1 BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pada masa era reformasi di Indonesia telah diiringi pula dengan berkembangnya pelaksanaan demokrasi sehingga pemerintah secara bertahap mulai membuka diri. Demokrasi merupakan tuntutan masyarakat agar keberadaan mereka lebih dihargai oleh pemerintah, masyarakat juga menuntut agar Hak-hak Asasi Manusia (HAM) diakui. Mereka juga ingin turut serta dalam pengambilan kebijakan, dimana kebijakan tersebut berhubungan dan diperuntukkan bagi masyarakat. Salah satu langkah awal dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah dengan memberdayakan pemerintah daerah melalui otonomi daerah. Pelaksanaan demokrasi melalui otonomi daerah juga dapat memberdayakan pejabat daerah dan masyarakatnya. Otonomi daerah selain memberdayakan pemerintah daerah dan masyarakatnya juga bertujuan agar Indonesia dapat mewujudkan good governance. Prinsip-prinsip good governance diantaranya partisipasi, tegaknya hukum, transparansi, responsif, musyawarah untuk mufakat, keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua orang, efektif dan ekonomis, dan dapat dipertanggungjawabkan.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pada masa era reformasi di Indonesia telah diiringi pula dengan
berkembangnya pelaksanaan demokrasi sehingga pemerintah secara bertahap
mulai membuka diri. Demokrasi merupakan tuntutan masyarakat agar keberadaan
mereka lebih dihargai oleh pemerintah, masyarakat juga menuntut agar Hak-hak
Asasi Manusia (HAM) diakui. Mereka juga ingin turut serta dalam pengambilan
kebijakan, dimana kebijakan tersebut berhubungan dan diperuntukkan bagi
masyarakat. Salah satu langkah awal dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia
adalah dengan memberdayakan pemerintah daerah melalui otonomi daerah.
Pelaksanaan demokrasi melalui otonomi daerah juga dapat memberdayakan
pejabat daerah dan masyarakatnya.
Otonomi daerah selain memberdayakan pemerintah daerah dan
masyarakatnya juga bertujuan agar Indonesia dapat mewujudkan good
governance. Prinsip-prinsip good governance diantaranya partisipasi, tegaknya
hukum, transparansi, responsif, musyawarah untuk mufakat, keadilan dan
perlakuan yang sama untuk semua orang, efektif dan ekonomis, dan dapat
dipertanggungjawabkan. Melalui otonomi daerah maka pemerintah daerah dan
masyarakatnya dapat diberdayakan, karena dengan otonomi daerah partisipasi
masyarakat dapat langsung ditangkap pemerintah. Pengambilan kebijakan
termasuk kebijakan mengenai pembangunan daerah dengan melalui otonomi
daerah akan menjadikan kebijakan tersebut lebih dekat pada masyarakat karena
pemerintah daerah memiliki kewenangan luas untuk mengurus rumah tangganya.
Kebijakan pemerintah pusat yang bersifat pedoman bagi daerah, dilaksanakan di
daerah melalui Peraturan Daerah. Dari hal tersebut pemerintah mengharapkan
agar kebijakannya lebih dekat dengan masyarakat karena telah disesuaikan oleh
pemerintah daerah masing-masing. Diharapkan pula dengan kebijakan tersebut
dapat dilaksanakan sebaik mungkin di daerah.
2
Dalam kaitannya dengan tugas pemerintah daerah terhadap pelaksanaan
pembangunan daerah maka diperlukan suatu perencanaan pembangunan sebab
pembangunan yang baik adalah pembangunan yang disertai dengan perencanaan.
Perencanaan pembangunan daerah ini dimaksudkan untuk mewujudkan
pembangunan yang berkelanjutan. Perencanaan pembangunan daerah itu sendiri
meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek
sehingga dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Malang selalu
disesuaikan dengan visi misi Kota Malang.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan badan
pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dan tugas dalam membuat
perencanaan pembangunan daerah baik perencanaan jangka panjang, jangka
menengah maupun jangka pendek. Perencanaan pembangunan daerah oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang sangat diperlukan
agar pelaksanaan pembangunan daerah khususnya pembangunan Kota Malang
dapat bersifat pembangunan yang berkelanjutan.
