LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI KE · PDF filehal ini penyerapan informasi secara langsung mengenai ... mengisi formulir pendataan tenaga honorer Tahun ... di mana alat baru

1

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI KE PROVINSI JAWA TIMUR

RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2011 2012 TANGGAL 19 s/d 22 DESEMBER 2011

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Jawa Timur dilakukan atas dasar Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 35/PIMP/II/2011-2012 tanggal 16 Desember 2011 tentang Penugasan kepada Anggota-Anggota KOmisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Legislasi, Badan anggara, dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan kunjungan kerja kelompok dalam masa Reses Persidangan II Tahun Sidang 2011-2012 serta Keputusan Rapat Intern Komisi II DPR RI tanggal 12 Desember 2011.

Kunjungan Kerja ini adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dewan di bidang pengawasan serta representasi sebagai wakil rakyat, dalam hal ini penyerapan informasi secara langsung mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah, evaluasi Peraturan Daerah, pelaksanaan pelayanan publik, pelaksanaan birokrasi dan manajemen kepegawaian termasuk masalah CPNS dan tenaga honorer. Selain itu Komisi II DPR RI juga ingin melihat pelaksanaan administrasi kependudukan dan evaluasi program PNPM Mandiri di Kota Malang, Kabupaten Lamongan dan Provinsi Jawa Timur.

Komisi II DPR RI juga melaksanakan kunjungan ke kantor BPN Provinsi Jawa Timur terkait dengan pelaksanaan pelayanan publik oleh BPN, mengetahui perihal pelaksanaan program nasional pertanahan (Prona), sertifikasi (Larasita), dan tindak lanjut penyelesaian masalah pertanahan.

Tim Kunjungan Komisi II DPR RI ke Provinsi Jawa Timur berjumlah 19 orang anggota yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ganjar Pranowo / Fraksi PDI Perjuangan, dengan Anggota Tim terdiri dari:

1. Drs. H. Abdul Gaffar Pattape (Fraksi Partai Demokrat). 2. H. Abdul Wahab Dalimunthe, SH (Fraksi Partai Demokrat) 3. Ignatius Mulyono (Fraksi Partai Demokrat) 4. Drs. Ramadhan Pohan, MIS (Fraksi Partai Demokrat) 5. Gede Pasek Suardika, SH, MH (Fraksi Partai Demokrat) 6. Drs. Taufiq Hidayat, M.Si (Fraksi Partai Golkar)

2

7. Hj. Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus (Fraksi Partai Golkar) 8. Nurul Arifin, S.IP, M.Si (Fraksi Partai Golkar) 9. Agustina Basik-Basik, S.Sos, MM., MPD (Fraksi Partai Golkar) 10. Dra. Eddy Mihati, M.Si (Fraksi PDI Perjuangan) 11. Zainun Ahmadi (Fraksi PDI Perjuangan) 12. Alexander Litaay (Fraksi PDI Perjuangan) 13. KH. Aus Hidayat Nur (Fraksi PKS) 14. Drs. H. Fauzan Syai e (Fraksi PAN) 15. Drs. H. Nu man Abdul Hakim (Fraksi PPP) 16. Abdul Malik Haramain, M.Si (Fraksi PKB) 17. Drs. H. Harun Al Rasyid (Fraksi Partai Gerindra) 18. Drs. Akbar Faizal, M.Si (Fraksi Partai Hanura)

Tim Kunjungan Kerja didampingi oleh 1 (satu) Tenaga Ahli dan 2 (dua) orang dari Sekretariat Komisi II DPR RI, serta 1 (satu) orang dari TV Parlemen DPR RI.

B. WAKTU KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan Kerja dilaksanakan pada tanggal 20 s/d 22 Desember 2011 dan telah mengadakan pertemuan dengan Walikota Malang dan jajarannya, peninjauan lapangan pelaksanaan e-KTP di Kecamatan Klojen, Kota Malang; Peninjauan Pasar Babat, Lamongan, Pertemuan dengan Bupati Lamongan, dan peninjauan lapangan terkait dengan pelaksanaan PNPM Pedesaan di Desa Randubener, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan; Pertemuan dengan Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur serta Kakan BPN se-Provinsi Jawa Timur; dan pertemuan dengan Gubernur (diwakili oleh Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur).

II. HASIL KUNJUNGAN

A. PEMERINTAHAN KOTA MALANG, PROVINSI JAWA TIMUR

1. KONDISI KOTA MALANG

Dengan luas wilayah 110,06 km2 dan jumlah penduduk 891.605 jiwa, Kota Malang memiliki 5 (lima) kecamatan dengan 57 (lima puluh tujuh) kelurahan. Kota Malang memiliki website resmi pemerintah Kota Malang www.malangkota.co.id

dan layanan SMS Government dengan nomor 081259779999 untuk mempercepat pelayanan pemerintah Kota Malang ke masyarakat.

Kondisi kemiskinan wilayah di Provinsi Jawa Timur, Kota Malang berada di titik terendah setelah Kota Batu (5,1%). Sementara tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur keseluruhan berada di angka 13,33%. Demikian pula dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Malang yang semakin lama semakin meningkat. Dengan salah satu komponen IPM antara lain Indeks Harapan Hidup Kota Malang Tahun 2011 adalah 75,39 tahun di mana tahun sebelumnya di angka 74,65 tahun.

3

2. PELAYANAN PUBLIK

Dari keterangan dan penjelasan yang didapat dari Walikota Malang, Kota Malang memiliki Badan Pelayanan Perijinan Terpadu. Pelimpahan kewenangan untuk memproses, menandatangani dan mencabut izin diberikan dengan Keputusan Walikota.

Kota Malang memiliki pelayanan perpustakaan keliling dengan memanfaatkan sarana bus, mobil dan motor pintar; serta pelayanan KTP keliling dengan memanfaatkan sarana mobil keliling.

3. REFORMASI BIROKRASI DAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Total PNS yang dimiliki sampai November Tahun 2011, Kota Malang memiliki 10.211 orang PNS; yang diantaranya 5.254 orang dengan jabatan struktural dan fungsional.

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Malang terkait dengan Peraturan Bersama KemenPANRB, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan yang memberlakukan penundaan sementara penetapan tambahan formasi untuk penerimaan Calon PNS mulai September 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, Kota Malang mengalami kekurangan pegawai terutama untuk tenaga kesehatan dan guru.

Berdasarkan hasil perhitungan jumlah kebutuhan pegawai yang tepat untuk daerah sesuai dengan Peraturan MenPANRB No. 26 Tahun 2011, Kota Malang yang mengalami kendala di atas memberikan aspirasi bahwa selama masa penundaan sementara diberlakukan, Pemerintah Kota Malang bisa diberikan alokasi tambahan formasi CPNS khususnya untuk tenaga kesehatan dan guru.

4. MASALAH CPNS DAN TENAGA HONORER

Berdasarkan Surat Edaran MenPANRB tanggal 28 Juni 2010 No. 05 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang Bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pemerintah Kota Malang telah melakukan pendataan terhadap tenaga honorer atas :

a. Kategori I, yang dibiayai APBN/APBD yang memenuhi syarat dan dapat diproses entry data melalui aplikasi pendataan tenaga honorer yang telah disiapkan oleh BKN ada sebanyak 78 orang.

Verifikasi dan validasi telah dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 16 Oktober 2010 oleh Tim Verifikasi dan Validasi Pusat yang terdiri atas BKN, BPKP dan Kanreg II BKN.

b. Kategori II, yang dibiayai bukan dari APBN/APBD yang masih aktif dan memenuhi syarat ada sebanyak 1.294 orang.

Hasil verifikasi dan validasi telah disampaikan pada KemenPANRB ditembuskan pada BKN Pusat dan Gubernur Jawa Timur dilakukan pada 31 Desember 2010.

4

c. Non Kategori, yang dibiayai bukan dari APBN/APBD yang masih aktif

mengisi formulir pendataan tenaga honorer Tahun 2011 ada sebanyak 1.336 orang; di mana pendataannya telah dilakukan pada Februari 2011.

Mengingat PP No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS yang telah diubah menjadi PP No. 43 Tahun 2007 telah berakhir pada tahun anggaran Tahun 2009, sementara masih terdapat tenaga honorer yang menyatakan diri telah memenuhi syarat tetap menuntut untuk diangkat menjadi CPNS, karena mereka merasa belum didata oleh instansi terkait sehingga belum masuk dalam data base tenaga honorer tercatat di BKN.

