BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Perkembangan zaman selalu menghasilkan penemuan- penemuan baru dalam berbagai bidang, baik ekonomi, hukum, teknik, sosial, maupun bidang seni budaya. Perkembangan dalam suatu bidang akan selalu mempengaruhi bidang lainnya sehingga satu sama lainnya saling berpengaruh dan saling menunjang. Dewasa ini perkembangan bidang teknik dan ekonomi sudah saling melengkapi sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Perusahaan atau perindustrian tidak dapat melakukan kegiatan produksinya tanpa bantuan alat-alat atau teknologi. Seiring dengan meningkatnya perkembangan usaha dan semakin ketatnya persaingan usaha, para pengusaha dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi. Situasi tersebut akan mendorong para pelaku 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Perkembangan zaman selalu menghasilkan penemuan-penemuan baru dalam
berbagai bidang, baik ekonomi, hukum, teknik, sosial, maupun bidang seni budaya.
Perkembangan dalam suatu bidang akan selalu mempengaruhi bidang lainnya
sehingga satu sama lainnya saling berpengaruh dan saling menunjang.
Dewasa ini perkembangan bidang teknik dan ekonomi sudah saling melengkapi
sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Perusahaan atau perindustrian tidak
dapat melakukan kegiatan produksinya tanpa bantuan alat-alat atau teknologi. Seiring
dengan meningkatnya perkembangan usaha dan semakin ketatnya persaingan usaha,
para pengusaha dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi. Situasi
tersebut akan mendorong para pelaku bisnis bekerja ekstra keras, hati-hati, efektif,
dan efisien agar kualitas produk atau jasa yang dihasilkan mampu bersaing dengan
perusahaan lainnya.
Kurangnya modal menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh para pelaku
bisnis di dalam meningkatkan usahanya. Untuk itu, pemerintah memberikan fasilitas
kredit modal kerja yang disalurkan melalui bank maupun lembaga perkreditan
lainnya.
Pengalaman bank-bank karena adanya kredit macet telah memacu kalangan
perbankan untuk lebih berhati-hati dalam mengatur alokasi dana kredit. Rencana
1
1
kredit disusun lebih matang, analisis atas permohonan kredit lebih terarah dan
pengamanan kredit lebih digalakkan di samping peningkatan sistem pembinaan
nasabah. Lemahnya pengalaman, keterampilan, modal usaha, dan agunan yang
seringkali dihadapi oleh pengusaha kecil menyebabkan bank dan lembaga perkreditan
lainnya menolak memberikan fasilitas kredit karena kurang memenuhi persyaratan
teknis perbankan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi segala resiko yang dihadapi
oleh pihak bank dan pengusaha kecil, asuransi merupakan metode yang utama dalam
pengelolaan resiko. Peranan industri asuransi sebagai lembaga keuangan tidak saja
memberikan proteksi kepada masyarakat dan dunia usaha akan tetapi juga sebagai
sumber dana atau investasi pada sektor industri lainnya.
PT. Asuransi Kredit Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) yang berkedudukan di Jalan Raya Puputan No. 9 Niti Mandala Renon
Denpasar. PT. Asuransi Kredit Indonesia memberikan beberapa pelayanan dalam
asuransi kredit, dimana salah satunya berupa Asuransi Kredit yaitu suatu jasa/layanan
yang memberikan perlindungan kepada perbankan ataupun lembaga keuangan non
bank lainnya atas resiko kerugian akibat kredit macet, khususnya kredit yang
diberikan kepada pengusaha kecil. Apabila pengusaha kecil (debitur) yang
dipertanggungkan ke PT. Asuransi Kredit Indonesia tidak dapat/gagal
mengembalikan kreditnya kepada pihak bank atau lembaga keuangan non bank
lainnya (tertanggung) maka pihak bank atau lembaga keuangan non bank lainnya
dapat mengajukan klaim kepada PT. Asuransi Kredit Indonesia (penanggung).
2
Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok
permasalahannya adalah “Bagaimana prosedur penyelesaian klaim Asuransi Kredit
pada PT. Asuransi Kredit Indonesia Cabang Denpasar ?”