Pembangunan daerah yang baik adalah apabila dalam pelaksanaan
pembangunan tersebut sesuai dengan kebutuhan daerah. Kebutuhan daerah untuk
melaksanakan pembangunan, baik pembangunan infrastuktur daerah maupun
pembangunan guna meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dalam
hal ini Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) Kota Malang memiliki kewajiban untuk melaksanakan
perencanaan pembangunan daerah guna mewujudkan visi misi Kota Malang
tersebut.
Mahasiswa sebagai Agent of Change memiliki peran dalam melakukan
perubahan positif di dalam kehidupan sosial masyarakat. Mahasiswa yang siap
terjun dalam masyarakat adalah mahasiswa yang beriman, berkemampuan tinggi
dan tanggap terhadap masalah sosial, budaya, ekonomi maupun politik. Tantangan
sumber daya manusia tersebut merupakan tanggung jawab bersama baik dari
kalangan civitas akademika, pemerintah dan berbagai elemen masyarakat lain
yang merupakan emansipator output perguruan tinggi.
3
Berdasarkan pemikiran tersebut, maka pihak Fakultas Ilmu Administrasi
Jurusan Administrasi Publik memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk
mengikuti latihan kerja (magang) sebagai hal yang perlu dipelajari mahasiswa
untuk mendukung penerapan dan aplikasi dari teori-teori ilmu yang diterima di
perguruan tinggi. Sehingga diharapkan mahasiswa mempunyai gambaran tentang
solusi, tantangan di masa mendatang, mampu mandiri, dan mempersiapkan diri
terjun ke masyarakat.
Kegiatan KKN/Magang ini salah satu kebijakan yang diambil oleh pihak
fakultas dalam rangka memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk
mendapatkan pengalaman dan wawasan. Hal ini dikarenakan adanya kesadaran
bahwa sering seorang lulusan dari perguruan tinggi tidak siap untuk langsung
terjun kedalam dunia kerja nyata yang diakibatkan oleh kurangnya pengalaman
dan wawasan, sehingga dengan kegiatan KKN/Magang yang dilaksanakan di
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang ini dapat
menerapkan ilmu yang sedang diperdalam untuk membantu mengatasi beberapa
permasalahan yang sedang dihadapi oleh Kantor Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang dalam melakasanakan tugas dan
kewenangannya sebagai perencana pembangunan daerah. Dari kegiatan magang
ini penulis tertarik untuk mengupas lebih jauh mengenai obyek masalah dan judul
pada “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam
Pembangunan Daerah Kota Malang”.
Praktek KKN/Magang ini kami laksanakan pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang, selama 1 bulan yang bertujuan
untuk dapat mengkaji secara terperinci dan mendalam baik secara teoritis maupun
praktis yang terkait dalam bidang ilmu administrasi khususnya administrasi
publik.
B. Tujuan Kegiatan Magang
Adapun tujuan-tujuan terlaksanakannya magang ini, yaitu:
1. Tujuan Umum:
4
a. Mengetahui peranan dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) Kota Malang dalam pembangunan daerah.
b. Mengetahui visi dan misi serta strategi kebijakan pembangunan daerah
Kota Malang.
c. Membantu pelaksanaan administrasi di Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang.
2. Tujuan Khusus:
a. Menerapkan teori yang telah diperoleh di bangku pendidikan.
b. Sebagai pengalaman kerja dan bekal pengetahuan bagi mahasiswa
dalam kehidupan bermasyarakat.
c. Mengetahui tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) Kota Malang dalam pembangunan daerah.
C. Manfaat Kegiatan Magang
Manfaat yang diharapkan dari kegiatan magang pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang dapat dirumuskan sebagai
berikut:
1. Bagi Mahasiswa
a. Dapat mengenal lebih jauh realita ilmu yang telah diterima di
perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan.
b. Dapat menguji kemampuan pribadi dalam berkreasi pada bidang ilmu
yang dimiliki serta dalam tata cara hubungan masyarakat di
lingkungan kerjanya.
c. Memperdalam dan meningkatkan ketrampilan dan kreativitas diri
dalam lingkungan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.
d. Dapat menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk
menyesuaikan diri dalam lingkungan kerjanya di masa datang.
e. Menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman selaku generasi
yang dididik untuk siap terjun langsung di masyarakat khususnya di
lingkungan kerjanya.