Untuk itu, Pemerintah Kota Malang meminta agar diadakan pendataan ulang dengan mengirimkan Tim Pusat untuk melakukan verifikasi dan validasi tenaga honorer di Pemerintahan Kota Malang.

5. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Kota Malang adalah termasuk salah satu wilayah Kabupaten/Kota yang akan menerapkan e-KTP pada tahun 2011. Hal tersebut terkait dengan kesiapan Kota Malang yang telah memiliki Nomenklatur Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang sebagaimana termaktub dalam Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Dinas. Selain itu Kota Malang juga memiliki Perda No. 15 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan serta kesanggupan Pemerintah bersama DPRD dalam menerapkan e-KTP Tahun 2011.

Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan bahwa pelaksanaan e-KTP akan dilaksanakan pada 1 Agustus 2011 sampai Minggu pertama Desember 2011, Kota Malang menyatakan diri tidak dapat melaksanakannya tepat waktu. Persoalan itu terjadi karena distribusi peralatan Kota Malang terlambat, di mana alat baru datang pada pertengahan September 2011.

Dari lima kecamatan yang terdapat di Kota Malang dengan jumlah penduduk yang wajib KTP sebanyak 677.757 orang, masing-masing kecamatan diberikan 2 bantuan alat perekaman. Oleh karenanya, akan terdapat 10 unit alat perekaman dengan 36 unit alat perekaman yang akan dipinjamkan- namun yang baru sampai baru 10 unit. Belum lagi sebagian peralatan yang dioperasionalkan mengalami kerusakan sehingga tidak dapat berfungsi secara optimal.

Di sisi lain, hasil perekaman e-KTP sejak 21 September 2011 belum ada satupun e-KTP yang tercetak, sementara Pemerintah Pusat sebelumnya telah menjadwalkan bahwa penyelesaian cetak KTP elektronik di Jakarta adalah 8 hari untuk kemudian disampaikan distribusinya ke daerah.

5

Berikut up dating data pelaksanaan program e-KTP di Kota Malang,

No. Kecamatan Jml PendudukWajib KTP

Jml Perekaman s/d 10 Des

2011

%

1 Blimbing 149.711

18.311

12,2

2 Klojen 92.666

17.463

18,8

3 Kedungkandang 150.828

16.680

11,1

4 Sukun 153.326

18.412

12,0

5 Lowokwaru 131.226

18.332

13,9

Jumlah 677.757

89.198

13,2

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang terkait pelaksanaan e-KTP, antara lain:

Surat Pernyataan kesanggupan Pemerintah Kota Malang bahwa Pemerintah Kota Malang telah mengalokasikan anggaran pendukung untuk operasional serta SDM Operator, dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 927.000.000,- (Tahun 2011) serta Rp. 601.000.000,- (Tahun 2012).

Pemerintah Kota Malang juga telah mengirimkan Surat kepada Mendagri N0. 045/1384/35.73.316 tanggal 21 September 2011 yang berisikan permohonan mendapat alat pendukung e-KTP terpenuhi untuk didistribusi ke daerah.

SDM yang sudah disiapkan dan melaksanakan bimbingan teknis ada sebanyak 115 orang.

Terkait situasi yang telah terjadi di atas, Pemerintah Kota Malang meminta perpanjangan waktu penyelesaian perekaman e-KTP menjadi Tahun 2012. Demikian juga dengan pembebanan biaya blanko KTP elektronik sampai dengan selesai agar tetap dialokasikan melalui APBN mengingat biaya cetak yang cukup tinggi, yakni mencapai hampir Rp. 24 Milyar untuk 677.000 wajib KTP Kota Malang.

6. PENINJAUAN LAPANGAN PELAKSANAAN E-KTP

Bertempat di Kecamatan Klojen yang memiliki 11 kelurahan terletak di Jalan Surabaya No. 3 Kota Malang, didapati terdapat 2 unit alat perekaman e-KTP untuk 92.666 orang yang wajib KTP. Sampai sekitar pukul 16.00 WIB sudah terdapat 292 orang yang terekam pada hari itu.

Tenaga operator didapatkan dengan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Nasional yang melibatkan beberapa pelajar dan mahasiswa sebanyak 35 personil. Rata-rata penyelesaian 1 KTP sekitar 3-5 menit.

Pendaftaran ditutup pada pukul 16.00 WIB. Undangan yang disampaikan kepada masyarakat disampaikan melalui kelurahan.

6

B. PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMONGAN, PROVINSI JAWA

TIMUR

1. PERATURAN DAERAH

Sampai dengan saat ini, Perda yang dikeluarkan oleh Kabupaten Lamongan tidak ada yang dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

2. PELAYANAN PUBLIK

Pemerintah Kabupaten Lamongan, dalam pernyataan tertulis menyatakan bahwa untuk bidang Kesehatan, RSUD Soegiri Lamongan telah melayani semua pasien dari berbagai kalangan, termasuk bagi yang tidak mampu- yang mendapatkan bantuan Jamkesmas dan Jampersal (dari Pemerintah Pusat) serta Jamkesda (dari Pemerintah Daerah). Sementara itu Pemerintah Lamongan juga telah menyediakan beasiswa bagi mahasiswa dan siswa SLTA yang berasal dari keluarga miskin.

Kebijakan yang diambil oleh setiap unit layanan di Kabupaten Lamongan, antara lain: memiliki prosedur pelaksanaan (protap) untuk setiap kegiatan pelayanan, Informasi persyaratan dan biaya secara transparan melalui papan pengumuman dan baliho, ketersediaan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pelayanan publik, ketersediaan petugas atau tenaga pelayanan berdasarkan kualifikasi pekerjaan serta tersedianya pusat informasi serta pusat pengaduan masyarakat.

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Lamongan mengakui masih terdapat beberapa informasi yang masih kurang dipahami oleh masyarakat secara umum. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Lamongan senantiasa memberikan informasi melalui leaflet, papan pengumuman serta talkshow melalui radio dan TV seminggu sekali.

3. REFORMASI BIROKRASI DAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

1. Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan terkait reformasi birokrasi publik, antara lain:

a. Penataan struktur kelembagaan SKPD sesuai dengan PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah agar tepat fungsi dan tepat ukuran.

b. Penataan tata laksana manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah dalam meningkatkan Sistem Manajemen Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan dengan peningkatan penggunaan tekhnologi informasi.

c. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur dengan memulai rekrutmen CPNS yang sesuai kebutuhan yang prosesnya bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri, penataan mutasi dan promosi jabatan, serta upaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM.

7

d. Penguatan Pengawasan baik secara eksternal oleh BPK dan BPKP,

juga pengawasan fungsional dalam bentuk PKT, Pemeriksaan kegiatan, audit keuangan dan pemeriksaan insidental kasus.

e. Penguatan Akuntabilitas Kinerja dengan melaksanakan bimtek pada setiap SKPD.

f. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pelayanan, peningkatan kapasitas SDM serta pengembangan pelayanan ISO RSUD Soegiri.

Hambatan yang dihadapi untuk melakukan upaya reformasi birokrasi antara lain: rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dan memenuhi kewajiban proses pemerintahan, namun kesadarannya tinggi dalam menuntut hak, kinerja SDM aparatur yang masih rendah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat serta proses panjang pelayanan administratif kepegawaian.

Untuk itu, dilakukan peningkatan intensif pelaksanaan sosialisasi mengenai kewajiban dan hak masyarakat melalui berbagai media. Selain itu Pemerintah Kabupaten Lamongan juga melakukan peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM aparatur, serta mengantisipasi proses persiapan lebih awal.

2. Pembinaan Karir dan Kualitas PNS

Berpedoman pada UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Pasal 12 yang menerapkan sistem prestasi kerja dan sistem karier dengan menitikberatkan pada sistem prestasi kerja sebagaimana Keputusan BKN No. 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 jo. Ketentuan Pelaksanaan PP No. 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, Pemerintahan Kabupaten Lamongan memiliki kebijakan antara lain:

a. Melaksanakan psikotest dan check up kesehatan bagi PNS yang potensial untuk dipromosikan dalam jabatan tertentu.

b. Mengikuti Diklat Kepemimpinan bagi pejabat struktural sesuai persyaratan.

c. Memberikan Diklat Teknis dan Fungsional sesuai kompetensi SKPD.

d. Pemberian kemudahan dan kesempatan seluas-luasnya untuk ijin belajar PNS.

