dan kejadian yang berpengaruh

pada disclosure laporan keuangan.

Pelaksanaan review dilakukan secara bertingkat dengan sistem silang.

Pada praktiknya proses review dimulai dengan call over laporan oleh auditor

junior, senior auditor, dan manajer in charge. Review terakhir akan dilakukan

oleh partner untuk memastikan kualitas laporan keuangan. Hal yang menjadi

perhatian adalah tingkat ketelitian dan kecepatan. Selain mempersiapkan

laporan keuangan, pada saat yang sama dilakukan update atas dokumentasi

audit, termasuk mempersiapkan dokumen ekternal untuk melengkapi

dokumentasi audit.

Komunikasi akhir merupakan komunikasi dengan penanggung jawab

laporan keuangan unit PKBL-PTHX untuk menjelaskan permasalahan yang

muncul, tambahan bukti yang diperlukan, dan penjelasan-penjelasan lain yang

dibutuhkan. Komunikasi ini untuk memastikan bahwa tidak terdapat

permasalahan signifikan terkait dengan audit.

46


4. Sign off atas dokumentasi proses audit

Setelah dokumentasi atas proses audit sudah selesai, akan dilakukan sign off

atas proses dokumentasi. Sign off ini berarti rangkaian proses dokumentasi

atas proses audit sudah selesai. Sign off harus sudah dilakukan sebelum auditor

mengeluarkan opini audit untuk unit PKBL-PTHX.

5. Penerbitan Laporan Audit unit PKBL-PTHX

Penerbitan laporan audit merupakan tahapan terakhir dalam penerbitan

Laporan Keuangan 2011 unit PKBL-PTHX yang telah diaudit. Sebab dengan

penerbitan laporan audit yang berisi opini auditor atas Laporan Keuangan

2011 unit PKBL-PTHX, penangung jawab unit PKBL-PTHX dapat

menerbitkan Laporan Keuangan yang telah diaudit. Pada praktiknya, auditor

akan menyerahkan laporan audit dilampiri dengan laporan keuangan yang

diterbitkan oleh penangung jawab unit PKBL-PTHX.

Penyerahan laporan audit dilakukan setelah pencetakan laporan audit dan

laporan keuangan selesai. Hal yang perlu diperhatikan dalam pencetakan

laporan adalah memastikan bahwa laporan keuangan yang dicetak adalah

benar sesuai dengan draf yang dipersiapkan. Termasuk kelengkapan lembaran

laporan keuangan, kejelasan tinta, dan kesesuaian format laporan keuangan

dengan standar perusahaan. Untuk itu, setiap laporan keuangan yang akan

diteliti terlebih dahulu untuk kemudian diserahkan kepada penangung jawab

unit PKBL-PTHX

4.3.2 Perbandingan Laporan Keuangan 2011 dan 2010 Unit PKBL-PTHX

Sesudah Penerapan Perubahan Acuan Aturan Akuntansi Unit PKBL

Perbandingan laporan keuangan unit PKBL dilakukan dengan melihat Laporan

Keuangan unit 2011 dan 2010 unit PKBL-PTHX sesudah penerapan acuan aturan

akuntansi unit PKBL. Audit atas laporan keuangan unit PKBL-PTHX baru

dilakukan dua kali, yakni pada tahun 2010 dan 2011 dengan tim auditor yang

sama. Oleh sebab itu, diasumsikan tidak terdapat bias judgment dalam diri auditor

sehingga perbedaan yang muncul dalam penyusunan laporan keuangan yang telah

diaudit merupakan akibat penerapan acuan aturan akuntansi yang berbeda dengan

sebelumnya. Berikut ini akan dijelaskan lebih rinci terkait dengan perbandingan

47


Laporan Keuangan 2011 dengan laporan Laporan Keuangan 2010 unit PKBL-

PTHX

4.3.2.1 Opini Audit untuk Laporan Keuangan Unit PKBL-PTHX

Terdapat dua opini audit yang dikeluarkan untuk Laporan Keuangan 2010 unit

PKBL-PTHX. Penerbitan kedua laporan tersebut sesuai dengan surat edaran dari

Ikatan Akuntan Publik Indonesia yang menyatakan bahwa auditor diharuskan

mengeluarkan dua opini untuk Laporan Keuangan 2010 unit PKBL. Kedua opini

tersebut adalah opini umum yang ditujukan kepada pihak berkepentingan dengan

mengacu pada standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dan opini khusus yang

ditujukan kepada Menteri Negara BUMN yang mengacu pada pedoman akuntansi

yang disusun oleh kementrian BUMN.

Opini pertama terdapat pada laporan auditor yang ditujukan untuk

pengelola unit PKBL-PTHX. Opini yang dikeluarkan merupakan atas Laporan

Keuangan unit PKBL yang disusun berdasarkan basis akuntansi komprehensif

selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan ini secara

khusus dumaksudkan untuk pengelola unit PKBL dan tidak diperkenankan untuk

digunakan untuk pihak lain.

Opini kedua pada laporan auditor yang ditujukan untuk pemegang saham,

dewan komisaris, direksi, dan pengelola unit PKBL-PTHX. Opini dikeluarkan

atas laporan keuangan unit PKBL-PTHX dengan dasar standar akuntansi yang

berlaku umum di Indonesia. Oleh sebab itu laporan auditor secara eksplisit

menyebutkan adanya adanya pengecualian dalam lingkupan opini auditor.

Pengecualian tersebut disebabkan adanya penyesuaian yang diakibatkan

penerapan PSAK baru yang berbeda dengan pedoman akuntansi unit PKBL.

Berikut dilustrasikan opini khusus yang dikeluarkan oleh auditor untuk Laporan

Keuangan 2010 unit PKBL-PTHX:

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN KEPADA PENGELOLA UNIT

PKBL (PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN) PTHX

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan Unit PKBL (Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan) PTHX tanggal 31 Desember 2010, serta

laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal

48


tersebut…

Seperti yang dijelaskan pada Catatan 2 atas laporan keuangan, laporan

keuangan unit PKBL-PTHX disusun berdasarkan pedoman akuntansi Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) yang

ditetapkan oleh Menteri Negara BUMN melalui Surat Edaran No. SE-04/MBU-

S/2007, yang merupakan basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi

yang berlaku umum di Indonesia….

Laporan ini hanya dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada, dan

digunakan oleh, Pengelola unit PKBL-PTHX dan Menteri Negara BUMN, dan

tidak boleh digunakan oleh pihak lain atau tujuan lain.

Jakarta

25, Maret 2011

ZZZZ

Surat Izin Praktik Akuntan Publik

Gambar 4.2 Ilustrasi opini khusus atas Laporan Keuangan 2010 unit PKBL-PTHX Sumber: Laporan Keuangan unit PKBL-PTHX, diolah

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN KEPADA PEMEGANG SAHAM,

DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN PENGELOLA UNIT PKBL

(PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN) PTHX

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan Unit PKBL (Program Kemitraan

dan Bina Lingkungan) PTHX tanggal 31 Desember 2010, …

…

Pada tanggal 31 Desember 201, piutang unit PKBL-PTHX tidak dicatat

berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55 (Revisi 2006),

“Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” dan tidak diungakapkan

berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 50 (Revisi 2006),

“Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan. … . Catatan akuntansi untuk

menentukan nilai piutang tersebut berdasarkan PSAK 50 dan PSAK 55 tidak

tersedia. Oleh karena itu, kami tidak dapat menerapkan prosedur audit secara

memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai piutang tersebut sebesar Rp

XXXX dalam laporan keuangan tanggal 31 Desember 2010 dan untuk tahun yang

berakhir pada tanggal tersebut.