2. Bagi Fakultas
5
a. Sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana
program atau kurikulum yang telah diterapkan sesuai kebutuhan
masyarakat pengguna lulusan program.
b. Mencetak sarjana yang terampil dan jujur dalam menghadapi tugas dan
pekerjaan di dunia nyata.
c. Sarana untuk membangun kerjasama dan memperluas jaringan antara
Fakultas Ilmu Administrasi dengan instansi yang terkait.
3. Bagi Instansi
a. Merupakan sarana untuk alih ilmu di bidang administrasi khususnya
publik dan lain-lain bagi kemajuan instansi yang bersangkutan.
b. Merupakan sarana penghubung antara instansi dengan Lembaga
Pendidikan Tinggi.
c. Membantu instansi dalam menyelesaikan tugas sehari-hari.
6
BAB II
GAMBARAN UMUM LOKASI
A. Sejarah
Pada tahun 1978 Gubernur Kepala Daerah Jawa Timur mengintruksikan
kepada semua Bupati/Walikota di Jawa Timur agar membentuk organisasi baru
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Atas dasar hal tersebut,
maka Pemerintahan Daerah Malang membentuk Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan surat Keputusan Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor V/110/VII/1979 tanggal Juli 1979
kemudian mengangkat Drs. Widomoko sebagai Ketua BAPPEDA Kota Malang
yang pertama didampingi seorang sekretaris dan empat kepala Bidang.
Untuk membentuk BAPPEDA seluruh Daerah Tingkat II se-Jawa Timur
telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Timur
Nomor BPPD. 053/388/1980 tanggal 23 Mei 1980 Tentang Pembentukan
BAPPEDA Tingkat II. Surat Keputusan ini dibuat dengan memperhatikan Surat
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 Tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Tingkat I dan Tingkat II dan ditindaklanjuti dengan Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 1981 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Laksana
BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.
Bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut terhadap ketentuan pasal 60
UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 10 Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
serta untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Pembentukan, Kedudukan,
Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan dan Kantor sebagai Lembaga
Teknis Daerah perlu dilaksanakan penyesuaian dengan melakukan penataan
kembali.
7
Dalam kapasitas sebagai entry point pembangunan daerah itulah
keberadaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang
yang dikenal dengan sebutan BAPPEKO dibentuk untuk menjalankan tugas
pokok untuk melaksanakan kewenangan di bidang perencanaan pembangunan
daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10
Tahun 2000 Tentang Pembentukkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Pembentukan
Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang serta Keputusan Walikota
Malang Nomor 349 Tahun 2004 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang.
Sehubungan dengan penyelenggaraan urusan-urusan yang menjadi
kewenangan Pemerintahan Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan dalam rangka
peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu membentuk dan menata organisasi
Perangkat Daerah Inspektorat, Badan dan Kantor.
Dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 15
Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat
Daerah, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun
2004 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur
Organisasi Badan dan Kantor sebagai Lembaga Teknis Daerah, maka dibentuklah
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan
Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah dan telah
ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 63 Tentang Uraian
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Malang, ini yang menjadi landasan keberadaan BAPPEDA Kota Malang
yang saat ini berlokasi di JL. Tugu No. 1 Malang, Kota Malang, Jawa Timur.
8
B. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Walikota Malang No. 63 Tentang Uraian Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Kota Malang, maka tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah sebagai berikut:
Tugas Pokok:
Menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan
pembangunan daerah.
Fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan Daerah.
2. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana
Kerja (Renja ) di bidang perencanaan pembangunan daerah.
3. Penyiapan dan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD).
4. Penyiapan dan Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembanguna Jangka Menengah
Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
5. Penyiapan dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan
Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK).
6. Penyusunan program dan perumusan kebijakan operasional penelitian dan
pengembangan.
7. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
8. Pelaksanaan pengurusan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
9. Pengkoordinasian penelitian dan mengadakan kerjasama penelitian dengan
lembaga-lembaga penelitian lainnya.
10. Penyiapan bahan dalam rangka publikasi hasil-hasil penelitian dan
pengembangannya.
11. Pemeliharaan hasil-hasil penelitian dan pengembangannya serta
penyusunan statistik perkembangan penelitian dan pengembangannya.
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan
fungsinya.
9
13. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah
dengan swasta, dalam dan luar negeri.
14. Pelaksanaan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik.
15. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan.
16. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.
17. Pengevaluasian pelaksanaan Rencana strategis dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).
18. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program,
ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga,
perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan.
19. Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM).
20. Penyusunan dan pelaksanaan Standart Pelayanan Publik (SPP).
21. Pelaksanaan fasilitas pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik
yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan.
22. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perencanaan pembangunan.
23. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait
layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah.
24. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional.
25. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
26. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan
fungsinya.
C. Visi dan Misi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang
yang memiliki tugas dan kewenangan dalam perancangan pembangunan daerah
memiliki visi dan misi sebagai berikut:
Visi:
Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.
10
Misi:
1. Meningkatkan perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian Kota Malang yang merata
sebagai motor penggerak pertumbuhan perekonomian kawasan sekitarnya.
3. Mengembangkan perencanaan pembangunan kota melalui penyusunan
Rencana Pembangunan Kota melalui penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah maupun penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah lainnya dan penyusunan rencana tata ruang wilayah
merujuk pada hasil penelitian maupun database potensi wilayah.
4. Mewujudkan pelayanan publik yang prima.
D. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah dan
telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 63 Tentang
Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Malang, berikut susunan strutur organisasi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang:
1. Kepala Badan
Merupakan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
yang memiliki tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi
mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat terhadap unit kerja di
bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat
Sekretariat badan ini terdiri dari tiga subbagian, yaitu:
a. Subbagian Penyusunan Program
Subbagian penyusunan program mempunyai tugas penyusunan
Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), pelaksanaan
11
penyusunan Dokumen Pelaksana Anggara (DPA), dan penyusunan
Penetapan Kinerja (PK).
b. Subbagian Keuangan
Subbagian keuangan mempunyai tugas pengelolaan anggaran dan
barang, pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji
pegawai, pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
keuangan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
c. Subbagian Umum
Subbagian umum mempunyai tugas pelaksanaan dan pembinaan
ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan dan pengelolaan urusan
kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan.
3. Bidang Pendataan dan Evaluasi
Bidang pendataan dan evaluasi terdiri dari dua subbidang, yaitu:
a. Subbidang pendataan dan pelaporan
Subbidang pendataan dan pelaporan memiliki tugas penyiapan dan
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana
Pembangunan Jangka Menegah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD), Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM),
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pelaksanaan
pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah.
b. Subbidang monitoring dan evaluasi
Subbidang monitoring dan evaluasi memiliki tugas pelaksanaan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah serta
pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah
skala kecamatan/kelurahan.
4. Bidang Tata Kota
Bidang tata kota ini terdiri dari dua subbidang, yaitu:
a. Subbidang prasarana dan sarana
Subbidang prasarana dan sarana memiliki tugas pengumpulan dan
pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan
perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan,
12
penyusunan keserasian pengembangan perkotaan dan pelaksanaan
petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan.
b. Subbidang tata ruang
Subbidang tata ruang memiliki tugas pengumpulan dan pengolahan data
dalam rangka perencanaan program dan kegiatan perencanaan tata
ruang, penyusunan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan
lingkungan perkotaan, penyusunan dan pelaksanaan petunjuk
pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan.
5. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya
Bidang ekonomi, sosial dan budaya terdiri dari dua subbidang, yaitu:
a. Subbidang ekonomi
Subbidang ekonomi mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan
data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan perencanaan
pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya, penyusunan
petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan skala kota di
bidang ekonomi, sosial dan budaya serta pelaksanaan pedoman dan
standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala kota di
bidang ekonomi, sosial dan budaya.
b. Subbidang sosial dan budaya
Subbidang sosial dan budaya memiliki tugas pelaksanaan bimbingan,
supervisi dan koordinasi keserasian pengembangan perkotaan dan di
kecamatan/kelurahan, pelaksanaan pengukuran Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) serta pelaksanaan bimbingan, supervisi dan koordinasi
pelayanan perkotaan di kecamatan/ kelurahan.
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan
Bidang penelitian dan pengembangan ini terdiri dari dua subbidang, yaitu:
a. Subbidang penelitian
Subbidang penelitian memiliki tugas pengumpulan dan pengolahan data
dalam rangka perencanaan program dan kegiatan penelitian dan
pengembangan pembangunan daerah, pelaksanaan penelitian dan
pengembangan kajian di bidang pemerintahan, keuangan,
13
pemberdayaan masyarakat, kesatuan bangsa, politik dan perlindungan
masyarakat, pengembangan hasil penelitian dalam rangka perumusan
kebijakan pembangunan serta pelaksanaan pembinaan dan
pengkoordinasian kegiatan penelitian dan pengembangan pada
Perangkat Daerah.
b. Subbidang publikasi dan dokumentasi
Subbidang publikasi dan dokumentasi memiliki tugas pelaksanaan
koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait kegiatan penelitian
dan pengembangan, pelaksanaan sosialisasi hasil penelitian dan
pengembangan serta pendokumentasian hasil penelitian dan
pengembangannya.