3. Ketentuan mengenai Pegawai Daerah mengacu pada UU No. 8 Tahun 1974 jo UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta PP No. 9 Tahun 2003 telah dipedomani oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan berjalan baik dan lancar. Kendalanya adalah terjadinya kelambanan proses pelayanan kepegawaian tertentu yakni proses pelayanan administrasi kenaikan pangkat dan pensiun PNS untuk Golongan Ruang IV/c ke atas yang kewenangannya berada di Pemerintah Pusat.

8

Realisasinya mengalami keterlambatan meskipun proses sudah diantisipasi lebih awal.

4. Masalah CPNS dan Tenaga Honorer

a. Jumlah tenaga honorer yang telah diverifikasi memenuhi syarat untuk masuk dalam data base tenaga honorer MenPANRB dan atau memperoleh Nomor Registrasi Tenaga Honorer (NRTH) sesuai PP No. 48 Tahun 2005 yang diusulkan sebanyak 3.576 orang Tenaga Honorer.

b. Jumlah tenaga honorer yang mendapat persetujuan dan masuk data base MenPANRB dan memperoleh NRTH ada sebanyak 2.596 orang.

c. Yang selanjutnya secara bertahap, tenaga honorer yang diangkat menjadi CPNS sampai Tahun Anggaran 2009 ada sejumlah 2.529 orang.

d. Yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi CPNS karena mengundurkan diri, data ganda, dan atau meninggal dunia. Dan usulan tenaga honorer yang tidak masuk data base MenPANRB sebanyak 846 orang belum mempunyai kebijakan final penyelesaiannya.

Hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan PP No. 48 Tahun 2005 jo. PP No. 43 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS:

a. Perbedaan persepsi antara Kabupaten Lamongan, BKN dan MenPANRB terhadap kriteria Tenaga Honorer yang memenuhi persyaratan sesuai PP yang dimaksud. Hal tersebut mengakibatkan terdapat 846 orang yang menurut Pemerintah Kabupaten Lamongan memenuhi persyaratan administratif namun tidak masuk data base dan atau belum memperoleh NRTH dari MenPANRB.

b. Batasan pengertian tenaga honorer sesuai dengan PP No. 48 Tahun 2005 yang terlalu melebar, dapat memicu para pejabat Pemerintah pimpinan SKPD (bukan Bupati/PPK) untuk mengangkat kembali tenaga honorer.

c. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Lamongan belum memiliki inventarisasi jumlah tenaga honorer yang sebenarnya cukup besar.

Terhadap tenaga honorer yang belum tertampung dalam penerimaan CPNS, Pemerintah Kabupaten Lamongan mengupayakan berulang kali ke MenPANRB dan BKN untuk dapat memasukkan mereka ke dalam data base dan atau memperoleh NRTH. Dalam hal meningkatkan kesejahteraan para tenaga honorer, Pemerintah Kabupaten Lamongan juga memberikan insentif/honorarium dari APBD Kabupaten Lamongan.

Terkait dengan moratorium CPNS sebagaimana telah diatur dalam Peraturan 3 Menteri serta Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai-

9

PermenPANRB No. 26 Tahun 2011 di Kabupaten Lamongan berdampak pada,

- Akan terjadi kekurangan pegawai di Pemerintah Kabupaten Lamongan terkait jumlah PNS yang akan memasuki masa purna tugas.

- Terkait Jumlah Kebutuhan Pegawai, akan kekurangan terutama tenaga guru dan tenaga kesehatan.

- Oleh karena belanja pegawai Kabupaten Lamongan lebih dari 50% APBD, maka daerah tidak dapat melakukan seleksi penerimaan CPNS sebagaimana diatur dalam kebijakan moratorium tersebut.

4. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Program SIAK sudah dilaksanakan sejak 1 Juni 2011 dengan melakukan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada 27 Kecamatan dengan menggunakan jaringan internet yang sudah terkonsolidasi dan tersambung secara online pada server pusat dengan menggunakan jaringan VPN. Sementara itu server Provinsi masih dalam proses penanganan jaringan Telkom dengan menggunakan speedy.

Terhadap proses pemuktahiran data penduduk dan penerbitan NIK, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah melaksanakan antara lain:

a. Melakukan konversi data kependudukan berbasis SIMDUK ke data kependudukan berbasis SIAK.

b. Identifikasi dan membersihkan data penduduk yang ganda.

c. Klarifikasi ke lapangan mengenai domisili riil penduduk.

d. Penerbitan NIK dan pendistribusian surat pemberitahuan NIK.

Masalah yang dihadapi:

a. Sarana dan prasarana komputer terbatas dan kapasitas masih minim.

b. Keberadaan data ganda penduduk.

Langkah-langkah persiapan menuju pelaksanaan KTP secara elektronik yang akan dilaksanakan Tahun 2012 antara lain:

a. Sosialiasi di tingkat Kabupaten dengan launching program SIAK, e-KTP, tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

b. Rakor penetapan SIAK dalam pelayanan pendaftaran penduduk dengan instansi terkait.

c. Pembenahan jaringan dan pendampingan kecamatan.

d. Peremajaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

e. Konsolidasi data base kependudukan dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.

10

f. Pembentukan Tim Pokja Kabupaten dan Kecamatan.

g. Pengajuan Anggaran APBD Tahun 2012 untuk operasional pelaksanaan e-KTP Tahun 2012.

5. PNPM MANDIRI PEDESAAN

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai cikal bakal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sudah dimulai sejak 1998.Pada tahun 2008, ketika PNPM-PPK bermetamorfosis menjadi PNPM Mandiri Pedesaan sudah menjangkau 8 kecamatan.

Tahun Anggaran 2009

menjangkau 21 kecamatan inti dan 4 kecamatan penguatan.

Tahun Anggaran 2010 dan 2011- menjangkau 25 kecamatan.

Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat sejak Tahun 1998 sampai dengan Tahun 2011 sebesar Rp. 173.350.000.000,- yang bersumber dari APBN (Rp. 138.680.000.000,-) dan APBD (Rp. 34.670.000.000,-)

Peran serta masyarakat dalam Program PNPM ini merupakan hal penting dalam mewujudkan pembangunan yang diinginkan. Mulai dari: Tahap perencanaan melalui Musyawarah Antar Desa Sosialisasi, Musyawarah Desa, Penggalian Gagasan, Musyawarah Desa Khusus Perempuan, Musyawarah Desa Perencanaan, Musyawarah Desa Prioritas Usulan, Musyawarah Desa Pendanaan dan Musyawarah Desa Informasi Hasil, Tahap pelaksanaan melalui Pelaksanaan Kegiatan, Musyawarah Desa Pertanggungjawaban I dan II dan Musyawarah Desa Serah Terima dan Pelestarian, Evaluasi, melibatkan seluruh masyarakat dalam menilai kinerja PNPM di wilayah tersebut.

Partisipasi PNPM Pedesaan terdiri atas 205.426 laki-laki dan 201.886 perempuan; di mana di antaranya 178.562 orang adalah penduduk miskin.

Hasil Kegiatan PNPM Pedesaan di Kabupaten Lamongan sejak Tahun 1998 antara lain:

1. Kegiatan Prasarana dan Sarana Dasar Ekonomi

Telah terbangun jalan sebanyak 703 unit, sepanjang 318.116 meter.

Jembatan sebanyak 20 unit.

Pasar Desa sebanyak 10 unit.

Saluran Irigasi sebanyak 62 unit, sepanjang 34.849 meter.

Air bersih sebanyak 22 unit.

Bangunan pelengkap sebanyak 84 unit.

2. Kegiatan Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Gedung Sekolah sebanyak 111 unit.

Gedung Kesehatan sebanyak 68 unit.

11

Perlengkapan Kesehatan sebanyak 1 unit.

Pemberian Makanan Tambahan sebanyak 388 unit.

3. Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kaspasitas Kelompok Usaha Ekonomi Produktif selama 13 kali.

4. Kegiatan Bidang Ekonomi Produktif dan Simpan Pinjam bagi Kelompok Perempuan.

Penerima manfaat dana sebagian besar merupakan pedagang kecil dan usaha mikro; seperti pembuat kue, industri batik, pengrajin kulit, penjual makanan dll.

Sementara itu jumlah kelompok perempuan yang terbentuk pada PNPM Pedesaan sebanyak 1.705 kelompok yang tersebar di 25 kecamatan dan 462 desa.

6. KEARSIPAN

Penataan organisasi kearsipan diatur dengan Peraturan Bupati No. 46 Tahun 2008 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Badan Perpustakaan dan Arsip daerah Lamongan dipimpin oleh seorang kepala bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Ia dibantu oleh petugas pengelola arsip sesuai dengan Perbup No. 14 Tahun 2008 tentang penyelamatan arsip Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Hal yang penting dan mendesak dalam rangka kinerja kearsipan:

- Pejabat yang menangani arsip dengan latar belakang pendidikan kearsipan sangat minim.