…

Menurut pendapat kami, kecuali untuk dampak penyesuaian tersebut diatas

terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2010, laporan keuangan yang

kami sebut diatas menyajikan secara ZZZZ, sesuai dengan prinsip akuntansi yang

berlaku umum di Indonesia..

49


…

Jakarta

25 Maret 2011

ZZZZ


Gambar 4.3 Ilustrasi opini audit umum atas Laporan Keuangan 2010 unit PKBL-

PTHX Sumber: Laporan Keuangan unit PKBL-PTHX, diolah

Hal ini berbeda dengan Laporan Keuangan 2011 unit PKBL-PTHX.

Hanya terdapat satu opini auditor yang ditujukan kepada pemegang saham, dewan

komisaris, direksi, dan pengelola unit PKBL-PTHX. Laporan auditor unit PKBL-

PTHX mengungkapkan bahwa pelaksanaan audit atas laporan keuangan meliputi

pemerikasaan atas pegujian dan bukti-bukti mendukung dari jumlah dan

pengungkapan laporan keuangan unit PKBL-PTHX. Selain itu, pelaksanaan audit

juga meliputi atas penilaian atas prinsip akuntansi, estimasi signifikan, dan

penyajian laporan keuangan unit PKBL-PTHX secara keseluruhan. Audit atas

laporan keuangan unit PKBL-PTHX dilakukan dengan memastikan penyusunan

laporan keuangan unit PKBL-PTHX mengacu pada SAK ETAP. Oleh sebab itu,

dapat dipastikan bahwa pengungkapan laporan keuangan, penerapan prinsip

akuntansi, penggunaan estimasi signifikan, dan penyajian laporan keuangan unit

PKBL-PTHX dilakukan dengan mengacu pada SAK ETAP. Hal ini sesuai dengan

apa yang dinyatakan dalam laporan keuangan unit PKBL-PTHX.

Berikut disajikan ilustrasi dari opini auditor untuk Laporan Keuangan

2011 unit PKBL-PTHX:

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN KEPADA PEMEGANG SAHAM,

DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN PENGELOLA UNIT PKBL

(PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN) PTHX

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan Unit PKBL (Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan) PTHX tanggal 31 Desember 2011, …

…

Seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, sebelum

50


tanggal 1 Januari 2011 laporan keuangan unit PKBL disusun berdasarkan Surat

Edaran Meneteri BUMN No.Se-04/MBU-S/2007. Pada tanggal 1 Januari 2011,

unit PKB-PTHX menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Entitas

Publik dan diterapkan secara prospektif. Meskipun penyesuaian yang tepat

telah dilakukan untuk terhadap saldo aset bersih pada tanggal 1 Januari

2011,dengan mempertimbangkan alasan ketidakpraktisan, Pengelola unit

PKBL-PTHX tidak melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk menyajikan

kembali laporan keuangan periode lalu agar sesuai dengan Standar Akuntansi

Tanpa Akuntabilitas Publik. Oleh karena itu, laporan keuangan unit PKBL-

PTHX pada tanggal 31 Desember 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada

tahun tersebut tidak menyajikan laporan keuangan periode komparatif.

….

Jakarta

25, Maret 2012

ZZZZ


Gambar 4.4: Ilustrasi opini audit atas Laporan Keuangan 2011 unit PKBL-PTHX Sumber: Laporan Keuangan unit PKBL-PTHX, diolah

4.3.2.2 Penyesuaian dan Reklasifikasi atas Pos-Pos pada Laporan Keuangan

2011 Unit PKBL-PTHX

Unit PKBL-PTHX yang menerapkan SAK ETAP secara prospektif dan telah

menyusun laporan keuangan sebelumnya diharuskan:

1. mengakui semua aset dan kewajiban yang pengakuanya dipersyaratkan

dalam SAK ETAP

2. tidak mengakui pos-pos sebagai aset atau kewajiban jika SAK ETAP tidak

mengijinkan pengakuan tersebut

3. mereklasifikasikan pos-pos yang diakui sebagai suatu jenis aset, kewajiban

atau komponen ekuitas berdasarkan kerangka pelaporan sebelumnya,

tetapi merupakan jenis aset, kewajiban, atau komponen ekuitas yang

berbeda berdasarkan SAK ETAP

4. menerapkan SAK ETAP dalam pengukuran seluruh aset dan kewajiban

yang diakui

Oleh sebab itu, penerapan SAK ETAP pada Laporan Keuangan unit PKBL-PTHX

secara prospektif tidak mengharuskan dilakukanya penyajian kembali seluruh

saldo berdasarkan SAK ETAP. Meskipun demikian, Laporan Keuangan 2011 unit

51


PKBL-PTHX telah menyajikan penyesuaian yang tepat atas saldo awal aset bersih

dan memenuhi ketentuan terkait dengan penerapan SAK ETAP secara

prospoektif. Penyesuaian atas saldo awal aset bersih dilakukan untuk memperoleh

nilai piutang bersih yang andal. Berikut merupakan jurnal penyesuaian terkait

Alokasi penyisishan piutang- Kemitraan 4,230,000,000

Aset bersih tidak terikat 4,230,000,000

Selain itu, terdapat beberapa reklasifikasi pos Laporan Keuangan 2011 unit

PKBL, yaitu sebagai berikut:

1. Kas yang dibatasi penggunaannya: kas yang dibatasi penggunaannya

merupakan kas dan setara kas yang ditempatkan sebagai jaminan atau

penyisihan alokasi dana BUMN Peduli, program bina lingkungan yang

dilakukan secara bersama-sama oleh BUMN Pembina dan pelaksanaanya

ditetapkan dan dikoordinasi oleh Menteri Negara BUMN, sebesar 30% dari

dana untuk program bina lingkungan. Laporan Keuangan 2010 unit PKBL

menyatakan bahwa kas yang dibatasi pengunaanya termasuk aset lain-lain.

Laporan Keuangan 2011 unit PKBL-PTHX mengelompokan kas yang dibatasi

penggunaanya sebagai aset lancar.

2. Dana penjamin KUM LTA: dana penjamin KUM-LTA merupakan dana

deposit yang dijaminkan untuk program kemitraan di bank pemerintah yang

telah ditentukan. Dana penjamin KUM-LTA diakui sebesar nilai nominal dana

yang ditempatkan. Pada Laporan Keuangan 2011 unit PKBL-PTHX dana

penjamin KUM-LTA dikelompokan sebagai aset lancar, berbeda dengan

Laporan Keuangan 2010 unit PKBL-PTHX yang mengelompokan sebagai

aset lain-lain.

