1 LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANITIA KERJA (PANJA) TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN (BKSAP) DPR RI KE PROVINSI JAWA TIMUR 19-21 September 2019 I. Pendahuluan A. Pengantar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah agenda pembangunan global untuk 2015-2030. TPB adalah kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang berakhir pada 2015 silam. Dalam pada itu, Indonesia berkomitmen untuk menerapkan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang menjadi agenda internasional berkaitan dengan lingkungan, sosial dan ekonomi. Guna mencapai TPB, dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi antar seluruh pemangku kebijakan, utamanya parlemen dengan fungsinya yakni penganggaran, pembuatan undang- undang, dan pengawasan memiliki peran penting dalam memastikan pemerintah melaksanakan kebijakan yang mendukung pencapaian TPB. Selain itu, peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga memiliki peran penting untuk bersinergi bersama-sama dengan parlemen, pelaku usaha, akademisi, praktisi, serta seluruh organisasi masyarakat dan media untuk mendukung implementasi TPB baik secara nasional maupun daerah. Dalam upaya memastikan pencapaian TPB, termasuk di dalamnya menyukseskan tujuan, target, dan indikator TPB, BKSAP yang merupakan penjuru diplomasi parlemen membentuk Panitia Kerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Panja ini dibentuk dengan tujuan: (1) untuk membentuk keterlibatan awal parlemen dalam isu-isu TPB serta; (2) untuk membangun kemitraan dengan mitra domestik dan juga mitra internasional untuk menyukseskan pelaksanaan TPB. Salah satu program BKSAP melalui Panja TPB adalah memastikan kesiapan daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dalam mengimplementasikan TPB dalam agenda pembangunan daerah. Untuk mendukung program tersebut, Panja TPB BKSAP secara berkala mengadakan kunjungan ke daerah untuk bertemu dan mengadakan
40
Embed
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANITIA KERJA (PANJA ......tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang menjadi agenda internasional berkaitan dengan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
PANITIA KERJA (PANJA) TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN (TPB)
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN (BKSAP) DPR RI
KE PROVINSI JAWA TIMUR
19-21 September 2019
I. Pendahuluan
A. Pengantar
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah agenda pembangunan global untuk
2015-2030. TPB adalah kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang
berakhir pada 2015 silam. Dalam pada itu, Indonesia berkomitmen untuk menerapkan
tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs)
yang menjadi agenda internasional berkaitan dengan lingkungan, sosial dan ekonomi.
Guna mencapai TPB, dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi antar seluruh pemangku
kebijakan, utamanya parlemen dengan fungsinya yakni penganggaran, pembuatan undang-
undang, dan pengawasan memiliki peran penting dalam memastikan pemerintah
melaksanakan kebijakan yang mendukung pencapaian TPB. Selain itu, peran pemerintah
pusat dan pemerintah daerah juga memiliki peran penting untuk bersinergi bersama-sama
dengan parlemen, pelaku usaha, akademisi, praktisi, serta seluruh organisasi masyarakat
dan media untuk mendukung implementasi TPB baik secara nasional maupun daerah.
Dalam upaya memastikan pencapaian TPB, termasuk di dalamnya menyukseskan tujuan,
target, dan indikator TPB, BKSAP yang merupakan penjuru diplomasi parlemen
membentuk Panitia Kerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Panja ini dibentuk
dengan tujuan: (1) untuk membentuk keterlibatan awal parlemen dalam isu-isu TPB serta;
(2) untuk membangun kemitraan dengan mitra domestik dan juga mitra internasional untuk
menyukseskan pelaksanaan TPB. Salah satu program BKSAP melalui Panja TPB adalah
memastikan kesiapan daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dalam mengimplementasikan
TPB dalam agenda pembangunan daerah. Untuk mendukung program tersebut, Panja TPB
BKSAP secara berkala mengadakan kunjungan ke daerah untuk bertemu dan mengadakan
2
dialog, tukar pikiran serta menyerap aspirasi dengan masyarakat di daerah yang terdiri dari
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, Lembaga Swadaya
Masyarakat, pelaku bisnis, kampus dan pers.
Terkait komitmen pembangunan, Jawa Timur memiliki Rancangan Program Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 yang telah disetujui dan disahkan menjadi
Peraturan Daerah (PERDA). Dalam rentang waktu 2019-2024 ini, Pemerintah Provinsi
Jawa Timur mematok target pertumbuhan ekonomi di angka 5,67 persen. Untuk
mendukung hal ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan tiga intervensi untuk
mengatasi masalah kemiskinan, kesenjangan ekonomi, keterbatasan akses layanan
masyarakat, sekaligus untuk menghadapi tantangan dan ketidakpastian di masa depan.