- Perlu adanya tenaga fungsional arsiparis.

- Bimtek pengelolaan arsip masing-masing SKPD.

- Perlu dibentuk organisasi kearsipan sampai ke desa-desa.

Hubungan kerja sama yang telah dilakukan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan selama ini bersifat supervisi dalam rangka penataan dan penilaian arsip yang bernilai historis dapat dilaksanakan dengan baik. Bentuk kerjasama yang sudah dilakukan antara lain: - Kerjasama Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten

Lamongan dan KPU Kabupaten Lamongan.

- Kerjasama dengan instansi lain dalam hal penilaian arsip.

- Bekerjasama dengan Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Jawa Timur serta ANRI untuk pengembangan kualitas SDM.

Sementara itu, untuk arsip yang bernilai sejarah, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan telah dan sedang melaksanakan akuisisi, pendataan dan penilaian untuk arsip historis, merencanakan akusisi tersebut ke lembaga swasta maupun perorangan. Namun, memang Pemerintah Kabupaten Lamongan masih menghadapi kendala belum adanya kesadaran masyarakat mengenai kearsipan serta masih

12

terbatasanya penganggaran untuk memberikan kompensasi terhadap pemilik arsip sejarah.

Oleh karenanya dalam rangka meningkatkan Gerakan Sadar Arsip, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah melakukan pembinaan kearsipan kepada petugas kearsipan di seluruh SKPD, aparat pemerintah desa- khususnya Sekretaris Desa melalui Program AMD (Arsip Masuk Desa), serta memfasilitasi pengiriman peserta Bimtek kearsipan secara periodik ke Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

7. Fasilitasi Penyelesaian Penataan Pasar Babat Lamongan

Dalam kunjungan ini, Komisi II DPR RI juga melakukan fungsi representasinya sebagai wakil rakyat terkait penyelesaian penataan Pasar Babat Lamongan, di mana sebagian pedagang menyampaikan aspirasinya melalui RDPU tanggal 27 Oktober 2011. Fungsi representasi tersebut diwujudkan dalam hal melihat kondisi lapangan dan kemudian memfasilitasi pertemuan Pedagang Pasar Lamongan dengan Bupati Lamongan di Kantor Bupati.

Beberapa tuntutan pedangang Pasar Babat Lamongan:

a. Menolak APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia) Komisariat Babat karena dianggap bukan aspirasi pedagang.

b. Pasar Babat tetap menjadi pasar tradisional berkonsep modern, di mana maketnya harus diundi nama terlebih dahulu.

c. Pembangunan selesai paling lama 10 bulan sesuai dengan janji Bupati Lamongan terhitung mulai 4 Oktober 2011.

d. Harga disesuaikan dengan kemampuan pedagang Pasar Babat.

Melalui fasilitasi yang dilakukan dengan Bupati Lamongan disepakati bahwa sampai jangka waktu Januari 2012, maket sudah selesai dikerjakan dan akan disampaikan ke pedagang untuk diundi. Setelah itu mekanisme pembayaran akan dibicarakan lebih lanjut melalui musyawarah bersama antara pedagang dengan utusan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

8. PNPM Kabupaten Lamongan

Setelah melakukan kunjungan ke Kantor Bupati Lamongan, rombongan Komisi II DPR RI melakukan kunjungan lapangan ke salah satu lokasi PNPM Kabupaten Lamongan berbentuk jalan raya penghubung antara beberapa desa. Menurut pengamatan di lapangan, masyarakat amat terbantu dengan Program PNPM ini karena dampaknya amat terlihat dalam pembangunan desa di sana.

Lokasi PNPM Pedesaan berbentuk jalan rabat beton, berukuran 385m x 3m x 0,15m sejumlah Rp. 110.536.000,- dengan swadaya masyarakat sejumlah Rp. 4.652.000 yang dikerjakan secara swakelola oleh masyarakat.

13

C. KANWIL BPN dan para KAKAN se PROVINSI JAWA TIMUR

1. KELEMBAGAAN

a. Jumlah PNS dan Tenaga Honorer

Jumlah PNS di BPN Provinsi Jawa Timur selama lima tahun terakhir mengalami penurunan akibat pensiun, meninggal dunia dan atau alih tugas sekitar 72 orang/tahun.

Jumlah pegawai tahun 2007 sebanyak 2319 orang, Tahun 2008 sebanyak 2.280 orang, Tahun 2009 sebanyak 2.152 orang, Tahun 2010 sebanyak 2.098 orang dan Tahun 2011 sebanyak 2.030.

Jumlah pegawai pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur ada sebanyak 119 orang, sementara di Kantah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur ada sebanyak 1.911 orang.

Jumlah Tenaga Honorer pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur ada sebanyak 2 orang, sementara yang di Kantah Kabupaten/Kota jawa Timur ada sebanyak 202 orang.

Untuk komposisi tenaga administrasi dan teknisnya Tahun 2011 adalah sebagai tenaga administrasi ada sebanyak 538 orang, dan tenaga teknis (bidang survey dan pemetaan, hak tanah dan pendaftaran tanah, pengkajian sengketa dll) ada sebanyak 1.492 orang.

Jumlah pegawai tersebut kurang memadai jika dibandingkan dengan tugas-tugas/kegiatan di lingkungan Kanwil BPN Jawa Timur.

b. Jumlah Anggaran yang dialokasikan Tahun Anggaran 2011

Jumlah anggaran untuk Kanwil dan Kantah BPN di Jawa Timur yang dialokasikan Tahun 2011 ada sebanyak Rp. 312.786.806.000,-, di mana:

- Kanwil Provinsi Jawa Timur ada sebesar Rp. 56.968.138,- tdd Rp. 54.287.255.000,- rupiah murni dan Rp. 2.680.913.000,- PNBP. Sehingga alokasi anggaran dari rupiah murni sebesar 95% dan PNBP sebesar 5%.

- Kantah Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur dialokasikan sejumlah Rp. Rp. 255.818.668.000,- tdd. Rp. 111.675.902.000,- rupiah murni dan Rp. 144.142.766.000,- PNBP. Sehingga alokasi anggaran berbentuk rupiah murni sebesar 44% dan PNBP sebesar 56%.

Alokasi anggaran untuk kegiatan rutin kurang lebih sebesar 38,86% sedangkan sisanya sebesar 61,14% diperuntukkan untuk kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat. Perlu penambahan anggaran untuk Legalisasi Asset (PRONA, UKM, Nelayan, Menpera, Redistribusi) untuk keperluan pembelian materai, Patok Batas dan Honor Perangkat Desa.

14

c. Target Perolehan PNBP selama tiga (3) tahun terakhir

Perbandingan alokasi anggaran selama tiga tahun terakhir memperlihatkan penurunan alokasi anggaran yang tersedia. Untuk PNBP Tahun 2008 ke Tahun 2009 mengalami penurunan -1,37%; selanjutnya mengalami kenaikan 0,89% dan kemudian di Tahun 2010 mengalami kenaikan 1,42%.

Kegiatan-kegiatan yang memberikan kontribusi pada PNBP meliputi: kegiatan pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah, pelayanan pemeriksaan tanah, pendaftaran tanah pertama kali, pemeliharaan data pendaftaran tanah, informasi pertanahan, pertimbangan teknis pertanahan, pelayanan lisensi dan konsolidasi swadaya.

Realisasi penerimaan PNBP kurun waktu 3 tahun terakhir untuk Kanwil BPN Jaw Timur ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

TA Target Penerimaan

Realisasi %Perubahan

2009 114.413.589.108

138.829.317.678

121, 34

2010 99.153.983.000

160.072.594.878

161,44

2011 154.150.668.000

150.241.832.193

97,46

2. KASUS PERTANAHAN

a. Jumlah Kasus Pertanahan

Berdasarkan tipologinya, jumlah kasus pertanahan sengketa dan konflik di Jawa Timur sampai November 2011 berjumlah 860 kasus yakni:

No. Tipologi Kasus Tanah Jumlah Kasus

1 Kasus penguasaan dan pemilikan tanah 571

2 Kasus penetapan hak dan pendaftaran tanah 102

3 Kasus tanah onyek landreform 45

4 Kasus pembebasan/pengadaan tanah 46

5 Kasus pelaksanaan putusan pengadilan 44

6 Kasus batas/letak bidang tanah 52

Sementara kasus tanah yang berperkara ada sejumlah 449 kasus yang terdiri atas: di Tingkat Pengadilan Negeri sejumlah 72 kasus, tingkat Banding sejumlah 110 kasus, Tingkat Kasasi sejumlah 105 kasus, Peninjauan Kembali sejumlah 7 kasus serta Putusan Inkracht/berkekuatan hukum tetap sejumlah 55 kasus.