3. Angsuran belum teridentifikasi: angsuran belum teridentifikasi merupakan

angsuran yang telah dibayarkan oleh mitra binaan, tetapi belum diidentifikasi

identitas penyetor sampai dengan tanggal pelaporan. Laporan Keuangan 2011

unit PKBL-PTHX menyajikan angsuran belum teridentifikasi sebagai

kewajiban lancar. Laporan Keuangan 2011 unit PKBL-PTHX sebagai

pengurang nilai piutang kemitraan. Berikut ini disajikan ilustrasi reklasifikasi

pos-pos terkait:

52


Laporan Posisi Keuangan 2011 unit PKBL-PTHX

Aset Lancar

Piutang kemitraan, setelah dikurangi angsuran

belum teridentifikasi XXX

Kas yang dibatasi pengunaanya XXX

Aset lain-lain- dana KUM LTA XXX

…

Aset Tidak Lancar

…

Kewajiban Lancar

…

Aset Bersih

…

Gambar 4.5 Ilustrasi klasifikasi pos-pos pada Laporan Keuangan 2011 unit

PKBL-PTHX Sumber: Laporan Keuangaan unit PKBL-PTHX, diolah

Laporan Posisi Keuangan 2010 unit PKBL-PTHX

Aset Lancar

…

Aset Lain-Lain

…

Kas yang dibatasi pengunaanya XXX

Aset lain-lain- dana KUM LTA XXX

…

Kewajiban Lancar

…

Angsuran belum teridentifikasi

…………….. XXX

Aset Bersih

…

Gambar 4.6 Ilustrasi klasifikasi pos-pos pada Laporan Keuangan 2010 unit

PKBL-PTHX Sumber: Laporan Keuangaan unit PKBL-PTHX, diolah

4.3.2.3 Kebijakan Akuntansi atas Piutang Pinjaman Kemitraan

Laporan Keuangan 2010 unit PKBL-PTHX mencatat piutang sebesar jumlah

bersih/pokok yang diharapkan dapat ditagih dari mitra binaan. Penghitungan

alokasi yang penyisihan piutang dihitung berdasarkan persentase yang tidak

tertagih adalah sebagai berikut:

1. Piutang lancar adalah piutang dengan pembayaran angsuran pokok dan jasa

administrasi yang dilakukan tepat waktu atau tidak terjadi keterlambatan

pembayaran selambat-lambatnya 30 hari dari tanggal jatuh tempo. Persentase


2. Piutang kurang lancar adalah piutang dengan pembayaran angsuran pokok dan


53




3. Piutang diragukan adalah piutang dengan pembayaran angsuran pokok dan




4. Piutang macet adalah piutang dengan pembayaran angsuran pokok dan jasa

administrasi dilakukan setelah 270 hari dari tanggal jatuh tempo. Persentase


Piutang bermasalah disajikan sebagai aset lain-lain dengan besaran penyisihan

sebesar 100%. Piutang bermasalah adalah piutang kepada mitra binaan dengan

kondisi macet dan sudah diupayakan untuk pemulihan melalui penjadwalan ulang

dan rekondisi, akan tetapi tidak dapat dipulihkan.

Tabel 4.2 Daftar piutang berdasarkan kualitas pada Laporan Keuangan 2010 unit

PKBL-PTHX

2010 2009

Lancar 15,000,000,000 12,500,000,000

Kurang lancer 7,000,000,000 5,000,000,000

Diragukan 2,000,000,000 1,500,000,000

Macet 25,000,000,000 10,000,000,000

Total Piutang 49,000,000,000 29,000,000,000 Sumber: Dokumentasi audit, diolah

Tabel 4.3 Ilustrasi perhitungan alokasi penyisihanpiutang pada Laporan Keuangan

2010 unit PKBL-PTHX

Kualitas

Pinjaman Umur

Piutang

(hari)

Saldo

Piutang

(jutaan)

Persentase

Penyisihan

Alokasi Penyisihan

(jutaan) Beban

Penyisihan 2010 2009

Lancar 0-30 15,000 0% 0 0 0

Kurang Lancar 30-180 7,000 25% 1,750 1,250 500

Diragukan 180-270 2,000 75% 5,250 1,125 4,125

Macet >270 25,000 100% 25,000 10,000 15,000

Jumlah 49,000 32,000 12,375 19,625

Bermasalah 3,000 100% 3,000 3,200 (200)

Jumlah 52,000 35,000 15,375 19,425

Sumber: Dokumentasi audit, diolah

54


Berikut ini akan diilustrasika beberapa jurnal terkait dengan piutang:

(1) Ketika diakui piutang dari alokasi laba BUMN maka dicatat dalam juranl

seperti:

Piutang penyisihan laba kepada BUMN 33,000,000,000

Alokasi bagian dari BUMN 33,000,000,000

(2) Ketika terjadi penyaluran pinjaman kepada salah seorang mitra binaan, maka

akan dicatat:

Piutang pinjaman kemitraan 60,000,000

Bank/Kas - program kemitraan 60,000,000

(3) Untuk pencatatan beban penyisihan piutang adalah sebagai berikut:

Beban penyisihan piutang- kemitraan 19,425,000,000

Alokasi penyisihan piutang 19,425,000,000

(4) Ketika dilakukan penghapusan piutang pinjaman kemitraan dari salah seorang

mitra binaan, maka akan dicatat dalam jurnal:

Alokasi penyisihan piutang- kemitraan 130,000,000


Selain itu, terdapat akun lain yang terkait dengan piutang yaitu akun

angsuran belum teridentifikasi. Angsuran belum teridentifikasi adalah angsuran

pembayaran pinjaman dari mitra binaan yang belum diketahui identitas

pengangsur sampai tanggal pelaporan keuangan.

Tabel 4.4 Mutasi angsuran belum teridentifikasi tahun 2010

2010 2009

Saldo awal 300,000 100,000

Jumlah angsuran masuk 8,000,000 6,000,000

Angsuran teridentifikasi (7,500,000) (5,500,000)

Jumlah belum teridentifikasi 800,000 600,000 Sumber: Dokumentasi audit, diolah

55


Angsuran belum teridentifikasi disajikan di kewajiban jangka pendek pada

laporan posisi keuangan. Berikut ilustrasinya:

Aset Kewajiban Lancar

Angsuran belum belum teridentifikasi XXXX

Aset bersih

Aset bersih terikat XXXX

Jumlah Aset bersih dan Kewajiban XXXX

Gambar 4.7 Ilustrasi penyajian angsuran belum teridentifikasi Sumber: Dokumentasi audit 2010, diolah

Sehingga pada saat penerimaan angsuran belum teridentifikasi akan dicatat dalam

jurnal sebagai berikut:

(1) Penerimaan atas angsuran yang belum teridentifikasi

Kas/Bank – program kemitraan 500,000,000

Angsuran belum teridentifikasi - kewajiban 500,000,000

Laporan keuangan 2011 unit PKBL-PTHX mengakui piutang sebesar nilai

wajar dan untuk kemudian diukur pada biaya perolehan dengan dukurangi

penyisihan piutang. Besaran nilai piutang dihitung sebesar pokok piutang dan jasa

administrasi yang jatuh tempo untuk piutang dengan kualitas lancar dan kurang

lancar. Penentuan kualitas pinjaman berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No.

PER-05/MBU/2007.

Penyisihan piutang tidak tertagih berdasarkan estimasi kerugian yang tidak

dapat ditagih. Estimasi kerugian dihitung secara kolektif berdasarkan presentase

tertentu tingkat ketertagihan. Untuk keperluan penentuan presentase tersebut

digunakan data historis minimal dua tahun. Terkait piutang bermasalah Laporan

Keuangan 2011 unit PKBL-PTHX mengelompokan sebagai aset tidak lancar

dengan alokasi penyisihan tidak tertagih 100%.

Laporan Keuangan 2011 unit PKBL mengelompokan angsuran belum

teridentifikasi sebagai pengurang untuk nilai piutang. Angsuran belum

teridentifikasi adalah penerimaan angsuran yang belum dapat diklasifikasikan dan

diidentifikasikan nama mitra binaanya sampai tanggal laporan keuangan. Berikut

ilustrasi untuk atas kebijakan akuntansi untuk piutang pada Laporan Keuangan

2011 unit PKBL-PTHX.