1.2 Tujuan dan Kegunaan Laporan
1.2.1 Tujuan laporan
Sesuai dengan pokok permasalahan yang dikemukakan di atas, maka yang
menjadi tujuan dari penulisan laporan ini adalah untuk mengetahui prosedur
penyelesaian klaim Asuransi Kredit pada PT. Asuransi Kredit Indonesia Cabang
Denpasar.
1.2.2 Kegunaan laporan
Laporan ini diharapkan mampu bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait,
yaitu:
a. Bagi khasanah ilmu pengetahuan
Dengan penulisan laporan ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan
pengetahuan terutama yang berkaitan dengan asuransi kredit.
b. Bagi perusahaan
Hasil laporan ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan bagi
pihak PT. Asuransi Kredit Indonesia Cabang Denpasar dalam pengambilan
keputusan terutama dalam masalah penyelesaian klaim Asuransi Kredit.
3
c. Bagi mahasiswa
Melalui Laporan Kerja Profesi Mahasiswa (KPM) ini diharapkan agar mahasiswa
dapat memperluas dan menambah pengetahuan serta mengaplikasikan ilmu dan
teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan membandingkan kenyataan yang
terjadi di lapangan.
1.3 Metode Penelitian
1.3.1 Lokasi penelitian
Lokasi dari penelitian ini adalah pada PT. Asuransi Kredit Indonesia Cabang
Denpasar yang beralamat di Jalan Raya Puputan No. 9 Niti Mandala Renon,
Denpasar.
1.3.2 Jenis data dan sumber data
1. Data Menurut Sifatnya
Data kualitatif adalah data yang dikumpulkan tidak berbentuk angka-angka dan
tidak dapat dihitung (Sugiono, 1999:14). Data kualitatif dalam penelitian ini
adalah sejarah berdirinya perusahaan atau gambaran umumnya, struktur
organisasi dan keanggotaannya, serta prosedur penyelesaian klaim Asuransi
Kredit.
4
2. Data Menurut Sumbernya :
a. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh dan dicatat secara langsung dari
sumbernya melalui wawancara (Sugiono, 1999:130), yaitu dengan karyawan
PT. Asuransi Kredit Indonesia Cabang Denpasar. Dalam hal ini mengenai
penyelesaian klaim Asuransi Kredit pada PT. Asuransi Kredit Indonesia
Cabang Denpasar.
b. Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang bukan dari pengumpulan dan pengolahan
sendiri tapi dilakukan oleh pihak-pihak lain dalam perusahaan dimana
penelitian dilakukan (Sugiono, 1999:130) yaitu berupa data-data yang terdapat
pada dokumen atau pustaka-pustaka dan dari sumber lainnya.
1.3.3 Metode pengumpulan data
Terdapat tiga metode pengumpulan data, yaitu melalui:
a. Observasi
Observasi adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara
langsung terhadap objek laporan, serta pencatatan secara sistematis mengenai
perkembangan data yang dibutuhkan (Sugiono, 1999:138) antara lain data
mengenai proses penyelesaian klaim Asuransi Kredit dan dokumen-dokumen
yang dibutuhkan.
5
b. Wawancara
Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya
jawab langsung dengan pihak yang berkaitan (Sugiono, 1999:130), yaitu
karyawan PT. Asuransi Kredit Indonesia Cabang Denpasar tentang masalah yang
akan dilaporkan. Misalnya mengenai prosedur penyelesaian klaim Asuransi
Kredit.
c. Pustaka
Teknik ini ditempuh dengan jalan mempelajari buku-buku yang diperlukan untuk
memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini.
1.3.4 Teknik analisis data
Teknik analisis data yang digunakan dalam laporan ini adalah teknik analisis
kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu suatu teknik analisis yang menggambarkan
atau menjelaskan informasi mengenai prosedur penyelesaian klaim Asuransi Kredit
pada PT. Asuransi Kredit Indonesia Cabang Denpasar.
6
1.4 Sistematika Penyajian
Untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai isi dan susunan
laporan ini, maka berikut ini dikemukakan penjabaran masing-masing bab sebagai
berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, tujuan
penelitian dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan
sistematika penyajian laporan.
BAB II : TINJAUAN TEORITIS
Pada bab ini diuraikan mengenai landasan teori yang relevan dengan
judul laporan.