14
Gambar Bagan I
Struktur Organisasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang
KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN KEUANGAN
SUBBAGIAN UMUM
SUBBAGIAN PENYUSUNAN
PPROGRAM
BIDANGTATA KOTA
KELOMPOKJABATAN
FUNGSIONAL
BIDANGPENDATAAN DAN
EVALUASI
BIDANGEKONOMI, SOSIAL
DAN BUDAYA
BIDANGPENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SUBBIDANG EKONOMI
SUBBIDANGPENELITIAN
SUBBIDANG PENDATAAN
DAN PELAPORAN
SUBBIDANG PRASARANA DAN
SARANA
SUBBIDANG MONITORING
DAN EVALUASI
SUBBIDANG TATA RUANG
SUBBIDANG SOSIAL DAN
BUDAYA
SUBBIDANG PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI
15
BAB III
RENCANA KERJA
A. Jumlah Peserta
Peserta KKN/Magang pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, berjumlah 5 (lima) orang Mahasiswa, yang terdiri dari:
1. Aprianto Agung Saputro (0810310015)
2. Alfian Achmad Rifa’i (0810310006)
3. Ayu Puspitasari (0810310028)
4. Dwi Kartika Sari (0810310046)
5. Astrida Puspita Sari (0810313067)
B. Tempat dan Waktu
Dalam rangka melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai
dengan Tri Darma Perguruan Tinggi, yang diharapkan mampu mengaplikasikan
pengetahuan-pengetahuan secara teoritis yang diperoleh dalam perguruan tinggi
terhadap dunia kerja. Maka kegiatan ini dilaksanakan pada:
Tempat : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota
Malang
Jl. Tugu No. 1 Malang, Kota Malang, Jawa Timur
(pada waktu pelaksanaan KKN/Magang)
Waktu : 1 April 2011-30 April 2011
C. Metode Pelaksanaan
Dari sejak awal rencana praktek kerja (magang) dilaksanakan, penulis
menyadari berbagai keterbatasan dan kendala. Oleh sebab itu, walaupun dirasa
tidak mungkin dapat melakukan pengamatan secara intensif terhadap pokok
masalah yang sedang dikaji, maka tetap diupayakan agar penulisan laporan hasil
praktek kerja nyata (magang) ini memperoleh data dan informasi yang memenuhi
persyaratan dengan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :
16
1. Studi kepustakaan yaitu mempelajari teori-teori yang relevan dan
mendukung pokok masalah yang sedang dibahas.
2. Pendekatan lapangan yaitu melakukan pengamatan langsung di lapangan
atau kegiatan di masing-masing bidang. Untuk ini digunakan teknik
pengumpulan data :
a. Dokumenter yaitu mempelajari berbagai ketentuan peraturan
perundang-undangan, laporan serta dokumen-dokumen yang ada
pada Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Kota Malang.
b. Wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui tatap muka
dengan pejabat yang berwenang. Wawancara ini tetap diperlukan
untuk memperoleh data yang diperlukan yang tidak diperoleh
malalui metode dan teknik lainnya.
Disamping itu, tidak kalah pentingnya adalah metode pengumpulan data
yang diperoleh dengan jalan menggali informasi dari andalan yang telah ditunjuk,
tentang berbagai potensi organisasi, perkembangan yang dicapai, macam atau
jenis program yang dilaksanakan, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta
upaya-upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan.
D. Jadwal Kegiatan
Kegiatan Kerja Praktek di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Kota Malang ini dimulai dengan permohonan pengajuan kegiatan
magang, konfirmasi penerimaan, penerimaan dari instansi, pelaksanaan Kerja
Praktek dan pembuatan laporan. Adapun perincian kegiatan ini adalah sebagai
berikut :
17
Tabel 1
Rencana Kegiatan Kuliah Kerja Nyata / Magang
Universitas Brawijaya Jurusan Administrasi Publik
Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang
No
.
Waktu Pelaksana Kegiatan Rencana Kegiatan
1. Minggu I
Aprianto Agung S.