56


Tabel 4.5 Klasifikasi piutang pinjaman kemitraan berdasarkan kualitas

Piutang pinjaman berdasarkan kualitas 2011 (dalam jutaan)

Lancar

Kurang lancar

Diragukan

Macet

16,000

6,500

3,000

30,000

Jumlah 55,500 Sumber: Dokumentasi audit, diolah

Berikut ini disajikan ilustrasi perhitungan untuk menetukan persentase penyisihan

piutang pinjaman kemitraan dengan mengunakan dua tahun data historis:

1. Menyajikan data saldo piutang selama 24 bulan.

Tabel 4.6 Daftar piutang pinjaman berdasarkan kualitas bulan dari Januari 2010

sampai dengan Juni 2010

Umur

Tunggakan

Kualitas

Piutang Jan'10 Feb'10 Mar'10 Apr'10 Mei'10 Jun'10

0-30 Lancar 12,500 15,000 12,000 12,500 16,000 14,000

31-180

Kurang

Lancar 5,000 6,000 4,500 3,000 3,200 6,000

181-270 Diragukan 1,500 1,200 1,400 1,100 1,200 1,050

>270 Macet 10,000 9,000 9,800 14,000 15,000 16,500


Tabel 4.7 Daftar piutang pinjaman berdasarkan kualitas bulan dari Juli 2010

sampai dengan Desember 2010

Umur

Tunggakan

Kualitas

Piutang Jul'10 Agu'10 Sep'10 Okt'10 Nov'10 Des'10

0-30 Lancar 11,000 18,000 19,800 15,000 12,000 15,000

31-180

Kurang

Lancar 7,000 5,000 5,500 4,600 5,000 7,000

181-270 Diragukan 1,090 1,120 1,340 1,300 1,370 1,300

>270 Macet 15,400 17,000 16,800 16,900 20,400 25,000


57


Tabel 4.8 Daftar piutang pinjaman berdasarkan kualitas bulan dari Januari 2011

sampai dengan Juni 2011

Umur

Tunggakan

Kualitas

Piutang Jan'11 Feb'11 Mar'11 Apr'11 Mei'11 Jun'11

0-30 Lancar 17,000 12,000 11,500 16,000 12,500 13,500

31-180

Kurang

Lancar 5,600 7,000 6,400 5,900 5,900 4,800

181-270 Diragukan 1,260 1,250 1,200 1,120 1,230 1,410

>270 Macet 23,000 21,000 22,400 19,500 18,000 17,000


Tabel 4.9 Daftar piutang pinjaman berdasarkan kualitas bulan dari Juli 2011


Umur

Tunggakan

Kualitas

Piutang Jul'11 Agu'11 Sep'11 Okt'11 Nov'11 Des'11

0-30 Lancar 11,300 14,000 17,000 13,400 11.200 16,000

31-180

Kurang

Lancar 5,400 5,300 6,100 5,600 4,000 7,000

181-270 Diragukan 1,300 1,530 1,760 1,920 2,600 3,000

>270 Macet 23,000 24,700 25,300 26,100 26,800 30,000


2. Menghitung rata-rata persentase pergerakan piutang untuk masing-masing

kategori kualitas pinjaman. Persentase pergerakan piutang perbulan dihitung

dengan membagi nilai saldo piutang bulan depan dengan saldo piutang saat ini

yang kualitasnya satu tingkat dibawahnya.

Tabel 4.10 Ilustrasi perhitungan persentase pergerakan piutang dari Februari 2010

sampai dengan Juli 2010

Kualitas AR Feb'10 Mar'10 Apr'10 Mei'10 Jun'10 Jul'10

Lancar → Kurang Lancar

48.00% 30.00% 25.00% 25.60% 37.50% 50.00%

Kurang Lancar

→ Diragukan 21.00% 18.17% 24.89% 44.67% 40.63% 22.83%

Diragukan → Macet

100.00% 83.33% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%


58


Tabel 4.11 Ilustrasi perhitungan persentase pergerakan piutang dari Agustus 2010

sampai dengan Januari 2011

Kualitas AR Agu’10 Sept’10 Okt’10 Nov’10 Des’10 Jan’11


45.45% 30.56% 23.23% 33.33% 58.33% 37.33%

Kurang Lancar

→ Diragukan 18.57% 25.20% 22.73% 26.09% 22.40% 17.57%

Diragukan → Macet

9.17% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%


Tabel 4.12 Ilustrasi perhitungan persentase pergerakan piutang dari Februari 2011

sampai dengan Juli 2011

Kualitas AR Feb'11 Mar'11 Apr'11 Mei'11 Jun'11 Jul’11


41.18% 53.33% 51.30% 36.88% 38.40% 40.00%

Kurang Lancar

→ Diragukan 25.18% 18.57% 23.91% 29.83% 32.54% 54.17%

Diragukan → Macet

0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 42.55%


Tabel 4.13 Ilustrasi perhitungan persentase pergerakan piutang dari Agustus 2011


Kualitas AR Agu’11 Sept’11 Okt’11 Nov’11 Des’11 Rata-rata


46.90% 43.57% 32.94% 29.85% 62.50% 40.05%

Kurang Lancar

→ Diragukan 55.56% 33.21% 31.48% 46.43% 75.00% 28.66%

Diragukan → Macet

61.54% 45.75% 68.18% - - 52.88%


59


3. Melakukan perhitungan persentase penyisihan piutang

Tabel 4.14 Ilustrasi perhitungan persentase tarif penyisihan piutang per kualitas

pinjaman

Kualitas Piutang Rata-rata Probability

Default

Loss Given

Default

Tarif Penyisihan

(%)

Lancar 40.05% 6.07% 100.00% 6.00

Kurang lancar 28.66% 15.15% 100.00% 15.15

Diragukan 52.88% 52.88% 100.00% 52.88

Macet 100.00% 100.00% 100.00% 100.00


Probability default merupakan kemungkinan terjadinya kemacetan piutang

pinjaman. Probability default dihitung dengan mengalikan rata-rata persentase

pergerakan piutang yang relevan untuk masing-masing kelompok piutang.

Perhitungan untuk probibality default piutang kurang lancar adalah sebagai

berikut:

PD piutang lancar = 40.05% X 28.66% X 52.88% X 100.00%

= 6.07%

PD piutang kurang = 28.66% X 52.88% X 100.00%

lancar = 15.15%

PD piutang diragukan = 52.88% X 100.00%

= 52.88%

PD piutang macet = 100.00%

Loss given default merupakan besarnya kerugian yang diperkirakan apabila terjadi

default pada masing-masing golongan piutang. Besarnya kerugian dipengaruhi

oleh besarnya jaminan yang diberikan. Semakin besar nilai jaminan piutang

semakin kecil nilai kerugian yang mungkin. Pada contoh ilustrasi di atas

diasumsikan tidak terdapat jaminan sehingaa nilai kerugian yang diperkirakan

adalah sebesar 100% dari jumlah piutang. Tarif penyisihan piutang untuk masing-

masing kelompok piutang dihitung dengan rumus berikut ini:

Tarif penyisihan piutang = PD X LGD ,

60


dengan PD adalah probability default dan LGD adalah loss given default.