BAB III : PEMBAHASAN
Menguraikan tentang gambaran umum perusahaan, struktur
organisasi, deskripsi pekerjaan selama KPM, serta prosedur
penyelesaian klaim Asuransi Kredit pada PT. Asuransi Kredit
Indonesia Cabang Denpasar.
BAB IV : PENUTUP
Bab ini menguraikan simpulan-simpulan yang didapat dari hasil
penelitian dan saran-saran yang didasarkan atas simpulan yang ada.
7
BAB II
TINJAUAN TEORITIS
2.1 Pengertian Sistem Akuntansi
Pengertian Sistem Akuntansi menurut Mulyadi (2001:3) adalah organisasi
formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa, untuk menyediakan
informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan
pengelolaan perusahaan.
Menurut Yusuf (2000:14) Sistem Akuntansi suatu organisasi terdiri dari
metode, catatan-catatan yang dibuat untuk mengidentifikasikan, mengumpulkan,
menganalisis, mencatat, dan melaporkan transaksi-transaksi organisasi dan
menyelenggarakan pertanggungjawaban bagi aktiva dan kewajiban yang berkaitan.
Sesuai dengan pengertian di atas, dapat kita ketahui bahwa elemen-elemen dari
suatu Sistem Akuntansi adalah:
a. Formulir
b. Prosedur
c. Catatan-catatan data
d. Laporan
Pembahasan tentang Sistem Akuntansi tidak bisa lepas dari sistem pengendalian
intern, sebab sistem akuntansi yang ditetapkan dalam perusahaan harus dapat
mencapai tingkat pengendalian intern itu sendiri.
8
8
2.2 Pengertian Prosedur
Mulyadi (2001:5) memberikan definisi Prosedur sebagai suatu urutan kegiatan
klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen/lebih, yang
dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi
berulang-ulang. Komaruddin (1994:27) mendefinisikan Prosedur sebagai suatu
rangkaian tindakan yang ditetapkan lebih dahulu, yang harus dilalui untuk
mengerjakan suatu tugas.
Zaki Baridwan (2000:3) mendefinisikan Prosedur adalah suatu urutan-urutan
klerikal yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih
disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap transaksi-transaksi
perusahaan yang sering terjadi.
Dalam kaitannya dengan penulisan laporan ini, maka pembahasan yang
dimaksud mengenai prosedur penyelesaian klaim Asuransi Kredit adalah tata cara
atau urutan kerja yang teratur yang harus dilakukan oleh PT. Asuransi Kredit
Indonesia Cabang Denpasar (penanggung) agar benar dan sesuai dengan ketentuan.
2.3 Pengertian Struktur Pengendalian Intern
Pengertian Struktur Pengendalian Intern menurut Agoes (1999:16) adalah
kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk memperoleh keyakinan yang memadai
bahwa tujuan satuan usaha yang spesifik dapat dicapai.
9
Menurut Yusuf (2000:174), Struktur Pengendalian Intern perusahaan terdiri dari
kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur untuk menyediakan jaminan yang
memadai bahwa tujuan-tujuan perusahaan dapat dicapai.
Struktur Pengendalian Intern terdiri dari tiga elemen yaitu:
a. Lingkungan pengendalian
Lingkungan pengendalian suatu organisasi merupakan dampak kolektif dari
berbagai faktor dalam menerapkan, meningkatkan atau memperbaiki
efektivitas kebijakan dan prosedur-prosedur tertentu.
b. Sistem akuntansi
Sistem akuntansi suatu organisasi terdiri dari metode dan catatan-catatan
yang dibuat untuk mengidentifikasikan, mengumpulkan, menganalisis,
mencatat, dan melaporkan transaksi-transaksi organisasi dan
menyelenggarakan pertanggungjawaban bagi aktiva dan kewajiban yang
berkaitan. Sistem akuntansi dalam suatu perusahaan dapat berbentuk
kompleks maupun sederhana.
c. Prosedur-prosedur pengendalian
Prosedur-prosedur pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur-prosedur
yang tercakup dalam lingkungan pengendalian dan sistem akuntansi yang
harus ditetapkan oleh manajemen untuk memberikan jaminan yang memadai
bahwa tujuan tertentu akan tercapai.