Alfian Achmad R.
Ayu Puspitasari
Dwi Kartika Sari
Astrida Puspita S.
Perkenalan lingkungan
Kuliah Kerja Nyata
(KKN).
Mengurus surat-surat
yang dibutuhkan.
2. Minggu II Koordinasi dengan
pegawai di bidang
masing-masing.
Mengerjakan tugas
yang diberikan oleh
pembimbing di tempat
magang.
3. Minggu III Mengikuti kegiatan
yang diselenggarakan
instansi.
Mengerjakan tugas
yang diberikan oleh
pembimbing di tempat
magang.
4. Minggu IV Mengerjakan tugas
yang diberikan oleh
pembimbing di tempat
magang.
Mencari data-data yang
dibutuhkan untuk
18
penyusunan laporan
magang.
Berkonsultasi dengan
pembimbing dari
instansi
5. Minggu V Berkonsultasi dengan
pembimbing dari
instansi
Mengerjakan laporan
magang.
E. Pembagian Kerja
Pihak pelayanan intern menetapkan kebijakan untuk membagi peserta
KKN/Magang pada empat bidang atau bagian, diantaranya:
Dua orang pada bidang sekretariat.
Satu orang pada bidang ekonomi, sosial dan budaya.
Satu orang pada bidang evaluasi dan pendataan.
Satu orang pada bidang penelitian dan pengembangan.
19
BAB IV
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Pelaksanaan Kegiatan
Kemudian untuk penempatan mahasiswa dibagi dalam empat bidang
secara menetap dengan kata lain tidak mengalami pergantian bidang dalam setiap
minggunya. Adapun kegiatan yang kami lakukan tertulis pada table berikut:
Tabel 2
Pelaksanaan Kegiatan
No. Waktu Bidang Kerja Pelaksana
Kegiatan
Uraian Kegiatan
1. Minggu Ke
I
Jumat, 1 April
2011
-
Aprianto Agung S.
Alfian Achmad R.
Ayu Puspitasari
Dwi Kartika Sari
Astrida Puspita S.
Perkenalan
lingkungan
KKN/Magang.
Mempelajari aturan-
aturan yang berlaku di
tempat KKN/Magang
sekaligus beradaptasi
dengan para karyawan
yang bekerja di
instansi tersebut.
Mempelajari struktur
organisasi, pembagian
tugas dan fungsi
sekaligus jumlah dan
nama-nama pegawai
yang bekerja di
bagian yang sama,
dengan tujuan agar
lebih cepat
20
bersosialisasi dengan
para pegawai.
2. Minggu Ke II
Senin, 4 April
2011 s/d
Jumat, 8 April
2011
-
Aprianto Agung S.
Alfian Achmad R.
Ayu Puspitasari
Dwi Kartika Sari
Astrida Puspita S.
Pembagian pada
masing-masing
bidang.
Bidang
Sekretariat
Alfian Achmad R.
Astrida Puspita S.
Membantu
mengerjakan laporan
keuangan rapat dinas.
Bidang
Ekonomi,
Sosial dan
Budaya
Ayu Puspitasari Mengerjakan tugas
yang diberikan oleh
pembimbing dari
instansi, yaitu
membuat surat
undangan rapat
TKPKD dan
membantu persiapan
pelaksanaan kegiatan
rapat TKPKD.
Bidang Pendataan
dan Evaluasi
Dwi Kartika Sari Mengevaluasi
Program / kegiatan
dan penganggaran
DBH CHT TA. 2011.
Bidang Penelitian
dan
Pengembangan
Aprianto Agung S. Membantu pelatihan
pengadaan barang
dan jasa di Unmer.
3. Bidang
Sekretariat
Alfian Achmad R.
Astrida Puspita S.
Membantu mendata
surat masuk dan
keluar.
21
Bidang
Ekonomi,
Sosial dan
Budaya
Ayu Puspitasari Membantu mencatat
surat masuk,
mengetik surat dan
mengedit data.
Bidang Pendataan
dan Evaluasi
Dwi Kartika Sari Meneruskan tugas
evaluasi program
pada minggu kedua.
Bidang Penelitian
dan
Pengembangan
Aprianto Agung S. Membantu pelatihan
pengadaan barang dan
jasa di Unmer.
Bidang
Sekretariat
Bidang Ekonomi,
Sosial dan
Budaya
Bidang Pendataan
dan Evaluasi
Bidang Penelitian
dan
Pengembangan
Aprianto Agung S.