15

b. Faktor-faktor Penyebab

Sumber timbulnya kasus pertanahan yang terbanyak adalah kasus penguasaan dan kepemilikan tanah yang terdiri dari kasus penguasaan :

Di atas tanah-tanah negara eks hak Barat.

Di atas tanah-tanah Negara Kawasan Hutan.

Di atas tanah-tanah perkebunan (HGU/eks HGU).

Di atas tanah-tanah asset pemerintah/BUMN eks nasionalisasi.

Di atas tanah-tanah perumahan/pengembang.

Tanah-tanah milik adat eks okupasi bala tentara Jepang.

Masyarakat atas tanah hak milik asal konversi.

Atas tanah obyek P3MB/Prk.5.

c. Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pertanahan:

Antara Perorangan dengan Perorangan, Badan Hukum atau Instansi Pemerintah.

Antara Badan Hukum dengan Badan Hukum atau masyarakat.

Antara Instansi Pemerintah dengan Instansi Pemerintah (BUMN/BUMD) atau dengan masyarakat.

Antar masyarakat.

d. Proses Tindak lanjut Yang Diambil dalam menangani sengketa, konflik dan perkara di Jawa Timur adalah: Rutin, Opstasta (Operasi Tuntas Sengketa), Opsdiksta (Operasi Sidik Sengketa).

e. Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011 banyak membantu mengatasi penanganan kasus pertanahan di Jawa Timur.

3. LEGALISASI ASSET TANAH, PENGATURAN DAN PENATAAN PERTANAHAN SERTA PENGENDALIAN PERTANAHAN

a. Pencapaian Kegiatan Prona 3 Tahun Terakhir di Provinsi Jawa Timur

Target Realisasi No. Tahun Anggaran Fisik

(Bidang) Anggaran (ribuan)

Fisik (Bidang)

Anggaran

1 2009 63.305

18.919.000

63.605

100%

14.805.720

78,26%

2 2010 63.650

19.095.000

63.639

99,98%

16.940.012

88,71%

3 2011 90.350

27.105.000

75.368

83,42%

18.553.813

68,45%

16

b. UKM, Nelayan, MBR

Legalisasi Aset Tanah Lintas Sektor dimaksudkan untuk meningkatkan status hukum atas tanah milik Usaha Mikro dan Kecil (UMK), Nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Besaran realisasi sertifikasi hak atas tanah UKM di Jawa Timur tersebut adalah pada Tahun 2009, realisasi atas target sebesar 91,43%, Tahun 2010 dan Tahun 2011 sebesar 100%.

Besaran realisasi sertifikasi hak atas tanah nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil di Jawa Timur tersebut adalah pada Tahun 2009, realisasi atas target sebesar 99,67%, Tahun 2010 dan Tahun 2011 sebesar 100%.

Besaran realisasi sertifikasi hak atas tanah Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Jawa Timur baru dimulai tahun 2011, di mana besaran realisasi atas target sebesar 100%.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sertifikasi lintas sektor adalah,

penyampaian calon peserta dari pusat ke daerah terlambat diterima kantor pertanahan sehingga penyelesaian sertifikat agak terlambat, berkas tidak lengkap, berat membayar BPHTB dan kewajiban lain, aparat desa kurang siap, birokrasi keputusan Bupati yang lambat serta lokasinya yang jauh dan menyebar.

Oleh karenanya BPN Kanwil Jawa Timur menyarakankan agar:

a. Target sertifikasi tanah nelayan dapat ditambah mengingat 50% wilayah Kabupaten/Kota berbatasan dengan laut/pantai.

b. Meningkatkan koordinasi secara intensif antara Kantah dengan instansi terkait sehingga lokasi yang diusulkan memenuhi syarat dan bukan merupakan kawasan hutan.

c. BPHTB dapat dikurangi biayanya mengingat peserta program merupakan warga yang tidak mampu.

4. LARASITA DI PROVINSI JAWA TIMUR

Sesuai dengan Peraturan Kepala BPN No. 18 Tahun 2009, BPN Kanwil Provinsi Jawa Timur sudah memulai program Larasita sejak 2009 dengan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan pada 14 Kantah yang masing-masing Kantah mendapatkan,

1. Kendaraan roda 4, minibus Larasita sebanyak 1 buah.

2. Kendaraan roda 2, sepeda motor sebanyak 2 buah.

3. Teknologi Informasi berbasis satelit sebanyak 1 unit tdd komputer, modem, generator dan antena satelit, serta sarana lainnya.

17

Selanjutnya pada Tahun 2010 diberikan sarana dan prasarana Larasita kepada 25 Kantah sehingga telah semuanya Kantah di Jawa Timur (39 buah) mendapatkan sarana dan prasarana Larasita.

Oleh karenanya sampai Tahun 2011, jumlah kendaraan yang sudah dimiliki semua Kantah adalah 39 unit kendaraan roda 4- minibus dan 78 unit kendaraan roda 2- sepeda motor.

Kepala Kanwil BPN Jawa Timur telah menerbitkan Keputusan tentang Pengaturan Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pelayanan Pertanahan untuk jenis pelayanan Larasita kepada salah satu Kepala Seksi/ Eselon IV Kantah dalam hal percepatan pelayanan pertanahan. Termasuk salah satu tugas pelaksanaan Larasita, sudah sebanyak 12.558 bidang yang dipercepat legalisasi assetnya.

BPN Jawa Timur tidak mengalami kendala yang berarti dalam operasionalisasi Larasita dan mendapat respons yang baik dari masyarakat. Untuk biaya operasional melalui DIPA masing-masing Kantah sudah dialokasikan terutama untuk biaya operasional sopir mobil Larasita.

Demi optimalisasi pelaksanaan Larasita, upaya yang perlu dilakukan adalah peningkatan kapasitas IT Larasita, memperluas wilayah pelayanan operasional, dukungan Pemda dalam penyediaan sarana dan prasarana serta penyediaan biaya perawatan sarana dan prasarana Larasita.

5. TANAH TERLANTAR

Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2010 jo. Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2010, Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur,

Pada Tahun 2010, melaksanakan penertiban tanah terindikasi terlantar di 2 Kabupaten- yakni Tuban (terdiri dari 5 PT Pemegang Hak, terdiri dari 9 bidang HGU) dan Mojokerto (terdiri dari 1 PT Pemegang Hak, terdiri dari 44 bidang HGB).

Pada Tahun 2011, melaksanakan penertiban tanah terindikasi terlantar di 15 Kabupaten, sejumlah 54 hak/ijin lokasi.

6. FUNGSI DAN PERUNTUKAN LAHAN

Realitas yang terjadi di Jawa Timur adalah berkurangnya lahan-lahan pertanian produktif menjadi penggunaan tanah non pertanian yang diubah berdasarkan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota. Hal tersebut banyak terjadi di wilayah perkotaan, seperti Sidoarjo, Gresik, Mojokerto dan Malang; sedangkan skala kecil terjadi di Probolinggo, Blitar, Kediri dan Madiun.

Pada Tahun 2010, BPN sudah mengirimkan penyusunan neraca sawah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk bahan penyusunan kebijakan penetapan lahan pangan berkelanjutan berdasarkan UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan PP No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

18

7. TINDAK LANJUT PENYELESAIAN KASUS SENGKETA TANAH

1. Pengaduan Bupati Trenggalek mengenai tanah masyarakat yang sudah memiliki sertifikat sah BPN dengan Pihak Perhutani.

Penerbitan Sertipikat Hak Milik warga masyarakat atas tanah Kawasan Hutan Negara di 13 Kecamatan di Kabupaten Trenggalek, seluas 2.121,57 Ha.

Tuntutan: Perum Perhutani menuntut pembatalan sertipikat hak atas tanah.

Penyelesaian: Dilakukan Rapat Koordinasi, Rapat Klarifikasi, Rapat Kerja Khusus Mediasi di DPRD,Polres, Pemkab dan peninjauan lapang; serta ditempuh jalur hukum/gugatan perdata di Pengadilan Negeri Trenggalek.

2. Pengaduan Yayasan Tanah Leluhur yang meminta tindak lanjut kasus tanah Pegaraman antara PT Garam dengan Yayasan Petani Garam.