10
Konsep Struktur Pengendalian Intern didasarkan pada dua premis utama.
Premis ini adalah:
a. Tanggung Jawab Manajemen
Manajemen sendiri bertanggungjawab untuk menetapkan dan
menyelenggarakan Struktur Pengendalian Intern. Meskipun tanggung jawab
tertentu dapat didelegasikan kepada bawahan, tanggung jawab akhir tetaplah
pada manajemen.
b. Jaminan yang Memadai
Konsep jaminan yang memadai dikaitkan dengan manfaat dan biaya
pengendalian. Manajemen yang hati-hati tidak akan menghabiskan biaya
untuk manfaat pengendalian yang lebih kecil dari biayanya.
Struktur Pengendalian Intern bertujuan untuk:
a. Menjaga kekayaan organisasi.
b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.
c. Mendorong efisiensi.
d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.
Selain memiliki tujuan yang pasti, Struktur Pengendalian Intern didukung oleh
unsur-unsur pokok, yaitu:
a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara
tegas.
b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan
terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya.
11
c. Praktek yang sehat dalam melaksanakan fungsi-fungsi setiap unit organisasi.
d. Karyawan yang bermutu serta bertanggungjawab.
2.4 Pengertian Asuransi
Asuransi timbul karena adanya perasaan was-was dan unsur ketidakpastian
menyangkut hari-hari yang akan datang. Ketidakpastian menyangkut kemungkinan
timbulnya kerugian yang belum pasti akan resiko yang terjadi. Dalam menanggulangi
resiko yang mungkin terjadi , masyarakat dapat melimpahkan kepada pihak lain yang
bersedia menerima pelimpahan resiko. Pihak yang menerima pelimpahan resiko
disebut penanggung, sedangkan pihak yang melimpahkan resiko disebut tertanggung.
Di dalam Pasal 426 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) disebut
bahwa ”Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang
penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu
premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan
atau kehilangan keuntungan yang tidak diharapkan, yang mungkin akan diderita
karena suatu peristiwa yang tak tentu.
Menurut Salim (2000:1) menyatakan bahwa Asuransi adalah suatu kemauan
untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil sedikitnya sudah pasti sebagai pengganti
(substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti. Menurut Darmawi (2004:2),
menyatakan bahwa definisi Asuransi bisa diberikan dari berbagai sudut pandang,
yaitu:
12
1. Dalam sudut pandang ekonomi, Asuransi merupakan suatu metode untuk
mengurangi resiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan
ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (financial).
2. Dalam sudut pandang hukum, Asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian)
pertanggungan resiko antara tertanggung dengan penanggung. Jadi,
tertanggung mempertukarkan kerugian besar yang mungkin terjadi dengan
pembayaran tertentu yang relatif kecil.
3. Menurut pandangan bisnis, Asuransi adalah sebuah perusahaan yang usaha
utamanya menerima atau menjual jasa, pemindahan resiko dari pihak lain, dan
memperoleh keuntungan dengan berbagai resiko di antara sejumlah besar
nasabahnya.
4. Dari sudut pandang sosial, Asuransi didefinisikan sebagai organisasi sosial
yang menerima pemindahan resiko dan mengumpulkan dana dari anggota-
anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-
masing anggota tersebut.
5. Dalam pandangan matematika, Asuransi merupakan aplikasi matematika
dalam memperhitungkan biaya dan faedah pertanggungan resiko. Hukum
probabilitas dan teknik statistik dipergunakan untuk mencapai hasil yang
dapat diramalkan.
13
Jadi, dari pengertian-pengertian di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa,
Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana pihak penanggung
mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk
memberikan penggantian apabila pihak tertanggung mengalami kerugian, kerusakan
atau kehilangan yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti untuk memberikan
suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang
dipertanggungjawabkan.
2.5 Pengertian Polis
Menurut PT. Asuransi Kredit Indonesia, Polis didefinisikan sebagai akte
perjanjian asuransi yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi untuk nasabah.