Sehingga tarif penyisihan piutang untuk masing-masing kategori adalah sebagi

berikut:

Piutang lancar = 6.07% X 100.00%

= 6.07%

Piutang kurang lancar = 15.15% X 100.00%

= 15.15%

Piutang diragukan = 52.88% X 100.00%

= 52.88%

Piutang macet = 100.00% X 100.00%

= 100.00%

Perhitungan persentase penyisihan piutang untuk masing-masing kelompok

kualitas piutang digunakan untuk menghitung nilai alokasi penyisihan piutang

pada Laporan Keuangan 2011 unit PKBL-PTHX. Perhitungan alokasi penyisihan

penurunan nilai piutang dan beban penyisihan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15 Ilustrasi perhitungan nilai alokasi penyisihan piutang dan beban

penyisihan pada Laporan Keuangan 2011 unit PKBL-PTHX

Kualitas

Pinjaman Umur

Piutang

(hari)

Saldo

Piutang

(jutaan)

Persentase

Penyisihan

Alokasi Penyisihan

(jutaan) Beban

Penyisihan 2011 2010

Lancar 0-30 16,000 6.07% 971.20 0 971.20

Kurang Lancar 30-180 6,500 15.15% 984.75 1,750 (965.25)

Diragukan 180-270 3,000 52.88% 1,586.40 6,250 (4,663.6)

Macet >270 30,000 100.00% 30,000.00 22,500 7,500

Jumlah 55,500 33,542.35 30,500 3,042.35


61


Tabel 4.16 Ilustrasi perhitungan nilai bersih piutang pada Laporan Keuangan 2011

unit PKBL-PTHX

Perhitungan nilai piutang bersih 2011 (dalam jutaan)

Piutang lancar 16,000.00

Piutang kurang lancar 6,500.00

Piutang diragukan 3,000.00

Piutang macet 30,000.00

Jumlah piutang 55,500.00

Penyisihan penurunan piutang 33,542.35

21,957.65

Angsuran belum teridentifikasi 850.00

Piutang kemitraan bersih 21,107.65 Sumber: Dokumentasi audit, diolah

Angsuran belum teridentifikasi pada Laporan Keuangan 2011 unit PKBL-PTHX

dijadikan sebagai nilai pengurang dari piutang. Hal ini berbeda dengan Laporan

Keuangan 2010 unit PKBL-PTHX yang menyajikan angsuran belum

teridentifikasi sebagai kewajiban jangka pendek.

Pencatatan jurnal yang relevan atas piutang adalah sebagai berikut:

(1) Ketika terjadi penyaluran pinjaman kepada salah seorang mitra binaan, maka

akan dicatat:


Bank/Kas - program kemitraan 80,000,000

(2) Untuk pencatatan beban penyisihan piutang adalah sebagai berikut:

Beban penyisihan piutang- kemitraan 3,042,350,000

Alokasi penyisihan piutang 3,042,350,000

(3) Ketika dilakukan penghapusan piutang pinjaman kemitraan dari salah seorang

mitra binaan, maka akan dicatat dalam jurnal:

Alokasi penyisihan piutang- kemitraan 90,000,000


Terdapat perbedaan pengungkapan piutang dalam Laporan Keuangan 2010 dan

2011 unit PKBL-PTHX. Laporan Keuangan 2010 unit PKBL-PTHX menyajikan

62


pos dan format khusus untuk pengungkapan kualitas piutang pinjaman. Selain itu,

saldo piutang pinjaman disajikan secara bruto dan kemudian dikurangi dengan

alokasi penyisihan piutang. Hal ini berbeda dengan pedoman akuntansi (revisi

2012) unit PKBL yang mengacu pada SAK ETAP. Piutang disajikan pada nilai

bersih dengan mengungkapkan informasi relevan. Informasi yang relevan meliputi

perhitungan besaran nilai penyisihan, jasa administrasi pinjaman, dan angsuran

tidak teridentifikasi.

4.3.2.4 Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan

Perbedaan utama terkait dengan kebijakan akuntansi untuk pendapatan adalah

basis akuntansi yang digunakan. Laporan Keuangan 2010 unit PKBL-PTHX

belum sepenuhnya mengunakan basis akrual. Pendapatan jasa administrasi

pinjaman mengunakan basis kas sehingga yang akan diakui pada saat realisasi

penerimaan kas. Penerimaan pelimpahan dari PKBL lain diakui ketika terjadi

transfer dana dari unit PKBL lain. Sumbangan diakui pada saat terjadi penerimaan

oleh unit PKBL-PTHX. Pengantian beban operasional diakui ketika unit PKBL-

PTHX menerima penggantian dana.

Hal ini berbeda dengan kebijakan akuntansi untuk pendapatan pada

Laporan Keuangan 2011 unit PKBL-PTHX. Kebijakan akuntansi pada Laporan

Keuangan 2011 unit PKBL-PTHX menyatakan bahwa pengakuan atas pendapatan

dilakukan ketika terpenuhi kondisi:

1. Unit PKBL tidak mempertahankan atau meneruskan baik keterlibatan

manajerial sampai tingkat yang pada umumnya diasosiasikan dengan

kepemilikan maupun kontrol efektif atas barang yang terjual.

2. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal

3. Adanya manfaat ekonomi yang mengalir ke dalam unit PKBL berkaitan

dengan transaksi terkait

4. Biaya yang telah dan akan terjadi terkait dengan transaksi dapat diukur

dengan andal

Oleh sebab itu, meskipun belum diterima kas akan tetapi sudah terpenuhi kondisi

yang dipersyaratakan unit PKBL sudah bisa mengakui pendapatan. Berikut

disajikan ilustrasi atas kebijakan akuntansi pendapatan:

63


(1) Sudah jatuh tempo pendapatan administrasi pinjaman

Tabel 4.17 Perbandingan pada pencatatan pendapatan jatuh tempo pada jurnal

antara Laporan Keuangan 2011 dan 2010 unit PKBL-PTHX

Jurnal Laporan Keuangan 2011 Jurnal Laporan Keuangan 2010

Piutang Kemitraan XXXX

Pendapatan administrasi XXXX

Tidak terdapat pencatatan

Sumber: Jurnal Laporan Keuangan unit PKBL-PTHX, diolah

(2) Penerimaan kas atas pendapatan administrasi pinjaman

Tabel 4.18 Perbandingan pada pencatatan penerimaan kas pada jurnal antara

Laporan Keuangan 2011 dan 2010 unit PKBL-PTHX

Jurnal Laporan Keuangan 2011 Jurnal Laporan Keuangan 2010

Kas/Bank- Kemitraan XXXX


Kas/Bank- Kemitraan XXXX


Sumber: Jurnal Laporan Keuangan unit PKBL-PTHX, diolah

4.3.2.5 Kebijakan Akuntansi atas Berbagai Pengungkapan Khusus

a. Penyajian kembali laporan keuangan: pengungkapan terkait dengan penyajian

kembali laporan keuangan hanya terdapat pada Laporan Keuangan 2010 unit

PKBL-PTHX. Laporan Keuangan 2010 unit PKBL-PTHX merupakan laporan

keuangan pertama yang diaudit oleh auditor eksternal. Sebelumnya belum

pernah dilakukan audit atas Laporan Keuangan unit PKBL-PTHX oleh auditor

eksternal. Tidak terdapat pengungkapan atas penyajian kembali pada Laporan

Keuangan 2011 unit PKBL-PTHX sebab Laporan Keuangan 2011 unit PKBL-

PTHX tidak menyajikan laporan keuangan komparatif dengan alasan

ketidakpraktisan, meskipun Laporan Keuangan 2011 unit PKBL-PTHX

menerapkan acuan akuntansi baru, yaitu SAK ETAP dan PSAK 45 (Revisi

2011).

b. Rekapitulasi tingkat kinerja program kemitraan: Rakapitulasi tingkat kinerja

program kemitraan diungkapkan pada Laporan Keuangan 2010 unit PKBL-

64


PTHX dan tidak pada Laporan Keuangan 2011 unit PKBL-PTHX disebabkan

perbedaan acuan standar akuntansi yang digunakan. Berdasarkan pedoman

akuntansi yang ditetapkan dengan Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-

04/MBU-S/2007 serta Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002

mengharuskan pengungkapan oleh unit PKBL atas penilaian kinerja BUMN.