Alfian Achmad R.
Ayu Puspitasari
Dwi Kartika Sari
Astrida Puspita S.
Melakukan diskusi
terkait peran Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) dalam
pembangunan daerah
Kota Malang dengan
pegawai/pejabat di
masing-masing
bidang.
4. Minggu Ke
IV
Senin 18 April
2011 s/d
Kamis 21
April 2011
Bidang
Sekretariat
Alfian Achmad R.
Astrida Puspita S.
Membantu mencari
artikel sebagai bahan
topik pelaksanaan
musrenbang.
Bidang
Ekonomi,
Sosial dan
Budaya
Ayu Puspitasari Melanjutkan
melaksanakan tugas
yang diberikan oleh
pembimbing dari
instansi seperti pada
minggu ketiga, yaitu
mencatat surat,
22
mengetik surat dan
mengedit nota dinas.
Bidang Pendataan
dan Evaluasi
Dwi Kartika Sari Foto copy dan
mengantar surat ke
tiap SKPD di Kota
Malang.
Bidang Penelitian
dan
Pengembangan
Aprianto Agung S. Membantu membuat
arsip dan dokumen-
dokumen pelatihan
pengadaan barang
dan jasa.
5. Minggu Ke
V
Senin 25 April
2011 s/d
Jumat 29
April 2011
Bidang
Sekretariat
Alfian Achmad R.
Astrida Puspita S.
Ayu Puspitasari
Dwi Kartika Sari
Aprianto Agung S.
Menyerahkan sumber
evaluasi sekaligus
meminta penilaian
pembimbing terhadap
kinerja penulis selama
kegiatan
KKN/Magang.
Memeriksa
kelengkapan data
yang diperlukan untuk
penyusunan laporan
KKN/Magang.
Mengerjakan tugas-
tugas yang diberikan
oleh pembimbing.
Mengerjakan tugas-
tugas yang diberikan
pembimbing di
instansi.
Meminta paraf
Bidang Ekonomi,
Sosial dan
Budaya
Bidang Pendataan
dan Evaluasi
Bidang Penelitian
dan
Pengembangan
23
pembimbing di
instansi pada lembar
kegiatan harian
KKN/Magang.
Berpamitan dan
mengucapkan terima
kasih pada seluruh
pihak di tempat
KKN/Magang yang
telah membantu
kelancaran
pelaksanaan
KKN/Magang.
Dokumentasi.
B. Hambatan Peran BAPPEDA dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan
Fungsi Pembangunan Kota Malang
Dalam pelaksanaan kegiatan KKN/Magang yang telah kami laksanakan di
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang, kami
memperoleh informasi dari instansi terkait peran Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam pembangunan daerah. Informasi
tersebut kami peroleh baik dari diskusi yang kami lakukan dengan pejabat atau
pegawai instansi maupun dari sumber-sumber data yang ada di Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang. Dari informasi
yang kami peroleh tersebut, maka kami dapat menarik suatu pemikiran bahwa
dalam melaksanakan tugas dan wewenang Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) sebagai perencana pembangunan daerah juga mengalami
hambatan-hambatan sebagai berikut:
1. Koordinasi antar dinas di Kota Malang
Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan kurang adanya
koordinasi antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
24
dengan dinas-dinas terkait. Hal ini dapat dibuktikan dalam beberapa kasus
pembangunan sebagai contoh ketika Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) melakukan pembangunan jalan-jalan di Kota Malang
seringkali terjadi bongkar bangun jalan-jalan yang sudah selesei dibangun.
Hal ini terjadi karena adanya tuntutan dari PDAM yang menginginkan
penggalian jalan untuk membangun saluran air maka pembangunan jalan-
jalan yang sudah selesei dibangun seringkali mengalami pembongkaran
yang merupakan cerminan dari kurangnya koordinasi antara Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan PDAM dalam
perencanaan pembangunan infrastruktur daerah. Kasus ini banyak terjadi
di wilayah Dinoyo.
2. Ketepatan kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan dengan
sasaran wilayah.
Sering kali produk-produk kebijakan yang telah dibuat oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam melaksanakan
pembangunan tidak sesuai dengan wilayah dan kondisi lingkungan. Kasus
pembangunan Mall yang dibangun di wilayah pendidikan, apartemen yang
dibangun di wilayah daerah aliran sungai. Dua contoh kasus tersebut
membuat produk kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan kurang
berkualitas.