Obyek Sengketa: 1. Status : Hak Pakai No : 01, 02, 03, 04 dan 05 2. Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan 3. Luas Tanah : 8.761.300 M2 (876,130 Ha)

Penyelesaian: Melalui mediasi antara PT. GARAM dengan masyarakat oleh Bupati Sumenep, dibangun pola kemitraan.

3. Pengaduan Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel tentang tanah wakaf masjid yang sudah diterbitkan sertifikatnya.

Permasalahan: Penerbitan Sertipikat Hak Milik dan Hak Guna Bangunan dalam kawasan Masjid Agung Ampel Surabaya seluas 1.689 M²,

Penyelesaian: Ditempuh jalur hukum/gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara; dan upaya mediasi antar pihak.

4. Pengaduan kasus tanah RW Jogoloyo Kel. Gunungsari Surabaya sebagai objek landreform berdasarkan SK Inspensi Agraria TK. I Jawa Timur.

Obyek Sengketa: Tanah Negara bekas Eigendom, Verponding Nomor 1305 seluas 327.244 m2

Pihak yang bersengketa: TNI AL : 271.010 m2 dengan Warga Jogoloyo : 56.234 m2 di mana penguasaan dan pemilikan Tanah Negara asal hak barat antara masyarakat dengan Instansi Pemerintah

Penyelesaian: Akan dilakukan penelitian fisik dan yuridis.

5. Perpanjangan HGU dari Agoeng Boediantara atas asset bekas milik asing Cina di Kediri.

Bidang tanah tersebut diatas, adalah termasuk/merupakan asset bekas milik Asing/Cina dan pada medio bulan Agustus 2009 pernah di lakukan IP ( Inventarisasi dan Penelitian ) Tim Asistensi Daerah Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Tugas Kepala Kanwil X DJKN Surabaya selaku Ketua Tim No. ST-185/WKN.10/2009 Tanggal 21 Agusutus 2009.

Hasil IP atas Bidang tanah di maksud telah di usulkan oleh tim Asistensi Daerah Provinsi Jawa Timur kepada Mentri keuangan sesuai ketentuan pasal 8 Peraturan Mentri keuangan No. 188 Tahun 2008 tentang Penyelesaian asset bekas milik asing/Cina dan hingga saat ini belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang.

19

6. Pengaduan warga Swarubuluroto Blitar mengenai lahan hunian yang

sudah dikelola sebagai lahan pertanian dengan HGU PT. Kemakmuran Swarubuluroto.

Tanah yang dimohon HGU, atas nama PT. Kemakmuran Swarubuluroto, di Kabupaten Blitar, seluas 613,0144 Ha.

Forwaswa menuntut tanah seluas 108,6499 Ha diberikan kepada warga masyarakat dan disertipikatkan.

Penyelesaian: Hak Guna Usaha yang diberikan kepada PT. Kemakmuran Swarubuluroto hanya sebagian seluas 504,3465 Ha dan seluas 108,6499 Ha yang dituntut sudah dikeluarkan dan akan diusulkan menjadi Tanah Obyek Landreform (TOL).

7. Pengaduan LSM Pijar Keadilan tentang pelepasan HGU PTPN XII Gunung Gambir di Desa Gelang, Jember.

Tanah Hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan XIII (Perkebunan Gunung Gambir) di Kabupaten Jember seluas 397, 8.000 Ha.

Warga menuntut agar tanah yang dipergunakan untuk pemukiman dapat dimohon/diterbitkan sertipikat hak atas tanah.

8. Permohonan Hak atas tanah RPH Mandiku KRPH Ambulu kepada Menteri Kehutanan atas sengketa tanah di Desa Pondokrejo dan Desa Sidodadi di kecamatan Tempurejo, Jember.

Penguasaan warga masyarakat atas tanah Kawasan Hutan Mandiku di Kabupaten Jember seluas 800 Ha.

Penyelesaian: Konsultasi DPRD dengan Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan RI, hasilnya tanah dapat diberikan kepada warga masyarakat dengan proses tukar guling/tukar menukar dengan perbandingan 1:1

9. Pengaduan IPPAT Kota Surabaya atas terbitnya SK Kepala BPN Kota Surabaya yang meminta notaris dan PPAT Kota Surabaya memilihi daerah wilayah kerja sehubungan dibentuknya dua kantor BPN di Kota Surabaya.

Penetapan PTUN Surabaya No. 123/G/2011/PTUN.SBY tanggal 8 November 2011 yang amar penetapannya berbunyi menunda pelaksanaan : 1. Surat Kakanwil Provinsi Jatim No. 2011/11-35.300/XI/2011 tanggal

22 November 2011 2. Surat Kakantah Surabaya I No. 2640/8-35.78/XI/2011 tanggal 7

November 2011 3. Surat Kakantah Surabaya II No. 1523/2.100-35.80/XI/2011 tanggal

7 November 2011

D. PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

1. EVALUASI DAERAH OTONOM BARU

Sejak era reformasi, terdapat satu daerah otonom baru di Provinsi Jatim, yaitu Kota Batu yang dimekarkan dari daerah induk Kabupaten Malang. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jatim untuk daerah yang dimaksud, antara lain:

Dengan 3 kecamatan yang dimiliki, jumlah penduduk adalah sebanyak 211.929 orang dengan 57.760 kepala keluarga (Tahun 2010). Terdapat 4.106 personil PNS untuk 46 unit kerja/SKPD yang dimiliki sampai Kelurahan.

20

Jumlah persetujuan investasi Tahun 2010 ada sebanyak 493 izin dengan total investasi mendapai Rp. 910.499.261.212,-

Sementara itu tataran pelaksanaan kebijakan Kota Batu terdapat 7 SKPD yang melaksanakan lebih dari satu urusan, antara lain:

a. Dinas Pendidikan urusan pendidikan dan kebudayaan.

b. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

urusan perencanaan pembangunan, tata ruang dan statistik.

d. Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi

e. Dinas Pengairan dan Binamarga

urusan PU dan Energi Sumberdaya Mineral.

f. Bagian Pemerintahan urusan otonomi daerah dan pertanahan.

g. Bagian Perlengkapan

Pencapaian lain:

Panjang jalan kota dalam kondisi baik sepanjang 31,08 km. Namun mereka meminta kantor yang memadai untuk beberapa unit kerja karena masih mengontrak; sementara pembangunan gedung perkantoran masih mengalami kekurangan anggaran.

Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas sebesar 66.651 orang.

Luas lahan bersertifikat sebanyak 5.063 bidang, dengan luas 269.342m persegi.

Tidak ada kendala pemindahan asset dari Kabupaten Induk.

PAD Tahun 2011 ditargetkan sebesar Rp. 25 Milyar; sedangkan yang didapatkan adalah sebesar Rp. 30 Milyar.

2. PERBATASAN ANTAR DAERAH

Sengketa batas wilayah yang terjadi di Provinsi Jawa Timur adalah:

a. Antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri dalam wilayah batas Gunung Kelud.

Sedang dalam proses penyelesaian. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah memfasilitasi pertemuan dengan koordinasi bersama Dirjen Pemerintahan Umum Kemendagri.

b. Antara Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Bondowoso terkait kawah Ijen.

Sedang dalam penelitian dokumen- difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

21

Oleh karenanya, Pemerintah Jawa Timur melakukan koordinasi dengan Kabupaten terkait secara baik dengan konsultasi dengan Pemerintah secara rutin dan berkesinambungan; antara lain: sosialisasi Permendagri No. 1 Tahun 2006 kepada Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, koordinasi dan verifikasi terhadap penetapan batas Kabupaten/Kota, serta verifikasi terhadap usulan-usulan batas daerah Kabupaten/Kota.

3. IMPLEMENTASI PP NO. 19 TAHUN 2010 TELAH DIUBAH PP NO. 23 TAHUN 2011

Dalam rangka mengoptimalisasi peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi, rentang kendali dalam penyelenggaraan permerintahan diperpendek sehingga sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Daerah dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul selama ini di daerah. Oleh karenanya sosialiasi diharapkan terus dilakukan sehingga muncul kesepahaman bagi semua pemangku kepentingan.

4. PEMBATALAN PERATURAN DAERAH

Untuk Perda yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur tidak ada yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri; namun terdapat 147 Perda dari Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal tersebut menimbulkan biaya ekonomi tinggi yang akan menghambat investasi di daerah.

Dari 147 Perda yang telah dibatalkan, terdapat 73 Perda di antaranya telah dicabut/diubah/dihentikan, 5 Perda diajukan keberatan serta 69 Perda belum dicabut.