Terkait dengan operasional PKBL, aspek penilaian yang dilakukan meliputi

efektifitas penyaluran pinjaman dan tingkat penerimaan pengembalian

pinajaman.

Hal ini berbeda dengan SAK ETAP yang acuan standar akuntansi Laporan

Keuangan 2011 unit PKBL. SAK ETAP tidak menyebutkan adanya kewajiban

pengungkapan dan auditor tidak melihat pengungkapan ini relevan untuk

Laporan Keuangan 2011 unit PKBL-PTHX

c. Informasi pihak berelasi: Pengungkapan informasi pihak berelasi pada

Laporan Keuangan 2011 unit PKBL-PTHX disebabkan adanya kewajiban

pengungkapan berdasarkan SAK ETAP. Selain itu, pengungkapan ini

diperlukan berdasarkan penilaian dari auditor. Hal ini berbeda dengan tahun

sebelumnya dimana pengungkapan pihak berelasi tidak dijelaskan sama sekali.

65


BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan, dihasilkan beberapa kesimpulan sebagai

berikut:

1. Melihat bentuk dari operasional unit PKBL dan perkembangan standar

akuntansi yang berlaku di Indonesia menunjukan diperlukanya acuan standar

akuntansi yang baru untuk unit PKBL. Hal ini disebabkan dengan

perkembangan standar akuntansi yang terjadi pada saat ini menjadikan

pedoman akuntansi unit PKBL tidak lagi sesuai dengan standar akuntansi

yang berlaku di Indonesia. Salah satunya adalah pengesahan PSAK 50 (Revisi

2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan. Oleh sebab

itu, diperlukan adanya acuan standar akuntansi yang sesuai dengan standar

akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Melalui Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 dan

Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-01/D5.MBU/2012, ditetapkan SAK

ETAP dan PSAK 45 (Revisi 2011) sebagai acuan standar akuntansi unit

PKBL. Mulai saat dikeluarkanya surat edaran ini unit PKBL tidak lagi

menerapkan basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang

berlaku di Indonesia berupa pedoman akuntansi unit PKBL, melainkan standar

akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia.

Terdapat dua alasan yang mendasari penerapan SAK ETAP dan PSAK 45

(Revisi 2011) sebagai acuan standar akuntansi unit PKBL. Kedua alasan

tersebut adalah kesesuaian bentuk unit PKBL dengan karakterisitk entitas

yang diperkenankan untuk mengunakan SAK ETAP dan PSAK 45 (Revisi

2011) dan belum adanya sumber daya akuntansi yang memadai pada unit

PKBL untuk menerapkan SAK non ETAP.

2. Acuan standar akuntansi unit PKBL mulai berkembang dengan penetapan

Keputusan Menteri BUMN No. 236/MBU/2003. Keputusan ini melampirkan

pedoman penyusunan rencana kerja dan laporan pelaksanaan untuk unit

66


PKBL. Tidak terdapat acuan standar akuntansi yang digunakan untuk unit

PKBL.

Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-04/MBU.S/2007 menetapkan

pedoman akuntansi untuk unit PKBL. Pedoman akuntansi ini merupakan

acuan standar akuntansi komprehensif di luar standar akuntansi yang berlaku

umum di Indonesia. Meskipun demikian, penetapan pedoman akuntansi unit

PKBL sebagai acuan standar akuntansi untuk unit PKBL merupakan langkah

kemajuan. Penerapan pedoman akuntansi ini dimaksudkan untuk menjadi

acuan penyususnan laporan keuangan unit PKBL sehingga menyajikan

informasi keuangan yang akuntabel dan auditabel.

SAK ETAP dan PSAK 45 (Revisi 2011) ditetapkan sebagai sebagai acuan

standar akuntansi unit PKBL dengan Surat Edaran Menteri BUMN No.

SE.02/MBU/Wk/2012 dan No. SE-01/D5/MBU/2012. Penetapan ini berarti

bahwa standar acuan unit PKBL bukan lagi basis akuntansi komprehensif lain,

tetapi standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Perbedaan mendasar dengan penerapan SAK ETAP dan PSAK 45 (Revisi

2011) adalah basis akuntansi yang digunakan untuk unit PKBL merupakan

basis akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Selain itu, perbedaan juga

muncul pada dasar-dasar penerapan kebijakan akuntansi serta penyajian,

pengakuan, dan pengungkapan pada laporan keuangan unit PKBL. Salah satu

contohnya pada praktik akuntansi untuk pos piutang.

3. Penerapan SAK ETAP dan PSAK 45 (Revisi 2011) sebagai acuan standar

akuntansi unit PKBL akan berpengaruh pada hasil Laporan Keuangan 2011

unit PKBL-PTHX. Hal ini disebabkan kebijakan akuntansi yang diterapkan

pada Laporan Keuangan 2011 unit PKBL-PTHX sudah mengunakan SAK

ETAP dan PSAK 45 (Revisi 2011) sebagai acuan standarnya.

Selain itu, juga terdapat perbedaan antara Laporan Keuangan 2011 unit

PKBL-PTHX dan Laporan Keuangan 2010 unit PKBL-PTHX. Perbedaan

tersebut meliputi laporan audit yang terlampir, kebijakan akuntansi yang

diterapkan, dan bentuk pengungkapan pada Laporan Keuangan 2011 unit

PKBL-PTHX.

67


Hanya terdapat satu laporan audit yang terlampir untuk Laporan Keuangan

2011 unit PKBL-PTHX. Hal ini berbeda dengan Laporan Keuangan 2010 unti

PKBL-PTHX yang melampirkan dua laporan audit, yaitu laporan audit khusus

dan laporan audit umum.

Terkait kebijakan akuntansi, terdapat perbedaan dalam penerapan SAK ETAP.

Contohnya pada kebijakan akuntansi terkait dengan piutang. Metode

perhitungan alokasi penyisishan piutang berbeda pada Laporan Keuangan

2010 dan 2011 unit PKBL-PTHX. Perhitungan alokasi penyisihan piutang

pada Laporan Keuangan 2010 mengunakan persentase tetap sesuai dengan

peraturan pedoman akuntansi unti PKBL yang diedarkan Kementrian BUMN.

Sedangkan perhitungan alokasi penyisihan piutang pada Laporan Keuangan

2011 mengunakan rata-rata penyisihan sesuai dengan data historis, minimal

dua tahun.

Selain itu, terdapat beberapa pengungkapan yang tidak dilakukan di Laporan

Keuangan 2010, tetapi dilakukan di Laporan Keuangan di 2011. Contohnya

transaksi pihak berelasi. Hal ini disebabkan adanya kewajiban untuk

mengungkapkan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan di SAK ETAP.

Hal sebaliknya juga terjadi.

5.2 Saran

Selama proses pelaksanaan magang, penulis tidak hanya mengerjakan hal-hal

yang bersifat teknis terkait dengan pelaksanaan audit. Penulis juga diberi

kesempatan untuk memahami gambaran umum proses bisnis klien, gambaran

umum pelaksanaan audit, dan berinteraksi baik dengan klien serta rekan-rekan

auditor lain, dari level junior auditor sampai dengan level manajer. Proses

interaksi tersebut memberikan bahan masukan bagi penulis untuk memahami

praktik lapangan pelaksanaan proses audit secara umum dan pelaksanaan program

magang. Oleh sebab itu, tanpa bermaksud untuk menggurui, penulis bermaksud

memberikan beberapa saran terkait dengan pelaksanaan proses audit dan

pelaksanaan program magang di PwC. Saran yang penulis ajukan merupakan

pemikiran subjekti dari penulis berdasarkan pengalaman penulis selama program

magang.