Kontrak asuransi dikenal dengan sebutan Polis Asuransi, dimana polis asuransi
ini juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang pada
dasarnya mencakup hal-hal sebagai berikut:
1. Hari diadakannya penutupan asuransi
2. Nama tertanggung
3. Objek pertanggungan
4. Nilai pertanggungan
5. Premi asuransi
6. Waktu mulai berlaku dan berakhirnya pertanggungan
14
7. Resiko yang dijamin
8. Persyaratan-persyaratan
9. Kondisi-kondisi
2.6 Pengertian Klaim
Menurut Komaruddin (1994:32), Klaim adalah tagihan atau hak atas tagihan
yang belum lunas.
Pengertian Klaim dan manfaat asuransi menurut Ikatan Akuntansi Indonesia
dalam PSAK (1999:36.3) adalah suatu beban yang terdiri dari: Klaim dan manfaat
asuransi yang pembayarannya didasarkan pada terjadinya peristiwa yang
diasuransikan, yaitu klaim kematian, klaim cacat dan klaim jaminan kesehatan, klaim
dan manfaat karena jatuh tempo, serta klaim dan manfaat karena pembatalan. Klaim
meliputi klaim yang telah disetujui (Settled Claims), klaim dalam proses penyelesaian
(Outstanding Claims), klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, dan klaim yang
ditolak.
2.7 Pengertian Kredit
Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998, Kredit adalah
penyediaan uang tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara bank dengan pihak lain
15
yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu
dengan pemberian bunga.
Dalam arti luas Kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam bahasa
latin kredit berarti ”credere” artinya percaya. Maksud dari percaya bagi si pemberi
kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti
akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan
penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai
jangka waktu.
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Kredit merupakan kepercayaan
dari orang atau suatu badan untuk meminjamkan sesuatu kepada orang atau suatu
badan lain yang dipercaya dan berkewajiban untuk melunasi hutangnya dalam jangka
waktu tertentu yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Selain itu dapat
disimpulkan bahwa ada dua aspek yang timbul, yaitu aspek yuridis dan ekonomi.
Aspek yuridis yaitu bahwa kedua belah pihak mengikat diri dalam suatu perjanjian
kredit dimana kedua belah pihak mengikat diri dalam suatu perjanjian kredit dimana
kedua belah pihak masing-masing mempunyai hak dan kewajiban, serta akan timbul
sanksi jika perjanjian tersebut dilanggar. Aspek ekonomi yaitu adanya pembayaran
bunga oleh yang menerima pinjaman sebagai keuntungan kreditur atas jasa yang
diberikan.
16
2.8 Pengertian Asuransi Kredit
PT. Asuransi Kredit Indonesia memberikan definisi Asuransi Kredit sebagai
suatu perjanjian antara 2 pihak yaitu pihak pertama (penanggung) dimana dalam hal
ini PT. Asuransi Kredit Indonesia Cabang Denpasar memberikan jaminan kepada
pihak kedua (tertanggung), yaitu Bank atau lembaga keuangan non Bank lainnya.
Pihak tertanggung akan mempertanggungkan debiturnya kepada pihak penanggung
untuk menghindari terjadinya kerugian yang besar akibat kredit macet. Dalam
melaksanakan fungsi dan peranannya, kerjasama antara PT. Asuransi Kredit
Indonesia Cabang Denpasar dengan perbankan atau lembaga keuangan non bank
lainnya terlebih dahulu ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Asuransi Kredit
(PAK) guna mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam menjalin
hubungan bisnis tersebut.
2.9 Manfaat Asuransi Kredit Bank
Manfaat yang dapat dinikmati pengguna jasa Asuransi Kredit , yaitu :
a) Membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam rangka
pemenuhan kekurangan persyaratan atas penyerahan barang jaminan yang
ditetapkan oleh lembaga pembiayaan keuangan baik bank maupun non bank.
b) Membantu lembaga keuangan bank, non bank dan badan usaha pemberi kredit
untuk mengalihkan sebagian resiko finansial atas kegagalan kewajiban
pengembalian kredit oleh UMKM.