Dari UU No. 22 Tahun 1999 menjadi UU No. 32 Tahun 2004, pengawasan terhadap Perda berubah di mana semula bersifat preventif menjadi represif dan preventif. Pengawasan Raperda represif dimaksudkan dilakukan terhadap Raperda tentang APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan RTRW- di mana Raperda terlebih dahulu dievaluasi oleh Gubernur kemudian dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan dan kemudian ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Perda.

Sementara pengawasan preventif dilakukan diluar Perda di luar yang disebut di atas. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di mana sejak Tahun Anggaran 2011, sementara ada retribusi di luar UU tersebut dihentikan pelaksanaannya dan batal demi hukum.

5. PELAYANAN PUBLIK

1. Sosialisasi UU No. 25 Tahun 2009 telah ditindaklanjuti Pemerintah Jawa Timur dengan mengeluarkan Perda No. 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik untuk peningkatan pelayanan publik melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- Melakukan evaluasi dan penataan sistem pelayanan publik

22

- Mengikutsertakan masyarakat dalam perumusan kebijakan pelayanan

publik maupun pengawasannya.

- Mengintensifkan penanganan pengaduan atau penilaian masyarakat atas kelemahan penyelenggaraan pelayanan publik.

2. Kebijakan yang diambil terkait unit penyelenggaraan pelayanan publik melalui Perda No. 8 Tahun 2011 yang mengamanatkan pembinaan dalam meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, meningkatkan sarana dan prasarana, standar pelayanan publik yang didukung dengan standar operasional prosedur, peningkatan SDM masing-masing SKPD dan unit pelayanan yang ada, perbaikan kualitas pelayanan publik melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat serta upaya memperoleh sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO.

3. Keterbukaan Pemda melibatkan partisipasi masyarakat baik sebagai subjek maupun objek pelayanan publik dibuat berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2011 di mana penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik berkewajiban mengelola sarana, prasarana atau fasilitas pelayanan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkesinambungan serta bertanggung jawab sesuai dengan standard pelayanan publik sesuai UU No. 25 Tahun 2009.

Provinsi Jawa Timur memiliki suatu Komisi Pelayanan Publik yang bertugas sebagai pelaksana fungsi kontrol yang bersifat independen. Masyarakat yang tidak memperoleh pelayanan sesuai standar dapat mengadukan temuannya ke KPP Jawa Timur.

4. Hambatan yang dihadapi dalam melakukan pelayanan publik;

a. Aparatur kurang optimal dalam menanggapi keluhan masyarakat tentang kualitas pelayanan atau kurang transparan mengenai standar pelayanan publik (syarat, biaya dan waktu penyelesaian).

b. Sulitnya mendorong sistem enterpreneurship, inovatif dan kreatif di kalangan birokrasi.

c. Belum optimal dalam membuat kebijakan daerah yang kondusif untuk investasi.

d. Kendala dalam mengubah budaya aparatur dari dilayani menjadi melayani.

5. Solusi menghadapi hambatan yang disebut di atas adalah dengan mengembangkan pelayanan satu atap dan menyediakan pelayanan prima kepada masyarakat. Selain itu daerah perlu didorong dalam menghasilkan kebijakan daerah yang kondusif untuk investasi serta mendorong aparatur menciptakan inovasi dan kreativitas.

23

6. REFORMASI BIROKRASI DAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Peningkatan kelembagaan mampu meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yakni dengan meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Beberapa program terkait penyelenggaraan reformasi birokrasi adalah:

1. Penataan Organisasi, yakni dengan melakukan penyempurnaan sistem kelembagaan yang efektif dan fleksibel berdasarkan good governance serta peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah. Hal tersebut dilakukan antara lain dengan meningkatkan kelembagaan yang menangani fungsi keuangan dan asset daerah menjadi bentuk Badan (eselon IIa) dari bentuk Biro (eselon Iib). Selain itu juga didukung dari perubahan Perda yang menyempurnakan nomenklatur yang kurang tepat, serta dengan Pergub untuk menyempurnakan uraian tugas pokok dan fungsi yang overlapping atau beban kerja yang tidak seimbang.

2. Penataan Tatalaksana, yakni dengan Pergub No. 113 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas sebagai tindak lanjut Permendagri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemda.

3. Peningkatan SDM Aparatur Negara, yakni dengan melakukan analisa jabatan dan analisa beban kerja serta standar kompetensi jabatan, tindak lanjut tenaga honorer yang tidak memenuhi kriteria serta peraturan dan perundang-undangan di Bidang Kepegawaian.

4. Penguatan Pengawasan, yakni dengan melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah dengan penyusunan data base SKPD, peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah.

5. Penguatan Akuntabilitas Kerja, yakni dengan melakkan Bimtek Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Jatim, penyusunan laporannya serta evaluasi dan penyusunan LAKIP untuk disampaikan ke Pemerintah Pusat.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, yakni dengan melakukan penyusunan Standard Pelayanan Publik dan Standar Operating Prosedur serta memberikan reward and punishment dalam pelayanan publik serta pembentukan unit pelayanan satu atap.

Sedangkan untuk permasalahan rekrutmen CPNS, Provinsi Jatim sudah memakai sistem CAT (Computer Assisted Test) yang bebas korupsi dan KKN. Kebijakan lain yang diambil terkait reformasi birokrasi adalah melaksanakan pola mutasi yang menjadi bagian sari sistem pola karier dan menyusun proyeksi master plan jumlah kebutuhan PNS yang tepat selama 5 tahun mendatang.

Jumlah PNS yang bekerja di instansi Pemerintahan Jawa Timur ada sebanyak 22.460 personil (Tahun 2011).

24

7. KEARSIPAN

1. Usaha yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam proses penyadaran kearsipan antara lain dengan melakukan sosialisasi kearsipan di:

pondok pesantren, lingkungan sekolah, pengelola tata usaha sekolah, lingkungan SKPD Pemerintah Provinsi, Lembaga Kearsipan, BUMN/BUMD dan Perguruan Tinggi.

Selain itu, juga melakukan kerjasama dengan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota, pameran kontinue serta pemanfaatan mobil sadar arsip.

2. Bentuk Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat adalah dengan layanan konsultasi sumber dan khasanah arsip, layanana penyediaan sumber arsip, layanan penggandaan dan reproduksi arsip serta layanan penelusuran sumber arsip. Ada juga layanan jasa kearsipan meliputi kegiatan jasa pembimbingan dan pembendahan arsip, pelatihan arsip di lingkungan perusahaab dan Perguruan Tinggi.

3. Penataan organisasi arsip sebelum menjadi urusan wajib pemerintah daerah, ia merupakan suatu badan mandiri yang bernama Badan Arsip Provinsi Jawa Timur. Namun sejak PP No. 41 Tahun 2007, ia bergabung bersama perpustakaan dengan nama Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Penataan organisasinya diserahkan pada kebijakan Gubernur Jawa Timur.

Sedangkan terkait dengan peningkatan kinerja, kegiatan yang sudah dilakukan adalah antara lain dengan mengoptimalkan Program Nasional Arsip Masuk Desa di Jawa Timur, sosialisasi penyuluhan kearsipan, bimtek, penyusunan peraturan/pedoman kearsipan, pemilihan arsiparis teladan serta penyelamatan arsip tentang pemilihan umum dan kepada daerah.

Namun, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi di bidang kearsipan yakni program kearsipan yang direncanakan tidak sepenuhnya didukung dengan kemampuan anggaran, terbatasnya norma standar pelaksanaan kegiatan yang dikeluarkan oleh pembina kearsipan nasional, minimnya alokasi dana dekonsentrasi di bidang kearsipan dari Pemerintah Pusat serta keterbatasan sumber daya pendukung penyelenggaraan kearsipan di daerah.

4. Hal yang perlu mendapat perhatian khusus oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam bidang kearsipan antara lain:

a. Pemerintah perlu melakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan batas minimal pengangkatan arsiparis tingkat terampil dari minimal berpendidikan DIII menjadi SMU (Kepres No. 97 Tahun 1999).

b. Program Arsip Masuk Desa agar juga pemberian bantuan peralatan kearsipan disediakan secara memadai; demikian juga sinergitas antara ANRI dan Kemendagri amat diperlukan.

25

c. DPR RI mendorong ANRI agar lebih peduli dalam penyusunan NSPK

bidang kearsipan, serta alokasi dana dekonsentrasi untuk program arsip Masuk Desa pengaturannya tidak digeneralisasi.