68


5.2.1 Saran untuk PwC

PwC merupakan salah satu kantor akuntan publik terkemuka di dunia. Menurut

penulis daya tarik utama PwC dibandingkan dengan kantor akuntan publik lain

terletak pada kepercayaan yang ada pada nama PwC. Oleh sebab itu, PwC

mempunyai daya tarik tersendiri bagi calon akuntan publik terbaik. Akibatnya

bisa dijamin kualitas jasa yang diberikan oleh PwC. Selain itu, nama PwC juga

memberikan jaminan kualitas atas layanan jasa kepada klien. Hal ini tentu

menjadi keunggulan bagi PwC untuk mendapatkan jumlah klien seoptimal

mungkin. Akan tetapi akan terjadi permasalahan jika jumlah klien yang diterima

oleh PwC begitu banyak sehingga relatif di luar kemampuan sumber daya yang

dimiliki. Akibatnya terjadi penggunaan jam kerja diatas rata-rata jam kerja kantor.

Terkait kejadian ini, akan lebih baik jika PwC melakukan perencanaan

dengan yang lebih baik untuk memastikan jumlah keseimbangan antara jumlah

permintaan jasa PwC dan sumber daya yang dimiliki. Selain itu, optimalisasi

sumber daya dengan pengunaan jam kerja yang efisien juga menjadi salah satu

solusi.

Selain itu menurut hemat penulis, perbaikan lain yang bisa dilakukan PwC

terkait dengan program magang adalah penugasan yang seimbang. Artinya,

penugasan pelaksanaan audit sebaiknya memperhatikan juga kebutuhan peserta

magang atas pengetahuan dan pengalaman pelaksanaan audit. Hal ini penting

untuk memastikan bahwa peserta magang mampu mengoptimalkan kesempatan

yang terbatas ini untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang relatif

memadai sehingga peserta magang memperoleh gambaran umum dari profesi

auditor, bukan hanya sepenggal-pengal dari pengetahuan teknis audit.

5.2.2 Saran untuk Pengelola Unit PKBL-PTHX

Pada dasarnya, pengelola unit PKBL-PTHX sudah memberikan dukungan yang

relatif memadai bagi kelancaran proses audit. Meskipun demikian terdapat

beberapa poin yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kelancaran proses

audit. Pengelola unit PKBL-PTHX hendaknya meningkatkan kemampuan dan

pemahaman akuntansi sehingga mampu mempersiapkan laporan keuangan dengan

tepat pada batas waktu yang ditentukan. Peningkatan kemampuan dan

69


pemahaman akuntansi pengelola unit PKBL-PTHX menjadi relevan dengan

diwajibkanya unit PKBL-PTHX menerapkan prinsip akuntansi yang berlaku

umum di Indonesia, yakni SAK ETAP dan PSAK 45 (Revisi 2011). Penerapan

prinsip ini membutuhkan pemahaman yang lebih dibandingkan dengan penerapan

pedoman akuntansi unit PKBL pada tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu, pengelola unit PKBL juga lebih responsif dalam penyediaan

data-data yang diperlukan untuk pelaksanaan proses audit. Hal ini akan membantu

auditor dalam pelaksanaan proses audit sehingga pelaksanaan audit bisa berjalan

dengan baik.

5.2.3 Saran untuk Pihak Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Program magang merupakan salah satu program yang berbeda dengan kegiatan

perkuliahan pada umumnya. Program ini memberikan peserta magang

pengalaman nyata keadaan di dunia kerja. Terkebih bagi sebagian peserta yang

mengambil program magang, magang merupakan pengalaman yang pertama kali.

Oleh sebab itu, menurut hemat penulis akan lebih baik apabila pihak Fakultas

Ekonomi Universitas Indonesia memberikan pembekalan yang memadai bagi

peserta magang sebelum program itu dilaksanakan. Pembekalan itu bisa berupa

pelatihan soft skill yang mungkin akan diperlukan peserta magang pada saat

pelaksanaan program nanti.

70


DAFTAR PUSTAKA

IAI. (2011). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan IAI 45.Jakarta. Ikatan Akuntan

Indonesia


Indonesia


Indonesia

IAI. (2011). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik IAI.

Jakarta. Ikatan Akuntan Indonesia

IAI. (2011). Buletin Teknis 6 Keterterapan SAK ETAP untuk Entitas Koperasi dan

Entitas Nirlaba. Jakarta. Ikatan Akuntan Indonesia

IAPI. (2012). Surat Edaran No. 562/IV/Int-IAPI/2012 tentang Laporan Auditor

Independen atas Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina

Lingkungan yang Disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan

Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

Kieso, Donald E., dan Jerry Weygandt, Warfiled, Terry., Intermediate Accounting,

Vol 2, IFRS Edition, John Wiley and Sons, 2011 (KW2)

Republik Indonesia. (2002). Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.

KEP-100/MBU/2002 tentang Pemilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha

Milik Negara

Republik Indonesia. (2003). Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.

KEP-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik

Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Menteri Badan

Usaha Milik Negara

Republik Indonesia. (2007). Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas

71


Republik Indonesia. (2007). Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara No.

SE-04/MBU.S/2007 tentang Pedoman Akuntansi Unit Program Kemitraan

dan BIna Lingkungan

Republik Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-

05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara

dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan

Republik Indonesia. (2011). Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SE-

04/S.MBU/2011 tentang Tanggapan atas Surat IAPI No. 347/Int-IAPI/2011

Terkait dengan Penerbitan Dua Opini Auditor

Republik Indonesia. (2012). Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

No. SE-02/MBU/Wk/2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan

Republik Indonesia. (2012). Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

No. SE-01/D5.MBU/2012 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Pedoman

Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Revisi 2012

.Company profile Unit PKBL-PTHX.

.Company profile PwC Indonesia

.Annual Report PTHX

.Annual Report 2010 Unit PKBL-PTHX

.Annual Report 2011 Unit PKBL-PTHX

.PwC Audit Guide. Jakarta: PwC Indonesia

1

QA 03

PERTANYAAN DAN JAWABAN

IAPI

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA

Laporan Auditor Independen

atas Laporan Keuangan

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

yang Disusun sesuai dengan

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

DEWAN STANDAR PROFESI


2012

2


DEWAN STANDAR PROFESI

2008 – 2012

Kusumaningsih Angkawidjaja Ketua

Handri Tjendra Wakil Ketua

Dedy Sukrisnadi Anggota

Fahmi Anggota

Godang Parulian Panjaitan Anggota

Johannes Emile Runtuwene Anggota

Lolita R. Siregar Anggota

Renie Feriana Anggota

Yusron Fauzan Anggota

3

Latar Belakang: Pada awal tahun 2012 Menteri Negara (“Meneg”) Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) menerbitkan Surat Edaran Meneg BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang “Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan“ (“SE-02/2012”) dan Surat Edaran Meneg BUMN No. SE-01/D5.MBU/2012 tanggal 27 Maret 2012 tentang “Petunjuk Teknis Penerapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Revisi 2012” (SE-01/2012”), yang berlaku bagi entitas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (“PKBL”) yang berada di bawah naungan BUMN Pembina. Kedua Surat Edaran tersebut diterbitkan untuk mengubah pedoman penyusunan laporan keuangan PKBL yang sebelumnya diatur dalam Surat Edaran Meneg BUMN No. SE-04/MBU.S/2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang “Pedoman Akuntansi Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara” (“SE-04/2007”) untuk menyesuaikannya dengan perkembangan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. SE-02/2012 dan SE-01/2012 mengatur antara lain bahwa laporan keuangan PKBL disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (“SAK ETAP”), yang bentuk penyajiannya mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Revisi 2011) No. 45, ”Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba” (“PSAK 45R”) dan Buletin Teknis 6, “Keterterapan SAK ETAP untuk Entitas Koperasi dan Entitas Nirlaba” (“Bultek 6”), yang seluruhnya ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. SAK ETAP tersebut diterapkan secara prospektif dengan mempertimbangkan alasan ketidakpraktisan untuk menyajikan kembali laporan keuangan periode komparatif yang disusun berdasarkan SAK ETAP.