17
2.10 Jenis Kredit Yang Dapat Dijamin Oleh PT Asuransi Kredit Indonesia
a) Kredit dengan plafond per debitur diatas Rp. 500.000.000,00
b) Kredit dengan plafond per debitur dibawah Rp. 500.000.000,00; dengan
persyaratan baik jumlah debitur maupun manajemen pengelolaan dikategorikan
masal (berkelompok)
2.11 Syarat – Syarat Permintaan Asuransi Kredit
Permintaan Asuransi Kredit dilaksanakan secara kasus per kasus ke
PT. Asuransi Kredit Indonesia dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
a) Profil perusahaan calon debitur
b) Copy atau tembusan permohonan kredit dari debitur kepada bank atau lembaga
pembiayaan keuangan lainnya
c) Copy neraca keuangan, laba atau rugi dan cash flow untuk 2 tahun terakhir
d) Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Ganti Rugi (SPKMGR)
2.12 Dokumen – Dokumen Yang Diperlukan Dalam Mengajukan Klaim
Asuransi Kredit
a) Surat Tuntutan Ganti Rugi (STGR) atau surat klaim dari bank atau lembaga
keuangan non bank lainnya yang antara lain memuat besarnya kerugian
18
b) Tembusan perjanjian kredit atau copy perjanjian kredit yang dilegalisir.
Biasanya disebut Surat Pengakuan Hutang (SPH)
c) Rekening koran (R/C) atau kartu pinjaman
d) Copy berita acara pemeriksaan setempat
e) Data pendukung lainnya sesuai persyaratan dalam Perjanjian Asuransi Kredit
(PAK) dan Confirmation Letter (CL)
19
BAB III
PEMBAHASAN
3.1 Gambaran Umum Perusahaan
3.1.1 Sejarah berdirinya PT. Asuransi Kredit Indonesia.
Perseroan Terbatas Asuransi Kredit Indonesia (PT. ASKRINDO) adalah Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan pada tanggal 6 April 1971 berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1971 tanggal 11 Januari 1971. PT. Asuransi
Kredit Indonesia didirikan berdasarkan Akte Notaris Achmad Kadijono.
Perusahaan ini memiliki struktur pemodalan antara lain Bank Indonesia dengan
komposisi saham 55% dan Departemen Keuangan dengan komposisi saham 45%.
Tujuan dari pendirian perusahaan ini adalah membantu kelancaran
pengarahan dan pengamanan perkreditan bank-bank terutama di bidang Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam situasi dan Kondisi seperti saat ini, tidak
sedikit UMKM yang menghadapi permasalahan dalam mengembangkan usaha,
khususnya dalam permodalan. Kelemahan tersebut sulit ditutupi oleh pinjaman
perbankan karena seringkali UMKM tidak dapat memenuhi persyaratan dalam
pemberian pinjaman yang ditetapkan oleh pihak bank. Maka, untuk membantu
UMKM, Pemerintah mendirikan PT. Asuransi Kredit Indonesia yang biasa disingkat
PT. ASKRINDO. Dengan menerima sejumlah premi, PT. Asuransi Kredit Indonesia
akan memberikan ganti rugi kepada pihak pemberi kredit, apabila UMKM mengalami
kegagalan dalam pengembalian kredit. Jasa ini disebut Asuransi Kredit.
20
20
3.1.2 Visi dan Misi PT. Asuransi Kredit Indonesia.
1. Visi Perusahaan adalah:
"Menjadi perusahaan asuransi yang sehat, handal dan terpercaya yang
berorientasi pada pengembangan UMKM".
2. Misi Perusahaan adalah:
"Mendukung pelaksanaan dan kebijakan serta program pemerintah di bidang
ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, terutama dalam
menciptakan UMKM yang tangguh."
3.1.3 Struktur organisasi perusahaan
Dalam suatu perusahaan, baik besar maupun kecil tentulah mempunyai struktur
organisasi. Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai
tujuan. Sedangkan struktur organisasi adalah wadah kerja yang harmonis antara
setiap orang untuk mencapai tujuan bersama. Dari struktur organisasi akan terlihat
kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bagian. Dengan demikian
akan meningkatkan adanya pembagian kerja dan spesialisasi pekerjaan diantara
masing - masing bagian.
Berdasarkan hubungan pola kerja dan tanggung jawab PT. ASKRINDO
menggunakan struktur organisasi garis, yaitu suatu bentuk organisasi yang tugasnya
datang dari atasan kepada bawahan dan tanggung jawab datangnya dari bawahan
kepada atasan Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada struktur organisasi dibawah