5. Hubungan kerja atau jaringan kerjasama yang dilakukan adalah dengan instansi pemerintah, swasta, dan perorangan terjalin dengan baik.

6. Program Arsip Masuk Desa di Provinsi Jawa Timur sudah dilaksanakan sejak tahun dicanangkannya oleh Presiden pada 30 Agustus 2009. Program kerja yang dilakukan, antara lain:

a. Pelatihan kearsipan sesuai standar ANRI kepada Sekretaris Desa/Kelurahan, namun belum menjangkau semua desa yang berjumlah 8.509 desa.

b. Training of Trainer tenaga pembina kearsipan desa sebanyak 73 tenaga pembina dari 38 lembaga kearsipan kabupaten/kota.

c. Membuat pilot project pengelolaan arsip masuk desa.

d. Mengirimkan tenaga instruktur ke Kabupaten/Kota.

e. Monitoring dan evaluasi efektivitas dan manfaat pelatihan kearsipan.

7. Jumlah anggaran yang diterima Pemerintah Jawa Timur Tahun selama tiga tahun terakhir:

Jenis Anggaran

TA 2009 TA 2010 TA 2011

APBD 5.545.530.000,-

3.549.440.350,-

3.150.000.000,-

APBN (Dana Konsentrasi)

89.998.000,-

90.599.000,-

147.700.000,-

8. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Tahapan yang sudah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah:

Tahun 2010, pemuktahiran data kependudukan di 38 Kabupaten/Kota dan Penerbitan NIK untuk setiap penduduk di 16 Kabupaten/Kota.

Dalam pemuktahiran data penduduk, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat, melalui Rakor dengan Kepala Disdukcapil dan Pejabat/Kepala Bidang dengan narasumber dari Dirjen Kependudukan, Bimtek bagi administrator database Kabupaten/Kota serta Rakor dengan Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan pemuktahiran data.

Namun pada tahun 2010 pelaksanaan pemuktahiran data dirasakan terlalu pendek, yakni kurang dari 3 bulan sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Timur melibatkan seluruh aparat pemerintah daerah sampai tingkat RT (Rukun Tetangga)/Dukuh untuk pendistribusian sampai re-entry data yang sudah dikoreksi.

26

Pemerintah Jatim juga melakukan pemasangan sarana/prasarana online antara Kabupaten/Kota dengan Pusat di 18 Kabupaten/Kota.

Tahun 2011, dilakukan penerapan e-KTP di 12 Kabupaten/Kota, dengan jumlah anggaran yang sudah dikucurkan melalui APBD Tahun 2011 sebanyak Rp. 627.845.000,- Selain itu juga sudah dilakukan Bimtek bagi operator pada Juli 2011 untuk 117 kecamatan dan 12 Kabupaten/Kota dengan total 496 personil.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan penerapan e-KTP di Jawa Timur dilakukan langkah-langkah koordinasi, sosialisasi melalui media, talk show, dialog interaktif serta pembentukan satgas pemantauan pelaksanaan penerapan e-KTP.

Pemasangan sarana/prasarana online (router) antara Kabupaten/Kota dengan Pusat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilanjutkan di 20 Kabupaten/Kota. Selain itu melakukan penerbitan NIK di 22 Kabupaten/Kota.

Tahun 2012, penerapan e-KTP akan dilakukan di 26 Kabupaten/Kota. Sesuai hasil rakor tanggal 26-27 Juni 2011 di Jakarta direncanakan akan ada penambahan perangkat keras dan lunak bagi penduduk wajib KTP yang berjumlah lebih dari 30.000 di setiap kecamatan.

Namun, sementara ini peralatan untuk seluruh kecamatan dan dinas kependudukan di 12 Kabupaten/Kota yang sudah terpenuhi secara keseluruhan, sedangkan kebutuhan tambahan yang rencananya akan dipinjamkan dari Pemerintah Pusat hanya Kota Blitar dan Kota Mojokerto yang sudah dapat dipenuhi.

Hasil Monitoring dan Evaluasi penerapan e-KTP di 12 Kabupaten/Kota per 20 Desember 2011 di Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Kab/Kota Jml Kec.

Jumlah Penduduk

Jumlah Wajib KTP

Realisasi Peng-

ambilan Data e-KTP

%

JAWA TIMUR

117

9.669.283

7.348.433

2.655.297

36,13

KABUPATN

Sidoarjo 18

1.929.585

1.462.563

467.089

31,94

Ngawi 19

944.393

770.453

436.119

56,61

Sampang 14

1.008.799

773.438

132.039

17,07

Pamekasan 13

851.215

633.421

280.643

44,31

KOTA

Kediri 3

290.495

216.946

38.170

17,59

Blitar 3

141.194

104.838

60.612

57,81

Malang 5

871.145

660.824

96.361

14,58

Pasuruan 3

195.718

139.785

90.959

65,07

Mojokerto 2

133.675

98.513

82.960

84,21

Madiun 3

189.966

146.000

73.499

50,34

Surabaya 31

2.863.059

2.192.289

841.637

38,39

Batu 3

200.039

149.363

55.209

26,96

27

Namun melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 471.13/5079/SJ Perihal Perpanjangan Waktu Pelayanan e-KTP Secara Massal untuk 197 Kabupaten/Kota yang berisikan pelayanan e-KTP yang seyogyanya selesai 31 Desember 2011 akan diperpanjang waktunya paling lambat sampai dengan tanggal 30 April 2012.

9. EVALUASI PELAKSANAAN PNPM MANDIRI

PNPM Mandiri Pedesaan dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) fase I mulai dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur sejak Agustus 1998 hingga Juli 2002 telah menjangkau 16 Kabupaten, 140 kecamatan dan 1.957 desa dengan total alokasi dana BLM sebesar Rp. 216.250.000.000,-

Memasuki tahun 2007, Provinsi Jawa Timur mendapat kelanjutan program berupa pengintegrasian PPK ke dalam PNPM yang selanjutnya disebut PNPM-PPK dengan lokasi berjumlah 170 kecamatan di 27 kabupaten dan pilot project PNPM Generasi Sehat dan Cerdas dengan jumlah 36 kecamatan di 5 kabupaten.

Memasuki tahun 2008, mendapat kelanjutan program dengan lokasi bertambah menjadi 202 kecamatan di 29 kabupaten. Tahun 2009 bertambah menjadi 475 kecamatan serta memasuki Tahun 2010 bertambah menjadi 508 kecamatan dan 6.634 desa yang telah terjangkau oleh Program ini.

Evaluasi dampak program yang dilakukan, antara lain:

- Program SPP yang berfungsi sebagai penguatan ekonomi tingkat mikro di pedesaan.

- Program Pembangunan Sarana dan Prasarana, seperti sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana umum (jalan, jembatan, air bersih, MCK, irigasi, pasar desa).

- Program penyaluran dana sosial (beasiswa, sunatan massal, pembagian bahan pokok, hewan ternak).

Terhadap lapangan kerja di pedesaan, evaluasi dampak program ini adalah terjadinya penyerapan 487 orang tenaga bidan desa di 487 unit polindes dan 95 unit posyandu yang telah dibangun; penyerapan tenaga konsultan tingkat kabupaten sebanyak 2 sampai 3 orang per Kabupaten di 29 Kabupaten. Demikian juga lapangan kerja orang miskin dari hasil survey, rata-rata penyerapan tenaga kerja dari rumah tangga miskin adalah 73,73% dari total jumlah tenaga kerja yang bekerja pada pembangunan sarana pendidikan, sarana kesehatan dan sarana umum atau setara 6.521.379, 53 Hari Orang Kerja (HOK).

Oleh sebab itu, program PNPM-PMd sebaiknya terus dilanjutkan dalam jangka panjang karena masyarakat menjadi sejahtera, membuka lapangan kerja, menumbuhkan kemandirian masyarakat dan pelaksanaan pembangunan menjadi kebih efisien.

28

Kendala yang dihadapi adalah tingkat kualitas SDM yang masih terbatas, karakter dan kearifan lokal masyarakat yang beragam serta gap antara masyarakat yang tertinggal dengan yang memiliki sumberdaya yang baik.

III. PENUTUP

Demikian laporan hasil kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Provinsi Jawa Timur pada tanggal 19 s/d 22 Desember 2011. Semoga dapat ditindaklanjuti dan bermanfaat bagi semua pihak. Kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini, kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, Desember 2011

TIM KUNJUNGAN KERJA

KOMISI II DPR RI

KETUA,

ttd

GANJAR PRANOWO

A - 365