3. Tidak ada inovasi dalam pembuatan program-program kebijakan.
Dalam pembuatan program-program kebijakan kebanyakan hanya
mengadopsi program kebijakan yang lalu tanpa adanya inovasi sehingga
program-program kebijakan yang dibuat tidak memberikan perubahan
yang signifikan terhadap kondisi sosial ekonomi di masyarakat.
C. Hambatan dan Dukungan Terhadap Kegiatan KKN/ Magang Pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang
25
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang
dalam mengoptimalisasikan kegiatan KKN/Magang mengalami hambatan-
hambatan sebagai berikut:
1. Kurangnya koordinasi antara instansi dengan lembaga pendidikan dalam
mendukung pelaksanaan KKN/Magang di BAPPEDA Kota Malang.
2. Kurangnya kegiatan yang diberikan kepada peserta KKN/Magang oleh
instansi dalam pelaksanaan kegiatan KKN/Magang di BAPPEDA Kota
Malang sehingga terkesan pasif.
Sedangkan dukungan terhadap kegiatan magang pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang adalah sebagai berikut:
1. Sikap ramah yang ditunjukkan staf masing-masing bidang dalam
memberikan kerjasama terhadap peserta magang, sehingga memungkinkan
peserta untuk lebih bersemangat melaksanakan kegiatan magang ini.
2. Fleksibilitas yang diberikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) Kota Malang kepada peserta dalam menyelesaikan
tugas selama kegiatan magang ini, sehingga memudahkan untuk
menyesuaikan dengan jadwal akademik di fakultas.
3. Suasana ruang kerja yang kondusif, yang dimana hal ini didukung oleh
sarana dan prasarana yang lengkap seperti beberapa unit komputer dalam
keadaan yang layak pakai.
D. Hasil Perolehan Data
Di dalam kegiatan KKN/Magang yang telah kami lakukan, sesuai dengan
latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa perencanaan
pembangunan daerah merupakan unsur terpenting dalam pelaksanaan
pembangunan sebab pembangunan tanpa perencanaan yang baik maka
pembangunan daerah tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Dalam kegiatan
KKN/Magang yang kami lakukan maka kami memperoleh beberapa pengetahuan
terkait dengan peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
26
dalam pembangunan daerah Kota Malang seperti yang akan teruraikan pada
bahasan di bawah ini.
1. Kebijakan dan Strategi Penetapan Struktur Ruang Wilayah
a. Kebijakan dan Strategi Penetapan Sistem Fungsi dan Perwilayahan
Struktur tata ruang merupakan unsur yang terpenting dalam
pengembangan sebuah kota. Perencanaan infrastruktur harus mengacu pada
struktur ruang yang telah ditetapkan, hal ini agar tidak terjadi kesenjangan
antar wilayah dalam satu kota.
Sistem kepusatan suatu kota dikembangkan sesuai dengan kebutuhan
penduduk yang dilayani, yang digambarkan sebagai suatu struktur hirarki
mulai dari tingkat pelayanan yang tertinggi sampai terendah. Ditinjau dari
skala suatu kota untuk membentuk suatu sistem kepusatan dapat
diklasifikasikan menjadi 3, yaitu skala regional, skala kota, dan skala lokal.
Kebijaksanaan sistem pusat pelayanan diarahkan sebagai berikut :
1) Pusat Kegiatan Nasional
Pusat Kegiatan Nasional (PKN) didefinisikan sebagai kawasan
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala nasional atau
beberapa propinsi.
Pusat Kegiatan Nasional (PKN) ditetapkan dengan kriteria yaitu
kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul
utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan
perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan
industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa propinsi
dan kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul
utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa propinsi.
Mempunyai kemudahan aksesbilitas terhadap daerah yang dilayani,
terutama lokasi yang terletak atau mudah dicapai dari jalur regional.
27
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, penetapan PKN di
Jawa Timur salah satunya adalah Kota Malang.
2) Pusat Pelayanan Kawasan Andalan Malang Raya
Kawasan andalan dapat didefiniskan sebagai bagian dari kawasan budi
daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya
diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor
unggulan bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Kota Malang
ditetapkan sebagai pusat pelayanan dari kawasan andalan Malang Raya
yang meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu.
Adapun sektor unggulan dari kawasan andalan Malang Raya meliputi