Intervensi yang dilakukan antara lain dengan penguatan dan pemberdayaan pembangunan
ekonomi masyarakat, pemberantasan kemiskinan secara komprehensif, dan kepastian
layanan dasar yang berkualitas dengan pendekatan terstruktur dan implementasi yang
menerapkan good governance.
Salah satu pencapaian Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 ini adalah mendapat
penghargaan dari Presiden Joko Widodo dalam “Penghargaan Pembangunan Daerah” atas
konsistensi Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong pembangunan daerah di seluruh
wilayah Jawa Timur, utamanya karena Provinsi Jawa Timur dinilai BAPPENAS mampu
mengembangkan sinergitas antar sektor dan wilayah dalam tematik pengembangan
kawasan argopolitan dan minapolitan. Secara khusus, capaian ini meliputi 5 indikator
yakni: laju pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, penurunan tingkat
pengangguran terbuka, penurunan disparitas serta peningkatan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM).
B. Dasar Pengiriman Delegasi
Susunan Pengiriman Delegasi Panja TPB DPR RI ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur
pada tanggal 19-21 September 2019 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 106/D/ST-
PD.DN/BKSAP-KSI/09/2019 tanggal 17 September 2019.
3
C. Susunan Delegasi
Delegasi Panja TPB BKSAP DPR RI ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tanggal
19-21 September 2019 ke Surabaya adalah sebagai berikut:
1. Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. Ketua BKSAP/Ketua Panja TPB/F-PD
2. H. Syamsul Bachri, M.Sc. Anggota Panja/F-PG
3. Drs. Fathan Anggota Panja/F-PKB
4. Hj. Kartika Yudhisti, M.Sc. Anggota Panja/F-PPP
5. Amelia Anggraini Anggota Panja/F-P.Nasdem
D. Maksud dan Tujuan Pengiriman Delegasi
Maksud dan tujuan pengiriman delegasi Panja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB)
BKSAP DPR RI ke Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:
1) Untuk pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Provinsi Jawa
Timur
2) Untuk menyerap aspirasi dan informasi tangan pertama dari Pemerintah Provinsi Jawa
Timur tentang potensi, peluang dan kendala TPB di wilayah Provinsi Jawa Timur
3) Untuk memastikan kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
4) Untuk mengetahui proses penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB Jawa Timur
5) Untuk mengetahui TPB ke dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur
II. Isi Laporan Kunjungan Kerja Panja SDGs ke Provinsi Jawa Timur
Kunjungan kerja Panja TPB BKSAP DPR RI ke Provinsi Jawa Timur dilaksanakan pada
tanggal 19-21 September 2019 dan diikuti oleh Pimpinan dan anggota Panja SDGs BKSAP
DPR RI. Dalam kunjungan kerja ini, Panja TPB BKSAP DPR RI melakukan pertemuan
dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, dengan pejabat yang hadir sebagai
berikut:
1) Pertemuan dengan Asisten I Sekretaris Daerah Pemprov Jawa Timur Dr. Himawan Estu
Bagijo, S.H., M.Hum.
4
2) Perwakilan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemprov Jawa Timur
3) Perwakilan dari Biro Sumber Daya Alam Pemprov Jawa Timur
4) Perwakilan dari BAPPEDA Jawa Timur
5) Perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Surabaya
Pertemuan Delegasi Panja TPB BKSAP DPR RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Dalam pertemuan dengan jajaran Pemprov Jawa Timur, delegasi Panja TPB BKSAP
berbagi pengalaman mengenai kunjungan-kunjungan yang sebelumnya juga pernah
dilakukan ke daerah-daerah di Indonesia seperti Sulawesi Utara dan DI Yogyakarta.
Disamping itu, dalam kesempatan ini, Ketua Panja TPB BKSAP sekaligus Ketua BKSAP
DPR RI Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si., M.P. juga menyampaikan naskah Bali Roadmap
yang diadopsi pada pertemuan World Parliamentary Forum on Sustainable Development
ke-3 di Bali, 6 September 2019 lalu. Diharapkan, Bali Roadmap dapat menjadi panduan
pelaksanaan bagi Pemprov Jawa Timur dalam mencapai TPB di tahun 2030.
Dalam pertemuan ini, Asisten I Sekda Pemprov Jawa Timur Dr. Himawan menyampaikan
paparan yang berisi laporan mengenai capaian pelaksanaan TPB di Jawa Timur secara
umum. Tahapan implementasi TPB di Jawa Timur dimulai sejak 2017 yang diawali dengan
membangun pemahaman melalui sosialisasi tentang TPB dan relevansi keterlibatan semua
pihak dalam pelaksanaan dan pencapaiannya. Tercatat 33 kabupaten dan kota di
5
Jawa Timur yang telah menyusun matriks TPB yakni antara lain adalah Bangkalan,