Pertanyaan: Sehubungan dengan: (a) hal-hal yang dijelaskan dalam Seksi “Latar Belakang” tersebut di atas; (b) implikasi penerapan SE-02/2012 dan SE-01/2012 bagi entitas PKBL yang

menerapkan SE-02/2012 dan SE-01/2012 untuk pertama kali, yaitu bahwa laporan keuangan entitas PKBL yang pertama kali disusun berdasarkan SAK ETAP disajikan tanpa periode komparatif (tidak berdaya banding), karena:

(i) laporan keuangan entitas PKBL untuk periode sebelumnya disusun berdasarkan

SE-04/2007, yang merupakan suatu kerangka pelaporan keuangan lain di luar SAK ETAP; dan

(ii) kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas PKBL pada tanggal awal

penerapan SAK ETAP berbeda dengan kebijakan akuntansi yang digunakan pada tanggal akhir periode laporan keuangan sebelumnya; dan

(c) penyesuaian yang terjadi sebagai akibat dari perubahan penggunaan kerangka

pelaporan keuangan entitas PKBL tersebut di atas (yang diakui secara langsung pada aset neto tanggal periode awal penerapan pertama kali SAK ETAP, sesuai dengan Bab 29 SAK ETAP, “Ketentuan Transisi”) telah diaudit oleh auditor independen;

bagaimana bentuk laporan auditor independen atas laporan keuangan PKBL untuk periode laporan keuangan yang pertama kali menerapkan SAK ETAP berdasarkan kondisi tersebut di atas?

4

Jawaban:

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan: 1. hal-hal yang dijelaskan dalam Seksi “Latar Belakang” dan Butir-Butir (a), (b), dan (c)

dalam Seksi “Pertanyaan” tersebut di atas; 2. keterkaitan antara SAK ETAP dengan PSAK 45R dan Bultek 6;

3. prinsip-prinsip pelaporan auditor independen sebagaimana tercantum dalam Seksi 508 dari Standar Auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia “Laporan Auditor atas Laporan Keuangan Auditan”; dan

4. asumsi bahwa SAK ETAP diterapkan pertama kali dalam laporan keuangan PKBL tanggal 31 Desember 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (sesuai dengan paragraf 30.1 dari Bab 30 SAK ETAP, “Tanggal Efektif”);

di bawah ini disajikan contoh laporan auditor independen atas laporan keuangan PKBL tanggal 31 Desember 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Laporan Auditor Independen Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi PT ABC Pengelola Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT ABC Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT ABC (“PKBL”) tanggal 31 Desember 2011, serta laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pengelola PKBL. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Seperti yang diungkapkan dalam Catatan [] atas laporan keuangan, sebelum tanggal 1 Januari 2011, laporan keuangan PKBL disusun berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. SE-04/MBU-S/2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang “Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara” (“SE-04/2007”). Pada tanggal 1 Januari 2011, PKBL menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011 dan diterapkan secara prospektif, dalam menyusun laporan keuangannya. Meskipun penyesuaian yang tepat telah dilakukan terhadap saldo aset neto pada tanggal 1 Januari 2011, dengan mempertimbangkan alasan ketidakpraktisan, Pengelola PKBL tidak melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk menyajikan kembali laporan keuangan periode lalu agar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Oleh karena itu, laporan keuangan PKBL tanggal 31 Desember 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut tidak menyajikan laporan keuangan periode komparatif.

5

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut dalam paragraf pertama di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT ABC tanggal 31 Desember 2011, serta aktivitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. [tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik, nomor izin kantor akuntan publik ] [tanggal]

1

BULETIN TEKNIS 6 KETERTERAPAN SAK ETAP UNTUK ENTITAS KOPERASI DAN ENTITAS NIRLABA

DIKELUARKAN OLEH DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

IKATAN AKUNTAN INDONESIA TANGGAL 11 AGUSTUS 2011 Buletin Teknis ini bukan bagian dari Standar Akuntansi Keuangan.

PENDAHULUAN

01. Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) berlaku efektif mulai tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2011. Entitas yang memenuhi syarat untuk menerapkan SAK ETAP adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal.

02. Dalam beberapa PSAK diatur mengenai penyajian laporan keuangan dan hal lain untuk

beberapa jenis entitas, misalnya PSAK 27: Akuntansi Perkoperasian dan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

03. Dalam PSAK 27 paragraf 13 dinyatakan bahwa ‘hal-hal yang bersifat umum atau yang tidak

secara khusus diatur dalam Pernyataan ini, termasuk akuntansi untuk transaksi unit usaha otonom koperasi, harus diperlakukan dengan mengacu pada PSAK yang lain’.

04. Dalam PSAK 45 paragraf 04 dinyatakan bahwa ‘Pernyataan ini menetapkan informasi dasar

tertentu yang harus disajikan dalam laporan keuangan organisasi nirlaba. Hal-hal yang tidak diatur dalam pernyataan standar akuntansi ini harus mengacu kepada pernyataan standar akuntansi yang berlaku umum’.

05. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan apakah entitas koperasi dan nirlaba dapat

menerapkan SAK ETAP mengingat PSAK 27 dan PSAK 45 bukan merupakan bagian dari SAK ETAP.

PERMASALAHAN

06. Buletin Teknis ini membahas permasalahan tentang keterterapan SAK ETAP untuk entitas koperasi dan entitas nirlaba. KETERTERAPAN SAK ETAP UNTUK ENTITAS KOPERASI DAN ENTITAS NIRLABA

07. Dalam SAK ETAP Bab 1 tentang ruang lingkup mengatur bahwa entitas yang dapat menerapkan SAK ETAP adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement). Entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan jika bukan entitas yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau bukan entitas yang menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat.1

1 SAK ETAP paragraf 1.1 dan 1.2

2

08. Dalam SAK ETAP Bab 9 tentang kebijakan dan estimasi akuntansi dan kesalahan dinyatakan bahwa entitas yang menerapkan SAK ETAP, dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi, untuk mempertimbangkan persyaratan dan panduan dalam SAK non-ETAP yang berhubungan dengan isu serupa dan terkait.2

09. Berdasarkan pengaturan di atas, jika ada entitas koperasi dan entitas nirlaba yang memenuhi syarat untuk menerapkan SAK ETAP, maka entitas tersebut dapat menerapkan SAK ETAP.

10. Untuk hal-hal yang tidak diatur secara spesifik dalam SAK ETAP, entitas dapat mengacu pada

SAK non-ETAP. Misalnya, entitas koperasi yang menggunakan SAK ETAP dapat mengacu pada PSAK 27, atau entitas nirlaba yang menggunakan SAK ETAP dapat mengacu pada PSAK 45. Acuan pada SAK non-ETAP tidak hanya terbatas untuk kedua PSAK tersebut.

*****

2 SAK ETAP paragraf 9.6

Laporan Magang 6 Juni

Documents